Partisipasi politik

23
Oleh: Fitriyah KONSEP PARTISIPASI POLITIK

Transcript of Partisipasi politik

Page 1: Partisipasi politik

Oleh: Fitriyah

KONSEP PARTISIPASI POLITIK

Page 2: Partisipasi politik

Budaya Politik dan Partisipasi politik

• Partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif, merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

• Keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut

Page 3: Partisipasi politik

APA PARTISIPASI POLITIK?

Page 4: Partisipasi politik

Samuel P Huntington dan Joan Nelson

• Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif

Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal. 4

Page 5: Partisipasi politik

SIMPULANPartisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya

Page 6: Partisipasi politik

HUNTINGTON & NELSON MEMBEDAKAN PARTISIPASI POLITIK KEDALAM DUA KARAKTER

Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela

Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh Pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan

Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal. 11

Page 7: Partisipasi politik

McClosky

The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy

McClosky, Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science, (2nd ed.). New York : The Macmilan Company and Free Press. 1972, hal. 20

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum

Page 8: Partisipasi politik

Miriam Budiardjo

• Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.

• Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, Hal. 183

Page 9: Partisipasi politik

Ramlan Surbakti

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah

Page 10: Partisipasi politik

Partisipasi politik pada dasarnya dibagi dua kegiatan:

1. Mempengaruhi isi kebijakan umum (di luar masa pemilu)

2. Ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik (dalam pemilu)

Page 11: Partisipasi politik

BATASAN PARTISIPASI POLITIK1. Perilaku luar individu warga negara biasa yg dapat diamati,

bukan perilaku dalam yg berupa sikap atau orientasi2. Perilaku yg diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah

selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik3. Kegiatan yg berhasil (efektif) maupun yg gagal

mempengaruhi pemerintah4. Dilakukan secara langsung atau tidak langsung5. Dilakukan melalui prosedur yg wajar dan tidak berupa

kekerasan maupun dg cara-cara di luar prosedur yg wajar (non-konvensional) dan berupa kekerasan (violence)

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT.Grasindo, 1992:141

Page 12: Partisipasi politik

Faktor/Penyebab Partisipasi Politik

Page 13: Partisipasi politik

Penyebab Partisipasi (Myron Weiner )

1. ModernisasiModernisasi menyebabkan industrialisasi, urbanisasi, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan, teknologi media massa, serta komersialisasi pertanian. Ini membuat sebagian besar warga negara merasa mampu mempengaruhi nasib mereka sendiri, dan mereka banyak menuntut keterlibatan dalam politik

2. Perubahan-perubahan kelas sosialSelama proses modernisasi dan industrialisasi dimulai, lapangan kerja semakin terspesialisasi dan semakin banyak, terbentuk kelas-kelas baru dalam masyarakat dan kelas menengah semakin meluas

Page 14: Partisipasi politik

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modernKaum intelektual sering mengemukakan ide-ide kepada warga negara untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang lebih luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem transportasi dan komunikasi modern akan memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik di antara pemimpin politikKetika terjadi konflik di antara pemimpin politik, maka strategi yang sering digunakan oleh para pemimpin politik adalah melibatkan kelompok-kelompok politik yang ada dan mencari dukungan rakyat.

Page 15: Partisipasi politik

5. Keterlibatan pemerintah yang lebih luas dalam kehidupan sosialMeningkatnya peranan pemerintah dalam kehidupan sosial warga negara seperti ekonomi, kebudayaan, pendidikan, tentunya akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Dampak tersebut dapat menguntungkan warga negara ataupun merugikannya. Perjuangan untuk menuntut hak secara berkelompok dalam bentuk seperti demonstrasi bagi masyarakat yang dirugikan akan memberikan kesempatan untuk berperan serta mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah

Page 16: Partisipasi politik

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Page 17: Partisipasi politik

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

KONVENSIONAL1. Pemberian suara (voting)2. Diskusi politik3. Kegiatan kampanye4. Membentuk dan bergabung

dalam kelompok kepentingan

5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

NON-KONVENSIONAL1. Pengajuan petisi2. Demonstrasi3. Konfrontasi4. Mogok5. Tindak kekerasan politik

terhadap harta benda (pengrusakan, pembakaran, bom)

6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

7. Perang gerilya, revolusi.

Page 18: Partisipasi politik

Kegiatan Partisipasi Politik

Page 19: Partisipasi politik

KEGIATAN 1. Partisipasi aktif (berorientasi pada input dan

output politik), seperti: Kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan umum yg berlainan dg yg dibuat pemerintah

2. Partisipasi pasif (berorientasi pada proses output), seperti: Kegiatan yg mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

Page 20: Partisipasi politik

JUMLAH PELAKU PARTISIPASI POLITIK

Page 21: Partisipasi politik

JUMLAH PELAKU • Partisipasi individual

dilakukan oleh orang per orang secara individual. Faktor yg diduga mempengaruhi tingkat partisipasi individu adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)

• Partisipasi kolektifKegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, seperti Pemilu

Page 22: Partisipasi politik

Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Page 23: Partisipasi politik

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

1. Pendidikan Politik (usaha meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara)

2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan sbg perwujudan nilai politik)

3. Kesadaran Politik (keinsyafan akan pentingnya urusan kenegaraan)

4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan mana orang belajar tentang politik)