Min Apol It an 2
Transcript of Min Apol It an 2
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 3/33
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR KEP45/DJ-PB/2009
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERI KANAN BUDIDAYA
Menimbang Bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan
wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama
dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat diperlukan Pedoman Umum Pengembangan
Kawasan Minapolitanb.
Bahwa dalam rangka tindak lanjut dari keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 41/MEN/2009 tentang
Penetapan Lokasi Minapolitan, perlu menetapkan
Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahu,:,
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia sebagaiman telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2008;4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.
24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen
Kelautan dan perikanan;
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 4/33
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O7/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.O8/MEN/2007;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/
MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN
Menetapkan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan
Minapolitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dipergunakan
sebagai acuan bagi Pemerintah Pemerintah Provinsi,
Pemerintah KabupatenjKota, serta masyarakat dalam rangka
Pengembangan Kawasan Minapolitan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2009
DIREKTUR JENDERAl PERI KANAN BUDIDAYA
.(-""?~?~. .A
MADE L. NURDJANA
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 5/33
Kata Pengantar
Sebagai upaya dalam mendorong pengembangan kawasan budidaya di daerah
untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah dengan kegiatanperikanan budidaya menjadi penggerak utamanya maka dicetuskan Pengembangan
Kawasan Minapolitan sejak tahun 2005.
Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Kawasal) Minapolitan diperlukan
suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua stakeholder baik di
tingkat pusatmaupun di daerah dalam mengembangkan kawasan tersebut.
Menanggapi hal tersebut maka disusun Pedoman Urn urn Pengernbangan
Minapolitan.
Harapan dengan adanya Pedoman Pengembangan Minapolitan ini akan
dapat memberikan arahan bagi daerah dan mendorong tercapainya peningkatan
ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Jakarta Oktober 2009
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
.<"",/-~?->? d')., .
Dr. Ir. Made L Nurdjana
III
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 6/33
Daftar Isi
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Kata Pengantar ,iii
Pedoman ~mum Menter; Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Perikanan Budidayavi
Bab 1112
,Pendahuluan : ,
A. Maksud dan Tujuan ,
B. Ruang Lingkup ,
c. Sasaran Pengembangan Kawasan Minapolitan,
Bab II Dasar Hukum3
5
5
5
6
7
Bab III Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan Minapolitan
A. Pengertian ,
B. Ciri Kawasan Minapolitan ,
C. Persyaratan Kawasan Minapolitan. Batasan Kawasan Minapolitan
Bab IV Strategi dan Arah Pengembangan.
A. Strategi Pengembangan. Arah Pengembangan9910
11111516
Bab V Perencanaan. Proses Perencanaan. Tahap Perencanaan. Penetapan Lokasi Calon Kawasan Minapolitan
Bab VI PelaksanaanA. Umum..
B. Khusus..
171717
IV
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 7/33
19
"" 19
2121
22
Bab VIII Penutup 24
Lampiran
-Ringkasan pengembangan Infrastruktur Minapolitan 25
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 8/33
lAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAl PERIKANAN BUDIDAYJ
NOMOR KEP 45/DJ-PB/2009
TENTAN(
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAr
MINAPOLITAr
,
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 9/33
BABI
PENDAHULUAN
Maksud dan Tujuan
Tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah untuk mendorong
percep~tan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai
kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat dengan mendorong keterkaitan I desa dan kota dan
berkembangnya sistem dan usaha minabisnis yang berdaya saing berbasis
kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi
(wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di Kawasan
Minapolitan.Dengan berkembangnya system dan usaha minabisnis maka di Kawasan
Minapolitan tersebut tidak saja dibangun usaha budidaya (on farm) saja
tetapi juga off farm nya yaitu usaha minabisnis hulu (pengadaan sarana
perikanan) dan jasa penunjangnya, sehingga akan menggurangi kesenjangan
kesejahteraan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan
mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Ruang lingkup
1. Prinsip dasar pengembangan kawasan minapolitan yang berisi
tentang:
a. Pengertian
b. Ciri-ciri kawasan minapolitan
c. Persyaratan Kawasan Minapolitan
d. Batasan Kawasan Minapolitan
2. Strategi dan Arah Pengembangan3. Proses Perencanaan dan Penetapan Cajon Kawasan Minapolitan
3. Metoda Pelaksanaandan Pembiayaan
4. Manajemen Pengembangan Kawasan Minapolitan
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 10/33
Sasaran Pengembangan kawasan minapolitan adalah:
1. Pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis sehingga mampu
meningkatkan produksi, produktivitas komoditas perikanan budidaya
serta produk-produk olahan hasil perikanan, yang dilakukan dengan
pengembangan system dan usaha minabisnis yang effisien dan
menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
2. Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan;
3. Pengembangan kelembagaan sistem minabisnis (penyedia agroinput,
pengolahan hasil, pemasaran dan penyediaan jasa);
4. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu;
5. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
6. Peningkatan sarana-prasarana meliputi: jaringan jalan termasuk jalan
usaha tani (farm road), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah
dan sampah;
7. peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti
listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.
2
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 11/33
BABII
DASAR HUKUM
Undang -undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
KabupatenjKota;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2008.
3
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 12/33
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, tentang
Daya Air
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Lingkungan Departemen Kelautan dan perikanan;
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Lokasi MinapolitanI
4
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 13/33
BAB III
PR1NSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
Pengertian
Minapolitan terdiri dari kat a mina dan kata politan (polis). Mina berarti ikan
dan Politan berarti kota, sehingga Minapolitan dapat diartikan sebagai kota
perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah
kota.
Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan 'minapolitan adalah kota
perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya system dan
usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela
kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya
Kota perikanan dapat merupakan kota menengah, atau kota kecil ataukota kecamatan atau kota perdesaan atau kota nagari yang berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan
~elalUi-peng~mbangan ekonomi, yang tidak -terbatas sebagi pusat
pelayanan sektor peri kanan, tetapi juga pembangunan sektor secara luas
seperti usaha perikanan (on farm dan off farm), industri kecil, pariwisata,
jasa pelayanan dll.
Kota perikanan (minapolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil
perikanan (sentra produksi perikanan) yang mana kawasan tersebut
memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencarian dan
kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan perikanan tersebut
(termasuk kotanya) disebut dengan kawasan minapolitan.
Ciri Kawasan Minapolitan
Suatu kawasan Minapolitan yang sudah berkembang memiliki ciri sebagai
berikut:
1. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperolehpendapatan dari kegiatan perikanan (minabisnis);
2. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan
perikanan, termasuk di dalamnya usaha industri pengolahan hasil
5
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 14/33
3.
4
perikanan, perdagangan hasil perikanan (termasuk perdagangan untuk
tujuan ekspor), perdagangan minabisnis hulu (sarana perikanan dan
permodalan, minawisata dan jasa pelayanan);
Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland/ daerah-daerah
sekitarnya di kawasan minapolitan bersifat interdependensi/timbal
balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan
perikanan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk
olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan
fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaYfa dan minabisnis seperti
penyediaan sarana perikanan, modal, teknologi, informasi pengolahan
hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi perikanan;
Kehidupan masyarakat di kawasan minapolitan mirip dengan suasana
kota karena keadaan sarana yang ada di Kawasan Minapolitan tidak
jauh berbedadengandi kota.
Persyaratan Kawasan Minapolitan
Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu Kawasan Minapolitan
dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki sumberdaya lahanjperairan yang sesuai untuk pengembangan
komoditas perikanan an da at di asar un ai
pasar (komoditas unggulan), serta berpotensi atau telah berkembang
diversifikasi usaha dari komoditas unggulannya. Pengembangan
kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya perikanan
(on farm) tetapi juga kegiatan off farmnya; yaitu mulai pengadaan
sarana dan prasarana perikanan (benih, pakan, obat-obatan dsb)
kegiatan pengolahan hasil perikanan sampai dengan pemasaran hasil
perikanan serta kegiatan penunjang (pasar hasil, industri pengolahan,
minawisata dsb);
2. ~e~iliki berbagai sarana dan prasarana Minabisnis yang memadai
untuk mendukung pengembangan system dan usaha Minabisnis
yaltu:
i.) Pasar, baik pasar untuk hasil-hasil perikanan, pasar sarana
r-perikanan (pakan, obat-obatan dsb), maupun pasar jasa
6
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 15/33
3.
4.
5.
pelayanan termasuk pasar lelang, cold storage dan prosessing
hasil perikanan sebelum dipasarkan;
ii.) ~baga~ ~n (perbankan dan non perbankan) sebagai
sumber modal untuk kegiatan minabisnis;
iii.) Memiliki kelembagaan pembudida a ika 10m ok UPP angdinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang diharapkan dapat
berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan
Minabisnis (SPPM). Kelembagaan pembudidaya disamping
sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan
kelembagaan pembudidaya ikan dengan pembudidaya ikan
disekitarnya merupakan Inti-Plasma dalam usaha minabisnis;
iv.) ~i 8enih Ikan (881), Unit!.=~~ ~Rl!-kyatJUPR), dsb yang
berfungsi sebagai penyumpai induk dan penyedia benih untuk
kelangsungan kegiatan budidaya ikan.
v.) Penyuluhan dan bimbingan teknologi minabisnis, untuk.-
mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah
Kawasan Minapolitan;
vi.) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah
la~ se-r:tasarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung
usaha perikanan yang effisien.
~mil~ sarana dan prasarana umum vang mpmrlnai seperti
transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dll;Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat
yang me-maaai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi,
perpustakaan, swalayan dll;
Kelestarian lin kungan hidu baik kelestarian sumberdaya alam,
e estarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan
desa terjamin
Batasan Kawasan Minapolitan
Batasan suatu kawasan Minapolitan tidak ditentukan oleh batasan
administratif pemerintah (DesafKelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dsb)
tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan economic of scale dan
economic of scope. Karena itu, penetapan Kawasan Minapolitan hendaknya
7
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 16/33
dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan
Minabisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk dan luasan
kawasan minapolitan dapat meliputi satu wilayah Desa/Kelurahan atau
Kecamatan atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten/Kota atau dapat
juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah Kabupaten/Kotalain berbatasan. Kotanya dapat berupa Kota Desa atau Kota Nagari atau
Kota Kecamatan atau Kota Kecil atau Kota Menengah. Abstraksi Kawasan
Minapolitan tersebut dapat digambarkan secara skematis pada gambar
dibawah ini :
..
..
.....
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
...............
..
.
.
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
..4 : ..
.
.
.
..
.
.
.
..
..
....-.
~
GAMBAR 1. KAWASAN MINAPOLITAN
8
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 17/33
BABIVSTRATEGI
DAN ARAH PENGEMBANGAN
e i
pengembanganStrategi pengembangan Kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:a.
Pembangunan system dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan
pasar(marketdriven), yangdapatmenembusbatasKawasan Minapolitan,
bahkan Kabupaten/Kota, provinsi dan Negara untuk mencapai pasar
global melalui persaingan yang ketat. Pengembangan dilakukan
dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan
usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan
kondisi sosial ekonomi budaya daerah. pemberdayaan masyarakat tidak
hanya diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas perikanan tetapi juga pada pengembangan usaha dengan
sistem minabisnis lainnya yang mendukung usaha minabisnis yaitu
minabisnis hulu, hilir (pemasaran, pengolahan hasil, dsb) serta industri
jasa dan pelayanan;b.
pengembangan sarana prasarana umum yang berwawasan
lingkungan yang diperlukan seperti jaringan jalan, irigasi transportasi,
telekomunikasi, pasar, gudang, dan kegiatan-kegiatan untuk
memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar dengan effisien
dengan resiko minimal;
c. Reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim
kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah
dan wilayah seperti dalam hal perizinan, bea masuk, peraturan dari
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling
mendukung dan konsisten, sehingga menghilangkan regulasi yang
saling menghambat
9
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 18/33
Pengembangan
Pengembangan Kawasan Minapolitan mempunyai arah pengembangan
sebagai berikut:a.
:-em~er~a~an ~akat pelaku minabisnis di dalamnya termasuk
peningkatan kualitas pengusaha (pembudidaya & aparatur), sehingga
mampu memanfaatkan potensi/peluang ekonomi yang ada di
pedesaan;b.
Meningkatkan minabisnis komoditas un ulan I ai, yang saling
mendukung dan menguatkan termasuk usaha industri kecil, pengolah
hasil, jasa pemasaran dan minawisata dengan mengoptimalkan
manfaat sumberdaya alam, secara effisien dan ekonomis, sehingga
tidak ada limbah yang terbuang, atau yang tidak termanfaatkan untuk
kesejahteraan masyarakat (usaha pertanian terpadu tanpa limbah);
c. ~amin tersedianva sarana produksi dan permoda~ dengan enam
prinsip tepat (jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga dan lokasi);d.
Pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan sebagai sentra-
pembelajaran dan pengembangan minabisnis;
e. Pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan-
Mikro;
f. -~~~~embangan~~an penyuluhan perikanan;
g. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan minabisnis dan industri---
perikanan secara lokal;h.
Peningkatan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan-,
terminal/sub terminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan;
i. M_ening,k~tkanpem~~n dan pemeliharaan sarana dan prasarana
umum yang bersifat strategis;j.P~ngemban~a~~endidikan pe~kanan untuk generasi muda;
k. Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna yang-
sesuai kondisi lokal.
10
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 19/33
BABV
PERENCANAAN
Proses Perencanaan
1. Sosialisasi program untuk seluruh stakeholders (pemerintah, masyarakat
dan swasta) dalam rangka menyamakan persepsi, mendapatkan
dukungan dan masukan, dalam pengembangan kawasan minapolitan
melalui system dan usaha minabisnis termasuk untuk mensiasati strategi
pasar global dan pengembangan pasar domestik, serta perbaikan
regulasi. Termasuk dalam sosialiasi ini adalah mendorong petugas dan
tokoh masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan identifikasi,
merumuskan program pengembangan Jangka Menengah dan kegiatan
strategis lainnya. Sosialisasi dilakukan terutama pada tahap-tahappenumbuhan dan tahap pengembangan;
2. Menetapkan kawasan di daerah kabupaten/kota sebagai kawasan
pengembangan minapolitan melalui ~~~kan. yang cer~t (kelayakan7
ekonomi, teknis sosial budaya dan lingkungan hidup). Untuk-..~--~_.. :menetapkan wilayah binaan yang akan dijadikan kawasan minapolitan,
perlu ditetapkan faktor-faktor penentu yang merupakan unsur indikator
strategis Kawasan wilayah dalam rangka pengembangan menuju
kawasan minapolitan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) strata yaitu: (a)?ra Kawasan- Mi~olitan I, (b) Pra ~~1n~~~ II, (c) Kawasan
Minapolitan. Secararinci penjelasan unsur indicator strategis dalqrn--rangka pembinaan pengembangan menuju kawasan minapolitan dapat
diperiksa sesuai gambar dibawah ini :
a. Pra Kawasan Minapolitan I,
Pra Kawasan Minapolitan I merupakan strategi perencanaan jangka
pendek (dibawah 1 tahun), suatu tahap awal dari pengembangan
kawasan pusat perikanan, dimana pada tahap ini wilayah tersebut
mernmJ<i ciri-ciri sepern : sumberdaya alam van~ melimp;)h, SDM
minabisnis yang tidak terampil dan belu~~Q~an, tingkat..prfl-duksi perikanan vanlZ masih ~dah, dan pola usaha budidaya
~ -m~~Jra.d islOAG .
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 20/33
b. Pra Kawasan Minapolitan II,
Strategi perencanaan jangka menengah (1 tahun hingga 5 tahun).
Pada tahapan ini Kawasan sentra perikanan (Minapolitan) sudah
mulai berkembang dan hal ini dicirikan oleh kondisi seperti : adanya
upaya pemanfaatan sumberdaya alam lokal, peng=mbangan usah:a
perikana~du1 masuknya investor m~~~~ilir, dan adanya
peningkatan kemampuan SDM perikanan.
Kawasan Minapolitan..
Strategi perencanaan jangka panjang (di atas 5 ahun). Pada tahapan
ini kawasan perikanan (Minapolitan) sudah berkembangdan memiliki
ciri-ciri seperti : optimalisasi sumberdaya alam, aplikasi sistem usaha
perikanan modern yang terpadu dengan pengembangan sistem
usaha minabisnis, masuknya investor minabisnis hulu dan hilir yang
mengembangkan pola kemitraan usaha budidaya dan produksi, dan
kemampuan SDM bidang perikanan sudah tinggi.
GAMBAR 2. TAHAPANPENGEMBANGANKAWASANMINAPOLITAN
12
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 23/33
.Inventarisasi dan identifikasi di kawasan wilayah binaan yang telah
terpilih (calon kawasan yang akan dibina menjadi Kawasan Minapolitan),
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat serta
instansi terkait. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan analisis
pengembangan daerah seperti: analisi tata ruang, kajian mengenai
potensi pengembangan minabisnis dan analisia sosial budaya dan
kapasitas SDM
4. Menyusun rencana/program pengembangan kawasan minapolitan
jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya lahan
dan tahap perkembangan kawasan wilayah. Penyusunan program
ini dilakukan di tingkat Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah bersama-
.sarna masyarakat serta instansi lintas sektoral. Untuk sinkronisasi
dan keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan sebaiknya
rencana program ini tercantum dalam Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR). Program Jangka Panjang dari setiap kawasan pengembangan
minapolitan kemudian dijabarkan dalam Program Pengembangan
Kawasan MinapoJitan tahunan. Dalam program tahunan setidaknya
terdapat matriks kegiatan minimal memuat, jenis kegiatan, jadwal
pengembangan sampai tahap akhir, penanggung jawab dan keperluan
biaya. Rencana (program) ini merupakan rencana Pemerintah Kab/Kota
bersama masyarakat (pembudidaya, pengusaha/swasta dan BUMN,
lembaga penelitian, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum)
Tahap Perencanaan
Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan secara bertahap,
berorientasi jangka panjang, dimulai dengan program jangka pendek yang
bersifat rintisan dan stimulan, yang perlu dikembangkan oleh pemerintah
dan masyarakat setempat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan
kawasan minapolitan bisa mencapai 5 tahun, tergantung situasi dan kondisi
tingkatan kawasan yang akan dikembangkan.
15
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 24/33
C. Penetapan Lokasi Calon Kawasan Minapolitan
Langkah-langkah penetapan lokasi pengembangan kawasan perikanan
yang akan dibina menjadi wilayah kawasan minapolitan dilakukan sebagai
berikut:
1. Penetapan Kabjkota lokasi kawasan perikanan yang akan dijadikan
kawasan minapolitan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi jika
kawasan tersebut meliputi lebih dari 1 KabjKota sedangkan kawasan
perikanan yang akan dijadikan sebagai kawasan minapolitan di KabjKota
ditetapkan oleh Pemda KabjKota dan masyarakat (DPRD KabjKota)
2. Penetapan cajon lokasi kawasan minapolitan, didasarkan pada
persya rata n
-Usulan masyarakat;
-Hasil studi kelayakan lokasi; dan
-Kebijakan pengembangan kawasan yang berdasarkan pada RTRW
provinsijka bupatenjkota
3. Dalam rangka mempersiapkan untuk kegiatan fasilitasi, maka usulan
calon lokasi kawasan minapolitan untuk tahun berikutnya oleh Pemda
Provinsi jKabjKota
4. Fasilitasi untuk pelaksanaan Program pengembangan Kawasan
Minapolitan dari rencana yang disusun oleh masyarakat terutama
menyangkut kegiatan dan sharing pembiayaan program dibahas bersama
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
KabjKota
16
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 26/33
pengolahan hasil, lembaga pendidikaD-d2n masyarakat umum, yang didukung~leh fasilitasi pemerintah berupa APBN dan APBD. Pembiayaan prasarana
--
dan sarana yang bersifat public (seperti peningkatan/pembuatan jalan,
irigasi, pasar, sanitasi, pengolahan sampah, listrik, telepon, dll) dan kegiatan-
kegiatan strategis seperti penelitian, pelatihan, membantu menyedikan
bahan/sarana budidaya yang dibutuhkan pelaku minabisnis, membantu
memecahkan masalah, pendidikan penguatan kelembagaan pembudidaya,
promosi, dan lain-lain. !
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 27/33
BABVII
MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
A. Peta Kewenangan
Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan
minapolitan ini harus didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33---Tahun 2004, dan PP. No. 25 tahun 2000, dengan peta kewenangan masing--~ --.masing sebagai berikut:
.Pemerintah kabupaten/Kota
Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupatenjkota makapenanggung jawab Program Pengembangan Kawasan Minapolitan-adalah BupatijWalikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah
kabupatenjKota adalah
a. Merumuskan program, kebijakan operasional, dan koordinasi---perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan
b. ~tk~dan~end~--p'artisipasi dan swadaya masyarakat
c. Menumbuhkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung~ ~
Program Pengembangan Kawasan Minapolitan
2. Pemerintah Provinsi
Kewenangan pemerintah provinsi dalam membantu/memfasilitasi
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasanminapolitan serta bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan
minapolitan di tingkat provinsi serta kegiatan pemerintah yang bersifat
lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan yang tidak
19
dalam mempersiapkan master plan, program dan melaksanakan
program kawasan minapolitan
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 29/33
b. Pelayanan inform~ndukungaA.pe-Rg-em ba nga n a ri nga n informasi-
serta menfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan internasional dalam
pengembangan kawasan minapolitan
c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia&0
strategis
B. Mekanisme Manajemen
Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, maka seluruh
fungsi-fungsi manajemen pengembangan kawasan minapolitan meliputi:
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring.--0 -
dan evaluasi) pada dasarnya dilakukan dan ditetapkan oleh ~a~a~
yang difasilitasi oleh pemerintah kabu aten kota. Mekanisme ini sejalan
dengan prinsip perencanaan dari bawah (bottom up) yang dilakukan secara
demokratis. Pemerintah provinsi dan pusat berperan melaksanakan fasilitasi
kepada Pemerintah kabupaten/Kota, agar kegiatan pengembangan kawasan
minapolitan di lapangan berjalan lancar.
C. Kelompok Kerja
Titik berat kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan ini terdapat di
KabupatenjKota. Oleh karena itu diharapkan BupatijWalikota membentuk
POKJA Minapolitan KabupatenjKota dan wadah sekretariat POKJA untuk
membantu melaksanakan peran pemerintah KabupatenjKota dalam
pengembangan kawasan minapolitan secara sinergis, mulai dari perencanaan
sampai pada pelaksanaan. Keanggotaan POKJA ni ter"diri dari unsur instansi
terkait dan masyarakat seperti Dinasjinstansi perikanan, Bappeda, Dinas
pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Perguruan Tinggi, Perbankan, Kadin KabupatenjKota, Tokoh Pengusahaj
21
d. Penyelenggaraan pengkajian-pengkajian untuk pengembangan.~
kawasan minapolitan
e. Dukungan pengembangan sarana dan prasarana umum yang bersifat---,
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 30/33
Instansi, Camat, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang dianggap penting.
Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada tingkat provinsi dan tingkat
pusatjnasional. POKJA dan wadah sekretariatnya, dengan unsur-unsur
sesuai kebutuhan, ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan
di tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai
penanggung jawab pembangunan pertanian di tingkat nasional. Disarankan
P'OKJAyang ada di daerah sebaiknya sinkron dengan keanggotaan Dewan
~imas Ketahanan Pangan
Indikator Keberhasilan
Setiap Kabupaten pelaksana program pengembangan kawasan minapolitan,
perlu menyusun indikator keberhasilannya berupa dampak dan output yangd h a ra p ka n d a r p e ,~;~";l-prog ramlPei1gemb~nK~~~~ ~t an.-Indikator keberhasilan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi
daerah masing-masing.
Sebagai bahan acuan untuk penyusunan indikator keberhasilan, bersama ini
disampaikan usulan indikator keberhasilan yang tentunya perlu disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing (baik Jenis Indikator
maupun angka~angka persentasenya), yaitu:1. Dampak
a. Pendapatan masyarakat dan pendapatan keluarga pembudidaya---~
meningkat, minimal 5 % di kawasan minapolitan (di Kota dan Desa-
desa lokasi kegiatan)
b. Produktivitas hasil perikanan meningkat minimal 5 % di kawasan--
minapolitan lokasi program
c. Investasi masyarakat (pembudidaya ikan, swasta, BUMN) meningkatkan
minimal 10 % di kawasan minapolitan lokasi kegiatan
d. Kegiatan ikutan tumbuh subur di lokasi kegiatan pengembangan-' --
kawasan minapolitan
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 31/33
2. Output
a. 80 % dari kelembagaan pembudidaya ikan (kelompok pembudidaya
ikan, Koperasi, Kelompok Usaha) di Kawasan Minapolitan yang
dibina mampu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan
lingkunganb.,
!i~~ da~k~m~tan di lokasi kawasan minapolitan menyusun
programjrencana tiap tahun secara partisipatif dan disetujui
bersama untuk dilaksanakan
.~~~~gram (Rencana Kegiatan) Jangka- panjang dan Detail
Engineering Design untuk pelaksanaan fisik sarana dan prasarana di
kawasan minapolitan disetujui bersama untuk dilaksanakan (dengan
harapan 70 % dapat dilaksanakan di kawasan minapolitan).
.Jaringan bisnis dari pembudidayajkelompok pembudidaya"'..~ -
terbentuk dan aktif di kawasan minapolitan
.~ penyuluh multidisiplin dan profe~al terbentuk dan
operasional di kawasan minapolitan lokasi program
~ ~i Pembudidaya ikan maju teJPllih, yang dilatih mampu
menjadi tempat belajar bagi pembudidaya ikan di lingkungannya
c
d
e
f.
23
8/6/2019 Min Apol It an 2
http://slidepdf.com/reader/full/min-apol-it-an-2 32/33
BABVIII
PENUTUP
Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenjKota, serta masyarakat dalam
rangka pengembangan kawasan minapolitan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangg~1 27 Juli 2009
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
.~~,~.. .d).,MADE L. NURDJANA -
24