ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DAN PERKEMBANGANNYA

Oleh:Asep Warlan Yusuf

AWY/Silabus HAN FH

Peristilahan

• HTUN• HTP• HAN• HA (I)

• Bestuursrecht• Administratiefrecht• Droit Administratif• Administrative Law• Verwaltungsrecht

AWY/Silabus HAN FH

Pengertian• A.M Donner• Van Poelje• P. de Haan• H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt• A.D Belinfante• Oppenheim & Van Vollenhoven• Sjahran Basah dan Philipus M. Hadjon• E. Utrecht

AWY/Silabus HAN FH

Intisari Pengertian HAN

1. HAN merupakan bagian dari hukum publik;2. HAN merupakan cabang dari HTN dalam arti

luas (staatsrecht in ruime zin);3. berkenaan dengan kekuasaan eksekutif; 4. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan;5. Mengatur organ pemerintah, jabatan publik,

beserta dengan tugas dan fungsinya;6. Mengatur hubungan antara pemerintah dan

warga negara.

AWY/Silabus HAN FH

Fungsi HAN• Unsur/ciri Negara Hukum (rechtsstaat, rule of

law) dengan mengacu pada pendapat a.l Immanuel Kant, F.J Stahl, AV Dicey, Shceltema, Philipus. M. Hadjon.

• Negara Kesejahteraan (welvaartsstaat)• Negara Hukum Demokratis• Mengatur penggunaan kekuasaan• Asas legalitas

AWY/Silabus HAN FH

• Pemerintah terikat pada hukum• Jaminan perlindungan HAM• Menguji keabsahan perbuatan

pemerintaham• Good Governance – Good

Government Governance

AWY/Silabus HAN FH

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

• Sound/Good Governance• Transparansi/keterbukaan (Transparent)• Partisipatif (Participatory)• Akuntabel/bertanggung jawab (Accountable)• Negara Hukum yang demokratis (Democratic

Rule of Law)

AWY/Silabus HAN FH

Stahl empat unsur pokok agar suatu negara dapat digolongkan sebagai negara hukum, yakni:

(1) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM,

(2) Adanya pembagian kekuasaan, (3) Adanya penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan undang-undang, (4) Adanya peradilan administrasi guna memeriksa,

menilai, dan mengadili perbuatan hukum pemerintah.

AWY/Silabus HAN FH

Scheltema menunjukkan empat unsur agar suatu negara dapat disebut negara hukum.

(1) Adanya kepastian hukum, (2) Adanya persamaan, (3) Adanya demokrasi, (4) Adanya pemerintahan yang melayani

kepentingan umum.

AWY/Silabus HAN FH

Pemikiran dari Eropa Kepulauan (Anglo-Saxon) dan dikenal dengan konsep Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Terdapat tiga elemen utama yang diintroduksi berdasarkan konsep rule of law

agar dapat disebut negara hukum. Ketiganya adalah:

(1) Adanya supremasi hukum atau supremacy of law, (2) Adanya persamaan dihadapan hukum atau

equality before the law, (3) Adanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak

perorangan atau the constutution based on individual rights.

AWY/Silabus HAN FH

Lima kondisi, yang bergerak simultan dalam mencapai sasaran akhir berupa kesejahteraan umum yang berkeadilan tadi,

yakni:

1. Negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum yang demokratis dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

2. Pemerintahan yang bersih dan terbuka (clean and open government) dalam mengatur, melindungi, dan melayani kepentingan masyarakat;

AWY/Silabus HAN FH

3. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten dengan berintikan keadilan, kepastian, dan pengayoman;

4. Pembangunan harus ditujukan pada sasaran kemanfaatan lahir dan batin dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa sumber daya alam itu memiliki keterbatasan;

5. Penguatan dan pemberdayaan civil societyyang lebih genuine.

AWY/Silabus HAN FH

Requirements• Sistem perwakilan yang efektif (Effective Representative

System);• Kemandirian peradilan (Independence of Judiciary);• Birokrasi bersih dari KKN, responsif, dapat dipercaya,

profesional (Clean, Responsive, Credible, and Professional);

• Desentralisasi yang demokratis (Democratic Decentralization);

• Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif (Strong and Participatory Civil Society);

• Mekanisme resolusi konflik yang efektif (Effective Conflic Resolution Mechanism).

AWY/Silabus HAN FH

Good Governance: Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Governancedikatakan baik (good atau sound) apabila sumber daya dan masalah masalah publik dikelola secara efektif dan efisien yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat (aspiratif)

AWY/Silabus HAN FH

Kondisi Governance di Indonesia

– Kemampuan dan kapasitas wakil rakyat, baik sebagai pembentuk undang-undang eksekutif, maupun penyerap aspirasi mayarakat;

– Belum terdapat perubahan yang signifikan dalam dunia peradilan;

– Perubahan pimpinan pemerintahan belum membawa perubahan pada kultur birokrasi di Indonesia (belum mengarah pada budaya melayani rakyat, keterbukaan, masih berorientasi pada “getting project through” (“asal proyek jalan”), serta tidak adanya rancang tindak yang jelas dan terukur di sektor civil service reform;

AWY/Silabus HAN FH

– Civil Society belum memberikan tekanan yang efektif (pressure) yang optimal terhadap perubahan prilaku penentu kebijakan;

– Negara dan masyarakat belum berhasil membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif dalam menangulangi konflik kekerasan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Good Governance

8/13/2013 17

• Tata pemerintahan dalam penggunaaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat.

• Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Trilogi StakeholdersGood Governance

8/13/2013 18

• Pemerintah, • Dunia usaha, dan• Masyarakat Sipil

Pergeseran dari Government ke Governance

8/13/2013 19

• Dari sekedar pemberi pelayanan (provider) menjadi fasilitator, kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat (JS. Edralin, 1977)

Perbandingan Ciri-ciri Bad Governmentdengan Good Government

1. Proaktif2. Ramah dan Persuasif3. Transparan4. Mengutamakan proses dan

produk5. Proporsional dan profesional6. Bekerja secara sistemik7. Pembelajaran sepanjang

hayat8. Menempatkan stakeholder &

shareholder ditempat utama

1. Lamban dan bersifat reaktif2. Arogan3. Korup4. Birokratisme5. Boros6. Bekerja secara naluriah7. Enggan berubah8. Kurang berorientasi pada

kepentingan publik

Ciri-ciri Good GovernmentCiri-ciri Bad Government

Prinsip Good Governance

8/13/2013 21

• Responsif, • Participatory, • Transparant• Equitable• Accountable• Consensus Oriented

PARTISIPASI MASYARAKAT

TRANSPARANSI(Informasi)

AKUNTABILITAS PUBLIK

Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses

pengambilan keputusan dan kontrol publik

Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi

Akuntabilitas sulit terlaksana

tanpa pemantauan

dan partisipasi publik

Prosedur, peraturan perundangan dilaksanakan

dengan konsekuen

Tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan

dengan indikator kinerja dan target yang jelas

Terbukanya akses publik tentang berbagai informasi pemerintahan

Masyarakat dapat memperoleh info tentang prosedur, peraturan, perundanngan & kebijakan

Transparansi “memaksa” peningkatan

akuntabilitas publik

PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Transparansi

8/13/2013 23

• Makna transparansi akan menunjang empat hal yang mendasar(Kristiansen, 2006), yaitu:

– meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakanterhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para politisi danbirokrat akan berjalan lebih efektif;

– memungkinkan berfungsinya sistem kawal dan imbang(checks and balances) sehingga mencegah adanya monopolikekuasaan oleh para birokrat;

– mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan– meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

Prinsip Transparansi

8/13/2013 24

• Prinsip transparansi (keterbukaan) keterbukaan ini menuntut agar seluruh kebijakan yang akan diambil oleh penguasa/pemerintah harus diketahui dan didasarkan pada kondisi riil rakyat/masyarakat

• peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi.

Prinsip Transparansi

8/13/2013 25

• Prinsip transparansi (keterbukaan) keterbukaan ini menuntut agar seluruh kebijakan yang akan diambil oleh penguasa/pemerintah harus diketahui dan didasarkan pada kondisi riil rakyat/masyarakat

• peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi.

Partispasi Masyarakat

8/13/2013 26

• Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

SubtansiPartisipasi Masyarakat

8/13/2013 27

– Dukungan masyarakat– Kerjasama antara masyarakat dengan

pemerintah/penguasa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuahprogram pembangunan.

Partisipasi Masyarakat :Perwujudan Hak dan Pengakuan Hak

8/13/2013 28

• Setiap orang : pembawa hak, karena setiap orang adalah pembawa sekaligus pengemban hak, maka peran serta atau partisipasi dalam pembangunan dengan sendirinya merupakan hak setiap orang.

Dimensi Akuntabilitas

8/13/2013 29

• Dimensi akuntabilitas secara praktis: – siapa yang melaksanakan– kepada siapa dan– apa standar yang digunakan untuk penilaian

• Dimensi Akuntabilitas:– Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. – Akuntabilitas Proses. – Akuntabilitas Program– Akuntabilitas Kebijakan

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

8/13/2013 30

– Komitmen. – Suatu sistem– Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran– Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta

hasil dan manfaat yang diperoleh. – Jujur, objektif, transparan dan inovatif

Kerangka Pemikiran1. UUD 1945

- Negara Hukum yang demokratis- Demokrasi yang berkeadaban- Negara Kesejahteraan yang berkemakmuran

Perkembangan hasil amandemen:- tata kelola pemerintahan yg baik (pasal 33)- desentralisasi yang demokratis (Pasal 18)- penguatan civil society (Pasal 28)

Crince le Roy dan Founding fathers

• Perkembangan dan Pergesaran HA semaikin meluas dan mendalam

• Negara Kesejahteraan (Campur tangan negara Vs Nacht wakerstaat

• Founding fahters: campur tangan negara harus melalui dan oleh hukum:- pembentukan hukum yang demokratis- menjamin perikemanusiaan- kesejahteraan umum

Hak Masyarakat dalam Negara Hukum yang Demokratis

• Hak atas informasi• Hak untuk memikirkan• Hak untuk menyatakan pendapat• Hak untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan publik• Hak untuk melakukan pengawasan

Pelayanan Umum

• Pelayanan Publik• Prosedur Pelayanan• Persyaratan Pelayanan• Kecepatan pelayanan• Keadilan mendapatkan pelayanan• Kepastian biaya pelayanan

• Kepastian jadwal pelayanan• Kenyamanan lingkungan• Keamanan pelayanan• Pelayanan dengan perlakuan khusus• Proporsi akses• Prosentase dan perlakuan tertentu• Kelompok masyarakat tertentu

Prinsip– Ketersediaan meliputi sarana dan prasarana fisik,

perlengkapan, pegawai, sarana komunikasi, dan jaringan kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saling terkoneksi.

– Keandalan yaitu meliputi kemampuan untuk memberikanpelayanan sesuai yang dijanjikan, segera, akurat, danmemuaskan.

– Daya tanggap yaitu kesiapan untuk menanggapi danbereaksi terhadap permintaan, saran, keinginan, pengaruh, keberatan, keluhan, pengaduan atau upaya-upaya yang dibutuhkan pengguna layanan publik.

– Jaminan mencakup kepastian penyelenggara pelayanan publik, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya pelayanan

– Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahamikebutuhan para pelanggan.

– Daya terima yaitu pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pelaksana, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan sesuaidengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat

– Aksesibilitas yaitu keterjangkauan pelayanan oleh pengguna, baik secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Kewajiban Penyelenggara PelayananPublik

• Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak asasi kelompok masyarakat tertentu.

• Kewajiban tersebut meliputi:– aksesibilitas;– informasi;– sarana dan prasarana/fasilitas;– anggaran;– sumber daya manusia.

BENTUK-BENTUK KORUPSI, FAKTOR PENYEBAB, AKIBAT, UPAYAPEMBERANTASAN DAN HAMBATANNYA

Bentuk – Bentuk Korupsi1.Penyalahgunaan wewenang2.Pembayaran fiktif3.Kolusi/persekongkolan4.Biaya perjalanan dinas fiktif5.Suap/uang pelicin6.Pungutan tidak resmi7.Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor8. Imbalan tidak resmi9.Pemberian fasilitas secara tidak adil10.Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur

11. Tidak disiplin waktu12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor

ke Kas Negara13. Menunda / memperlambat pembayaran14. Pengumpulan dana taktis15. Penyalahgunaan anggaran16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan

dengan tugas/jabatan17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual18. Mengubah dan memanfaatkan kelemahan sistem

teknologi informasi19. Menurunkan kualitas/spesifikasi

teknis/mengurangi volume20. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan

realisasi.

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yangrendah

2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidakkonsisten dari Institusi penegak hukum, institusipemeriksa yang tidak bersih/independen.

3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk

memperkaya diri)5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam

pelaksanaan tugas/pekerjaan6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan7. Hilangnya rasa malu ber KKN8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan

kinerja

9. Kesempatan yang terbuka10. Lemahnya pengawasan Eksternal11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga

legislative.12. Peraturan tidak jelas13. Budaya memberi upeti/tips14. Pengaruh lingkungan sosial15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan

kebutuhan hidup yang layak16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat,

dan sungkan untuk saling mengingatkan.17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.

Akibat yang Ditimbulkan

1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha

rendah4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar

masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk penguasa yangakhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial

5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat

waktu/tepat standar7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang

Upaya Memberantas KKN

1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang

2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi

3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi

4. Menata kembali organisasi, memperjelas/ mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi

5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi: perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat.

6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua)

7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN

8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan masyarakat.

10. Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima.

Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi

Aspek Struktural 1. Lemahnya koordinasi2. Ego Sektoral / Instansional3. Lemahnya pelaksanaan SPI4. Belum efektifnya pelaksanaan TLHP

Aspek Kultural Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan professional SDM

Aspek Instrumental Masih adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang belummendukung upaya pemberantasan KKN

Aspek Manajemen 1. Kualitas kepemimpinan yang kurangkomitmen, konsisten dan tegas

2. Kurang dukungan teknologi informasi.

• Tidak tegaknya hukum merupakan ciri dari proses krisis kewibawaan (crisis gezag). Krisis ini berdampak multi-dimensi dan pada ujungngnya erosi kepercayaan yang mendorong anarki. Anarki yang sering terjadi mendorong munculnya keinginan penguasa bertangan besi.

• Dalam suasana chaotis demikian, persatuan dan kesatuan terancam:a. ada yang ingin memperbaiki prilaku demokratik;b. ada yang mengharapkan jalan pintas, pemerintah/pemimpin yang tegas, lugas atau otoriter untuk menormalisasi situasi.

Prinsip Hukum dalam Al-Quran dan Ass-Sunnah

1. Kekuasaan sebagai amanah;2. Musyawarah (Asy-Syura 38);3. Keadilan (Anissa ayat 58,105,135, Al-Maidah 8, Al-

Hujarat 9);4. Kesejahteraan umat5. Persamaan;6. Demokrasi keadaban7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

(Annisa 29-30);8. Independesi peradilan ( An-Nisa 58, Muslim dari

Abu Zar r.a, Riwayat Abu Dawud);9. Perdamaian (rahmatan lil al-alamin);10. Kepatuhan hukum (Al-Dzariat 56, An-Nisa 36-42)

11. Haqq dan ma’ruf (Al-Araf 157)12. Memelihara alam/lingkungan (Ar-Rum 41,46 )13. Tidak boleh mengurangi timbangan (Al- Mutafifin

1-3)14. Wajib menepati janji (Al-Baqarah 177, Al-Imran 7615. Mengahalalkan jual beli mengharamkan riba

(Albaqarah 275, Al Imran 130)16. Tidak membedakan secara prinsip antara hukum

publik dan hukum privat (mahdoh dan ghoir mahdoh)

AWY/Silabus HAN FH

Hubungan antara HAN dan HTN

• Badan pemerintah tanpa kaidah-kidah HTN akan lumpuh dan badan pemerintah tanpa kaidah HAN akan bebas dan dapat sewenang-wenang (Oppenheim dan Van Vollenhoven)

• HAN merupakan perpanjangan dari HTN (J.B.J.M ten Berge)

• HAN merupakan hukum sekunder dari HTN (J.B.J.M ten Berge)

AWY/Silabus HAN FH

Hubungan antara HAN dan HTN

• HAN dan HTN bagaikan koin dengan dua sisi, dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. (Bahsan Mustafa)

• Perbedaan antara HAN dan HTN tidak prinsipil, melainkan berdasarkan “doelmatige arbeidsverdeling” (tujuan membagi pekerjaan) akibat perkembangan sejarah (Kranenburg).

• Tidak mungkin untuk menarik garis batas yang tegas antara dua jenis hukum ini (WF Prins)

AWY/Silabus HAN FH

Hubungan antara HAN dan HTN

• HTN dalam arti sempit (Staatssrecht in enge zin) adalah sama dengan Hukum Konstitusi (Constitutioneelrecht), sedangakan HAN meruapakan HTN dalam arti luas (staatsrecht in ruime zin). HTN tanpa bantuan HAN tidak dapat dipahami (niet te begrijpen), begitu pula sebaliknya (FAM Stroink dan J.G Steenbeek).

AWY/Silabus HAN FH

PEMBAGIAN HAN

• Hukum Administrasi Umum (algemeen deel)

• Hukum Administrasi Khusus (bijzonder deel)

• HAN Heteronom• HAN Otonom

AWY/Silabus HAN FH

Ciri HAN Umum

• Bersifat fundamental• Prinsip-prinsip umum dan Pokok-pokok

penyelenggaraan pemerintahan• Bersumber dari HAN heteronom• Relatif berlaku jangka panjang• Menyangkut lintas bidang/sektor • Dimungkinkan untuk dilakukan kodifikasi

AWY/Silabus HAN FH

Ciri HAN Khusus

• Bersifat teknis operasional• Daya berlaku jangka pendek atau ad.hoc• Berkenaan dengan satu sektor/bidang

tertentu• Relatif cepat berubah• Bersumber dari HAN otonom

AWY/Silabus HAN FH

• Sumber Hukum Administrasi

• Sumber Hukum Materil• Sumber Hukum Formil

AWY/Silabus HAN FH

• Perbuatan Pemerintahan (Bestuurs handeling):• Perbuatan Nyata (feitelijke handelingen)

• Perbuatan Hukum (recht handelingen):o Perbutan Hukum Perdatao Perbuatan Hukum Publik:

• Hukum Publik Bersegi Satu• Hukum Publik Bersegi Dua

AWY/Silabus HAN FH

Dasar Keabsahan Perbuatan Hukum Pemerintahan

• Rechtmatigheid (sah secara/berdasar hukum)• Wetmatigheid (sah secara/berdasar undang-

undang)• Doelmatigheid en doeltraffenheid (sah

secara/berdasar tujuan yang efektif dan efisien)

• Discretie (asas kebebasan bertindak dari penguasa/pemerintah)

AWY/Silabus HAN FH

• Susunan Pemerintahan Nasional DaerahHubungan Antar Susunan

Pemerintahan: Pusat Provinsi Kab/Kota

AWY/Silabus HAN FH

• Produk Hukum• Algemene Verbidende Voorschriften

(Peraturan perundang-undangan)• besluit van algemene strekking (keputusan

yang isinya bersifat mengatur/umum)• Beschikking (Keputusan yang besifat

penetapan)• Beleidsregel (Aturan kebijakan)• Beleidsoveenkomst (perjanjian kebijakan)

AWY/Silabus HAN FH

• Teori Beschikking (Keputusan TUN): Pengertian Beschikking Ciri-ciri BeschikkingMacam Beschikking Corak Beschikking

AWY/Silabus HAN FH

Macam-macam beschikking

• Beschikking dalam rangka larangan/perintah• Beschikking yang menyediakan sejumlah uang• Beschikking yang membebankan suatu

kewajiban keuangan• Beschikking yang memberikan kedudukan• Beschikking penyitaan

AWY/Silabus HAN FH

Corak/sifat Beschikking

• Beschikking yang bebas dan terikat• Beschikking yang memberi keuntungan dan

yang memberi beban• Beschikking yang seketika berakhir dan yang

lama berjalan terus• Beschikking bersifat perorangan dan yang

bersifat kebendaan

AWY/Silabus HAN FH

• Konsesi• Lisensi• Izin• Dispensasi

AWY/Silabus HAN FH

HUKUM PERIZINAN

AWY/Silabus HAN FH

PERISTILAHAN

• Izin

Ijin

• Vergunning• Permit• License

• Mogen, mogelijkheid instemmen, goedvinden;

• Allow, to be allowed to• may

AWY/Silabus HAN FH

Pengertian Izin

• Suatu Keputusan TUN yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata (korporasi) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang pada dasarnya dilarang oleh hukum administrasi, sehingga perbutannya tersebut menjadi sah/legal.

AWY/Silabus HAN FH

Unsur Izin

• Instrumen pemerintahan;• Yuridis preventif;• Sarana hukum administrasi;• Pengendalian (sturen) prilaku

masyarakat.

AWY/Silabus HAN FH

Tujuan Perizinan

1. Mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;

2. Mengatur pada perbuatan individual;3. Memberikan perlindungan hukum;4. Melindungan kepentingan umum, barang

publik, benda cagar budaya, dan lingkungan hidup.

AWY/Silabus HAN FH

Rasionalitas Izin

• Nilai • Norma• Kelayakan teknis• Efisiensi

AWY/Silabus HAN FH

Sistem Perizinan

• Sistem Terpadu• Sistem Berantai• Sistem Mandiri/Otonom

AWY/Silabus HAN FH

Asas Legalitas Perizinan

• Tujuan:menyeleksi orang dan/atau badan

privat;mencegah kerugian, bahaya dan

gangguan;melindungi benda/sumber daya;mengatur dan menentukan hubungan

hukum.

AWY/Silabus HAN FH

• Wewenang: SumberAtribusiDelegasiMandat

Alokasi wewenangStruktur dan manajemen

AWY/Silabus HAN FH

• Substansi:• Larangan• Kewajiban• Perintah

• Prosedur: administratif yuridis teknis manajerial

• Pengawasan• Sanksi

AWY/Silabus HAN FH

Persyaratan Kompetensi dan kapasitas Pemberi Izin

• Dimilikinya kemampuan merumuskan persyaratan izin;

• Adanya kemampuan untuk melakukan verifikasi, pengujian, dan penilaian terhadap persyaratan yang diajukan pemohon izin;

• Melakukan pengawasan secara efektif;• Kemampuan untuk mengenakan sanksi

kepada setiap pelanggaran izin.

AWY/Silabus HAN FH

• Aturan Kebijakan(Beleidsregel/Policy Rule):

• Pengertian• Fungsi• Sifat • Jenis • Ruang Lingkup/Materi Muatan

AWY/Silabus HAN FH

• Asas Kebebasan bertindak(Freies Ermessen/discretionary Power:

Pengertian Ciri/karakteristik Sifat Bentuk

AWY/Silabus HAN FH

Freies Ermessen/discretionary power/pouvoirdiscretionnaire (Asas kebebasan

bertindak bagi Pejabat TUN) :

adalah suatu tindakan/perbuatan administrasi yang bebas menilai dan bebas mempertimbangkan terhadap situasi/persoalan yang penting dan timbul secara tiba-tiba/mendadak. Administrasi negara terpaksa bertindak cepat untuk membuat penyelesaian, namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

AWY/Silabus HAN FH

Jadi karateristik freies Ermessen itu antara lain adalah :

• pada dasarnya pejabat TUN (administrasi negara) itu tidak boleh menolak untuk mengambil suatu keputusan (beleid/policy) walaupun tidak ada peraturannya;

• adanya kebebasan/keleluasaan dalam batas tertentu bagi administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri;

AWY/Silabus HAN FH

• adanya persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan;

• harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara adil demi kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

AWY/Silabus HAN FH

• De tournemen de pouvoir (abuse of power) dan Willekeur (arbitrary)o Pengertiano Cirio Sifato Akibat

AWY/Silabus HAN FH

Ultra vires/abuse of power/detournement de pouvoir/abus de droit

• adalah tindakan yang merupakan kebalikan dari dari tindakan freies Ermessen, yakni suatu tindakan dari administrasi negara (pejabat TUN) yang bertentangan dengan hukum, dan dipergunakan pula untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain ultra vires ini melanggar asas legalitas dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyelahgunaan wewenang.

AWY/Silabus HAN FH

Ciri-ciri Ultra Vires/de tournement de pouvoir/abuse of power :

Bahwa suatu tindakan pejabat/badan administrasi negara akan menjadi tidak sah apabila :

• mengabaikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam prosedurnya;

• suatu tindakan bukan menjadi wewenang pejabat atau badan adminsitrasi negara yang bersangkutan;

• suatu tindakan dilarang oleh peraturan untuk dilakukan.

AWY/Silabus HAN FH

• bahwa ada kemungkinan penggunaan wewenang yang salah oleh pejabat/badan adiministrasi negara (di luar wewenangnya atau sudah tidak berwenang lagi), hal ini dapat terjadi karena misalnya pejabat/badan TUN yang mendapatkan delegasi wewenang, padahal peraturan umum tidak membolehkan adanya pendelegasian wewenang itu. Dapat pula terjadi, wewenangnya itu sudah dicabut atau dialihkan kepada yang lain.

• Bahwa ada kemungkinan tindakan pejabat/badan administrasi itu memang merupakan wewenangnya, namun dalam penggunaannya melampaui wewenang yang ada padanya; atau penggunaannya itu tidak sesuai menurut hukum;

AWY/Silabus HAN FH

• Bahwa tindakan pejabat/badan TUN itu ternyata dilakukan dengan tujuan yang salah atau keliru, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan secara substansial tidak dipertimbangkan dengan cukup rasional dan relevan. Dengan perkataan lain bahwa terjadi pelanggaran hukum atau pun berada di luar hukum yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hukum dan moral, perwujudan dari tindakannya itu adalah tidak sah dan tidak layak bagi kemanusiaan.

AWY/Silabus HAN FH

Penyelesaian Sengketa Administrasi

• Upaya Administrasi:- Keberatan- Banding Administrasi

• Gugatan ke PTUN

AWY/Silabus HAN FH

Lembaga Pengawasan

• Ombudsman• KPK• KPPU• KPU• Media Massa

AWY/Silabus HAN FH

Sumber Wewenang

• Atribusi• Delegasi• Mandat

AWY/Silabus HAN FH

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

• Asas Persamaan• Asas Kepercayaan• Asas Kepastian Hukum• Asas Kecermatan• Asas larangan penyalahgunaan wewenang dan

sewenang-wenang

AWY/Silabus HAN FH

• Sanksi Administrasi:

Pembatalan/pencabutan keputusan TUN Bestuursdwang Dwangsom Denda

AWY/Silabus HAN FH

Jenis-jenis sanksi

1. penolakan izin ;2. penundaan izin; 3. pembekuan izin;4. pembatalan izin;5. pencabutan izin;6. audit wajib;7. peringatan dan atau teguran;

AWY/Silabus HAN FH

8. penutupan sementara usaha/kegiatan ;9. uang jaminan ;10. melakukan perbuatan tertentu yang

diperintahkan; 11. paksaan pemerintahan ;12. uang paksa;13. pembayaran sejumlah uang tertentu;14. denda administrasi ;15. disinsentif.

• Dalam konteks penegakan hukum administrasi, maka perangkat yang harus dikembangkan meliputi:1)izin yang harus didayagunakan sebagai

perangkat pengawasan dan pengendalian; 2)persyaratan dalam izin wajib merujuk pada

peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang, standar konstruksi, kelayakan lingkungan, hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3)mekanisme dan prosedur pengawasan penaatan;

4) keberadaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik pejabat pemberi izin maupun pejabat pengawas yang memadai;

5) sarana dan prasarana pengawasan dan penegakan hukum yang memadai; dan

6) sanksi administrasi yang efektif. Keenam perangkat ini merupakan prasyarat awal dari efektivitas penegakan hukum adminsitrasi.

Self Regulation (-consulting-negotiating- agreeing-settling)

Disincentives (economical instrument

Civil Penalties

Mandatory Audit

Criminal Penalties

License Suspension

License Withdrawal

Enforcement Pyramide(Prof. John Braithwaite, 1993)

Hatur nuhun,Wassalam

Ringkasan Biodata

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH.,MHTempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung

Tlp/Fax. (022) 7204775HP: 0816.62.4195E-mail: warlan@bdg.centrin.net.id

Alamat Kantor : Kampus Pascasarjana UnparJalan Merdeka No. 30 Bandung, 40117

Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E - Guru Besar

PENDIDIKANDoktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002 Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus

1984

Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986;

Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;

Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995;

Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998;

Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA -ICEL, 2000.

PEKERJAAN1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum Unpar

Bandung

JABATAN STRUKTURAL: Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu HukumPascasarjana Unpar Bandung