210604 Prosring Obligasi dan Sukuk PTPP Rev16 CLEAN

1

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN/ATAU PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS AWAL.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PP (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT PP (PERSERO) Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia Kegiatan Usaha Utama:

Jasa kontruksi yang meliputi kontraktor gedung, sipil/infrastruktur, EPC, kontraktor spesialis dan peralatan serta Investasi pada segmen usaha infrastruktur, energi, properti dan realti Kantor Pusat

Plaza PP ‐ Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta, 13760 Telepon +62 21 840 3883; Faksimili +62 21 840 3890

Email: [email protected], Situs Internet: www.ptpp.co.id PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,‐ (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK‐BANYAKNYA SEBESAR RP1.500.000.000.000,‐ (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,‐ (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK BERKELANJUTAN I”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK BERKELANJUTAN I TERSEBUT PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK‐BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,‐ (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 ( ga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing‐masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing‐masing adalah pada tanggal 2 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 2 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing‐masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing‐masing adalah pada tanggal 2 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan pada tanggal 2 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG‐UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK‐HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK‐HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI/PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS AWAL.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idA (Single A)

idA(sy) (Single A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS AWAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Samuel Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 9 JUNI 2021

PROSPEKTUS RINGKAS INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

2

INDIKASI JADWAL Perkiraan Masa Penawaran Awal : 9 Juni – 16 Juni 2021 Perkiraan Tanggal Efektif : 25 Juni 2021 Perkiraan Masa Penawaran Umum : 29 Juni 2021 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 30 Juni 2021 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 2 Juli 2021 Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 5 Juli 2021

PENAWARAN UMUM OBLIGASI Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Harga penawaran Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak‐banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,‐ (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan bunga Obligasi

sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

3

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat‐syarat dan ketentuan‐ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadual waktu pembayaran masing‐masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang‐kurangnya Rp5.000.000,‐ (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian‐ hari menjadi jaminan‐ bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang‐undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak‐hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak‐hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembatasan dan kewajiban Perseroan Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: 1. Perseroan, dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat atau pemberitahuan kepada Wali Amanat

untuk melakukan hal‐hal sebagai berikut: a. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melakukan pengeluaran obligasi atau surat

berharga yang dijamin dengan jaminan lebih likuid yaitu berupa kas dan setara kas. b. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk memberikan jaminan perusahaan

(corporate guarantee) atau mengijinkan Perusahaan Anak untuk memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu melebihi 20 % (dua puluh persen) dari Total Ekuitas Yang Disesuaikan Perseroan kecuali: i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perusahaan

Anak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan Anak; ii. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan

kegiatan usaha utama Perseroan; iii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim. Total Ekuitas Yang Disesuaikan adalah total ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (intangible assets).

c. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melaksanakan perubahan bidang usaha utama diluar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/ditetapkan dalam anggaraan dasar Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk mengadakan perubahan bidang usaha utamanya kecuali atas keputusan Pemerintah selaku pemegang saham Perseroan;

4

d. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;

e. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau mengijinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perusahaan Anak atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi dan dalam rangka program Pemerintah;

f. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melakukan atau mengijinkan Perusahaan Anak melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas berdasarkan laporan audit terakhir, kecuali: i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. sesuai

anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; ii. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau

privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah; iii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.

g. Dengan pemberitahuan kepada Wali Amanat untuk melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidak‐tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim;

h. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Perusahaan Anak memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang bersangkutan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perusahaan Anak;

Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan terkait dengan Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus Awal.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021. Jenis Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk

5

Mudharabah melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. A. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha induk Perseroan dalam bidang konstruksi, infrastruktur, gedung dan EPC. Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah, aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. B. Dalam hal Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah dikarenakan terjadi kondisi sebagai

berikut: 1. Perseroan tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah;

dan/atau 2. Terjadi perubahan isi Akad Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Perwaliamatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

C. Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Perwaliamanatan, dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, maka: 1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU; 2. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas

Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSU; dan 3. atas Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka

Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju tersebut.

6

Skema Sukuk Mudharabah

Keterangan lebih lanjut mengenai skema Sukuk Mudharabah terkait dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus Awal. Ringkasan Akad Mudharabah Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah: 1. Para pihak adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK (Wali Amanat) yang

merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al‐Mal) dengan Perseroan (Mudharib). 2. Mudharib berniat menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah Dana Sukuk

Mudharabah (ra’s al‐mal) sebanyak‐banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,‐ (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

3. Shahib al‐mal setuju untuk menempatkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Mudharib untuk dikelola dalam kegiatan usaha Mudharib yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Mudharib dengan ini setuju untuk menerima dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha Mudharib yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut Shahib al‐Mal berhak untuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Mudharib.

5. Jangka waktu Akad Mudharabah sesuai dengan Seri Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sebagai berikut: a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Mudharabah. Akad Mudharabah akan berakhir pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. 6. Pendapatan Bagi Hasil yang akan diperoleh Shahib al‐mal dihitung berdasarkan perkalian antara

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. 7. Nisbah Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah dan Mudharib dengan rincian sebagai berikut:

a. Sukuk Mudharabah Seri A, Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah ●% dan Nisbah Mudharib ●%. b. Sukuk Mudharabah Seri B, Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah ●% dan Nisbah Mudharib ●%.

7

Perubahan Nisbah hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Kegiatan Usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah berupa seluruh kegiatan usaha induk Mudharib.

9. Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Shahib al‐Mal mengalami penurunan sebesar jumlah yang ditentukan Perjanjian Perwaliamanatan dari ekuivalen yang juga akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka atas pertimbangannya sendiri, Mudharib dapat memberikan sebagian porsinya untuk Shahib al‐Mal, sehingga Shahib al‐Mal akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai minimal ekuivalen yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Shahib al‐Mal mengalami peningkatan sebesar jumlah yang akan ditentukan dalam Perjanjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari ekuivalen yang juga akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Shahib al‐Mal dengan suka rela memberikan sebagian porsinya untuk Mudharib, sehingga Mudharib akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Shahib al‐Mal sesuai dengan batas nilai maksimal ekuivalen yang akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Mudharib berjanji dan dengan ini akan mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Shahib al‐mal seluruh jumlah Dana Sukuk dan bagian pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak Shahib al‐Mal sampai dengan lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Harga penawaran Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,‐ (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,‐ (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

8

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Tata cara pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat‐syarat dan ketentuan‐ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadual waktu pembayaran masing‐masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Apabila saat pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan jumlah sekurang‐kurangnya Rp5.000.000,‐ (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jaminan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang‐undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak‐hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak‐hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembatasan dan kewajiban Perseroan Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum Jumlah Kewajiban dibayar Kembali Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: 1. Perseroan, dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat atau pemberitahuan kepada Wali Amanat

untuk melakukan hal‐hal sebagai berikut: a. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melakukan pengeluaran obligasi, sukuk

atau surat berharga yang dijamin dengan jaminan lebih likuid yaitu berupa kas dan setara kas. b. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk memberikan jaminan perusahaan

(corporate guarantee) atau mengijinkan Perusahaan Anak untuk memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu melebihi 20 % (dua puluh persen) dari Total Ekuitas Yang Disesuaikan Perseroan kecuali: i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perusahaan

Anak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan Anak; ii. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan

kegiatan usaha utama Perseroan; iii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim.

9

Total Ekuitas Yang Disesuaikan adalah total ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (intangible assets).

c. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melaksanakan perubahan bidang usaha utama diluar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/ditetapkan dalam anggaraan dasar Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk mengadakan perubahan bidang usaha utamanya kecuali atas keputusan Pemerintah selaku pemegang saham Perseroan;

d. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;

e. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau mengijinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perusahaan Anak atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Mudharabah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Mudharabah dan dalam rangka program Pemerintah;

f. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk melakukan atau mengijinkan Perusahaan Anak melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas berdasarkan laporan audit terakhir, kecuali: i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. sesuai

anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; ii. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau

privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah; iii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.

g. Dengan pemberitahuan kepada Wali Amanat untuk melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidak‐tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim;

h. Dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat untuk memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Perusahaan Anak memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang bersangkutan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perusahaan Anak;

Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan terkait dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus Awal.

10

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya‐biaya Emisi terkait, untuk:

Sebesar Rp.1.040.000.000.000,‐ (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A dengan keterangan sebagai berikut: Nama obligasi : Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A

Pokok obligasi : Rp.1.040.000.000.000,‐ (satu triliun empat puluh miliar Rupiah)

Jumlah yang dibayarkan : Rp.1.040.000.000.000,‐ (satu triliun empat puluh miliar Rupiah)

Saldo utang (setelah dibayar dari pendanaan Penawaran Umum Obligasi)

: ‐

Tingkat bunga : 8,25%

Jatuh tempo : 6 Juli 2021

Penggunaan pinjaman : Refinancing dan pendanaan proyek‐proyek infrastruktur

Riwayat utang : Lancar, dengan cicilan per kuartal setiap tanggal 6

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran

: ‐

Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan. Sesuai dengan bidang usaha Perseroan di jasa konstruksi, modal kerja Perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier material dan vendor subkontraktor.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya‐biaya Emisi, seluruhnya sebesar 100% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Sesuai dengan bidang usaha Perseroan di jasa konstruksi, modal kerja Perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Mudharabah adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier material dan vendor subkontraktor.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode‐periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian dengan opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal tentang penerapan Pernyataan Standard Akuntansi keuangan (PSAK) 71, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73,”Sewa” yang diterapkan secara retrospektif modifikasian, dan PSAK 72, “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan” yang diterapkan secara retrospektif dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2021 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 20 Mei 2021 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Ali Hery. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada

11

tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebelum disajikan kembali di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian tertanggal 20 Februari 2020 dan 20 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Bambang Karunawan, CPA. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Uraian 31 Desember

2020 2019* 2018*

Jumlah Aset Lancar 33.924.938 38.948.536 35.462.111 Jumlah Aset Tidak Lancar 19.547.512 17.181.990 14.739.740

Jumlah Aset 53.472.450 56.130.526 50.201.851

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 27.986.826 29.768.643 26.371.402 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 11.478.634 11.349.924 9.648.009

Jumlah Liabilitas 39.465.460 41.118.567 36.019.411

Jumlah Ekuitas 14.006.990 15.011.959 14.182.440

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 53.472.450 56.130.526 50.201.851

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam juta Rupiah)

Uraian 31 Desember

2020 2019*

PENDAPATAN USAHA 15.831.389 23.573.192 LABA KOTOR 2.173.458 3.315.392 LABA SEBELUM PAJAK 289.567 1.079.646 LABA TAHUN BERJALAN 266.270 1.048.153 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 235.019 1.082.975

Rasio

Uraian 31 Desember

2020 2019

RASIO USAHA (%) Laba kotor / pendapatan 13,73% 14,06% Laba tahun berjalan / pendapatan 1,68% 4,45% Laba tahun berjalan / Total Ekuitas 1,90% 6,98% Laba tahun berjalan / Total Aset 0,50% 1,87%

RASIO KEUANGAN (x) Rasio Lancar 1,21 1,31 Rasio Kas 0,29 0,32 Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas 2,82 2,74 Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,74 0,73 Debt service coverage ratio 1,33 1,83 EBITDA terhadap beban bunga pinjaman (Interest service 2,94 4,17

12

Uraian 31 Desember

2020 2019

coverage ratio) Debt to EBITDA 7,05 5,02 Gearing Ratio 1,32 1,09

RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan Usaha ‐32,84% ‐4,15% Laba kotor ‐34,44% 19,08% Laba tahun berjalan ‐74,60% ‐21,68% Jumlah aset ‐4,74% 11,81% Jumlah liabilitas ‐4,02% 14,16% Jumlah ekuitas ‐6,69% 5,85%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama‐sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode‐periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian dengan opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal tentang penerapan Pernyataan Standard Akuntansi keuangan (PSAK) 71, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73,”Sewa” yang diterapkan secara retrospektif modifikasian, dan PSAK 72, “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan” yang diterapkan secara retrospektif dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2021 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 20 Mei 2021 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Ali Hery. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebelum disajikan kembali di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian tertanggal 20 Februari 2020 dan 20 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

13

Analisis Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Pendapatan usaha Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp15.831.389 juta dan Rp23.573.192 juta, menurun sebesar 32,84% atau sebesar Rp7.741.804 juta. Jasa konstruksi. Pendapatan jasa konstruksi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp12.243.472 juta dan Rp18.535.510 juta, menurun sebesar 33,95% atau sebesar Rp6.292.038 juta. Penurunan ini disebabkan karena penjualan pada tahun 2020 dari segi jasa konstruksi pada induk dan juga pada penjualan jasa konstruksi di salah satu anak perusahaan yaitu PP Presisi, lebih kecil dibandingkan dengan penjualan jasa konstruksi pada tahun 2019. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan pasar sektor konstruksi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid‐19. EPC. Pendapatan EPC pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp956.150 juta dan Rp2.934.125 juta, menurun sebesar 67,41% atau sebesar Rp1.977.975 juta. Hal ini disebabkan oleh turunnya pasar EPC terutama di sektor pembangkit listrik akibat penundaan program listrik 35000MW. Properti dan realti. Pendapatan properti dan realti pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp2.226.512 juta dan Rp1.644.483 juta, meningkat sebesar 35,39% atau sebesar Rp582.029 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penyerahan unit pada tahun 2020 sesuai dengan PSAK 72. Persewaan peralatan. Pendapatan persewaan peralatan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp140.908 juta dan Rp238.482 juta, menurun sebesar 40,91% atau sebesar Rp97.574 juta. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya nilai penjualan dari sektor sewa alat pada anak perusahaan, PP Presisi sebagai akibat turunya pasar sektor konstruksi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid‐19 Pracetak. Pendapatan pracetak pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp149.092 juta dan Rp137.838 juta, meningkat sebesar 8,16% atau sebesar Rp11.254 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan pracetak dari pihak ketiga. Energi. Pendapatan energi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp62.722 juta dan Rp81.455 juta, menurun sebesar 23,00% atau sebesar Rp18.733 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan di sektor pendapatan minyak dan gas bumi senilai Rp18.548 juta. Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi. Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp52.533 juta dan Rp1.299 juta, meningkat sebesar 3.944,11% atau sebesar

14

Rp51.234 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan keuangan atas konstruksi asset keuangan di sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh PT PP Infrastruktur. Beban pokok penjualan Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp13.657.931 juta dan Rp20.257.800 juta, menurun sebesar 32,58% atau sebesar Rp6.599.869 juta. Jasa konstruksi. Beban jasa konstruksi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp10.959.619 juta dan Rp16.149.494 juta, menurun sebesar 32,14% atau sebesar Rp5.189.875 juta. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya nilai penjualan jasa konstruksi di tahun 2020. EPC. Beban EPC pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp731.335 juta dan Rp2.157.512 juta, menurun sebesar 66,10% atau sebesar Rp1.426.177 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan pada segmen EPC mempengaruhi menurunnya beban pokok pendapatan EPC di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Properti dan realti. Beban properti dan realti pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp1.287.833 juta dan Rp868.940 juta, meningkat sebesar 48,21% atau sebesar Rp418.893 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pada pendapatan segmen properti dan realti di tahun 2020 akibat kenaikan penyerahan unit pada tahun 2020 sesuai dengan PSAK 72. Energi. Beban energi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp89.234 juta dan Rp130.661 juta, menurun sebesar 31,71% atau sebesar Rp41.427 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan di sektor energy mempengaruhi penurunan beban pokok pendapatan energy di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pracetak. Beban pracetak pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp364.000 juta dan Rp559.806 juta, menurun sebesar 34,98% atau sebesar Rp195.806 juta. Penurunan ini disebabkan karena ada penurunan mayoritas yang nilainya berasal dari beban bahan sebanyak 32,18% di tahun 2020. Persewaan peralatan. Beban persewaan peralatan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp217.613 juta dan Rp389.243 juta, menurun sebesar 44,09% atau sebesar Rp171.630 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pada pendapatan sewa alat mempengaruhi penurunan nilai beban pokok pendapatan di sektor persewaan peralatan di tahun 2020. Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi. Beban Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp8.297 juta dan Rp2.145 juta, meningkat sebesar 286,81% atau sebesar

15

Rp6.152 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan keuangan atas kostruksi asset keuangan konsesi di sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh PT PP Infrastruktur. Laba bruto Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Laba bruto Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp2.173.458 juta dan Rp3.315.392 juta menurun sebesar 34,44% atau sebesar Rp1.141.934 juta. Beban usaha Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Beban usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp583.709 juta dan Rp820.878 juta, menurun sebesar 28,89% atau sebesar Rp237.169 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya program efisiensi beban usaha yang dilakukan oleh perusahaan akibat dampak penurunan penjualan yang disebabkan oleh pandemic Covid‐19. Pendapatan (beban) lain‐lain Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan (beban) lain‐lain Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar negatif Rp1.300.182 juta dan Rp1.414.868 juta, menurun sebesar 8,11% atau sebesar Rp114.686 juta. Pendapatan lain‐lain. Pendapatan lain‐lain pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp819.407 juta dan Rp574.064 juta, meningkat sebesar 42,74% atau sebesar Rp245.343 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada laba ventura bersama di tahun 2020 dan juga peningkatan dari pendapatan lainnya yang berasal dari pendapatan rupa‐rupa di anak perusahaan pada tahun 2020. Beban lain‐lain. Beban lain‐lain pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp2.119.589 juta dan Rp1.988.932 juta, meningkat sebesar 6,57% atau sebesar Rp130.657 juta. Peningkatan ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu beban keuangan yang meningkat di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, beban penurunan nilai, rugi pada entitas asosiasi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, dan beban lainnya yang terdiri dari provisi dan biaya bank, beban obligasi, beban denda pajak, beban rupa‐rupa, beban bunga atas PSAK 73 dan beban amortisasi.

16

Laba sebelum pajak Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp289.567 juta dan Rp1.079.646 juta menurun sebesar 73,18% atau Rp790.079 juta. Beban pajak penghasilan Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp23.297 juta dan Rp31.493 juta, menurun sebesar 26,02% atau Rp8.196 juta. Penurunan beban pajak ini disebabkan karena penurunan penjualan dari sektor non konstruksi dari anak perusahaan pada tahun 2020. Laba tahun berjalan Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing‐masing adalah sebesar Rp266.270 juta dan Rp1.048.153 juta, menurun sebesar 74,60% atau Rp781.883 juta. Penghasilan komprehensif tahun berjalan Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp235.019 juta dan Rp1.082.975 juta, menurun sebesar 78,30% atau Rp847.956 juta. Penurunan penghasilan komprehensif tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya nilai penjualan perusahaan di segmen jasa konstruksi dan EPC di tahun 2020. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas Aset Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Jumlah aset Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp53.472.450 juta dan Rp56.130.526 juta menurun sebesar 4,74% atau Rp2.678.076 juta. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp7.512.097 juta dan Rp9.089.669 juta menurun sebesar 17,36% atau Rp1.577.571 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

17

Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp5.420.714 juta dan Rp5.184.615 juta meningkat sebesar 4,55% atau Rp236.099 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga pada tahun 2020. Tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto kepada pemberi kerja Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp5.556.692 juta dan Rp9.441.637 juta menurun sebesar 41,15% atau Rp3.884.945 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan penjualan pada tahun 2020 terutama di segmen konstruksi dan EPC. Persediaan. Persediaan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp9.525.411 juta dan Rp9.236.983 juta meningkat sebesar 3,12% atau Rp288.428 juta. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan nilai persediaan pada bangunan dalam konstruksi, tanah akan dikembangkan dan persediaan unit properti. Aset tetap. Aset tetap Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp7.117.087 juta dan Rp7.408.429 juta menurun sebesar 3,93% atau Rp291.342 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai aset tetap berupa tanah, mesin dan peralatan, kendaraan dan juga aset tetap dalam pelaksanaan. Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 Jumlah aset Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp56.130.526 juta dan Rp50.201.851 juta meningkat sebesar 11,81% atau Rp5.928.675 juta. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp9.089.669 juta dan Rp8.647.426 juta meningkat sebesar 5,11% atau Rp442.243 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2019, penerimaan utang bank dan penerimaan utang non bank di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp5.184.615 juta dan Rp4.704.353 juta meningkat sebesar 10,21% atau Rp480.262 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2019. Tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto kepada pemberi kerja Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp9.441.637 juta dan Rp8.973.869 juta meningkat sebesar 5,21% atau Rp467.768 juta. Peningkatan ini disebabkan kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja dari pihak ketiga di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Persediaan. Persediaan Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp9.236.983 juta dan Rp7.861.944 juta meningkat sebesar 17,49% atau Rp1.375.039 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan nilai pada persediaan bahan baku untuk konstruksi, bangunan dalam konstruksi, tanah sedang dikembangkan serta bangunan dan rumah jadi di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

18

Aset tetap. Aset tetap Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp7.408.429 juta dan Rp6.605.379 juta meningkat sebesar 12,16% atau Rp803.050 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan nilai asset tetap pada tanah dan bangunan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Liabilitas Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp39.465.460 juta dan Rp41.118.567 juta menurun sebesar 4,02% atau Rp1.653.107 juta. Utang usaha. Utang usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp15.526.186 juta dan Rp18.083.150 juta menurun sebesar 14,14% atau Rp2.556.964 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran utang usaha oleh perusahaan. Utang bank. Utang bank Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp11.796.447 juta dan Rp8.517.318 juta meningkat sebesar 38,50% atau Rp3.279.129 juta. Peningkatan ini disebabkan karena penerimaan utang bank untuk pendanaan lebih besar daripada pembayaran utang bank pada tahun 2020. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp11.478.634 juta dan Rp11.349.924 juta meningkat sebesar 1,13% atau Rp128.710 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang bank jangka dan lembaga keuangan jangka panjang pada tahun 2020. Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp41.118.567 juta dan Rp36.019.411 meningkat sebesar 14,16% atau Rp5.099.157 juta. Utang usaha. Utang usaha Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp18.083.150 juta dan Rp17.631.433 juta meningkat sebesar 2,56% atau Rp451.717 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga pada tahun 2019. Utang bank. Utang bank Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp8.517.318 juta dan Rp6.478.760 juta meningkat sebesar 31,47% atau Rp2.038.558 juta. Peningkatan ini disebabkan karena penerimaan utang bank untuk pendanaan lebih besar daripada pembayaran utang bank pada tahun 2019. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp11.349.924 juta dan Rp9.648.009 juta meningkat sebesar 17,64% atau Rp1.701.915 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena

19

penambahan nilai pada utang bank jangka panjang, uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen dan juga utang obligasi yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahun 2018. Ekuitas Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing‐masing adalah sebesar Rp14.006.990 juta dan Rp15.011.959 juta menurun sebesar 6,69% atau Rp1.004.969 juta. Penurunan nilai ekuitas terutama disebabkan karena adanya penyesuaian candangan kerugian penurunan nilai sehubungan dengan penerapan PSAK 71 pada tahun 2020. Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun‐tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing‐masing adalah sebesar Rp15.011.958 dan Rp14.182.439 juta meningkat sebesar 5,85% atau Rp829.520 juta. Peningkatan nilai ekuitas terutama disebabkan karena adanya penambahan pada saldo laba ditentukan penggunaannya, dan kepentingan non pengendali di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

FAKTOR RISIKO

Risiko‐risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko‐risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing‐masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dimulai dari risiko utama: Risiko Utama yang mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan • Risiko Penurunan Market. Risiko Usaha Perseroan • Risiko Persaingan Usaha. • Risiko Pelaksanaan Proyek. • Risiko Piutang Usaha Meningkat. • Risiko Target Penjualan Tidak tercapai. • Risiko Aksi Korporasi (Investasi). • Risiko EPC (“Engineering, Procurement dan Construction”). • Risiko Pembayaran. • Risiko Keterbatasan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku. • Risiko Kurs Valuta Asing. • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik. • Risiko Denda dan Tuntutan/Gugatan Hukum. • Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Perundang‐undangan yang Berlaku dalam Industrinya. • Risiko Perubahan Teknologi. • Risiko Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan. Risiko Umum • Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku terkait bidang usaha

Perseroan.

20

• Risiko ketentuan negara lain atau peraturan Internasional. Risiko Bagi Investor Obligasi Dan/Atau Sukuk Mudharabah • Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran

Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang;

• Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga/pendapatan bagi hasil sukuk serta utang pokok/pembayaran kembali dana sukuk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 9 Maret 2021 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 20 Mei 2021 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal tersebut yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal tentang penerapan Pernyataan Standard Akuntansi keuangan (PSAK) 71, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73,”Sewa” yang diterapkan secara retrospektif modifikasian, dan PSAK 72, “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan” yang diterapkan secara retrospektif dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2021 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 20 Mei 2021 tercantum dalam Prospektus ini, kecuali hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 25 Mei 2021 di Jakarta, Para

Pemegang Saham telah mengambil keputusan menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya. Selain itu, Para Pemegang Saham menyetujui perubahaan susunan Pengurusan Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea, S.H. Komisaris : Ayodhia GL Kalake, S.H., MDC Komisaris : Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc. Komisaris : Loso Judijanto, S.Si., M.M.,

M.Stats. Komisaris : Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM.,

M.Ak., CFE, CFr.A., CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA.

Komisaris Independen : Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H. Direksi Direktur Utama : Ir. Novel Arsyad, M.M. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto, SE., Ak., M.M. Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : Ir. Sinur Linda Gustina M. Direktur Operasi Bidang Gedung : Ir. Anton Satyo Hendriatmo, M.Sc.

21

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Ir. Yul Ari Pramuraharjo, M.M. Direktur Operasi Bidang EPC : Ir. Eddy Herman Harun

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan Perseroan awal mulanya bernama NV Pembangunan Perumahan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953 dan selanjutnya berdasarkan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 1960 dilebur ke dalam Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahan Negara Pembangunan Perumahan yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (“PN”) Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (“Perseroan”) yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1971, bentuk PN Pembangunan Perumahan diubah menjadi Persero dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 juncto Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor: Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 03 April 1974 dibawah Nomor 1186 dan 1187 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 Juni 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 1974. Seiring dengan perkembangan usaha, Anggaran Dasar Perusahaan juga mengalami beberapa kali perubahan. Di antara yang signifikan adalah perubahan seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perubahaan tersebut juga diikuti dengan penambahan nama dari semula PT PP (Persero) menjadi PT PP (Persero) Tbk. Hal tersebut terjadi karena Perseroan melaksanakan aksi korporasi besar, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO). Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham setelah memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam Nomor S‐858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 dengan jumlah saham sebanyak 1.038.976.500 (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk setiap saham pada harga penawaran Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham atau dengan total nilai penawaran sebesar Rp.581.826.840.000 (lima ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh Rupiah). Perseroan melakukan pencatatan sahamnya di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 Februari 2010. Sebelumnya, pelaksanaan program IPO Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT PP (Persero) Tbk tanggal 28 Desember 2009. Pada tahun 2019, terdapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum didalam Akta Nomor 46 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH, dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU‐0046695.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 (“Akta No.46/2019”).

22

Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.46 Tahun 2019 Jo. Daftar Pemegang Saham Bulan Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp100,‐ per saham

(%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Modal Dasar Saham Seri A 1 100 0,00 Saham Seri B 24.499.999.999 2.449.999.999.900 100,00

Nama Pendiri/Pemegang Saham Saham Seri A: 1. Negara Republik Indonesia 1 100 0,00 Saham Seri B: 1. Negara Republik Indonesia 24.499.999.999 2.449.999.999.900 100,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A: 1. Negara Republik Indonesia 1 100 0,00 Saham Seri B: 1. Negara Republik Indonesia 3.161.947.836 316.194.783.600 51,00 2. Masyarakat 3.023.393.618 302.339.361.800 48,77 3. Saham Treasuri 14.555.900 1.455.590 0,23

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Saham Seri A 1 100 0,00 Saham Seri B 6.199.897.353 619.989.735.300 100,00

Saham dalam Portepel Saham Seri B 18.300.102.646 1.830.010.264.600

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 18 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Suratnya No. AHU‐AH.01.03‐0241425 tanggal 10 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU‐0091150.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 (“Akta No.18/2020”) Jo. Covernote Notaris melalui Surat Keterangan Notaris No.13/Ket/Not/V/2021 tanggal 25 Mei 2021: Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

:

Andi Gani Nena Wea, S.H.

Komisaris Independen : Dr. Nur Rochmad, S.H., M.H. Komisaris : Ayodhia G. L. Kalake SH., MDC Komisaris : Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak., CFE, CFr.A., CA, QIA.,

CGCAE., ASEAN CPA. Komisaris : Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc. Komisaris : Loso Judijanto, S.Si, MM, M.Stats.

23

Direksi Direktur Utama : Ir. Novel Arsyad, MM Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

: Agus Purbianto, SE., AK., MM

Direktur Strategi Korporasi dan HCM : Ir. Sinur Linda Gustina M. Direktur Operasi Bidang Gedung : Ir. Anton Satyo Hendriatmo, M.Sc Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Ir. Yul Ari Pramuraharjo, MM Direktur Operasi Bidang EPC : Ir. Eddy Herman Harun Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

No. Nama Perusahaan

Bidang Usaha Kepemilikan Efektif Perseroan (%)

Status Operasional

Tahun Penyertaan Modal Awal

Tahun Penyertaan Modal Terakhir

PERUSAHAAN ANAK LANGSUNG

1. PP Properti bidang jasa, pembangunan dan perdagangan.

64,96% Beroperasi 2013 2017

2. PP Presisi bidang perdagangan, ekspor impor, pembangunan, pengangkutan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, percetakan, jasa dan perbengkelan.

76,99% Beroperasi 2014 2020

3. PP Infrastruktur

bidang industri konstruksi, infrastruktur, ketenagalistrikan, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, pengelolaan kawasan, investasi, jasa operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance), industri alat angkutan lainnya, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, pengadaan air transportasi dan pergudangan, pergudangan dan jasa penunjang angkutan layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan kegiatan‐kegiatan lainnya sehubungan dengan usaha jasa penunjang infrastruktur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

99,00% Beroperasi 2016 2018

4. PP Urban bidang pertambangan, jasa, pertambangan, pembangunan, perbengkelan, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian, dan pertanian.

99,99% Beroperasi 2013 2020

5. PP Energi bidang industri konstruksi, infrastruktur, ketenagalistrikan, pembangkit tenaga listrik, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, pengelolaan kawasan, investasi, jasa operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance), pengadaan listrik gas uap/air panas dan udara dingin, pengadaan air pengelolaan sampah dan

99,05% Beroperasi 2016 2020

24

daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan daur ulang layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan kegiatan‐kegiatan lainnya sehubungan dengan usaha jasa penunjang tenaga listrik serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

6. SC bidang perdagangan, jasa, pembangunan, realti, building management.

72,00% Beroperasi 2017 2017

7. MKB bidang perkeretaapian umum, transpotasi masal di darat berbasis rel.

51,00% Belum Beroperasi

2017 2017

8. PPSD bidang pengusahaan jalan tol 67,98% Beroperasi 2019 2020

9. CPI Bidang perdagangan, pembangunan, property

60,25% Berpoerasi Sebagian

2018 2020

PERUSAHAAN ANAK TIDAK LANGSUNG

10. GSN bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan, jasa.

99,99% Beroperasi 2013 2013

11. HKM bidang pembangunan perumahan (real estate), perdagangan, perindustrian dan pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta jasa.

99,00% Beroperasi 2015 2015

12. WSS bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan umum, bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding and courier), perindustrian, pertambangan, pengangkutan, keagenan, jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

55,00% Beroperasi 2016 2016

13. PPJR bidang perdagangan, jasa, pembangunan, realti, building management.

52,60% Beroperasi 2016 2016

14. PRSJ bidang perdagangan, pembangunan, realti, building management.

80,00% Beroperasi 2017 2017

15. PPRS bidang perdagangan, pembangunan, realti, building management.


2017 2017

16. LRC bidang jasa, pembangunan dan perdagangan.

70,00% Beroperasi 2018 2018

17. GR bidang jasa, pembangunan dan perdagangan.

99,00% Beroperasi 2018 2018

18. PBAD bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Berusaha di Bidang Real Estate.


2018 2018

19. GI bidang industri manufaktur produsen pra‐cetak

97,69% Beroperasi 2016 2019

20. SDP bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta ramah lingkungan.

75,00% Beroperasi 2016 2016

21. MDN bidang perdagangan ekspor impor bahan bakar, dan pengangkutan


2018 2019

22. OEKA menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi

70,00% Beroperasi 2018 2018

23. LMA bidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya

51,00% Beroperasi 2017 2019

24. PSA bidang aktivitas remediasi, pengolahan dan pembuangan limbah

51,00% Beroperasi 2019 2019

25

25. WTS bidang perdagangan, jasa dan perindustrian.

100,00% Beroperasi 2017 2017

26. TTM pengadaan dan penyaluran air bersih dan konstruksi bangunan prasarana Sumber Daya Air

94,00% Beroperasi 2018 2018

27. PPKT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 1.000 liter/detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

75,00% Belum Beroparasi

2019 2019

28. UMT Instalasi telekomunikasi 99,00% Beroperasi 2019 2019

29. PPTR Pengelolaan air bersih, konstruksi, perdagangan


2019 2019

30. PTTM Pengelolaan air bersih, konstruksi, perdagangan


2020 2021

31. PPTM Pengelolaan Air, Konstruksi, perdagangan


2020 2021

ENTITAS ASOSIASI

32. CRI bidang perkretaapian 45,00% Belum Beroparasi

2019 2019

33. JPM pengusahaan jalan tol Pandaan‐Malang, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha‐usaha lainnya sesuai dengan ketentuan‐ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

35,00% Beroperasi 2016 2016

34. PMT membangun dan mengoperasikan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya, penyedian dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang jasa terkait dengan pelabuhan

25,00% Beroprasi 2014 2014

35. IFP bidang jasa, perdagangan, pembangunan dan properti

49,00% Beroprasi 2018 2018

36. SIP Jasa, pembangunan dan/atau perdagangan umum


2015 2015

37. PPSB bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa

32,50% Beroperasi 2019 2019

38. SCMP bidang industri konstruksi, infrastruktur, ketenagalistrikan, pembangkit tenaga listrik, energi terbarukan dan energy konversi, jasa


2018 2018

39. JRAB bidang real estat dan perdagangan 17,00% Beroperasi 2019 2019

40. JKNT bidang pembangunan dan pengusahaan jalan tol

15,00% Beroperasi 2014 2014

41. JMB Manajemen jalan tol 15,00% Beroperasi 2016 2016

42. JBS bidang pembangunan dan pengusahaan jalan tol

14,21% Beroperasi 2016 2016

43. WSP bidang pembangunan dan pengusahaan jalan tol


2019 2019

44. CW bidang pembangunan dan pengusahaan jalan tol

12,50% Beroperasi Sebagian

2006 2006

45. JJB bidang pembangunan dan pengusahaan jalan tol


2020 2020

46. KITB bidang Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Industri


2020 2020

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari

26

: Crowe Global). Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners. Perusahaan Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia Notaris : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H. Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perseroan dan semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Keterangan mengenai tata cara pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus Awal.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

SUKUK MUDHARABAH

Prospektus, FPPO dan FPPSu dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini selama masa Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,

Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Kav. 76‐78

Jakarta 12910 Telepon: +62 21 2554 3946 Faksimili: +62 21 5793 6934 www.bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI Lantai 23 Jl Jend Sudirman Kav. 44‐46

Jakarta 10210 Telepon: +62 509 14100 Faksimili: +62 21 2520 990

www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 25 Jl. Jend Sudirman Kav. 54‐55

Jakarta 12190 Telepon: +62 21 526 3445 Faksimili: +62 21 526 3521 www.mandirisekuritas.co.id

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium Lantai 21 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1

Jakarta 12980 Telp.: +62 21 2854 8385 Faks.: +62 21 8370 1610

www.samuel.co.id

210604 Prosring Obligasi dan Sukuk PTPP Rev16 CLEAN

Documents

Transcript of 210604 Prosring Obligasi dan Sukuk PTPP Rev16 CLEAN