Artikel Pilihan Kompas 18 September 2014

8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 18 September 2014

1/110

P U T U S A N M A H K A M A H A G U N G

Artidjo: Korupsi, Kanker

yang Gerogoti Negara

Jakarta, Kompas--- Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan

membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor

adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengungkapkan hal itu

ketika diwawancaraiKompasseputar alasannya yang selalu menjatuhkan hukuman maksimal

kepada para terdakwa korupsi.

Korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang dampaknyamultieffect. Berdampak negatif kepada

tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasimanusia, khususnya hak-hak rakyat untuk sejahtera, ujarnya.


2/110

Sejumlah putusan Artidjo mengundang apresiasi publik. Terakhir, Artidjo memperberat

hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun

menjadi 18 tahun penjara. MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan

publik. Sebelumnya, ia memperberat hukuman politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh,

dan sejumlah terdakwa lain.

Ia menambahkan, Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih baik. Koruptor

ini membuat masa depan bangsa suram. Kita harus mencerahkan masa depan bangsa ini.

Tidak ada toleransi bagi koruptor.Zero tolerancebagi koruptor.

Tak hanya menjatuhkan hukuman maksimal. Artidjo dalam beberapa putusannya juga

memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan

publik. Putusan semacam ini telah dijatuhkan terhadap Luthfi dan juga kepada Djoko Susilo,

mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Dalam kasus Djoko Susilo, Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta-lah yang menginisiasi penjatuhan hukuman pencabutan hak politik. Putusan tersebutdikuatkan di tingkat kasasi.

Saat ditanya alasan menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik, Artidjo menyatakan, hal

tersebut merupakan konsekuensi etis dan yuridis dari posisi Luthfi yang memiliki kekuasaan

politis. Luthfi telah menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk berhubungan transaksional

demi imbalanfee. Rakyat ini, kan, menjadi tidak enak melihatnya (Luthfi). Tidak baik.

Padahal, dia itu dipilih menjadi wakil rakyat. Namun, malah korupsi yang (berdampak)

kepada rakyat. Korbannya rakyat, ujarnya.

Menurut dia, korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapayang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun ke dunia

politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik

yang tinggi berkonsekuensi hubungan transaksional.

Itu sudah menjadi sistem di negara kita. Seharusnya itu tidak menjadi sistem. Pilih yang

terbaik dan jujur. Tanpa faktor banyaknya uang, ujarnya.

Menurut Artidjo, kondisi korupsi yang sistemis itu sungguh memprihatinkan. Meski

demikian, ia meminta semua pihak tetap optimistis. Indonesia sebagai negara yang besar

telah bergerak ke arah positif. Demokrasi di negeri ini termasuk unggul dibandingkan dengannegara-negara lain di kawasan Asia. Sekarang tinggal tugas kita bersama menghilangkan

kanker di tubuh negara ini, katanya.

Meskipun dirinya dan sejumlah hakim agung sering menjatuhkan hukuman maksimal bagi

koruptor, lanjut Artidjo, pihaknya tak bisa meminta ataupun memaksa hakim-hakim lain

(termasuk hakim di bawahnya) untuk mengikuti. Hakim punya kebebasan yang dilindungi

dan tidak bisa dintervensi siapa pun.

Hakim itu posisinyaprimus interpares. Dia adalah yang dituakan di antara sesamanya.

Maka, di pengadilan, sebutannya adalah ketua dan bukan kepala. Itu ada artinya, yaitu dari

atas tidak bisa memberikan instruksi (terkait perkara), ujarnya.


3/110

Namun, ia menambahkan, hakim akan mengikuti putusan-putusan yang memiliki legal

reasoningyang baik. Hal itu terjadi secara otomatis. Dan, publiklah yang menilai, kata

Artidjo.

Menjadi model

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan pencabutan hak untuk dipilih sebagai model

untuk tuntutan pidana tambahan terhadap pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun

yudikatif, yang didakwa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan

pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih ini mencegah pejabat publik yang

melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang mengulangi penyalahgunaan jabatan

setelah menjalani pidana.

KPK akan menjadikan tuntutan tambahan hukuman ini sebagai standar untuk mencegah

agar jangan sampai mantan pejabat publik yang melakukan korupsi mengulangi

penyalahgunaan jabatan barunya, ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta,

kemarin.

Busyro berpendapat, putusan kasasi MA yang menghukum Luthfi Hasan Ishaaq dengan

pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publiknya pada masa depan

layak menjadi pedoman semua hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Karena sistemis

dan strukturalnya korupsi politik ini sehingga atas nama moralitas keadilan, seyogianya

hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjadikan putusan MA terhadap Luthfi sebagai

pedoman moral vonis hakim, katanya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pencabutan hak dipilih sebagai pejabat

publik merupakan istilah yang benar secara konstitusi. Dia menyebutkan, kini terjadi

penyimpangan pemahaman karena makna yang keliru dan tidak utuh dari istilah pejabat

publik.

Setiap penyelenggara negara, termasuk pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif

serta lembaga negara lain, adalah mereka yang mendapat kewenangan publik untuk

menjalankan tugas dan kewajibannya serta mewujudkan hak-hak fundamental rakyat seperti

ada dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, katanya.

Jadi, jika pejabat publik ini kelak terbukti tidak amanah karena melakukan korupsi dan

pencucian uang, ujar Bambang, mereka tak hanya dihukum dengan pidana pokok berupa

penjara dan denda material.

Peneliti senior Indonesia Legal Roundtable, yang juga kandidat doktor di bidang sosiologi

hukum, Asep Rahmat Fajar, menilai keberadaan Hakim Agung Artidjo Alkostar ibarat setitik

air di padang pasir.

Beberapa putusan Artidjo itu menjadi air di gurun pasir bagi para pencari keadilan. Di

tengah ketakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena banyak putusan yang tidakmenjawab harapan masyarakat, keluarlah putusan yang oleh publik dinilai senapas dengan


4/110

rasa keadilan. Akhirnya, citra MA pun ikut terbawa. Orang menjadi yakin bahwa masih ada

harapan di MA, ujar Asep, Rabu.(ANA/BIL)


5/110

Pemerintah Pusat Dapat

Pecat Kepala DaerahJakarta, Kompas- Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang saat ini

dibahas di DPR dan diperkirakan disahkan pekan depan memberikan kerangka lebih jelas dan

tegas tentang kewenangan, tugas, dan peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

RUU yang bakal menggantikan UU Pemda No 32/2004 itu memuat ketentuan tentang

pemerintah pusat yang dapat memberikan sanksi secara bertahap kepada kepala daerah.

Dalam kasus paling ekstrem, pemerintah pusat dapat memecat kepala daerah, ketentuan yangsebelumnya tidak ada di UU No 32/2004.

Dengan UU ini, sebenarnya pemerintah yang akan datang makin enak, makin bagus, bisa

solid satu garis dari pusat hingga ke daerah. Dengan UU itu, harus dimaknai provinsi dan

kabupaten adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kita betul-betul

berharap penyelenggara pemerintah ke depan yang dipimpin Pak Jokowi itu akan lebih

enak, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu

(17/9).

Sebelumnya, Gamawan memaparkan perkembangan terakhir pembahasan RUU Pemda dihadapan rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat

dihadiri Wakil Presiden Boediono. tiga menteri koordinator, serta sejumlah anggota kabinet.

Dalam hal pemberian sanksi, menurut Gamawan, ketentuan dalam RUU ini lebih maju

dibandingkan UU No 32/2004. Saat terjadi pelanggaran oleh kepala daerah terhadap UU dan

DPRD setempat tak merespons, pemerintah pusat bisa memberikan sanksi kepada kepala

daerah. Ketentuan ini memiliki landasan konstitusional seperti tercantum dalam Pasal 4 UUD

1945, yakni presiden merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, dan

tanggung jawab akhir dalam pemerintahan itu ada di tangan presiden.

Dalam hal implementasi kebijakan pemerintah pusat yang diputuskan dalam ketentuan

perundang-undangan, kepala daerah dapat diberi sanksi pemerintah pusat jika tak

melaksanakannya. Sanksi diberikan bertahap, mulai dari administrasi, orientasi, hingga

pemecatan.

Pasal 49 RUU Pemda menyebutkan, kepala daerah yang tidak melaksanakan program

strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari menteri untuk

gubernur, dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wali kota. Jika

teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepaladaerah diberhentikan sementara tiga bulan. Jika kepala daerah telah selesai menjalani


6/110

pemberhentian sementara dan tetap tidak melaksanakan program, yang bersangkutan

diberhentikan.

Presiden SBY menyatakan, RUU Pemda ini merupakan tonggak sejarah yang akan mengubah

wajah pemerintahan dan pembangunan Indonesia. (WHY)


7/110

Pemerintah Setujui 21

Daerah Otonomi BaruJakarta, Kompas- Pemerintah akan menyetujui pembentukan 20 atau 21 daerah otonomi

baru dari 87 daerah otonomi baru yang diusulkan. Dari hasil peninjauan ke lapangan, hanya

20-21 daerah otonomi baru yang sampai saat ini dinilai layak disahkan.

Setelah kami datangi daerahnya, melihat aspek fisik dan administrasi di lapangan, hanya ada

20 atau 21 daerah otonomi baru yang bisa disetujui dari 87 daerah otonomi baru yang

diusulkan, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Rabu (17/9), di Kantor Presiden,

Jakarta.

Gamawan menolak menyebutkan nama provinsi, kabupaten, dan kota yang akan disahkan

sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir itu. Nanti, ya, tunggu

di DPR saja, katanya.

Gamawan menyatakan, sisa dari daerah otonomi baru yang belum disahkan akan diserahkan

pengecekannya kepada pemerintahan baru.

Pada masa yang akan datang, menurut dia, pembentukan daerah otonomi baru akan diaturdengan lebih detail dan ketat dalam Undang-undang Pemerintah Daerah yang sebentar lagi

akan disahkan DPR. Dalam RUU Pemda, diatur, misalnya, kelayakan fisik dan keuangan

daerah otonom. Jika tidak memenuhi syarat, daerah tersebut secara otomatis tidak bisa

dijadikan daerah otonom baru.

Bayangkan, ada daerah otonom yang 85 persen wilayahnya adalah hutan lindung. Ini

kasihan rakyatnya. Mereka sengsara, ujar Gamawan.

Perbatasan prioritas

Pemekaran daerah otonomi baru itu akan diprioritaskan untuk daerah perbatasan, daerah

konflik, dan daerah yang dinilai strategis lainnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua

Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi II Dewan Perwakilan

Rakyat Yasonna H Laoly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Sekarang kami

masih melakukan pembahasan (usulan DOB) secara mendalam, katanya.

DPR dan pemerintah juga lebih memprioritaskan daerah perbatasan, daerah konflik, dan

daerah strategis lainnya untuk dimekarkan. Memang ada daerah yang dipertimbangkan

untuk dimekarkan karena secara geopolitik dan geostrategis dianggap penting, seperti daerah

perbatasan, daerah konflik, dan daerah strategis lainnya, kata Laoly.


8/110

Menurut rencana, DPR dan pemerintah akan kembali membahas usulan daerah otonomi baru

pada rapat pleno 22 September. (ATO/NTA)


9/110

Presiden Bisa Tolak

Pengesahan di SidangParipurna

Jakarta, Kompas- Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem quasi presidential, Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono dapat tidak menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh DPR dalam sidang paripurna. Penolakan itu

dapat dilakukan jika Presiden berpendapat pilkada secara langsung dinilai sangat penting

dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, kader dan pengurus Partai Demokrat di parlemen sebaiknya juga mengikuti

instruksi yang disampaikan Yudhoyono, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat, lewat Youtube, baru-baru ini.

Hal itu disampaikan pengamat politik Ari Dwipayana di sela-sela diskusi terbatas bertema

Polemik RUU Pilkada yang diselenggarakan PDI-P, di Jakarta, Rabu (17/9). Kalau

pilkada langsung dianggap penting dalam konteks pembangunan demokrasi, Presiden harus

tegas. Presiden cukup menyatakan tidak menyetujui (pengesahan) RUU Pilkada), kata Ari.

Sesuai UUD 1945, sebelum disahkan, RUU yang dibahas DPR dan pemerintah harus

disetujui bersama.

Sikap Presiden atau pemerintah yang tak menyetujui pengesahan RUU Pilkada, tambah Ari,

juga dapat disampaikan dalam rapat-rapat panitia kerja atau Rapat Paripurna DPR. Demikian

pula sikap anggota Fraksi Partai Demokrat di parlemen perlu mengikuti instruksi ketua umum

partainya.

Pemerintah sebaiknya tidak bersikap mendua. Di satu sisi menyiapkan RUU Pilkada secara

langsung, tetapi di sisi lain pemerintah menyiapkan RUU Pilkada tak langsung lewat DPRD,

ujar Ari.

Seperti diberitakan, Yudhoyono mengatakan, rakyat Indonesia terbiasa dengan sistem

pilkada. Apalagi, pilkada memiliki benang merah dengan pemilihan langsung Presiden dan

Wakil Presiden RI. Namun, persoalannya, bagaimana mengurangi ekses-ekses seperti

banyaknya politik uang (Kompas, 16/9).

Partai Demokrat, setelah wawancara Yudhoyono yang diunggah di Youtube, Minggu lalu,

mengisyaratkan akan kembali berubah sikap terkait RUU Pilkada. Isyarat itu terlihat dari


10/110

pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas melalui

rilis yang dikirim ke sejumlah redaksi media massa, Rabu.

Menurut Ibas, demokrasi di Indonesia tidak boleh mengalami kemunduran. Oleh karena itu,

Partai Demokrat mendukung pilkada langsung tetap dipertahankan. Apalagi mayoritas

masyarakat menginginkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Intinya semua harus

sejalan dengan pemikiran rakyat, termasuk aspirasi para kepala daerah yang menginginkan

hak politik warga negara tak dipangkas, katanya.

Meski begitu, tambah Ibas, hal yang lebih penting adalah perbaikan peraturan pilkada,

terutama perbaikan pasal-pasal yang berpotensi merusak demokrasi. Sebisa mungkin RUU

Pilkada harus dirumuskan untuk menyempurnakan sistem demokrasi di Indonesia, ujarnya.

Harus konsisten

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkadaberharap pemerintahan Yudhoyono konsisten mendukung pilkada langsung. Tuntutan itu

disampaikan saat bertemu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Djohermansyah Djohan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah organisasi itu di

antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Kajian Politik Universitas

Indonesia (Puskapol UI), Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan.

Pilkada langsung memang ada kekurangan. Namun, bukan berarti harus diganti pilkada tak

langsung yang menghilangkan hak rakyat memilih kepala daerah, ujar Direktur Eksekutif

Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani.

Kekurangan pilkada langsung sebenarnya masih bisa diperbaiki. Untuk menekan biaya

politik tinggi yang dikeluarkan calon kepala daerah, misalnya, kampanye bisa difasilitasi

negara. Kemudian menekan biaya tinggi saat penyelenggaraan pilkada, bisa dengan

menggelar pilkada serentak,tuturnya.

Menyikapi tuntutan Koalisi Kawal RUU Pilkada, Djohermansyah mengatakan, saat rapat

terbatas, Presiden Yudhoyono menekankan Mendagri Gamawan Fauzi untuk tetap pada

posisi mendukung pilkada langsung. Asal dengan sejumlah perbaikan saat pelaksanaannya.

Salah satunya, dengan membuat pilkada murah, tak berbiaya tinggi seperti selama ini,

ujarnya.

Perbaikan-perbaikan itu pun sudah diakomodasi dalam RUU Pilkada, di antaranya tak ada

lagi kampanye rapat umum, tetapi diganti dialog terbatas yang dananya dibiayai negara.

Pemasangan alat peraga ataupun iklan di media massa juga dibiayai negara. Untuk menekan

biaya tinggi saat pilkada, bisa dengan pilkada serentak. Presiden menilai Kemendagri yang

mendorong pilkada langsung di jalur yang tepat. Sekarang urusan partai politik di DPR,

tambahnya.


11/110

Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, mengatakan, praktik politik uang yang marak

di pilkada bukan karena sistem pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan akibat perilaku

politisi partai yang menyimpang dari budaya demokrasi.

Terkait pilkada serentak, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan,

sejauh ini masih perlu landasan kuat, terutama dari UU Pilkada.

(FER/NTA/IAM/SEM/NIT/HRS/APA)


12/110

Politik Uang Akibat Perilaku

PolitisiOleh: Ilham Khoiri dan Amir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS Praktik politik uang yang marak dalam pemilihan kepala daerah

selama beberapa tahun ini bukan disebabkan sistem pilkada langsung oleh rakyat, melainkan

akibat perilaku politisi partai politik, yang menyimpang dari budaya demokrasi. Karena itu,

mengembalikan pilkada dari rakyat secara langsung menjadi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, diyakini tidak akan mengurangi praktik jual-beli suara.

Politik uang bukan karena sistem pilkada langsung, tapi karena perilaku elite politik yang

membangun hubungan transaksional alias jual-beli suara dengan masyarakat. Pelaku

utamanya justru orang-orang partai dan kandidat calon kepala daerah, kata peneliti korupsi

politik di Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, Kamis (18/9), di Jakarta.

Menurut Abdullah, usulan sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat agar kepala

daerah kembali dipilih oleh DPRD sama sekali tidak mengatasi masalah praktik politik uang.

Pilkada oleh DPRD hanya menggeser politik uang yang sebelumnya menyasar pada pemilih

menjadi kepada anggota legislatif di daerah. Medan politik uang yang asalnya terbuka di

masyarakat menjadi berlangsung tertutup di dewan di daerah.

Pilkada oleh DPRD justru berpotensi menyuburkan korupsi di DPRD. Selamaini lembaga

legislatif termasuk yang rentan korupsi, dan banyak anggota legislatif daerah yang terlibat

kasus korupsi, katanya.

Dalam kajian ICW, sebanyak 50 anggota DPRD periode 2014-2019 sekarang merupakan

figur yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau diduga terlibat kasus korupsi. Lebih

banyak lagi jumlah anggota DPRD periode sebelumnya yang terkait korupsi. Penyerahan

mandat politik pada lembaga legislatif daerah dengan aktor-aktor yang memiliki rekam jejak

buruk dan rentan terjadi korupsi, tentu berpotensi menimbulkan masalah.

Secara terpisah, Direktur Indonesia Parliamentary Center Sulastio, mempertanyakan, kenapa

fraksi-fraksi di DPR tetap mengotot mengusung pilkada oleh DPRD, padahal sebagian besar

masyarakat menghendaki pilkada langsung oleh rakyat. Itu telah disuarakan dalam berbagai

bentuk, seperti unjuk rasa, petisi, diskusi, atau pernyataan di media massa.

Sebaiknya DPR mendengarkan suara rakyat. Jangan hanya menuruti kalkulasi kepentingan

politik praktis demi mendudukkan kadernya sebagai kepala daerah, katanya.

Pilkada serentak


13/110

Terkait ide pilkada serentak, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik

mengatakan, masih memerlukan landasan kuat terutama dari Undang-Undang Pilkada. Kami

bisa upayakan, tapi tak bisa secara nasional karena menyangkut masa jabatan kepala daerah,

katanya.

Namun, jika ada provinsi yang berinisiatif mengoordinasikan untuk pilkada serentak, maka

KPU bisa memfasilitasi dalam upaya penyelenggaraannya. Pilkada serentak sebenarnya

bukan hal yang sama sekali baru untuk beberapa daerah, terutama yang sudah

mempraktikkannya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Aceh.

Di Sumatera Barat, ada 13 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak, sementara di

Aceh ada 19 kabupaten/kota. Plus masing-masing pemilihan gubernur di tiap provinsi

tersebut, kata Husni.


14/110

Penetapan Ketua DPRD

Juga DiujiDPD Nilai Wajar UU MD3 Dipersoalkan ke

MK

Jakarta, Kompas- Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/9), mulai menguji Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau disebut UU MD3 yang

diajukan anggota DPRD. Pemohon meminta MK membatalkan penetapan pimpinan DPRDberdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pilkada.

Boyamin Saiman, yang juga menjadi pemohon perkara tersebut, dalam wawancara baru-baru

ini mengungkapkan, pihaknya meminta agar pimpinan DPRD dipilih seperti halnya pimpinan

DPR, sesuai yang tertuang dalam UU MD3.

Kami akan langsung mengajukan perbaikan permohonan pada sidang perdana Kamis ini.

Kami juga akan mengajukan penambahan pemohon, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai

Persatuan Pembangunan Kabupaten Solo dan Sragen, Jawa Tengah, ujarnya.

Permohonan tersebut sebagaimana diketahui berlawanan dengan permohonan yang diajukan

PDI-P dan sejumlah aktivis beserta lembaga swadaya masyarakat perempuan yang telah

disidangkan MK.

Dalam permohonannya, PDI-P dan pegiat perempuan itu meminta MK membatalkan

ketentuan dalam UU MD3 yang menyatakan mekanisme pengisian jabatan pimpinan DPR

dan alat kelengkapannya melalui prosedur pemilihan. Mereka meminta agar ketentuan

pengisian jabatan pimpinan DPR dan alat kelengkapan itu dikembalikan seperti dalam UU

MD3 lama, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2009. UU tersebut menganut sistem penetapan

berdasarkan perolehan kursi terbanyak dan mempertimbangkan aspek keterwakilan

perempuan.

Sejauh ini, UU No 17/2014 tercatat membuat dua ketentuan berbeda terkait pengisian jabatan

pimpinan DPR. Untuk pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, UU No 17/2014 mengatur

pengisiannya lewat mekanisme pemilihan dari dan oleh anggota DPR. Namun, untuk

pimpinan DPRD dan alat kelengkapan, mekanisme pengisiannya berdasarkan perolehan kursi

terbanyak. Terkait pengisian pimpinan DPRD itu, MK pernah memutuskan, mekanisme

penetapan sesuai dengan konstitusi. Hal itu sesuai dengan putusan MK Nomor 21/PUU-

IX/2011.


15/110

Terkait dengan ketentuan pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya seperti yang

dimohonkan PDI-P, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar telah menerima permohonan

Partai Golkar dan PKS untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian formal dan

materi UU tersebut. Sebelumnya, MK menerima 10 permohonan uji materi UU No 17/2014.

Sementara itu, dalam Dialog Hukum Komisi Hukum Nasional, Ketua Panitia Perancang

Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta mengatakan, DPR tidak

konsisten menjalankan putusan MK sehingga wajar dipersoalkan. Sebab, dengan UU No

17/2014, kewenangan DPD dibatasi UU tersebut. Di UU itu, wewenang DPD mengajukan

inisiatif dan membahas RUU tak jelas. Padahal, putusan MK No 92/PUU-X/2012, DPD

berwenang ajukan RUU setara DPR dan presiden, ujarnya.

Adapun mantan Ketua Panitia Khusus UU MD3 Benny K Harman yakin tiap pasal dalam UU

MD3 sesuai dengan konstitusi. (ANA/A13/RYO)


16/110

Soal Papua, Soal Indonesia

Sudah 45 tahun Papua bergabung ke dalam Republik Indonesia. Sudah lima presiden

menangani Papua. Namun, hingga Agustus 2014, penembakan-penembakan terhadap aparat

dan rakyat Papua tetap terjadi. Dengan kata lain, masalah di Papua belum selesai. Dan, hal ini

menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Banyak yang aneh. Coba penembakan di Lanny Jaya di Pegunungan Tengah, terus terjadi.

Padahal, (daerah itu) jauh dari mana-mana. Dari mana mereka bisa terus-menerus ada

peluru, kata Pater Jon Jonga, rohaniwan di Wamena.

Masalah keamanan ini, menurut dia, berbuntut panjang. Tidak hanya secara prinsip membuat

negara terlihat tidak mampu menyediakan keamanan bagi rakyat Papua. Namun, hal itu juga

membuat pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedalaman, jalan di tempat karena

tidak ada tenaga kesehatan dan guru yang mau bertugas di pedalaman. Ironis, di Papua

paling banyak aparat, tetapi di sini juga rasanya paling tidak aman dan rakyat ketakutan,

ungkap Jon.

Wakil Ketua DPRD Papua Komaruddin Watubun mengatakan, soal pendidikan dan

kesehatan juga telah menjadi agenda utama Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus)yang dibuat tahun 2001. Namun, hingga kini, kedua masalah ini tidak selesai. Ia

menambahkan, permasalahan utama adalah Papua tidak pernah serius ditangani. Ini soal hati

keindonesiaan kita. Banyak kebijakan seakan-akan dibuat, padahal tidak ada yang jalan,

ujarnya.

Ke depan, kader PDI-P ini berharap agar hal-hal seperti egosektoral, ketidaktegasan, dan

kebijakan yang dibuat, tetapi tidak dilaksanakan, tidak terjadi lagi. Menurut dia, perlu dibuat

sebuah badan langsung di bawah presiden yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi.

Sementara alat bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua adalah melaksanakan

UU Otsus yang hingga kini pelaksanaannya tidak optimal. Evaluasi tidak jalan di mana danoleh siapa, lalu dilaksanakan dengan pengawasan. Dan, harus komprehensif, mulai dari

keuangan, pelaksanaan, sampai masalah HAM, kata Komaruddin.

Soal pelayanan publik ini juga ditekankan oleh Juru Bicara Unit Percepatan Pembangunan

Papua dan Papua Barat Amiruddin. Ia menilai, pelaksanaan kesehatan harus sampai dalam

bentuk puskesmas di setiap kampung. Dibutuhkan juga pelayanan khusus di bidang

pelayanan kesehatan bergerak. Bidang pendidikan juga sangat penting mengingat 89 persen

anak usia 6-15 tahun buta huruf.

Hal yang juga paling penting adalah tenaga kesehatan dan pendidikan untuk 21

kabupaten/kota, ujar Amiruddin. Ia mengatakan, dokter tidak cukup. Untuk pendidikan,


17/110

dibutuhkan 1.900 guru. Untuk ini, dibutuhkan program percepatan, seperti siswa lulus SMA

dilatih 6 bulan-1 tahun untuk menjadi guru pendidikan dasar dan program-program khusus,

seperti sarjana mengajar di daerah.

Selain soal koordinasi antarlembaga dan pelayanan publik, masalah utama Papua adalah

ketegasan dan penegakan hukum. Amiruddin menyatakan, korupsi yang merajalela tanpa

penindakan hukum membuat otsus tidak maksimal.

Penanganan khusus

Selain keamanan yang tidak pasti, banyak aparat ikut bermain dalam kerumitan kurangnya

pengawasan di Papua. Komaruddin memberi contoh, banyak penambangan liar emas di

Paniai yang hingga kini tidak ditindak. Menurut dia, kalau ada orang salah, baik aparat

maupun pejabat sipil, mereka harus ditangkap dan diadili. Namun, di sisi lain, pemerintah

pusat diharapkan bisa mengerti masalah sehingga tidak melakukan tindakan represif

seandainya ada warga Papua yang vokal. Esensi demokrasi itu kebebasan berpendapat.

Tidak bisa langsung dihadapkan dengan kekerasan atau senjata, ucapnya.

Amiruddin juga mengatakan, jangan lagi ada pencaplokan tanah rakyat Papua, baik secara

legal maupun ilegal. Rakyat Papua sangat tergantung dan terikat pada tanahnya. Proyek-

proyek seperti MP3EI bisa dibilang lapar tanah. Padahal, tanah adalah sumber kehidupan

orang Papua yang masih berladang dan berburu.

Soal Papua adalah soal Indonesia. Masalah buruknya pelayanan publik, buruknya koordinasi,

dan egosektoral terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Papua memiliki kekhususan

dari segi budaya, sosial, ekonomi, dan sejarah yang membutuhkan penanganan khusus. (Edna

C Pattisina)


18/110

Vonis Labora Diperberat,

Kasasi Fathanah DitolakJakarta, Kompas- Majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung

Artidjo Alkostar mencatat rekor lagi. MA memperberat hukuman Aiptu Labora Sitorus,

anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, dari 8 tahun jadi 15 tahun penjara. MA

juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Majelis kasasi menyatakan, Labora terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang seperti

didakwakan jaksa, yaitu melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Pencucian Uang.

Putusan itu dijatuhkan secara bulat oleh majelis kasasi yang dipimpin Artidjo dengan hakim

anggota Suryajaya dan Sri Murwahyuni, Rabu (17/9). MA menolak kasasi Labora dan

mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum. MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Sorong yang memidana Labora dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Putusan tingkat pertama itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Papua yang menambah

hukuman Labora menjadi 8 tahun penjara.

KepadaKompas, Artidjo mengungkapkan, MA menolak kasasi terdakwa karena alasan yang

dikemukakan hanya pengulangan fakta-fakta di persidangan pengadilan tingkat pertama danbanding. Sebagian lain terkait penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada

pemeriksaan kasasi.

Hukuman Fathanah tetap

MA, kemarin, juga menolak permohonan kasasi Ahmad Fathanah, orang dekat mantan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Karena itu, putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memidana Fathanah dengan 16 tahun penjara dan denda

Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan telah berkekuatan hukum tetap.

MA menolak kasasi terdakwa dan jaksa penuntut umum. Hanya ada perbaikan barang bukti

dari kita, ujar Artidjo.

Sebelumnya, MA telah memperberat hukuman Luthfi dari 16 tahun menjadi 18 tahun

penjara. Majelis kasasi yang diketuai Artidjo dengan hakim anggota M Askin dan MS

Lumme juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dalam putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Fathanah terbukti melakukan

tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengurusan kuota impor sapi. Fathanah

terbukti bersama-sama dengan Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari Direktur PTIndoguna Utama. (ana)


19/110

Sutan Dicecar soal Anggaran

ESDMDjoko Suyanto Tegaskan DOM Ada di

APBN

Jakarta, Kompas- Penyidik KPK mencecar politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana,

soal anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemeriksaan pada Rabu

(17/9). Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan, dana operasional menteri dianggarkan

dalam APBN.

Sutan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM dengan

tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Pernyataan Sutan, yang juga mantan Ketua

Komisi VII DPR itu, diungkapkannya setelah pemeriksaan oleh KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka kasus korupsi pembahasan APBN

Perubahan 2013 untuk Kementerian ESDM. Ya, itu ditanyakan kepada saya. Saya jawab.

Hampir sama kayakkemarin, kata Sutan, yang tidak merinci apa jawabannya terkaitpertanyaan soal anggaran Kementerian ESDM.

Dia hanya mengungkapkan, pertanyaan soal anggaran ini tidak terkait APBN-P untuk

Kementerian ESDM 2013 yang menjadikannya sebagai tersangka. APBN Perubahanitu

bukan menambahkan anggaran. Itu mengurangi anggaran. Enggak ada ke sana. Enggak ada,

katanya.

Saat ditanya apakah pembahasan APBN-P itu untuk Kementerian ESDM, dan Jero meminta

tambahan anggaran, Sutan mengatakan tidak. Ihwal kasus korupsi yang menjerat Jero, yakni

terkait penambahan dana operasional menteri (DOM) dengan memeras rekanan KementerianESDM dan membuat sejumlah rapat fiktif, ia mengaku tak tahu.

DOM itu enggak ada kami bahas, katanya. Saat ditanya soal dugaan pemerasan oleh Jero

untuk menambah DOM, Sutan juga kembali mengelak dengan mengatakan, Lahitu kami

enggak tahu.

Masih menurut Sutan, penyidik juga bertanya soal pengawasan DPR terhadap Jero selaku

Menteri ESDM. Ia mengaku tidak tahu mengapa Jero sampai menjadi tersangka terkait

dugaan pemerasan untuk menambah DOM ESDM meski DPR mengawasi. Tapi kalau

urusan kayak gitu-gituenggak ada. Kinerjanya bagus, makanya wajar tanpa syarat, ujarnya.


20/110

Di Kantor Presiden, Djoko Suyanto membenarkan bahwa DOM menjadi salah satu topik

yang ditanyakan KPK saat ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Jero, Selasa

(16/9). Ia mengatakan, DOM dialokasikan dalam APBN.

Dana operasional menteri itu memang ada. Menko ada, menteri ada. Berbeda jumlahnya.

Jangan dianggap dana operasional menteri itu tidak ada. Itu ada di APBN dan itu ada

aturannya (penggunaannya), kata Djoko di Kantor Presiden, Rabu.

Menurut Djoko, DOM intinya digunakan untuk menunjang operasional kegiatan menteri. Ia

mencontohkan penggunaannya untuk ajudan dan pengawal. Pengelolaan DOM merujuk

aturan Kementerian Keuangan.

Seperti saya memiliki dana operasional menteri sebesar Rp 150 juta per bulan dan itu

dikelola staf saya. Ada aturan pemakaiannya untuk apa saja, dan ada pertanggungjawaban

penggunaannya. Kalau menteri lain saya tidak tahu, kata Djoko.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, pemeriksaan Sutan pada Rabu itu untuk

melengkapi berkas penyidikan tersangka Jero. Johan mengatakan, pemeriksaan ini berbeda

dengan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Sutan sebagai tersangka.

Kemarin, KPK juga kembali memeriksa staf khusus Menteri ESDM yang juga teman dekat

Jero, I Ketut Wiryadinata. Pemeriksaan terhadap Ketut ini merupakan yang kedua kali setelah

pekan lalu dia juga diperiksa. Seperti pekan lalu, Ketut tak banyak mengungkapkan materi

pemeriksaan terhadap dirinya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa meminta media untuk

tidak menafsirkan sendiri pemeriksaan KPK terhadap sejumlah orang terkait kasus Jero.

Mereka datang sebagai saksi, bukan tersangka. Mereka datang dengan itikad baik, datang ke

KPK untuk memberikan keterangan, kata Daniel, yang beberapa waktu lalu juga diperiksa

KPK terkait kasus Jero, Rabu.

Saya minta media tidak membuat tafsiran, apalagi kalau sampai membuat seorang memikul

beban yang tidak sesuai hukum. Di dalam keterangan saya kepada KPK, ada beberapa nama,

yang menurut saya, patut dan pantas dimintakan konfirmasinya. Saya tidak terkejut apabila

ada kaitan dengan itu, baik Pak Djoko, saya, dan para staf saya, mereka semua itu datangdalam status sebagai saksi, bukan tersangka, ujar Daniel.(bil/ato/why)


21/110

Empat Penyelenggara

Pemilu DipecatJakarta, Kompas- Empat penyelenggara pemilu di daerah dinyatakan melanggar kode etik

dan mendapat sanksi pemberhentian tetap dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Rabu (17/9). Dari 25 perkara, jumlah teradunya sebanyak 53

orang dengan hasil keputusan 27 orang namanya direhabilitasi, 22 orang diberi peringatan,

dan 4 orang diberhentikan tetap. Semua kasus terkait Pemilu Legislatif 2014.

Empat orang yang diberhentikan perinciannya adalah 3 orang dari KPU Kabupaten Maros

dan 1 orang dari KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Sabang, kata Ketua Majelis

DKPP Jimly Asshiddiqie.

Tris Kurniawan, anggota KIP Kota Sabang, Aceh, resmi diberhentikan dari jabatannya karena

terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dua komisioner KIP Kota Sabang

lainnya juga diadukan, yakni Marzuki Harun dan Eddy Syahputra, tetapi Marzuki hanya

mendapat sanksi peringatan dan Eddy direhabilitasi. Ketiganya diadukan anggota Panwaslu

Sabang, Azman. Mereka telah memindahkan kotak suara dari PPS langsung ke KIP Sabang.

Padahal, waktu itu belum memasuki tahap rekapitulasi tingkat PPK.

Tris beralasan hal itu mereka lakukan demi keamanan. Namun, Tris dianggap tidak dapat

menjelaskan yang dimaksud gangguan keamanan tersebut. Pemindahan itu juga diputuskan

tanpa melalui rapat pleno. Tris sudah diberhentikan sementara oleh KIP Sabang.

Terima uang

Kasus lain yang berujung pemberhentian tetap terkait ketidaknetralan penyelenggara dalam

Pemilu Legislatif 2014 dengan cara menerima uang dari orang lain dengan maksud untuk

dibantu dalam Pileg 2014. Teradunya adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Maros

Sulawesi Selatan, yaitu Andi Jufri, Sukri Ahmad, dan Abdul Mukti Malik. Mereka diadukan

anggota Panwaslu Kabupaten Maros.

Hingga kini, dari total keseluruhan kasus Pemilu 2014, sudah ada 141 anggota penyelenggara

pemilu di daerah yang diberhentikan tetap DKPP. Dalam catatan DKPP, selain 141

pemberhentian tetap, ada satu sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sebagai

Ketua KPU Kalimantan Timur, yaitu Ida Farida. Namun, Ida tidak diberhentikan sebagai

komisioner. Ida dan anggota KPU Kaltim lainnya diadukan dengan tiga kasus.

Sidang putusan DKPP dipimpin Jimly didampingi lima anggota, yakni Nur Hidayat Sardini,

Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, dan Anna Erliyana. Jimly


22/110


23/110

Lain Presiden, Lain CaraOleh: Budiman Tanuredjo

ADA pola baru yang ditawarkan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menyusun

kabinetnya. Sebelum nama-nama menteri diumumkan dan sebelum resmi dilantik sebagai

presiden, Jokowi-JK mengumumkan postur kabinet.

Postur kabinet itu menyangkut perubahan nomenklatur kabinet, pengelompokan kabinet, dan

pembentukan kabinet baru. Karena kurangnya penjelasan yang memadai, pengumuman

postur kabinet itu malah memunculkan banyak pertanyaan dari publik. Gugatan pun muncul.

Diskusi publik pun ramai. Terlebih dalam era demokrasi digital seperti sekarang ini.

Partisipasi warga untuk membicarakan, mengusulkan calon menteri ramai di era digital.

Semua tokoh, yang merasa pantas menjadi menteri, terus beredar dalam panggung politik

nasional. Entah menulis di surat kabar, tampil sebagai pembicara di seminar, atau cara-cara

lain.

Beberapa situs dibuat untuk menampung partisipasi warga untuk mengusulkan calon menteri.

Prinsip idolisasi terjadi di sini. Siapa yang bakal menduduki menteri pun mulai ramai. Hari

ini bilang ada 16 menteri dari partai politik, besok muncul hanya tujuh kementerian yang

akan dipimpin profesional murni.

Politik pun ingar-bingar. Spekulasi pun ramai. Katanya, koalisi tanpa syarat, ternyata

transaksional. Begitu komentar seorang komentator di media sosial.

Situasi ini berbeda dengan cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyeleksi calon

menterinya. Setiap calon menteri diundang Yudhoyono ke rumahnya, di Cikeas, Bogor, Jawa

Barat. Presiden mengajak diskusi tentang masalah yang dihadapi bangsa. Kemudian sang

calon menteri memberikan penjelasan kepada pers tentang tema diskusi dengan Yudhoyono.

Pers pun menebak sang tokoh diplot menjadi menteri tertentu. Meskipun ada juga tokoh yang

sudah diundang diskusi dan telah memberikan penjelasan kepada pers tetapi batal menjadimenteri.

Seleksi menteri pada era Presiden Soeharto lebih sunyi. Hampir tak ada spekulasi atau diskusi

apa pun. Media pun tak ramai berbicara. Mungkin karena media belum seterbuka sekarang.

Setelah Presiden Soeharto mengucapkan sumpah di depan Sidang Umum MPR, malam hari

atau keesokan harinya Presiden Soeharto mengumumkan siapa menteri-menterinya. Calon

menteri hanya menunggu di rumah bersama keluarga, begitu dibacakan Presiden Soeharto,

langsung sujud syukur.

Apa yang dilakukan Jokowi, Yudhoyono, ataupun Soeharto hanyalah cara saja. Ada yang

senang dengan panggung menjadi pusat perhatian, ada yang tenang-tenang saja. Akan tetapi,


24/110

bagi publik, bukan cara yang penting, melainkan siapa yang akan menjadi pembantu

presiden. Bagi publik, si menteri bisa langsung bekerja mewujudkan janji-janji kampanye

presiden dan menyejahterakan rakyat.

Bagi publik, tak ingin ada menteri yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri

sendiri dan merampok uang rakyat alias korupsi. Dan semua kinerja menteri itu, entah itu

baik atau buruk, adalah tanggung jawab presiden, sebagai kepala pemerintahan. Jadi, kembali

kepada pengumuman postur kabinet Jokowi-JK yang menuai pertanyaan, semata-mata

disebabkan tingginya ekspektasi publik pada Jokowi-JK.

[email protected]


25/110

PNS Berkurang 300.000

Kualitas, Kompetensi, dan Mentalitas JadiSoal

JAKARTA, KOMPASSejak tahun 2011 sampai 2013, jumlah pegawai negeri sipil

berkurang sekitar 300.000 orang. Pada tahun 2014, jumlahnya juga akan kembali

berkurang. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan pengurangan ini berubah setelah

kajian menyeluruh terkait kebutuhan PNS di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN dan RB) Tasdik Kinanto, Rabu (17/9), di Jakarta, mengatakan, hingga

akhir tahun 2013, jumlah PNS sebanyak 4,4 juta orang. Jumlah ini berkurang sekitar 300.000

orang dibandingkan jumlah PNS tahun 2011 yang sebanyak 4,7 juta orang.

Pengurangan jumlah PNS dilakukan dengan cara merekrut PNS baru yang jumlahnya tidak

sebanyak PNS yang pensiun atau pola pertumbuhan minus. Langkah ini dilakukan pula pada

perekrutan PNS tahun ini sehingga jumlah PNS dipastikan akan kembali berkurang. Tahun

ini, jumlah yang akan direkrut menjadi PNS sekitar 100.000 orang, yang pensiun 133.000

orang.

Menurut Tasdik, pola pertumbuhan minus bukan berarti jumlah PNS yang ada sekarang

melebihi kebutuhan. Kajian setiap institusi, baik di pusat ataupun di daerah, terkait

kebutuhan pegawai dengan beban kerja yang dihadapi institusi belum tuntas. Jadi, belum bisa

dikatakan jumlah pegawai sekarang melebihi kebutuhan, ujarnya.

Beberapa tahun terakhir ini, Kementerian PAN dan RB memilih pola pertumbuhan minus

karena menunggu tuntasnya kajian itu. Kami tidak inginjor-joranmenambah semakin

banyak pegawai, tetapi ternyata hasil kajian nantinya menunjukkan jumlah pegawai sekarang

melebihi kebutuhan, ujarnya.

Targetnya, tahun 2015 kajian menyeluruh itu, yang disandingkan dengan kajian Kementerian

PAN dan RB, tuntas sehingga bisa dipastikan jumlah ideal PNS. Bisa saja pola pertumbuhan

minus dipertahankan atau justru diubah menjadi pola pertumbuhan positif, yaitu menambah

jumlah PNS.

Kemungkinan berubah menjadi pola pertumbuhan positif itu bisa terjadi, menurut Tasdik,

jika melihat jumlah PNS di negara tetangga. Di Brunei, misalnya, jumlah PNS mencapai 11,4

persen dari jumlah penduduk, sedangkan Malaysia jumlahnya 3,7 persen. Adapun di


26/110

Indonesia, jumlah PNS-nya hanya 1,9 persen. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang

lebih banyak dan wilayah yang lebih luas.

Bertumpuk di kota

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, masalahutama pada PNS adalah kualitas, kompetensi, dan mentalitas. Dengan jumlah PNS berapa

pun, jika masalah-masalah utama itu tak diselesaikan, tak akan mengubah kinerja

pemerintahan.

Masalah-masalah klasik pada PNS itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan pola

rekrutmen PNS yang menekankan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Dengan begitu,

PNS yang direkrut bisa lebih berkualitas, katanya.

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah distribusi para PNS. Hingga kini, daerah

terpencil kekurangan PNS. PNS menumpuk di perkotaan. Belum ada keseriusan pemerintahmendistribusikan PNS ke seluruh daerah secara merata sesuai kebutuhan daerah,

ujarnya.(APA)


27/110

Peta Gerakan Radikal

BerubahJAKARTA, KOMPAS- Aksi gerakan radikal di Indonesia berubah empat tahun terakhir.

Aksi tidak lagi menggunakan bom kolosal dan menewaskan ratusan korban, tetapi berskala

kecil, seperti perampokan, racun, media siber, dan penembakan. Meski begitu, gerakan

radikal itu tetap harus diwaspadai karena perekrutan anggota menyasar remaja dari berbagai

latar belakang.

Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,

Solahudin, Rabu (17/9), di Jakarta, menyampaikan, jumlah teror menurun pada 2014. Hingga

September 2014, terjadi 5 kasus teror. Pada 2013, terdapat 21 kasus teror. Sasaran lebih

banyak adalah aparat kepolisian yang dianggap bertanggung jawab terhadap penangkapan

dan penahanan pengikut gerakan radikal.

Mereka tetap mengusung ideologi merusak negara kesatuan. Ketika kepolisian menjadi

sasaran teror, mereka menebar ancaman ketidakpercayaan dan ketakutan, ujarnya.

Aksi lebih bersifat independen dan tidak lagi dibiayai kelompok sama di tingkat nasional.

Kelompok ini menggunakan jejaring sosial untuk merekrut anggota. Meski kasus teror

menurun, anggota baru yang direkrut bertambah. Mereka umumnya tergabung dalam Negara

Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Kelompok ini diduga muncul di Indonesia pada Februari

2014, ditandai dukungan terhadap NIIS di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Tak melulu agama

Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, menyatakan, aksi

gerakan radikal dalam skala internasional juga mengalami pergeseran paradigma.

Radikalisme lama identik dengan kelompok sekuler, tujuan terbatas, dan penyelesaian bisa

melalui negosiasi pemerintah dengan pelaku aksi. Radikalisme baru berkembang setelah

peristiwa 9/11. Paham ini diikuti doktrin agama, tersebar di semua negara, dan bertujuan

membentuk peradaban baru.

Tahun-tahun belakangan, saya tidak bisa menyebut aksi-aksi radikal dengan radikalisme

modern. Gerakan mereka, termasuk perekrutan anggota, tidak melulu karena doktrin agama,

katanya.

Kelompok ini tidak lagi beraksi di Afganistan, tetapi melakukan ekspansi ke negara-negara

krisis pemerintahan, seperti Suriah dan Irak. Mereka merekrut pula anggota dari negara-


28/110

negara Eropa dan Amerika. Indonesia kembali masuk peta sasaran perekrutan, lanjut

Robertus.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris mengatakan,

pencegahan aksi radikal memerlukan kerja sama semua lembaga negara. Terutama

pencegahan semakin banyaknya warga negara Indonesia berangkat ataupun kembali dari

negara tujuan aksi radikal, ujar Irfan.(A05)


29/110

Surya: Jadi Tersangka KPK,

DipecatJakarta, Kompas- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, jika ada kader

atau anggota legislatifnya yang jadi tersangka kasus korupsi yang disidik Komisi

Pemberantasan Korupsi, akan langsung dipecat.

Kalau oleh lembaga lain mungkin dilihat duduk perkaranya. Kalaujadi tersangka KPK

jangan main-main. Langsung dipecat, tidak ada tawar-menawar. Partai baru harus menjadi

contoh pendidikan politik dan reformasi partai politik agar masyarakat Indonesia kembali

percaya pada partai politik dan demokratisasi, ujar Surya sebelum penutupan KelasLegislatif Nasdem, Selasa (16/9) malam.

Dia mengingatkan, anggota DPR dan DPRD dari Nasdem harus bisa mengubah pandangan

negatif terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf

Kalla harus menjadi momentum perubahan. Pilar utama demokrasi adalah partai politik. Elite

partai politik harus memberikan contoh untuk tidak mengulangi kesalahan yang lama.

Pada sesi Sekolah Legislatif Nasdem tentang pencegahan korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus (Jampidsus) Widyopramono menegaskan, pihaknya siap menerima dan

menindaklanjuti laporan dari anggota DPRD se-Indonesia jika ada penyimpangan atau kasuskorupsi yang seperti tidak ditindak di tingkat daerah.

Laporkan kepada Kejagung dan Jampidsus. Saya janji akan segera ada tindak lanjut.

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Daerah komitmen pada pemerintahan yang bersih, kata

Widyopramono.

Dalam sesi tanya jawab, para anggota DPRD dari Partai Nasdem berebut menyampaikan

beragam kasus korupsi yang menurut mereka tidak tuntas. Pada sesi pertanyaan pertama

datang keluhan dan laporan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara

Timur.

Umbu Deta, anggota DPRD Sumba Barat Daya, mengatakan terkesan dengan janji

Jampidsus. Saya dan teman-teman akan aktif melaporkan dan menagih janji. Banyak kasus

dugaan korupsi di daerah yang tidak tuntas penanganannya, kata Umbu.

Dalam paparan yang diberikan, Widyopramono mengungkapkan beragam jenis korupsi dan

cara-cara mencegah terjadinya korupsi yang menurut dia merata di seluruh Indonesia dengan

pelaku di pihak eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

LSM dan relawan


30/110

Untuk tugas di parlemen, anggota DPRD dari Nasdem didesak bekerja sama dengan relawan

dan aktivis LSM. Kepala Sekolah Legislatif Partai Nasdem Siti Nurbaya mengingatkan,

kemenangan Jokowi tidak terlepas dari peran relawan dan jejaring LSM. Selanjutnya dalam

mendukung pemerintahan baru di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga harus

ditingkatkan partisipasi publik, ujarnya.

Siti Nurbaya mengingatkan, Fraksi Nasdem adalah fraksi pemerintah yang harus tetap kritis

dengan mengajukan pengawasan yang konstruktif terhadap pemerintahan Jokowi-JK. (ONG)


31/110

Kabut Asap Kian

MengancamPenerbangan Pagi Hari Sejumlah Bandara

Terganggu

PEKANBARU, KOMPAS- Asap pekat akibat kebakaran lahan dan hutan terus

menyelimuti sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jarak pandang pagi hari makin

pendek. Warga diminta mengenakan masker saat di luar rumah. Tanpa penangananmenyeluruh, titik api bisa terus muncul.

Selama Agustus ini, cuaca makin kering. Ini menyebabkan kebakaran lebih mudah terjadi

dan jika sudah muncul, titik api semakin tidak terkendali. Puncak kemarau akan sampai

Oktober 2014, kata Kepala Pusat Informasi Data dan Humas Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugoho, Rabu (17/9), di Jakarta.

Selama ini, menurut Sutopo, kebakaran hutan dan lahan telah berdampak amat besar, baik

kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, politik, maupun kesehatan. Selama Februari

hingga April 2014, dari kebakaran hutan di Riau saja, yang meliputi 2.398 hektar cagarbiosfer dan 21.914 hektar lahan di luar hutan, kerugian ekonomi mencapai Rp 20 triliun dan

58.000 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kebakaran itu juga berdampak kepada negara tetangga. Adanya siklon Kalmaegi

menyebabkan asap dari Sumatera Selatan dan Riau menyebar ke Singapura dan Malaysia,

sedangkan asap dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masuk ke Serawak, Malaysia,

pada 13-14 September 2014. Akibatnya, mutu udara di Singapura turun ke tingkat sedang

hingga tak sehat, katanya.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Raffles B Panjaitan

mengatakan, total titik api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada 1 Januari hingga 16

September 2014 mencapai 19.656 titik. Adapun total jumlah titik api (hot spot) di semua

provinsi di Indonesia dalam kurun sama mencapai 20.253 titik. Sebaranhot spotdi

Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi adalah 73 persen di kawasan nonhutan dan 27 persen di

dalam hutan,katanya.

Di Riau, kabut asap terparah muncul di Pekanbaru, Pelalawan, dan Rokan Hulu. Jarak

pandang pada pagi hari di bawah 1.000 meter sehingga penerbangan terganggu. Dalam dua

hari terakhir, penderita infeksi saluran pernapasan terus meningkat. Kami sudah


32/110

membagikan 1.500 masker kepada warga. Namun, yang paling baik menghindari kegiatan di

luar rumah, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Endid R Pratiknyo.

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Sijunjung, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten

Limapuluh Kota. Kondisi terparah terjadi di Sijunjung karena jarak pandang sudah 200

meter.

Pakai helikopter

Namun, Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumatera

Barat Faridil Afrasy membantah sumber asap itu berasal dari wilayah tersebut. Kabut asap

ini indikasinya berasal dari Sumatera Selatan. Di sana, titik api hingga Selasa kemarin

tercatat sudah mencapai 937 titik. Sumatera Barat ikut terdampak karena kalau melihat data

tahun sebelumnya, trennya memang ke sini. Meski demikian, kami berharap kondisinya tak

akan separah seperti saat kiriman dari Riau beberapa waktu lalu, ujar Faridil.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mukti Sulaiman menjelaskan,

setidaknya ada dua perusahaan perkebunan yang wilayahnya mengalami kebakaran. Salah

satu perusahaan itu berada di Ogan Ilir dan saat ini kasusnya sedang ditangani Kepolisian

Daerah Sumatera Selatan serta perusahaan lain di Ogan Komering Ilir.

Sejak 1 hingga 17 September, titik api yang terdeteksi di Sumatera Selatan sekitar 700 titik

atau meningkat lebih dari tiga kali lipat daripada bulan lalu. Kebakaran lahan luas antara lain

terjadi di lahan gambut Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. Pemadaman dari

udara diintensifkan dengan menambah satu helikopter menjadi lima unit.

Bahkan, 57 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Sumatera Selatan dipanggil untuk

diperingatkan agar tetap menjaga wilayahnya dari kebakaran lahan. Sanksi pembakaran lahan

di kawasan perusahaan ditetapkan maksimal Rp 10 miliar. Namun, sebagian besar

kebakaran lahan justru terjadi di lahan gambut milik masyarakat, ujarnya.

Kemarin, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang menerbitkan

surat peringatan untuk mewaspadai kabut asap di jalur pelayaran Sungai Musi karena

gangguan asap meningkat selama beberapa hari terakhir. Semua pengguna jasa pelabuhan di

Sungai Musi diminta terus memantau kabut asap melalui frekuensi radio yang telah

ditentukan.

Sejauh ini kabut asap belum sampai menghentikan pelayaran. Namun, kami minta semua

pengguna jasa pelabuhan untuk lebih berhati-hati dan terus memantau radio supaya jangan

sampai terjadi kecelakaan karena kabut asap, kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang Henry Tondang.

Ganggu penerbangan

Chandra Dista Wiradi, General Manager PT Angkasa Pura II Bandar Udara Supadio,

Pontianak, mengatakan, delapan penerbangan pada pukul 06.00 terlambat akibat kabut asap.


33/110

Saat itu jarak pandang tidak lebih dari 300 meter. Namun, keterlambatan tidak sampai satu

jam. Pada umumnya penerbangan pagi hari yang terlambat. Sejauh ini, keterlambatan belum

terlalu signifikan, katanya.

Gangguan serupa terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karena jarak pandang pada

pagi hari hanya 300-800 meter. Akibatnya, penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta

menuju Palangkaraya terpaksa dialihkan ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad

Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Demi keselamatan penumpang,

pesawat mendarat di Balikpapan dan menunggu hingga jarak pandang di Palangkaraya aman.

Pesawat itu baru bisa mendarat di Palangkaraya pukul 11.30, kata General Manager Garuda

Palangkaraya Muhammad Yunus Siregar.

PengamatanKompasdi Pontianak menunjukkan, cuaca buruk itu mulai muncul malam hari.

Menjelang pagi, kondisinya tambah pekat hingga sekitar pukul 09.00. Jika berada di luar

rumah, mata terasa perih dan udara yang dihirup berbau asap yang menyengat. Makin lamaberada di ruang terbuka, fisik pun mulai lelah.

Kualitas udara pada Rabu (17/9) pukul 02.00-04.00 sempat kategori berbahaya. Pada pukul

04.30-07.30 kualitas udara kategori sangat tidak sehat. Kami imbau warga selalu mengenakan

masker saat di luar rumah, ujar Rahmidiani, Kepala Subbidang Pemantauan, Penanganan

Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Sementara itu, BNPB menambah satu helikopter pengebom air untuk pemadaman di

Kalimantan Tengah. Jumlah titik api di Kalimantan Tengah sepanjang 2014 meningkat

signifikan pada September, yaitu 1.293 titik api.

Hari ini helikopter Bolco dengan kapasitas air 450 liter dari Pekanbaru dipindah ke

Palangkaraya karena kebakaran lahan di Kalimantan Tengah memasuki tahap kritis, kata

Kepala Subdirektorat Perencanaan Darurat BNPB Eko Budiman di Palangkaraya.

Eko menyatakan, dengan tambahan helikopter itu, diharapkan bencana kabut asap dapat

diatasi. Sebelumnya, di Palangkaraya telah beroperasi helikopter pengebom air. Helikopter

itu mengalami kerusakan pompa hidrolik pada 14 September dan baru bisa kembali

beroperasi pada 17 September.

Saat ini, kami mengoptimalkan semua personel dan sarana-prasarana yang ada, baik

pemadaman darat maupun udara. Kami juga masih mencari pesawat penyemai hujan buatan

karena pesawat Hercules A-1317 milik TNI digunakan untuk perayaan ulang tahun TNI,

ujarnya.

Dalam tiga hari terakhir, titik api di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Banjar, cukup

banyak. Pantauan satelit NOAA tercatat 149 titik, kata Koordinator Pengendalian

Kebakaran Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Djoko

Prihartanto. Di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, sebelum pukul 08.00 Wita, jarak pandang

sekitar 600 meter. (IRE/SAH/ITA/DKA/PRA/ZAK/ESA/JUM/AIK)


34/110

Kabut Asap Lumpuhkan

BandaraOleh: Syahnan Rangkuti dan Emanuel Edi Saputra

PEKANBARU, KOMPASKabut asap yang melanda sebagian besar kota di Riau,

Kamis (18/9), melumpuhkan sementara jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat

dari dan menuju Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Sampai pukul

11.00 siang tadi, seluruh kedatangan pesawat tertunda lebih dari 4 jam, sembari

menunggu kondisi cuaca membaik.

Tadi pagi hanya pesawat Garuda, yang menginap di Pekanbaru, dapat terbang menuju

Jakarta. Adapun pesawat Citilink, yang sudah terbang dari Jakarta, semestinya mendarat

pukul 07.20 terpaksa mengalihkan pendaratan ke Batam,ujar Ibnu Hasan, Duty ManagerBandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru, yang dihubungi pada hari Kamis pagi.

Lima pesawat lainnya memilih tidak terbang dari bandara asal yang menuju Pekanbaru,

menunggu kondisi cuaca. Pesawat tersebut adalah Lion Air, yang semestinya mendarat pukul

8.00; tiga pesawat Garuda Indonesia (dari Jakarta sesuai jadwal mendarat pukul 07.00, 08.35,

dan pukul 11.00); serta pesawat Batik Air (semestinya mendarat dari Jakarta pukul 11.00).

Jadwal keberangkatan pesawat masih belum pasti. Dari televisi pengumuman bandara

disebutkan, jadwal keberangkatan Citilink tujuan Yogyakarta adalah pukul 11.45, tetapi

hampir dapat dipastikan jadwal itu kembali molor. Pesawat Garuda yang menurut rencanaberangkat pukul 11.00, mengumumkan penundaan sampai pukul 16.00.


35/110

Terkendalanya kedatangan pesawat secara otomatis menyebabkan penumpukan penumpang

yang akan berangkat dengan pesawat yang belum tiba tersebut. Sampai pukul 11.00

diperkirakan terjadi penumpukan hampir seribu penumpang dari enam maskapai yang

tertunda keberangkatan. Ruangan tunggu bandara penuh sesak.

Sebagian penumpang memilih duduk di lantai ruang tunggu. Ada pula yang menunggu di

selasar bawah ruangan kedatangan.

Mau apa lagi selain sabar menunggu. Kami pasrah saja, yang penting pesawat dapat

mendarat dan terbang lagi dengan selamat,ujar Sofyan, penumpang pesawat yang

menunggu di Bandara SSK II, Pekanbaru.

Kualitas udara memburuk

Lumpuhnya kembali Bandara SSK II hari Kamis ini merupakan yang pertama kalinya dalam

bencana kabut asap, periode September 2014. Pada periode Februari sampai Mei 2014,puluhan kali bandara mengalami kelumpuhan, sampai-sampai seluruh maskapai

menghentikan penerbangan ke Pekanbaru untuk menekan kerugian.

Hari Kamis pagi, pihak otoritas Bandara SSK II masih melakukan rapat untuk mengantisipasi

kondisi bandara akibat cuaca buruk. Belum diperoleh keterangan tentang hasil rapat tertutup

itu.

Secara terpisah, Kepala Bidang Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus

Wibowo mengatakan, jumlah titik panas di Riau yang terdeteksi satelit Aqua Terra, pada hari

Kamis pagi, hanya 29 titik.

Jarak pandang sejak pukul 05.00 mencapai 800 meter, atau berbahaya untuk penerbangan.

Kualitas udara di Kota Pekanbaru juga memburuk. Apabila hari Rabu kemarin angka indeks

pencemaran udara masih mencapai angka 138 (tidak sehat), hari Kamis semakin memburuk,

sampai angka 197 atau mendekati berbahaya (level berbahaya terjadi apabila angka ISPU

lebih dari 200).

Kabut asap di Kalbar

Kabut asap akibat kebakaran lahan masih menyelimuti Kota Pontianak, Kalimantan Barat,pada hari Kamis.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong, Kamis,

menuturkan bahwa sebelum kabut asap terjadi, BPBD sudah membagi tugas dengan instansi

di kabupaten/kota, seperti dinas kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, dan kepolisian.

Bahkan, pihak perusahaan sawit dan pertambangan juga sudah diingatkan tentang tanggung

jawab mereka untuk memadamkan api di wilayah kerja mereka.

Namun, yang terjadi tugas tidak dijalankan dengan serius. Buktinya kabut asap masih ada.

Kalau hanya mengharapkan Pemerintah Provinsi dan BPBD Kalbar, persoalan ini tidak akan


36/110

selesai. Demikian juga soal penegakan hukum, kepolisian hendaknya lebih proaktif

memantau pembakar lahan, tuturnya.

PantauanKompasdi Kota Pontianak, kabut asap masih terjadi pada Rabu hari malam. Jarak

pandang masih sekitar 800 meter pada malam hari menjelang subuh. Pada hari Kamis pagi

kabut asap juga masih ada meskipun sudah sedikit berkurang.

Rahmidiani, Kepala Subbidang Pemantauan, Penanggulangan Kerusakan Lingkungan, Badan

Lingkungan Hidup Kota Pontianak, menuturkan, masyarakat hendaknya tetap menggunakan

masker saat keluar rumah.

Di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), kabut asap dalam tiga minggu terakhir membuat

kualitas udara di Kalsel menurun. Untuk itu, warga pun wajib mengenakan masker saat

beraktivitas di luar ruangan, terutama pada pagi hari.

Secara kasatmata, kita bisa melihatbagaimana pekatnya kabut asap pada pagi hari. Ini

menunjukkan, parameter udara sudah melebihi baku mutu, kata Kepala Bidang Pemantauan

dan Pemulihan, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel, Ninuk Murtini, di

Banjarmasin, Kamis.

Menurut Ninuk, warga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, pagi hari sebelum

pukul 09.00 Wita. Jika beraktivitas di luar, warga wajib mengenakan masker, ujarnya.

Kepala Subbidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel

Syahrudin mengatakan, pihaknya telah menetapkan status Siaga darurat kebakaran lahan

dan/atau hutan serta kabut asap di wilayah Kalsel. Status siaga darurat berlaku mulai 16

September sampai 31 Oktober 2014.

Penetapan status Siaga darurat itu langsung ditindaklanjuti dengan pengaktifan empat posko

bersama untuk penanganan kebakaran lahan dan kabut asap. Posko itu akan ditempatkan di

Kecamatan Gambut (Banjar), Liang Anggang (Kota Banjarbaru), Bati-Bati (Tanah Laut), dan

Mandastana (Barito Kuala). Posko mulai aktif 20 September,ujarnya. (Jumarno

Yulianus)


37/110

Butuh Waktu agar Toba

Dikenal DuniaBalige, Kompas- Festival Danau Toba yang sudah terselenggara dua tahun terakhir telah

memberi dampak pada kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara. Namun, masih

membutuhkan waktu agar Danau Toba dikenal dunia. Kedatangan turis asing ke Danau Toba

baru akan dirasakan warga sekeliling Danau Toba dan Sumut lima hingga sepuluh tahun ke

depan.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan hal itu saat

membuka Festival Danau Toba di Museum Batak TB Silalahi Center, Balige, Toba Samosir,

Rabu (17/9). Ia yakin Danau Toba akan semenarik Bali.

Bali saja dikenal setelah 20 tahun melakukan promosi. Saya yakin lima hingga sepuluh

tahun lagi Danau Toba atau Sumut akan dibanjiri masyarakat dunia karena festival yang

dilakukan setiap tahun ini merupakan bagian dari promosi, ujar Sapta.

Tahun ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengundang beberapa wartawan dari

Malaysia, Thailand, Irlandia, Belanda, Jerman, dan Inggris untuk memublikasikan Festival

Danau Toba ke luar negeri.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, jumlah wisatawan mancanegara yang

datang ke Sumut terus meningkat. Pada 2010 jumlah wisman 191.466 orang dan tahun 2013

menjadi 259.299 orang. Gatot mengatakan, jumlah wisatawan perlu dipertahankan dan

ditingkatkan dengan perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas produk wisata dan

sumber daya manusia.

Pariwisata merupakan kerja kolektif dan terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat. Kami ajak semua pihak bekerja sama membangun pariwisata Sumut, ujarnya.

Rona, pemilik rumah makan Gumarang di Balige, mengatakan, Festival Danau Toba belum

berdampak pada warga. Rumah makan kami biasa saja (tidak menjadi ramai). Memang tadi

pejabat-pejabat makan di sini, tetapi belum ada peningkatan wisatawan. Hotel-hotel memang

penuh, tetapi kebanyakan diisi panitia dan pejabat, katanya.

Festival Danau Toba 2014 digelar hingga Minggu (21/9). Upacara pembukaan diawali

dengan tari Tumba Batak Toba yang dibawakan oleh puluhan pelajar sekolah dasar.

Pertunjukan dilanjutkan dengan tari tortor dan Maminta Gondang serta pertunjukan

permainan tradisional Batak Margala. Ulos sepanjang 433 meter direntangkan di sepanjang

jalan menuju lokasi acara.


38/110

Seusai pembukaan, pejabat dan jurnalis asing diajak mengendarai becak motor khas Balige

menuju acara Pameran Ekonomi Kreatif di Lapangan Sisingamangaraja XII. Di lapangan

juga digelar tari tortor kolosal.

Meskipun di lokasi acara berlangsung meriah, di jalur lintas Sumatera yang masuk

Kabupaten Toba Samosir hanya satu-dua terlihat spanduk ada kegiatan besar di kabupaten

ini. (WSI)


39/110

Tambora Menyapa Dunia

Sepi PromosiMATARAM, KOMPAS- Potensi sumber daya alam geologi untuk dijadikan obyek wisata,

seperti Gunung Tambora di Pulau Sumbawa dan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara

Barat, belum digarap secara optimal. Program Tambora Menyapa Dunia yang dihajatkan

untuk memperingati 200 tahun meletusnya Tambora dan mendongkrak kunjungan wisata,

misalnya, sepi promosi, bahkan belum terlihat kegiatan konkret di lapangan.

Pelaksanaan Tambora Menyapa Dunia tinggal hitungan bulan. Padahal,road mapsudah

ada, tetapi hanya di atas kertas, belum ada kegiatan konkret. Kami hanya bicara. Mari para

stakeholder(pemangku kepentingan) duduk bareng membicarakan agenda konkret day to

day, ujar Taufan Rahmadi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Rabu

(17/9), di Mataram.

BPPD terkait dengan program Tambora Menyapa Dunia mengingat fungsinya untuk

kegiatan promosi dan publikasi. Namun, BPPD tidak didukung agenda kegiatan yang jelas,

seperti kesiapan fasilitas dan produk-produk yang akan dijual. Ini momentum berskala dunia

yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai pada hari-H membuat kami malu, kata Taufan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, M Nasir, mengatakan, pihaknya beberapa

kali berkoordinasi dan mengingatkan instansi terkait yang menjadi tuan rumah kegiatan

tersebut, yaitu Kabupaten Dompu dan Bima. Soal sosialisasi dan publikasi antara lain sudah

ditangani BPPD. Tugas-tugas lain, seperti ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung

lainnya, tentunya dibagi dua oleh kabupaten tuan rumah, katanya.

Dua di NTB

Menurut Heryadi Rachmat, pemerhati gunung api, Indonesia memiliki tiga kaldera gunung

api berskala dunia dilihat dari kekuatan letusannya. Dari tiga kaldera itu, dua di antaranya di

NTB, yaitu kaldera Gunung Rinjani dan Tambora dengan luas masing-masing sekitar 7

kilometer persegi. Indeks kekuatan letusan (explosivity vulcanic index/EVI) kedua gunung itu

berskala 7 (dari skala 0-7) atau di bawah EVI Toba (skala 8).

Letusan dahsyat Tambora pada 10 April 1815, yang memengaruhi perubahan cuaca dunia,

menjadi perhatian dunia internasional. Di Inggris dan Eropa, serta Amerika Latin dan negara-

negara lain yang terkena dampak letusannya dijadwalkan mengadakan peringatan 200 tahun

letusan Tambora tersebut. Salah satu di antaranya seminar di Swiss yang dihadiri para pakar

berbagai ilmu, kata Heryadi.


40/110

Gunung Rinjani pun tidak luput dari perhatian dunia. Hal itu terbukti dari 10 ahli gunung api

dari Amerika, Perancis, Jerman, Belgia, dan Inggris selama dua hari (15-16/9) melakukan

field tripssetelah melakukan pertemuan City on Volcanoes 08 pada 9 September hingga 11

September lalu di Yogyakarta. (RUL)


41/110

Pemerintah Harus Patuhi

Putusan PengadilanBANDUNG, KOMPAS- Warga tiga kampung di Desa Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,

Jawa Barat, berharap pemerintah daerah dan perusahaan PT Kahatex segera mematuhi

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pengadilan memutuskan mengabulkan

gugatan warga atas penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Pemkab Bandung

untuk perusahaan itu.

Saat ini kami ingin tahu tindak lanjut dari putusan itu. Kami mengharapkan PemkabBandung mau mencabut IMB itu. Ke depan, kami mengharapkan ada penataan kampung

yang terkena dampak langsung bangunan tambahan perusahaan itu, kata Adi Mulyadi,

perwakilan warga Solokanjeruk, yang tergabung dalam Paguyuban Warga Peduli

Lingkungan, Rabu (17/9).

Sehari sebelumnya, PTUN Bandung memenangkan gugatan warga terhadap Bupati Bandung

Dadang Nasser atas penerbitan IMB untuk tambahan bangunan pabrik tekstil PT Kahatex

seluas 21.896 meter persegi. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Lulik Tri Cahyaningrum

menyatakan membatalkan IMB Nomor 647/66/BPMP tanggal 13 November 2012.

Atas putusan itu, hakim memerintahkan Bupati Bandung mencabut IMB. Izin itu dibatalkan

karena terbit tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dalam sidang

juga disebutkan, proses pembangunan menyebabkan kebisingan, getaran yang merusak

rumah, dan banjir.

Tiga kampung yang terdampak pembangunan perluasan pabrik itu adalah Kampung Mundel,

Solokanjeruk, dan Menje yang dihuni sekitar 300 keluarga. Tiga kampung itu mengelilingi

pabrik di sisi selatan, barat, dan timur. Tempat tinggal warga berbatasan langsung dengan

lokasi proyek.

Pembangunan itu dilakukan di lahan yang dulunya sawah, yang juga berfungsi sebagai

resapan air. Beberapa saluran air juga tertutup. Akibatnya, setiap hujan, rumah warga di

Kampung Menje tergenang sampai 70 sentimeter. Beberapa orang di kampung itu memilih

pindah karena lingkungannya menjadi kumuh, ujar Adi.

Sebelumnya, Polda Jabar bersama Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan BPLHD Jabar

menginspeksi sembilan perusahaan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan

Kota Cimahi yang dicurigai mencemari lingkungan. Hasilnya, ditemukan ada sekitar 415

hektar sawah di Desa Jelegong, Desa Ciherang, Desa Nanjung Mekar, dan Desa Linggar di

Kecamatan Rancaekek menjadi tidak produktif akibat terkena limbah B3. (HEI)


42/110

Masa Depan di Timur

Sulsel Paling Siap Jadi Pusat PanganNasional

MAKASSAR, KOMPAS- Masa depan negara ini ada di kawasan timur Indonesia dengan

Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, pemerintahan baru harus

mendahulukan membangun wilayah tersebut.

Hal itu menjadi benang merah dalam diskusi Sulsel Economic Outlook Pasca Pilpresyangdigelar Bank Sulselbar, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/9). Diskusi yang dihadiri

pemangku kepentingan di Sulsel itu didukung Pemerintah Provinsi Sulsel.

Hadir sebagai pembicara adalah pengamat ekonomi Iman Sugema; Gubernur Sulsel Syahrul

Yasin Limpo; Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua

Suhaedi; serta Chief Executive Officer (CEO) Bosowa Group Erwin Aksa.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berkomitmen untuk membangun Indonesia

dari pinggiran. Kawasan Indonesia timur akan didahulukan untuk dibangun, kata Iman.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, wilayah Sulawesi, khususnya Makassar, juga

memiliki posisi geografis yang tepat berada di tengah-tengah Nusantara.

Iman mengatakan, dari segi distribusi logistik nasional, posisi Makassar sangat

menguntungkan karena bisa menciptakan efisiensi biaya ketimbang dipusatkan di Jakarta

atau Surabaya. Makassar bisa menjadi pusattranshipment (transit pengapalan) Indonesia,

katanya.

Pusat pangan

Iman, yang juga ekonom Megawati Institute, mengatakan, Sulsel paling siap untukdiproyeksikan menjadi pusat pangan nasional. Program pemerintahan mendatang untuk

menambah 1 juta hektar lahan pertanian demi mengganti lahan yang terkonversi di Pulau

Jawa akan dipusatkan di Sulsel dan Sulawesi Barat.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kawasan timur adalah masa depan Indonesia. Berbagai

potensi bahan tambang, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, dan perikanan terhampar

di wilayah ini. Kawasan timur Indonesia adalah 62 persen dari seluruh wilayah negeri ini.


43/110

Syahrul menambahkan, Sulsel terus meningkatkan gerak perekonomian di wilayah itu. Saat

ini, terdapat Rp 3,3 triliun uang baru yang masuk ke Sulsel setiap 100 hari. Sulsel juga

menjadi penyuplai pangan untuk 21 provinsi di Indonesia, katanya.

Untuk menunjang gerak perekonomian Sulsel, Syahrul mengatakan, berbagai infrastruktur

telah siap dan akan terus dikembangkan, seperti listrik, jalan, pelabuhan, bandara, termasuk

jalur kereta api Trans-Sulawesi yang tengah dibangun.

Menurut Suhaedi, struktur ekonomi Sulsel masih bertumpu pada sektor pertanian meskipun

kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) cenderung menurun dari 31

persen menjadi 25 persen. Yang meningkat pesat adalah sektor jasa, hotel, dan

perdagangan, katanya.

Namun, yang patut menjadi perhatian adalah cenderung stagnannya sektor manufaktur yang

hanya tumbuh 2 persen menjadi 12 persen dalam delapan tahun terakhir. Sulsel perlu

mendatangkan lebih banyak industri pengolahan untuk meningkatkan sektor ini, ujarnya.

Sektor manufaktur perlu dibangun karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

menjadi hilirisasi potensi-potensi daerah, khususnya pertanian. Hal ini tak sulit karena

Sulsel telah memiliki infrastruktur yang menjadi modal penting, kata Suhaedi.

Erwin menambahkan, sebagai pelaku usaha yang memiliki basis di Sulsel, dirinya optimistis

pertumbuhan ekonomi Sulsel akan terus meningkat. Bosowa Group pun berupaya

mendukung laju perekonomian daerah, salah satunya dengan membangun pembangkit listrik.

Awal tahun depan kami akan membangun lagi satu PLTU di Jeneponto dengan kapasitas

300 megawatt. Hal itu guna mengantisipasi kebutuhan listrik Sulsel yang terus tumbuh

sebanyak 10 persen per tahun, ujar Erwin.(eng/ren/tra)


44/110

Oase Kejujuran di Tengah

Kekeringan...Seribu rupiah memang tidak banyak. Namun, bagi warga Desa Babalan, Kecamatan Gabus,

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rp 1.000 sangat berarti. Dari uang kertas bergambar Kapitan

Pattimura dan uang receh bergambar angklung itu mereka bisa membeli air setiap musim

kemarau dan belajar kejujuran.

Seribu rupiah itu terkait erat dengan tandon air yang berada di desa yang kerap dilanda banjir

dan kekeringan tersebut. Wadah air berkapasitas 5.000 liter itu bukan merupakan tandonbiasa, melainkan tandon air kejujuran.

Kisah tandon air kejujuran di desa yang terletak di Pati bagian selatan itu bermula pada 2010.

Waktu itu, sebanyak 60 keluarga di RT 004 RW 005 belum memiliki bak penampungan air

bersih. Setiap kemarau, air permukaan dan air sumur di desa yang berjarak sekitar 2

kilometer dari Sungai Juwana itu tidak bisa digunakan untuk memasak dan minum karena

payau atau asin.

Hal itu terjadi karena desa itu dahulu merupakan daerah rawa-rawa yang menjadi bagian dari

Selat Muria. Sungai Juwana yang dahulu disebut pula dengan Bengawan Juwana itu setiapkemarau airnya selalu bercampur dengan air laut atau mengalami intrusi air laut. Desa itu

berada sekitar 25 kilometer dari muara ke arah hulu Sungai Juwana.

Lantaran kesulitan mendapatkan air bersih, warga mencukupi kebutuhan air bersih dengan

cara membeli air dengan truk tangki dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Pati. Tak jarang pula mereka membeli air isi ulang.

Kalau membeli air dari PDAM biaya yang dikeluarkan Rp 90.000-Rp 100.000 per tangki.

Kalau membeli air isi ulang Rp 4.000-Rp 15.000 per galon, kata Sumardi (45), warga Desa

Babalan.

Sumardi mengatakan, kalaupun membuat sumur bor dengan biaya Rp 3 juta, hal itu pun

percuma. Pasalnya, air sumur itu hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci.

Untuk itulah warga berupaya membangun tandon air berupa bak permanen dengan modal

Rp 400.000. Pada musim hujan, tandon air itu untuk menampung air hujan dan pada musim

kemarau untuk menampung air yang dibeli menggunakan truk tangki dari PDAM ataupun air

bantuan dari pemerintah daerah serta Badan Koordinasi Wilayah I Pati.


45/110

Setiap musim kemarau, warga mengambil air di tandon tersebut seharga Rp 1.000 per galon,

per jeriken, atau tiga ember. Uang yang terkumpul digunakan lagi untuk membeli air guna

mengisi tandon tersebut.

Lantaran tidak mungkin menunggui tandon air dan melayani pembeli air setiap hari, akhirnya

warga sepakat meletakkan kotak uang di samping tandon air itu. Jadi cukup praktis. Setelah

mengambil air, pembeli tinggal memasukkan uang ke dalam kotak, kata Sri Ayumi (37)

yang ditunjuk warga sebagai pengelola tandon air.

Menurut Sri Ayumi, sebagai bentuk kontrol pembelian air secara mandiri itu, warga sepakat

menyebut tandon tersebut sebagai tandon air kejujuran. Artinya, setiap warga yang

mengambil air diharapkan jujur mau membayarnya.

Dalam pelaksanaannya ada juga warga yang enggan membayar air sehingga pada awalnya,

uang yang masuk hanya pas untuk modal membeli air satu tangki. Seiring berjalannya waktu,

warga mulai sadar untuk membayar ketika mengambil air di tandon sehingga uang yang

terkumpul melebihi modal untuk membeli air.

Setiap setahun sekali,keuntungannya kami masukkan ke kas RT dan kas kelompok

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, kata Sri Ayumi yang juga tokoh penggerak PKK Desa

Babalan.

Bagi Marsudi, seorang warga, memasukkan Rp 1.000 ke dalam kotak itu sangat berarti

karena merupakan salah satu pertanggungjawaban kepada Allah dan sesama. Masa mau

minum air yang dibeli dengan cara tidak halal. Padahal, air dalam tandon itu dibeli dari hasilkerja keras warga meski itu hanya Rp 1.000, ujar Marsudi.

Manajer Lapangan Yayasan SHEEP Indonesia Wilayah Pati Evi Novita Setyaningrum

mengatakan, tandon air kejujuran di Desa Babalan menjadi wahana belajar bagi warga dan

juga anak-anak untuk menghargai kejujuran, apalagi di tengah kasus korupsi, pencucian

uang, dan penggelapan uang yang marak di Indonesia.

Tandon air kejujuran memang tidak melibatkan nilai uang yang besar, tetapi hanya seribu-

dua ribu rupiah. Namun, dengan nilai uang yang tidak seberapa itu, masyarakat bisa

memahami bahwa yang kecil itu tetap punya makna.

Dengan nilai uang yang kecil itu, kebutuhan masyarakat mampu terpenuhi. Dengan nilai

uang yang kecil itu akan membawa dampak terhadap masyarakat. Ketika warga tidak

membayarkan seribu rupiah atas air yang mereka ambil, pengelola tidak akan bisa membeli

air kembali untuk memenuhi kebutuhan warga ke depannya. Hal itu berarti mereka akan

kesulitan memenuhi kebutuhan air minum, kata Evi.(hendriyo widi)


46/110

Subsidi Listrik 2015 Rp

68,69 TriliunJAKARTA, KOMPAS- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII

DPR sepakat mengalokasikan anggaran subsidi listrik tahun 2015 sebesar Rp 68,69 triliun.

Alokasi subsidi ini lebih rendah daripada subsidi tahun 2014 yang mencapai Rp 85,75 triliun.

Demikian kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan pemerintah, Rabu (17/9),

di Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas Menteri ESDM Chairul Tanjung,

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian

ESDM Jarman, dan Direktur PT PLN (Persero) Nur Pamudji.

Jarman menyatakan, anggaran subsidi Rp 68,69 triliun tersebut di luar jumlah kurang bayar

tahun 2013 yang mencapai Rp 3,73 triliun. Anggaran subsidi listrik pada APBN Perubahan

2014 sebesar Rp 85,75 triliun. Jumlah itu belum termasuk kurang bayar tahun 2013 yang

mencapai Rp 21,79 triliun.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Satya Widya Yudha,

menyatakan, berkurangnya subsidi listrik pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014

disebabkan turunnya porsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam pemakaian energi

bauran. Penurunan itu sekitar 9 persen menjadi 8 persen. Selain itu, ada kenaikan tarif listrik

untuk beberapa golongan pelanggan.

Ini adalah yang pertama kali dalam sejarah subsidi listrik turun. Hal ini harus terus didorong

dengan bauran kebijakan, di antaranya dengan terus menurunkan porsi penggunaan BBM

dalam pembangkit listrik. Salah satunya dengan menggunakan batubara dan gas, kata Satya.

Tarif tidak naik

Subsidi listrik senilai Rp 68,69 triliun itu dengan sejumlah asumsi antara lain insentifinvestasi kepada PLN Rp 18 triliun. Selain itu, tidak ada kebijakan kenaikan tarif listrik pada

tahun 2015.

Sejak Juli 2014 hingga akhir tahun 2014, tarif listrik untuk enam golongan pelanggan naik

setiap dua bulan. Kenaikan tarif itu dapat menghemat subsidi listrik tahun ini hingga Rp 8,51

triliun.

Sebelumnya, Komisi VII dan Kementerian ESDM sudah menyepakati produksi minyak siap

jual sebanyak 900.000 barrel per hari dan produksi gas siap jual 1,248 juta barrel setara

minyak.


47/110

Volume BBM bersubsidi dipatok 46 juta kiloliter (kl). Jumlah itu terdiri dari premium

sebanyak 29,48 juta kl, minyak tanah sebanyak 850.000 kl, serta minyak solar dan biodiesel

sebanyak 15,67 kl. Adapun volume elpiji 3 kilogram sebanyak 5,76 juta ton. Subsidi

biodiesel dipatok Rp 1.500 per liter, sedangkan bioetanol dipatok Rp 2.000 per liter. (LAS)


48/110

Pedoman Lindung Nilai

DisepakatiJAKARTA, KOMPAS- Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia

menyepakati pedoman prosedur transaksi lindung nilai. Pedoman itu menjadi acuan

kementerian dan lembaga negara untuk membuat prosedur transaksi lindung di jajarannya

masing-masing.

Penerapan lindung nilai diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja

lembaga sekaligus menyokong stabilitas ekonomi makro.

Pedoman prosedur transaksi lindung itu disepakati dalam rapat koordinasi lanjutan yang

digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (17/9), di Jakarta.

Hari ini, kami melakukan finalisasi pedoman lindung nilai. Sudah disepakati dan akan

menjadi rujukan bagi semua entitas, baik BUMN maupun departemen terkait seperti

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, kata Ketua BPK Rizal Djalil yang

memimpin rapat.

Hasil rapat tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak

ada lagi keraguan bagi BUMN dan institusi pemerintah lainnya untuk melakukan lindungnilai asalkan dilakukan secara transparan dan akuntabel, ujar Rizal.

Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, salah satu alas

Artikel Pilihan Kompas 18 September 2014

Documents

Transcript of Artikel Pilihan Kompas 18 September 2014