Media dan Propaganda Politik - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20351868-MK-Anneila Firza...

1 | P a g e

Media dan Propaganda Politik

Disusun Oleh

Anneila Firza Kadriyanti (0906491976)

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Media dan ..., Anneila Firza Kadriyanti, FIB UI, 2013

2 | P a g e

Daftar Isi

Abstrak........................................................................................................ 3

Pendahuluan................................................................................................ 5

Konsep

Media dan Propaganda Politik....................................................... 5

Agenda Setting............................................................................... 7

Analisis

Iklan Politik.................................................................................... 9

Isi Berita....................................................................................... 12

Kepemilikan Media...................................................................... 14

Penutup

Kondisi Yang Terjadi di Masyarakat........................................... 16

Contoh Kasus............................................................................... 18

Referensi.................................................................................................. 21


3 | P a g e

Abstrak

Pentingnya peran media massa terhadap kegiatan politik semakin tinggi. Di satu sisi,

media membutuhkan cerita yang layak dijual untuk menarik minat audiens. Dalam hal ini,

berita politik selalu menjual. Meskipun persoalan politik yang pelit dapat membuat jenuh

masyarakat, berita politik tetap diminati karena urusannya selalu menyangkut kepentingan

publik.

Di sisi lain, politikus dan partainya pun membutuhkan media sebagai corong untuk

memperkenalkan dirinya. Jika tidak ada media, maka politisi dan partai politik tidak dapat

menyebarkan tujuan politiknya yang dapat mempengaruhi publik.

Dalam hal ini, Penulis mencoba menjabarkan seperti apa relasi antara politik dan

penggunaan media, serta unsur-unsur apa saja yang dapat mempengaruhi relasi tersebut.

Kata kunci: Media massa dan politik, iklan politik, kepemilikan media


4 | P a g e

Abstract

The importance of mass media’s roles to politics activities is getting higher. In one

side, media needs stories to sell, so they can attract people’s attention. Politics news always

sell. Eventhough politics problems can saturate people, it is still demanded, because politics

always connect with public’s interest.

In another side, politicians and their parties need media as the medium to introduce

them. If there is no media, political activities can not move to spread their purpose, and they

can not influence people.

In this case, I try to spell out the relation between politics and the using of media, and

what elements between them that can influence the relation.

Keyword: Mass Media and Politics, Politics Advertisements, Media Owner


5 | P a g e

Pendahuluan

Media massa, rasanya tak bisa bertahan tanpa kehadiran perisitiwa politik. Kegiatan

berpolitik pun tak kan lengkap tanpa adanya media massa. Antara media dan politik saling

membutuhkan. Media menginginkan suatu berita yang pantas dijual ke pada khalayak, dan

berita politik biasanya selalu menjadi perhatian publik. Para pelaku politik perlu media untuk

melakukan propaganda untuk mengaktualisasi dirinya dalam membentuk citra yang baik di

mata publik.

Media massa biasanya selalu menempatkan berita politik dalam porsi yang lebih

banyak, misalnya di Harian Kompas yang memiliki Rubrik Politik dan Hukum dari halaman

2-5. Saat booming kasus Nazaruddin yang menyebutkan ketelibatan Ketua Umum Partai

Demokrat Anas Urbaningrum dalam korupsi pembangunan pusat pelatihan olahraga di

Hambalang, Jawa Barat, sejumlah media massa menjadikan cerita ini sebagai headline.

Bahkan stasiun televisi berita seperti Metro TV dan TV One mengadakan segmen dialog dan

pernah membahas hanya mengenai kasus ini selama hampir satu jam.

Konsep

Media dan Propaganda Politik

Sejarah Pers Untuk Propaganda Politik di Indonesia

Media adalah sarana yang tepat untuk menanamkan suatu nilai pada masyarakat. Di

zaman sekarang ini, publik memiliki keleluasan untuk mengakses media, apakah itu koran

harian, radio, televisi, dan informasi di internet.

Propaganda berasal dari bahasa Latin, Propagare, yang artinya mengembangkan dan

memekarkan. Propaganda bertujuan utnuk menanamkan suatu pengaruh tertentu dalam

pemikiran seseorang dan dengan begitu orang tersebut tergerak perasaan dan pikirannya

untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan propaganda (propagandis).

Karena itulah propaganda dilakukan terus menerus dan berulang-ulang.


6 | P a g e

Media massa dapat menyebarkan informasi secara massif ke pada khalayak. Karena

itulah, apabila propaganda politik ditampilkan dalam media, maka pesan dan nilai yang

dibawa dalam propaganda tersebut akan segera tersampaikan.

Sejak pers berkembang di Indonesia, propaganda politik sudah mulai diluncurkan di

negara ini. Dimulai dari harian “Medan Prijaji” milik Tirto Adi Suryo yang terbit di Medan.

Harian ini merupakan harian berbahasa Melayu yang isinya selalu mengkritik tentang

kekejaman kolonialisme Belanda. Akibatnya harian ini dibredel oleh pemerintah kolonial dan

Tirto Adi Suryo pun dibuang ke Pulau Bacan.

Setelah Boedi Oetomo lahir, organisasi-organisasi pergerakan lainnya pun mulai lahir.

Setiap organisasi mengelola surat kabar masing-masing, karena setiap pergerakan memiliki

dasar yang berbeda. Namun mereka menyadari bahwa untuk menyebarkan misinya, mereka

perlu media massa (saat itu masih berupa surat kabar).

Para pemimpin pada saat itu pun aktif menyuarakan pendapat mereka di media massa

dan tak jarang malah ikut berkecimpung di dunia jurnalistik. Sebut saja Sukarno, Mohammad

Hatta, Dr. Soetomo, Douwes Dekker (Setyabudhi), dan lainnya. Intinya mereka mengkritik

kebijakan pemerintahan Belanda dan memprovokasi rakyat untuk bergerak melawan

kolonialisme.

Setelah Indonesia merdeka dan partai-partai politik bermunculan pada tahun 1950,

masing-masing partai politik besar mempunyai surat kabar masing-masing yang

menyuarakan kepentingan partainya. Kebebasan pers pada masa itu digunakan untuk mencaci

maki dan menjatuhkan lawan politik dengan cara memfitnah.

Ketika Dekrit Presiden 1959 diterbitkan, setiap surat kabar diwajibkan untuk memiliki

Surat Izin Terbit dan diwajibkan lagi untuk memperpanjang pada 1960. Beberapa surat kabar

terpaksa menghentikan penerbitannya. Milik Partai Komunis Indonesia masih bertahan, dan

mereka merasa senang karena musuh-musuh mereka tersingkirkan.

Pada tahun 1967, dikenal sebuah konsep yang dinamakan Jurnalisme Pembangunan.

Konsep ini menegaskan bahwa sebaiknya pemberitaan jurnalistik menampilkan tentang

pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh negara, terutama oleh pemimpin


7 | P a g e

negara. Sebagian kalangan menilai bahwa pers pada masa itu merupakan corong pemerintah

Orde Baru.

Masa Orde Baru, didengungkan tentang kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Namun pada kenyataannya, adanya kewajiban untuk memiliki SIUPP malah memasung

kebebasan pers. Bahkan penguasa seringkali membredel media massa yang dinilai dapat

membahayakan kelangsungan negara.

Di era reformasi yang demokratis sekarang ini, kebebasan pers pun diberikan. Namun

kecenderungan pers saat ini justru mengarah ke tren kapitalistik seperti yang terjadi di

Amerika Serikat. Pemberitaan dan penayangan terhadap konten tertentu harus disesuaikan

dengan kepentingan pemilik modal untuk menjaga citranya agar tetap baik di depan publik.

Agenda Setting

Penelitian Paul Lazarsfeld pada 1940an menyimpulkan bahwa sebenarnya media

massa tidak memiliki pengaruh langsung ke pada audiensnya. Untuk mendapatkan informasi

mengenai politik dan pemerintahan, orang-orang cenderung mengandalkan referensi dari

kenalan pribadi mereka.

Namun ada orang yang dapat berperan sebagai opinion leader (pemimpin opini) yang

dapat menggiring persepsi khalayak untuk berpikiran sama dengannya. Si pemimpin ini lah

yang menggunakan media massa untuk memasok ide-ide mengenai pandangannya.

Akibat dari pandangan si pemimpin opini ini, maka media massa mengkonstruksi

keadaan seperti bentuk yang diinginkan oleh si pemimpin. Hal inilah yang disebut dengan

agenda setting. Semakin kuat kepribadian dan pengaruh si opinion leader, semakin dia dapat

menguasai pemberitaan di media massa sehingga dia dapat mempengaruhi kebijakan media

tersebut untuk menentukan informasi apa yang sebenarnya layak untuk diketahui dan

disiarkan ke pada publik.

Berbicara mengenai agenda setting selalu dikaitkan dengan framing (pembingkaian).

Framing adalah aspek dari realitas yang ditekankan dalam pesan media dan karenanya

mempengaruhi atau membentuk cara kita memandang realitas.


8 | P a g e

Walter Lippmann dalam bukunya Public Opinion (1922) menyatakan, media

bertanggung jawab dalam membentuk persepsi publik mengenai realita yang terjadi di dunia

ini. Media memproyeksikan pada khalayak tentang suatu hal dan hal itulah yang dianggap

benar oleh masyarakat. Media kembali menguatkan apa yang telah terkonstruksikan dalam

benak masyarakat sehingga hal itu tampak nyata di mata publik.

Melalui agenda setting, media mengatur agar propaganda politik dapat ditampilkan

dan ditanamkan ke dalam benak masyarakat. Media mengatur waktu yang pas kapan

propaganda akan dilancarkan. Akibatnya publik terpengaruh dan melakukan sesuai dengan

apa yang telah diharapkan oleh media.


9 | P a g e

Analisis

Dalam menyebarluaskan propaganda politik, institusi politik (partai politik, politisi)

memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk menanamkan pengaruh-pengaruh

tertentu ke pada masyarakat. Karena kewenangan yang mereka miliki, maka mereka bisa

menentukan apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat.

Penyebaran propaganda politik di media massa memiliki keterbatasan space dan

waktu. Tentu akan sangat berbeda penyajiannya apabila propaganda dilakukan dalam acara

pidato atau seminar di lapangan terbuka. Dalam seminar, si orator bisa menjabarkan poin-

poin yang ingin dia sampaikan dalam waktu yang agak panjang. Namun di media massa,

isinya harus dikemas dalam waktu yang sesingkat mungkin (bahkan bisa jadi kurang dari 30

detik).

Karena itu, poin yang harus disampaikan di media massa harus dikemas secara kreatif

yang dapat membangkitkan keinginantahuan khalayak dan menarik minat mereka sehingga

mereka mengingatnya. Walau disajikan dalam waktu yang singkat, namun media massa

memiliki kelebihan dapat menjangkau tataran masyarakat yang sangat luas, karena hampir

semua orang memiliki sarana mengakses media massa, terutama televisi.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan melihat cara penyebaran propaganda politik di

media melalui dua hal, yakni dari segi konten dan kepemilikan modal.

Konten

a. Iklan Politik

Iklan merupakan salah satu bentuk untuk mengenalkan, mempromosikan, atau

menawarkan sesuatu di media massa. Sama hal nya dalam iklan politik. Iklan politik

menampilkan tentang figur yang merepresentasikan suatu partai politik tertentu, menjabarkan

tentang visi misi dan isu utama yang mereka angkat, serta mempersuasi khalayak yang

nantinya dapat mempengaruhi mereka pada saat pemilihan umum.

Yasraf Amir Piliang dalam pengantarnya di buku “Iklan Politik dalam Realitas

Media” menyatakan, iklan politik adalah bentuk dari narsisme politik. Dia mendefinisikan


10 | P a g e

narsisme politik sebagai bentuk pemujaan diri berlebihan para elit politik, dan ini merupakan

artifisialisme politik karena para elit tersebut berusaha membangun citra sebaik dan

sesempurna mungkin. Padahal karakter mereka yang sebenarnya tidak selalu (bahkan

bertolak belakang) seperti yang mereka sebutkan dalam iklan.

Dalam iklan politik, para politikus memanfaatkan tayangan visual, terutama di televisi

(TV), untuk membujuk, mengangkat popularitas, mengedepankan informasi, mengesankan

pencerdasan. Jeffrey Scheuer dalam bukunya The Bite Society: Television and the American

Dream menyatakan, televisi berwatak kapitalistik cenderung menolak kompleksitas demi

merayakan simplisitas.

Iklan politik, terutama di TV, tidak pernah mau menampilkan hal yang merepotkan,

misalnya dengan menampilkan konten yang bersifat akademik dan ilmiah sehingga isinya

menjadi serius. Iklan TV lebih suka menampilkan tayangan yang mudah, instan, menggoda,

provokatif, dan segera.

Akibatnya timbullah simplifikasi politik yang cenderung mengabaikan kompleksitas

konteks, logika formal, dan sebab akibat suatu persoalan. Simplifikasi politik dapat disebut

juga politik anti nalar.

Iklan politik yang ditampilkan di media cetak dan media elektronik umumnya hanya

menampilkan konsep hard sell. Ini merupakan konsep yang paling tepat untuk mendongkrak

popularitas elemen sebuah partai atau untuk mengedepankan citra politik yang baik. Tokoh

politik dalam iklan tersebut digambarkan sebagai sosok rendah hati yang menyatu dengan

rakyat, menyebut diri bagian dari wong cilik, memiliki pendidikan yang tinggi dan

intelektualitas berkualitas, ramah, santun, dan murah senyum.

Dalam iklan politik juga menawarkan “janji surga”. Mereka memaparkan visi misi

yang mampu menarik minat rakyat agar kelah memilih mereka saat pemilihan umum.

Padahal sebenarnya janji-janji itu bersifat muluk dan sulit untuk diejawantahkan. Kampanye

dalam iklan politik hanya berupa janji kosong.

Sikap demikian ini hanya berupa tebar pesona politik semata. Karena itu, timbul

kesenjangan antara cara mengemas iklan dan isinya (partai politik dan tokohnya) karena yang

paling utama adalah pembangunan citra.


11 | P a g e

Iklan politik yang baik dilihat dari pencapaian sasarannya. Bila sasarannya adalah

popularitas, maka iklan politik harus membuat partai politik atau politikus itu terkenal. Bila

sasarannya untuk membangun image, berarti harus ada gambaran image tertentu yang

diciptakan agar terbangun di benak calon pemilih. Hasil akhirnya, kampanye iklan politik

yang baik adalah yang bisa menarik simpati pemilih sesuai dengan pesan yang disampaikan

kampanye iklan.

Proses semacam ini yang hanya mengutamakan popularitas semata, seperti kontes

pemilihan idol yang mengedepankan wajah. Iklan politik hanya semacam upaya untuk

mengenalkan diri. Karena itu visi dan misi yang tertera dalam iklan politik cenderung hanya

sekedar janji manis untuk menarik perhatian masyarakat.

Namun saat ini publik sudah lebih pintar dan cerdas dalam memilih. Masyarakat tidak

lagi mau terpengaruh dan termakan janji politik saja. Rakyat lebih melihat tindakan nyata

yang telah dilakukan oleh si tokoh politik atau pencapaian yang telah dilakukan partai untuk

mensejahterakan rakyat.

Karena itu untuk merebut simpati dan hati rakyat, tidak dilakukan cara instan untuk

memperkenalkan diri seperti yang sering terjadi dalam kampanye iklan politik. Tunjukkan

kerja nyata yang telah dihasilkan selama beberapa waktu tertentu untuk membuktikan pada

rakyat bahwa partai politik atau si tokoh politik tersebut memang benar-benar berbuat untuk

rakyat.

Salah satu figur politik yang paling menonjol saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta

Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Gubernur yang satu ini merupakan salah satu

sosok fenomenal dalam dunia politi Indonesia, karena segala tindak tanduknya tidak seperti

para politisi pada umumnya.

Jokowi langsung terjun ke masyarakat, mendengarkan segala keluhan rakyat, bahkan

mengeluarkan dana pribadi untuk penyediaan logistik rakyat. Salah satunya dengan

mendatangkan beras sebanyak 50 ton dari Solo untuk korban banjir Jakarta.

Sikap Jokowi ini pada umumnya dilakukan para politisi menjelang pemilihan umum

dengan tujuan untuk menarik simpati massa. Setelah terpilih, kebanyakan para politisi

tersebut jarang mendekati konstituennya kembali. Namun yang dilakukan Jokowi adalah


12 | P a g e

blusukan hampir setiap hari, bahkan di saat dia telah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta

(sebelumnya Jokowi adalah Walikota Solo).

Karena sosoknya yang fenomenal, dalam sekejap Jokowi telah menjadi kesayangan

media (media darling) yang segala aktivitas dan pernyataannya selalu menjadi headline

sejumlah media nasional. Tak heran jika banyak orang bersimpati pada Jokowi dan namanya

pun disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden potensial pada pemilihan umum 2014

mendatang.

Tanpa harus beriklan untuk membuat citranya lebih baik, Jokowi telah menjadi sosok

yang diidamkan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Jika Jokowi kelak mencalonkan

diri menjadi presiden, bisa jadi dia menang. Karena para rational voters pastinya memilih

orang yang telah menunjukkan pengabdiannya pada masyarakat secara nyata, bukan hanya

melalui iklan kampanye.

Salah satu contoh lain yang diamati penulis adalah ketika Partai Nasdem menjadi

satu-satunya partai politik baru yang lolos verifikasi partai politik untuk pemilihan umum

2014. Kelolosan partai ini tidak lepas dari pengaruh masif iklan yang dipasang di sejumlah

media terbesar nasional, yakni MNC Media Group milik Harry Tanoe dan Media Group

milik Surya Paloh.

Menurut penulis, keputusan Surya Paloh menggandeng Harry Tanoe sangat tepat.

Propaganda Partai Nasdem melalui iklan politik dapat dilancarkan di stasiun televisi swasta

yang sebagian besar dimiliki oleh MNC Media Group.

Dengan menguasai media, maka politisi akan semakin mudah melancarkan

propagandanya karena dia memiliki banyak jaringan untuk memperkenalkan program-

program, visi dan misinya, serta memperbaiki citranya.

b. Isi Berita

Hakikat berita adalah menyampaikan kepada publik apa yang harus mereka ketahui.

Informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta, akurat, dapat diverifikasi, cover both sides,

serta jujur. Berita juga umumnya ditampilkan secara serius. Karena sifatnya itulah, tayangan


13 | P a g e

yang dibuat dalam bentuk berita memiliki kredibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan

bentuk lain, seperti talk show yang sifatnya lebih ringan.

Pers dikategorikan sebagai the fourth estate oleh Edmund Burke. Ketika

ketidakseimbangan terjadi di antara tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan

yudikatif), pers harus mampu hadir sebagai penengah yang tidak memihak golongan atau

kepentingan manapun. Tugas pers adalah memainkan peran sebagai pengawas pemerintah

(watchdog), sehingga antara pers dan pemerintah tidak boleh saling mencampuri kekuasaan.

Walaupun seharusnya media bebas dari bias politik, namun umumnya para reporter

tidak bisa melepaskan bias personal mereka dalam meliput kegiatan politik. Reporter

cenderung untuk membuat berita jenis tertentu dan melupakan berita lainnya.

Ada beberapa liputan politik yang menarik untuk disimak:

Liputan Kepresidenan. Segala hal yang menyangkut tentang presiden selalu menjadi

berita yang menarik dan layak jual. Tiap kali presiden mengadakan konferensi pers,

sidang kabinet, atau membuat statement mengenai suatu isu tertentu, kegiatan ini

kerap kali diliput secara LIVE di stasiun televisi dan menjadi breaking news. Tidak

hanya untuk media elektronik televisi, koran harian pun turut meliput apa yang terjadi

di dengan presiden dalam bentuk feature ringan. Contohnya di Harian Kompas yang

memiliki artikel dengan kicker SISI LAIN ISTANA yang selalu menceritakan tentang

kegiatan presiden selama di istana, saat berkunjung ke luar daerah, atau sekedar

menceritakan keanehan tentang salah satu ruang di istana.

Konflik. Konflik selalu menjadi unsur berita yang layak jual, karena biasanya di mana

ada konflik, pasti akan menghasilkan suatu perubahan besar signifikan yang

berdampak besar pada masyarakat. Konflik selalu menghasilkan isu besar yang

menyebabkan masyarakat kembali meredefinisi nilai-nilai mereka.

Skandal. Jenis liputan ini kebanyakan menyajikan sensasionalisme yang mengundang

keingintahuan khalayak. Apalagi bila yang terkena skandal adalah politikus politik

kondang. Berita skandal dapat mengakibatkan persoalan pemerintah rasanya jadi tidak

penting. Contohnya saat politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie)

digosipkan terlibat asmara dengan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), padahal pada saat itu Angie tengah diperiksa terkait dugaan yang dituduhkan

Nazaruddin padanya atas kasus korupsi dana Wisma Atlet Palembang.


14 | P a g e

Jajak pendapat. Dalam kampanye politik, media selalu ingin menampilkan jajak

pendapat yang menampilkan pernyataan-pernyatan dari berbagai pihak mengenai

suatu isu yang saat itu sedang ramai dibahas. Terkadang hal ini menyebabkan isu lain

yang sebenarnya jauh lebih substantif malah kurang dibahas.

Keringkasan. Karena adanya keterbatasan space dan waktu, seringkali berita

ditampilkan secara singkat sehingga terkadang hasilnya kurang mendalam dan

dangkal. Untuk berita politik, ini merupakan masalah karena apabila politik dibahas

dengan cara yang dangkal, substansi tidak akan tersampaikan dengan baik. Namun

keringkasan ini merupakan cara untuk menjangkau orang-orang yang makin sibuk dan

cenderung abai untuk memikirkan politik dan pemerintahan.

Dalam menyebarkan propaganda politik di isi berita, media menampilkannya dengan

menggunakan kata-kata yang provokatif dan cenderung memihak (berat sebelah pada suatu

kepentingan tertentu). Berita itu pun akhirnya terkesan merupakan opini reporter. Padahal

dalam isi berita, kesan subjektifitas reporter harus ditiadakan.

Walaupun secara etis hal semacam itu tidak diperbolehkan, namun semua kembali

pada kebijakan media tempat dia bekerja. Bila konten provokatif memang menjadi kebijakan

editorial media tersebut, tidak ada pihak yang bisa menggugat kecuali caranya sudah

berlebihan dengan melanggar ranah hukum dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan

umum.

Konten berita yang provokatif memang merupakan sarana propaganda yang tepat

untuk menyisipkan agenda politik, menjatuhkan pihak lawan sekaligus menanamkan

pengaruh ke pada khalayak. Apalagi apabila penyajiannya dilakukan secara berulang kali.

Lama kelamaan publik akan terpengaruh dan berpikir sama dengan apa yang disampaikan

oleh berita tersebut.

Kepemilikan Media

Media adalah sebuah korporasi. Karena itu media bekerja dan berjalan selayaknya

sebuah perusahaan. Pemilik media adalah orang yang memiliki perusahaan media dan berhak

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan berjalan.


15 | P a g e

Biasanya setiap perusahaan media memiliki editorial policy yang mencerminkan visi

misi si pemilik media, sekaligus merupakan identitas yang akan menjadi ciri khas perusahaan

itu nantinya. Setiap kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan editorial policy yang

telah diketahui semua kalangan, termasuk publik.

Kepemilikan media terdiri dari dua jenis. Pertama adalah media yang dimiliki oleh

pemerintah. Operasionalisasinya dibayarkan oleh/dari pemerintah. Yang kedua adalah media

yang dimiliki oleh swasta

Ketika berbicara tentang kepemilikan media, biasanya kita harus melihat dulu siapa

sebenarnya yang memodali kegiatan yang ada di media tersebut. Karena bisa saja si pemilik

media hanya menjalankan kegiatan operasional perusahaan media, sedangkan yang memberi

modal agar kegiatan di perusahaan media tersebut dapat berjalan malah berasal dari pihak

luar, misalnya konsumen, pengusaha swasta, atau pemerintah.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai agenda setting, seorang pemimpin opini

dapat mempengaruhi apa yang akan disampaikan media pada khalayak. Pemilik media pun

bisa melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan posisinya untuk memperoleh perhatian,

simpati, dan kesetiaan masyarakat. Bahkan si pemilik dapat menggunakan medianya untuk

memperkuat kredibilitasnya sendiri dan menjatuhkan lawan yang tidak dia sukai.

Pemilik media swasta saat ini pun sepertinya sulit untuk lepas dari kegiatan berpolitik,

bahkan menjadi kader partai politik. Dengan berpolitik, mereka mendapatkan kekuasaan dan

akses yang legal dan legitimate. Dan melalui media yang mereka miliki, mereka memiliki

keleluasaan untuk melakukan propaganda politik.


16 | P a g e

III. Penutup

Kondisi Yang Terjadi di Masyarakat

Media massa selalu berupaya untuk menampilkan konten-konten yang mereka rasa

perlu untuk diketahui publik. Media terlihat cenderung mengabaikan kondisi bahwa sekarang

masyarakat sudah cerdas, sehingga sebenarnya bukan media lagi yang menetapkan apa yang

seharusnya diketahui publik, namun publik lah yang memutuskan apa yang penting buat diri

mereka.

Media massa yang sering menampilkan provokasi justru membuat masyarakat jenuh

dengan isi tayangannya. Publik justru beranggapan, media bukanlah lagi sarana yang tepat

untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Media massa malah digunakan sebagai

corong oleh sebagian golongan tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

Kejenuhan ini malah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap media

massa. Alih-alih menggunakan media untuk menyuarakan keinginan mereka, masyarakat

malah bergerak sendiri dengan menjalankan civil society movement.

Namun menurut pendapat penulis, gerakan sipil hanya terjadi pada masyarakat

kalangan menengah ke atas, karena kalangan ini mendapat cukup pendidikan. Untuk

kalangan bawah, mereka cenderung tidak peduli dengan perkembangan politik yang terjadi

saat ini. Golongan seperti mereka adalah kalangan yang rentan termakan propaganda politik

di media massa dan tidak berpikir panjang. Mereka mudah sekali termakan janji-janji

kampanye politik.

Dan memang dalam mencitrakan dan menciptakan sebuah image yang baik, partai

politik atau politisi selalu menggambarkan dirinya dekat dengan kalangan bawah dan

merupakan sosok penolong yang akan hadir untuk mereka. Terkadang kalangan bawah tidak

menyadari kalau mereka sebenarnya hanya dimanfaatkan.

Ditambah lagi di tahun 2013 yang merupakan tahun politik ini, semua partai politik

dan politisi berlomba-lomba untuk merebut simpati rakyat. Dikhawatirkan iklan politik

terselubung akan dimunculkan di media-media, apalagi jika politisi tersebut sekaligus


17 | P a g e

merupakan pemilik media. Maka bisa jadi si politisi menggunakan media miliknya sebagai

corong mengkampanyekan diri dan partainya.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzzayad, seperti yang dikutip dalam

Harian Kompas edisi Jumat, 11 Februari 2013 mengatakan, iklan bisa disebut kampanye

terselubung jika memuat salah satu visi-misi, program, dan ajakan. Iklan tersebut ditayangkan

sebelum 16 Maret 2014, seperti yang diatur UU No.8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD.

Sanksi bisa dikenakan pada media massa yang melanggar berupa teguran tertulis,

pengurangan durasi, denda, tidak mendapat perpanjangan izin siaran, bahkan pencabutan hak

siar. Karena itulah Dewan Pers beserta Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan mampu

menjadi pengawas yang tegas bila pelanggaran seperti ini dilakukan.


18 | P a g e

Contoh Kasus 01

Artikel Harian Media Indonesia, edisi Sabtu, 31 Desember 2011

Dicari Capres yang Siap Bela Rakyatnya

Analisis:

Dari judulnya saja, menurut saya sudah semacam propaganda politik. Judulnya

mengesankan bahwa selama ini sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden

RI bukanlah sosok yang dianggap membela kepentingan rakyatnya. Dan jangan sampai

“kesalahan” SBY ini terulang lagi kepada bakal calon presiden (capres) selanjutnya.

Sejak beberapa bulan terakhir di 2011, telah mencuat beberapa nama bakal capres

dari beberapa partai politik tertentu yang akan diusung sebagai presiden pada Pemilu 2014.

Kesan yang saya dapat saat membaca artikel ini adalah, Media Indonesia berpendapat bahwa

nama calon yang beredar saat ini bukanlah calon yang baik yang memenuhi criteria sebagai

capres RI 2014 nanti.

Dari pemilihan kata-kata pada lead dan kutipan narasumber (yang di-highlight),

tampak jelas bila ada propaganda politik yang diluncurkan untuk menjatuhkan para bakal

capres RI. Namun kesan yang ditunjukkan tidak menunjukkan bahwa pihak Media Indonesia

yang ingin menjatuhkan. Karena itu dengan cerdas di artikel ini ditulis pendapat narasumber.

Yang saya lihat dalam artikel ini, para narasumber berusaha menjadi opinion leader

yang menggiring pikiran pembaca untuk berpikir sama dengannya. Dan yang saya juga

sedikit berspekulasi mengenai artikel ini.

Pemilik Media Indonesia adalah Surya Paloh yang juga (tidak) aktif mengurusi Partai

Nasdem. Target Nasdem adalah Pemilu 2014 karena partai ini sudah lulus verifikasi partai

politik di KPU. Walau tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa calon dari Partai Nasdem

adalah yang terbaik, namun pelan-pelan sepertinya Media Indonesia ingin menanamkan

pemahaman bahwa calon-calon dari parpol tertentu belum mumpuni menjadi presiden.


19 | P a g e

Contoh Kasus 02

Iklan Aburizal Bakrie di Koran Kompas, edisi Kamis, 12 Januari 2012

Bersama Bangkitkan Usaha Kecil Dari Aceh Hingga Papua

Analisis:

Di iklan ini menampilkan sosok Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang

terlihat sangat peduli dengan para pengusaha kecil. Ada foto-foto para pengusaha tersebut

dan dilengkapi testimoni salah satu dari mereka yang berisi pujian tentang Aburizal.

Dari iklan ini, Golkar dan Aburizal ingin membangun sebuah brand image bahwa dia

peduli dengan para pengusaha kecil. Ditambah lagi Aburizal yang backgroundnya adalah

seorang pengusaha. Ini memberikan semacam kedekatan emosional kepada para pengusaha

kecil tersebut bahwa Aburizal memang peduli dengan pengusaha dan karena kesamaan itu,

mereka bisa merasa bahwa Aburizal akan membela kepentingan mereka karena sama-sama

berasal dari kalangan yang sama.

Karena itu, bisa saja tertanam dalam benak para pengusaha lain di Indonesia, agar

nanti semua kepentingan mereka terjamin, pilih saja Aburizal dan Partai Golkar saat Pemilu

2014. Sudah santer terdengar bila Aburizal akan diusung menjadi capres 2014. Karena itu

dari sekarang, dia harus mulai membangun citranya agar dikenal berbagai kalangan. Dan dia

harus membangun kesan bahwa dia dan Golkar peduli dengan rakyat kecil.


20 | P a g e

Contoh Kasus 03

“Perang” Antara TV One dan Metro TV

Sepertinya sejak Surya Paloh dan Aburizal Bakrie pecah kongsi di Partai Golkar

karena sama-sama bersaing dalam pemilihan ketua umum partai, media massa milik mereka

pun terlihat saling serang.

Setiap kali isu Lumpur Lapindo mencuat, Metro TV selalu mengangkat topik itu

dengan sangat dalam, bahkan sampai mengadakan sesi dialog interaktif. Anchor nya pun

menggunakan kata yang sedikit menuntut, seperti menyebutkan bahwa ini merupakan kasus

lama yang tidak bisa diselesaikan atau yang lainnya.

Sebaliknya di saat Metro TV membahas kasus ini secara mendalam, TV One bahkan

tidak menyinggung-nyinggungnya sama sekali. TV One malah mengangkat masalah lain

yang saat itu kurang hot bagi masyarakat.

Dan sepanjang pengamatan penulis, belum pernah melihat ada iklan Partai Golkar di

Metro TV, dan tidak ada iklan Partai Nasdem di TV One.

Meskipun Aburizal adalah pemilik TV One, tapi sepertinya Aburizal mencoba tidak

terlalu sering menggunakan medianya untuk menonjolkan diri. Yang penting di TV One tidak

ada pemberitaan jelek mengenai dirinya, keluarganya, dan Bakrie Group.

Sementara di Metro TV, Surya Paloh memanfaatkan medianya untuk menonjolkan

citra dirinya. Semua kegiatan ormas Nasdem dan Partai Nasdem selalu menjadi breaking

news dan punya sesi liputan khusus yang ditampilkan di Metro TV.


21 | P a g e

Referensi:

McQuail, Dennis. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2011

Vivian, John. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Kencana, 2008

Tinarbuko, Sumbo. Iklan Politik Dalam Realitas Media. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra,

Maret 2009

Mulyana, Deddy. Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, dan Aplikasi. Bandung: Widya

Padjajaran, 1 Agustus 2008

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Adya

Bakti, 2003

Kusumaningrat, Hikmat; Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik: Teori & Praktik. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, Februari 2009

Bryant, Jennings; Susan Thompson. Fundamentals of Media Effects. New York: The

McGraw-Hill Companies, 2002

Sastropoetro, R.A. Santoso. Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa. Bandung:

Penerbit Alumni, 1991

http://belajar-komunikasi.blogspot.com/2011/02/media-sebagai-alat-propaganda-politik.html

Makalah: Propaganda Politik melalui Berita di Media Massa dalam Pemilihan Umum

Indonesia Tahun 1987 pada Masa Orde Baru oleh Reni Oktari

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/18/20113848/Jokowi.Borong.Beras.dari.Solo.u

ntuk.Bantuan.Pengungsi

Harian Kompas Edisi Jumat, 1 Februari 2013


http://belajar-komunikasi.blogspot.com/2011/02/media-sebagai-alat-propaganda-politik.html

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/18/20113848/Jokowi.Borong.Beras.dari.Solo.untuk.Bantuan.Pengungsi

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/18/20113848/Jokowi.Borong.Beras.dari.Solo.untuk.Bantuan.Pengungsi

Media dan Propaganda Politik - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20351868-MK-Anneila Firza...

Documents

Transcript of Media dan Propaganda Politik - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20351868-MK-Anneila Firza...