Nama : Catur Nugraheni
NPM : 1006661506
Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Perdata
Tanggal : 30 Oktober 2013
Dosen : Bapak Abdul Salam dan Ibu Endah Hartati
PERBANDINGAN HUKUM BENDA DI INDONESIA DAN BELANDA
No. Unsur Pembeda Hukum Benda di Indonesia Hukum Benda di Belanda
1. Sumber hukum Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata/BW) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) atau Dutch Civil
Code (DCC)
2. Pengertian benda Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. (Pasal
499 KUHPerdata
Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki
atau dijadikan objek hak milik.1 Jadi cakupannya
sangat luas, di dalamnya selain terdapat istilah
benda (zaak) juga terdapat istilah barang (goed)
Dibedakan antara pengertian barang (goed) dan
benda (zaak).
Pasal 3:2 NBW: tentang barang (goed).
Pasal 3:3 NBW tentang benda (zaak).
Menurut Ny. Farida Husni Hasbullah istilah goed
dalam NBW ini lebih luas dari zaak. Barang adalah
semua benda dan semua harta kekayaan, sedangkan
1 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, (Jakarta: Ind-Hil-Co., 2002), hlm. 19.
dan hak (recht). benda adalah semata-mata objek yang berwujud
yang dapat dikuasai manusia.2
3. Pebedaan benda
bergerak dan tidak
bergerak
Dikenal. Setiap kebendaan adalah bergerak atau
tak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata). Pasal 505
KUHPerdata tentang benda bergerak, yskni benda
yang bisa habis jika dipakai. Pasal 506
KUHPerdata tentang benda tak bergerak misalnya
tanah, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah,
penggilingan yang ada di atas tanah.
Dikenal. Article 3:3, Benda dibagi menjadi benda
bergerak (movable) dan tidak bergerak
(immovable). Benda tak bergerak misalnya tanah,
tanah yang belum diambil tambang, tanaman yang
melekat dengan tanah, bangunan/gedung yang
melekat dengan tanah. Benda bergerak contohnya
mobil dan alat elektronik.3
4. Dampak penggolongan
benda
Penggolongan atau pembedaan benda bergerak
dan tidak bergerak ini mempunyai manfaat terkait
empat hal yakni:4
a) Kedudukan berkuasa (bezit)
Bezit benda bergerak berlaku sebagai titel
yang sempurna (Pasal 1977 ayat (1).
KUHPerdata. Untuk benda yang tidak
bergerak maka siapa yang menguasai belum
tentu sebagai pemilik.
Konsekuensi pembedaan benda bergerak dan tidak
bergerak, terutama dalam hal penyerahan benda:
a) Pasal 3: 89 NBW, Penyerahan formal benda tak
bergerak .
Diperlukan akta notaries kemudian didaftarkan
dalam register umum. Akta notaries harus
memuat dasar hukum untuk transfer, jika
terdapat kuasa dalam penyerahan ini maka surat
kuasa harus dijelaskan dalam akta notaries.
2 Ibid., hlm. 20.3 4 Sri Soedewi Sofyan, Hukum Perdata : Hukum Benda, cet. II, (Yogyakarta: Leberty, 1975), hlm. 22. (Dalam Ibid., hlm. 45).
b) Penyerahan (levering)
Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan
dengan penyerahan nyata (Pasal 612
KUHPerdata), sekaligus merupakan
penyerahan yuridis. Benda tidak bergerah
penyerahannya melalui pengumuman akta
yang bersangkutan (Pasal 620 KUHPerdata).
c) Pembebanan (bezwaring)
Pembebanan benda bergerak dengan gadai
(Pasal 1150 KUHPerdata). Selain gadai,
untuk pembebanan benda bergerak ini juga
bisa dengan jaminan fidusia (UU No. 42
Tahun 1999). Tanah dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah dibebankan dengan
Hak Tanggungan. Untuk kapal dan pesawat
dengan hipotik.
d) Daluwarsa
Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa
(Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata) karena
bezit atas benda sama dengan eigendom.
Aturan ini diperlukan untuk benda tak bergerak
yang terdaftar. Hal ini juga berlaku untuk
penyerahan kapal atau pesawat yang terdaftar.
b) Pasal 3: 90, Penyerahan formal benda bergerak.
Penyerahan benda bergerak tak terdaftar yang
pada saat itu berada dalam kepemilikan
pemindahtanganan, dilakukan dengan
mentransfer kepemilikan hal tersebut kepada
pihak yang memindahtangankan (lihat Pasal
3:118 NBW).
Benda tidak bergerak mengenai daluwarsa
(Pasal 610 KUHPerdata jo. Pasal 1963
KUHPerdata).
5. Perolehan hak
kebendaan
Hak milik atas suatu kebendaan dapat diperoleh
melalui pemilikan, karena perlekatan; karena
daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut
undang-undang maupun menurut surat wasiat,
dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar
atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan
hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak
berbuat bebas terhadap kebendaan itu (Pasal 584
KUHPerdata).
Pasal 3:80 NBW tentang pengambilalihan/
pemindahan benda dengan titel universal dan title
khusus. Seseorang dapat memperoleh/membeli hak
milik dengan titel universal atau dengan titel khusus
tertentu. Titel umum misalnya dengan cara
pewarisan, percampuran harta bersama (dalam
pernikahan), melalui penggabungan/merger dua
atau lebih perusahaan. Pasal 2:309 Code Civil, hak
milik atas benda juga dapat diperoleh dari
pembentukan suatu estate antara dua orang secara
hukum yang sepakat untuk membentuk estate itu
bersama-sama.
Pemilikan benda dengan titel khusus misalnya
dengan cara transfer, resep, pengambilalihan
(pembelian wajib), atau cara lain yang
diperbolehkan oleh hukum.
6. Pembebanan5 1) Gadai: (Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUHPer).
Gadai merupakan pembebanan atas benda
bergerak, dari siberutang kepada yang
berpitang, benda harus diserahkan kepada
yang berpitang.
2) Fidusia: (UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia). Fidusia merupakan perjanjian
accessoir antara debitur dan kreditur untuk
menyerahkan hak milik secara kepercayaan
atas benda-benda bergerak milik debitur
kepada kreditur namun benda-benda tersebut
masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai
peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk
jaminan atas pembayaran kembali uang
pinjaman.
Objek fidusia: benda bergerak baik berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak
Menurut Pasal 3:227 NBW terdapat dua jaminan
yakni Pledge dan Mortgage. Hal ini digunakan
untuk memberikan pengembalian atas piutang yang
mendahului kreditur-kreditur lain dari si pemegang
pledge dan mortgage.
Pasal 3:227 NBW: ketika jaminan dibebankan pada
immovable property, ia disebut mortgage; ketika
dibebankan pada benda yang lain disebut pledge.
Perbedaan antara pledge dan mortgage dapat
diketahui dari cara pembebanannya:6
1. Possessory pledge (Pasal 2: 236 NBW),
dilakukan dengan penyerahan barang atau surat
berharga pada kekuasaan pledgee.
2. Non-Possessory pledge (Pasal 3:237 NBW),
dilakukan dengan akta notaris dan kemudian
didaftarkan.
3. Mortgage (Pasal 3:260 NBW), dilakukan
dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan.
5 Matthias E. Storme, Property Law in Comparative Perspective,. S.l.: Spring, 2004.6 “Describe Pledge, Mortgage, and Lien?”, http://business-finance.blurtit.com/107513/describe-mortgage-pledge-and-lien, diakses Tanggal 28 Oktober 2013.
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam UUHT yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia.
3) Hipotik: (Pasal 1162 s.d. 1232 KUHPer)
Pasal 1162 KUHPerdata: Hipotik merupakan
suatu hak kebendaan atas benda-benda tak
bergerak, untuk mengambil penggantian
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.
Hipotik ini merupakan pmbebanan untuk
kapal dan pesawat udara dan helicopter.
4) Hak Tanggungan (Undang-undang No. 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah – UUHT)
Pasal 1 UU Hak Tanggungan: Hak
Tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang yang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain.
Top Related