Ppt profesi
-
Upload
dewisejarah -
Category
Documents
-
view
385 -
download
1
Transcript of Ppt profesi
“ PROFESI HAKIM ”
University of sriwijaya palembangUniversity of sriwijaya palembang
Pengertian Profesi Hakim
Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim
Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut: 1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :a. Taat pada ketentuan atau aturan hukum.b. Konsisten.c. Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.d. Loyalitas.
Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia.Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.
Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi.
PEMBAHASAN
Untuk memberikan putusan adalah tugas Hakim. Putusan itu di tuntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang di hadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peratuaran hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.Maka di dalam putusan hakim
yang perlu di perhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang di jatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.”
Sesuai dengan kasus di atas keputusan hakim dalam penambahan hukum kepada terpidana Nazaruddin sudah sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf b,sebagai berikutPasal 12 B(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:1.yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;1.yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
SimpulanBerdasarkan pembahasan tersebut
maka dapat di katakan bahwa profesi Hakim adalah sebagai profesi yang mulia. Sesuai dengan tugasnya sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana.
SaranDengan hal yang ada pada
simpulan maka di harapkan bahwa seorang hakim dapat menjadi seorang penegak hukum yang adil, jujur, dan menegakkan keadilan tanpa memandang status.