Review Draft RUUJK

7/25/2019 Review Draft RUUJK

1/60

Draft RUUJK Komentar/ saran

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa yang meliputi

pekerjaan konstruksi dan/atau konsultansi

konstruksi.

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi pembuatan

pengoperasian pemeliharaan penghan!uran dan

pembuatan kembali.

". Konsultansi Konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian

peren!anaan peran!angan dan penga#asan.

$. Pengguna Jasa adalah pemberi atau pemilik

Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultansi

Konstruksi yang memerlukan layanan Jasa

Konstruksi.

%. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa

Konstruksi.

&. 'ubpenyedia Jasa adalah pihak yang memberikan

layanan jasa konstruksi kepada Penyedia Jasa.

(. )adan 'erti*ikasi dan +egistrasi Jasa Konstruksi

yang selanjutnya disingkat )'+JK adalah suatu

badan yang dibentuk dan bertanggungja#ab

kepada ,enteri untuk menyelenggarakan

serti*ikasi dan registrasi di bidang Jasa

Konstruksi.

. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Pada bagian yang dimaksud

point ( perlu ditambah

mengenai lingkup pekerjaan

dari )+'JK se!ara lebih

jelas

2. Point 12 san 1" tidak perlu

di!antumkan atau dapat

dihilangkan karena pada

dasarnya badan usaha tidak

perlu diserti*ikasi. dapun

serti*ikasi dibutuhkan untuk

menilai kinerja atau proses

dari suatu pekerjaan.

'edangkan untuk badanusaha hanya perlu

diregestrasi.

1 | R e v i e w D r a f t R U U J a s a K o n s t r u k s i


2/60

1. 'tandar Keamanan Keselamatan dan Kesehatan

adalah pedoman keteknikan keamanan

keselamatan kesehatan tempat kerja konstruksi

dan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata

lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

11. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah suatu

keadaan keruntuhan hasil penyelenggaraan Jasa

Konstruksi baik se!ara keseluruhan maupun

sebagian yang terjadi dalam proses Pekerjaan

Konstruksi sebelum dilaksanakannya penyerahan

akhir hasil Pekerjaan Konstruksi.

12. Kegagalan )angunan adalah suatu keadaan

keruntuhan bangunan dan/atau tidak ber*ungsinya

bangunan baik se!ara keseluruhan maupun

sebagian dari segi teknis dan/atau man*aat setelah

penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

1". 'erti*ikasi )adan Usaha adalah proses pemberian

serti*ikat atas penilaian untuk mendapatkan

pengakuan terhadap klasi*ikasi dan kuali*ikasi

atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa

Konstruksi.

1$. 'erti*ikat )adan Usaha adalah tanda bukti

pengakuan terhadap klasi*ikasi dan kuali*ikasi

atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi.

1%. 'erti*ikasi Kompetensi Kerja adalah proses

pemberian serti*ikat kompetensi melalui uji

kompetensi sesuai standar kompetensi kerja

nasional 0ndonesia standar internasional

dan/atau standar khusus.

1&. 'erti*ikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti

pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

1(. anda Da*tar Usaha Perseorangan adalah iin

yang diberikan kepada usaha orang perseorangan



3/60

untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa

Konstruksi.

1. 0in Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya

disebut

13. 0in Usaha adalah iin yang diberikan kepada

badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan

Jasa Konstruksi.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden +epublik

0ndonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara +epublik 0ndonesia yang

dibantu oleh 4akil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar 5egara +epublik 0ndonesia ahun 13$%.

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi ke#enangan daerah otonom.

22. 'etiap 6rang adalah orang perseorangan dan/atau

badan usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada

asas:

a. kejujuran dan keadilan7

b. man*aat7

!. kesetaraan7

d. keserasian7

e. keseimbangan7

*. pro*esionalitas7

g. kemandirian7

h. keterbukaan7

i. kemitraan7

j. keamanan dan keselamatan7

k. kebebasan7

l. pembangunan berkelanjutan7 danm. ber#a#asan lingkungan.



4/60

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan

Jasa Konstruksi untuk me#ujudkan struktur usaha

yang kokoh andal berdaya saing tinggi dan hasil

Jasa Konstruksi yang berkualitas7

b. me#ujudkan tertib penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan

antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam

menjalankan hak dan ke#ajiban serta

meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan7

!. me#ujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang Jasa Konstruksi7

d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu

me#ujudkan keselamatan publik dan men!iptakan

kenyamanan lingkungan terbangun7

e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang baik7 dan

*. men!iptakan integrasi nilai seluruh layanan dari

tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III

PEMBINAAN

)agian Kesatu

anggung Ja#ab

Pasal 4

819 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

bertanggungja#ab atas terselenggaranya pembinaan

Jasa Konstruksi.

829 Pembinaan yang menjadi tanggung ja#ab

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

819 dilakukan oleh ,enteri berkoordinasi dengan

menteri teknis terkait.8"9 Pembinaan yang menjadi tanggung ja#ab

)agian pembinaan telah direisi

dengan baik dari UUJKsebelumnya dimana pada

perbaikan UUJK ini telah

menjelaskan masing-masing

tanggung ja#ab pemerintah

daerah dan pemerintah pusat



5/60

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

819 dilakukan oleh gubernur dan/atau #alikota/bupati.

Pasal 5

819 Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung

ja#ab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal $ ayat 829 meliputi:

a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi nasional7

b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan

Jasa Konstruksi yang bersi*at strategis lintas

negara lintas proinsi dan/atau berdampak

pada kepentingan nasional7 dan

!. pemantauan dan ealuasi penyelenggaraan

kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

nasional.

829 Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung

ja#ab Pemerintah Daerah di proinsi meliputi:

a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan

kebijakan Jasa Konstruksi nasional di #ilayah

proinsi7

b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi

yang berdampak lintas kabupaten/kota di

#ilayah proinsi7 dan

pemantauan dan ealuasi penyelenggaraan

kebijakan Jasa Konstruksi nasional di #ilayah

proinsi.

8"9 Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah

Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan meliputi:

a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi

yang berdampak hanya di #ilayah

kabupaten/kota7 dan

Pada point 2 bagian a sebaiknya

tugas pemerintah daerah hanyak

menerapkan peraturan atau

pedoman teknis yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah

pusat. 'ehingga pemeritah

daerah dan bekerja

berkesinambungan dengan

pemerintah pusat.



6/60

b. pemantauan dan ealuasi penyelenggaraan

kebijakan Jasa Konstruksi nasional di #ilayahPasal

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal % Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah dapat melibatkan )'+JK.

)agian Kedua

ujuan

Pasal !

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan:

a. meningkatkan kompetensi pro*esionalitas dan

produktiitas tenaga kerja konstruksi nasional7

b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha

Jasa Konstruksi nasional7

!. meningkatkan kualitas dan penggunaan material

konstruksi dan teknologi konstruksi dalam negeri7

d. men!iptakan iklim usaha yang kondusi*

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan

persaingan usaha yang sehat serta jaminan

kesetaraan hak dan ke#ajiban antara Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa7

e. menjamin keamanan keselamatan dan kesehatan

*. masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi serta hasil Jasa Konstruksi yang ramah

lingkungan7 dan

g. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidangJasa Konstruksi.

)agian Ketiga

)entuk Pembinaan

Paragra* 1

Pengembangan 'umber Daya ,anusia

Pasal "



7/60

Untuk men!apai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ( huru* a Pemerintah Pusat menetapkan

kebijakan pengembangan sumber daya manusia di

bidang Jasa Konstruksi meliputi:

a. mengembangkan standar kompetensi tenaga kerja

konstruksi7

b. mengembangkan sistem pelatihan tenaga kerja

konstruksi nasional7

!. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja

konstruksi7

d. mengembangkan sistem serti*ikasi kompetensi

tenaga kerja konstruksi nasional7 dan

e. menetapkan standar remunerasi minimal tenaga

kerja konstruksi.

Paragra* 2

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal #


Pasal ( huru* b Pemerintah Pusat menetapkan

kebijakan pengembangan usaha di bidang Jasa

Konstruksi meliputi:

a. mengembangkan struktur usaha Jasa

Konstruksi guna ter!iptanya kerja sama

sinergis antara usaha umum dan spesialis

serta antar usaha ke!il menengah dan

besar7

b. mengembangkan sistem persyaratan usaha

Jasa Konstruksi7

!. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa

Konstruksi7

d. meningkatkan akses badan usaha jasa

kontruksi terhadap penjaminan dan

permodalan usaha7 dane. memberikan dukungan bagi badan usaha



8/60

Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses

pasar Jasa Konstruksi internasional.

Paragra* "

Pengembangan ,aterial dan eknologi Konstruksi

Pasal 1$


Pasal ( huru* ! Pemerintah Pusat menetapkan

kebijakan pengembangan material dan teknologi

konstruksi dalam negeri meliputi:

a. menetapkan ren!ana induk dan pembiayaan atas

penelitian dan pengembangan material dan

teknologi konstruksi nasional7

b. mengembangkan skema kerja sama antara

institusi penelitian dan pengembangan dengan

seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi7

!. menetapkan pengembangan teknologi prioritas

yang meliputi:

1. teknologi sederhana tepat guna dan

padat karya7

2. teknologi yang berkaitan dengan posisi

geogra*is 0ndonesia7

". teknologi konstruksi yang ramah

lingkungan7

$. teknologi material baru yang berpotensi

tinggi di 0ndonesia7 dan

%. teknologi dan manajemen pemeliharaan

aset in*rastruktur7 dan

d. mempublikasikan material dan teknologi

konstruksi dalam negeri kepada seluruh

pemangku kepentingan nasional maupun

internasional.



9/60

Paragra* $

Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 11


Pasal ( huru* d Pemerintah Pusat menetapkan

kebijakan pengembangan penyelenggaraan Jasa

Konstruksi meliputi:

a. mengembangkan prosedur pemilihan Penyedia

Jasa Konstruksi dan pelaksanaan konstruksi7

b. mengembangkan standar Kontrak Kerja

Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan

ke#ajiban Pengguna Jasa maupun Penyedia

Jasa7

!. mendorong digunakannya alternati*

penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa

Konstruksi di luar pengadilan7 dan

d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Paragra* % Pengembangan 'tandar Keamanan Keselamatan dan

Kesehatan

Pasal 12


Pasal ( huru* e Pemerintah Pusat menyusun kebijakan

dan menetapkan 'tandar Keamanan Keselamatan dan

Kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Paragra* &

Pengembangan Partisipasi ,asyarakat

Pasal 13


Pasal ( huru* * Pemerintah Pusat menetapkan

Pada bagian ! pasal 1" perlu

ditambahkan mengenai



10/60

kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat di

bidang Jasa Konstruksi meliputi:

a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat

Jasa Konstruksi7

b. meningkatkan partisipasi masyarakat yang

berkualitas dan bertanggung ja#ab dalam

penga#asan penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi7 dan

!. mem*asilitasi penyelenggaraan *orum Jasa

Konstruksi sebagai #adah aspirasi masyarakat

Jasa Konstruksi.

penyelenggaraan *orum jasa

konstruksi seperti #aktu

minimal dan maksimal

penyelengaraan *orum.

)agian Keempat

Penga#asan

Pasal 14

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan ke#enangannya melakukan penga#asan

terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan JasaKonstruksi sesuai

dengan 'tandar Keamanan Keselamatandan

Kesehatan7

b. tertib persyaratan usaha dan periinan tata

bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan7 dan

!. kinerja Penyedia Jasa dalam

menyelenggarakanJasaKonstruksi.

Pada bagian ! pasal 1$ perlu

dirin!ikan mengenai penilaian

atau penga#asan terhadap

kinerja dari penyedia jasa

kinerja apa yang dia#asi dan hal

apa saja yang dibutuhkan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ sampai dengan

Pasal 1$ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB I%

USA&A JASA K'NSTRUKSI

)agian Kesatu



11/60

'tuktur Usaha

Paragra* 1

Umum

Pasal 1

'truktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. jenis si*at klasi*ikasi dan layanan usaha7 dan

b. bentuk dan kuali*ikasi usaha.

Paragra* 2

Jenis 'i*at Klasi*ikasi dan ;ayanan Usaha Pasal 1!

819 Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: Perlu adanya pengertian

mengenai perbedaan jasa

pelaksana konstruksi dan jasa

pelaksanaan konstruksi

terintergrasi.

a. jasa konsultansi konstruksi7

b. jasa pelaksana konstruksi7 dan

!. jasa pelaksana konstruksi terintegrasi. 829 Klasi*ikasi usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada

klasi*ikasi produk konstruksi.

Pasal 1"

819 'i*at usaha jasa konsultansi konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1( ayat

819huru* a meliputi:a. umum7 dan

b. spesialis.

829 Klasi*ikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang

bersi*at umum sebagaimana dimaksud pada ayat

819 huru* a meliputi antara lain:

a. arsitektur7

b. rekayasa7

!. rekayasa terpadu7 dan

dapun si*at usaha jasa

konsultasi tidak dibutuhkan

berbentuk umum dan spesialis

karena pada dasarnya jasa

konsultasi dilakukan oleh paraahli. Pada pasal 1 terdpat

beberapa keran!uan mengenai

*ungsi dan pekerjaan jasa

konsultasi yang dianggap tidak

sesuai 8pada bagian " dan %

pasal 19.



12/60

d. arsitektur lanskap dan peren!anaan #ilayah.8"9 Klasi*ikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang

bersi*at spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat

819 huru* b meliputi antara lain:

a. konsultansi ilmiah dan teknis7 dan

b. pengujian dan analisis teknis.

8$9 ;ayanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa

konsultansi konstruksi yang bersi*at umum

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 huru* a

meliputi:

a. pengkajian7

Pasal 1#

819 'i*at usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1( ayat 819 huru* b meliputi:

a. umum7 danb. spesialis.

829 Klasi*ikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi

yang bersi*at umum sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 huru* a meliputi:

a.bangunan gedung7 dan

b. bangunan sipil.

8"9 Klasi*ikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi

yang bersi*at spesialis sebagaimana dimaksud pada



13/60

ayat 819 huru* b meliputi antara lain:a. penyiapan lapangan7

b. instalasi7

!. konstruksi khusus7

d. konstruksi prapabrikasi7

e. penyelesaian bangunan7 dan

*. penye#aan peralatan.

8$9 ;ayanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa

pelaksana konstruksi yang bersi*at umum

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 huru* a

meliputi:

Pasal 2$

819 Klasi*ikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi

terintegrasi meliputi:

a. bangunan gedung7 dan

b. bangunan sipil.

829 ;ayanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa

pelaksana konstruksi terintegrasi meliputi:

a. ran!ang bangun7

b. peren!anaan pengadaan dan pelaksanaan7 dan

!. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berbasis

kinerja.

Pasal 21



14/60

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis si*at klasi*ikasi

dan layanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1( sampai dengan Pasal 2 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Paragra* "

)entuk dan Kuali*ikasi Usaha

Pasal 22

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang

perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan

hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 23

819 Kuali*ikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

a. ke!il7

b. menengah7 dan

!. besar.

829 Penetapan kuali*ikasi usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat 819 dilaksanakan melalui penilaian

terhadap:

a. penjualan tahunan7

b. kemampuan keuangan7 dan

!. ketersediaan tenaga kerja konstruksi.

8"9 Kuali*ikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

819 menentukan batasan kemampuan usaha dan

segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

8$9 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian

kuali*ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 829

diatur dalam Peraturan ,enteri.

'i*at dan kuali*ikasi usaha sudah

dibedakan dengan baik namun

untuk kriteria penetapan

kuali*ikasi usaha perlu

ditambahkan kemampuan daya

saing suatu badan usaha hal ini

terkait seberapa kuat badan

usaha tersebut dapat bersaing

hal ini dapat dijadikan poin

penilaian untuk meningkatkan

kelas kuali*ikasi.

)agian Kedua

'egmentasi Pasar

Pasal 24

819 Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud

Pasal 2$ < Pasal 2

Pada segmentasi pasar

perlu penjelasan lebih lanjut

mengenai batasan-batasan



15/60

dalam Pasal 22 dan badan usaha Jasa Konstruksi

kuali*ikasi ke!il sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2" ayat 819 huru* a hanya dapat

menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen

pasar yang:

a. berisiko ke!il7

b. berteknologi sederhana7 dan

!. berbiaya ke!il.

829 Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat 819 hanya dapat menyelenggarakan

pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

resiko teknologi dan biaya

ke!il sedang dan

menengah.

Pasal 25

)adan usaha Jasa Konstruksi kuali*ikasi menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2" ayat 819 huru* b

hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada

segmen pasar yang:

a. berisiko sedang7

b. berteknologi madya7 dan/atau

!. berbiaya sedang.

Pasal 2

)adan usaha Jasa Konstruksi kuali*ikasi besar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2" ayat 819 huru* !

yang berbadan hukum dan per#akilan usaha Jasa

Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa

Konstruksi pada segmen pasar yang:

a. berisiko besar7

b. berteknologi tinggi7 dan/atau

!. berbiaya besar.

Pasal 2!

819 Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi

menggunakan anggaran pendapatan dan belanja



16/60


17/60

anda Da*tar Usaha Perseorangan dan 0in Usaha

Pasal 3$

819 Untuk mendapatkan anda Da*tar Usaha

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat 819 usaha orang perseorangan harus

memiliki 'erti*ikat Kompetensi Kerja.

829 anda Da*tar Usaha Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 diberikan oleh Pemerintah

Daerah di kabupaten/kota kepada usaha

perseorangan yang berdomisili di #ilayahnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

819 Untuk mendapatkan 0in Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat 829 badan usaha

harus memiliki 'erti*ikat )adan Usaha dan

penanggung ja#ab teknik badan usaha yang

berserti*ikat.

829 0in Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 819

diberikan oleh Pemerintah Daerah di

kabupaten/kota kepada badan usaha yang

berdomisili di #ilayahnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Disebutkan bah#a badan usaha

harus memiliki 'erti*ikat )adan

Usaha sebenarnya badan usaha

tidak bisa diserti*ikasi tetapi

yang lebih tepat adalah

registrasi. Di pasal setelahnya

banyak disebutkan juga kata

serti*ikasi badan usaha. )adan

usaha hanya bisa diserti*ikasi

proses usaha tsb bukan

badannya.

Pasal 32

819 0in Usaha dan anda Da*tar Usaha Perseorangan

berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa

Konstruksi di seluruh #ilayah +epublik 0ndonesia.

829 Pemerintah Daerah di kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal " ayat 829 dan Pasal "1

ayat 829 membentuk peraturan di daerah mengenai

0in Usaha dan anda Da*tar Usaha Perseorangan.

Paragra* " Disebutkan bah#a setiap



18/60

'erti*ikasi )adan Usaha

Pasal 33

819 'erti*ikat )adan Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal "1 ayat 819 diterbitkan melalui suatu

proses serti*ikasi dan registrasi oleh )'+JK.

829 'erti*ikat )adan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat 819 paling sedikit memuat:

a. jenis usaha7

b. si*at usaha7

!. klasi*ikasi usaha7 dan

d. kuali*ikasi usaha.

8"9 Untuk mendapatkan 'erti*ikat )adan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 badan usaha

jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada

)'+JK melalui asosiasi badan usaha yang

terakreditasi.

8$9 kreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8"9

diberikan oleh ,enteri kepada asosiasi badan

usaha yang memenuhi persyaratan:

jumlah dan sebaran anggota7

pemberdayaan kepada anggota7

pemilihan pengurus se!ara demokratis7

sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah7 dan

e. memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

8%9 'etiap asosiasi yang mendapatkan akreditasi #ajib

menjalankan ke#ajiban yang diatur dalam

Peraturan ,enteri.

8&9 Ketentuan lebih lanjut mengenai serti*ikasi dan

registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 dan ayat 8"9 dan akreditasi asosiasi badan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 8$9 diatur

dalam Peraturan ,enteri.

asosiasi yang mendapatkan

akreditasi #ajib menjalankan

ke#ajiban yang diatur oleh PP.

sosiasi sendiri sebenarnya

bentuknya adalah ormas atau

badan non pemerintah tetapi

pada pasal ini disebutkan bah#a

asosiasi tersebut harus

menjalankan ke#ajiban/

melayani publik= Dengan

begitu asosiasi ini seharusnya

mendapatkan anggaran dari

pemerintah untuk menjalankan

ke#ajibannya.

Perlu disebutkan asosiasi mana

yang dapat mengajukan

permohonan serti*ikat badan

usaha menurut keputusan

de#an lembaga pengembangan

jasa konstruksi nasional nomor

%% hanya asosiasi yang

terakreditasi yang dapat

menjalankan.



19/60


20/60


21/60

819 Ketentuan mengenai kerja sama modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% huru* b

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

829 )adan usaha Jasa Konstruksi yang

dibentuk dalam rangka kerja sama modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% huru* b

harus memenuhi persyaratan kuali*ikasi besar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2" ayat 819

huru* !.

8"9 )adan usaha Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat 829 #ajibmemiliki 0in Usaha.

8$9 0in Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat 8"9 diberikan oleh ,enteri sesuai ketentuan


Pasal 3"

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 0in

Per#akilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "& ayat

819 huru* ! mekanisme kerja sama operasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal "& ayat 819 huru* d prioritas

penggunaan tenaga kerja 0ndonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal "& ayat 819 huru* e dan

pemberian 0in Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal "( ayat 8$9 diatur dalam Peraturan ,enteri.

)agian KelimaPengembangan Usaha )erkelanjutan

Pasal 3#

819 'etiap badan usaha Jasa Konstruksi harus

melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

829 Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 bertujuan:

a.meningkatkan tata kelola usaha yang baik7 dan

b. memiliki tanggung ja#ab pro*esional

829 Disebutkan bah#a setiap

badan usaha yang melakukan

pengembangan usaha

berkelanjutan memilki tanggung

ja#ab kepada masyarakat. idak

ada penjelasan yang lebih rin!i

mengenai bentuk dari tanggung

ja#ab terhadap masyarakat



22/60

termasuk tanggung ja#ab badan usaha

terhadap masyarakat.

8"9 Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 diselenggarakan oleh

asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.

8$9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 diatur dalam Peraturan ,enteri.

tersebut.

8"9 Disebutkan bah#a

pengembangan usaha jasa

konstruksi dilakukan oleh

asosiasi badan usaha Jasa

Konstruksi. Dalam hal ini

pengembangan usaha

berkelanjutan merupakan tugas

pemerintah sebagai regulator

tetapi mengapa asosiasi yang

merupakan badan non pemeintah

yang harus menjalankan tugas

tsb.

BAB %

PEN-IKATAN JASA K'NSTRUKSI

)agian Kesatu

Para Pihak

Pasal 4$

819 Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi

terdiri dari:

a. Pengguna Jasa7 dan

b. Penyedia Jasa.

829 Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 terdiri dari:

a.orang perseorangan7 atau

b. badan.

)agian kedua

Pengikatan Para Pihak

Pasal 41

Ketentuan mengenai pengikatan antara para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ berlaku sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai hukum keperadataan ke!uali dinyatakan lain



23/60

dalam Undang-Undang ini.

Pasal 42

819 Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi

dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang

sehat dan dapat dipertanggungja#abkan sesuai

kaidah keilmuan.

829 Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia

Jasa dalam pengikatan hubungan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 dilakukan

dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang

lingkup pekerjaan7b. kesetaraan antara kuali*ikasi usaha dan beban

kerja7

!. kinerja Penyedia Jasa7 dan

d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi

sejenis.

Pasal 43

Pemilihan Penyedia Jasa hanya boleh diikuti oleh

Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pasal " dan

Pasal "1.

Pasal 44

819 Pemilihan Penyedia Jasa dalam pengikatan

hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal $2 ayat 829 yang menggunakan pembiayaan

yang bersumber dari keuangan negara dilakukan

dengan !ara pelelangan umum atau terbatas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

829 Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa

yang dinyatakan telah lulus prakuali*ikasi.

8"9 Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud

Disebutkan bah#a penunjukkan

langsung dapat dilakukan dalam

keadaan pekerjaan berskala

ke!il. Perlu penjelasan lebih

lanjut mengenai kriteria

pekerjaan yang berskala ke!il.



24/60

pada ayat 819 dapat dilakukan dengan !ara

pemilihan langsung atau penunjukan langsung

dalam keadaan:

a. penanganan darurat untuk keamanan dan

keselamatan masyarakat7

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat

terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh

pemegang hak7

!. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang

menyangkut keamanan dan keselamatan

negara7 dan/atau

d. pekerjaan yang berskala ke!il.

Pasal 45

819 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

$ ayat 829 dilarang menggunakan layanan Jasa

Konstruksiuntuk pembangunan kepentingan

umumdari Penyedia Jasa yang tera*iliasi tanpa

melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

829 )adan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok

orang yang sama atau berada pada kepengurusan

yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk

satu layanan Jasa Konstruksi se!ara bersamaan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia

Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan

kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal $2 ayat 829 Pasal $" dan Pasal $$ diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 4!



25/60


26/60

g. !idera janji yang memuat ketentuan tentang

tanggung ja#ab dalam hal salah satu pihak

tidak melaksanakan ke#ajiban sebagaimana

diperjanjikan7

h. penyelesaian perselisihan yang memuat

ketentuan tentang tata !ara penyelesaian

perselisihan akibat ketidaksepakatan7

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang

memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak

Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak

dapat dipenuhinya ke#ajiban salah satu pihak7

j. keadaan memaksa yang memuat ketentuan

tentang kejadian yang timbul di luar kemauan

dan kemampuan para pihak yang

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

k. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan

Kegagalan )angunan yang memuat ketentuan

tentang ke#ajiban Penyedia Jasa dan/atau

Pengguna Jasa atas Kegagalan Pekerjaan

Konstruksi dan Kegagalan )angunan dan

jangka #aktu pertanggungja#aban Kegagalan

)angunan7

l. perlindungan pekerja yang memuat ketentuan

tentang ke#ajiban para pihak dalam

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

serta jaminan sosial7

m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para

pihak dan pekerja yang memuat ke#ajiban

para pihak dalam hal terjadi Kegagalan

Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan

)angunan yang menimbulkan kerugian atau

menyebabkan ke!elakaan dan/atau kematian

orang-orang di luar tenaga kerja7

n. aspek lingkungan yang memuat ke#ajiban

para pihak dalam pemenuhan ketentuan

tentang lingkungan7



27/60

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung

ja#ab hukum kepada pihak lain dalam

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat

dari Kegagalan Pekerjaan Konstruksi7 dan

pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

829 'elain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

819 Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat

kesepakatan para pihak tentang pemberian insenti*.

Pasal 4#

'elain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal $ Kontrak Kerja Konstruksi:

a. untuk layananjasa peren!anaan harus memuat

ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual7

b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan

JasaKonstruksi dapat memuat ketentuan tentang

'ubpenyedia Jasaserta pemasok bahan dan/atau

komponen bangunan dan/atau peralatan yang harus

memenuhi standar yang berlaku7 dan

!. yang dilakukan dengan pihak asing memuat

ke#ajiban alih teknologi.

Pasal 5$

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam pasal $ berlaku juga

dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasadengan 'ubpenyedia Jasa.

Pasal 51

819 Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa

0ndonesia.

829 Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan

dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa

0ndonesia dan bahasa 0nggris.

Pasal 52



28/60


29/60


30/60


31/60

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

8$9 Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 8"9

dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan

perusahaan asuransi dan/atau perusahaan

penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau

surety bond sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

8%9 Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 sampai

dengan ayat 8$9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5#

819 Jaminan kelayakan kredit diperlukan untuk

memperluas dan meningkatkan akses terhadap

sumber pendanaan penyelenggaraan Jasa

Konstruksi.

829 Jaminan kelayakan kredit sebagaimana dimaksud

pada ayat 819 diterbitkan oleh lembaga perbankan

perusahaan asuransi dan/atau perusahaan

penjaminan dan dapat digunakan oleh Penyedia

Jasa untuk mendapatkan pinjaman pendanaan dari

lembaga keuangan atau institusi pemberi pinjaman

lainnya.

8"9 Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan

kelayakan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

819 dan ayat 829 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal $

819 Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa #ajib memenuhi

'tandar Keamanan Keselamatan dan Kesehatan.

829 Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna

Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat memberikan

pengesahan atau persetujuan atas:

a. hasil pengkajian peren!anaan dan/atau

peran!angan7



32/60


33/60


34/60


35/60


36/60


37/60

Pasal !

819 Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan

akibat Kegagalan )angunan dapat melaporkan

terjadinya suatu Kegagalan )angunan kepada

)'+JK.

829 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pelaporan terjadinya suatu Kegagalan )angunan

kepada )'+JK sebagaimana dimaksud dalam ayat

819 diatur dalam Peraturan ,enteri.

Pasal "

819 Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa #ajib

memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi

Kegagalan )angunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal && ayat 819 dan ayat 829.

829 Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

'eharusnya penyedia jasa tidak

harus memberikan ganti rugi

akibat kegagalan bangunan

karena terjadi selama umur

ren!ana/opersional. Penyedia

jasa berke#ajiban memberikan

ganti rugi jika terjadi kegagalan

konstruksi. 6leh karena itu perlu

diperjelas kembaili perbedaan

antara kegagalan bangunan dan

kegagalan konstruksi.

BAB %II

TENA-A KERJA K'NSTRUKSI

Pasal #

819 enaga kerja konstruksi terdiri atas klasi*ikasi di

bidang:

a. arsitektur7

b. sipil7

!. mekanikal7

d. elektrikal7

e. tata lingkungan7 dan

*. manajemen pelaksanaan.

>ukup jelas



38/60

829 enaga kerja konstruksi terdiri atas kuali*ikasi

dalam jenjang:

a. jabatan operator7

b. jabatan teknisi atau analis7 dan

!. jabatan ahli.

8"9 Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasi*ikasi

dan subkuali*ikasi tenaga kerja konstruksi diatur dalam

Peraturan ,enteri.

Pasal !$

819 Pelatihan tenaga kerja konstruksi

diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang

relean e*ekti* dan e*isien dalam rangka men!apai

standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan


829 Pemerintah Pusat bertanggung ja#ab atas

penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat 819.

8"9 Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 diselenggarakan oleh lembaga

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

;embaga pelatihan tenaga kerja

seharusnya juga diakreditasi dan

dimonitor jumlahnya atau

ditentukan asosiasi yang diakui

oleh pemerintah melalui )'+JK

agar tidak banyak mun!ul

lembaga-lembaga pelatihan

yang hanya mengutip uang

untuk serti*ikasi.

'tandar pelatihan harus dapat

dibandingkan dengan 5egara

lain agar serti*ikat yang

dihasilkan dapat

dimatrikulasi/disetarakandengan serti*ikat 5egara lain.

Pasal !1

819 'etiap tenaga kerja yang bekerja di bidang

konstruksi #ajib memiliki 'erti*ikat Kompetensi Kerja.

829 'erti*ikat Kompetensi Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 diberikan kepada tenaga kerja

;embaga pelatihan tenaga kerja

seharusnya juga diakreditasi dan

dimonitor jumlahnya atau

ditentukan asosiasi yang diakui



39/60

konstruksi yang telah memenuhi standar kompetensi

kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8"9 'erti*ikat Kompetensi Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat 829 diberikan oleh lembaga

serti*ikasi pro*esi bidang Jasa Konstruksi.

8$9 ;embaga serti*ikasi pro*esi sebagaimana

dimaksud pada ayat 8"9 dapat dibentuk oleh )'+JK atau

oleh masyarakat Jasa Konstruksi sesuai ketentuan


8%9 ;embaga serti*ikasi pro*esi sebagaimana

dimaksud pada ayat 8$9 melakukan registrasi 'erti*ikat

Kompetensi Kerja yang diterbitkan kepada )'+JK.

8&9 ;embaga serti*ikasi pro*esi sebagaimana

dimaksud pada ayat 8$9 #ajib mengikuti ketentuan

pelaksanaan pemberian 'erti*ikat Kompetensi Kerja


oleh pemerintah melalui )'+JK

agar tidak banyak mun!ul

lembaga-lembaga pelatihan

yang hanya mengutip uang

untuk serti*ikasi.

Pasal !2

819 +egistrasi 'erti*ikat Kompetensi Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1 ayat 8%9 harus

dilakukan melalui asosiasi pro*esi yang terakreditasi.

829 kreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 819

diberikan oleh ,enteri kepada asosiasi pro*esi yang

memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota7b. pemberdayaan kepada anggota7

!. pemilihan pengurus se!ara demokratis7

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah7

dan

e. melakukan ke#ajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

8"9 Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi

'erti*ikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud

'eharusnya diatur di UU

Keinsinyuran karena

pembahsan merujuk pada tenaga

ahli bukan tenaga terampil



40/60

pada ayat 819 dan akreditasi asosiasi pro*esi

sebagaimana dimaksud pada ayat 829 diatur dalam

Peraturan ,enteri.

Pasal !3

819 Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman

pro*esional setiap tenaga kerja konstruksi pada

kuali*ikasi jenjang jabatan ahli harus melakukan

registrasi kepada )'+JK.

829 +egistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 819

dibuktikan dengan tanda da*tar pengalaman

pro*esional.8"9 anda da*tar pengalaman pro*esional

sebagaimana dimaksud pada ayat 829 paling

sedikit memuat:

a. jenis layanan pro*esional yang diberikan7

b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan

hasil layanan pro*esional7

!. tahun pelaksanaan pekerjaan7 dan

d. nama Pengguna Jasa.

8%9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda

da*tar pengalaman pro*esional sebagaimana

dimaksud pada ayat 829 diatur dalam Peraturan

,enteri.

Pasal !4

8$9'etiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki 'erti*ikat

Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak

atas layanan jasa yang diberikan.8%90mbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat

819 bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang

jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis

menga!u pada upah minimum yang ditetapkan


8&90mbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat

819 bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang

jabatan ahli menga!u pada standar remunerasi

'iapa yang dimaksud dengan

tenaga kerja= 'eharusnya

imbalan yang dibahas oleh pasal

($ lebih membahas imbalan

tenaga terampil bukan

remunerasi tenaga ahli.

+emunerasi seharusnya diatur di

UU keinsinyuran



41/60

minimal.

8(9'tandar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat 8"9 ditetapkan oleh ,enteri.

89'etiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang

menggunakan layanan pro*esional tenaga kerja

konstruksi pada kuali*ikasi jenjang jabatan ahli

harus memperhatikan standar remunerasi minimal

sebagaimana dimaksud pada ayat 8$9.

Pasal !5

839 enaga kerja konstruksi asing yang dapat

melakukan Pekerjaan Konstruksi di 0ndonesia

hanya tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan

ahli dan sesuai dengan kebutuhan sumber daya

manusia ilmu pengetahuan dan teknologi

pembangunan nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

819 enaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 harus

memiliki surat iin kerja tenaga ahli asing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8119 Untuk mendapat surat iin kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat 829 tenaga kerja konstruksi

asing pada jabatan ahli harus memiliki surat

tanda registrasi tenaga kerja konstruksi asing

pada jabatan ahli dari )'+JK.

8129 'urat tanda registrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat 8"9 diberikan berdasarkan surat tanda

registrasi atau serti*ikat kompetensi tenaga kerja

konstruksi asing menurut hukum negaranya.

81"9 enaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli

#ajib melaksanakan alih pengetahuan dan/atau

alih teknologi.

Perlu diterbitkan standar

penyetaraan serti*ikasi tenaga

kerja konstruksi asing dan lokal

sehingga tidak mun!ul

ketimpangan imbalan antara

tenaga kerja konstruksi asing

dan lokal.

Dengan begitu tenaga kerja

konstruksi 0ndonesia dapat

memiliki daya saing dan nilai

jual yang tidak kalah dengan

asing



42/60

81$9 Penga#asan terhadap pelaksanaan kegiatan alih

ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

819 8(9 Ketentuan lebih lanjut mengenai

mekanisme iin kerja dan registrasi bagi tenaga

kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dan

penga#asan alih pengetahuan dan/atau teknologi

diatur dalam Peraturan ,enteri.

Pasal !

819 enaga kerja konstruksi yang memberikan

layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung ja#ab

se!ara pro*esional terhadap hasil pekerjaannya.

829 anggung ja#ab sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 dilaksanakan berdasarkan prinsip

keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan

kepatutan dan kejujuran intelektual dalam

menjalankan pro*esinya dengan tetap

mengutamakan kepentingan umum.

a. 8"9 anggung ja#ab tenaga kerja konstruksi

sesuai dengan kode etik masing-masing pro*esi

yang terlibat.

BAB %III

BADAN SERTI0IKASI DAN RE-ISTRASI

JASA K'NSTRUKSI

Pasal !!

819 Dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas

pengembangan Jasa Konstruksi dibentuk

)'+JK.

829 Dalam melaksanakan tugas dan *ungsinya

)'+JK sebagaimana dimaksud pada ayat 819

terlepas dari pengaruh kekuasaan dan



43/60

kepentingan golongan atau kelompok.

8"9 )'+JK sebagaimana dimaksud pada ayat 819

dibentuk oleh dan bertanggung ja#ab kepada

,enteri.

8$9 )'+JK sebagaimana dimaksud pada ayat 819

berkedudukan di ibukota 5egara.

8%9 )'+JK dapat membentuk per#akilan di tingkat

proinsi yang berkedudukan di ibukota proinsi.

Pasal !"

819 )'+JK terdiri atas seorang ketua merangkap

anggota seorang #akil ketua merangkap anggota

dengan jumlah % 8lima9 orang anggota.

829 nggota )'+JK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (( diangkat oleh ,enteri.

8"9 8"9 Dalam mengangkat anggota )'+JK

sebagaimana dimaksud pada ayat 829 ,enteri

membentuk panitia seleksi.

Karena )'+JK bertanggung

ja#ab untuk mengembangkan

jasa konstruksi dan juga

mengusulkan regulasi-regulasi

yang mendukung kemajuan

konstruksi di 0ndonesia maka

diperlukan per#akilan-

per#akilan dari sektor terkait

untuk menjadi anggota. Dengan

jumlah % orang anggota menurut

kurang untuk me#akilkan

masing-masing sektor terkait.

'ektor-sektor yang terkait

diantranya kementerian tenagakerja kemenpupera

kemenristek kemendag

kemenhub kementerian

perindustrian

Pasal !#

819 Untuk dapat diangkat menjadi anggota )'+JK



44/60

seseorang harus memenuhi paling sedikit

persyaratan sebagai berikut:

a. 4arga 5egara +epublik 0ndonesia7

b. bertempat tinggal di #ilayah 5egara +epublik

0ndonesia7

!. berpengalaman dalam bidang konstruksi

sekurang-kurangnya 1 8sepuluh9 tahun7

d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang dian!am dengan

pidana penjara % 8lima9 tahun atau lebih7 dan

e. tidak dalam rangkap jabatan sebagai pejabat

negara pejabat struktural di pemerintahan

jabatan struktural di Perguruan inggi jabatan

struktural perusahaan dan jabatan struktural di

dalam asosiasi pro*esi maupun asosiasi badan

usaha.

829 >alon anggota )'+JK sebagaimana dimaksud pada

ayat 819 dapat diusulkan oleh:

a. asosiasi badan usaha yang terakreditasi7

b. asosiasi pro*esi yang terakreditasi7

!. institusi Pengguna Jasa konstruksi yang

memenuhi kriteria7 dan/ atau

d. perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.

Pasal "$

819819 ,asa keanggotaan )'+JK adalah % 8lima9 tahun.

829nggota )'+JK dapat berhenti atau diberhentikan oleh

,enteri dalam hal:

a. mengundurkan diri7

b. meninggal dunia7

!. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan

tugasnya sekurang-kurangnya selama & 8enam9



45/60

bulan7

d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap7

e. merangkap jabatan sebagai pejabat negara

pejabat struktural di pemerintahan jabatan

struktural perusahaan atau pengurus asosiasi

pro*esi atau pengurus asosiasi perusahaan7

dan/atau

*. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (3 ayat 819.

Pasal "1

819ugas dan #e#enang )'+JK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal (( meliputi:

a. menyelenggarakan serti*ikasi dan registrasi

badan usaha7

b. menyelenggarakan registrasi pengalamanusaha7

!. menyelenggarakan serti*ikasi penyetaraan

badan usaha asing7

d. menyelenggarakan registrasi penilai ahli7

e. menetapkan penilai ahli yang terda*tar dalam

hal terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

atau Kegagalan )angunan7

*. membentuk lembaga serti*ikasi pro*esi bidang

Jasa Konstruksi7

g. menyelenggarakan registrasi 'erti*ikat

Kompetensi Kerja7

h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja

konstruksi asing7

i. menyelenggarakan registrasi pengalaman

pro*esional7

)adan usaha seharusnya di

registrasi saja bukan disert*ikasi



46/60


47/60

BAB I

SISTEM IN0'RMASI JASA K'NSTRUKSI

Pasal "5

819 Untuk menyediakan data dan in*ormasi yang akurat

dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi dibentuk suatu sistem in*ormasi yang

terintegrasi.

829 'istem in*ormasi yang terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 memuat data dan in*ormasi

yang berkaitan dengan:

a. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi

yang dilakukan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah7 dan

b. tugas serti*ikasi dan registrasi di bidang Jasa

Konstruksi yang dilakukan oleh )'+JK.

8"9 'istem in*ormasi yang terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 dikelola oleh Pemerintah

Pusat bekerja sama dengan )'+JK.

8$9 Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan

dan pemeliharaan sistem in*ormasi yang

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 819

dibebankan kepada anggaran pendapatan dan

belanja negara.

8%9 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem in*ormasiyang terintegrasi diatur dalam Peraturan ,enteri.

BAB

PARTISIPASI MAS.ARAKAT

Pasal "

819 ,asyarakat dapat berpartisipasi dalam penga#asan Peraturan pembentukan asosiasi



48/60

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan:

a. mengakses in*ormasi dan keterangan terkait

dengan kegiatan kontruksi yang berdampak

pada kepentingan masyarakat7

b. melakukan pengaduan gugatan dan upaya

mendapatkan ganti rugi atau kompensasi

terhadap dampak yang ditimbulkan dari

kegiatan Jasa Konstruksi7 dan

!. membentuk asosiasi pro*esi dan asosiasi badan

usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

829 'elain berpartisipasi dalam penga#asan

sebagaimana dimaksud pada ayat 819 masyarakat

juga dapat memberikan masukan kepada

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bagi

perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

8"9 Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan yang

berlaku.

pro*esi dan badan usaha

seharusnya diperjelas agar tidak

mun!ul banyak asosiasi namun

pada kenyataannya tidak

ber*ungsi sebagai mestinya

yaitu sebagai #adah untuk

menyalurkan aspirasi pada

pemerintah.

yat 1b siapa yang bertanggung

ja#ab atas gugatan tersebut=

)agaimana proses gugatan

terjadi=

Perlu dijelaskan batasan dampak

kegiatan konstruksi hingga

masyarakat dapat mengajukan

gugatan

,asyarakat dapat memberi

masukan melalui= prosesnya

bagaimana= pakah yang

dimaksud disini masyarakat

konstruksi atau bukan=

Perlu diberikan *asilitas bagi

masyarakat umum untuk

menyalurkan aspirasi

Pasal "!

819 Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat 819

huru* b akan adanya dugaan pelanggaran dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi proses



49/60


50/60

musya#arah para pihak untuk men!apai suatu

kemu*akatan.

829 Dalam hal musya#arah para pihak sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 tidak dapat men!apai suatu

kemu*akatan para pihak dapat menempuh upaya

penyelesaian sengketa yang ter!antum dalam

Kontrak Kerja Konstruksi.

8"9 Dalam halupaya penyelesaian sengketa tidak

ter!antum dalam Kontrak Kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat 829 para pihak

yang bersengketa membuat suatu persetujuan

tertulis mengenai tata !ara penyelesaian sengketayang akan dipilih.

8$9 Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat 8"9 meliputi:

a. mediasi7

b. konsiliasi7

!. arbitrase7 dan/atau

d. pengadilan.

8%9 'elain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat 8$9 para pihak dapat

membentuk de#an sengketa.

8&9 Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat 8$9 dalam penyelenggaraan

konstruksi yang timbul di antara pihak ketiga

dengan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal #$

Pihak yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan

se!ara:

a. orang perseorangan7



51/60

b. kelompok orang dengan pemberian kuasa7 atau

!. kelompok orang tidak dengan pemberian kuasa

melalui gugatan per#akilan.

Pasal #1

?ugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu

dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata

dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal #2

ata !ara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal dapat diajukan oleh orang perseorangan

kelompok orang atau lembaga kemasyarakatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal #3

819 Dalam hal diketahui masyarakat

dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang sekurang-kurangnya

mempengaruhi tata kehidupan sosial ekonomi

masyarakat dan lingkungan hidup Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah #ajib berpihak

dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

829 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata !ara

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

dalam berpihak dan bertindak sebagaimana

dimaksud pada ayat 819 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.



52/60

BAB II

SANKSI ADMINISTRATI0

Pasal #4

819 'etiap usaha orang perseorangan yang tidak

memiliki anda Da*tar Usaha Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 819

dikenai sanksi administrati* berupa:

a. peringatan tertulis7

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi7 dan/atau

!. denda.

829 'etiap badan usaha dan badan usaha asing yang

tidak memenuhi ke#ajiban memiliki 0in Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 829 dan

Pasal "( ayat 8"9 dikenai sanksi administrati*

berupa:




!. denda.

'e!ara umum dalam bab sanksi

administrati* kami mengusulkan

untuk adanya sanksi bla!klist

terhadap penyedia jasa yang

melanggar peraturan

sebagaimana diatur dalam butir

butir di UUJK ini sehingga

lebih menimbulkan e*ek jera

bagi pelanggar sehingga

kedepanya tidak akan

mengulangi pelanggaranya lagi.

Pasal #5

'etiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan

ke#ajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal "" ayat 8$9 huru* e dikenai sanksi administrati*

berupa:


b. pembekuan akreditasi7

!. pen!abutan akreditasi7 dan/ataud. denda.



53/60

Pasal #

'etiap badan usaha asing atau usaha orang perseorangan

asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal "% dikenai sanksi administrati* berupa:




!. denda.

Pasal #!

'etiap kantor per#akilan badan usaha asing yang tidak

menjalankan ke#ajiban sebagaimana dimaksud pada

Pasal "& ayat 819 huru* a huru* b huru* ! huru* d huru*

e huru* * huru* g huru* h dan/atau huru* i dikenai

sanksi administrati* berupa:



Konstruksi7

!. pembekuan iin7

d. pen!abutan iin7 dan/atau

e. denda.

Pasal #"

819 'etiap orang yang menggunakan layanan Jasa

Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum

kepada Penyedia Jasa yang tera*iliasitanpa melalui

pelelangan umum atau pelelangan terbatas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal $% ayat 819






54/60

Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

829 'etiap badan usaha yang dimiliki oleh satu atau

kelompok orang yang sama atau berada pada

kepengurusan yang sama yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal $% ayat 829




Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

Pasal ##

'etiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan

pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal %$ ayat 819 dikenai sanksi administrati*

berupa:



Konstruksi7

!. pembekuan iin7

d. pen!abutan iin7 dan/ataue. denda.

Pasal 1$$

819 'etiap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang tidak

memenuhi 'tandar Keamanan Keselamatan dan

Kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi





55/60



Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

829 'etiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang

dalam memberikan pengesahan atau persetujuan

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal & ayat 8"9 dikenai sanksi administrati*

berupa:



Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

Pasal 1$1

'etiap penilai ahli yang dalammelaksanakan tugasnya

tidak menjalankan ke#ajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal &2 ayat 8"9 dikenai sanksi administrati*

berupa:


b. pemberhentian dari tugas7 dan/atau

!. denda.Pasal 1$2

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi ke#ajiban untuk

mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan

Konstruksi dan/atau Kegagalan )angunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal &$ dikenai sanksi administrati*

berupa:




56/60


Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

Pasal 1$3

819 'etiap tenaga kerja yang bekerja di bidang

konstruksi yang tidak memiliki 'erti*ikat

Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (1 ayat 819 dikenai sanksi administrati*

berupa:




!. denda.

829 'etiap lembaga serti*ikasi pro*esi yang tidak

mengikuti ketentuan pelaksanaan pemberian

'erti*ikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal (1 ayat 8%9 dikenai sanksi administrasi

berupa:


b. pembekuan lisensi7

!. pen!abutan lisensi7 dan/atau

d. denda.

Pasal 1$4

'etiap asosiasi pro*esi yang tidak melakukan ke#ajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2 ayat 829 huru* e



b. pembekuan akreditasi7

!. pen!abutan akreditasi7 dan/atau



57/60

d. denda.

Pasal 1$5

'etiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang

menggunakan layanan pro*esional tenaga kerja

konstruksipada kuali*ikasi jenjang jabatan ahli yang

tidak memperhatikan standar remunerasi minimal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ($ ayat 8%9 dikenai

sanksi administrati* berupa:

a. peringatan tertulis7 dan/atau

b. denda

Pasal 1$

'etiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli

yang melanggar ketentuan mengenai iin kerja dan

registrasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal (% ayat 829 ayat 8"9 dan/atau ayat 8%9

dikenai sanksi administrati* berupa:a. peringatan tertulis7


Konstruksi7

!. pembekuan iin7


e. denda.

Pasal 1$!

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata !ara pengenaan

sanksi administrati* sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3$ sampai dengan Pasal 1& diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 1$"



58/60

'etiap orang yang memberikan pengesahan atau

persetujuan terhadap:

a. hasil pengkajian peren!anaan dan/atau

peran!angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

& ayat 829 huru* a7

b. ren!ana teknis proses pembangunan pemeliharaan

penghan!uran dan/atau pembuatan kembali


huru* b7

!. dilaksanakannya suatu proses pembangunan

pemeliharaan penghan!uran dan/atau pembuatan

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal &

ayat 829 huru* !7

d. penggunaan material dan/atau peralatan


huru* d7 dan/atau

e. diterimanya hasil pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal & ayat 829 huru* e7

tidak memenuhi 'tandar Keamanan Keselamatan dan

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat

8"9 sehingga terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

atau Kegagalan )angunan yang mengakibatkan atau

berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat

dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum

dipidana penjara paling lama % 8lima9 tahun dan/atau

pidana denda paling banyak +p1... 8satu

miliar rupiah9.

BAB I%

KETENTUAN PERAI&AN

Pasal 1$#



59/60

;embaga yang dibentuk berdasarkan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang 5omor 1 ahun

1333 tentang Jasa Konstruksi 8;embaran 5egara

+epublik 0ndonesia ahun 1333 5omor %$ ambahan

;embaran 5egara +epublik 0ndonesia 5omor """9

tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya

)'+JK berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB %

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11$

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. semua peraturan perundang-undangan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang 5omor 1 ahun 1333 tentang Jasa

Konstruksi 8;embaran 5egara +epublik 0ndonesia

ahun 1333 5omor %$ ambahan ;embaran 5egara

+epublik 0ndonesia 5omor """9 dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini7

b. Undang-Undang 5omor 1 ahun 1333 tentang

Jasa Konstruksi 8;embaran 5egara +epublik

0ndonesia ahun 1333 5omor %$ ambahan

;embaran 5egara +epublik 0ndonesia 5omor

"""9 di!abut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku )'+JK

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus

dibentuk paling lambat 2 8dua9 tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.



60/60

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 1 8satu 9 tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 113

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Review Draft RUUJK

Documents

Transcript of Review Draft RUUJK