Tren Periode Januari - Juli

PUSAT KAJIANANTI KORUPSIFakultas Hukum UGM

Corruption 2013

d REPORT

PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSIFakultas Hukum UGM

Jl Trengguli Blok E No.12 Bulaksumur, Yogyakarta

Telp. 0274 746 7008 email pukat.korupsi@gmail.com

Korupsi masih menjadi masalah serius.

Penegakan hukum antikorupsi yang belum

optimal menambah tingkat keseriusan

masalah korupsi. Laporan Kecenderungan

Korupsi atau Trend Corruption Report

(TCR) Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas

Hukum UGM (PUKAT) periode Januari-Juli

2 0 1 3 m e m b e r i p o t r e t u s a h a

pemberantasan korupsi yang cenderung

stagnan.

Seperti dilansir dalam TCR tengah tahun

kedua 2012, korupsi yang menjerat aktor

pol i t ik—atau berasa l dar i parta i

politik—bertambah banyak bersamaan

dengan semakin dekatnya pemilihan

umum yang akan diselenggarakan pada

2014. Tercatat, dua ketua umum partai

politik, Lutfie Hassan Ishaaq (PKS) dan Anas

Urban ingrum (Par ta i Demokra t ) ,

ditetapkan sebagai tersangka. Diduga kuat

ada dana hasil korupsi yang mengalir ke

partai politik.

Selain korupsi politik, TCR tengah tahun

pertama 2013 juga membingkai beberapa

sektor yang sebelumnya bersih, sekarang

terjangkit korupsi. antara lain sektor

komunikasi dan informatika. Seperti tahun

sebelumnya, antara pusat dan daerah,

tidak ada perbedaan signifikan penurunan

kasus korupsi. Keduanya masih rentan

diserang oleh virus korupsi.

Halaman 1

Pendahuluan

Halaman 2

A. Pendekatan dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam TCR

adalah pendekatan kualitatif-representatif.

Penelitian didasarkan pada kasus yang

diberitakan oleh media massa, bukan pada

jumlah keseluruhan kasus korupsi.

Pendekatan ini diambil mengingat

senyatanya kasus korupsi yang terjadi

jumlahnya lebih banyak dari kasus yang

sudah dirangkum dan diinfokan oleh

med ia massa . D i samping juga

keterbatasan untuk meneliti semua kasus

korupsi yang terjadi di Indonesia.

Data diambil dari pemberitaan media

massa dalam rentang waktu antara 1

Januari dan 31 Juli 2013. TCR tengah tahun

pertama 2013 adalah laporan yang

mencermati kecenderungan tindak pidana

korupsi pada tengah tahun pertama 2013.

Sumber data meliputi pemberitaan dari

media massa cetak seperti harian Jawa Pos,

Kedaulatan Rakyat, Kompas, Koran Tempo,

Media Indonesia, Republika, Seputar

Indonesia, Suara Merdeka, dan Suara

Pembaruan. Selain media cetak, sumber

data juga berasal dari pemberitaan media

online, seperti, antara.com, detik.com,

h a r i a n j o g j a . c o m , i n i l a h . c o m ,

j o g l o s e m a r . c o m , o k e z o n e . c o m ,

tempointeraktif.com, thejakartapost.com,

dan tribunnews.com.

TCR tengah tahun pertama 2013 disusun

dengan cara mencari berita korupsi dari

sumber data yang berasal dari media cetak

dan media online. Kemudian, berita diolah

dan diteliti, serta dikelompokkan ke dalam

kriteria sebagai berikut, (i) pelaku korupsi;

(ii) sektor korupsi; (iii) modus korupsi; (iv)

kerugian keuangan negara; (v) lembaga

penegak hukum yang menangani kasus

korupsi; (v) vonis atas tindak pidana

korupsi; dan (vi) kasus korupsi strategis.

Dari sumber data yang tersedia, PUKAT

memantau 88 berita kasus korupsi.

B. Pelaku Korupsi

Dari 88 berita kasus korupsi, dicatat ada

143 pelaku atau aktor korupsi. Jumlah

pelaku korupsi yang melampaui jumlah

kasusnya dimungkinkan karena dalam satu

kasus bisa terdapat beberapa terduga atau

tersangka korupsi. Pelaku yang paling

sering melakukan tindak pidana korupsi

berasal dari kalangan aparatur maupun

pejabat pemerintah daerah, yakni

sebanyak 39 orang. Diikuti oleh kalangan

swasta dengan jumlah 36 orang. Urutan

ketiga ditempati oleh kalangan pemerintah

pusat dan legislatif daerah dengan 16

orang.

Kalangan pemerintah daerah yang menjadi

aktor korupsi terdiri dari kelompok

sekretaris daerah, bendahara daerah,

sampai kepala dinas. Contohnya, kasus

manipulasi dana anggaran pengadaan

obat cacing dan vitamin pada kegiatan

peningkatan ketahanan fisik anak sekolah

tahun 2006 dan 2007 yang dilakukan oleh

dr Fadly, Direktur Rumah Sakit Umum

Sanggau, drg Ruth Juliani Baros, Panitia

Pengadaan Pekerjaan Unit, dan Polan Aryo

Halaman 3

Tejo, Panitia Pejabat Pembuat Komitmen

yang merugikan negara sebanyak Rp 7,1

miliar.

Swasta berada di posisi kedua dengan 36

pelaku korupsi (25,17 persen). Dalam

banyak kasus, khususnya pada bidang

pengadaan barang dan jasa, pelaku

korupsi dari kalangan pemerintah daerah

-nan masing-masing sepuluh kasus. dan

Fahran Ridwan. Pelaku lainnya, Rahman

Saragih, swasta, sebagai supervisor

engineer PT Wisatama Arsitek, dan

Direktur PT Langgam Sentosa sebagai

kontraktor.

Contoh kasus untuk sektor keolahragaan,

pendidikan dan keagamaan adalah kasus

korupsi pengadaan barang dan alat olah-

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Pemerintah Pusat 3 4,16 16 11,19 19 8,84

2 Pemerintah Daerah 22 30,56 39 27,27 61 28,37

3 Legislatif Pusat 2 2,78 3 2,10 5 2,33

4 Legislatif Daerah 8 11,11 16 11,19 24 11,16

5 BUMN 1 1,39 2 1,40 3 1,40

6 Swasta 9 12,50 36 25,17 45 20,93

7 Kepala Daerah 15 20,83 8 5,59 23 10,70

8 Pegawai Sekolah 1 1,39 2 1,40 3 1,40

9 Penegak Hukum 5 6,94 5 3,50 10 4,65

10 Pegawai Universitas 4 5,56 10 6,99 14 6,51

11 Menteri 1 1,39 0 0,00 1 0,47

12 KPUD 1 1,39 0 0,00 1 0,47

13 Duta Besar 0 0,00 1 0,71 1 0,47

14 Partai Politik 0 0,00 2 1,40 2 0,93

15 Pejabat Negara 0 0,00 3 2,10 3 1,40

Total 72 100 143 100 215 100

Tabel 1. Pelaku Korupsi

No Pelaku KorupsiJuli - Desember 2012 Januari - Juli 2013 1 Tahun Terakhir

dengan kalangan swasta. Misalnya, pada

kasus-kasus pembangunan gedung

Islamic Center Pelalawan, Terdapat dua

pelaku, Ir. Syahril selaku Pejabat Pembuat

Komitmen dan Fahran Ridwan. Pelaku

lainnya, Rahman Saragih, swasta, sebagai

supervisor engineer PT Wisatama Arsitek,

dan Direktur PT Langgam Sentosa sebagai

kontraktor.

C. Sektor Korupsi

Mengenai sektor korupsi, ada tujuh belas

sektor yang dikorupsi. Sektor paling

banyak diduduki oleh sektor keolahragaan,

pendidikan, dan keagamaan dengan tujuh

belas kasus. Pengadaan barang dan jasa

dua belas kasus. Sektor penerimaan

n e g a r a / d a e r a h d a n s e k t o r

pertanian/kehutanan/perkebunan/perika-

2Halaman 4

raga KONI yang dilakukan oleh Riza

Kurniawan, deputi juru bicara DPRD Jawa

Tengah. Selanjutnya, untuk sektor

pengadaan barang dan jasa, ada korupsi

proyek pengadaan mobil pusat layanan

internet kecamatan (MPLIK) 2010-2012

yang melibatkan dua pelaku, Santoso

Serad, Kepala Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi

dan Informatika (BP3TI) Kementerian

Komunikasi dan Informatika, serta Doddy

Nasiruddin Ahmad, Direktur PT Multi Data

Rancana Prima.

Contoh kasus korupsi pada sektor

penerimaan negara/daerah yaitu kasus

suap izin lokasi tanah pemakaman bukan

umum di Tanjung Sari, Bogor, ke anggota

DPRD Kabupaten Bogor sekitar Rp 900

juta. Iyus Djuher, Ketua DPRD Bogor

merupakan salah satu pelaku yang

menerima uang suap tersebut. Pelaku

lainnya yakni Usep Jumenio, pegawai

Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu, pegawai

honorer Pemkab Bogor, Nana Supriatna,

swasta, dan Sentot Susilo, Dirut PT Garindo

Perkasa.

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Penerimaan Negara Daerah 21 29,17 10 11,36 31 19,38

2 Pemilukada 1 1,39 1 1,14 2 1,25

3 Pertanian / Kehutanan /

perkebunan / perikanan

5 6,94 10 11,36 15 9,38

4 Pekerjaan Umum 13 18,06 8 9,09 21 13,13

5 Keolahragaan, Pendidikan dan

Keagamaan

11 15,28 17 19,32 28 17,50

6 Penegak Hukum 7 9,72 2 2,27 9 5,63

7 Kesejahteraan Sosial 5 6,94 3 3,41 8 5,00

8 BUMN / BUMD 9 12,50 1 1,14 10 6,25

9 Energi dan SDM 0 0,00 4 4,55 4 2,50

10 Departemen Luar Negeri 0 0,00 1 1,14 1 0,63

11 Komunikasi dan Informatika 0 0,00 1 1,14 1 0,63

12 Kesehatan 0 0,00 6 6,82 6 3,75

13 Proyek Pengadaan Barang dan

Jasa

0 0,00 12 13,64 12 7,50

14 Legislatif 0 0,00 4 4,55 4 2,50

15 Perdagangan & Perindustrian 0 0,00 2 2,27 2 1,25

16 Keuangan / Perbankan 0 0,00 5 5,69 5 3,13

17 Keagamaan 0 0,00 1 1,14 1 0,63

Total 72 100,00 88 100,00 160 100,00

Tabel 2. Sektor Korupsi

No Sektor KorupsiJuli - Desember 2012 Januari - Juli 2013 1 Tahun Terakhir

Halaman 5

D. Modus Korupsi

PUKAT menyimpulkan ada lima modus

yang sering digunakan dalam kasus

korupsi pada periode Januari-Juli 2013.

Peringkat pertama diduduki oleh modus

merugikan keuangan negara dan/atau

menyalahgunakan wewenang sebanyak

tujuh puluh kasus. Suap-menyuap dua

belas kasus. Disusul penggelapan dalam

jabatan, gratifikasi, dan pemerasan

masing-masing dua kasus.

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Merugikan Keuangan Negara dan / atau

Menyalahgunakan Wewenang

59 81,94 70 79,55 129 80,63

2 Suap Menyuap 13 18,06 12 13,64 25 15,63

3 Penggelapan Dalam Jabatan 0 0,00 2 2,27 2 1,25

4 Gratifikasi 0 0,00 2 2,27 2 1,25

5 Perbuatan Pemerasan 0 0,00 2 2,27 2 100,00

Total 72 100 88 100 160 100

Tabel 3. Modus Korupsi

No Modus KorupsiJuli - Desember 2012 Januari - Juli 2013 1 Tahun Terakhir

kasus belum diketahui jumlahnya karena

masih dalam penghitungan auditor

Pada periode Januari-Juli tahun 2013,

PUKAT mencatat 24 kasus (30,77 persen)

dengan kerugian negara di bawah Rp 1

miliar. Contohnya, korupsi yang dilakukan

oleh Ramses Sianipar, Bendahara Kepala

Sekolah Menengah Atas 1 Simangumban

Tapanuli Utara yang melakukan korupsi

gaji guru yang mengakibatkan negara rugi

sebesar 43 Juta, dan juga kasus korupsi

yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan

P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a y a n g

melakukan penyimpangan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Mentawai tahun anggaran

2009 sebesar Rp 858.500.000.

Modus merugikan keuangan negara

dan/atau menyalahgunakan wewenang,

misalnya, dilakukan oleh mantan Walikota

Magelang Fahriyanto, berupa persetujuan

pencairan asuransi bagi dua puluh lima

anggota DPRD yang diambil dari dana

peningkatan pelayanan pemerintahan

senilai Rp 1,57 miliar. Modus suap-

menyuap terjadi di kasus revisi Peraturan

Daerah tentang Pekan Olahraga Nasional

ke XVIII di Provinsi Riau yang menjerat

tujuh anggota DPRD.

E. Kerugian Negara

Dari hasil penghitungan sementara, jumlah

kerugian keuangan negara yang diderita

dari tindak pidana korupsi pada tengah

tahun pertama 2013 adalah Rp.

3 . 3 3 6 . 1 9 3 . 0 9 2 . 3 6 1 . B e s a r a n i n i

dikelompokkan ke dalam kelompok

kerugian keuangan negara sebagai

berikut, terdapat 24 kasus yang jumlahnya

di bawah Rp 1 miliar. Dua puluh kasus

dengan kerugian negara sekitar Rp 1-10

miliar. Lima belas kasus pada rentang Rp

10-50 miliar. Enam kasus merugikan

negara sekitar Rp 50-100 miliar. Lima kasus

di atas Rp 100 miliar. Sedangkan delapan

2Halaman 6

Selanjutnya, pada kategori Rp 1-10 miliar

untuk periode tersebut, tercatat sebanyak

dua puluh kasus (25,64 persen) seperti

kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur

Keuangan PT Anugerah Nusantara dalam

kasus korupsi proyek pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebesar

Rp 2,27 miliar. Sementara itu, jumlah kasus

yang merugikan keuangan negara Rp 10-

50 miliar sebanyak lima belas (19,23

persen). Misalnya, korupsi yang dilakukan

Sudjadnan Parnohadiningrat, mantan Duta

Besar Republik Indonesia untuk Amerika

Serikat yang melakukan penyalahgunaan

wewenang berkaitan dalam pengelolaan

sejumlah kegiatan di Depertemen Luar

Negeri, dan pencairan ilegal uang negara

secara i legal dengan menyetujui

pengeluaran anggaran untuk renovasi

gedung dan rumah dinas di lingkungan

Kedutaan Besar RI di Singapura dengan

total kerugian Rp 18 miliar.

Di samping itu, ada enam kasus yang

merugikan negara sebesar Rp 50-100

miliar. Contohnya, yang dilakukan oleh

Ratna Dewi Umar, Mantan Direktur

J endera l B ina Pe l ayanan Med ik

K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n y a n g

menyalahgunakan wewenang dalam-

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Dibawah 1 M 21 29,17 24 30,77 45 30,00

2 1 - 10 M 20 27,78 20 25,64 40 26,67

3 10 -50 M 15 20,83 15 19,23 30 20,00

4 50 - 100 M 1 1,39 6 7,69 7 4,67

5 Diatas 100 M 7 9,72 5 6,41 12 8,00

6 Belum Diketahui 8 11,11 8 10,26 16 1,67

Total 72 100 78 100 150 100

Tabel 4. Kerugian Negara

No Kerugian Negara Juli - Desember 2012 Januari - Juli 2013 1 Tahun Terakhir

pengadaan alat kesehatan dan perbekalan

dalam rangka wabah flu burung tahun

anggaran 2006-2007 di Kementerian

Kesehatan yang merugikan Negara

sebesar Rp Rp 50.477.847.078. sedangkan,

pada kerugian negara di atas Rp 100 miliar

misalnya kasus pengadaan dua belas

pesawat latih dan unit simulator di STPI

Curug sebesar RP 138,8 miliar.

PUKAT mencatat tiga kasus yang

merugikan negara sangat besar. Pertama,

kasus korupsi Bank BRI sebesar Rp 249

miliar dengan terpidana Yudi Kartolo,

Mantan Komisaris PT Delta Makmur.

Kedua, kasus korupsi divestasi PT

Kalimantan Prima Coal milik Pemerinah

Kabupaten Kutai Timur pada 2008 dengan

terpidana Anung Nugroho, Mantan

Direktur Utama PT Kutai Timur Energi yang

menguras keuangan negara hingga Rp

575 miliar. Ketiga, kasus korupsi proyek

pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet

Kecamatan (MPLIK) 2010-2012 dengan

tersangka bernama Santoso Serad, Kepala

Balai Penyedia & Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi & Informatika (BP3TI)

Kementerian dan Doddy Nasiruddin

Ahmad selaku Direktur PT Multi Data

Rancana Prima.

Halaman 7

F. Lembaga yang Menangani

Pada periode Januari-Juli 2013, KPK dan

Kejaksaan Negeri menempati posisi

pertama dengan menangani kasus yang

jumlahnya sama, yakni tiga belas kasus

(27,08 persen). Sementara itu, Kejaksaan

tinggi berada pada posisi kedua dengan

sebelas kasus atau 22,92 persen.

KPK menangani kasus besar, khususnya

yang diduga berkaitan dengan korupsi

politik. Sebagai contoh, kasus korupsi

impor daging sapi. Di lain sisi, intansi

pemerintah terkait juga terus melakukan

aksi pemberantasan korupsi. usaha yang

dilakukan oleh kejaksaan negeri, misalnya,

memeriksa kasus penyelewengan dana

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

(MP) yang melibatkan Hilda GSM Lau,

ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK)

Kecamatan Bikomi Selatan yang ditangani

oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu.

Idham Samawi dan mantan kepala kantor

pemuda dan olahraga Edi Nur Cahyo

terkait korupsi dana hibah komisi olahraga

nasional DIY pada tahun 2011. Selanjutnya,

Kejaksaan Agung menangani sembilan

kasus di antaranya korupsi pengadaan

bibit hibrida di Kementan pada 2008-2012

yang dilakukan oleh Elda Devianne

Adiningrat, Komisaris PT Radina Niaga

Mulia.

Polri juga tidak ketinggalan. Kepolisian

Daerah mengusut kasus korupsi politik.

Semisal, skandal Walikota Kediri dan PT

SGS dengan pelaku Fajar Purna Wijaya. PT

SGS diduga membiayai Walikota dalam

pilkada. Sebagai kompensasi, walikota

memberikan sebuah proyek kepada

rekanannya.

G. Vonis.

Ada 42 pelaku korupsi yang divonis

bersalah. Delapan belas terdakwa dipidana

di bawah tiga tahun. Sembilan orang me-

- n e r i m a h u k u m a n a n t a r a 3 - 5

tahun.Sepuluh orang dengan pidana

penjara antara 5-10 tahun. Sedangkan lima

orang diganjar bui di atas 10 tahun.

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 KPK 20 27,78 13 27,08 33 27,50

2 Polisi Resor 1 1,39 0 0,00 1 0,83

3 Polisi Daerah 5 6,94 2 4,17 7 5,83

4 Kejaksaan Negeri 27 37,50 13 27,08 40 33,33

5 Kejaksaan Tinggi 17 23,61 11 22,92 28 23,33

6 Kejaksaan Agung 2 2,78 9 18,75 11 9,17

Total 72 100 48 100 120 100

Tabel 5. Lembaga yang Menangani Kasus Korupsi

NoLembaga Penegak

Hukum

Juli - Desember 2012 Januari - Juli 2013 1 Tahun Terakhir

Kejaksaan tinggi juga sedang gencar

melakukan pemeriksaan kasus korupsi. Di

wilayah Pemda DIY, Kejati DIY saat ini

sedang memeriksa mantan Bupati Bantul

2Halaman 8

Vonis tertinggi terjadi pada kasus proyek

p e n g a d a a n l a b o r a t o r i u m d a n

penggandaan Al-Quran 2011-2012 di

Kementerian Agama dengan terpidana

Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi VIII

Dewan Perwakilan Rakyat yang divonis

lima belas tahun penjara; Anung Nugroho,

mantan Direktur Utama PT Kutai Timur

Energi; dan Yudi Kartolo, mantan Komisaris

PT Delta Makmur.

1. Kasus Hambalang

Kasus korupsi pembangunan Pusat

Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana

Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang,

Bogor, Jawa Barat perlu serius diperhatikan

mengingat muncul perkembangan baru

setelah diselesaikannya audit kedua oleh

BPK. Apalagi, ada dua versi hasil audit yang

beredar ke masyarakat. Versi pertama

mencantumkan lima belas inisial nama

anggota DPR yang ditengarai memberikan

persetu juan penca i ran anggaran

pembangunan P3SON. Versi kedua, lima

belas inisial nama tersebut hilang.

Sepertinya ada permainan politik yang

kuat di kasus ini.

Kasus yang sudah menyeret mantan

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi

Mallarangeng, Mantan ketua Umum

Demokrat Anas Urbaningrum, Pejabat

pembuat komitmen proyek Hambalang

Deddy Kusdinar, dan mantan Direktur

Operasional PT Adhi Karya Teuku bagus

Muhammad Nur ini diharapkan tidak

berhenti di empat aktor ini. Namun, harus

dikembangkan kepada pihak legislatif dan

eksekutif yang “bermain api” korupsi.

Untuk dapat mengurai hulu sampai hilir

kasus pembangunan P3SON, harus

ditelusuri dari beberapa nama yang

disebut oleh BPK sebagai pihak yang

diduga menerima dana aliran proyek

Hambalang. Penuntasan kasus ini hingga

ke semua aktor penting untuk menunjukan

komitmen bahwa penegak hukum tegas

Melihat pada kelompok lamanya hukuman

penjara yang dijatuhkan kepada koruptor,

tampak sekali kurang adanya efek jera bagi

koruptor. Dari 42 pelaku korupsi yang

divonis bersalah, hanya lima pelaku yang

dihukum penjara 10 tahun ke atas. Hal ini

kemungkinan besar juga menjadi

penyumbang masih seringnya muncul

para koruptor.

H. Kasus Strategis

Makna strategis dalam kasus korupsi,

setidaknya didasarkan pada tiga kriteria, (i)

angka kerugian negaranya di atas Rp 1

miliar; (ii) menyita perhatian publik; dan (iii)

dilakukan oleh pejabat negara. Dalam TCR

tengah tahun pertama 2013, ditentukan

tiga kasus korupsi yang bernilai strategis.

Jumlah %

1 dibawah 3 Tahun 18 42,86

2 3 - 5 Tahun 9 21,43

3 5 - 10 Tahun 10 23,81

4 10 Tahun Ke atas 5 11,90

Total 42 100

No Vonis PengadilanJanuari - Juli 2013

Tabel 6. Vonis Pengadilan

Halaman 9

dalam pemberantasan korupsi politik yang

sudah terjadi sangat masif. karena

menjelang pemilu 2014, kasus korupsi

politik akan terus-menerus berulang

bahkan diprediksi akan terjadi semakin

gencar untuk mengisi pundi-pundi modal

kampanye.

2. Kasus Mahkamah Agung

Kasus penangkapan pengacara Mario C

Bernardo yang menyuap staf MA pada

Agustus 2013 menghentak masyarakat.

Reformasi birokrasi yang digadang-

gadang oleh Ketua Mahkamah Agung

Muhammad Hatta Ali tercoreng oleh

perilaku oknum. Penangkapan yang

dilakukan oleh KPK mensinyalir bahwa

Institusi Mahkamah Agung masih berkutat

dengan perilaku korup yang dilakukan

pegawainya. Penangkapan ini juga

memnyiratkan perilaku korupsi di sektor

penegakan hukum tidak terlepas dari

peran para pengacara hitam yang

berger i l ya mencar i ce l ah untuk

memenangkan kasusnya.

Belakangan Mahkamah Agung juga

disorot atas putusan bebas mantan

Direktur Utama PT bahan Pembinaan

Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan,

terdakawa kasus korupsi yang merugikan

keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Putusan peninjauan kembali (PK) yang

membatalkan putusan kasasi berisi vonis

kepada Sudjiono Timan 15 tahun penjara

dan denda Rp 50 juta serta membayar

uang pengganti Rp 369 miliar ini dianggap

janggal karena dianggap bertentangan

dengan Pasal 263 KUHAP. Bahwa terhadap

putusan pengad i l an yang te l ah

memperoleh kekuatan hukum tetap,

kecuali putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli

warisnya dapat mengajukan permintaan

peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung.

Namun nyatanya Peninjauan Kembali (PK)

yang diajukan oleh istri Sudjiono kemudian

dikabulkan oleh majelis hakim agung. Oleh

karena itu, dugaan suap di Mahkamah

Agung harus diperiksa dengan sangat

intesif, karena Mahkamah Agung adalah

benteng terakhir usaha pemberantasan

tindak pidana korupsi.

3. Kasus Bantul

Penetapan Idham Samawi, mantan Bupati

Bantul, sebagai tersangka dalam kasus

dana hibah Komite Olahraga Nasional

Indonesia (KONI) menandai babak baru

pemberantasan korupsi di Kabupaten

Bantul. Kasus korupsi dana hibah sebesar

Rp 12,5 miliar mesti didorong dan dikawal

secara hukum sebagai edukasi bahwa

siapapun yang melakukan korupsi di

daerah, harus dihukum. Terlepas apapun

jabatannya, dari manapun asalnya, dan

bagaimanapun pengaruhnya.

Penanganan kasus korupsi di Bantul

sekaligus ingin mendudukkan kerangka

hukum di atas kerangka elite politik lokal.

Pendek kata, korupsi yang dilakukan atas

kepentingan politik apapun, pasti bisa

diperiksa oleh hukum.

2Halaman 10

Dukungan harus diberikan kepada aparat

penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan

Tinggi DIY, agar komprehensif melakukan

pemeriksaan.

I. Penutup

Secara umum, kasus korupsi sampai pada

tengah tahun pertama 2013 masih sangat

masif dilakukan. Perlu ada dukungan

semua kalangan, khususnya untuk

penanganan korupsi di daerah, di mana

akan terdapat gesekan langsung

antarkelompok masyarakat yang mungkin

terjadi akibat upaya penegakan hukum

antikorupsi. Kebersatuan kelompok

m a s y a r a k a t a k a n m e m u d a h k a n

dilakukannya usaha pemberantasan

korupsi, baik di pusat maupun di daerah.

Yogyakarta, 5 September 2013

Salam Antikorupsi

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum

UGM

Zainal Arifin Mochtar

Hasrul Halili

Totok Dwi Diantoro

Hifdzil Alim

Oce Madril

Fariz Fachryan

Zaenur Rohman

Dwija Paramasatya Sutiyoso (magang)

Devita Kartika Putri (magang)