MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT 1

RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI DAN

PEMBERDAYAAN (RK-PTPKP) I SUB PROYEK NGAWI RING ROAD

L. - -- -- -- - P------

PT Eskapindo Matra PT Wiranta Bhuana Raya

PT Herda Carter Indonesia PT Prospera Consulting Eng.

RP535v 4

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ............................................................................................................ I

Daftar Tabel ...................... .. ............................................................................. II

. . A. Deskripsi Proyek ....................................................................................... 1

B. Hasil Survey Sensus 2

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 7

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek .................... .. ..... . 7

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 7

F. Monitoring dan Pelaporan ............................................................................ 11

G. Jadwal dan Pembiayaan 12

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Ngawi Ring Road

Garnbar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan ............................... ..... 4

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Ngawi Ring Road Tahun Anggaran 2006 ........................................ 13

RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI

DAN PEMBERDAYAAN (RK-PTPKP)

SUB PROYEK NGAWI RING ROAD

A. Deskripsi Proyek

Ngawi Ring Road adalah salah satu dari Sub-project SRIP, yang terletak di sebelah

barat perbatasan provinsi Jawa Timur. Letak kota Ngawi berada 33 km di sebelah

utara Madiun, selanjutnya 184 km ke arah barat dari Kota Surabaya dan 74 km

sebelah timur dari Kota Surakarîa ( Kota Solo ). Gambar 1. memperlihatkan lokasi

strategis dari Sub-project Ngawi Ring Road.

Rencana proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Ngawi melalui 7 desa di 3

kecamatan yaitu :

Kecamatan Kasreman : Desa Tawun dan Legokulon

Kecamatan Geneng : Desa Klitik

m Kecamatan Ngawi : Desa Grudo, Jururejo, Kandangan, dan Desa Tawun

Adapun panjang trase jalan yang akan dibangun kurang lebih sepanjang 10,75 km

dengan melintasi sungai Madiun. Gambar ruas secara keseluruhan dapat dilihat

pada Gambar 2. yang menunjukkan gambar layout dari Sub-project Ngawi Ring

Road. Selengkapnya deskripsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Ngawi

adalah sebagai berikut :

Tipe dan Klas Jalan : Tipe 11, Klas I

Kelas Fungsional : Arîeri Primer

Panjang Jalan : Lingkar

Jumlah dan Lebar Lajur : 2 lajur. lebar

Jalur Pemisah : Ada, marka

Bahu Jalan : Dua sisi, lebar

RUMIJA (DAMIJA) : Lebar rata-rata

Di sepanjang sub-project ini terdapat 6 (enam) persimpangan utama. Untuk

pembebasan tanahnya dilaksanakan secara bertahap sejak Tahun 1995í1996,

2001, 2002 dan 2004. Namun dikarenakan adanya perubahan terhadap design

persimpangan ses~iai arahan dari TA-SRIP serta untuk keperluan pemukiman

kembali sehingga diperlukan penambahan lahan barli yang anggarannya disediakan

dari APBD TA 2006. Layout persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Secara rinci lokasi persimpangan dan luas pembebasan lahan pada setiap

persimpangan di Jalan Lingkar Kota Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel A l . Lokasi Persimpangan dan Luas Kebutuhan Lahannya

Sumber: Bagian Perlengkapan, Kabupaten Ngawi

B. Hasil Survey Sensus

Melalui survey sensus yang dilaksanakan konsultan pada tanggal 23 - 27 Januari 2006, diidentifikasi warga dan aset serta besarannya yang terkena oleh proyek.

Daftar warga dan seluruh aset terkena proyek terdapat dalam Tabel B1

1 . Luas lahan yang akan dibebaskan : 6.134,37 rnZ atau 64 bidang

Lahan terkena sebagian : 64 bidang

Lahan terkena seluruh

2. Bangunan yang akan terkena

Bangunan terkena sebagian 6 unit (6 KK)

Bangunan yang terkena seluruhnya

3. Tanaman yang akan terkena : 118 pohon

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena

Pemilik : 55 KK

Pemilik KiosIPKL : 30 KK

Adanya rencana perbaikan persimpangan teridentifikasi 30 KK yang harus

dipindahkan dan seluruhnya pemilik bangunan kios1PKL.

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi, yaitu

uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 55 KK yang akan terkena

proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang ditawarkan oleh PPT adalah sbb :

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga

pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan produktivitas

tanaman.

Fasilitasi penyediaan tempat penampungan untuk pemilik kioslPKL yang

menempati lahan Rumija.

Pada sub proyek ini, tidak terdapat WTP atau KK pemilik lahan yang terpaksa harus

pindah karena seluruh asetnya terkena proyek. Untuk tanah bengkok yang

kepemilikannya merupakan milik pemerintah desa yaitu terletak di Desa Jururejo

Kecamatan Ngawi dan Desa Klitik Kecamatan Geneng. kompensasi yang akan

diterima adalah tanah pengganti dengan luasan minimal sama di lokasi yang sama

sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah aset lahan desa. Penyerahan tanah

pengganti akan diterima oleh Kepala Desa.

Pemukiman kembali yang dilaksanakan dalam sub proyek ini adalah terhadap 30

PKL yang terdapat di Desa Klitik, Desa Grudo dan Desa Beran. Ke 30 pemilik kios ini

akan dipindahkan ke Desa Grudo dan Jururejo yang masing-masing desa terdapat

dua lokasi (berseberangan) dan luasan untuk setiap lokasi adalah 200 mZ, jarak

lokasi tersebut f. 400 - 500 m dari lokasi semula. Jumlah pemilik kios yang akan

ditempatkan dimasing-masing desa sekitar 14 - 15 KK. Tanah dan bangunan kios akan disediakan oleh Pemkab melalui Dinas Koperasi (UKM), fasilitas yang akan

disediakan adalah musholah, MCK, listrik dan air bersih. Untuk 30 Pemilik Kios

disamping mendapatkan lahan dan bangunan untuk penampungan beserta

fasilitasnya, mereka juga akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- per

KK. Pada tahun pertama para pemilik kios tidak akan dikenakan biaya apapun, baru

di tahun berikutnya akan dikenakan retribusi. Peta lokasi penampungan dapat dilihat

pada lampiran.

Program pemukiman kembali 30 kios tersebut akan dilaksanakan dengan tahapan

kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada para pemilik kios pada bulan Maret 2006

2. Musyawarah tentang jadwal pemindahan ke bangunan usaha pengganti dan

pembongkaran bangunan lama serta kesepakatan penempatan masing-masing

pemilik bangunan pada bulan Mei 2006

3. Pembangunan 30 bangunan kios pengganti serta fasilitas pendukung (MCK, air

bersih, dan listrik) pada bulan Juli 2006

4. Pemindahan 30 bangunan kios ke bangunan usaha pengganti yang difasilitasi

oleh Pemkab pada bulan Agustus 2006

5. Pembongkaran bangunan kios lama pada bulan Agustus 2006

6. Pengamanan lahan RUMIJA yang telah dikosongkan dimulai pada bulan Agustus

2006

D. Konsultasi Masyarakat Dengan Warga Yang Terkena Proyek

Alternatif kompensasi yang diberikan oleh Pemda diinformasikan kepada warga yang

akan terkena proyek (WTP) pada saat konsultasi masyarakat (sosialisasi dan

musyawarah) yang dilaksanakan sebelum proses pengadaan tanah. Pada konsultasi

ini, WTP diberi penjelasan bahwa mereka berhak untuk memilih bentuk kompensasi

yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan kompensasi yang layak.

Alternatif kompensasi dan besarannya harus disepakati antara Pemda dan WTP

melalui musyawarah, sehingga musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari satu kali

bila diperlukan.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Pada umumnya Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

bertanggung jawab dalani pelaksanaan setiap aktifitas yang akan yang terdapat

dalam rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan.

Selain itu juga terdapat dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi

yang terlibat.

Bupati Ngawi sebagai penanggungjawab program akan mengfungsionalisasikan

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada

tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda pada tahapan pemukiman

kembali dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan, Linsur yang terlibat meliputi :

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat dan Kepala

DesaIKelurahan terkait.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 . Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain

yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) rnengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul

dari proyek yang akan dilaksanakan, serta sosialisasi tentang jadwal

pembangunan tempat penampungan, Jadwal pemberian biaya pindah, jadwal

pemindahan lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan usaha lama;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan

mekanisme penempatan pemilik bangunan kios1PKL pada lokasi dan bangunan

baru;

6. Melaksanakan pembayaran kompensasi, biaya pindah dan penempatan pemilik

kios pada bangunan kios baru kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan

bangunan terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian

dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPKP setiap bulan selama rentang masa

kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPKP kepada Bupati Ngawi, Tim

Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam

Tabel G1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada

Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai penanggung jawab program. Keluhan,

keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui

surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah di

Kantor Bupati Ngawi Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi, Telpon (0351) 749309, serta

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Timur. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU-

SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl.

Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan

LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT

Pengadaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Tim Monitoring dan

Pelaporan untuk melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga

Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk

kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya

berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan,

akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses

informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang

tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor

desalkelurahan. Bagan alir proses tersebut terlampir.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan ketidaksepakatan

atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat

pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada

saat akan dimulainya pelaksanaan Rencana Kerja (action p la~ i ) Pengadaan Tanah,

Pemukiman Kembali dan Pemberdayaan akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan

terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Ngawi (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar dilakukan

sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan)

yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan tanah.

persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk

pembangunan kembali fasum/fasos, pembangunan tempat usaha penggantilkios,

serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga

terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan

Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan

permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya,

khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan

program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan

kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada

Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan

Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia - Fax. 021

-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan dimulai bulan

Maret sampai dengan Oktober 2006. Pembiayaan sepenuhnya berasal dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui APBD Tahun Anggaran 2006.

Lebih jelasnya, seluruh rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan

pemberdayaan (lembaga yang bertanggung jawab, biaya. jadwal dan lainnya),

terdapat dalam Matriks Rencana Kerja (Acfion plat^) pada Tabel G.1.

Vi P 9 u 3 z P

2 $g 5 8 3 - g $3 3 t m 3 5 8 2 2% g 9 F a G -J t z e 2 3 ei 2 " s 3 z z 3 6 x x i7 2 'Y 3

0 0

' g ; R ? a s 7. 3 Z g g a s l g - - W 2. B x a .g. z. h 3

? N e P ? " ? P ? ?.y N - " " P ? " ' 7 P . ? " ? ? P +

H ; P Za

'C w

- A 2 A 2 i? z 8 a s - 9. r

s g! s 6 O z. 3 z s B 2 5 D L 5 5 z 8 b. '. '. ,. E 7 .-

8 8 8 8 - 8 E - J.

> 2 n 4 c. S .a .E s E s B 3

* A - n 0 .O p'

-0 -E E 'g s - 8

a 3

S F

r

5

E

", g 2

2

: k 2

5 g 3

2 2 3 2 3 s

& F .z m m C E

0 =

X

li m c o s ' o ? 5

6 9 3;

L3 z

, 5 m

z 0

8 2

P 2 m 2

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS Gambar 2.b. SUB PROJECT ROUTE MAP NGAWI RING ROAD DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY

PROVINCE EAST JAVA

LEGEND : - : NEWROAD - : BETTERMENT

DIAGRAM ALUR M E K A N I S M E PENYAMPAIAN K E L U H A N

Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi

Proses (mengacu Perpres 3612005)

l

Tidak Sepakat

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP

Proses

I

- Panitia Pengadaan Tanah @PT) - Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)

Tidak Sepakat Gubernur l

- Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Manajer

Subproyek) dalam 12 hari kerja

Peinbayaran Kompensasi

Tidak Sepakat Negen

Tanah oleh Presiden

Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Satker

C P Konsultasi dengan WTP F

Kesepakatan dengan 1 WTP

Lokal

-FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP .................. KiibupatenIKota:

Sub-project: ........................ ................ Periode pelaporan:

Catatan

1 I I lapangan I l KONSULTASI

l - Jumlah kios

- Jumlah fasilitas (mesjid, sekolah,

Aktivitas

1. ~ o m ~ e n s a s i '

2. Pemukiman kembali)

IMPLEMENTASI 1. Pembayaran Icompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lokasi pemukiman Icembali uutulc : - Jumlah rumah

' Jika kolom tidak menoukupi, rilahkan diynnknn Iembar keitas tambahan. Konsultari untuk kompenssri ndalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pemboyaran kompensasi, dan (iii) kepemiliknn nret, bessrnn dnn bentuk kompenrasi. Roniultssi untuk pemukiman kembnli adnlnh mengenai (i) jedwal pemindnhan, (ii) lokeri pemindshnn, (iii) pemindnlinn fasililai (seperti mesjid, sekolnh) dan sarana umum

Laporan Kemajuanl

Lampirkan: kopi notulensi Icesepakatan

Lampirlían: kopi jadwal pemukiman Icembali yang dipublikasikan

Lampirkan: lcopi tanda terima

Kemajuanl status di

Rencana Kerja Dari LARAP

Masalah & rencana tiudalc lanjut Tauggal Target

Aktivitas

- J u m l a h sarana umum Cjaringan listrik, pipa a i r

3. Pemukiman kembali - Jumlah orang yang

dipindali

- Jumlaii fasilitas

- Jumlah sarana umum

4. Sertifikasi tanah - Jumlah sertifikat baru

di Iahan pernukiman kembali

- Jumlah sertifikut yang dil-evisi

5. Keluhan atau pengaduan - Jumlah keluhan pang

diterima

-

- Jumlaii keluhan Jarig telah diselesaihan

Rencana Kerjn Dari LARAP

Laporan ~ e m a j u a n '

Daftar kelulian yang dinjulian

Kemajuanl s ta tus di lapangan

. - -- Lampirkan: i - Kopi respon yang diherihan

Masalali & rencana t indak lanjut

M o y 16 06 01:44p DPU B I N R MRRGR & CIPTR KR 0351747994

BANK JATIM BANK PEhlEANGUNAN DAEXAA JAWA TIMUR

?$??pg?;?) ;~.o;~iiP:?zi) ~!!f: g ~ ; q ~ ~ i ; r > ~ :zlifi3,

6 06 01:44p DFIJ B I N R MFiRI;R & CII'--R %fl C 3 5 1 7 4 7 9 9 4

Yang bertanda *mfizz di 5ew& ini : Nama : HERWANT0 Tempafl@ Lahir : Surabaya, 0 7 Oktober 1952 Alamat : Ges2 2erm, Kec./Kab. Ngwi Jabatan : 'hipiaïksiBeran

Bdencmn.&ait L?i::11 kfi,ib?.?i !.i:>?!: ?i. 5 ~ 3 : ; ~ C E L L :%:bagai benkut : 1. Jalan Daf.X.!;a Harga k 100.000 d d 200.000 Rupiah

Piere Tn3rJeiul Harga k !O0 OOCdd 200.000 Rup>& Ad15 !m, 51 w+;tztl: Harga .t. 100.000 dd 200.wJ0 %.%:i .7..~ha3 Harga 1: iOO.000 s/cl200.W;.0 Rcpid~ ga=. Harga f !.OO.ï100 d d 200.000 Ftupiab Rranjarigrri Karga 1: i 00.300 s/d 200.CiCiO Ru;ii& Sunan Kalijogo Harga f 100!3Kl dd 200.000 Rupiah &.u& ! ia-eil 5: ??3,OW ald 299.090 R::.$$: Wareng Harp ?L 100.000 $/d 23p.000 Xi.~@al? " ~~~!~rrok~r:,:u, :Snrf;t; . i. ;!,;Y,,,P.~ i:.. e 914 !ci?00.000 Kupiah i3;;dang 1". I , -.S. . -- iO,i.OOIl s't 2li~.i.i;1 ril Supiaii

t ;:I;-J.Oi z;Ci 303.060 iiupiah t Zl!%GW dd 300.000 Kupiah

?.!fl oot's/; 3L;c.!jGC r:. ;..;: >i' >:')~,C(J~ wc 'Jac.g-Jp ::&j;:.>:,

-!. .- .. '!!":ii.GlM SM >tlD.Oi.iD %b,.;F!,> j: :?.>.s&?, 3'd >s&ggc xirc,r!.h !c .2!?0.(100 s/d 300.000 Rupiah i . Lí~0.000 dd 301.'3CiO Kupkiii

.L. .>. 'jS*.()C* . &!d 45CE!C' gr.:i" !: 55O.iJOO ski +.3.j.;JOO F,ri!;ia%

k 75O.GDO 1.?50.000 Riyhb

I.I.:.+~) R!.pikh

biia: ~z;:vk d,lycïgr~:;!::an scba.,?ini.ir.i

IJE1.viERi::G'AH K,I;\BUpATE:*: 1qfi ;\V,q Z-:;ECALf&UI'~UJ GE,Np:$i

.-'T l;',r.;,i,.;;,J . ...[ , r.r,.; li..

...u A L . A V A . Y U U I .% *-I L L,.% ,,

ALAMAT : DES.4 KLITIK iCt.:CANíTm GEmNG KABTGATZF PJG.A.5$.1- 63271 ...

l BAKU HARGA TAN,iT YANG BE3X2\hW UMüI\J DI DESA EiL-<

RP. 50.000

Rp. 150.000

-ff K A I U I A I I D A f I B m b LWMAtAN - R 0 A . l

ZAHTOR DESA JURUEW0 zsz===!== -- w

. . . -- . . . . . . . . . . . . -..-.---.-...̂ ~I-..,r~-.-. -- ---,.-. . . . - : . !i;

. . .--,.-.----.-I_-.._ 'ZOMOR ! -.---S--... - .. . ì,.?JS?.a.i ... ! BAI13~:.I LERGNUALf. .. - . . . - < -.-- U. Ie--.--m XARGA !?ZRTINGOI b .ZT.'PYJ1E;kAiiNG.A;N

---e,-

.= ---.-..--:i- .-I--- --W.. _-___ i\. .- 1. I J ~ U ~ - I : , * .IJ - jC,Un.la n ! I LICka 100.00o a i d . i:,O,OOr.) .. . 3; ! peda:! : :-..]~=O(:C 8 jd ,). yjescj j~; LOo.uoo a/d .. CjO.,QOU y I aii a 4 . ! ~adia.%:'i 2,s:; 0c.n s j,& 7' 5 ,-. * a:ti.. 125 ,OCO p: t %.a

! G G O 01:4Tp LIPU B::NR MFIRGR & C I P I ' 8 K i i L ! : : l 7ri17:ë4

FEMERINTAH KABUFA l Lr4 rubA\rlii KECAMATAN KASREMAK

KA.'hTTOR KILPALA DESA TAGVV3 JI Raya Pemandian Tawun Ds Tamuri. Kec Kasreman, Ngawi 63281

5. 1 iIs.nc*n ! L 7.560 I f 5S.c;OO ! sdn

6; I istmn 1 I..QW ; -m 3, s e $ s s ? : sda

'Y. I Lus1 ! 20.000 I ~ ~ . j w , O o u I sda

. ! Kanten l SO.WO - i. ?5@.r;:jO ! ado 9, I tucaw t 50.001 ! t 2013 t : sùa

FAïBN, 10 Mei 2016

KZZALA DESA TAWN

1 6 O6 01:47p DPU B I N R M R R G R & CIPTR K R 0351747994

PEMERINTAH KABIJPATEN NGAW KECAMATAN NGAWI

KANTOR DESA KANDANGAIY - J h srfpnyau'~ Kin SDrm RMdmigan, Kec.A'gaw~, Ku61Ipareri N@IVI 65251

SURAT KETERANfLA,Ji NO. 5 9 3 / 0 ~ . 1 7 / 404.3 10.06/2OM

Yang bertanda tangan dibawah ini komi Kepala Desa Kandangan

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, inenertüigY-m .i:ngnn sesungguhnya b h = harip

tand pada saat ini (tahun 2006) di Desa Kandmgan sebagai berikut;

lenis tanah , Harga terendah per M? Harga tut ingi per hi2

b i ; + L m 7 i

Demikian untuk menjadikgfl pe:iksa dan guna seperlunya

16 0 6 01:47p DPU B I N R MRRGR & CIPTR KR 0 3 5 1 7 4 7 9 9 4

SURAT KETERAHBAN HARCA TANAH BERDAF;.q3KI?,Il l:;,\,SIF!F3,:Zl ÏS..IJ#!i DAN BkiuGLihiA~ KABUPATEN NGAWI UNTUK DESA-OECA SEBAGAI BERIKUT :

TARIF PENETAPAN NJOP BERQASAWN KLASfF!Kfi.Sl U E M S

NGAWI, 02 MEI 2006

a. n. Uepalc- Kantor PB8 NGAW