8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

1/26

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

 TENTANG PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional baik

sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perlu

ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,

 berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas

ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya

secara selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya

kesejahteraan rakyat;

 b. bahwa perkembangan situasi nasional dan internasional

menuntut penegakan prinsip-prinsip keterpaduan,

keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka

penyelenggaraan penataan ruang yang baik dengan

memperhatikan Hak Asasi Manusia;

c. bahwa sejalan dengan kebijakan otonomi daerah,

kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

penataan ruang semakin besar, sehingga pelaksanaan

kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga

keserasian dan keterpaduan antar-daerah, serta tidak

menimbulkan kesenjangan antar-daerah;

d. bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

penataan ruang telah berkembang sehingga perlupengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

penataan ruang yang sesuai dengan perkembangan yang

terjadi di masyarakat sehingga tercapai perencanaan

tata ruang yang efektif, transparan, dan partisipatif,

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

2/26

pemanfaatan ruang yang tertib, serta pengendalian

pemanfaatan ruang yang menjamin efektivitas dan

efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan;

1e.bahwa penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang;

2f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk

Undang-Undang tentang Penataan Ruang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-

UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang

dimaksudkan dengan:

11.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang

lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan

serta memelihara

2kelangsungan hidupnya.

2. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola

pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

3. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagaipendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hirarkis memiliki hubungan fungsional.

4. 4. Pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan

ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang

untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi

 budidaya.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

3/26

5. 5. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

dilaksanakan secara sekuensial.

6. 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

penataan ruang.

7. 7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah;

9. 9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya untuk

memberikan landasan normatif bagi Pemerintah, PemerintahDaerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

10.10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk

meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

11.11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian

tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

112.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar

penyelenggaraan

2penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

12.13. Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan dan

penetapan rencana tata ruang.

13.14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai rencana tata

ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya.

14.15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah proses perizinan,

pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatanruang berdasarkan peraturan zonasi.

15.16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16.17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

 beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek

fungsional.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

4/26

17.18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola pemanfaaan

ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat wilayah.

18.19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola

pemanfaatan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat

internal perkotaan.

19.20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya.

20.21. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

21.22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya

 buatan.

22.23. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyaikegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya

alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

124.Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama

2 bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan

 jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23.25. Kawasan strategis nasional adalah kawasan yang secara

nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya

diprioritaskan.

24.26. Kawasan strategis provinsi adalah kawasan yang secara

regional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya

diprioritaskan.

25.27. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah kawasan yang

secara lokal mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya

diprioritaskan.

26.28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan denganlokasi kegiatan, kualitas ruang, administrasi pertanahan, dan tata

 bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27.29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

28.30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

5/26

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PENGELOMPOKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

 Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan

asas:

1a. keterpaduan;

2 b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

3c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

4d. keberlanjutan;

5e. keterbukaan;

6f. kebersamaan; dan

7g. keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah

nasional yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

 Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia untuk:

1a.mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan

sejahtera;

2 b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alamdan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya

manusia; dan

3c.mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Pengelompokan

Pasal 4 Penataan ruang dikelompokan

 berdasarkan sistem, fungsi kawasan, administrasi, kegiatan kawasan,dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

1(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah

dan sistem internal perkotaan.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

6/26

2(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi kawasan

lindung dan kawasan budidaya.

3(3) Penataan ruang berdasarkan administrasi meliputi penataan

ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

4(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

1(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri

atas kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi,

kawasan strategis kabupaten, dan kawasan strategis kota.

2Pasal 6

3(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

4a.lingkungan alam dan buatan, ekonomi, sosial budaya, hukum

serta pertahanan dan keamanan sebagai satu kesatuan; dan

5 b.sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi.5(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah

provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan

secara terpadu dan bersifat komplementer.

6(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah

kedaulatan nasional yang mencakup ruang daratan, ruang lautan,

dan ruang udara sebagai satu kesatuan.

7(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi

ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sampai batas

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang lautan dan

udara diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

BAB III WEWENANG

Bagian Pertama Umum Pasal 7

1(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-

 besar kemakmuran rakyat.

2(2) Kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

1. (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang

dimiliki orang.

2. Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 8

3. (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

7/26

ruang meliputi:

4. a.penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional;

5. b.penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis

nasional; dan

6. c.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan penataan

ruang wilayah kabupaten/kota.

7. (2) Wewenang Pemerintah dalam penataan ruang nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

8. a.penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

9. b.perumusan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya; dan

10.c.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

11.(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintahmelaksanakan:

12.a.penetapan kawasan strategis nasional;

13. b.penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Nasional;

14.c.pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan

15.d.pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

nasional.

3(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui

dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

4(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah

 berwenang menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman,

dan manual bidang penataan ruang.

1. (1) Presiden menunjuk seorang menteri yang bertugas

menyelenggarakan

2. penataan ruang wilayah nasional.

3. (2) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:4. a.koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua

tingkatan wilayah; dan

5. b.fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan

penataan ruang antar-provinsi dan/atau antara provinsi

dengan kabupaten/kota.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

8/26

Pasal 9 Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 10

1(1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan

penataan ruang meliputi:

2a.penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi;

3 b.penyelengaraan penataan ruang kawasan strategis provinsi;

4c.mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten dan penataan ruang wilayah kota pada wilayah

provinsi; dan

5d.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang pada

 wilayah kabupaten dan wilayah kota pada wilayah provinsi.

6(2) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

7a.penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

8 b.perumusan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya; dan9c.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

10(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah

Provinsi melaksanakan:

11a. penetapan kawasan strategis provinsi;

12 b. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Provinsi;

13c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan

14d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

provinsi.

2(4) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk

lembaga koordinasi penataan ruang di daerah provinsi.

3(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi,

Pemerintah Provinsi dapat menyusun pedoman pelaksanaan

norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang.

4(6) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi standar

pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah dapat

mengambil alih kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Pelaksanakan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup:

1a.koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota; dan

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

9/26

2 b. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan

penataan ruang antar-kabupaten/kota.

Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 12

1. (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

2. a.penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

dan

3. b.penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan ruang

kawasan strategis kota.

4. (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan

ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

5. a.penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

6. b.perumusan program pemanfaatan ruang besertapembiayaannya; dan

7. c.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

8. (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah

Kabupaten/Kota melaksanakan:

9. a.penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

10. b.penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota;

11.c.pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

12.d.pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

kabupaten/kota.

2(4) Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan penataan

ruang wilayah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib

melaksanakan norma, standar, pedoman, dan manual bidang

penataan ruang dan pedoman pelaksanaannya.

3(5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi

standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah

Provinsi dapat mengambil alih kewenangan sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAB IV PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasal 13 Pengaturan penataan ruang

dilakukan melalui penetapan norma, standar, pedoman, dan manual

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

10/26

 bidang penataan ruang.

Pasal 14

1(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, danmasyarakat.

1. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

2. a.koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

3. b.sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang

penataan ruang;

4. c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan penataan ruang;

5. d. pendidikan dan pelatihan;

6. e.penelitian dan pengembangan;

7. f.pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan

ruang;

8. g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat; dan

9. h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

2(3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB V PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama Perencanaan Tata Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 15

1. (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

2. a.rencana umum tata ruang; dan3. b. rencana detail tata ruang.

4. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a secara berhirarki terdiri atas:

5. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

6. b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

7. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

11/26

Ruang Wilayah Kota.

2(3) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun sebagai perangkat operasionalisasi rencana

umum tata ruang. (4) Rencana detail tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b

disusun dalam hal:

1a.rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam

pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang; dan/atau

2 b.rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang

luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang dimaksud

memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata

ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang daratan, ruang

lautan, dan ruang udara.

Pasal 17

1(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.

1. (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi

 berupa:

2. a.rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya; atau

3. b.rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

2(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisirencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak

 yang dimiliki orang.

3(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

12/26

ruang dan

2. rencana pola pemanfaatan ruang.

4(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem

 jaringan prasarana.

5(3) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan

 budidaya.

6(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang

untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial-budaya, ekonomi,

serta pertahanan dan keamanan.

7(5) Rencana tata ruang disusun dengan memperhatikan keterkaitan

antarwilayah dan antar-fungsi kawasan.

8(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencanatata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan

keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 Paragraf 2 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 19 Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dilakukan dengan mengacu kepada rencana

pembangunan jangka panjang nasional dan memperhatikan:

1a.Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

2 b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil

pengkajian implikasi penataan ruang nasional;

3c.upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta

stabilitas ekonomi;

4d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan

daerah; dan

5e.daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 20

1(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

2a.tujuan pemanfaatan ruang nasional;

3 b.kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional;

4c.struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem pusat

permukiman yang merupakan susunan fungsional kawasan

perkotaan dan jaringan prasarana utama;

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

13/26

5d.pola pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi

kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang

memiliki nilai strategis nasional;

6e.strategi nasional pengembangan perkotaan;

7f.penetapan kawasan strategis nasional;

8g.indikasi program strategis pemanfaatan ruang lima tahunan;

dan

9h. kriteria pemanfaatan ruang dan mekanisme pengendalian

pemanfaatan ruang.

10(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman

untuk:

11a. penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang

 wilayah kabupaten/kota; dan

12 b. penetapan lokasi investasi.

2(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20(dua puluh) tahun.

1(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat

2(1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun.

3(5) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

4Pasal 21

3(1) Rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional dapat berupa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

1(2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

2ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

3(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, tata cara, dan lain-

lain yang diperlukan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan Menteri.

4Paragraf 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Pasal 225(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dilakukan

dengan mengacu kepada:

6a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7 b.norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang;

dan

8c.rencana pembangunan jangka panjang daerah.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

14/26

9(2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang

 Wilayah Provinsi yang berbatasan.

10Pasal 23

11(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memuat:

12a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

13 b. rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

14c. rencana pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang

meliputi kawasan lindung provinsi dan kawasan budidaya yang

memiliki nilai strategis provinsi;

15d. strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah provinsi;

16e. penetapan kawasan strategis provinsi;

17f. indikasi program strategis pemanfaatan ruang limatahunan;

18g. arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung

provinsi dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis

provinsi;

19h. arahan pengembangan sistem pusat permukiman dan

sistem

 jaringan prasarana wilayah; dan

i.arahan kebijakan penatagunaan tanah, penatagunaan air,

penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam

lainnya dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya

manusia dan sumber daya buatan.

1. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman

untuk:

2. a.pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;

2(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah 20

(dua puluh) tahun.

1. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat2. (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun.

3. (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

4. Pasal 24

3(1) Rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

15/26

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

16/26

9(1) Rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten dapat berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten.

10(2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara

penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan

Bupati.

 b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antar-wilayah kabupaten/kota serta keserasian

antar-sektor;

c. penetapan lokasi investasi;

d. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

e. penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

Pasal 26 Paragraf 5 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku pula untuk

a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

 b. rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;c. rencana pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi

kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya yang memiliki

nilai strategis kabupaten;

d. strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

 wilayah kabupaten;

e. penetapan kawasan strategis kabupaten;

f. indikasi program pemanfaatan ruang lima tahunan;

g. rencana pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan

kawasan strategis kabupaten;

h. rencana pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan

prasarana wilayah; dan

i. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

17/26

penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan

keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya

perencanaan tata ruang wilayah kota.

Pasal 29 Selain ketentuan perencanaan

tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memuat pula:

1a.penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

2 b. penyediaan dan pemanfaatan ruang terbangun publik; dan

3c.penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk

menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial

ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 30

1(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang

terbuka hijau privat.

2(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30

(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

3(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling

sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 31 Proporsi ruang publik

ditetapkan paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas wilayah kota

 yang diperuntukan bagi ruang terbuka hijau publik dan ruang

terbangun publik.

Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut

mengenai standar luas ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dan persyaratan minimal ruang publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan Menteri.Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 33

1(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

2(2) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai

dengan jangka waktu indikasi program pemanfaatan ruang yang

ditetapkan dalam rencana tata ruang.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

18/26

1. (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan

minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

2. Pasal 34

3(1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah,

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan

sumber daya alam lainnya.

4(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah,

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan

sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca

penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air,

neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber

daya alam lainnya.

1. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah,penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan

sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Paragraf 2 Pemanfaatan Ruang Wilayah Pasal 35

3. (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota dilakukan:

4. a.perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata

ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;

5. b.perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan

struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan

kawasan strategis; dan

6. c.pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan

ruang wilayah dan kawasan strategis.

7. (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan:

8. a.standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; dan

9. b.standar kualitas lingkungan.

Bagian KetigaPengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 36 Pengendalian pemanfaatan

ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan,

evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

19/26

Pasal 37

1(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun

sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

2(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana tata ruang untuk

setiap zona pemanfaatan ruang.

1(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2Pasal 38

3(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota menurut kewenangannya masing-masing sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dapat dibatalkan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

menurut kewenangannya masingmasing sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

1(3) Apabila izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat

dibuktikan telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap

kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut

dapat dimintakan penggantian yang layak kepada lembaga

pemberi izin.

2Pasal 39

5(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

6(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi pelanggaran terhadap

rencana tata ruang, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah

penyelesaiannya.

7(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil

langkah-langkah penyelesaiannya.

1(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengambillangkah-langkah penyelesaiannya.

2Pasal 40

8(1) Dalam hal indikasi pelanggaran terhadap rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dibuktikan, aparat

penegak hukum melakukan penertiban.

9(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

20/26

melalui tindakan nyata pengenaan sanksi administratif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 Dalam rangka pengendalian

pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat yang bersifat insentif dan

disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.

Pasal 42 Dalam rangka pengendalian

pemanfaatan ruang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga yang bertugas

melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut

mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan

peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Paragraf 1 Umum

Pasal 44

1. (1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

2. a.kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah

kabupaten; atau

3. b.kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota.

2(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat berbentuk kawasan metropolitan.

Paragraf̀2 Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 45 Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten adalah

rencana detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 46

1(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang mencakup 2 (dua)

atau lebih wilayah kabupaten/kota merupakan alat koordinasi

dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

1(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

21/26

 berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang

 bersifat lintas wilayah administratif.

2Pasal 47

2(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan merupakan alat

koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah.

1(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan berisi:

2a.struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan

sinkronisasi dari struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang

 wilayah administratif di dalam kawasan;

3 b.arahan pengelolaan kawasan metropolitan; dan

4c.indikasi program pemanfaatan ruang kawasan metropolitan.

Pasal 48 Dalam perencanaan tata ruang

kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku

ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal

32.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas ruang terbuka hijau dan

persyaratan minimal ruang publik baik untuk wilayah kota maupun

kawasan perkotaan diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 50

1(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian

dari wilayah kabupaten merupakan bagian dari pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten.

1(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan

 bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota

dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan

 beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar-wilayah

kabupaten/kota terkait.

2Paragraf 4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan PerkotaanPasal 51

2(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang

merupakan bagian dari wilayah kabupaten merupakan bagian

dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

3(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

22/26

dilaksanakan oleh masingmasing kabupaten/kota.

1(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih

 wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan

tersendiri pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga

dimaksud.

2Paragraf 5 Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Pasal 52

4(1) Pengelolaan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau

lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerjasama

antar-daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB VI PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 53

1(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang dilakukan

pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah.

1. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

 wewenangnya melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 54

2(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan norma, standar,

pedoman, dan manual bidang penataan ruang.

3(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada

seluruh proses penataan ruang.

4(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap

penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 55 Dalam penataan ruang, setiaporang berhak untuk:

1a.mengetahui rencana tata ruang;

2 b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan

ruang;

3c.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

23/26

rencana tata ruang;

4d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap

pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang;

1e.mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

2f.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau

pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 56 Dalam pemanfaatan ruang,

setiap orang berkewajiban untuk:

1a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

2 b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

3c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang;

4d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta

kawasankawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-

undangan sebagai milik umum.

Pasal 57

1(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah

dengan melibatkan peran masyarakat.

2(2) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata

ruang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui konsultasi

publik.

1. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran

masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 58

3(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan

ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.4(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud ayat

(1) tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

24/26

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

1(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama

diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.2(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui

pengadilan.

3(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 56, dikenai sanksi

administratif.

Pasal 61

1(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

dapat berupa:

2a. peringatan tertulis;

3 b. penghentian kegiatan sementara;

4c. penghentian sementara pelayanan umum;

5d. penutupan lokasi;

6e. pencabutan izin;

7f. penolakan atau pembatalan izin;

8g. pembongkaran bangunan; dan/atau

9h. pemulihan fungsi ruang.

2(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat dikenai denda yang nilainya ditentukan

 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

25/26

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

1(1) Bagi pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang

sebelumnya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untukpenyesuaian.

2(2) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus

disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan

penyesuaian pemanfaatan ruang.

3(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum

penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin

tersebut diperoleh dengan itikad baik, maka kepada pemegang izin

diberikan penggantian yang layak.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63 Pada saat Undang-Undang ini

mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan

dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak

 bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64 Pada saat Undang-Undang ini

mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65 Undang-Undang ini mulai

 berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

8/15/2019 Draft Ruu Pr 261205

26/26

Disahkan di Jakarta Pada

tanggal .............................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO

BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ...............................

MENTERI HUKUM DAN

HAK

 ASAS

I

MANUSIA,

ttd.

HAMI

D

 AWAL

UDDI

N

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

............NOMOR ..........

32