0203110306 Dokumen Lelang Kleaning Service 2011

8/6/2019 0203110306 Dokumen Lelang Kleaning Service 2011

1/127

D O K U M E N L E L A N G

PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

( CLEANING SERVICE )

untuk

KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2011


2/127

D O K U M E N P E N G A D A A N

Nomor: 04 /PNT-PS/III/2011

Tanggal: 28 FEBRUARI 2011

untuk

Pekerjaan Jasa KebersihanKantorCleaning Service

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran: 2011


3/127

BAB I. UMUM


4/127

BAB I UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatansebagai berikut:

- Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataudimanfaatkan oleh Pengguna Barang

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri

- HEA : Harga Evaluasi Akhir;

- Kemitraan : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis;

- LDP : Lembar Data Pemilihan

- LDK : Lembar Data Kualifikasi

- Pokja / Panitia : Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan yangberfungsi untuk melaksanakan PengadaanBarang/Jasa

- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- SP : Surat Pesanan

- TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri

- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unitkerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan

sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik.


5/127

- Aplikasi SPSE: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang diserver LPSE yang dapat diakses melalui websiteLPSE.

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan yang tercantum dalam LDP.D. Panitia mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan

pascakualifikasi melalui website www.lpse.sumbarprov.go.id, papanpengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasionalmelalui LPSE.
http://www.lpse.sumbarprov.go.id/http://www.lpse.sumbarprov.go.id/


6/127

6

BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGANPASCAKUALIFIKASI


7/127

7

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASINomor: 03/PNT-PS/III-2011

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan akan melaksanakan Pelelangan Umum denganpascakualifikasi untuk paket pekerjaan Penyedia Jasa Kebersihan Kantorsecara non elektroniksebagai berikut:

1.Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : Penyedia Jasa Kebersihan KantorLingkup pekerjaan : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir SelatanNilai total HPS : Rp. 243.556.800 (Dua ratus empat puluh tiga

juta lima ratus lima puluh enam ribu delapanratus rupiah)

Sumber pendanaan: APBD Kabupaten Pesisir Selatan TahunAnggaran 2011

2.Persyaratan PesertaPaket Pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang

memenuhi persyaratan : Memiliki izin usaha Bidang PenyediaJasa Kebersihan Kantor, Kualifikasi Kecil.

3.Pelaksanaan PengadaanPengadaan barang/jasa dilaksanakan secara non elektronik, tempatpendaftaran pada Kantor Bupati Pesisir Selatan, ruang rapat Mandehlantai III Jalan H. Agus Salim No 1 Painan 25611 dapat dilihat padaalamat: www.lpse.sumbarprov.go.id dan Website:http://www.pesisirselatan.go.id

4.

Jadwal Pelaksanaan PengadaanNo

Kegiatan Hari Tanggal Waktu

1 Pendaftaran danPengambilan Dokumen

4 s/d 14 Maret 2011 08.00 s/d 13.45WIB

2 Pemberian Penjelasan 10 Maret 2011 14.00 s/d 16.00WIB

3 Pemasukan DokumenPenawaran

15 s/d 23Maret 2011 08.00 s/d 13.45WIB

4 Pembukaan DokumenPenawaran

23 Maret 2011 14.00 s/d 16.00WIB

5 Evaluasi Penawaran 24 Maret s/d 1 April2011

6 Pengumuman 4 April 2011

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAHJln. H. Agus Salim Telp. 21000- 21313-22169-21009

Fax. 21414-22169

P A I N A N
http://www.lpse.sumbarprov.go.id/http://www.lpse.sumbarprov.go.id/


8/127

8

Pemenang7 Masa Sanggah 5 s/d 11 April

20118 Penerbitan SPPBJ 13 s/d 15 April

2011

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Painan, Februari 2011

Panitia Pengadaan


9/127

9

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

UMUM

1.LingkupPekerjaan

1.1 Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan kepadapara peserta untuk menyampaikan penawaran ataspaket pekerjaan pengadaan barang yang tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalamLDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yangditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat

Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutusesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2.SumberDana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yangtercantum dalam LDP.

3. PesertaPemilihan

3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti olehsemua peserta pengadaan yang berbentuk badanusaha, kemitraan atau perorangan yang memenuhikualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupunasing maka peserta harus memiliki perjanjian KerjaSama Operasi/kemitraan yang memuat persentasekemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahperjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.

4.LaranganKorupsi,Kolusi, danNepotisme(KKN) sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan iniberkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP/Panitia

Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pelelangan sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/me-

niadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen


10/127

10

dan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP/PanitiaPengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagaiberikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses

pelelangan atau pembatalan penetapanpemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP/PanitiaPengadaan kepada PA/KPA.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya dilarang memiliki/melakukan peran gandaatau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.antara lain meliputi:

a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisarissuatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagaianggota Direksi atau Dewan Komisaris pada BadanUsaha lainnya yang menjadi peserta pada

Pelelangan yang sama.

b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/Iatau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yangmengikuti Pengadaan dan bersaing denganperusahaan lainnya, merangkap sebagai anggotaPokja ULP/Panitia Pengadaan atau pejabat yangberwenang menetapkan pemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta,

maupun antara peserta dengan KPA dan/atau anggotaPokja ULP/Panitia Pengadaan yang antara lainmeliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan danketurunan sampai dengan derajat kedua, baiksecara horizontal maupun vertikal;

b. KPA dan/atau anggota Pokja ULP/PanitiaPengadaan, baik langsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari


11/127

11

50% (lima puluh perseratus) pemegang sahamdan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cutidiluar tanggungan K/L/D/I.

6. PendayagunaanProduksiDalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan barang produksidalam negeri.

6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian ataukomponen dalam negeri dan bagian atau komponenyang masih harus diimpor, dilakukan denganketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-

benar mencerminkan bagian atau komponen yangtelah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagianatau komponen yang masih harus diimpor;

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian danlainnya sedapat mungkin dilakukan di dalamnegeri;

c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yangdiimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,jumlah dan harga yang dilampirkan pada DokumenPenawaran.

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayananyang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,

angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan;6.3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:

a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalamnegeri;

b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalamnegeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaranpeserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan

diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) danTKDN diatas 25 %(dua puluh lima perseratus).]

7. SatuPenawaranTiapPeserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkansatu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraandilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupunsebagai anggota kemitraan yang lain pada paketpekerjaan yang sama.

DOKUMEN PENGADAAN


12/127

12

8. IsiDokumenPengadaan

8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihandan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:a. Umum

b. Pengumuman Pelelangan;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran;2) Dokumen Penawaran Teknis;3) Jaminan Penawaran;

f. Bentuk Surat Perjanjian;g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Spesifikasi Teknis dan Gambar;

j. Daftar Kuantitas dan Harga;k. Bentuk Dokumen lain:1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);2) Surat Pesanan (SP)3) Jaminan Sanggahan Banding4) Jaminan Pelaksanaan;5) Jaminan Uang Muka;

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;

c. Formulir Isian Kualifikasi;d. petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi;e. tata cara evaluasi kualifikasi;

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

8.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulismengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULPsebelum batas akhir pemasukan penawaran.

8.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaanpenjelasan yang diajukan peserta secara tertulis

9. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. PerubahanWaktu

10.1 Pemberian Penjelasan dilakukan di tempat dan padawaktu yang ditentukan dalam LDP serta dihadiri olehpeserta yang terdaftar.


13/127

13

10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat PemberianPenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat Pemberian

Penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surattugas kepada Pokja ULP.

10.4 Bagi peserta perorangan yang hadir pada saatPemberiaan Penjelasan tidak boleh diwakilkan, danmenunjukkan tanda pengenal kepada Pokja ULP.

10.5 Dalam Pemberian Penjelasan, Pokja ULP menjelaskankepada peserta mengenai:a. metode pemilihan;

b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersamaDokumen Penawaran;

d. pembukaan Dokumen Penawaran;e. metode evaluasi;f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;g. jenis kontrak yang akan digunakan;h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan den-gan

preferensi harga atas penggunaan pro-duksidalam negeri;

i. ketentuan tentang penyesuaian harga;

j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagianpekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta koperasi kecil; dan

k. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapatmengeluarkan jaminan.

l. ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lainyang dipersyaratkan.

10.6 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauanlapangan ditanggung oleh peserta.

10.7 Pemberian Penjelasan mengenai isi DokumenPengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dariPokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasilpeninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harusdituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan(BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULPdan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan.

10.8 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau


14/127

14

yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPPcukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yanghadir.

10.9 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud padaangka 10.7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau

perubahan penting yang perlu ditampung, makaPokja ULP menuangkan ke dalam Adendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.

10.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam Adendum DokumenPengadaan, maka ketentuan baru atau perubahantersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yangberlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.

10.11 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambilsalinan BAPP dan/atau salinan Adendum DokumenPengadaan.

10.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atauAdendum Dokumen Pengadaan yang disediakan olehPokja ULP atau mengunduhnya melalui website yangditetapkan dalam LDP.

11. PerubahanDokumenPengadaan

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhirwaktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapatmenetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkaninformasi baru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambilsalinan Adendum Dokumen Pengadaan.

11.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum DokumenPengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP ataumengunduhnya melalui website yang ditetapkandalam LDP.

12. TambahanWaktu

PemasukanDokumenPenawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkanDokumen Penawaran.


15/127

15

PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

13. Biaya dalamPenyiapan

PenawarandanKualifikasi

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapandan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP/Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawabatas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen IsianKualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2Dokumen penunjang yang terkait dengan DokumenPenawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesiaatau bahasa asing.

14.3Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam halterjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlakuadalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. DokumenPenawaran

Dokumen Penawaran meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;3) harga penawaran;4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

5) tanda tangan:a) direktur utama/pimpinan perusahaan;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahannya;

c) kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik;

d) pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;

ataue) peserta perorangan.

b. Jaminan Penawaran asli;c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan

kepada penerima kuasa yang namanya tercantumdalam akta pendirian atau perubahannya (apabiladikuasakan);

e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabilaada);

f. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkanberdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;


16/127

16

2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan

tercantum dengan lengkap dan jelas (apabiladipersyaratkan);

4) jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan);5) asuransi (apabila dipersyaratkan);

6) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan7) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. Dokumen Isian Kualifikasi; dani. dokumen lain yang dipersyaratkan.

16. HargaPenawaran

16.1Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angkadan huruf.

16.2 Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan

harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkanharga satuan dan harga total untuk tiap matapembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas danHarga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidakdicantumkan maka pekerjaan dalam matapembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalamharga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaantersebut tetap harus dilaksanakan.

[untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkanharga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabiladipersyaratkan].

16.3Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak,bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransiyang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaanpengadaan barang ini diperhitungkan dalam totalharga penawaran.

16.4 [untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari12 (dua belas) bulan, ditulis Penyesuaian harga dapatdiberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-SyaratUmum/Khusus Kontrak].

17. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentukmata uang sesuai yang tercantum dalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang inidilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalamLDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/KhususKontrak.

18. Masa Berlaku

18.1Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuandalam LDP.


17/127

17

Penawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelumakhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapatmeminta kepada seluruh peserta secara tertulis untukmemperpanjang masa berlakunya penawarantersebut dalam jangka waktu tertentu.

18.3Peserta dapat :a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah

penawaran;b. menolak permintaan tersebut dan dapat

mengundurkan diri secara tertulis dengan tidakdikenakan sanksi.

18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkantidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam

LDP.

19. PengisianDokumenIsianKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi PaktaIntegritas dan Formulir Isian Kualifikasi.

19.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasiditandatangani oleh:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atau

perubahannya;c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh

kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik;

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;atau

e. peserta perorangan.

20. Pak taIntegritas

20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidakmelakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi,dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.

20.2 Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen IsianKualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.

21. JaminanPenawaran

21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uangpenawaran sesuai yang tercantum dalam LDP.

21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri


18/127

18

Keuangan;b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir

pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidakkurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yang tercantumdalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang darinilai nominal yang ditetapkan dalam LDP;

e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkandalam angka dan huruf;

f. nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULP yangmengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang dilelangkan;

h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa

syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,setelah surat pernyataan wanprestasi dari PokjaULP diterima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulisatas nama perusahaan kemitraan.

21.3Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akandikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkanJaminan Pelaksanaan.

21.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkansebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelahpengumuman pemenang lelang.

21.5 Jaminan penawaran akan disita apabila:a. peserta terlibat KKN;

b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminanpelaksanaan dalam hal harga penawarannyadibawah 80% HPS;

c. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasikualifikasi dengan alasan yang tidak dapatditerima; atau

d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yangtidak dapat diterima atau gagal tanda tangankontrak.

22. Be

ntukDokumenPenawaran

Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)

rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkapdan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai ASLI danREKAMAN. Jika terdapat ketidaksesuaian antara


19/127

19

dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yangberlaku.

PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

23. Pe

nyampulandanPenandaanSampulPenawaran

23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan

menggunakan metode 1 (satu) sampul.

23.2Dokumen penawaran terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga; dand. Dokumen Isian Kualifikasi.

23.3 Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli dansalinannya kedalam 2 (dua ) sampul yang masing-masing ditandai ASLI dan REKAMAN, kemudiankedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu)sampul untuk menjaga kerahasiaanya.

23.4 Dokumen Penawaran dimasukkan dalam Sampulpenutup dan ditulis DOKUMEN PENAWARAN,nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yangditentukan dalam LDP.

23.5 Bila sampul Dokumen Penawaran tidak di rekat, Pokja

ULP tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkintimbul terhadap Dokumen Penawaran

24. PenyampaianDokumenPenawaran

24.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawarankepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkandalam LDP, dan Pokja ULP memasukkan ke dalamkotak/tempat pemasukan.

24.2 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaranmelalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudahditerima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan

penawaran serta segala risiko keterlambatan dankerusakan menjadi risiko peserta.

24.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melaluipos/jasa pengiriman, maka sampul penutupdimasukkan kedalam sampul luar yangmencantumkan nama paket pekerjaan dan alamatPokja ULP.

24.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan

menambah Dokumen Penawarannya, sebelum batasakhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.


20/127

20

24.5 Penarikan, penggantian, pengubahan ataupenambahan Dokumen Penawaran harus disampaikansecara tertulis dan disampul serta diberikan tandasesuai dengan isi sampul dengan penambahanpencantuman kata PENARIKAN,PENGGANTIAN, PENGUBAHAN, atau

PENAMBAHAN, tanpa mengambil DokumenPenawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

25. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudahditerima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan padawaktu yang ditentukan dalam LDP.

26. PenawaranTerlambat

26.1Setiap penawaran yang diterima oleh Pokja ULPsetelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akanditolak dan dikembalikan kepada peserta yangbersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidakdibuka).

26.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikanmelalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP membukasampul luar untuk mengetahui nama dan alamatpeserta, serta memberitahukan kepada peserta yangbersangkutan untuk mengambil kembali penawaran

tersebut.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

27. PembukaanPenawaran

27.1 Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta padawaktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yangdihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

27.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaanDokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenaldan surat tugas kepada Pokja ULP.

27.3 Bagi peserta perorangan yang hadir pada saatpembukaan Dokumen Penawaran tidak bolehdiwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepadaPokja ULP.

27.4 Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hariyang sama segera setelah batas akhir pemasukanpenawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua)peserta sebagai saksi

27.5 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda


21/127

21

pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)jam.

27.6 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanyaada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi,maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap

dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luarPokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.

27.7 Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dihadapan para peserta.

27.8 Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dan menghitung jumlahDokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

27.9 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.10 Dokumen Penawaran dengan sampul bertandaPENARIKAN, PENGGANTIAN,PENGUBAHAN atau PENAMBAHAN, harusdibuka dan dibaca terlebih dahulu.

27.11 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka,apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumendengan sampul bertanda PENARIKAN.

27.12Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapanpeserta kemudian dijadikan lampiran Berita AcaraPembukaan Dokumen Penawaran.

27.13Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapanpara peserta mengenai kelengkapan DokumenPenawaran yang meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya tercantum

masa berlaku penawaran dan harga penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga

satuan atau kontrak gabungan harga satuan danlump sum, apabila ada;

d. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya (apabila dikuasakan);

e. surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi(apabila ada);

f. dokumen penawaran teknis;

g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. Dokumen Isian Kualifikasi; dani. Dokumen lain yang dipersyaratkan.


22/127

22

27.14Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran kecuali untukyang terlambat memasukkan penawaran.

27.15Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) orang

saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukanmiliknya.

27.16Pokja ULP membuat Berita Acara PembukaanPenawaran yang paling sedikit memuat:a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan

tidak lengkap;c. harga penawaran masing-masing peserta;d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen

Penawaran (apabila ada);e. keterangan lain yang dianggap perlu;f. tanggal pembuatan Berita Acara; dang. tandatangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta

yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh PokjaULP bila tidak ada saksi dari peserta.

27.17Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

27.18Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acaraditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadirdan 2 (dua) orang saksi.

27.19Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

27.20 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yanghadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran, dan PokjaULP dapat mengunggah salinan tersebut melaluiwebsite sebagaimana yang tercantum dalam LDPyang dapat diunduh oleh peserta.

28. EvaluasiPenawaran

28.1Evaluasi penawaran dilakukan dengan metodeevaluasi sistem gugur.

28.2 [Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak hargasatuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga disesuaikan dengan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antaravolume dengan harga satuan pekerjaan makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga


23/127

23

satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah; dan

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuandianggap sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftarkuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.]

28.3 [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilaipenawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkatsemula.]

[Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lumpsump yang melampirkan daftar kuantitas dan hargahanya dilakukan untuk menyesuaikan volumepekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga dengan yang tercantum dalam DokumenPengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]

28.4 [Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihinilai total HPS dinyatakan gugur.]

28.5 [Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULPmenyusun urutan dari penawaran terendah.]

28.6 [Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui websitesebagaimana yang tercantum dalam LDP.]

28.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukanoleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaranyang memenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

28.8Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPSmaka proses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi

penawaran harga.28.9Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang

meliputi:a. evaluasi administrasi;

b. evaluasi teknis; danc. evaluasi harga;

28.10Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagaiberikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah isi DokumenPengadaan inib. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,


24/127

24

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isiDokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan

yang bersifat penting/pokok atau penawaranbersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok ataupenawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini

yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratantambahan yang akan menimbulkan persainganusaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara

peserta yang memenuhi syarat.e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukanintervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

f. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawarandengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan

dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya

warna sampul dan/atau surat penawaran tidakberkop perusahaan;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya

persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuanuntuk memenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang

dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada); dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

28.11Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saatpenilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaan inidipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yangtidak menyampaikan formulir TKDN, maka


25/127

25

penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap 0 (nol);

2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagaiberikut:a)ditandatangani oleh:

(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

(2) penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam aktependirian atau perubahannya;

(3) kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik;

(4) pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yangbekerja sama; atau

(5) peserta perorangan.b) jangka waktu berlakunya surat penawarantidak kurang dari waktu yang ditetapkandalam LDP;

c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP; dan

d)bertanggal.3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan

sebagai berikut:a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktu yangditetapkan dalam LDP;

c) nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Penawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurangdari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP;

e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkandalam angka dan huruf;

f) nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULPyang mengadakan pelelangan; dan

g)paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang dilelangkan.

h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh


26/127

26

Penerbit Jaminan;i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan

kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) harusditulis atas nama perusahaan kemitraan.

j) substansi dan keabsahan/keaslian JaminanPenawaran kepada penerbit jaminan telah

dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulisoleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasidilanjutkan dengan evaluasi teknis;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang memenuhi persyaratan administrasi, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;dan

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

28.12Evaluasi Teknis:a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan

yang ditetapkan;b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur,

dengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis dengan

membandingkan pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan

terhadap:a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b) jadwal waktu penyerahan sebagaimanaditetapkan dalam LDP;

c) identitas (jenis, tipe dan merek) yangditawarkan tercantum dengan lengkap danjelas (apabila dipersyaratkan);

d) jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan);e) Asuransi (apabila dipersyaratkan);f) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dang) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan

sebagaimana ditetapkan dalam LDP.3) [evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat

menggunakan sistem ambang batas terhadapunsur teknis yang dinilai;]

4) [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur

yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabilamasing-masing unsur maupun nilai total


27/127

27

keseluruhan unsur memenuhi ambang batasminimal yang ditetapkan dalam LDP.]

5) Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsiuntuk bahan/alat tertentu sesuai denganketentuan dalam LDP;

c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang

kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, pesertatidak diperkenankan mengubah substansipenawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan dengan evaluasi harga ;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi harga;

f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknismaka pelelangan dinyatakan gagal.

28.13 Evaluasi Hargaa. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal

yang pokok atau penting, dengan ketentuan:1) total harga penawaran dibandingkan terhadap

nilai total HPS:a) apabila total harga penawaran atau

penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS,dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran atau hargapenawaran terkoreksi di atas nilai total HPS,pelelangan dinyatakan gagal.

2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari110% (seratus sepuluh perseratus) dari hargasatuan yang tercantum dalam HPS, dilakukanklarifikasi. Harga satuan penawaran tersebutdinyatakan timpang dan hanya berlaku untukvolume sesuai dengan Daftar Kuantitas danHarga;

3) mata pembayaran yang harga satuannya nolatau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dankegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya;

4) [untuk kontrak lump sum:a)apabila ada perbedaan antara penulisan nilai

harga penawaran antara angka dan hurufmaka nilai yang diakui adalah nilai dalamtulisan huruf;

b)apabila penawaran dalam angka tertulis

dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan angka; atau


28/127

28

c) apabila penawaran dalam angka dan huruftidak jelas, maka penawaran dinyatakangugur]

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga denganketentuan sebagai berikut:1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen

dalam negeri berbeda dibandingkan denganDaftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi DalamNegeri;

2) klarifikasi kewajaran harga apabila hargapenawaran dibawah 80% (delapan puluhperseratus) HPS dengan ketentuan:a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai

pemenang lelang, harus bersedia untukmenaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%(lima perseratus) dari nilai total HPS; dan

b)apabila peserta yang bersangkutan tidakbersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka penawarannya digugurkandan Jaminan Penawaran disita untuk negaraserta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c. Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri denganketentuan sebagai berikut:1) rumus penghitungan sebagai berikut:

HPKP

HEA

+=

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/ Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yangmemenuhi persyaratan lelang dan telahdievaluasi).

2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawarandengan HEA yang sama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang.

3) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubahHarga Penawaran dan hanya digunakan olehPokja ULP untuk keperluan perhitungan HEAguna menetapkan peringkat pemenangPelelangan.

d. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukanadanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagaldan peserta yang terlibat dimasukkan dalam DaftarHitam.

e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, maka PokjaULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan


29/127

29

teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam BeritaAcara.

f. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaransebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada)

28.14Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuanuntuk memenangkan salah satu peserta, maka:a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang

dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar Hitam;

b. anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibatpersekongkolan diganti, dikenakan sanksi

administrasi dan/atau pidana;c. proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada); dan

d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka (3), maka pelelangandinyatakan gagal.

29. EvaluasiKualifikasi

29.1Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2(apabila ada)

29.2Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakanmetode penilaian sistem gugur.

29.3Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasisudah merupakan ajang kompetisi, maka data yangkurang tidak dapat dilengkapi.

29.4Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani olehpeserta sebelum pemasukan penawaran.

29.5 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuandalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.

29.6 Apabila calon pemenang lelang serta pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasikualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

30. PembuktianKualifikasi

30.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelahevaluasi kualifikasi.

30.2Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir


30/127

30

oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

30.3Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasikepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

30.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, maka peserta digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.

30.5Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktiankualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

31. Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimanayang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b. nama dan alamat penyedia;c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dane. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang

dievaluasi;

32. Sanggahan

32.1Peserta dapat menyampaikan sanggahan secaratertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP

dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanpemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan,dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/Isebagaimana tercantum dalam LDP.

32.2Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainapabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam

Dokumen Pengadaan;b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau

pejabat yang berwenang lainnya.

32.3Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atassemua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima surat sanggahan.

32.4Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULPmenyatakan pelelangan gagal.


31/127

31

32.5Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULPatau disampaikan diluar masa sanggah, dianggapsebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

33. Sanggahan

Banding

33.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan

sanggahan banding secara tertulis kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnyaatau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalamLDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahmenerima jawaban sanggahan, dengan tembusankepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/I sebagaimanatercantum dalam LDP.

33.2 Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnyaatau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam

LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atassemua sanggahan banding paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah surat sanggahan bandingditerima.

33.3Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yangsebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20(dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuansanggahan banding.

33.4Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah PokjaULP.

33.5Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

33.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga/piminan isntritusi atauKepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDPatau disampaikan diluar masa sanggah banding,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

A. PENUNJUKAN PEMENANG

34. PenunjukanPenyedia/Jasa

34.1Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).

34.2PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan pesertapada formulir isian kualifikasi masih berlaku, denganketentuan:

a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbuktitidak benar; atau


32/127

32

c. masa sanggah dan/atau masa sanggah bandingberakhir.

34.3Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan

masa penawarannya masih berlaku dengan alasanyang dapat diterima secara obyektif oleh PokjaULP, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkansebagaimana ditetapkan dalam LDP;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri danmasa penawarannya masih berlaku dengan alasanyang tidak dapat diterima secara obyektif olehPokja ULP, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkan

sebagaimana ditetapkan dalam LDP sertadimasukkan dalam Daftar Hitam, atauc. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk

karena masa penawarannya sudah tidak berlaku,maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidakboleh dicairkan.

34.4Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepadapemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran dan Jaminan

Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atausudah diperpanjang masa berlakunya.

34.5Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagaloleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

34.6SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerjasetelah pengumuman penetapan pemenang, apabilatidak ada sanggahan.

34.7SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah semua sanggahan dan sanggahan bandingdijawab.

34.8Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

34.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJkarena tidak sependapat atas penetapan pemenang,

maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskandengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,


33/127

33

dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPAmemutuskan penetapan pemenang oleh ULPbersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPKuntuk menerbitkan SPPBJ.

34.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

35. KerahasiaanProses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasiasampai dengan saat pengumuman pemenang.

B. PELELANGAN GAGAL

36. PelelanganGagal

36.1Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. jumlah peserta yang memasukan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga);

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. [harga penawaran terendah terkoreksi untukKontrak Harga Satuan atau Kontrak gabunganlump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;][seluruh harga penawaran yang masuk untuk

Kontrak Lump Sum di atas HPS;]e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan

pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 danDokumen Pengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansiDokumen Pengadaan ternyata benar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengajatidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi.

36.2 [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakanpelelangan gagal, apabila:a. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]

sebagaimana tercantum dalam LDP sependapatdengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuaidengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan


34/127

34

benar oleh pihak berwenang;d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur

yang tercantum dalam Dokumen PengadaanPenyedia ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri; atau

36.3 [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan InstitusiLainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PAmenyatakan pelelangan gagal, apabila:a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya

pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan

pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atauPokja ULP, ternyata benar; ataub. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang

melibatkan KPA, ternyata benar.]

[Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDPmenyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPKdan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yangmelibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.]

36.4Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

36.5Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal,maka Pokja ULP atau Pokja ULP lainnya yangditugaskan meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya pelelangan gagal, menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:

a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan

C. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

37. Surat JaminanPelaksana

an

37.1Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan.

37.2Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:


35/127

35

a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian (suretyship)sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejaktanggal penandatangan kontrak dan masa

berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkandalam LDP;

c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantumdalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang darinilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkandalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaansama dengan nama PPK yang mengadakan

pelelangan;g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpasyarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPKditerima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (KerjaSama Operasi/KSO) harus ditulis atas namakemitraan;

j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihakpenjamin.

37.3PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secaratertulis substansi dan keabsahan/keaslian JaminanPelaksanaan kepada penerbit jaminan

37.4Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkanSurat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan denganpenolakan untuk menandatangani Kontrak.

37.5Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

D. PENANDATANGANAN KONTRAK

38. PenandatangananKontrak

38.1Sebelum penandatangan kontrak PPK wajib memeriksaapakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasimasih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebutsudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak

tidak dapat dilakukan.

38.2Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14


36/127

36

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dansetelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran

atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5%

(lima perseratus) dari nilai penawaran ataupenawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaranatau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapanpuluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai total HPS

38.3PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu

pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahunanggaran.

38.4Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukansetelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

38.5PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.

38.6Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian DokumenKontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksudapabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagiansatu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutansebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ,

BAHP, BAPP.

38.7Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan,yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari:1)Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai

pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia;dan2)Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi


37/127

37

materai pada bagian yang ditandatangani olehPPK;

b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila diperlukan.

38.8Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas

nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkannamanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yangtelah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

38.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang mendapatkuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi

atau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untuk menandatanganiKontrak.


38/127

38

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN

LEMBAR DATA PEMILIHAN

A. LINGKUPPEKERJAAN

1. Pokja : Panitia Pengadaan Barang dan JasaSekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Alamat Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang JasaDaerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 Kantor Bupati Pesisir Selatan, Ruang RapatMandeh Lantai III Jln H. Agus Salim No1 Painan25611.

3. Website Daerah: http://www.pesisirselatan.go.id

4. Website LPSE: http://lpse.sumbarprov.go.id

5. Nama paket pekerjaan: Penyedia Jasa Kebersihan

KantorUraian singkat pekerjaan Pekerjaan ini sudahdilaksanakan sejak dari tanggal 1 Januari 2011.

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 365 (Tigaratus enam puluh lima ) hari kalender.

B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBDKabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2011.

C. METODEPEMILIHAN

Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metodePelelangan Umum Pascakualifikasi.

D. PESERTA YANGDAPATMENGIKUTIPEMILIHAN

Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalamnegeri yang berbentuk. Badan Usaha Sub BidangPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

E. PEMBERIANPENJELASANDOKUMENPENGADAAN

Hari : SeninTanggal : 19 Maret 2011Waktu : jam 14.00 s.d 16.00 WIBTempat :Ruang Rapat Mandeh Lantai III Kantor BupatiPesisir

Selatan Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan25611F. PENINJAUAN

LAPANGAN[apabiladiperlukan]

Hari : Senin Tanggal :19 Maret 2011Waktu : jam 14.00 s.d 16.00 WIB Tempat :latan Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan25611

G. DOKUMENPENAWARAN

1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan Tidak Ada.

2. Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:a. Bahan : Ada

b. Alat : Ada
http://lpse.sumbarprov.go.id/http://lpse.sumbarprov.go.id/


39/127

39

H. MATA UANGPENAWARANDAN CARAPEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan Rupiah.

2. Pembayaran dilakukan dengan cara Tunai.

I. MASABERLAKUNYA

PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) harikalender sejak batas akhir waktu pemasukan

penawaran. [diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran sampai penandatanganankontrak]

J. JAMINANPENAWARAN

1. Besarnya jaminan penawaran yaitu antara 1 %(satu persen ) hingga 3 % (tiga persen) dari totalHPS.

2. Masa berlakunya jaminan penawaran 30 (tigapuluh) hari kalender.

K. JADWALPEMASUKANDOKUMENPENAWARAN

Hari : Selasa s/d RbuSeninTanggal : 15 s/d 23 Maret 201119 Maret 2011Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB (Kecuali hari terakhir

pemasukan) Tempat :lRuang Rapat Mandeh Lantai III KantorBupati Pesisir

Selatan Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan25611tan Jalan H.

L. BATAS AKHIRWAKTU

PENYAMPAIANPENAWARAN

Hari : RabuSeninTanggal : 23 Maret 201119 Maret 2011

Waktu : 13.45 WIB Tempat :lRuang Rapat Mandeh Lantai III KantorBupati Pesisir

Selatan Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan25611latan

M.PEMBUKAANPENAWARAN

Hari :RabuTanggal : 23 Maret 201119 Maret 2011Waktu : 14.00 WIB Tempat :lRuang Rapat Mandeh Lantai III KantorBupati Pesisir

Selatan Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan25611

N. EVALUASIPENAWARAN

Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistemgugur.

O.[AMBANGBATAS TEKNIS]

[Ambang batas nilai teknis ______________]

P. SANGGAHAN,

SANGGAHANBANDING DANPENGADUAN

1. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan .

2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada :


40/127


41/127

41

Bab V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. LingkupKualifikasi

Nama Pokja ULP/Panitia Pengadaan: Panitia PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten PesisirSelatan.

Alamat Pokja ULP/Panitia Pengadaan: Kantor Bupati PesisirSelatan ruang rapat Mandeh lantai III Jln. H. Agus SalimNo.1 Painan.Nama paket pekerjaan: Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

B. Persyaratan Kualifikasi

1) peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankankegiatan/usaha Sub Bidang Penyedia Jasa Kebersihan

Kantor Kualifikasi kecil;

2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennyaatau peserta perorangan, tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedangdihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalamsurat pernyataan;

3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badanusahanya atau peserta perorangan tidak masukdalam Daftar Hitam;

4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) sertamemiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga)bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapatmengganti persyaratan ini dengan menyampaikanSurat Keterangan Fiskal (SKF);

5) peserta berbentuk badan usaha harus memperolehpaling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyediadalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasukpengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

6) memiliki pengalaman pada subbidang Penyedia JasaKebersihan Kantor;

7) dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan

melakukan kemitraan:a. peserta wajib mempunyai Perjanjian Kerja Sama

Operasi/kemitraan yang memuat persentase


42/127

42

kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut; dan

b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan,evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai denganangka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yangmelakukan kemitraan.

8) [memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO ataumemiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan].


43/127

43

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

BENTUK SURAT PENAWARAN

[KOP BADAN USAHA]

Nomor : _______, _____________ 2011Lampiran:

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Barang dan JasaSekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatandi

Painan

Perihal : Penawaran Pekerjaan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasinomor: tanggal 2011 dan setelah kamipelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, [dan adendum DokumenPengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaanPenyedia Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp.____________( _____________________ ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaantersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) harikalender

Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam puluh ) hari kalender sejak tanggalsurat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaranini kami lampirkan:1. Jaminan Penawaran;2. [daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

3. [Surat Kuasa, apabila ada];4. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Spesifikasi teknis barang;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang;

c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang;d. jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan);e. asuransi (apabila dipersyaratkan);


44/127

44

f. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);g. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].

6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);7. Dokumen Isian Kualifikasi;8. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ ___________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan


45/127

45

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan,

keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. jadwal waktu pelaksanaan [tidak melampaui batas waktu yangditetapkan dalam LDP];2. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang;

ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORPEKERJAAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

UNIT KERJA : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. PESISIR SELATANLOKASI : KECAMATAN IV JURAI

No Uraian Kegiatan Vol ume

Satuan

HargaSatuan

Jumlah K

I1

2

34

5

6

7

8

9

10

Kantor BupatiPembersihan Keramik Dinding (Lantai I)

Pembersihan Lantai Kramik (I,II dan III)

Pembersihan Toilet StafPembersihan Kaca pintu dan jendela

Pembersihan Pagar Stainless

Pembersihan Teras Depan dan Belakang

Pembuangan Sampah Keluar Lokasi

Pembersihan Taman Kantor Bupati

Pembersihan Mushalla

Pembersihan WC Mushalla

160

4.200

2482.700

6

300

1

1

1

1

M

M

MM

Unit

M

Ls

Ls

Ls

Ls

II1

2

3

Mushalla Kantor BupatiPembersihan Lantai Keramik

Pembersihan Toilet

Pembersihan Kaca Pintu dan Jendela

144

24

32

M

M

M

A. Jumlah untuk 1 BulanB. Jumlah Untuk 12 Bulan


46/127

46

BENTUK SURAT KUASA

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASANomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____________________________ Alamat perusahaan : _____________________________Jabatan : _____________________________ [Direktur Utama/ Pimpinan

Perusahaan] ___________________[ nama PT/CV/Firma]dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan AktaNotaris No. ______ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitanAkta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbitAkta] beserta perubahannya, yang berkedudukan di _________________ (alamatperusahaan)yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

memberi kuasa kepada :Nama : __________________________*)Alamat : _________________________ Jabatan : __________________________yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

K h u s u s

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili:1. [menandatangani Surat Penawaran,]2. [menandatangani Pakta Integritas,]3. [menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja,]4. [menandatangani Surat Sanggahan,]5. [menghadiri Surat Sanggahan Banding,]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

__________, _______________ 20___

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

________________ ________________ (nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

CONTOH


47/127

47

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASANomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama : _____________________________ Alamat Perusahaan : Jabatan : _____________________________ [Direktur Utama/ Pimpinan

Perusahaan/Kepala Cabang/(wakil Kemitraan /KSO)]___________________[ nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/(kemitraan/KSO)berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal ____________[tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [namaNotaris penerbit Akta] beserta perubahannya atau [Perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO)No. ___________tanggal __________)]yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :Nama : _________________________Alamat : _________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

K h u s u s

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili:1. [melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen,]2. [menghadiri pemberian penjelasan,]3. [menghadiri pembukaan penawaran,]4 ______________, dst

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

__________, _______________ 20___

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

CONTOH


48/127

48

________________ ________________ (nama) (nama dan jabatan)


49/127

49

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANKContoh

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANKsebagai

JAMINAN PENAWARANNo. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal inibertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di_________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama :________________________[Pokja______ ULP ______]Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________(terbilang _______________________________________________________) sebagaiJaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____________________________ [peserta pelelangan]Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan yaitu:a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya

pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;b. Yang Dijamin tidak:

1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;2) menandatangani Kontrak; atau3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang

c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh YangDijamin.Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari

tanggal _____________________ s/d____________________2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo


50/127

50

Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalambutir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan

mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidakmemenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supayabenda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijualuntuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapatdipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum

yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________Dikeluarkan di : _________Pada tanggal : ___________

[Bank]Materai Rp. 6.000,-

____________[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansi


51/127

51

A. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARIASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: _____________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama penebit jaminan], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikatpada [________________[nama Pokja ULP/Panitia Pengadaan],

__________[alamat]sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA

JAMINAN atas uang sejumlah Rp________________(terbilang______________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diriuntuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas denganbaik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibansebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untukpelaksanaan pelelangan pekerjaan

___________________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMAJAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya

pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang.b. tidak:

1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagaipemenang;

2) menandatangani Kontrak;3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon

pemenang;c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalenderdan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengantanggal__________

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlahnilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutanpenagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarKeputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat

TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.


52/127

52

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskankembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untukmenuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dandijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan iniharus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminanini.

dikeluarkan di _________________pada tanggal _________________

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6.000,-

__________________ _________________Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan

Untuk keyakinan,pemegang Jaminandisarankan untukmengkonfirmasi Jaminan


53/127

53

PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan/TanpaKemitraan]

PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : __________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM ataupaspor]

Jabatan : __________

Bertindakuntukdan atas

nama

: PT/CV/Firma/Koperasi/ _____________[pilih yangsesuai dan cantumkan nama]Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi

___________ [bagi Badan Usaha yang bermitra]

dalam rangka pengadaan __________ pada __________ [isi sesuaidenganK/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP _________ [isi sesuai denganK/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKNdi dalam proses pengadaan ini;


54/127

54

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerjaterbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTAINTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif,menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugatsecara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal]__________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],____________[nama lengkap]


55/127

55

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]

PAKTA INTEGRITASKami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : __________ [nama wakil sah badan usaha]No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau

paspor]

Jabatan : __________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[pilih yang sesuai dan cantumkannama]

2. Nama : __________ [nama wakil sah badan usaha]


Jabatan : __________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[pilih yang sesuai dan cantumkannama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota

kemitraan]dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I]dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan melaporkan kepada kepada APIP _________[isi sesuai denganK/L/D/I]

dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam prosespengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.

__________[tempat], __[tanggal]__________[bulan] 20_____[tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[ tanda tangan], [ tanda tangan], [ tanda tangan],


56/127

56

[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap][cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

[Contoh Pakta Integritas Perorangan]

PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : __________


Alamat :

__________

Pekerjaan : __________

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangkapengadaan __________ pada __________ [isi sesuai denganK/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada kepada APIP _________[isi sesuai denganK/L/D/I]dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam prosespengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.

__________[tempat], __[tanggal]__________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]


57/127

57

[tanda tangan],____________[nama lengkap]


58/127

58

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : __________ [nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan : __________ [diisi sesuai jabatan dalam aktenotaris]

Bertindakuntukdan atasnama

: PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badanusaha]

Alamat : __________

Telepon/Fax : __________

Email : __________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrakberdasarkan Surat __________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat

kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah SuratPerjanjian Kemitraan/KSO];

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedangcuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakanpegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan

dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidakdalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:


59/127

59

A. Data Administrasi

1.

Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)

: __________

2. Status :

3.

Alamat Kantor Pusat : __________

No. Telepon : __________

No. Fax : __________

E-Mail : __________

4.

Alamat Kantor Cabang :

________________________________________

No. Telepon :

No. Fax :

E-Mail :

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha________

: _______Tanggal ______

2. Masa berlaku izin usaha : __________

3. Instansi pemberi izinusaha

: __________

C. Izin Lainnya[apabila dipersyaratkan]

1. No. Surat Izin____________

: _______Tanggal ______

2. Masa berlaku izin : __________

3. Instansi pemberi izin : __________

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akte : __________

b. Tanggal : __________

c. Nama Notaris : __________

2. Akta Perubahan Terakhir

Pusat Cabang


60/127

60

a. Nomor Akte : __________

b. Tanggal : __________

c. Nama Notaris : __________

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama No. KTPJabatan dalam Badan

Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam BadanUsaha

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untukCV/Firma)

No. Nama No. KTP Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok WajibPajak

:__________

b. Bukti laporan Pajak

Tahun terakhir : No.______tanggal _______

c. Bukti Laporan bulanan(tiga bulan terakhir):

1) PPh Pasal 21;2) PPh Pasal 23;3) PPh Pasal25/Pasal 29;4) PPN

:::::

No. ________tanggal ______No. _

0203110306 Dokumen Lelang Kleaning Service 2011

Documents

Transcript of 0203110306 Dokumen Lelang Kleaning Service 2011