Nama : Catur Nugraheni

NPM : 1006661506

Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Perdata

Tanggal : 30 Oktober 2013

Dosen : Bapak Abdul Salam dan Ibu Endah Hartati

PERBANDINGAN HUKUM BENDA DI INDONESIA DAN BELANDA

No. Unsur Pembeda Hukum Benda di Indonesia Hukum Benda di Belanda

1. Sumber hukum Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata/BW) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) atau Dutch Civil

Code (DCC)

2. Pengertian benda Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap

hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. (Pasal

499 KUHPerdata

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki

atau dijadikan objek hak milik.1 Jadi cakupannya

sangat luas, di dalamnya selain terdapat istilah

benda (zaak) juga terdapat istilah barang (goed)

Dibedakan antara pengertian barang (goed) dan

benda (zaak).

Pasal 3:2 NBW: tentang barang (goed).

Pasal 3:3 NBW tentang benda (zaak).

Menurut Ny. Farida Husni Hasbullah istilah goed

dalam NBW ini lebih luas dari zaak. Barang adalah

semua benda dan semua harta kekayaan, sedangkan

1 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, (Jakarta: Ind-Hil-Co., 2002), hlm. 19.

dan hak (recht). benda adalah semata-mata objek yang berwujud

yang dapat dikuasai manusia.2

3. Pebedaan benda

bergerak dan tidak

bergerak

Dikenal. Setiap kebendaan adalah bergerak atau

tak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata). Pasal 505

KUHPerdata tentang benda bergerak, yskni benda

yang bisa habis jika dipakai. Pasal 506

KUHPerdata tentang benda tak bergerak misalnya

tanah, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah,

penggilingan yang ada di atas tanah.

Dikenal. Article 3:3, Benda dibagi menjadi benda

bergerak (movable) dan tidak bergerak

(immovable). Benda tak bergerak misalnya tanah,

tanah yang belum diambil tambang, tanaman yang

melekat dengan tanah, bangunan/gedung yang

melekat dengan tanah. Benda bergerak contohnya

mobil dan alat elektronik.3

4. Dampak penggolongan

benda

Penggolongan atau pembedaan benda bergerak

dan tidak bergerak ini mempunyai manfaat terkait

empat hal yakni:4

a) Kedudukan berkuasa (bezit)

Bezit benda bergerak berlaku sebagai titel

yang sempurna (Pasal 1977 ayat (1).

KUHPerdata. Untuk benda yang tidak

bergerak maka siapa yang menguasai belum

tentu sebagai pemilik.

Konsekuensi pembedaan benda bergerak dan tidak

bergerak, terutama dalam hal penyerahan benda:

a) Pasal 3: 89 NBW, Penyerahan formal benda tak

bergerak .

Diperlukan akta notaries kemudian didaftarkan

dalam register umum. Akta notaries harus

memuat dasar hukum untuk transfer, jika

terdapat kuasa dalam penyerahan ini maka surat

kuasa harus dijelaskan dalam akta notaries.

2 Ibid., hlm. 20.3 4 Sri Soedewi Sofyan, Hukum Perdata : Hukum Benda, cet. II, (Yogyakarta: Leberty, 1975), hlm. 22. (Dalam Ibid., hlm. 45).

b) Penyerahan (levering)

Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan

dengan penyerahan nyata (Pasal 612

KUHPerdata), sekaligus merupakan

penyerahan yuridis. Benda tidak bergerah

penyerahannya melalui pengumuman akta

yang bersangkutan (Pasal 620 KUHPerdata).

c) Pembebanan (bezwaring)

Pembebanan benda bergerak dengan gadai

(Pasal 1150 KUHPerdata). Selain gadai,

untuk pembebanan benda bergerak ini juga

bisa dengan jaminan fidusia (UU No. 42

Tahun 1999). Tanah dan benda-benda yang

berkaitan dengan tanah dibebankan dengan

Hak Tanggungan. Untuk kapal dan pesawat

dengan hipotik.

d) Daluwarsa

Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa

(Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata) karena

bezit atas benda sama dengan eigendom.

Aturan ini diperlukan untuk benda tak bergerak

yang terdaftar. Hal ini juga berlaku untuk

penyerahan kapal atau pesawat yang terdaftar.

b) Pasal 3: 90, Penyerahan formal benda bergerak.

Penyerahan benda bergerak tak terdaftar yang

pada saat itu berada dalam kepemilikan

pemindahtanganan, dilakukan dengan

mentransfer kepemilikan hal tersebut kepada

pihak yang memindahtangankan (lihat Pasal

3:118 NBW).

Benda tidak bergerak mengenai daluwarsa

(Pasal 610 KUHPerdata jo. Pasal 1963

KUHPerdata).

5. Perolehan hak

kebendaan

Hak milik atas suatu kebendaan dapat diperoleh

melalui pemilikan, karena perlekatan; karena

daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut

undang-undang maupun menurut surat wasiat,

dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar

atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan

hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak

berbuat bebas terhadap kebendaan itu (Pasal 584

KUHPerdata).

Pasal 3:80 NBW tentang pengambilalihan/

pemindahan benda dengan titel universal dan title

khusus. Seseorang dapat memperoleh/membeli hak

milik dengan titel universal atau dengan titel khusus

tertentu. Titel umum misalnya dengan cara

pewarisan, percampuran harta bersama (dalam

pernikahan), melalui penggabungan/merger dua

atau lebih perusahaan. Pasal 2:309 Code Civil, hak

milik atas benda juga dapat diperoleh dari

pembentukan suatu estate antara dua orang secara

hukum yang sepakat untuk membentuk estate itu

bersama-sama.

Pemilikan benda dengan titel khusus misalnya

dengan cara transfer, resep, pengambilalihan

(pembelian wajib), atau cara lain yang

diperbolehkan oleh hukum.

6. Pembebanan5 1) Gadai: (Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUHPer).

Gadai merupakan pembebanan atas benda

bergerak, dari siberutang kepada yang

berpitang, benda harus diserahkan kepada

yang berpitang.

2) Fidusia: (UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia). Fidusia merupakan perjanjian

accessoir antara debitur dan kreditur untuk

menyerahkan hak milik secara kepercayaan

atas benda-benda bergerak milik debitur

kepada kreditur namun benda-benda tersebut

masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai

peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk

jaminan atas pembayaran kembali uang

pinjaman.

Objek fidusia: benda bergerak baik berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak khususnya bangunan yang tidak

Menurut Pasal 3:227 NBW terdapat dua jaminan

yakni Pledge dan Mortgage. Hal ini digunakan

untuk memberikan pengembalian atas piutang yang

mendahului kreditur-kreditur lain dari si pemegang

pledge dan mortgage.

Pasal 3:227 NBW: ketika jaminan dibebankan pada

immovable property, ia disebut mortgage; ketika

dibebankan pada benda yang lain disebut pledge.

Perbedaan antara pledge dan mortgage dapat

diketahui dari cara pembebanannya:6

1. Possessory pledge (Pasal 2: 236 NBW),

dilakukan dengan penyerahan barang atau surat

berharga pada kekuasaan pledgee.

2. Non-Possessory pledge (Pasal 3:237 NBW),

dilakukan dengan akta notaris dan kemudian

didaftarkan.

3. Mortgage (Pasal 3:260 NBW), dilakukan

dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan.

5 Matthias E. Storme, Property Law in Comparative Perspective,. S.l.: Spring, 2004.6 “Describe Pledge, Mortgage, and Lien?”, http://business-finance.blurtit.com/107513/describe-mortgage-pledge-and-lien, diakses Tanggal 28 Oktober 2013.

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

dimaksud dalam UUHT yang tetap berada

dalam penguasaan pemberi fidusia.

3) Hipotik: (Pasal 1162 s.d. 1232 KUHPer)

Pasal 1162 KUHPerdata: Hipotik merupakan

suatu hak kebendaan atas benda-benda tak

bergerak, untuk mengambil penggantian

daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Hipotik ini merupakan pmbebanan untuk

kapal dan pesawat udara dan helicopter.

4) Hak Tanggungan (Undang-undang No. 4

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas

Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan

dengan Tanah – UUHT)

Pasal 1 UU Hak Tanggungan: Hak

Tanggungan adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah berikut atau

tidak berikut benda-benda lain yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan hutang yang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain.