Alamat : Jenderal A. Yani No.67 Palembang AKHIR TH 2016 PT… · 1 Alamat : Jenderal A. Yani No.67...

1

Alamat :

Jenderal A. Yani No.67 Palembang

Website : http ://www.ptun-palembang.go.id

Email : [email protected]

mailto:[email protected]

3

PENGANTAR ………………………………………………………………. 2

DAFTAR ISI…………………………………………………………………. 3

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN……………………………………………………………..

5

A KEBIJAKAN UMUM 5

B VISI DAN MISI 5

C RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 6

BAB KEDUA

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)…………………………………….

8

A STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 18

B KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 55

BAB KETIGA

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN………………………………………

101

A SUMBER DAYA MANUSIA 101

B KEADAAN PERKARA 111

C PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 126

D PENGELOLAAN KEUANGAN 141

E DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 144

F REGULASI TAHUN 2016 145

DAFTAR ISI

4

BAB KEEMPAT

PENGAWASAN……………………………………………………………….

147

A INTERNAL 147

B EVALUASI 148

BAB KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI……………………………………...

149

5

A. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2016,

sejalan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor : 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yakni :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Pencari Keadilan dan

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Peradilan.

Dukungan teknis Administratif terhadap Teknis Yudisial Peradilan Tata

Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 , Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

“Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha

negara”.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan

dan Organisasi.

B. Visi dan Misi

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN

6

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang

C. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi tersebut disusunlah rencana kerja

dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan tugas

pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara.

2. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan menajemen peradilan secara

sistematis, konsekuen, dan berkesinambungan.

4. Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang

bermartabat dan dihormati.

5. Terwujudnya transparansi penyelenggaraan proses peradilan dan pengelolaan

administrasi.

D. Sasaran :

1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran tahun 2017.

2. Terselesaikan sisa perkara tahun 2016 dan perkara masuk tahun 2017.

3. Tercapainya optimalisasi penyelesaian perkara tahun 2016.

4. Tercapainya kualitas produk pengadilan, baik berupa putusan/penetapan

maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya tahun 2016.

5. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses

peradilan

6. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi

7. Terwujudnya trasnparansi proses peradilan dan informasi kegiatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2016

7

E. Kegiatan / Program

1. Merumuskan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

untuk usulan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

2. Menyelenggarakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memeriksa, memutus, menyelesaikan sisa perkara tahun 2016 dan menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masuk tahun 2017, secara

efektif dan efesien serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perncari keadilan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

6. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk mewujudkan

percepatan administrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun

administrasi kepegawaian, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

7. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan jadwal

persidangan.

8

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai peraturan

Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretaratan Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara

Tipe A.

Bagan struktur Organisasi Kepanitaeraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A :

I. Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A Palembang

BAB KEDUA

STRUKTUR ORGANISASI /TUPOKSI

PANITERA

MUDA HUKUM

PANITERA MUDA

PERKARA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL :

- PANITERA PENGGANTI

- JURUSITA PENGGANTI

PANITERA

9

2. Bagan Organisasi Sekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A Palembang

Untuk tugas pokok dari fungsi yaitu :

1. Kepaniteraan

Tugas Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.

Dalam melaksanakan tugasnya kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara

yang ditetapkan berdasarkan perqaturan dan perundang-undangan, minutasi,

evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

d. Pelaksanaan mediasi;

e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

SEKRETARIS

Sub Bagian

Perencanaan Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

Sub Bagian

Kepegawaian ORTALA

dan Tata Laksana

Sub Bagian

Umum dan Keuangan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :

1. FUNGSIONAL ARSIP PARIS

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

3. FUNGSIONAL PRANATA

KOMPUTER

4. FUNGSIONAL BENDAHARAWAN

10

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara;

Kepanitaraan terdiri dari :

- Panitera Muda Perkara, dan;

- Panitera Muda Hukum;

2. Kesekretariatan

Tugas Kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan dibidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesekretariatan dipimpin oleh

Sekretaris.

Fungsi Kesekretariatan :

Dalam melaksanakan tugasnya kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan bahan urusan perencanaan program dan

anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistic;

f. Pelaksanaan utusan surat-menyurat, arsip, kelengkapan, rumah tangga,

keamanan, keperotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan bahan pemantauan evaluasi, dan dokumentasi

serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Kesekretariatan terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

- Sub Bagian Umum dan Keuangan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :

- Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;

- Jabatan Fungsional Jurusita, dan;

11

Jabatan fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan

dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan

tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengganti menyelenggarakan

fungsi :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan persidangan;

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

d. Pelaksanaan penyatauan berkas perkara secara kronologis/ berurutan;

e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan

diminutasi;

f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera

Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum;

Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan dukungan atas

terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam melaksnakan tugasnya jurusita menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

b. Pelaksanaan pemberitahuan eksekusi pada para pihak;

c. Pelaksanaan persiapan eksekusi;

d. Pelaksanaan eksekusi dan penyusunan berita acara;

e. Pelaksanaan penyerahan berita acara eksekusi pada pihak terkait;

Kelompok jabatan Fungsioanl dilingkungan Kesekretariatan peradilan

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing. Berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

12

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :

1.1 Menetapkan rencana kerja dan program kerja sebagai acuan dalam

melaksanakan tugas.

1.2 Mempelajari surat gugatan

1.3 Menerima berkas perkara dari panitera

1.4 Melakukan pembinaan perilaku hakim dan calon Hakim

1.5 Mengatur tugas Wakil Ketua selaku Ketua IKAHI, Penanggungjawab

Implementasi Aplikasi Siadptun dan Website, Koordinator Hakim Pengawas

Bidang, Ketua tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin kerja di

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

1.6 Melakukan pembinaan pegawai.

1.7 Menetapkan usul kenaikan pangkat permberhentian, pemutasian Hakim,

panitera, sekretaris dan pegawai.

1.8 Mengkoordinasikan tugas kehumasan.

1.9 Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil

pemeriksaan di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

1.10 Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang pelaksanaan

tugas untuk dikirim keunit yang terkait.

1.11 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan (Wakil Ketua, Hakim,

Panitera dan Sekretaris).

1.12 Mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata

Usaha Negara dalam hal pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan.

1.13 Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1), mengucapkan

penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan).

1.14 Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4); apabila

diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal.

13

1.15 Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis

Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan

dengan acara biasa pasal 62 ayat (5).

1.16 Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan

pemeriksaan dengan Acara Cepat (pasal 98, 99);

1.17 Menetapkan apabila permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang memeriksa gugatan dengan Acara Cepat dikabulkan atau

tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

1.18 Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan (shcorsing).

1.19 Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia

berkedudukan atau berada di luar Negeri (vide pasal 66)

1.20 Membuat penetapan tentang penunjukan susuanan Majelis untuk memeriksa

dan mengadili perkara.

1.21 Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi

lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan

membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82).

1.22 Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak

menyusun Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori

Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra Memori

PK.

1.23 Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses

yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan.

1.24 Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palemgang

mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat, pasal 116 ayat (1).

1.25 Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan

Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan

c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan

putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

14

1.26 Memerintahkan Jurusita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang

tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan uang telah berkekuatan

hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing).

1.27 Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan

dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak

disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai pertimbangan

cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (pasal

117 ayat 4).

1.28 Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap (pasal 119).

1.29 Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada

petemuan berkala para Hakim.

1.30 Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara yang

diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.

1.31 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

dan Mahkamah Agung.

1.32 Memberikan Izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa

keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara, serta

berkas perkara (pasal 141).

1.33 Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Tahunan,

Mengadakan/Memimpin Rapat Pegawai, Rapat Antar Pejabat Struktural

serta Rapat Hakim.

1.34 Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang terkait.

1.35 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai.

1.36 Membuat penilaian terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon

Hakim.

1.37 Melaporkan laporan tahunan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan

ke Mahkamah Agung RI.

15

1.38 Menandatangani Buku-buku Jurnal dan Register.

2. Wakil Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :

2.1 Membantu Ketua dalam menetapkan hasil kerja dan program kerja sebagai

acuan dalam melaksanakan tugas.

2.2 Membantu Ketua dalam mempelajari surat gugatan.

2.3 Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara dari panitera

2.4 Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim dan Pegawai.

2.5 Melakukan tugas selaku Ketua IKAHI, Penanggungjawab Implementasi

Aplikasi Siadptun dan Website, Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ketua

tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin kerja di lingkungan


2.6 Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian,

pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai di lingkungan


2.7 Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kehumasan.

2.8 Membantu Ketua mengkoordinasikan tindak lanjut pentunjuk yang tertuang

dalam laporan hasil pemeriksaan dibidang Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang.

2.9 Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan

laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang terkait.

2.10 Mewakili Ketua melaksanakan tugas administrarif maupun substrantib

apabila Ketua berhalangan.

3. Hakim mempunyai tugas sebagai berikut :

3.1 Membuat penetapan-penetapan Pemeriksaan Persiapan/hari sidang/penundaan

pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) / pencabutan gugatan

dan menyiapkan Putusan Sela.

16

3.2 Bertanggung jawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

3.3 Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersangkutan (pasal 63 ayat 2b).

3.4 Menyatakan dengan memutus, gugatan Penggugat tidak dapat diterima

apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan Penggugat

belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat diajukan

gugatan baru (pasal ayat (3) dan (4)).

3.5 Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat.

3.6 Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak

menanggapi gugatan tanpa alasan uang dapat dipertanggungjawabkan

meskipun setiap kali telah dipanggil dengn patut. Ketua Majelis dengan Surat

Penetapan meminta atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan

atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan

tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat,

pasal 72;

3.7 Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua Majelis

dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang di pegang oleh Pejabat

Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta

penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan

sengketa; dan selanjutnya dapat memerintahkan supaya surat tersebut

diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana disebut dalam pasal 85.

3.8 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

3.9 Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan.

3.10 Melakukan minutering perkara.

3.11 Membuat court calendar persidangan.

3.12 Melaporkan kegiatan persidangan.

3.13 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati

pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan

melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan;

17

3.14 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang

diterima dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah

Agung RI.

3.15 Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim.

3.16 Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyusun (SOP) Standar

Operation Prosedure bidang Kepaniteraan (Proses berperkara) berpedoman pada

peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tanggal 24 Mei

2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional procedure di lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan yang berada dibawahnya

Standar operasional procedure proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang.

18

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES BERPERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang

Noomor SOP 01/SOP/PTUN-PLG/2014

Tangal Pembuatan 17 Juni 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Gugatan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-

pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan


Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan

1. S1 Hukum

2. S2 Hukum

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Komputer, jaringan internet, aplikasi SIADPTUN, formulir

buku-buku referensi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak

akan berakhir

Berkas teregistrasi dan ter-upload dan aplikasi SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN GUGATAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu B aku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima surat

gugatan/permohonan dari

Penggugat/Pemohon

sebanyak jumlah para

pihak ditambah 6

eksemplar untuk Majelis,

serta softcopy-nya

Petugas

Meja I

Panitera

Muda

Perkara

1. Surat

Gugatan/

Permohonan

2. Surat Kuasa

(bila ada)

3. Objek

sengketa

(bila ada)

4. SKTM (bagi

prodeo)

5. Surat

Keterangan

Lurah (bagi

perkara

ghoib)

5 menit

Surat

Gugatan/

Permohonan

19

2 Meneliti kelengkapan

surat gugatan/permohonan

yang diajukan oleh

Penggugat/Pemohon

Petugas

Meja I

Panitera

Muda

Perkara

Berkas

Gugatan/

Permohonan

15 menit

Surat Gugatan/

Permohonan

yang sudah

diteliti.

3 Menaksir panjar biaya

perkara dan membuat

SKUM Rangkap 3 serta

menyerahkan SKUM

tersebut kepada

Penggugat/Pemohon agar

membayar panjar biaya

perkara pada bank yang

ditunjuk.

Petugas

Meja I

Panitera

Muda

Perkara

Berkas

Gugatan/

Permohonan

10 menit

SKUM

4 Menerima bukti setor dari

bank untuk pembayaran

panjar biaya perkara sesuai

SKUM.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

1. Bukti setor

dari bank

2. SKUM

10 menit

Biaya panjar

perkara yang

telah disetor.

PROSEDUR PELAYANAN GUGATAN

No Aktivitas


Petugas Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

5 Memberi tanda lunas,

nomor perkara dan

menandatangani SKUM

serta mengembalikan

SKUM asli kepada

Penggugat/Pemohon

Kasir Panitera

Muda

Perkara

1. Bukti setor

dari bank

2. SKUM

10 menit

SKUM

6 Mencatat panjar biaya

perkara dalam buku jurnal

dan buku bantu perkara

yang bersangkutan.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM 5 menit

Biaya panjar

tercatat

dalam jurnal

dan buku

bantu.

7 Menyerahkan kembali

surat gugatan/pemohonan

beserta asli SKUM kepada

Penggugat/Pemohon

Kasir Panitera

Muda

Perkara

Surat gugatan/

permohonan

5 menit

8 Menerima surat gugatan

dan asli SKUM dari

penggugat/pemohon

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Surat gugatan/

permohonan

5 menit Berkas

lengkap

9 Memberikan nomor

perkara pada surat

gugatan/permohonan

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

SKUM yang

sudah dicap

lunas

5 menit Surat

gugatan/

permohonan

telah diberi

nomor

perkara.

10 Menyerahkan 1 (satu) eks.

surat gugatan/permohonan

yang telah diberi cap

nomor perkara kepada

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Surat gugatan 5 menit Telah

diterimanya

surat

gugatan/

20

Penggugat/Pemohon. permohonan

yang telah

diberi cap

nomor oleh

Penggugat/

Permohon.

11 Mencatat dalam register

induk perkara sesuai

dengan nomor perkara

yang ada di dalam SKUM.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Berkas perkara 5 menit Nomor

perkara telah

tercatat

dalam

register induk

perkara.

21


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Administrasi

Persidangan

Dasar Hukum Kualifikaasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan TUN


Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang

Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan




1. S1 Hukum

2. S2 Hukum


Komputer, jaringan internet, aplikasi SIADPTUN,

formulir buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan

tidak akan berakhir

Berkas teregistrasi dan ter-upload dan aplikasi

SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

Penetapaan Majelis Hakim

1 Menyerahkan berkas

perkara yang telah dicatat

dalam register induk

perkara kepada Ketua

Pengadilan.

Wakil

Panitera

Panitera Berkas perkara

yang telah

didaftar dalam

register induk

perkara

10 menit Diterimanya

berkas

perkara yang

akan ditunjuk

majelis

hakimnya.

2 Menetapkan majelis

hakim yang akan

menangani perkara

selambat-lambat 10 hari

kerja sejak perkara

didaftarkan.

Ketua/

Waka

Pengadilan

Ketua

Pengadilan

Berkas perkara 20 menit Ditunjuknya

majelis untuk

menangani

perkara.

22

3 Membuat penetapan

Majelis Hakim.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

1. Berkas

perkara

2. Konsep

Penetapan

Majelis

Hakim

20 menit Penetapan

Majelis

Hakim

4 Penandatanganan surat

penetapan Majelis Hakim.

Ketua Ketua 1. Berkas

perkara

2. Penetapan

Majelis

Hakim

10 menit Penetapan

Majelis Hakim

yang sudah

ditandatangani

Ketua

Pengadilan.

Penetapaan Panitera Pengganti

1 Menunjuk Panitera Pengganti

untuk membantu Majelis

Hakim dalam menangani

perkara.

Panitera Panitera Berkas perkara

yang sudah

ditetapkan Majelis

Hakimnya

10 menit Ditunjuknya

Panitera

Pengganti

untuk

membantu

Hakim dalam

menangani

perkara.

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

Penetapan Panitera Pengganti

2 Membuat Surat

Penunjukan Panitera

Pengganti.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

1. Berkas

perkara

2. Konsep

Penunjukan

Panitera

Pengganti

5 menit Surat

Penunjukan

Panitera

Pengganti yang

akan

ditandatangani

Panitera.

3 Penandatanganan Surat

Penunjukan Panitera

Pengganti.

Panitera Panitera Berkas perkara

Konsep

Penunjukan

Panitera

Pengganti

10

menit

Penunjukan

Panitera

Pengganti yang

sudah

ditandatangani

Panitera.

Penetapan Hari Sidang (PHS)

1 Menyerahkan berkas yang

sudah ada Penetapan

Majelis Hakim dan

Penunjukan Panitera

Pengganti kepada Ketua

Majelis Hakim.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

1. Berkas

perkara

2. PMH

3. Penunjukan

Panitera

Pengganti

5 menit Diterimanya

berkas

perkara oleh

Ketua

Majelis.

23

2 Meneliti berkas perkara Ketua

Majelis

Ketua Majelis 1. Berkas

Perkara

2. PMH

3. Penunjukan

Panitera

15 menit Ketua Majelis

memahami isi

gugatan

3 Membuat dan

menandatangani

Penetapan Hari Sidang.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Berkas Perkara 10 menit Penetapan

Hari Sidang

Panggilan Para Pihak

1

Membuat dan

menandatangani instrumen

perintah memanggil.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Berkas Perkara 10 menit Instrumen

Pemanggilan

2

Menyerahkan Instrumen

panggilan kepada

Jurusita/Jurusita

Pengganti.

Panitera

Pengganti

Ketua Majelis Instrumen

Panggilan

5 menit Instrumen

Perintah

Memanggil

3 Membuat relaas panggilan

untuk Penggugat/Pemohon

dan Tergugat/Termohon.

Jurusita/

Jurusita

Pengganti

Panitera/

Wapan/PP

Instrumen

panggilan

Relaas

panggilan

10 menit Relaas

panggilan

4 Menyampaikan relaas

panggilan kepada pihak

berperkara.

Jurusita/

Jurusita

Pengganti

Wapan/PP Relaas

panggilan

60 menit

panggilan

Pos atau

sessuia

kondisi

untuk

panggilan

langsung

ke alamat

Bukti Pos

atau Relaas

panggilan

yang sudah

ditandatangan

i oleh

Pemohon/Pen

ggugat atau

Termohon/

Tergugat.

Panggilan Para Pihak

5 Menyampaikan hasil

relaas panggilan kepada

Majelis hakim.

Jurusita/

Jurusita

Pengganti

Wapan/PP Relaas

panggilan

20 menit Relaas

panggilan dan

bukti telah

diberitahu

sampai

kepada Ketua

Majelis.

Penetapan Perrsidangan

1 Persidangan dibuka jam

09.00 dan dinyatakan

terbuka untuk umum.

Ketua

Majelis

Ketua majelis 1. Ketua Majelis

2. Hakim

Anggota I

3. Hakim

Anggota II

4. Panitera

Pengganti

Sesuai

kondisi

Persidangan

dibuka

24

2 Para pihak dipanggil

masuk ruang sidang.

Panitera

Pengganti

Ketua Majelis 1. Ketua Majelis

2. Hakim

Anggota I

3. Hakim

Anggota II

4. Panitera

Pengganti

Sesuai

kondisi

Persidangan

dihadiri para

pihak.

3 Pemereiksaan Persiapan Ketua

Majelis

Ketua Majelis Bahas Perkara Sesuai

kondisi

Perbaikan

gugatan

penggugat

4 Membacakan gugatan

Penggugat.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Surat Gugatan

Penggugat

Sesuai

kondisi

Surat Gugatan

dibacakan di

persidangan.

5 Membacakan surat

jawaban Tergugat.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Surat Jawab

Tergugat

Sesuai

kondisi

Jawaban

Tergugat

dibacakan di

depan sidang.

6 Memeriksa replik

Penggugat.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Replik Sesuai

kondisi

Replik

Penggugat

diterima di

depan sidang.

7 Memeriksa duplik

Tergugat

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Duplik Sesuai

kondisi

Duplik

Tergugat

diterima di

depan sidang.

8 Pembuktian dari Para

Pihak Penggugat.

Ketua

Majelis

Ketua Majelis Bukti surat dan

saksi

Sesuai

kondisi

Bukti dari

Para Pihak

diperiksa di

persidangan.

9 Kesimpulan Ketua

Majelis

Ketua Majelis Kesimpulan

yang diajukan

Penggugat dan

Tergugat

Sesuai

kondisi

Kesimpulan

dari pihak

Penggugat

dan Tergugat

disampaikan

di

persidangan.

10 Musyawarah majelis yang

dihadiri oleh Ketua

Majelis dan hakim-hakim

anggota

Ketua

Majelis

Ketua Majelis 1. Berkas

perkara

2. Pendapat

Ketua

Majelis dan

hakim-hakim

anggota

Sesuai

kondisi

Adanya

pendapat

majelis hakim

dalam perkara

tersebut.

11 Pembacaan Putusan Ketua

Majelis

Ketua Majelis Berkas perkara

+ putusan

Sesuai

kondisi

Putusan akhir

25

Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS)

1 Mencatat jalannya

persidangan.

Panitera

Pengganti

Ketua Majelis Buku catatan

sidang

Sesuai

kondisi

Catatan sidang

2 Membuat berita acara

sidang dan selesai paling

lambat 1 hari sebelum

sidang berikutnya.

Panitera

Pengganti

Ketua Majelis Catatan sidang Sesuai

kondisi

Berita acara

sidang

3 Menandatangani berita

acara sidang paling lambat

1 hari sebelum sidang

berikutnya.

Ketua

Majelis

Panitera

Pengganti

Ketua Majelis Berita acara

sidang

Sesuai

kondisi

Berita acara

sidang yang

sudah

ditandatangani

Ketua Majelis

dan Panitera

Pengganti.

26


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


Banding


1. Undang-undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Peradilan TUN

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor KMA/001/SK/I/1991

tentang Pola-pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi

Kepaniteraan Pengadilan


RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan

1. S1 Hukum

2. S2 Hukum






akan berakhir


SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI BANDING

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima pernyataan

banding dari Pemohon

banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Perkara sudah

putus

10 Menit Penerimaan

pernyataan

banding

yang

dituangkan

secara

tertulis.


permohonan/pernyataan

banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Pernyataan

Banding secara

tertulis

10 Menit Permohonan

banding

secara

tertulis yang

telah diteliti.

27


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output


perkara dan membuat


menyerahkan SKUM

tersebut kepada

Pembanding agar

membayar panjar biaya

perkara pada bank yang

ditunjuk.

Petugas

Meja I

Panitera

Muda

Perkara

Pernyataan

banding yang

dituangkan

secara tertulis.

5 Menit Taksiran

Panjar

Biaya

Perkara

Banding

dalam

SKUM.

4 Menerima bukti setor

pembayaran panjar biaya

perkara sesuai SKUM.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

Bukti Setor

SKUMBanding

5 Menit Penerimaan

bukti setor

5 Memberi cap lunas dan

menandatangani SKUM.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

Bukti Setor

SKUM

5 Menit SKUM

yang sudah

distempel

lunas


perkara dalam buku

jurnal biaya banding dan

buku bantu.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM 10 Menit Panjar telah

dicatat

dalam jurnal

dan buku

bantu.

7 Menyerahkan SKUM

lembar pertama kepada

Pemohon banding

(Kuasanya) dan

menyerahkan berkas

permohonan banding

kepada Pemohon

banding untuk

didaftarkan ke Meja II

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM yang

sudah dicap

lunas

5 Menit SKUM dan

berkas

diterima

oleh

pemohon

banding

untuk

didaftarkan

ke Meja II.

8 Menyimpan lembaran III

SKUM sebagai arsip.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM Lembar

III

3 Menit SKUM

lembar III

tersimpan

9 Membuat akta

permohonan banding 4

rangkap.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

1. SKUM

2. Identitas

Pemohon atau

kuasa

10 Menit Akta

Banding

10 Menandatangani akta

permohonan banding.

Panitera Panitera Akta

Permohonan

banding

5 Menit Akta

Banding

yang telah

ditanda

tangani

28

11 Menyerahkan akta

permohonan banding

kepada Pembanding

untuk dicatat oleh Meja

II

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Akta banding

yang telah

ditandatangani

10 Menit Perkara

Banding

dicatat

dalam

register.

12 Mencatat permohonan

banding kedalam register

induk perkara dan register

banding.

Meja II Panitera Muda

Perkara

Akta banding 10 Menit Perkara

banding telah

tercatat dalam

register

banding dan

register

induk.


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output


banding kepada Meja III.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Berkas

Permohonan

Banding

5 Menit Penyerahan

berkas

banding

14 Memerintahkan petugas

untuk melaksanakan

pemberitahuan banding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas banding

5 Menit Instrumen

perintah

Pemberi

tahuan

pernyataan

Banding

15 Membuat relaas

pemberitahuan

permohonan banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

perintah

pemberitahuan

10 menit Relaas

Pemberi

tahuan

banding

16 Menyampaikan

pemberitahuan

permohonan banding

kepada terbanding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

menit

Relaas

Pemberitahua

n

17 Menyerahkan relaas


kepada Meja III.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan

18 Menyampaikan instrumen

tanggal relaas


kepada Meja II untuk

dicatat dalam register

gugatan dan register

banding.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Instrumen

tanggal

pemberi

tahuan

29

19 Mencatat tanggal

pemberitahuan

permohonan banding


perkara gugatan dan

register banding.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

pemberitahuan

5 Menit Tanggal

Pemberi

tahuan

register terisi

20 Menerima memori

banding dari Pembanding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori

Banding, Surat

Kuasa

5 Menit Memori

Banding

21 Membuat tanda terima

memori banding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori

Banding

5 Menit Tanda

Terima

Memori

Banding


tanggal penerimaan

Memori banding kepada

Meja II untuk dicatat

dalam register gugatan

dan register banding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori

Banding

5 Menit Penyampaian

Instrumen

tanggal

penerimaan

memori

banding

23 Mencatat tanggal

penerimaan memori

banding dalam register

induk perkara gugatan dan

register banding

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

penerimaan

Memori

Banding

10 Menit Kolom

Register

tanggal

penyampaian

memori

banding

terisi.

24 Membuat relaas

penyampaian memori

banding kepada

terbanding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

perintah

penyampaian

memori

banding

10 Menit Relaas

penyampaian

memori

banding


pemberitahuan memori

banding kepada

terbanding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

Menit

Relaas

pemberi

tahuan

memori

banding



banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan

27 Menyampaikan instrument

tanggal penyerahan

memori banding kepada

Meja II

Petugas

Meja III

Paniter Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

penyerahan

memori

banding

5 Menit Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

memori

banding

30

28 Mencatat tanggal

penyerahan Memori


perkara gugatan dan

register banding

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

penyerahan

memori

banding

5 Menit Terisinya

kolom tanggal

penyerahan

memori

banding

dalam register


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

29 Menerima kontra memori

banding dari terbanding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Kontra Memori

Banding

5 Menit Penerimaan

Kontra

Memori

Banding


tanggal penerimaan kontra





banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Akta

Penerimaan

Kontra Memori

Banding

5 Menit Instrumen

tanggal

penerimaan

Kontra

Memori

Banding

31 Mencatat tanggal

penerimaan kontra

memori banding dalam

register induk perkara


banding.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

Penerimaan

Kontra Memori

banding

5 Menit Terisinya

kolom

tanggal

penerimaan

kontra

memori

banding

dalam

register.

32 Menyampaikan kontra


pembanding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

menit

Relaas

pemberi

tahuan kontra

memori

banding


pemberitahuan kontra

memori banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan


tanggal penyerahan kontra




dan register banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

pemberitahuan

penyerahan

kontra memori

banding

5 Menit Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

kontra

memori

banding

31

35 Mencatat tanggal

penyerahan kontra memori


induk perkara gugatan dan

register banding.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perakara

Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

kontra memori

banding

5 Menit Terisinya

kolom

tanggal

penyampaian

kontra

memori

banding.

36 Membuat surat keterangan

tidak menyerahkan

memori dan kontra

memori banding.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori

banding dan

Kontra Memori

banding

10

menit

Surat

keterangan

tidak

menyerahkan

memori

banding dan

kontra

memori

banding

37 Memberitahukan

kesempatan inzage kepada

pemohon banding dan

termohon banding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 10 menit Relaas

pemberitahua

n inzage


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output


pemberitahuan inzage

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

inzage

5 menit Relaas inzage

sudah

diserahkan

39 Menyerahkan instrument

tanggal relaas


kepada meja II

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

inzage

5 menit Instrumen

tanggal

pemberitahuan

inzage

40 Mencatat tanggal relaas


dalam register perkara


banding

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

penyampaian

tanggal inzage

5 menit Kolom

register

tanggal

penyampaian

inzage terisi

41 Mengirim biaya Banding

Ke PTTUN Medan

Kasir Panitera Biaya banding 30

menit

Slip Biaya

Banding

42 Menyusun bundel A dan

bundel B

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas banding 450

menit

Bundel A dan

bundel B

43 Menggandakan bundel A

dan bundel B sebanyak 2

rangkap.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas banding 450

menit

Bundel A dan

bundel B

32

44 Membuat surat pengantar

pengiriman berkas

banding.

Petugas

Meja III

Panitera Bundel A dan

bundel B

10

menit

Surat

pengantar

pengiriman

berkas

banding

45 Mengirimkan berkas

perkara banding ke

Pengadilan Tinggi TUN

beserta softcopy.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Bundel A dan

bundel B dan

biaya banding

450

menit

Terkirimnya

berkas perkara

banding dan

biaya banding

ke PTTUN

Medan

46 Menyerahkan salinan

berkas perkara banding

kepada Panmud Perkara

untuk disimpan di boks

berkas berjalan.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Bundel A dan

bundel B

5 menit Salinan berkas

banding

tersimpan

dalam boks.

47 Menerima surat

pemberitahuan

pendaftaran perkara

banding dari PTTUN

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Surat registrasi

dari PTTUN

5 menit Penerimaan

pemberitahuan

pendaftaran

perkara

banding

48 Menyerahkan instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran perkara

banding dari PTTUN

kepada Meja II.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Surat registrasi

dari PTTUN

5 menit Instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara

banding

49 Mencatat tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran perkara

banding dari PTTUN ke

register perkara dan

register banding.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara

banding

5 menit

Terisinya

tanggal

pemberitahuan

pendaftaran

perkara

banding dalam

register.


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

50 Mencatat putusan banding

pada buku induk register

dan buku banding

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

putusan

banding

30

Menit

Terisinya

amar putusan

pada buku

induk register

dan buku

banding

33

51 Membuat pemberitahuan

isi amar putusan kepada

para pihak

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 10

Menit

Relaas

Pemberi

tahuan

banding

52 Mencatat tanggal

pemberitahuan putusan

banding

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 5 Menit Terisinya

tanggal

pemberitahuan

di buku

register dan

buku banding.

34


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang


Tanggal Pembuatan 17 Juni 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


Kasasi












1. S1 Hukum

2. S2 Hukum






akan berakhir


SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KASASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima pernyataan

kasasi dari Pemohon

kasasi dilampiri salinan

putusan banding dari

petugas banding

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Putusan

banding

10

Menit

Penerimaan

pernyataan

kasasi yang

dituangkan

secara

tertulis.


permohonan/pernyataan

kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Pernyataan

Kasasi secara

tertulis

10

Menit

Permohonan

kasasi secara

tertulis yang

telah diteliti.

35


perkara dan membuat


menyerahkan SKUM

tersebut kepada Pemohon

kasasi agar membayar

panjar biaya perkara pada

bank yang ditunjuk.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

Pernyataan

kasasi yang

dituangkan

secara tertulis.

5 Menit Taksiran

Panjar Biaya

Perkara

Kasasi dalam

SKUM.

4 Menerima bukti setor

pembayaran panjar biaya

perkara sesuai SKUM.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

Bukti Setor

SKUMKasasi

5 Menit Penerimaan

bukti setor



Kasir Panitera

Muda

Perkara

Bukti Setor

SKUM

5 Menit SKUM yang

sudah

distempel

lunas

6 1. Mencatat panjar biaya

perkara dalam buku

jurnal biaya kasasi dan

buku bantu.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM 10

Menit

Panjar telah

dicatat dalam

jurnal dan

buku bantu.


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

7 Menyerahkan SKUM


Pemohon kasasi

(Kuasanya) dan

menyerahkan berkas

permohonan kasasi

kepada Pemohon kasasi

untuk didaftarkan ke

Meja II

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM yang

sudah dicap

lunas

5 Menit SKUM dan

berkas

diterima

oleh

pemohon

kasasi untuk

didaftarkan

ke Meja II.

8 Menyimpan lembaran

III SKUM sebagai arsip.

Kasir Panitera

Muda

Perkara

SKUM Lembar

III

3 Menit SKUM

lembar III

tersimpan

9 Membuat akta

permohonan kasasi 4

rangkap.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

1. SKUM

2. Identitas

Pemohon atau

kuasa

10 Menit Akta Kasasi


permohonan kasasi.

Panitera Panitera Akta

Permohonan

kasasi

5 Menit Akta Kasasi

yang telah

ditandatang

ani

36

11 Menyerahkan akta

permohonan kasasi

kepada Pemohon kasasi

untuk dicatat oleh Meja

II

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Akta kasasi

yang telah

ditandatangani

10 Menit Perkara

Kasasi

dicatat

dalam

register.


kasasi kedalam register

induk perkara dan

register kasasi.

Meja II Panitera

Muda

Perkara

Akta kasasi 10 Menit Perkara

kasasi telah

tercatat

dalam

register

kasasi dan

register

induk.


kasasi kepada Meja III.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Berkas

Permohonan

Kasasi

5 Menit Penyerahan

berkas

kasasi

14 Memerintahkan petugas

untuk melaksanakan

pemberitahuan kasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas kasasi

5 Menit Instrumen

perintah

Pemberi

tahuan

pernyataan

Kasasi

15 Membuat relaas

pemberitahuan

permohonan kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

perintah

pemberitahuan

10 menit Relaas

Pemberi

tahuan

kasasi

16 Menyampaikan

pemberitahuan

permohonan kasasi

kepada termohon

kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

menit

Relaas

Pemberi

tahuan


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output



kepada Meja III.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan

18 Menyampaikan

instrumen tanggal relaas


kepada Meja II untuk

dicatat dalam register


kasasi.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Instrumen

tanggal

pemberitahuan

37

19 Mencatat tanggal

pemberitahuan

permohonan kasasi


perkara gugatan dan

register kasasi.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

pemberitahuan

5 Menit Tanggal

Pemberitahua

n register

terisi

20 Menerima memori kasasi

dari Pemohon kasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori

Kasasi, Surat

Kuasa

5 Menit Memori

Kasasi

21 Membuat tanda terima

memori kasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori Kasasi 5 Menit Tanda

Terima

Memori

Kasasi

22 Menyampaikan

instrumen tanggal

penerimaan Memori

kasasi kepada Meja II

untuk dicatat dalam

register gugatan dan

register kasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori Kasasi 5 Menit Penyampaian

Instrumen

tanggal

penerimaan

memori

kasasi

23 Mencatat tanggal

penerimaan memori

kasasi dalam register

induk perkara gugatan

dan register kasasi

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

penerimaan

Memori Kasasi

10

Menit

Kolom

Register

tanggal

penyampaian

memori

kasasi terisi.

24 Membuat relaas

penyampaian memori

kasasi kepada terkasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

perintah

penyampaian

memori kasasi

10

Menit

Relaas

penyampaian

memori

kasasi



kasasi kepada termohon

kasasi

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

Menit

Relaas

pemberitahua

n memori

kasasi



kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan

27 Menyampaikan

instrument tanggal

penyerahan memori

kasasi kepada Meja II

Petugas

Meja III

Paniter Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

penyerahan

memori kasasi

5 Menit Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

memori

kasasi

38


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

28 Mencatat tanggal

penyerahan Memori

kasasi dalam register

perkara gugatan dan

register kasasi

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

penyerahan

memori kasasi

5 Menit Terisinya

kolom

tanggal

penyerahan

memori

kasasi dalam

register

29 Menerima kontra

memori kasasi dari

termohon kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Kontra Memori

Kasasi

5 Menit Penerimaan

Kontra

Memori

Kasasi

30 Menyampaikan

instrumen tanggal

penerimaan kontra

memori kasasi kepada




kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Akta

Penerimaan

Kontra Memori

Kasasi

5 Menit Instrumen

tanggal

penerimaan

Kontra

Memori

Kasasi

31 Mencatat tanggal

penerimaan kontra

memori kasasi dalam

register induk perkara


kasasi.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal

Penerimaan

Kontra Memori

kasasi

5 Menit Terisinya

kolom

tanggal

penerimaan

kontra

memori

kasasi dalam

register.

32 Menyampaikan kontra


pemohon kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 450

menit

Relaas

pemberitahu

an kontra

memori

kasasi


pemberitahuan kontra

memori kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

Pemberitahuan

5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan

34 Menyampaikan

instrumen tanggal

penyerahan kontra




dan register kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas

pemberitahuan

penyerahan

kontra memori

kasasi

5 Menit Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

kontra

memori

kasasi

39

35 2. Mencatat tanggal

penyerahan kontra

memori kasasi

dalam register

induk perkara

gugatan dan

register kasasi.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perakara

Instrumen

penyampaian

tanggal

penyerahan

kontra memori

kasasi

5 Menit Terisinya

kolom

tanggal

penyampaian

kontra

memori

kasasi.


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

36 Membuat surat

keterangan tidak

menyerahkan memori

dan kontra memori

kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Memori kasasi

dan Kontra

Memori kasasi

10

menit

Surat

keterangan

tidak

menyerah

kan memori

kasasi dan

kontra

memori

kasasi

37 Mengirim biaya Kasasi

Ke Mahkamah Agung RI

Kasir Panitera Biaya kasasi 30 menit Slip Biaya

Kasasi


bundel B

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas kasasi 450

menit

Bundel A

dan bundel

B


dan bundel B sebanyak 2

rangkap.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Berkas kasasi 450

menit

Bundel A

dan bundel

B

40 Membuat surat

pengantar pengiriman

berkas kasasi.

Petugas

Meja III

Panitera Bundel A dan

bundel B

10 menit Surat

pengantar

pengiriman

berkas

kasasi

41 Mengirimkan berkas

perkara kasasi ke

Mahkamah Agung RI

beserta softcopy.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Bundel A dan

bundel B

450

menit

Terkirim

nya berkas

perkara

kasasi

Mahkamah

Agung RI


berkas perkara kasasi


untuk disimpan di boks

berkas berjalan.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Bundel A dan

bundel B

5 menit Salinan

berkas

kasasi

tersimpan

dalamboks.

40

43 Menerima surat

pemberitahuan

pendaftaran perkara

kasasi dari Mahkamah

Agung RI

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Surat registrasi

dari Mahkamah

Agung RI

5 menit Penerimaan

pemberi

tahuan

pendaftaran

perkara

kasasi


tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran perkara


Agung kepada Meja II.

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Surat registrasi

dari Mahkamah

Agung RI

5 menit Instrumen

tanggal

surat

pemberi

tahuan

pendaftaran

perkara

kasasi


pemberitahuan

pendaftaran perkara


Agung RI ke register

perkara dan register

kasasi.

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara kasasi

5 menit Terisinya

tanggal

pemberi

tahuan

pendaftaran

perkara

kasasi

dalam

register.


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

46 Menerima salinan resmi

putusan kasasi dan

berkas bundle A dari

Mahkamah Agung RI

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Salinan Resmi

Putusan Kasasi

5 Menit Salinan

Resmi

Putusan

Kasasi

47 Mencatat putusan kasasi


dan buku kasasi

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

putusan kasasi

30 Menit Terisinya

amar

putusan

pada buku

induk

register

dan buku

kasasi



para pihak

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 10 Menit Relaas

Pemberi

tahuan

kasasi

41

49 Mencatat tanggal


kasasi

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara


tanggal

pemberi

tahuan di

buku

register

dan buku

kasasi.

42


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


Peninjauan Kembali












1. S1 Hukum

2. S2 Hukum






akan berakhir


SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PENINJAUAN KEMBALI

No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima surat

permohonan Peninjauan

Kembali dari

PemohonPeninjauan

Kembali dilampiri salinan

putusan kasasi yang

diperoleh dari Meja III.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Perkara sudah

inkracht

5 Menit

Penerimaan

pernyataan

permohonan

Peninjauan

Kembali

secara

tertulis

2 Meneliti surat permohonan

Peninjauan Kembali beserta

alasan-alasannya dan

lampirannya berupa salinan

putusan kasasi yang

diperoleh

PemohonPeninjauan

Kembali dari Meja III.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Pernyataan

Peninjauan

Kembali secara

tertulis

10 Menit

Permohonan

Peninjauan

Kembali

secara

tertulis yang

telah diteliti

43


perkara Peninjauan Kembali

dan membuat SKUM.

Kasir Panmud

Perkara

Pernyataan

Peninjauan

Kembali secara

tertulis

5 Menit

Taksiran

panjar biaya

perkara

Peninjauan

Kembali

dalam

SKUM

4 Menerima tanda

pembayaran SKUM dari

Bank.

Kasir Panmud

Perkara

Bukti Setor dan

SKUM

5 Menit

Penerimaan

bukti setor



Kasir Panmud

Perkara

Bukti Setor dan

SKUM

5 Menit

SKUM yang

sudah

disetempel

lunas


No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output


perkara dalam buku jurnal


Kembali.

Kasir Panmud

Perkara

SKUM 10 Menit

Panjar telah

dicatat dalam

buku jurnal.

7 Menyerahkan SKUM


Pemohon Peninjauan

Kembali (Kuasanya).

Kasir Panmud

Perkara

SKUM yang

sudah dicap

lunas

5 Menit

SKUM dan

berkas

diterima oleh

Pemohon PK

untuk

didaftarkan

di Meja II



kepada PemohonPeninjauan

Kembali untuk diserahkan

ke Meja III dengan dilampiri

SKUM lembaran II.

Kasir Panmud

Perkara

SKUM yang

dicap lunas

Berkas PK

5 Menit SKUM dan

berkas PK

diterima oleh

Pemohon PK

untuk

didaftarkan di

Meja II

9 Menyimpan lembaran III

SKUM sebagai arsip.

Kasir Panmud

Perkara

SKUM lembar

III

5 Menit SKUM

lembar III

tersimpan

10 Membuat akta permohonan

Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

SKUM identitas

Pemohon/

Kuasa

10 Menit Akta PK



Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Akta permohonan

PK

5 Menit Akta PK

yang telah

ditanda

tangani

44

12 Menyerahkan akta


Kembali lembar ke II

kepada Pemohon

Peninjauan Kembali untuk

diserahkan ke Petugas Meja

II.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Berkas PK 5 Menit Penyerahan

berkas PK


Peninjauan Kembali

kedalam register induk

perkara dan register

Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Akta

permohonan PK

yang telah

ditandatangani

15 Menit Perkara PK

telah tercatat

di register

induk dan

register PK.


Peninjauan Kembali kepada

Meja III.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Berkas

permohonan PK

5 Menit Penyerahan

berkas PK

15 Memerintah petugas meja

III untuk melaksanakan

pemberitahuan Permohonan

PK

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Instrumen

pernyataan PK

dan

5 Menit Instrumen

perintah

pember1

tahuan

pernyataan

PK


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

16 Menyampaikan

pemberitahuan permohonan

Peninjauan Kembali beserta

alasan-alasannya kepada

Termohon Peninjauan

Kembali. Dengan

melampirkan Memori PK

Petugas

Meja III

Panitera Relaas dan

salinan

permohonan PK

dan memori PK

420 Menit Relaas dan

salinan

permohonan

PK dan

memori PK

telah diberi

tahukan


pemberitahuan Peninjauan

Kembali

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Relaas 5 Menit Relaas yang

sudah

diserahkan


tanggal relaas

pemberitahuan Peninjauan

Kembali kepada Meja II

untuk dicatat dalam register

induk gugatan dan register

Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Relaas

pemberitahuan

5 Menit Relaas

pemberi

tahunan

register

induk dan

register PK

45

19 Mencatat tanggal

pemberitahuan permohonan

Peninjauan Kembali dalam

register gugatan dan register

Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Mencatat

instrumen

tanggal

pemberitahuan.

10 Menit Tanggal

pemberi

tahuan

tercatat

dalam

register.

20 Menerima Kontra Memori

PK atas permohonan

Peninjauan Kembali dari

Termohon Peninjauan

Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Kontra Memori

PK

10 Menit Penerimaan

Kontra

Memori PK

atas

permohonan

PK yang

sudah

dibubuhi hari

dan tanggal

penerimaan.


tanggal penerimaan kontra

memori PK atas


Kembali kepada Meja II

untuk dicatat dalam register


Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Instrumen

tanggal

penerimaan

Kontra memori

PK atas

permohonan PK

10 Menit Instrumen

tanggal

penerimaan

Kontra

Memori PK

atas

permohonan

PK telah

dicatat dalam

register.

22 Mencatat tanggal

penerimaan Kontra Memori

Peninjauan Kembali dalam

register perkara

gugatan/permohonan dan

register Peninjauan

Kembali.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Instrumen tanggal

penerimaan

Kontra memori

atas permohonan

PK

5 Menit Tanggal

penerimaan

Kontra

Memori atas

PK tercatat

dalam

register.


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

23 Menyampaikan Kontra

Memori atas permohonan


Pemohon Peninjauan

Kembali.

Petugas

Meja III

Panitera Relaas

salinan Kontra

Memori atas

permohonan PK

420 Menit Salinan

Kontra

memori atas

permohonan

PK telah

disampaikan.


pemberitahuan Kontra

memori Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja III

Panitera Relaas

pemberitahuan

5 Menit Penyerahan

relaas

46


tanggal penyerahan Kontra

memori atas permohonan


Meja II untuk dicatat dalam

register gugatan dan register

Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Instrumen

tanggal

penyerahan

Kontra Memori

atas PK

5 Menit Penyampaian

instrumen

26 Mencatat tanggal

penyerahan Kontra memori

atas Peninjauan Kembali

dalam register perkara


Peninjauan Kembali.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Instrumen

tanggal

penyerahan

Kontra Memori

atas PK

5 Menit Tanggal

pemberi

tahuan

penyerahan

Kontra

Memori atas

PK tercatat

dalam

register.


perkara PK kepada Meja

III.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Berkas perkara

PK

5 Menit Penyerahan

berkas

terkirimnya

panjar biaya

PK ke MA

RI.

28 Mengirim biaya Peninjauan

Kembali ke Mahkamah

Agung RI atas perintah

Panitera.

Petugas

Meja III

Panitera Panjar biaya

perkara

420 Menit


bundel B Perkara PK.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Berkas perkara

PK

420 Menit Bunde A dan

Bundel B

telah

tersusun.


dan bundel B perkara PK

dan softcopy.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Bunde A dan

Bundel B dan

softcopy-nya

180 Menit Bunde A dan

Bunde B

beserta

softcopy-nya

selesai

digandakan.

31 1. Mengirimkan berkas

perkara Peninjauan

Kembali ke Mahkamah

Agung RI beserta

softcopy.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Berkas perkara

PK beserta

softcopy-nya

420 Menit Terkirimnya

berkas

perkara PK

beserta

softcopy-nya

ke MA RI.

47


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Penanggung

Jawab

Persyaratan/



berkas perkara Peninjauan

Kembali kepada Panmud

Perkara untuk disimpan di

boks berkas berjalan.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

1. Berkas

perkara

2. Softcopy

10 Menit Salinan

berkas

perkara PK

dan softcopy-

nya

tersimpan di

Boks berkas

perkara

berjalan.

33 Menerima surat

pemberitahuan pendaftaran


dari Mahkamah Agung RI.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Surat

pemberitahukan

pendaftaran PK

10 Menit Penerimaan

surat

pemberi

tahuan

pendaftaran

PK


tanggal surat pemberitahuan

pendaftaran perkara

Peninjauan Kembali dari

Mahkamah Agung RI

kepada Meja II.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara PK

5 Menit Diterimanya

instrumen

pemberi

tahuan

pendaftaran

perkara PK.




dari Mahkamah Agung RI

kedalam register perkara

dan register Peninjauan

Kembali.

Petugas

Meja II

Panmud

Perkara

Instrumen

tanggal surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara PK

10 Menit Tanggal

surat

pemberi

tahuan

pendaftaran

perkara PK

telah tercatat

dalam

register.

36 Menyerahkan surat



dari Mahkamah Agung RI


untuk disimpan dalam boks

berkas berjalan.

Petugas

Meja III

Panmud

Perkara

Surat

pemberitahuan

pendaftaran

perkara PK

10 Menit Surat

pemberitahu

an

pendaftaran

perkara PK

telah

tersimpan di

dalam boks

berkas

perkara

berjalan.

37 Mencatat putusan P.K


gugatan dan buku p.k

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

putusan P.K

30 Menit Terisinya

amar

putusan

pada buku

induk

register

gugatan dan

buku P.K

48


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

37 Mencatat putusan P.K


gugatan dan buku PK

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara

Instrumen

putusan P.K

30 Menit Terisinya

amar

putusan

pada buku

induk

register

gugatan

dan buku

P.K



para pihak

Petugas

Meja III

Panitera

Muda

Perkara

Relaas 10 Menit Relaas

Pemberi

tahuan PK

39 Mencatat tanggal


PK

Petugas

Meja II

Panitera

Muda

Perkara


tanggal

pemberitah

uan di

buku

register

gugatan

dan buku

PK

49


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Pos Bantuan

Hukum (POSBAKUM)


1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

Bantuan Hukum

2. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Nomor




1. S1 Hukum

2. S2 Hukum






akan berakhir


SIADPTUN

PROSEDUR PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Penanggung

Jawab

Persyaratan/


1 Menyediakan blanko

permohonan pelayanan

Posbakum dan

blankosurat pernyataan

tidak mampu.

Petugas

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum 10 menit Adanya

blangko

permohonan

pelayanan

posbakum

dan

pernyataan

surat tidak

mampu.

2 Mengisi formulir

permohonan bantuan

hukum dilampiri SKTM

atau kartu KKM, kartu

JAMKESMAS, kartu

PKH, dan kartu BLT

atau surat pernyataan

tidak mampu membayar

jasa advokat yang

diketahui oleh Ketua

Pengadilan TUN

Pemohon

Bantuan

Hukum

Posbakum SKTM atau,

KKM atau,

JAMKESMA

S atau,

PKH atau

Kartu BLT

15 menit Pengisian

formulir

permohonan

bantuan

hukum.

50

3 Menerima permohonan

bantuan hukum.

Petugas

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum Surat

Permohonan

10 menit

4 Melaksanakan

pemberian bantuan

hukum berupa informasi,

advice, konsultasi dan

atau pembuatan surat

gugatan /permohonan.

Petugas

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum 15 menit Pemberian

bantuan

hukum.

PROSEDUR PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

5 Membuatsurat

gugatan/permohonan

dalam bentuk hardcopy

dan softcopy.

Petugas

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum 20 menit Surat

Gugatan/

Permohonan

6 Menyerahkan surat

gugatan/permohonan

kepada Pemohon untuk

pendaftaran perkaradi

Meja I.

Petugas

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum 5 menit

7 Menerima surat

gugatan/permohonan

yang dibuat oleh pemberi

bantuan hukum.

Petugas

Meja I

Panmud

Perkara

Lampirkan

berkas

10 menit Terdaftarnya

Permohonan/

Gugatan di

Pengadilan

TUN

8 Membuat laporan

pelaksanaan tugas

pelayanan hukum kepada

Ketua Pengadilan TUN

Penyedia

Jasa

Hukum

Posbakum

51


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang


Tanggal Pembuatan 17 juni 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Permohonan

Informasi



2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;


RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007

tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan ;


RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi

Pengadilan




1. S1 Hukum

2. S1 Komputer (IT)

3. S2 Hukum


Meja informasi, komputer, jaringan internet, formulir



akan berakhir

PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menyediakan formulir

permohonan informasi.

Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

1. Format baik

2. Memadai

10 menit Form/

Instrumen

2 Menerima dan memilih


Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

1. Cermat

2. Komunikatif

10 menit Isian

Instrumen

permintaan

informasi

3 Mencatat dalam register


Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

1. Teliti

2. Tulisan

rapi/jelas

10 menit Isian register

52

4 Meneruskan permohonan

informasi kepada PPID.

Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

Sigap 15 menit Instrumen

tersampaikan

kpd. PPID.

5 Melakukan uji

konsekuensi.

PPID Pansek Kredibel 30 menit

Diterima/

ditolak

6 Mengambil keputusan

tentang ditolak atau

diterima suatu

permohonan Informasi

PPID Pansek Objektif 60 menit Keputusan

diterima/

ditolak

7 Memberitahukan

keputusan ditolak atau

diterima suatu

permohonan kepada

pemohon.

PPID Pansek Komunikatif

dan persuasif

60 menit Tersampaikan

keputusan

kepada

Pemohon.

PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

No Aktivitas


Petugas

Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

8 Memerintahkan kepada

petugas informasi untuk

memberikan informasi

yang diminta apabila

permohonan diterima.

PPID Pansek Tegas, jelas

dan informatif

15

menit

Perintah

yang jelas

9 Menaksir biaya


Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

Akurat 30

menit

Nominal

tertentu

untukbiaya

informasi

10

Menerima biaya

perolehan informasi.

Kasir Pansek Akuntabel

lugas, jelas,

dan tegas

10

menit

Biaya info

diterima

11 Menyerahkan informasi

yang dimohon(setelah

dianonimisasi) dengan

tanda bukti.

Petugas

Informasi

Panmud

Hukum

30

menit

Informasi

resmi yang

relevan

53


NEGARA PALEMBANG

Jl.Jend.A.YaniNo.67

Palembang


Tangal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Pengaduan



RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga

Peradilan


RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009

tentang Pedoman Pelaksanaan

Penanganan Pengaduan di Lingkungan

Lembaga Peradilan




1. S1 Hukum

2. S2 Hukum


Meja Pengaduan, Komputer, Jaringan Internet, formulir

pengaduan



akan berakhir

PROSEDUR PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Penanggung

Jawab

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima pengaduan

masyarakat melalui lisan,

tulisan, e-mail, faksimili.

Panmud

Hukum

Wakil Ketua 1. Formulir

2. Surat

pengaduan

masyarakat

30 menit Data

pengaduan

masyarakat

2 Mencatat pengaduan ke

dalam register

pengaduan.

Panmud

Hukum

Wakil Ketua Surat

pengaduan

masyarakat

10 menit Data register

pengaduan

3 Meneruskan pengaduan

masyarakat tersebut

kepada Ketua PTUN

Panmud

Hukum

Wakil Ketua Surat

pengaduan

masyarakat

10 menit Data

pengaduan

diketahui

oleh Ketua

PTUN

54

4 Meneliti surat pengaduan

tersebut apakah layak

ditindak lanjuti atau

tidak.

Wakil

Ketua

Ketua PTUN Surat

pengaduan

masyarakat

1 hari Data

pengaduan

masyarakat

yang patut

ditindak

lanjuti atau

tidak

5 Meneruskan pengaduan

masyarakat/ publik yang

perlu ditindaklanjuti

kepada Ketua PTTUN.

Ketua

PTUN

Ketua PTUN Surat

pengantar

Surat

pengaduan

10 menit Terkirimnya

surat

pengaduan

kepada

PTTUN

6 Menyimpan surat

pengantar pengiriman

pengaduan ke PTTUN.

Panmud

Hukum

Wakil Ketua Surat

pengaduan

masyarakat

5 menit Arsip surat

55

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Melaksanakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun

2013 bahwa terhitung 1 Januari 2014 setiap pegawai harus membuat Sasaran Kerja

Pegawai Negeri Sipil (SKP) sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang Tahun 2016 telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai

berikut :

1. Eselon II :

a. Ketua dan Wakil Ketua

Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)

56

b. Para Hakim


57


58


59


60


61


62


63


64


65

2. Eselon III : (Panitera/Sekretaris. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris)


66


67


68

Eselon IV :

(Kepala Sub Bagian)


69

Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana :


70


71


72


73

Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan :


74


75


76


77


78


79


80

Staf Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan :


81


82


83

(Panitera Muda) :


84

Staf Kepaniteraan Perkara :


85


86


87

(Panitera Muda ) :


88

Staf Kepaniteraan Hukum :


89


90


91

3. Panitera Pengganti


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis yudisial dan

sumber daya manusia non teknis yudisial.

Jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 48 orang, Hakim terdiri dari 12 orang,

Kepaniteraan terdiri dari 14 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 5 orang.

Sedangkan jumlah tenaga non teknis yudisial sebanyak 17 orang.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Jumlah Hakim

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun

2016 sebanyak 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

No Nama / NIP Pangkat / Gol

Ruang Jabatan

1

2

3

4

5

Herman Baeha, SH. MH

19600625 198903 1 002

Darmawi, SH

19600616 198203 1 005

Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH

NIP. 19600420 198003 1 002

Baherman, SH

19671108 199203 1 005

Zubaidah Djaiz Baranyanan, SH.

NIP. 19750602 200012 2 002

Pembina Utama

Muda (IV/c)

Pembina Utama

Madya (IV/d)

Pembina Utama

Madya (IV/d)

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I

(III/d)

Ketua

Wakil Ketua

Pembina Utama

Madya

Pembina Madya

Pratama

Hakim Pratama

Utama

BAB KETIGA

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

102

6

7

8

9

10

11

12

Hastin Kurnia Dewi, SH. MH

NIP. 19751208 200502 2 001

Firdaus Muslim, SH

19700115 200502 1 001

Ridwan Akhir, SH. MH

19730723 200604 1 002

Dwika Hendra Kurniawan, SH.MH

NIP. 19731127 200604 1 004

Rachmadi, SH

NIP. 19761009 200604 1 003

Arum Pratiwi Mayangsari,SH

NIP. 19801122 200604 2 004

Hj. Suaida Ibrahim, SH.MH

19880412 200912 2 002

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata Muda

Tk.I (III/b)

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Madya

Hakim Pratama

Muda

b. Jumlah Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan pada tahun 2016 sebanyak 14 orang termasuk

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai

berikut :


Ruang Jabatan

1

Mamik Hermindjaya ML.,SH

NIP. 19601202 198703 2 007

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Panitera

103

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Deo Yuvanti, SH

NIP. 19650831 199103 2 003

H. Husnuddin, SH

NIP. 19610217 198303 1 004

Rina Zaleha, SH

NIP. 19650531 199103 2 004

Isnaini, SH, MH

NIP. 19690907 199203 2 003

Hj. Enita, SH

NIP. 19620825 198903 2 002

Etisusita, SH

NIP. 19630107 198503 2 002

Rusmalawita, SH

NIP. 19610327 198603 2 002

Indra Mufti, SH

NIP. 19690212 199103 1 006

Darul Kutni, SH

NIP. 19700902 199103 1 004

Sulami, SH

NIP. 19650813 198603 2 001

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Pembina

(IV/a)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Wakil Panitera

Panitera Muda

Perkara

Panitera Muda

Hukum

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

104

12

13

14

Alkodar, SH

NIP. 19671224 199203 1 005

Alamsyah, SH

NIP. 19720729 199303 1 003

Maryani, UB.,SH

NIP. 19730515 199403 2 006

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata Tingkat I

(III/d)

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

Panitera

Pengganti

c. Jumlah Jurusita Pengganti

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Tahun 2016 sebanyak 5 orang yaitu :


Ruang Jabatan

1

2

3

4

5

Muhammad Rasyid Ridho,ST.SH

NIP. 19810417 200502 1 002

Rasiman

NIP. 19610626 198203 1 005

Muhammad Abdullah, A.Md

NIP. 19741213 200003 1 006

A. Rohim

NIP. 1960301 198401 1 001

Sarjono

NIP. 19721124 199303 1 004

Penata (III/c)

Penata Muda

Tingkat I

(III/b)

Penata Muda

Tingkat I

(III/b)

Penata Muda

(III/a)

Pengatur (II/c)

Jurusita

Pengganti

Jurusita

Pengganti

Jurusita

Pengganti

Jurusita

Pengganti

Jurusita

pengganti

105

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2016 sebanyak 17 orang termasuk pejabat

struktural dan stafnya adalah sebagai berikut :


Ruang Jabatan

1

2

3

4

5

6

7

8

Drs. Kiagus Mailan,

NIP. 19640217 198503 1 004

Wiratmi, S.Sos.,SH, M.Si

NIP. 19640725 198903 2 009

Romlah, SE.,SH.,MH.

NIP. 19660514 199003 2 002

Septa Lustiana, SH

NIP. 19750915 200112 2 001

Dewi Eka Muriani, S.Si

NIP. 19800608 200604 2 004

Bobby, SH

NIP. 19780127 200104 1 001

Oktarina

NIP. 19651017 199203 2 003

Ronaldo, SH

NIP.19870508 201101 1 007

Pembina Tk.I

(IV/b)

Pembina (IV/a)

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I

(III/d)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata Muda

Tingkat I (III/b)

Penata Muda

Tingkat I (III/b)

Sekretaris

Kasub

Perencanaan,TI dan

Pelaporan

Kasubag Umum dan

Keuangan

Kasubag

Kepegawaian,Organi

sasi dan Tata

Laksana

Staf Umum &

Keuangan

Staf Kepan.

Hukum

Staf Kepeg,

Organisasi & Tata

Laksana

Staf Kepan.

Perkara

106

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Zulham Idrus, S.,Kom

NIP. 19830912 201101 1 008

Muhammad Agus, SE.,M.Si

NIP. 19850207 200604 1 001

Fajar Mawardi, SH., MH.

NIP. 19870729 200904 2 002

Nora Agustina,S.Kom

NIP. 19880808 200912 2 005

Wahyuni,SH

NIP. 19900603 200904 2 002

Sudaryanti, SH

19771118 200912 2 005

Aidi Firdaus, A.Md

NIP. 19780618 201101 1 005

Mulyana

NIP. 19741007 200604 2 001

Pitrica Nurhudayanti

NIP. 19871115 200604 2 001

Penata Muda

Tingkat I (III/b)

Penata Muda

Tingkat I (III/b)

Penata Muda

Tingkat I (III/b)

Penata Muda

(III/a)

Penata Muda

(III/a)

Penata Muda

(III/a)

Pengatur

Tingkat I (II/d)

Pengatur

(II/c)

Pengatur

(II/c)

Staf Perencanaan, TI

dan Pelaporan


dan Pelaporan

Staf Umum dan

Keuangan

Staf Umum dan

Keuangan


dan Pelaporan

Staf Kepaniteraan

Hukum

Staf Umum dan

Keuangan

Staf Umum dan

Keuangan

Staf Kepeg,

Organisasi & Tata

Laksana

Jumlah tenaga kerja honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

tahun 2016 sebanyak 6 orang.

107

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah

I a

I b

I c

I d

II a

II b

II c

II d

III a

III b

III c

III d

IV a

IV b

IV c

IV d

-

-

-

-

-

-

1

1

1

6

6

5

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2

-

3

2

3

9

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

8

9

14

4

2

2

1

Jumlah 24 24 48

108

b. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

Strata 2 (S2)

Strata 1 (S1)

D III

SLTA

SLTP

SD

5

15

2

3

-

-

5

15

-

3

-

-

10

30

2

6

-

-

Jumlah 25 23 48

c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional

Jabatan Teknis

Golongan Jumlah

I II III IV

L P L P L P L P L P

Hakim

Calon Hakim

Panitera

Wakil Panitera

Panitera Perkara

Panitera Muda

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1

-

4

-

4

-

-

-

-

1

5

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

8

-

-

-

1

-

4

5

4

-

1

1

-

1

6

-

Jumlah - - 1 - 13 10 4 3 18 13

109

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

Jabatan Srtuktural

dan Staf

Golongan Jumlah

I II III IV

L P L P L P L P L P

Sekretaris

Kasub Perencanaan,TI

dan Pelaporan

Kasub Umum dan

Keuangan

Kasub Kepegawaian

Organisasi dan Tata

Laksana

Staf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

5

-

-

-

1

5

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

6

-

1

1

1

7

Jumlah - - 1 2 5 6 1 2 7 10

Selama tahun 2016 ada 4 orang Hakim mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang sebagai berikut :

No Nama

Mutasi

dari ke

1 Darmawi, SH

NIP. 19600616 198203 1 005 PTUN Ambon PTUN Palembang

2 Baherman, SH

NIP. 19671108 199203 1 005 PTUN Padang PTUN Palembang

3 Firdaus Muslim, SH

NIP. 19700115 200502 1 001 PTUN Mataram PTUN Palembang

4 Hj. Suaida Ibrahim, SH. MH

NIP. 19880412 200912 2 002 PTUN Jambi PTUN Palembang

110

Pada tahun 2016 ini telah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan Pelatihan

lainnya sebagai berikut :

No Nama

Diklat/Bimtek

Jumlah

Peserta Penyelenggara Tujuan

1 Bimtek Pendalaman

Materi Keterbukaan

Informasi Publik

1 orang Badan Litbang

Kumdil MA-RI

tanggal 15 s/d

19 Februari

2016

Untuk meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan dan

wawasan Hakim

2 Bimtek

Kepemimpinan

Ketua dan Wakil

Ketua Peradilan

Tata Usaha Negara

2 orang Ditjen

Badilmiltun

MARI tanggal

14 s/d 18

Maret 2016

Untuk meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan dan

wawasan Ketua dan

Wakil Ketua

3 Bimtek Bisnis

Proses Sistem

Informasi

Penyelusuran

Perkara (SIPP)

1 orang Ditjen

Badilmiltun

MARI tanggal

22 s/d 24

Maret 2016

Untuk meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan dan

wawasan di bidang

Sistem Informasi

Penyelusuran Perkara

(SIPP) di peradilan tata

usaha Negara

4 Bimtek Hakim

Peradilan Tata

Usaha Negara

6 orang Ditjen

Badilmiltun

MARI tanggal

23 s/d 26 Mei

2016

Untuk meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan dan serta

profesionalitas aparatur

peradilan tata usaha

Negara

5 Bimtek Sertifikasi

Hakim Lingkungan

Hidup angkatan I

1 orang Badan Litbang

Kumdil MA-

RI, Bogor

tanggal 25 Juli

s/d 6 agustus

2016

Untuk meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan dan

wawasan Hakim

111

B. Keadaan Perkara

Perkara yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2016

berjumlah 75 perkara sisa tahun sebelumnya 18 perkara, sehingga jumlah beban

pemeriksaan perkara berjumlah 93 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini 75

perkara naik 10,29 % dari tahun 2015 yang berjumlah 62 perkara. Demikian juga jumlah

beban pemeriksaan perkara berjumlah 93 perkara menurun 10,29 % dibandingkan tahun

2015 yang berjumlah 62 perkara. Dari keseluruhan perkara yang masuk tahun ini, 30

perkara ( 40 %) adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara terbesar lainnya

adalah klasifikasi keterbukaan informasi publik (KIP), 7 perkara ( 9,33 %) dan kades 2

perkara ( 2,66 %). Klasifikasi perkara yang masuk tahun 2016 selengkapnya sebagai

berikut :

DAFTAR PERKARA YANG MASUK


TAHUN 2016

NO NOMOR PERKARA KLASIFIKASI PROSES

1 No.01/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN

BANDING

INKRACHT

2 No.02/G/2016/PTUN-PLG TANAH

TK. PERTAMA

INKRACHT

3 No.03/G/2016/PTUN-PLG TANAH KASASI


TK. PERTAMA

INKRACHT

5 No.05/G/2016/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN

BANDING

INKRACHT

6 No.06/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN KASASI


BANDING

INKRACHT




11 No.11/G/2016/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN KASASI/INKRACHT

112

12 No.12/G/2016/PTUN-PLG TANAH BANDING


TK. PERTAMA

INKRACHT

14 No.14/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN/Izin TK. PERTAMA

INKRACHT

15

No.15/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN

DICABUT

INKRACHT

16 No.16/G/2016/PTUN-PLG KADES

BANDING

INKRACHT

17 No.17/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN BANDING

18 No.18/G/2016/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN BANDING



21 No.21/G/2016/PTUN-PLG TANAH TK.PERTAMA

INKRACHT


TK.PERTAMA

INKRACHT

23 No.23/G/2016/PTUN-PLG IZIN/DLL DICABUT

INKRACHT




TK.PERTAMA

INKRACHT


GUGUR TK

PERTAMA

INKRACHT



TK PERTAMA

INKRACHT




DICABUT TK

PERTAMA

INKRACHT


TK PERTAMA

INKRACHT

113

34 No.34/G/2016/PTUN-PLG TANAH TK PERTAMA

INKRACHT

35 No.35/G/2016/PTUN-PLG DLL/PAW BANDING



DICABUT TK

PERTAMA

INKRACHT




41 No.41/G/2016/PTUN-PLG DLL/PAW BANDING

42 No.42/G/KI/2016/PTUN-PLG KIP KASASI

43 No.43/G/2016/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG

44 No.44/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN DICABUT

INKRACHT


46 No.46/G/KI/2016/PTUN-PLG KIP

TK PERTAMA

INKRACHT


TK PERTAMA

INKRACHT

48 No.48/G/KI/2016/PTUN-PLG KIP KASASI


TK PERTAMA

INKRACHT

50 No.50/G/2016/PTUN-PLG LAIN-LAIN PROSES SIDANG


52 No.52/G/2016/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN PROSES SIDANG




DICABUT

INKRACHT


DICABUT

INKRACHT

57 No.57/G/2016/PTUN-PLG DLL/PAW PROSES SIDANG




114





65 01/P/FP/2016/PTUN-PLG

FIKTIP

POSITIP/TANAH

DICABUT

INKRACHT










75 No.74/G/2016/PTUN-PLG KADES/DLL PROSES SIDANG

Jumlah : 75 Perkara

Klasifikasi :

Tanah : 30 Perkara

Kepegawaian : 18 Perkara

Perizinan : 1Perkara

Kades : 2 Perkara

PAW : 6 Perkara

KIP : 7 Perkara

Dan lain-lain : 10 Perkara

Fiktip Positif : 1 Perkara

115

0

5

10

15

20

25

30

Klasifikasi Perkara yang Masuk Tahun 2016 Di Pengadilan Tata usaha Negara Palembang

30

18

1 2

6 7

11

1

REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2016


Tingkat Pertama Sisa Tahun 2015 : 18 perkara

Putus dan Cabut Tahun 2015 : 60 perkara

Masuk Tahun 2016 : 75 perkara (1 FP)

Putus Tahun 2016 : 59 perkara

Cabut Tahun 2016 : 9 perkara

Sisa Tahun ini Tahun 2016 : 25 perkara

Tingkat Banding Sisa Tahun 2015 : 19 perkara


Masuk Tahun 2016 : 36 perkara


Cabut Tahun 2016 : - perkara

Sisa akhir Tahun 2016 : 16 perkara

a. Sudah dikirim : 6 perkara

b. belum dikirim : 10 perkara

116

Tingkat Kasasi Sisa Tahun 2015 : 32 perkara




Cabut : 1 perkara

Sisa Akhir Tahun 2016 : 15 perkara


b. Belum dikirim : 2 perkara

Tingkat Peninjauan Sisa Tahun 2015 : 9 perkara

Kembali Putus dan Cabut Tahun 2015 : 5 perkara



Cabut Tahun 2016 : - perkara

Sisa akhir Tahun 2016 : 10 perkara


b. Belum dikirim : 2 perkara

Eksekusi Sisa Tahun 2013-2015 : 18 perkara


Sudah diproses : 26 perkara

Yang sudah dilaksanakan pihak Tergugat (informasi) : 6 perkara

Yang belum dilaksanakan dan belum ada informasi dari

Pihak Tergugat : 20 perkara

117

Sisa Tahun 2015 18

Masuk Tahun 2016 75

Putus Tahun 2016 59

Cabut Tahun 2016 9

Sisa Tahun 2016 25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sisa Tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Sisa Tahun 2016

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Pertama Tahun 2016 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

18

75

59

9

18

118

Sisa Tahun 2015 19

Masuk Tahun 2016 36

Putus Tahun 2016 39

Cabut -

Sisa Tahun 2016 16

a. Sudah dikirim 6

b. Belum dikirim 10

0 10 20 30 40

b. Belum dikirim

a. Sudah dikirim

Sisa Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

b. Belum dikirim

a. Sudah dikirim

Sisa Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

Jumlah Perkara 10 6 16 0 39 36 19

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Banding Tahun 2016 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

119

Sisa Tahun 2015 32

Masuk Tahun 2016 30

Putus Tahun 2016 46

Cabut Tahun 2016 1

Sisa Tahun 2016 15

a. Sudah dikirim 13

b. Belum dikirim 2

0 10 20 30 40 50

Sisa Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

Sisa Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

Jumlah Perkara 15 30 46 1 32

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Kasasi Tahun 2016

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

120

Sisa Tahun 2015 9

Masuk Tahun 2016 14

Putus Tahun 2016 13

Cabut Tahun 2016 0

Sisa Tahun 2016 10

a. Sudah dikirim 8

b. Belum dikirim 2

0 5 10 15

b. Belum dikirim

a. Sudah dikirim

Sisa Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

b. Belum dikirim

a. Sudah dikirim

Sisa Tahun 2016

Cabut Tahun 2016

Putus Tahun 2016

Masuk Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

Jumlah Perkara 2 8 10 0 13 14 9

Rekapitulasi Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2016 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

121

Sisa Tahun 2015 18

Masuk Tahun 2016 8

Eksekusi sudah dilaksanakan (informasi) 6

Sudah diproses (ada pada Tergugat) 20

0 5 10 15 20

Sudah diproses (ada pada Tergugat

Eksekusi sudah dilaksanakan …

Masuk Tahun 2016

Sisa Tahun 2015

Sudah diproses (ada pada Tergugat

Eksekusi sudah dilaksanakan (informasi)

Masuk Tahun 2016 Sisa Tahun 2015

Jumlah Perkara 20 6 8 18

Rekapitulasi Proses EKsekusi Tahun 2016 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

122

L1-T12

LAPORAN PER JENIS PERKARA


TAHUN 2016

NO.

JENIS PERKARA

SISA

TAHUN

LALU

MASUK

DISMISSAL

PERLAWANAN

CABUT

PUTUS

SISA

PERMOHONAN

BANDING

KASASI

PENINJAUAN

KEMBALI

EKSEKUSI

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Pertanahan 9 30 - - 2 21 7 21 18 14 4 -

2 Kepegawaian 3 18 - - - 8 10 6 5 - 1 -

3 Pajak - - - - - - - - - - -

4 Perizinan 1 1 - - - 1 - - - - - -

5 Lelang - - - - - - - - - - - -

6 Tender - - - - - - - - - - - -

7 HAKI - - - - - - - - - - - -

8 Badan Hukum - - - - - - - - - - - -

9 Kehutanan - - - - - - - - - - - -

123

10 Perumahan - - - - - - - - - - - -

11 PEMILUKADA - - - - - - - - - - - -

12 Partai Politik - - - - - - - - - - - -

13 lain - Lain 4 10 - - 2 4 4 5 2 - - -

- Kades 1 2 - - - 1 1 2 2 - - -

- Kip - 7 2 5 - - 2 - 3 -

14 PAW - 6 - - - 3 3 2 1 - - -

15 Fiktip Positif - 1 - 1 - - -

JUMLAH 18 75 - - 7 43 25 36 30 14 8 -

124

Matriks Perkara dan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Tahun 2016

No Bulan

Perkara Sumber Daya Manusia Keterangan

Sisa Masuk Putus Hakim Panitera Pengganti Jurusita/Pengganti

Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja

1 Januari 18 6 5 13 14 5

2 Pebruari 19 7 8

3 Maret 18 1 3

4 April 16 2 2

5 Mei 16 10 6

6 Juni 20 5 7

7 Juli 17 4 1

8 Agustus 19 4 6

9 September 17 11 3

10 Oktober 25 12 9

125

11 Nopember 26 8 11

12 Desember 23 5 2

Total 25 75 68 13 14 5

126

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor

127

I.Data Gedung Kantor

No URAIAN/JENIS Luas (m2) Prototype

Dibangun

Tahun

Status

Kepemilikan/

Sertifikat

KONDISI

Keterangan BAIK

RUSAK

Ringan Sedang Berat

1 Bangunan (2 Lantai) 841 m2 √

2 Tanah 1250 m2 √

3 Halaman Depan 78 m2 √

128

Sarana Lingkungan Kantor

No Sarana Lingkungan Kantor VOLUME KONDISI

Kebutuhan Keterangan Unit m2 Baik Rusak

1 Pos Jaga 0 0 0 0 1 Unit

2 Lands Cape 0 0 0 0

3 Papan Nama Gedung Kantor 1 7,9 m2 √

4 Tiang Bendera 1 8 m √

5 Sanitasi

6 Garasi Terbuka 2 62,50 m2 √

7 Garasi Tertutup 1 36,00 m2 √

129

Ruang Gedung Kantor

No URAIAN Jumlah

Ruang

Luas

(m2)

KONDISI Kebutuhan Ideal

Keterangan BAI

K

RUSAK Jumlah

Ruang

Luas

(m2) Ringan Sedang Berat

1 Ruang Ketua 1 38,25 m2 √

2 Ruang Wakil Ketua 1 16,50 m2 √

3 Ruang Hakim atas 1 27,06 m2 √

5 Ruang Hakim bawah 1 36,00 m2 √

6 Ruang Panitera/Sekretaris 1 36,00 m2 √

7 Ruang Panitera Pengganti atas 1 31,50 m2 √

8 Ruang Panitera Pengganti bawah I 1 33,00m2 √

9 Ruang panitera Pengganti bawah II 1 33,00m2 √

10 Ruang Jurusita 0 1 20 m2

11 Ruang Wakil Panitera 1 18,60 m2 √

12 Ruang Wakil Sekretaris 1 13,50 m2 √

13 Ruang Kasubag Kepegawaian 1 34,80 m2 √

130

14 Ruang Kasubag Keuangan 1 39,00 m2 √

15 Ruang Kasubag Umum 1 36,00 m2 √

16 Ruang Panitera Muda Perkara 1 36,00 m2 √

17 Ruang Panitera Muda Hukum 1 25,38 m2 √

18 Ruang Arsip Perkara 1 10,62 m2

19 Ruang Pos Bankum 1 7,50 m2 √

20 Ruang Sidang Utama Atas 1 131,40 m2 √

21 Ruang Sidang Bawah 1 61,75 m2 √

22 Ruang Persiapan 1 45,50 m2 √

23 Ruang Tunggu (Lobby) bawah 1 44,00 m2 √

24 Ruang Tunggu (R.Ketua) atas 1 27,00 m2 √

25 Ruang Musollah 1 22,00 m2 √

26 Ruang Perpustakaan 1 6,60 m2 √

27 Ruang Teknologi Informasi (TI) 1 16,50 m2 √

28 KM/WC 11 5,00 m2 6 3 2

29 Gudang 0 1 20

131

Rumah Dinas

No Alamat Rumah Dinas Type

Luas

Bangunan

(M2)

Luas

Tanah

(M2)

Dibangun

Tahun

Kepemilikan /

Sertifikat

Keterangan

Kondisi

1 Jl.Musi V Komplek Way Hitam Palembang B 120 422 1991 Hak Pakai /No.369 Tahun 1992

2 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No 1

Palembang

C 70 200 1992 Hak Pakai/No.948 Tahun 1993

3 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.2

Palembang


132

4 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.3

Palembang


5 Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-16

Palembang


6 Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-17

Palembang


7 Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 A

Palembang

C 70 195 1996 Hak Pakai/No.05 Tahun 1996 Rusak

Sedang

8 Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 B

Palembang

C 70 195 1996 Hak Pakai/No.05 Tahun 1996 Rusak

Sedang

133

V.Kendaraan Dinas

No

Jenis Kendaraan

(Roda 4 / Roda

2)

Jumlah

Unit Penempatan Merk

Tahun KONDISI

Keterangan Buatan Pembelian BAIK

RUSAK

Ringan Sedang Berat

1 Sedan

1 Ketua Toyota Vios 2006 √ BG 4 TN

2 Minibus 1 Wakil Ketua Toyota Avanza

1500 S

2011 √ BG 1880 MZ

134

3 Minibus 1 Panitera/Sekretaris Toyota Avanza

1500 S

2011 √ BG 1882 MZ

4 Minibus 1 Operasional Toyota Kijang 2003 √ BG 1226 MZ

5 Minibus 1 Operasional Toyota Kijang 1997 √ BG 1488 MZ

JUMLAH 5 5 0 0 0

1 Sepeda Motor 1 Operasional Perkara Honda Supra X 125 2005 √ BG 5612 NZ

2 Sepeda Motor 1 Operasional Subagum Honda Supra X 125 2005 √ BG 5607 NZ

3 Sepeda Motor 1 Operasional Kantor Yamaha Jupiter 2007 √ BG 3349 PZ

4 Sepeda Motor 1 Operasional Subagpeg Honda Mega Pro

CW

2008 √ BG 4185 PZ

5 Sepeda Motor 1 Operasional Kantor Honda Mega Pro

CW

2008 √ BG 4184 PZ

6 Sepeda Motor 1 Operasional Subagku Honda Mega Pro

CW

2008 √ BG 4183 PZ

7 Sepeda Motor 1 Operasional Hukum Honda Mega Pro

CW

2808 √ B G 4182 PZ

JUMLAH 7 7 0 0 0

135

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No Jenis Barang

Jumlah

Unit/

Set

Merk

Tahun KONDISI USULAN

Buatan Pembelian BAIK

RUSAK

Kebutuhan Kurang Peruntukan

Ringan Sedang Berat

1 Laptop 11 4 3 4

2 Komputer/PC Unit 31 26 5

3 IT/Website

4 Printer 33 30 3

5 AC Split 17 14 1 2

6 Standing AC 0

7 Microphone/Wireless 1 1

8 Sound System 3 3

9 Genset (Alat Rumah

Tangga Lainnya) 1

1

136

10 Mesin Ketik Manual

Portabel 1

1

11 Mesin Ketik Manual 4 4 1 2 1

12 Scanner 5 5

13 Peralatan Personal

Komputer Lainnya 1

1

14 Router 4 3 1

15 Hub 2 2

16 Mesin Foto Copy 0

17 Mesin Absensi 2 1 1

18 LCD/TV 5 5

19 OHP/Proyektor 0 1

20 Hardisk Ekternal 0 1

21 Facimile 1 1 1

22 Pesawat Telephon 1 1

23 Telephon (PABX) 15 15

24 Metal Detector 0

137

25 Handycam 0 1

26 Kamera Digital 0 1

27 CCTV 0

28 Tape Recorder Digital 7 7

29 Vacum Cleaner 1 1

30 Local Area Network LAN 18 18

31 Mesin Pemotong Rumput 0

32 Microphone 6 6

33 Microphone Table Stand 7 7

34 Power Amplifier 1 1

35 Partisi 2 2

36 Loudspeaker 2 2

37 Kipas Angin 23 21 1 1

38 Mesin Hitung 0

39 Brangkas 1 1

40 Gordyn 0 64

138

41 Filling Cabinet 13 13

42 Lemari Besi/Metal 28 28

43 Lemari Kayu 38 38

44 Lemari Obat (kaca) 1 1

45 Rak Kayu 7 7

46 Peralatan Jaringan

Lainnya

18 18

47 Lambang Garuda

Pancasila

4 4

48 Jam Elektronik 3 3

51 Palu Sidang 2 2

52 White Board 7 7

53 Data Patch Panel 2 2

54 Lambang Instansi 1

55 Tabung Pemadam Api 1 1

56 Hydrant

5 5

139

57 Jaringan Distribusi

Tegangan Diatas 20 KVA 1

1

58 Penampungan Air 1 1

59 Meja Rapat 4 3 1

60 Meja Kerja Kayu 66 66 8

61 Meja Makan Kayu 7 3 4

62 Meja Kerja Besi/Metal 1 1

63 Kursi Besi/Metal 223 222 1

64 Kursi Fiber Glas/Plastik 70 70

65 Sice 19 15 3 1

66 Kursi Kayu 6 6

67 Podium 1 1

68 Meja Informasi 0 1

69 Kasur/Spring Bed 1 1

70 Timbangan 1 1

71 Kabel Roll 2 2

72 Equalizer (Alat sound 1 1

140

system)

73 Sound system 3 3

74 Tiang Bendera 4 4

75 Gordyin/Kray 22 22

76 Teralis Jendela 14

77 Teralis Pintu 9 9

141

D. Pengelolaan Keuangan

Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kinerja

secara optimal, pimpinan senantiasa melakukan kebijakan dalam pengelolaan

anggaran agar lebih akuntabel, efektif dan efisien.

Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :

I. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan :

No Program

Pagu

(Rp)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 6.695.310.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.275.000

3 Peningkatan Manajeman Peradilan Militer dan TUN 31.200.000

Adapun realisasi anggaran per Program Kegiatan tahun anggaran 2016 adalah

sebagai berikut :

No Program

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

Sisa

Anggaran

(Rp)

%

Sisa

Anggaran

1 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

6.880.585.000 7.304.450.073 106.16 (-423.865.073) -6.16

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

185.275.000 185.031.000 99.87 244.000 0.13

3 Peningkatan Manajeman

Peradilan Militer dan

TUN

31.200.000 26.878.100 86.15 4.321.900 13,85

Catatan :

Pagu awal sebelum Pagu Revisi Kedua

142

II. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja :

No Jenis Belanja Pagu

(Rp)

1 Belanja Pegawai 5.910.081.000

2 Belanja Operasional 600.595.000

3 Belanja Non Operasional 184.634.000

4 Belanja Modal 185.275.000

5 Belanja Barang DIPA 05 31,200,000

1. Belanja Pegawai

Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

tahun 2016 :

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

(Rp) PENYERAPAN

5.910.081.000 6.401.144.295

(-491.063.295)

108.31%

Catatan :

Pagu awal sebelum Pagu Revisi Kedua

2 . Belanja Barang

a. Rekapitulasi belanja Barang Operasional (01) Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tahun 2016 :

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

(Rp) PENYERAPAN

600,595,000 544,347,997 56,247,003

90,63

143

b. Rekapitulasi belanja barang Non Operasional (01) Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tahun 2016 :

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

(Rp) PENYERAPAN

184.634.000 173,926,781 10.707,219

94,20 %

b. Rekapitulasi belanja barang (05) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun

2016 :

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

(Rp) PENYERAPAN

31.200.000 26.878,100 4,321.900

86,15 %

4. Belanja Modal

Pada tahun anggran 2016 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak

mendapatkan belanja modal :

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

(Rp) PENYERAPAN

185,275,000 185,031,000 244.000

99.87%

144

Realisasi PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang yang telah disetor ke Kas Negar sampai dengan 31 Desember 2016

berjumlah Rp. 15.191.900. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

No MAP Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah

(Rp)

1 423411 Pendapatan legalisasi tanda tangan 3.430.00

2 423412 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan 0

3 423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada

Panitera Badan Peradilan

153.000

4 423414 Pendapatan hasil denda dan sebagainya 0

5 423415 Pendapatan ongkos perkara 6.370.000

6 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.238.900

Jumlah 15.191.900

E. Dukungan Teknologi Informasi

Sejak tahun 2015 Ditjen Badilmiltun membuat kebijakan mengenai

pengembangan teknologi informasi terpadu untuk seluruh satuan kerja di

Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diintergrasikan

dalam Portal Sistem Data Statistik Perkara Ditjen Badilmiltun dalam bentuk

aplikasi. Di bagian kepaniteraan berupa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP), yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat,

transparansi dan akuntabel. Di bagian sekretariatan berupa aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian terintergrasi secara Online yang disebut SIKEP, bertujuan terciptanya

database kepagawaian di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

dapat menampung, mengelola, menyimpan, menemukan kembali dan

mendistribusikan data pegawai.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah dilengkapi dengan

dukungan teknologi informasi beberapa aplikasi baik kepaniteraan maupun

sekretariatan.

145

F. Regulasi Tahun 2016

Selama tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

mengeluarkan kebijaksanaan berupa keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang sebanyak 9 Keputusan, antara lain :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : W1-TUN.2/05/OT.01.4/II/2016 Tahun 2016 tentang : Penunjukan TIM

Persiapan Pengajuan Sertifikat ISO pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang;


Nomor : W1-TUN.2/82/KP.04.6/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : W1-TUN.2/05/KP.04.6/I/2015 Tahun 2015 tentang : Pembentukan TIM

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang;


Nomor : W1-TUN.2/83/KP.02.12/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : W1-TUN.2/03/KP.04.12/I/2015 Tahun 2015 tentang : Penunjukan

Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;


Nomor : W1-TUN.2/84/KP.02.1/II/2016 Tahun 2016 tentang : Pembentukan

TIM Pengawas Penegakan Hukum Disiplin Kerja pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang;


Nomor : W1-TUN.2/85/KP.02.1/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan SK

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang


Petugas Absensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;



TIM Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;


Nomor : W1-TUN.2/87/HM.00/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan


Nomor : W1-TUN.2/10/HM.00/I/2015 Tahun 2015 tentang : Penunjukan

HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

146


Nomor :W1-TUN.2/89/KP.00.1/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan


Nomor: W1-TUN.2/08/KP.00.1/I/2015 Tahun 2016 tentang : Susunan Pengurus

Ikatan Hakim Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;


Nomor : W1-TUN.2/242/PS.00/VIII/2016 Tahun 2016 tentang : Penunjukan

TIM Pemilihan Pegawai Teladan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.


Nomor : W1-TUN.2/35/OT.01.3/V/2016 Tahun 2016 tentang : Penunjukan TIM

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;


Nomor : W2.TUN.2/018/HK.00/II/2016 Tahun 2016 tentang : Perubahan Surat


Nomor : W2.TUN.2/137/HK.00/IX/2013 Tahun 2013 tentang : Penunjukan

Organisasi Pelaksanaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang.

147

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar tujuan

organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dari pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang

terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara prevektif dan

refresif agar pelaksanaan tugas bawaan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan

yang melekat ini merupakan tugas pokok yang melekat pada jabatan seorang pimpinan.

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat

pengawasan yang secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah

untuk melakukan audit secara independen tersebut objek yang diawasinya.

Pengawasan internal yang telah dilakukan selama tahun 2016 pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang yaitu :

- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

mencakup.

- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang, mengawasi terhadap kegiatan Sub-Sub bagian dan Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hasil pengawasan tersebut dilaporkan

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Pengawasan disiplin pegawai merupakan obyek perngawasan internal utama,

dilakukan dengan penekanan disiplin waktu jam kerja kantor, dengan keharusan

setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengisi

daftar hadir dan pulang (absensi) setiap hari dengan menggunakan finger print dan

manual.

- Ketepatan waktu kerja tentu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan apa yang

diharapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan diharuskannya setiap

BAB IV PENGAWASAN

148

pegawai membuat bukti kegiatan yang dilakukannya dan melaporkan kepada atasan

langsungnya secara formal maupun informal terhadap kerja yang dilakukan sesuai

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuatnya. Selain itu pengawasan internal

dilakukan dengan diadakannya rapat secara berkala.

B. Evaluasi

Melakukan evaluasi pengawasan secara berkala dalam hal disiplin kerja maupun

pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan mengevakuasi hasil pengawasan

tersebut baik yang dilakukan oleh tim pengawasan disiplin kerja maupun tim

pengawas bidang.

149

A. Kesimpulan

1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyesuaikan visi dan

misi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam mengadili sengketa Tata Usaha

Negara.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan Tugas sesuai

dengan program kerja yang telah dibuat untuk program kerja tahun 2016.

3. Dalam melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam DIPA kami telah

berusaha untuk mencapai kinerja yang maksimal, walaupun anggaran belum

memenuhi harapan.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam mengadili sengketa Tata Usaha

Negara telah selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan.

5. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat struktural

juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang.

6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan.

7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 Tanggal 28 Agustus tahun

2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dalam bentuk wibesite.

B. Rekomendasi

1. Perlunya ketersediaan anggaran memamadai untuk peningkatan sarana dan

fasuilitas perkantoran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2. Dalam meningkatkan pelayanan informasi pengadilan diharapkan Mahkamah

Agung RI dapat memberi tambahan tenaga staf untuk gol II dan tenaga komputer,

untuk menunjang pengelolaan IT.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Alamat : Jenderal A. Yani No.67 Palembang AKHIR TH 2016 PT… · 1 Alamat : Jenderal A. Yani No.67...

Documents

Transcript of Alamat : Jenderal A. Yani No.67 Palembang AKHIR TH 2016 PT… · 1 Alamat : Jenderal A. Yani No.67...