Vol. V No. 03 I P3DI Februari 2013

H U K U M

- 1 -

Vol. V, No. 03/I/P3DI/Februari/2013

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA

KASUS DUGAAN SUAP IMPOR DAGING SAPI

Novianti*)

Abstrak

Kasus dugaan suap impor daging sapi yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak terkait adanya kejanggalan dalam hal penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK. Dalam melihat apakah terdapat kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka tentu harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu, penetapan tersangka terhadap kasus dugaan suap tersebut hendaknya dilihat sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK sebagai Institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.

A. Pendahuluan

Kasus dugaan suap impor daging sapi yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan di tengah usaha pemerintah menggalakkan swasembada pangan. Kasus dugaan korupsi dalam pemberian kuota impor daging sapi mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ahmad Fathanah dengan barang bukti satu miliar rupiah.

Adapun kronologi terungkapnya kasus suap impor daging sapi, pada awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat tentang transaksi suap daging impor yang dilakukan di kantor PT Indoguna Utama bahwa akan ada serah terima uang yang berkaitan dengan proses

impor daging sapi. Penyidik KPK yang mengikuti Ahmad Fathanah lalu melakukan penangkapan dan dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang senilai satu miliar rupiah berupa pecahan Rp100.000,00 yang dibungkus dalam kantong plastik. Selain itu, disita pula sejumlah buku tabungan dan berkas serta dokumen.

Dari hasil gelar perkara KPK menyimpulkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi selaku pemberi uang kepada Ahmad Fathanah. Selain itu, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk mengaitkan kasus suap ini dengan salah satu anggota DPR, Lutfi Hasan Ishaaq, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh KPK.

*) Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 2 -

Dalam kasus tersebut Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Ahmad Fathanah. Keduanya diduga menerima pemberian uang (Suap) dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sebagai pemberi suap. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishaaq, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Arya dan Juard dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selaku pihak yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

B. Penangkapan dan Penetapan Tersangka Kasus Suap Impor Daging Sapi

Penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dinilai banyak pihak penuh kejanggalan. Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai ada yang ganjil dengan penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka sangat cepat hanya beberapa menit setelah penangkapan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, mengatakan penetapan tersangka terhadap Luthfi dilakukan berdasarkan atas penangkapan terhadap Ahmad Fathanah yang mengaku sebagai orang dekat Luthfi. Selain itu, meski saat Fathanah ditangkap KPK menyita uang satu miliar rupiah, namun uang tersebut belum sampai di tangan Luthfi, sehingga Luthfi tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan Luthfi sebagai tersangka terlalu cepat, tidak seperti kebanyakan kasus lain yang ditangani KPK.

Terlepas adanya perdebatan terhadap kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, perlu di lihat beberapa ketentuan peraturan perundangan yang terkait.

1. PenangkapanDari aspek hukum pidana terdapat dua

macam penangkapan, yakni tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP:

Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Sedangkan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP yaitu: penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa: penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Berbeda dengan penangkapan dalam keadaan tidak tertangkap tangan yakni harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang antara lain perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17). Pengertian bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, (misal, ada saksi dan barang bukti).

2. Penetapan TersangkaTersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Selanjutnya Pasal 17 KUHAP menyebutkan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti

- 3 -

permulaan. Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (corpus delicti) dan barang-barang hasil kejahatan (instrumenta delicti). Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan tolok ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada bewijs minimum atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti.

Dengan demikian, dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap kasus dugaan suap impor daging sapi, apakah penuh kejanggalan atau tidak tentunya harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu upaya hukum praperadilan (Pasal 77 KUHAP) juga dapat dilakukan untuk melihat sah atau tidaknya penangkapan terhadap tersangka.

C. Penanganan Kasus Dugaan Suap Impor Daging Sapi

Dalam penanganan kasus suap impor daging sapi pasca penetapan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka merupakan tugas berat bagi KPK, mengingat KPK merupakan Institusi yang dibentuk sebagai solusi pemberantasan korupsi, sehingga harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.

Terkait dengan penanganan kasus dugaan suap impor daging sapi tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini sedang menelusuri aliran uang terkait dengan dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq. Penelusuran dilakukan PPATK setelah KPK meminta agar lembaga tersebut menelusuri aliran uang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, PPATK dan KPK selalu bekerjasama untuk membongkar dan memberantas kejahatan pencucian uang yang

berasal dari hasil korupsi. Karena itu, dalam kasus suap impor daging tersebut, KPK bisa saja menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga kelak di pengadilan, jaksa bisa menuntut terdakwa secara kumulatif.

Selain itu, perampasan harta hasil tindak pidana korupsi (kasus penyuapan) oleh KPK merujuk pada kesepakatan United Nations Conference Against Corruption (UNCAC) 2003 yang merupakan landasan penuntutan terhadap terdakwa kasus suap tersebut. Ketentuan UNCAC 2003 menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi harus dilakukan penyitaan atau perampasan (atas harta) yang diperoleh dari hasil korupsi. Kesepakatan UNCAC 2003 tersebut sudah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 yang juga dijadikan rujukan oleh KPK untuk penggunaan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan menyiapkan surat permohonan permintaan laporan keuangan tersangka kasus suap pengaturan impor daging Luthfi Hasan Ishaaq dan tiga tersangka lainnya. Permohonan laporan keuangan tersebut, untuk menyelidiki kemungkinan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening tersangka. Selain pengiriman permohonan laporan keuangan, KPK juga telah menyiapkan tim asset racing untuk menelusuri keuangan tersangka, untuk mengetahui kemungkinan adanya aliran dana dari kasus suap impor daging sapi. Namun, sampai saat ini KPK belum memblokir rekening tersangka, dan belum memperluas dengan dugaan kasus ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

D. Penutup

Penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yakni Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) terkait dengan tertangkap tangan serta Pasal 1 butir 14 KUHAP. Apa yang dilakukan oleh KPK dengan melakukan penangkapan yang

- 4 -

diikuti dengan menetapkan tersangka, beberapa saat setelah penangkapan dilakukan yang dinilai banyak pihak penuh kejanggalan, harus dicermati dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP. Untuk itu, upaya hukum praperadilan (Pasal 77 KUHAP) dapat dilakukan untuk melihat sah atau tidaknya penangkapan terhadap tersangka.

Rujukan:1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan

Korupsi (UNCAC) Tahun 2003. 2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.4. “Hidayat: Kasus Lutfi Persoalan Pribadi,”

Kompas, 5 Februari 2013.5. “KPK Sisir Rekening Lutfi,” Suara

Pembaruan, 1 Februari 2013.6. “Lutfi Hasan Bukan Pemain Tunggal,” Suara

Pembaruan, 2 Februari 2013.7. “Suswono dan Lutfi Sering Komunikasi,”

Kompas, 2 Februari 2013. 8. “Uang Suap untuk Lutfi,” Kompas, 7

Februari 2013.

H U B U N G A N I N T E R N A S I O N A L

- 5 -



PERSAINGAN EKONOMI JEPANG-CINA DI

KAWASANHumphrey Wangke*)

Abstrak

Persaingan power antara Jepang dan Cina semakin meluas ke bidang ekonomi. Jepang tidak ingin terlalu lama berada di bawah kekuatan ekonomi Cina. Untuk itu, perdana menteri baru Jepang, Shinzo Abe, segera mengeluarkan kebijakan baru berupa pelonggaran nilai tukar yen agar ekspor manufaktur Jepang meningkat dan menghidupkan kembali perekonomian Jepang yang selama dua dekade lesu. Di samping itu, ia juga berupaya merangkul ASEAN agar tidak terlalu merapat ke Cina, paling tidak menjadi negara yang mandiri, agar produk eskpor Jepang dapat mendominasi kembali pasar ASEAN.

A. Latar Belakang

Kekhawatiran terhadap perang mata uang Jepang dan Cina muncul ketika berlangsung pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) akhir bulan Januari 2013 di Davos, Swiss. Jepang secara agresif melakukan pelonggaran moneter melalui pembelian obligasi pemerintah, mencetak uang baru, menerapkan rezim suku bunga rendah untuk memompa likuiditas di pasar, serta membiarkan tekanan inflasi naik. Kurs yen terhadap dolar AS yang pada bulan Oktober masih berkisar pada 75 yen per dolar AS tiba-tiba melemah menjadi 90 yen per dolar AS pada bulan Desember 2012. Diperkirakan nilai tukar yen akan terus melemah mencapai level 100 yen per dolar AS pada tahun 2013. Ini karena Jepang secara sengaja

memerosotkan nilai tukar yen, agar ekspor terdorong dan perekonomian di dalam negeri bisa tumbuh..

Pengusaha Jepang menyambut baik pelemahan nilai tukar yen sebab kurs yen telah mengalami apresiasi (penguatan) sebesar 40% terhadap dolar AS dan 50% terhadap won Korea Selatan dalam satu dekade terakhir. Apresiasi yen telah lama dikeluhan korporasi Jepang karena sangat menyulitkan daya saing produk manufaktur. Karena itu muncul desakan agar kurs yen tak dibiarkan terlalu menguat agar pemulihan ekonomi Jepang dapat lebih dipercepat. Melalui pelemahan nilai tukar yen, produk manufaktur Jepang akan mendapatkan kembali daya saingnya. Asumsinya, jika perekonomian Jepang pulih, perekonomian global juga akan semakin membaik. Dengan pertumbuhan ekonomi

*) Peneliti bidang Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 6 -

Jepang, dunia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi juga, sebab Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang adalah 10% dari total PDB global.

Di satu sisi kebijakan ini diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang dan mengentaskan negara itu dari jurang resesi. Namun di sisi lain, pelonggaran moneter yang diikuti pelemahan mata uang akan memengaruhi kinerja ekonomi negara lain yang menjadi mitra dagangnya. Menurut Ketua Kerja Sama dan Pembangunan (OECD), Angle Gurria, Jepang kini berada di persimpangan jalan, antara mengelola kurs atau membuat negara-negara pesaingnya di pasar ekspor mengalami dampak negatif. Korea Selatan menyatakan akan membela kurs won yang sudah menguat jika ekspor terganggu. Karena itu, perang kurs bisa terjadi di tahun 2013 jika masalah ini tidak cepat diselesaikan. Sebab kebijakan seperti ini akan menjadi epidemi dengan aksi devaluasi oleh sejumlah negara.

Tulisan ini akan menganalisis apakah kebijakan Jepang akan merugikan negara lain dan mengapa pemerintah baru Jepang di bawah PM Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan semacam itu.

B. Jepang dan Pelonggaran Mata Uang Yen

Shinzo Abe yang terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang pada tanggal 26 Desember 2012, bertekad untuk bersikap lebih tegas dalam sengketa perbatasan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Secara ekonomi, sejak tahun 2010 posisi Jepang telah berada di bawah Cina. Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang pada tahun 2010 adalah 5.474 triliun dolar AS, sementara PDB Cina telah mencapai 5.879 triliun dolar AS. Kekalahan perekonomian itu karena lemahnya daya beli konsumen, serta mata uang yen yang terlalu kuat. Selain itu, perekonomian Jepang juga dibebani deflasi, permintaan domestik yang melambat dan tekanan utang luar negeri sebesar 235 miliar dolar AS. Dengan kondisi itu, sulit diharapkan bahwa perekonomian Jepang akan tumbuh berkelanjutan. Karena itu pelonggaran nilai tukar yen tidak terlepas dari keinginan Abe mengejar ketertinggalan ekonomi Jepang terhadap Cina.

PM Shinzo Abe memerlukan mitra untuk saling berbagi sikap skeptis terhadap Cina di antara negara-negara ASEAN. Upaya diplomasi yang dilancarkan Jepang di Asia tenggara dan Australia mendemonstrasikan kepentingan ekonomi dan strategis pemerintahan Shinzo Abe.

Pertama, Jepang ingin meredam kebangkitan Cina yang ditandai kebangkitan militer dan peningkatan pengaruhnya di Asia Tenggara. Untuk itu, ia memperkuat diplomasi dengan mengunjungi Vietnam, Thailand dan Indonesia pada kesempatan pertama. Ia juga mengutus Menteri Keuangan Taro Aso untuk mengunjungi Myanmar dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida mengunjungi Singapura, Brunei, Australia, dan Filipina. Sejauh ini, Filipina sudah menyatakan dukungan kepada PM Shinzo Abe yang hendak mempersenjatai diri dalam konflik di Laut Cina Timur. Jepang juga memperluas kerjasama dengan India di bidang ekonomi dan pertahanan, agar kedua negara memikul tanggung jawab sebagai penjaga kebebasan antara Samudera Hindia dan Pasifik.

Kedua, dalam upaya meredam pengaruh Cina di ASEAN, PM Abe mengkampanyekan wacara kebebasan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), suatu hal yang akan sulit dipenuhi oleh Cina. PM Abe ingin mengajak ASEAN melindungi masa depan negara hukum di kawasan. Ini juga merupakan serangan tertutup terhadap Cina terkait status kepulauan Senkaku yang sah menjadi milik Jepang menurut hukum kelautan internasional. Ketiga, PM Abe ingin memperkuat pergerakan modal, layanan dan penduduk agar membantu pemulihan perekonomian Jepang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.

PM Shinzo Abe tengah berusaha membawa Jepang keluar dari krisis ekonomi. Sementara pasar tradisional Jepang seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang mengalami kesulitan. Karena itu, Jepang harus mencari pasar alternatif. Cina adalah pasar terbesar namun secara politik tidak menguntungkan karena mereka secara historis saling berkompetisi. Oleh karena itu, PM Abe ingin lebih aktif berhubungan dengan negara-negara ASEAN dengan motivasi ekonomi. ASEAN selama ini merupakan organisasi negara-negara yang sangat solid. Dengan kondisi seperti itu akan lebih mudah bagi Abe untuk menggalang kerjasama. Abe juga memandang

- 7 -

integrasi ASEAN tahun 2015 yang berkekuatan 2 triliun dolar AS dan populasi mencapai 600 juta orang merupakan daya tarik untuk membantu menyelamatkan perekonomian Jepang. Abe menyadari, Jepang saat ini membutuhkan sumber pertumbuhan baru untuk memperkuat ekonomi Jepang yang sedang melemah. Banyak perusahan Jepang yang memandang Asia Tenggara sebagai kawasan investasi yang prospektif.

C. Egoisme Negara-negara Barat

Di era global saat ini sebuah negara tidak dapat lagi secara bebas mengeluarkan kebijakan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap negara lain. Ketika Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan percepatan melawan deflasi, tujuan pemerintah Jepang saat ini adalah keluar dari kelesuan dan pelemahan yen. Bank Sentral Jepang yang mengeluarkan target inflasi baru sebesar 2% serta program pembelian aset untuk mengucurkan dana ke perekonomian nasional. Independensi Bank Sentral Jepang dari intervensi pemerintahnya menjadi masalah bagi negara-negara Barat. Pengumuman pelemahan nilai tukar yen oleh Bank Sentral Jepang dinilai sebagai adanya desakan pemerintah. Kebijakan yang diambil dianggap dapat menjadi pemicu perang mata uang dan akan mendorong negara lain berlomba-lomba memperlemah nilai tukarnya agar ekspor meningkat. Kebijakan itu juga dinilai tidak tepat waktu. Sebab, sekalipun beberapa negara mengalami pertumbuhan, namun krisis keuangan sebenarnya masih membayangi dunia. Bahkan kericuhan yang terjadi di Suriah dan negara-negara Arab lainnya juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi dunia yang masih rapuh.

Namun kritik negara-negara Barat itu tidak sepenuhnya benar. Perang mata uang telah terjadi dan Jepang bukan negara yang pertama kali melakukan pelemahan mata uang. Uni Eropa yang tengah dilanda krisis hutang Yunani ternyata juga telah melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, negara-negara Uni Eropa yang kini sedang dalam proses pemulihan ekonomi juga melakukan pelonggaran kebijakan moneter untuk membantu perekonomian zona euro agar kembali tumbuh.

Amerika Serikat telah dua kali melakukan pelonggaran kurs mata uang. Pada Agustus 2010 Bank Sentral AS melakukan pelonggaran terhadap nilai tukar dolar AS. Pada tahun 2011 Bank Sentral AS kembali melakukan pelonggaran kurs nilai tukar dolar AS. Berkat dua kali pelonggaran nilai tukar itu, nilai tukar dolar AS mengalami penurunan sebesar 11% terhadap sejumlah mata uang dunia. Aksi ini akhirnya diikuti sejumlah bank sentral lainnya seperti Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Swiss dan Bank Sentral Inggris. Kebijakan Bank-bank sentral di Eropa ini yang memicu persaingan devaluasi mata uang, namun kebijakan semacam ini terbukti tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian negara lain.

D. Posisi Indonesia

Indonesia tetap optimis akan mencatat pertumbuhan ekonomi positif tahun 2013. Dasarnya, kekuatan pasar domestik dan sumber daya alam. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah terus mencermati kemungkinan merebaknya perang mata uang (currency war) yang dipicu pelonggaran moneter di kalangan negara-negara maju. Indonesia yang berpengalaman menghadapi krisis tahun 1998 dan 2008 ternyata telah siap menghadapi kemungkinan terjadinya perang kurs. BI dan pemerintah berupaya menjaga agar rupiah tetap berada pada nilai fundamental dan level ekuilibriumnya.Tujuannya, selain menjaga daya saing produk Indonesia di pasar ekspor dan meredam inflasi yang dipicu produk impor, stabilisasi rupiah akan diarahkan pada level yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat internasional dan tidak berdampak buruk terhadap kondisi makro ekonomi di dalam negeri.

Namun Indonesia harus bersikap hati-hati, mengingat peran investor asing dalam industri keuangan Indonesia semakin besar. Besarnya kepemilikan asing di pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar modal akan meningkatkan potensi terjadinya pembalikan arus modal secara tiba-tiba jika pasar keuangan global atau domestik terguncang. Di pasar modal, kepemilikan asing per Desember 2012 atas SBN mencapai 270 triliun rupiah (33%) dari total SBN yang diperdagangkan (meningkat 2,2%) dibandingkan kepemilikan asing atas SBN per Desember 2011

- 8 -

yang bernilai 222,86 triliun rupiah (30,8%). Di pasar saham, kepemilikan asing terhadap total emisi di pasar saham mencapai 1.481 triliun atau 54,24% per November 2012, sementara nilai emisi lokal hanya 1.234 triliun. Di tengah belum stabilnya kondisi perekonomian global, perkembangan ini tetap patut diwaspadai karena berpotensi meningkatkan risiko di sektor keuangan secara nasional.

Dengan menurunnya nilai mata uang Jepang, Pemerintah Indonesia dituntut siap menghadapi kemungkinan membanjirnya produk murah Jepang ke dalam negeri. Pemerintah Indonesia harus memperkuat sektor industri di dalam negeri agar mampu bersaing dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi perindustrian nasional. Pemerintah Indonesia harus jeli melihat peluang agar produk Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.

E. Kesimpulan

Jepang melakukan pelonggaran nilai tukar yen untuk memperbaiki kinerja perekonomiannya yang selama dua dekade terakhir mengalami kelesuan. Tujuannya bukan untuk mengacaukan perekonomian negara lain seperti yang dicurigai oleh negara-negara Eropa, tetapi lebih untuk mengejar ketertinggalannya dari Cina. Sebab dengan pelonggaran nilai kurs yen, ekspor Jepang akan meningkat. Negara-negara ASEAN termasuk yang menjadi sasaran kebijakan baru pemerintah Jepang mengingat potensi ekonomi yang dimiliki ASEAN serta untuk mengurangi pengaruh ekonomi Cina di Asia Tenggara. Di tengah perekonomian negara yang belum pasti, Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, termasuk perang nilai mata uang. Tetapi Indonesia tetap harus berhati-hati, sebab perekonomian Indonesia di sektor jasa keuangan mulai dikuasai investor asing.

Rujukan:1. “BI dan Pemerintah Jaga Rupiah,” Suara

Pembaruan, 28 Januari 2013, hal. 21.2. “China Membidik Kapal Jepang,” Kompas, 6

Februari 2013, hal. 10.3. “Ekonomi Global Masih Rapuh,” Suara

Pembaruan, 28 Januari 2013, hal. 17.4. “Kurs Yen Anjlok,” Kompas, 29 Januari 2013,

hal. 10.5. “Mengembalikan Kepercayaan Menjadi

Tantangan,” Kompas, 28 Januari 2013 hal. 17.

6. “Peran Asing Semakin Besar,” Kompas, 31 Januari 2012, hal. 20.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 9 -



MEWASPADAI POTENSI PENYAKIT

PASCABANJIRAnih Sri Suryani*)

Abstrak

Bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor, salah satunya kesehatan. Dampak banjir di sektor kesehatan berupa penyakit diare, demam berdarah, penyakit kulit, leptospirosis, ISPA, serta memicu Keadaan Luar Biasa (KLB) penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan memburuknya kualitas lingkungan dan sarana prasarana sanitasi akibat banjir. Upaya penanganan untuk meminimalisir timbulnya berbagai penyakit dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, namun yang lebih utama diperlukan program dan kebijakan pemerintah yang terpadu untuk mengurangi risiko.

A. Pendahuluan

Meningkatnya kasus banjir di Indonesia dari tahun ke tahun telah menimbulkan kecemasan. Dari tahun 1815 s.d. 2012 terjadi setidaknya 4000 kejadian banjir di Indonesia dan 80%-nya terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah banjir di Pulau Jawa paling banyak terjadi di Jawa Tengah (467 kejadian), di Jawa Timur (413 kejadian), dan Jawa Barat (374 kejadian). Beberapa kota di antaranya Jakarta, Semarang, Medan, dan Pontianak.

Banjir memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Dari sisi infrastruktur, banjir merusak sarana dan prasarana pemukiman penduduk, perkantoran, dan fasilitas umum. Banjir mengganggu perekonomian karena mengganggu

produksi pertanian, merusak jalur transportasi, dan menambah biaya distribusi. Banjir juga menimbulkan gangguan kegiatan pabrik karena mesin produksi terendam air atau listrik dipadamkan, yang kemudian menjadi kendala di bidang perekonomian.

Setelah banjir biasanya muncul banyak penyakit. Bahaya bakteri e-coli dan leptospira cenderung meningkat pascabanjir besar. Tidak hanya penyakit kulit yang mengancam kesehatan para korban banjir, namun juga beberapa penyakit lainnya.

Mengingat tingginya frekuensi hujan dan potensi banjir di berbagai wilayah Indonesia, maka upaya preventif dan kuratif untuk meminimalisir risiko kesehatan dan lingkungan akibat banjir perlu dilakukan.

*) Peneliti bidang Kesehatan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 10 -

B. Penyakit Pascabanjir

Banjir membawa kotoran seperti sampah, air got, atau septik tank. Kondisi ini menyebabkan nyamuk dan bibit kuman penyakit mudah berkembang biak. Tidak jarang banjir juga menimbulkan Keadaan Luar Biasa (KLB). Kondisi basah juga tidak nyaman bagi tubuh sehingga dapat menurunkan kondisi tubuh dan daya tahan terhadap stres karena terbatasnya akses terhadap sandang, pangan, dan papan.

Di awal tahun 2012, banyak daerah terserang penyakit pascabanjir, salah satunya adalah Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara yang mengakibatkan penyakit ISPA dan gatal-gatal akibat banjir. Kasus lain terjadi bulan November 2012 di Jakarta Barat yang menyebabkan 485 orang warga harus berobat. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, tercatat sedikitnya 17.082 warga terserang penyakit pascabanjir, di mana sebanyak 7.219 warga terserang penyakit kulit, 4.233 terserang infeksi saluran atas (ISPA), dan 1.027 terserang Myalgia.

Beberapa penyakit menular yang harus diwaspadai sehubungan dengan banjir: 1. Diare. Penyakit Diare sangat erat kaitannya

dengan kebersihan individu (personal hygiene). Pada saat banjir, sumber-sumber air minum masyarakat, khususnya sumber air minum dari sumur dangkal, akan ikut tercemar.

2. Demam berdarah. Saat musim hujan, terjadi peningkatan tempat perindukan nyamuk aedes aegypti, karena banyak sampah seperti kaleng bekas, ban bekas, dan tempat-tempat tertentu terisi air sehingga menimbulkan genangan, tempat berkembang biak nyamuk tersebut.

3. Penyakit leptospirosis. Leptospirosis (demam banjir) disebabkan bakteri leptospira menginfeksi manusia melalui kontak dengan air atau tanah masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir mata atau luka lecet. Bakteri Leptospira ini bisa bertahan di dalam air selama 28 hari. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis karena ditularkan melalui hewan. Di Indonesia, hewan penular terutama adalah tikus, melalui kotoran dan air kencingnya yang bercampur dengan air banjir. Seseorang yang memiliki luka, kemudian bermain atau terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran atau

kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi dan jatuh sakit.

4. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penyebab ISPA dapat berupa bakteri, virus, dan berbagai mikroba lainnya. Gejala utama dapat berupa batuk dan demam. Jika berat, maka dapat atau mungkin disertai sesak napas, nyeri dada, dll. ISPA mudah menyebar di tempat yang banyak orang, misalnya di tempat pengungsian korban banjir.

5. Penyakit kulit. Penyakit kulit dapat berupa infeksi, alergi, atau bentuk lain. Jika musim banjir datang, maka masalah utamanya adalah kebersihan yang tidak terjaga baik. Seperti juga pada ISPA, berkumpulnya banyak orang juga berperan dalam penularan infeksi kulit.

6. Penyakit saluran cerna lain, misalnya demam tifoid. Dalam hal ini, faktor kebersihan makanan memegang peranan penting.

7. Memburuknya penyakit kronis yang mungkin memang sudah diderita. Hal ini terjadi karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan, apalagi bila banjir yang terjadi selama berhari-hari.

Banjir dapat pula menimbulkan KLB penyakit menular secara besar-besaran dan meningkatkan potensi penularan penyakit. Risiko terjadinya KLB epidemik penyakit menular sebanding dengan kepadatan dan kepindahan penduduk.

C. Upaya Penanganan

Dalam kondisi darurat bencana kebijakan sanitasi ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan. Penanganan pascabanjir untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri, namun lebih diutamakan lagi adanya program dan kebijakan yang terintegrasi dari Pemerintah.

Langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya menghindari timbulnya penyakit pascabanjir:1. Membersihkan lingkungan tempat tinggal,

dimulai dengan mengumpulkan dan

- 11 -

membuang sampah yang terbawa arus air ke tempat sampah. Membersihkan lantai dan dinding rumah dengan cairan desifektan dan mengubur lubang-lubang bekas air.

2. Berhati-hati menggunakan sumber air. Air sumur atau air keran yang berpotensi terkontaminasi sebaiknya tidak digunakan dulu, meskipun dimasak/direbus dulu sebelum digunakan.

3. Memakai alat pelindung yang beralas keras (sandal/sepatu) apabila berjalan dalam genangan air dan menghindari tempat persembunyian tikus, dengan menutup lubang tikus yang ada.

4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi suplemen vitamin, makanan yang bergizi dan teratur, beristirahat yang cukup, mencuci tangan dengan sabun sebelum atau sesudah makan, serta membuang makanan yang telah terkontaminasi.

5. Mencuci sayuran terlebih dahulu sebelum dimasak, menghindari mengkonsumsi sayuran yang telah terkontaminasi, dan menutup makanan yang akan disajikan.

6. Mendapatkan perawatan medis secepatnya untuk mencegah penurunan kondisi tubuh dan mengobati luka yang terbuka dengan plester tahan air.

Upaya-upaya lain untuk meminimalisir penyebaran penyakit pascabanjir perlu dilakukan oleh lembaga dan institusi yang berwenang dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan memulihkan kondisi lingkungan pascabanjir khususnya dalam bidang kesehatan dan sanitasi. Upaya tersebut terdiri dari upaya pencegahan (preventif ) yang bertujuan agar wabah penyakit tidak menyebar dan upaya penanganan (kuratif ) kepada para penyintas bencana banjir yang menunjukkan gejala-gejala terserang penyakit dengan pengobatan sebaik-baiknya. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan terhadap bencana, pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran yang memadai.

Upaya pencegahan penyebaran penyakit akibat banjir yang dapat dilakukan pemerintah (pemerintah daerah) antara lain:

1. Tindakan jangka pendek. Klorinasi dan memasak air: Pastikan ketersediaan air minum yang aman. Langkah ini merupakan pencegahan paling penting pascabanjir, untuk mengurangi risiko wabah penyakit yang terbawa air.

2. Vaksinasi terhadap hepatitis A. Imunisasi diperlukan bagi kelompok berisiko tinggi, seperti orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan air minum, air limbah, atau limbah.

3. Pencegahan malaria dan demam berdarah. Banjir tidak selalu mengarah pada peningkatan jumlah nyamuk secara langsung, masih ada waktu untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti penyemprotan insektisida dan pemberantasan sarang nyamuk. Oleh karena itu perlu dilakukan deteksi dini di laboratorium agar dapat melacak dan mencegah epidemi malaria dan demam berdarah. Diagnosis dini dan pengobatan untuk malaria (dalam waktu 24 jam dari onset demam) sangatlah penting.

4. Sanitasi. Mempromosikan praktek higienis yang baik dilakukan dengan memasak air hingga mendidih dan mempersiapkan makanan yang bersih. Selain itu sanitasi dipelihara melalui pembersihan lingkungan dari sampah, lumpur, dan kotoran yang dapat menimbulkan penyakit serta menjaga kecukupan air bersih dan penyediaan sarana kakus yang memadai.

Peran pemerintah daerah khususnya lembaga/dinas yang terlibat dalam penanganan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun Dinas Pekerjaan Umum sangat diperlukan. Hal ini dilakukan terkait dengan masalah ketersediaan logistik, kesiapsiagaan tenaga atau personel, peningkatan upaya pemetaan daerah rawan, dan peningkatan koordinasi, baik lintas program maupun lintas sektor serta perbaikan kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Di samping itu perlu disiapkan tim khusus untuk menyiagakan rapid response team di setiap tingkatan, agar dapat melakukan tindakan segera bila diketahui adanya ancaman potensial kemungkinan terjadinya peningkatan penyakit menular.

Selain koordinasi antarsektor, koordinasi dan kerja sama antarpemerintah daerah pun sangat diperlukan, baik itu antarpemerintah

- 12 -

kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini karena penyebab dan dampak banjir tidak hanya diakibatkan dan dirasakan oleh satu kabupaten/kota atau provinsi saja, melainkan juga lintas provinsi. Sebagai contoh, banjir Jakarta, penangangannya tidak hanya oleh Pemerintah DKI Jakarta saja, melainkan juga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Demikian pula banjir di DAS Bengawan Solo meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

D. Penutup

Penyakit pascabanjir merupakan dampak bencana yang mengancam sektor kesehatan. Penanganannya meliputi usaha perbaikan kualitas kesehatan lingkungan dan menjamin kecukupan air bersih. Upaya mitigasi efek bencana bertujuan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Di sektor kesehatan, aktivitas mitigasi ditujukan untuk mengurangi kerentanan sistem dan mengurangi besarnya bahaya seperti timbulnya berbagai jenis penyakit pascabanjir maupun adanya KLB penyakit menular.

Karena keragaman jenis dan biaya aktivitas mitigasi, prioritas pelaksanaan aktivitas semacam itu perlu ditetapkan. Masyarakat perlu mempersiapakan diri dengan melakukan proteksi terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya dalam mencegah penyebaran penyakit dengan pembiasaan pola hidup sehat.

Bagi pemerintah, sektor kesehatan perlu mendapat prioritas yang diwujudkan dalam program pengelolaan bencana kesehatan nasional. Program dan kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai sektor yang terkait dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti kesehatan dan kebijakan publik, kesehatan masyarakat, administrasi rumah sakit, sistem penyediaan air, pembangunan, arsitektur, perencanaan, pendidikan, dan sebagainya. Upaya mitigasi tersebut disusun agar saling melengkapi dengan aktivitas kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana.

DPR RI berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar hak masyarakat yang tertimpa bencana tetap terjamin. DPR RI perlu

mendorong kinerja pihak terkait, di antaranya Gubernur, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial untuk bersama-sama mengatasi penyakit pascabanjir ini.

Rujukan:1. Hidayat, Bambang, 2002, Bencana

Mengancam Indonesia, Jakarta: Kompas2. Pan American Health Organization, 2006,

Bencana Alam Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Alih Bahasa: Munaya Fauziah, Wasington: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

3. Setiono, Kusdwiratri, Johan S. Masjur, Anna Alisyahbana, 2010, Manusia, Kesehatan dan Lingkungan, Bandung: PT Alumni.

4. Soemirat, Juli, 2011, Kesehatan Lingkungan, Yogyakarata: Gadjah Mada University Press.

5. “10 Akibat dan Dampak Negatif Banjir yang Utama,” http://aimyaya.com, diakses tanggal 1 Februari 2013.

6. “17.082 orang Bekasi terserang penyakit pascabanjir” http://www.antaranews.com, diakses 2 Februari 2013.

7. “Ancaman Penyakit Pasca Banjir di Jakarta,” http://www.indosiar.com, diakses 1 Februari 2013.

8. “Bahas banjir, Komisi V DPR panggil Jokowi,” http://www.merdeka.com, diakses 8 Februari 2013.

9. “Mewaspadai 7 Penyakit ini Saat Banjir,” http://health.kompas.com, diakses 31 Januari 2013.

10. “Penanggulangan Penyakit Pasca Banjir,” http://sehatindonesia.com, diakses 8 Februari 2013.

11. “Penyakit Pasca-Banjir Serang Warga di Jakbar,” http://www.republika.co.id, diakses 31 Januari 2013.

12. “Wamenkes: Waspadai Penyakit Potensial Saat Banjir,” http://id.berita.yahoo.com, diakses 31 Januari 2013.

13. “Warga Matang Kuli Terserang Penyakit Pasca Banjir” http://theglobejournal.com, diakses 31 Januari 2013.

14. “Waspadai Penyakit Pascabanjir,” http://www.antaranews.com, diakses 1 Februari 2013.

- 13 -



E KO N O M I DA N K E B I J A K A N P U B L I K

UPAYA STABILISASI HARGA

DAGING SAPIIzzaty*)

Abstrak

Harga daging sapi di Indonesia terus naik tak terkendali. Kondisi harga daging sapi di pasar internasional yang cenderung turun tidak mampu menekan kenaikan harga di dalam negeri. Penurunan kuota impor yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada juga mempengaruhi stabilitas harga.Untuk mengendalikan harga daging, Pemerintah perlu melakukan upaya pemetaan data daging sapi, pembenahan tata niaga dan peningkatan kinerja produksi sapi. Apabila semua berjalan, hal tersebut akan menghambat peran kartel dalam menentukan harga dan pasokan daging. Kebijakan yang tepat sangat diperlukan demi terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada daging 2014.

A. Pendahuluan

Harga daging sapi di Indonesia terus naik dan cenderung bertahan tinggi. Awal tahun 2012 harga daging sapi Rp65.000,00 per kg, harga itu naik menjelang lebaran menjadi Rp85.000,00 per kg (naik 20%), dan saat Idul Adha naik lagi di atas 30%. Sampai kini, harga daging sapi pada kisaran Rp90.000,00 s.d. Rp95.000,00 per kg, ini adalah harga eceran tertinggi di tingkat konsumen di dunia. Harga daging di Indonesia jauh lebih mahal dibanding di Singapura, Malaysia, dan Australia. Pada Desember 2012, harga daging di Malaysia Rp50.000,00 per kg, Singapura Rp40.000,00 s.d. Rp50.000,00 per kg, Thailand Rp40.000,00 s.d. Rp50.000,00 per kg, dan Australia Rp40.000,00 s.d. Rp50.000,00 per kg.

Saat kebijakan swasembada daging dicanangkan akhir tahun 2009, target produksi daging sapi lokal ditetapkan 420.000 ton pada akhir 2014, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,2% per tahun. Dengan basis konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, Indonesia butuh 350.000-400.000 sapi per tahun. Berdasarkan sensus, laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun sehingga kebutuhan daging sapi akan lebih dari 500.000 ton pada akhir 2014.

Pemerintah merencanakan pengurangan kuota impor sapi secara bertahap.Target penurunan kuota impor dimulai tahun 2012 sebesar 20%, 2013 sebesar 15%, dan 2014 sebesar 10%. Indonesia mengandalkan impor sapi dari Australia dan Selandia Baru.

*) Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 14 -

B. Tingginya Harga Daging Sapi

Sentra produsen sapi potong umumnya mengandalkan sapi bakalan dari Australia tersebar di berbagai daerah dan sebagian besar bermuara pada sentra konsumen. DKI Jakarta dan Jawa Barat membentuk pola distribusi sedemikian rupa sehingga harga eceran daging sapi di beberapa daerah di pasar domestik bergerak harmonis dengan perbedaan marjin tertentu. Menurut Kemendag, penyebab mahalnya harga daging adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan terhadap daging meningkat sedangkan pasokan dalam negeri kurang, ditambah lagi kuota impor daging sapi dibatasi hanya 80.000 ton atau berkurang 5.000 ton dari tahun lalu.

Pemerintah berkomitmen melakukan swasembada daging sapi untuk meningkatkan populasi sapi lokal dan menurunkan kuota impor daging sapi. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Diharapkan kuota akan melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Harga daging sapi terus bergejolak setelah pemerintah memberlakukan penurunan kuota impor. Tahun 2013 diperkirakan total kebutuhan daging nasional sebanyak 521.000 ton, 441.000 ton dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan 80.000 ton lainnya dimpor. Kuota impor daging sapi sebesar 80.000 ton tersebut terdiri atas 32.000 ton daging beku dan 276 ribu ekor sapi setara dengan 48 ribu ton daging.

Pengurangan kuota impor sapi meningkatkan harga daging sapi di tingkat peternak. Kenaikan harga daging dari peternak naik antara 55,5-66,67%. Menurut Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, sepanjang 2012,

harga daging sapi dari peternak sudah mencapai Rp28.000,00 hingga Rp30.000,00 per kg bobot hidup. Padahal, harga daging sapi hidup tahun 2011 baru mencapai Rp18.000,00 per kg.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI), Thomas Sembiring, harga daging yang sangat mahal di Indonesia merupakan dampak kebijakan proteksi yang diberlakukan saat ini, bukan karena adanya impor daging. Importir tidak dibolehkan menjual di masyarakat umum, melainkan ke industri pengolahan, hotel, restoran, dan katering. Sebenarnya, jika importir tidak dilarang untuk menyuplai daging ke pasar umum, harga daging bisa turun. Namun kenyataannya, pemerintah tidak membolehkan daging impor disuplai ke pasar umum, sehingga kelangkaan daging tetap terjadi.

Sebelum lahir UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kewenangan pemberian perizinan impor daging sapi sepenuhnya ada di tangan Kementan. Mulai dari seleksi administrasi, syarat teknis, hingga pemberian rekomendasi sekaligus izin impornya. Setelah ada perubahan, mekanisme pengurusan izin impor menjadi seperti saat ini. Pengusaha yang mau mengimpor harus memenuhi syarat administratif dan teknis perusahaan serta mendapatkan penetapan sebagai importir terdaftar (IT) di Kemendag. Pada tahap ini muncul peluang terjadinya manipulasi oleh para pelaksana teknis di lapangan.

Agar bisa mengimpor daging, pengusaha harus punya izin impor dari. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Menko Perekonomian yang dihadiri Kementan, Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan asosiasi menetapkan besaran kuota impor daging sapi secara nasional dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan.

Setelah ditetapkan kuota impor daging sapi secara nasional, kemudian dilakukan rapat tim teknis lintas sektoral, yang terdiri dari Kementan, Kemendag, dan Kemenperin. Dalam dua tahun terakhir (2011-2012), diskusi seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, tabel alokasi kuota rekomendasi impor per perusahaan sudah disiapkan terlebih dulu oleh pihak Kementan.

Tabel Kuota Impor Sapi dan Daging Sapi

Tahun Sapi (ribu ekor)

Daging Sapi Beku (ribu ton)

2009 765 1102010 521 1202011 560 1002012 283 412013 276 32

Sumber: Kementrian Pertanian

- 15 -

Kemendag tak bisa menolak karena kewenangan atas RPP ada di Kementan.

Dalam proses pemberian rekomendasi kuota oleh Kementan inilah, ada celah yang memungkinkan terjadinya intervensi dan dimanfaatkan oleh rente. Peningkatan jumlah importir yang semula 20 perusahaan menjadi 67 perusahaan serta penurunan kuota impor membuat kecurangan terjadi. Ada importir yang setelah mendapat kuota impor malah menjual kuotanya kepada sesama importir. Pembelian daging dari luar negeri memberikan keistimewaan kepada importir yang berpengalaman. Dengan adanya impor, importir daging sapi meraup keuntungan yang sangat besar, Rp10.000,00 s.d. Rp45.000,00 per kg. Jika impor 80.000 ton, berarti importir meraup keuntungan Rp800 miliar s.d Rp3,8 triliun.

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Hermanto Siregar menduga adanya praktek kartel untuk lima komoditas pangan yakni beras, daging sapi, jagung, gula dan kedelai. Dari perspektif perdagangan, komoditas pangan strategis sering menjadi lahan spekulasi bagi pelaku monopoli/oligopoli, terutama jika sifat fluktuasi harga pangan demikian tinggi dan berpotensi menghasilkan rente ekonomi dan keuntungan besar. Para pelaku kartel mampu mengatur harga jual dan pasokan dalam negeri, apalagi kinerja produksi sapi di dalam negeri bermasalah. Struktur pasar yang oligopolistik membuat pasar tidak efisien dan harga daging sapi terus mengalami kenaikan.

C. Upaya Stabilitasi Harga Daging Sapi

Transparansi diperlukan dalam kebijakan impor daging. Isu adanya kartel daging sapi mencuat karena jumlah importir daging sangat terbatas dan impor hanya diberikan pada pihak tertentu. Selama ini importir tidak saling mengetahui berapa kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah dan kepada perusahaan mana saja diberikan. Pemerintah seharusnya membuka informasi tentang mekanisme penentuan importir dan pembagian kuota impor melalui lelang secara terbuka.

Upaya pemetaan kebutuhan daging diperlukan tidak hanya secara volume tetapi juga jenis daging dan lainnya yang diperlukan sebagai

bahan pembahasan, terutama dalam penentuan kuota importasi daging nasional Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), selama ini yang ada adalah data sensus sapi tapi tidak ada data untuk survey daging sapi. Pemerintah selalu mengandalkan data sensus sapi 2011 atau pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau 2011, yaitu 14,8 juta ekor. Dari data ini Indonesia telah mencapai swasembada daging. Fakta di lapangan, tidak semua populasi ini berupa stok aktif sapi potong. Survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong harus dilakukan di setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat diestimasi lebih akurat.

Selain itu, upaya mempermudah akses pembiayaan dan pemberian insentif bagi peternak, melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, membenahi infrastruktur distribusi, serta mengembangkan riset di bidang teknologi peternakan sapi merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperkuat produksi domestik. Langkah ini jelas lebih baik dibandingkan impor. Impor memang jalan pintas untuk mengatasi terbatasnya pasokan, tetapi akan memperluas ruang gerak pemburu rente dari proyek impor.

D. Penutup

Target Indonesia untuk bisa memproduksi daging sapi secara swasembada memicu kontroversi karena meningkatkan harga daging sapi dan menganggu pasokan dalam negeri. Peningkatan harga daging sapi terjadi akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta pengaruh dari kebijakan penurunan kuota impor secara bertahap. Transparansi dalam mekanisme impor dan memperkuat produksi domestik merupakan upaya untuk meredam kenaikan harga dan menghambat munculnya kartel daging sapi.

DPR perlu mendorong pemerintah untuk mengedepankan produksi daging dalam negeri dengan meningkatkan daya saing peternak sapi lokal sehingga tidak hanya mengandalkan impor. DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi data dasar pencapaian swasembada. Diperlukan kesepakatan data antar lintas kementrian. Selain itu, DPR juga perlu mengimbau pemerintah untuk membangun

- 16 -

komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder seperti peternak sapi, pedagang sapi dan importir daging sapi demi mendapatkan hasil yang objektif dan menyeluruh mengenai kebutuhan dan pasokan daging sapi.

Rujukan:1. Arifin, Bustanul. 2012. “Momentum

Perbaikan Swasembada Daging Sapi,” http://barifin.wordpress.com, diakses 5 Februari 2013.

2. Ilham, Nyak. 2013. “Kebijakan Pengendalian Harga Daging Sapi,” http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART7-3a.pdf, diakses 8 Februari 2013.

3. “Bertahap Kurangi Impor Sapi,”http://www.jpnn.com, diakses 5 Februari 2013.

4. “DPR Minta Pemerintah Cermati Kartel Daging,” http://www.antaranews.com, diakses 2 Februari 2013.

5. “Inilah Penyebab Lonjakan Harga Daging,” http://www.republika.co.id, diakses 3 Februari 2013.

6. “Kebijakan Impor daging Harus Direvisi, Pemerintah Tidak Prorakyat,” Suara Pembaharuan, 2 Februari 2013.

7. “Menanggapi Mahalnya Daging Sapi: Ini Upaya yang akan Komisi IV Lakukan,” http://www.romahurmuziy.com, diakses 9 Februari 2013.

8. “Minimalkan Penyimpangan, Impor Gunakan Tender Terbuka,” http://www.metrotvnews.com, diakses 6 Februari 2013.

9. “Pasar Penentu Kuota Sapi,” Majalah Tempo, Senin 4 Februari 2013.

10. “Proyek Impor,” Media Indonesia, 2 Februari 2013.

- 17 -



P E M E R I N TA H A N D A L A M N E G E R I

TARIK MENARIK KEPENTINGAN DALAM RUU TENTANG DESA

Siti Nur Solechah*)

Abstrak

DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU tentang Desa pada April 2013. RUU yang terdiri dari 18 bab, 96 pasal dan 445 DIM tersebut saat ini tengah dibahas dalam rapat-rapat Panitia Kerja (Panja). Dari sepuluh isu krusial, ada lima isu yang gradasi krusialnya tinggi, yakni pengaturan tentang desa adat, keuangan desa, masa jabatan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di antara lima isu tersebut, isu tentang keuangan desa merupakan isu yang paling krusial, karena memberikan harapan besar kepada pemangku kepentingan di desa dan menjadi komoditas politik para politisi di DPR.

A. Pendahuluan

Sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam Rapat Pansus RUU tentang Desa, pengesahan RUU Desa dijadwalkan April 2013. Menurut pemberitaan media massa, Mendagri Gamawan Fauzi menghendaki RUU tentang Desa sebaiknya dibahas pasca Pemilu 2014, guna menghindari politisasi pembahasan RUU tersebut. Sebaliknya, pihak DPR RI menghendaki RUU Desa sebisa mungkin segera diselesaikan.

Banyak yang berkepentingan dengan pembahasan RUU Desa, mulai dari para anggota Dewan, lembaga-lembaga seperti Parade Nusantara, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia,

Aliansi Desa Indonesia, Asosiasi Kepala Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Janji para politisi yang akan memperjuangkan agar satu desa mendapat aliran dana APBN 1 Miliar membuat lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kepedulian pada desa semakin intensif mendesak RUU Desa untuk segera diundangkan.

Dari besarnya animo para pemangku kepentingan terhadap RUU Desa, serta mengingat RUU tersebut menyentuh masyarakat di tingkat grass-roots, menjadikan RUU Desa bermuatan politik tinggi. Desa beserta komunitasnya menjadi isu seksi untuk dijadikan sebagai komoditas politik. Apa sebenarnya muatan/isu-isu krusial yang diatur dalam RUU tentang Desa?

*) Peneliti bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan

Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 18 -

B. Sistematika dan Perkembangan Pembahasan RUU tentang Desa

RUU Desa diajukan Pemerintah dengan Surat Presiden No. R-02/Pres/01/2012 tanggal 4 Januari 2012. Pembahasan RUU Desa di DPR RI ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus). Pansus yang dibentuk tersebut sekaligus merupakan Pansus yang membahas juga RUU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pansus beranggotakan 30 (tiga puluh) orang. Pansus telah mengadakan Kunjungan Kerja ke Daerah yakni ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Papua, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulut, juga kunjungan ke luar negeri yakni ke Brazil, China, Jerman, dan Perancis.

RUU tentang Desa terdiri dari 18 bab, 96 pasal dan 445 DIM. Panja membagi RUU tersebut menjadi 8 cluster. Kedelapan cluster tersebut adalah, cluster 1: Judul, Konsiderans, dan Ketentuan. Cluster 2: PenataanDesa, Kewenangan Desa, Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Desa, Cluster 3: Pemerintahan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa. Cluster 4: KeuanganDesa, Badan Usaha Milik Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan KawasanPerdesaan, dan Kerjasama Desa. Cluster 5: Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Cluster 6: Peraturan Desa. Cluster Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Sanksi, dan Cluster 8: Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Dari catatan Sekretariat Pansus, Pansus telah mengadakan 15 (lima belas) kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pansus telah mengadakan RDP antara lain dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian ESDM, Kepala BPN, Kepala Badan Informasi Geospasial, Wakil Bupati Lombok dan para Kepala Desa Lombok Tengah, dan DPRD Kabupaten Paser.

Sementara RDPU diselenggarakan antara lain dengan para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi antara lain dengan Prof. Dr. Sediono MP. Tjondronegoro, Prof. Dr. Tri Ratnawati, Dr. Sinyo Hari Sarundayang, Prof. Ryas Rasyid. Juga RDPU dengan asosiasi pemerintahan daerah dan asosiasi DPRD seperti; APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), APEKSI (Asosiasi Pemerintah

Kota Seluruh Indonesia). RDPU dengan LSM dilaksanakan antara lain dengan Lembaga Kerapatan Adat alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Bina Desa, Walhi, Perhimpunan Karsa. RDPU dengan lembaga penelitian dilakukan dengan APMD Yogyakarta, Institute for Research and Empowerment (IRE), dll.

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, Pansus memasuki pembahasan tingkat panitia kerja yang anggotanya berjumlah 19 (sembilanbelas) orang dari 9 (sembilan) fraksi. Panja telah memulai pembahasan DIM RUU Desa sejak tanggal 25 Januari 2013.

C. Isu-Isu Krusial RUU tentang Desa

Dari DIM yang dibuat DPR terlihat, DIM-DIM yang banyak mendapat respon dari fraksi-fraksi mengindikasikan bahwa substansi yang dimuat dalam DIM-DIM tersebut merupakan isu-isu yang bersifat krusial, .antara lain:

Pertama, pengaturan tentang desa adat. RUU Desa tidak mengatur tentang desa adat. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan desa adat. Fraksi-fraksi yang mengusulkan perumusan diaturnya desa adat adalah FPP, F-P Gerindra dan F-PHanura. Usulan terkait desa adat oleh fraksi-fraksi ini, akan terus berkelanjutan mengikuti pengaturan pasal-pasal selanjutnya. Seperti usulan F-PPP misalnya, selalu mengusulkan diaturnya desa adat, seperti pengaturan tentang kewenangan desa, akan diikuti dengan pengaturan tentang kewenangan desa adat, pengaturan tentang Peraturan Desa akan diikuti dengan pengaturan tentang Peraturan Desa Adat, demikian seterusnya dengan pengaturan tentang pembentukan, dan penggabungan serta penghapusan desa, dst.

Kedua, Keuangan desa. Pasal 57 ayat (1) huruf b mengatur bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Merespon huruf b), F-PD, F-PG dan F-PKB mengusulkan bahwa desa mendapat alokasi 10% dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sementara F-PG mengusulkan untuk memperjelas prosentasenya yakni 10% dari bagian dana perimbangan keuangan pusat

- 19 -

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; Sedangkan F-PD dan F-PPP mengusukan substansi baru, F-PD mengusulkan bahwa Alokasi Dana Desa sebesar 5% yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan F-PPP mengusulkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar paling sedikit 20% APBN; sementara F-PKB mengusulkan bahwa alokasi Dana Desa sebesar paling sedikit 10% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto) yang berasal dari APBN.

Ketiga, Masa Jabatan Kepala Desa. Pasal 46 menyatakan: “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”F-PD dan F-PG mengusulkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilihkembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan F-PPP mengusulkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sementara F-PHanura mengusulkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Keempat, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pasal 37 ayat (2) menyatakan: penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling sedikit sama dengan upah minimum regional (UMR)kabupaten/kota. F-PD mengusulkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah dua kali lipat (UMR) untuk kepala desa dan sedikitnya sama dengan (UMR) untuk perangkat desa, serta mendapatkan tunjangan kesehatan. F-PPP mengusulkan penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali (UMR) Kabupaten/Kota. Usulan F-PKB menyatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa paling sedikit dua kali (UMR) kabupaten/kota.

Kelima, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 48 mengatur: BPD berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan. F-PKB mengusulkan bahwa BPD berkedudukan sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. F-PDIP mengusulkan bahwa; anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dan utusan lembaga yang mewakili dan merepresentasikan lembaga

masyarakat dan lembaga adat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. F-PPP mengusulkan, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara pemilihan langsung.

Sementara, terkait dengan jumlah anggota BPD, RUU menetapkan 5 (lima) orang. F-PG mengusulkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan 2 (orang) orang dari masing-masing bagian wilayah desa. F-PDIP mengusulkan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh), 3 (tiga) orang berasal wakil dari penduduk, dan 7 (tujuh) orang berasal dari utusan lembaga masyarakat dan lembaga adat. Sementara F-PPP mengusulkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Terkait dengan masa keanggotaan BPD, RUU menetapkan 6 (enam), dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan. F-PD mengusulkan 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan. F-PPP mengusulkan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali. Sementara F-P Hanura mengusulkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

D. Analisis Kondisi Politik di Seputar Pembahasan RUU tentang Desa

Urgensi RUU Desa didasarkan pada pertimbangan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga Pemerintah perlu menata pengaturan terkait desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal. Selain itu pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu umum sifatnya dan belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi dan kesejahteraanDesa.

Disamping itu telah ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga UU, yakni UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang

- 20 -

Pemilukada dan UU tentang Desa. Dibahasnya ketiga UU tersebut secara simultan diharapkan bisa menghindari adanya pertentangan secara substansial ketiga UU itu yang memang ketiganya mempunyai banyak titik singgung.

RUU Desa mempunyai magnitude luar biasa luas secara politis. Partai Golkar yang menggulirkan isu perlunya aliran APBN ke desa masing-masing satu miliar ditambah dengan usulan fraksi-fraksi terkait besaran 5- 20% ADD merupakan komoditas politik yang laku dijual menjelang Pemilu 2014. Sementara dari pihak Pemerintah menghendaki RUU Desa sebaiknya dibahas setelah Pemilu 2014, supaya terhindar dari motif politik sesaat. Disamping itu ide pengucuran dana 1 M dan prosentase tertentu untuk ADD akan memicu pemekaran desa dan membahayakan keuangan negara. Namun kesepakatan di Rapat Panja telah disepakati bahwa pembahasan RUU tentang Desa tetap diteruskan.

Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga telah menyusun RUU Inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. RUU ini hanya terdiri dari beberapa bab dengan 36 pasal. Sebaiknya RUU ini diintegrasikan ke RUU tentang Desa, mengingat substansi yang diatur hampir sama dengan masyarakat adat yang diatur dalam RUU tentang Desa.

E. Penutup

RUU tentang Desa sangat tinggi muatan politiknya. Ada 10 isu krusial yang teridentifikasi di dalam RUU tersebut. Ada lima isu yang gradasi krusialnya tinggi, namun yang paling krusial adalah usulan prosentase 5- 20% ADD untuk setiap desa. Isu tersebut merupakan isu yang paling krusial dan paling banyak ditunggu dan menjadi tuntutan khususnya pemangku kepentingan di desa.

Apabila memang dituntut ada alokasi ke desa, direkomendasikan bahwa sebaiknya Pemerintah dan DPR menghitung berapa sebenarnya dana yang selama ini dialokasikan ke desa. Mengingat hampir semua kementerian mempunyai program untuk pedesaan, karena selama ini desa dijadikan obyek pembangunan. Sebaiknya besaran anggaran untuk program desa dari semua kementerian itu yang dialokasikan menjadi ADD. Pemindahan pos anggaran ini tidak akan membebani anggaran negara.

Rujukan:1. Naskah Akademik (NA) RUU tentang Desa.2. Rancangan Undang-undang tentang Desa.3. Risalah Rapat Panja tanggal 16 Januari

2013.4. Risalah Rapat Panja tanggal 25 Januari

2013.5. Risalah RDPU dengan LSM dan Lembaga

Riset tanggal 10 Oktober 2012.6. “Fraksi PKB Paling Ngotot RUU Desa

Diteken April, Mendagri Cemas Bakal ada Kucuran Rp 1 Miliar per Desa,” Rakyat Merdeka, 4 Februari 2013.

Vol. V No. 03 I P3DI Februari 2013

Documents

Transcript of Vol. V No. 03 I P3DI Februari 2013