1

“PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

(KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI

TPA TAMANGAPA KOTA MAKASSAR)”

Oleh :

Ahmad Sulton Arlyansyah 135030107113039

Abdul Hamid Mauludy 135030107113041

Egi Fadli 135030107113045

Rizkita Ramadhani 135030107113047

Ali Maskur Musa 135030107114001

Tegar Bimantoro 135030107114003

Erin Damayanti 135030118113001

M. Faisal Rahman 135030118113003

Da’imatul Khasanah 135030118113005

Helmina Derensia 135030118113007

Dwika Andhika Putri 135030118113009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

2014/2015

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman menyebabkan bangsa Indonesia dihadapkan

dengan tantangan persaiangan di segala aspek baik aspek ekonomi, politik,

sosial maupun budaya. Perdagangan bebas yang masuk kedalam sistem

perekonomian Indonesia menyebabkan terjadinya persaiangan dalam hal

perdagangan. Di dalam hal politik persaingan terjadi di dalam mendapatkan

jumlah pemilih saat pemilu. Sedangkan dengan globalisasi gaya hidup

masyarakat semakin cenderung mengikuti gaya hidup orang luar dan sikap

individualisme semakin merajalela. Pemerintah harus segera menangani hal-

hal tersebut agar Indonesia mempunyai jati diri yang khas sesuai dengan

pedoman dan dasar negara yang telah dianut.

Globalisasi dan otonomi daerah merupakan dua isu utama yang

muncul saat ini mampu memberikan konsekuensi yang semakin kompleks

dalam mengelola suatu daerah. Konsekuensi yang terjadi dalam globalisasi

ialah terjadinya mekanisme pasar baik dalam pasar domestik maupun pasar

internasional yang secara ketat baik dalam bentuk perdagangan

internasional, masuknya arus investasi dalam bentuk Foreign Direct

Investmen (FDI) maupun penganekaragaman jenis portofolio di capital

market.

Kemampuan suatu daerah untuk berkompetisi di pasar global menjadi

semakin penting dengan didasarkan pada pola pembangunan sesuai dengan

potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang biasa disebut dengan

pembangunan yang didasarkan pada core-competence. Dengan pola

pembangunan berdasarkan kompetensi maka suatu daerah akan

terdeferensiasi dari daerah lain berdasarkan potensi yang telah dimiliki.

Dengan kompetensi yang dimiliki oleh suatu daerah maka daerah tersebut

3

akan menghasilkan sektor atau produk unggulan yang mampu bersaing di

pasar global.

Ruang lingkup dan intensitas keterlibatan pemerintah harus dipikirkan

ulang karena merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam

pembangunan yang berbasis kompetensi. Peran sentral pemerintah telah

menciptakan “social waste” yang merugikan masyarakat (sebagai konsumen

dan produsen) dan pemerintah. Social waste harus dihilangkan dan diubah

menjadi socially undesirable yang dapat menurunkan daya saing suatu

negara atau daerah. Perubahan fokus pemerintah dari sentralistis menuju

desentralistis merupakan hal yang tidak dapat direlakan. Dengan

pemerintahan daerah yang desentralistis akan membuka peluang

pemberdayaan daerah baik dalam hal ekonomi, sosial maupun politik akan

semakin tinggi. Sebenarnya hanya pemerintah daerah lah yang mengerti dan

memahami akan kebutuhan, kapasitas, potensi dan faktor-faktor lain yang

berkaitan dengan pembangunan daerah tersebut dari pada pemerintah pusat.

Perubahan konsep pemerintah dari sentalistis menuju desentralistis

sejalan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan saat ini. Otonomi

daerah merupakan bentuk kebijakan desentralisasi pemerintahan dan fiskal.

Dengan konsep pemerintahan yang desentralisasi, maka suatu daerah akan

diberi wewenang yang lebih luas mulai dari proses perencanaan sampai

dengan proses pengawasan atas pembangunan yang terjadi di daerahnya

sendiri. Sedangakan desentralisasi fiskal lebih menekankan pada

kemampuan suatu daerah untuk menciptakan dan mengelola keuangannya

yang menyebabkan peningkatan alokasi sumberdaya sehingga akan

meningkatkan efisiensi dan ekonomis

Infrastruktur merupakan sarana prasarana yang paling mendasar yang

dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani berbagai persaingan.

Ketersediaan infrastruktur meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan

publik. Dengan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.infrasturktur

yang memadai dan yang semakin berkualitas dapat meningkatkan

4

produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi dan membanguan kualitas

hidup yang jauh lebih baik.

Infrastruktur ekonomi merupakan barang publik (public goods) yang

meskipun digunakan oleh satu orang masih bisa digunakan oleh orang lain

(non-rivalry) dan semua orang mempunyai hak yang sama untuk

menggunakannya (non-excludable). Permintaan terhadap pelayanan

infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara, telekomunikasi, dan

air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Untuk memenuhi permintaan jasa infrastruktur yang meningkat dengan

cepat ini tidak mungkin dipenuhi hanya oleh pemerintah, terutama karena

keterbatasan dana.

Seharusnya seluruh infrastruktur ekonomi dibangun oleh negara dan

masyarakat hanya menikmati dengan tidak dibebankan biaya pemakaian.

Namun, hal tersebut menjadi dilematis ketika pembangunan infrastruktur

untuk percepatan pembangunan ekonomi tidak diimbangi dengan dana yang

cukup yang dimiliki oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah mencari

solusi dengan memberlakukan subsidi dari pengguna yang mampu, tetapi

pelayanan tetap saja minim dan masih ada masyarakat yang belum terlayani

dengan baik.

Studi yang dilakukan oleh Bappenas, untuk mendukung upaya

pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang besar namun investasi

yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa memenuhi atau menutupi dana

yang dibutuhkan. Jelas bahwa pemerintah tidak akan bisa melakukan

pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara sendiri. Untuk

dapat mengurangi masalah ini harus melibatkan peran serta dari

stakeholders.

Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (Public Private Partnership)

merupakan bentuk kerja sama antar peran-peran tersebut. Public Private

Partnership yang merupakan kerja sama antara pemerintah dengan swasta,

dimana sektor swasta memberikan modal investasi penting dalam

menyediakan sarana prasarana dalam prioritas yang sangat besar. Kemitraan

merupakan perlibatan swasta dalam membantu pemerintah untuk

5

menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks seperti

ifrastruktur, fasilitas sosial, pelayanan umum dan lain sebagainya. Dalam

penyediaan barang publik, pemerintah tidak semuanya mampu untuk

memenuhinya dengan sendiri, maka dibutuhkan peran serta swasta untuk

membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajiban publiknya. Public

private partnership merupakan tujuan utama dalam penyediaan infrastruktur

yang lebih lengkap dan memadai. Dengan masuknya sektor swasta maka

akan terjadi lagi persaiangan-persaingan. Efisiensi akan kembali diterapkan

dan pelayanan akan dapat lebih bervariasi.

Sektor swasta memang menuntut untuk bekerja secara efektif dan

efisien dengan struktur organisasi yang dibentuk dan bersifat tidak kaku,

dimana hal tersebut tidak lagi dijumpai dalam sektor pemerintahan. Dalam

penyediaan infrastruktur di negara-negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia, sektor swasta yang akan membantu pemerintah dalam

penyediaan infrastruktur tersebut. Disisi lain peran serta sektor swasta

dalam penyediaan infrastruktur merupakan prinsip kepentingan pihak

swasta dalam menjalankan usahanya dengan modal besar yang

diinvestasikan harus ada jaminan pengembaliaan yang menguntungkan

sektor swasta tersebut. Prinsip yang berorientasi pada profit ini sering kali

berlawanan dengan kepentingan pemerintah yang lebih berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.

Dengan dibentuknya public private partnership dalam penyediaan

infrastruktur diharapkan dapat menciptakan kualitas hidup masyarakat yang

jauh lebih baik sehingga masyarakat akan semakin sejahtera. Dalam

pembelajaran public private partnership dapat digunakan pendekatan studi

kasus. Melalui studi kasus dapat ditarik suatu kesimpulan yang digunakan

untuk pembelajaran dengan membandingkan kerangka teori tentang kerja

sama dengan isu-isu konseptual dari permasalahan kemitraan pemerintah

swasta tersebut. Studi kasus juga dapat mengungkapkan sifat partikularitas

tentang penerapan public private partnership. Hal ini tentunya akan

memperkaya pengetahuan tentang kemitraan antara pemerintah denga

swasta (public private partnership). Keikutsertaan sektor swasta dalam

6

penyediaan infrastruktur melalui program kemitraan akan sangat membantu

pemerintah dalam menangani permintaan akan jasa infrastruktur tersebut.

Dalam PPP, pemerintah dapat menggunaka aset yang dimilikinya

dengan mendayagunakannya sesuai dengan keterampilan sektor swasta yang

mempunyai kemampuan dalam mengolahnya menjadi lebih baik dan

bermanfaat. Selain itu, pemerintah juga dapat ikut meningkatkan

kemampuan manajerialnya dan sumber daya manusianya melalui PPP

tersebut.

PPP mulai dipakai di Indonesia pada tahun 1998 yaitu pada proyek

pembangunan jalan tol. Konsep PPP banyak digunakan oleh pemerintah

untuk mengajak investor swasta domestik maupun asing untuk bekerja sama

dalam penyediaan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya PPP dapat

menciptakan peningkatan peran serta masyarakat, meningkatkan efektifitas

bagi pemerintah dan swasta dengan pengadaan sarana prasarana publik,

transfer teknologi, peningkatan akuntabilitas dan meminimalisir resiko

dengan cara menalokasi pada pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk

menanganinya.

Terkait dengan hal tersebut keterlibatan dari pihak sector swasta

dalam proses pembangunan yang sering disebut dengan KPS ( kerjasama

public – swasta ) atau PPP ( public privat partnership ) setidaknya

memberika beberapa alasan seperti :

1. Sebagai sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan

sumber daya yang dimiliki oleh pihak pemerintah, seperti anggaran

pemerintah yang tersedia untuk menyediakan pelayanan public tidak

dapat mencukupi segala tuntutan masyarakat yang semakin lama justru

meningkat.

2. Keterlibatan atau keikutsertaan pihak swasta merupakan sebuah bentuk

kontribusi dari pihak swasta dalam adanya sebuah pembangunan yang

ditujukan untuk kepentingan masyarakat sehingga pelaksanaan

kemitraan dan kerjasama dari pihak pemerintah dengan pihak swasta

merupakan upaya dalam rangka meningkatkan peran swasta dan

masyarakat dalam pelayanan public dan pembangunan.

7

3. Keterlibatan pihak swasta dapat menciptakan transparansi dan

peningkatan kualitas pelayanan public dan proses pembangunan.

4. Pelibatan pihak swasta dalam pembangunan merupakan upaya untuk

menumbuhkan sector swasta agar lebih berkembang dan mempercepat

proses pembangunan

Dengan begitu peran pemerintah akan justru semakin berkurang dan

pihak swastalah yang memberikan peran yang lebih besar dalam rangka

menggerakkan perekonomian dan pembangunan, sedangkan pemerintah

lebih memberikan perannya pada fungsi regulator dan fasilitator yang

mengarahkan proses dan tujuan pembangunan atau dapat diistilahkan bahwa

pemerintah tidak lagi menjalankan segala aspek untuk menggerakkan roda

pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan

kebutuhan masyarakat ataupun menjadi inisiator atau operator dalam

pembangunan. Peran inisiator dan operator kini harus dilakukan oleh pihak

masyarakat dan kalangan usaha swasta sehingga sekarang masyarakat bukan

lagi hanya sekedar menjadi obyek melainkan juga menjadi subyek dalam

pembangunan.

Selain bermanfaat bagi pemerintah, PPP juga membawa resiko yang

cukup besar bagi pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Besarnya

resiko pada PPP tidak lah sama karena perbedaan kepentingan dalam PPP.

Resiko dalam PPP dapat dilihat dari pemerintah, investor ataupun

kontraktor. Sering kali pendapat antara investor dengan kontraktor

disamakan, karena disini investor sering merangkap menjadi kontraktor.

Sekarang ini kemitraan pemerintah dengan swasta banyak digunakan di

kota-kota besar. Pembangunan sarana prasarana dasar merupakan salah satu

beban yang ada mengiringi perkembangan kota-kota besar termasuk

Makasar.

Di kota makasar terdapat permasalahan mengenai pengelolaan

sampah, dimana sampah di TPA perlu ditangani dengan baik karena dapat

menuimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan. Sampah kota yang

kian menumpuk yang tidak dikelola dengan baik dan hanya asal membuang

sampah tanpa adanya penanganan khusus mengakibatkan munculnyas dan

8

hasil dekomposisi anaerobic sampah-sampah yang menyebabkan

pencemaran udara, sehinggga memicu munculnya berbagai vaktor penyebab

penyakit khususnya pada lingkungan sekitar lokasi TPA.

Dalam pengelolaan sampah tergantung pada pengaruh komponen-

komponen yang mendukung yaitu seperti aspek teknis, kelembagaan,

hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta dari pihak

masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan persampahan ini, pemerintah

kota melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama

mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan membangun infrastruktur.

Dalam membangun penyediaan layanan publik tersebut memerlukan

pembiayaan yang sangat besar sehingga pemerintah mencari alternative

pembiayaan dari swasta baik investor dalam negri maupun luar negri.

Dalam proses komunikasi dan konsultasi publik yang dilakukan

dengan pihak ERM Bank Dunia bersama dengan pihak warga sekitas TPA

memunculkan jkeluhan dan harapan warga terhadap proyek LFG, warga

complain kepada pemerintah tentang bau, ceceran sampah dari TPA dan

truk pengangkut sampah serta kekuatiran menurunnya harga tanah akibat

pencemaran lingkungan sehingga warga berharap adanya penanganan

dampak lingkungan, selain itu warga berharap proyek ini mampu

meningkatkan kesejahteraan hidup, peluang usaha, peningkatan kualitas

kesehatan, pendidikan bagi anak pemulung dan juga prioritas pekerjaan bagi

setiap warga sekitar TPA tersebut. Di samping itu pemerintah kota juga

mengharapkan LFG dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan

menekankan pencemaran serta memberikan manfaat ekonomi bagi

masyarakat kota Makassar.

Dengan melihat fenomena dan kondisi empiris maka diadakannya

kemitraan antara pihak pemerintah kota Makassar dengan PT. Gikoko

Kogyo Indonesia deengan output kemitraan yang memberikan kontribusi

bagi perbaikan kondisi lingkungan dan memberikan gambaran outcome dari

kemitraan tersebut sehingga manfaat kemitraan bagi masyarakat sekitarTPA

dapat tergambar melalui pelaksanaan kemitraan.

9

Pihak Pemerintah kota Makassar dengan PT GIkoko Kogyo Indonesia

memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk implementasi proyek CDM

dengan melakukan penutupan sel di TPA, agar tidak mengeluarkan bau

tidak sedap untuk memberikan kontribusi positif bagi pelestarian

lingkungan. Sementara itu sel di TPA tersebut ditutup dan dimanfaat oleh

PT Gikoko Kogyo untuk mengumpulkan gas yang ada di dalamnya

sehingga gas-gas yang membahayakan bagi lingkungan ini dapat

diminimalisir resikonya.

Penutupan sel di TPA memang dapat mengurangi bau menyengat

walaupun tidak sepenuhnya masalah tersebut karena masih banyak sel aktif

yeng terus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah baru belum

dilakukan penutupan dengan tanah sehingga ketika ada pembongkaran atau

penataan sehingga bau tidak sedap sewaktu-waktu tetap dapat dirasakan,

begitu juga resapan air di sel aktif yang terjadi saat hujan tidak dapat

dihindari sehingga menimbulkan bau sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana

pelaksanaan PPP oleh pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo

Indonesia dalam mengatasi permasalahan persampahan dan manfaat yang

diperoleh masyarakat sekitar TPA Tamangapa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan tujuan dari pembahasan ini

adalah untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan PPP oleh pemerintah Kota

Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam mengatasi permasalahan

persampahan dan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar TPA Tamangapa.

10

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Public Private Partnership

Konsep PPP pertama kali muncul pada Juni 1998 di British

Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara

pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas

dan infrastruktur. (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian

kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung

dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan

kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada

publik. Kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas

pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik

(America’s National Council on Public Private Partnership , 2000).

Paskarina (2007) mengemukakan bahwa pada prinsipnya,

kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh

adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas

pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai penyedia

pelayanan publik. Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam

pengembangan sarana-prasarana akan memberikan keuntungan baik

bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan

yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun

keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu

penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi

kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang

diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan

efesiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan

rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

11

Karakteristik dari PPP adalah kemitraan yang didalamnya

terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk

investasi,resiko, tanggung jawab dan reward. Kemitraan tersebut

tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam,

namun biasanya bervariasi antara poyek yang satu dengan yang lain.

Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi public dan

private sector saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan

menjadi 3 unsur yaitu (Hardijanto, 2000):

1. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum

yang kondusif.

2. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan

masyarakat.

3. Masyarakat, mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi

kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam

aktivitas ekonomi sosial dan politik.

Konsep ini juga dikenal sebagai triangle synergi antara

government, business dan communities

2.2 Bentuk-Bentuk Public Private Partnership

Terdapat sejumlah tipe kemitraan yang didasarkan pada

derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian

yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian;

serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini

gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP.

12

Gambar diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model

kemitraan yang diklasifikasikan berdasarkan spektrum investasi dan

peran pemerintah. Bentuk kontrak pelayanan (service contract)

merupakan bentuk kemitraan yang lebih banyak menitikberatkan

pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan

jasa layanan. Sebaliknya, model build operates own secara lepas

merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan

penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Pemerintah hanya

berperan sebagai fasilitator dan regulator. Perbedaan yang lebih rinci

dari tiap tipe kemitraan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Perbedaan Antar Tipe Kemitraan

No. Aspek Kontrak

Pelayanan

Kontrak

Pengelolaan

Sewa Konsesi

BOT

BOO

Tranfer atau

BOO Lepas

1. Kepemilikan

Aset

Publik Publik Publik Publik Publik/Swasta

2. Operasi dan

Manajemen

Publik Swasta Swasta Swasta Swasta

3. Investasi

Modal

Publik Publik Publik Swasta Swasta

4. Resiko

Komesil

Swasta Publik Bersam

a

Swasta Swasta

5. Periode

Waktu

3-5 Tahun 3-5 Tahun 8-15

Tahun

25-30

Tahun

20-30 Tahun

6. Keahlian

Teknis

Ya Ya Ya Ya Ya

7. Kebijakan

Manajerial

Tidak Ya Ya Sebagian Ya

8. Efisiensi Tidak Sebagian Sebagia

n

Sebagian Ya

9. Investasi

Tidak

Langsung

Tidak Tidak Tidak Ya Ya

10. Investasi

Langsung

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya

11. Komitmen

Politik

Rendah Cukup Cukup Cukup Tinggi

13

12. Tarif

Pelayanan

Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi

13. Kerangka

Peraturan

Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi

14. Informasi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi

Selain kelima model tersebut, terdapat beberapa varian lain

dari bentuk-bentuk kemitraan antara lain seperti dikemukakan oleh

Ministry of Municipal Affairs (1999) yang mengklasifikasikan tipe

PPP ke dalam 10 varian, yakni:

1. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (operations and

maintenance) : Model ini didasari oleh kontrak antara

pemerintah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara

fasilitas publik.

2. Perencanaan dan Pengembangan (design-build) : Didasari oleh

kontrak pemerintah dan swasta untuk merencanakan dan

mengembangkan fasilitas yang memenuhi standar dan prasyarat

kinerja pemerintah. Ketika fasilitas itu telah dibentuk, maka

pemerintah akan menjadi pemilik yang bertanggung jawab

terhadap penggunaan fasilitas tersebut.

3. Pengoperasian (turnkey operation) : Pemerintah menyediakan

dana untuk melaksanakan kegiatan, tapi melibatkan sektor

swasta untuk mendesain, membangun, dan mengoperasikan

fasilitas utnuk jangka waktu tertentu. Sasaran kinerja ditetapkan

oleh pemerintah dan pemerintah yang menjadi pemilik dari

fasilitas tersebut.

4. Penambahan dalam Fasilitas yang Sudah Ada : (wrap arround

addition) Pihak swasta membiayai dan membangun fasilitas

tambahan pada fasilitas yang sudah ada. Selanjutnya, pihak

swasta dapat mengoperasikan fasilitas tambahan ini untuk

jangka waktu tertentu sampai dapat mengembalikan investasi

dan keuntungan dari investasi tersebut.

14

5. Sewa-Beli (lease-purchase) : Kontrak pemerintah dengan pihak

swasta untuk mendesain, membiayai, dan membangun fasilitas

pelayanan publik. Pihak swasta kemudian menyewakan fasilitas

tersebut pada pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Setelah

jangka waktu itu habis, maka fasilitas akan menjadi milik

pemerintah. Model ini dapat diterapkan bila pemerintah

memerlukan suatu fasilitas tapi tidak punya cukup biaya untuk

membangunnya.

6. Privatisasi Sementara (temporary privatization) : Kepemilikan

fasilitas publik yang sudah ada diberikan pada pihak swasta

untuk meningkatkan dan atau mengembangkan fasilitas.

Fasilitas itu kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh pihak

swasta dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau

sampai pihak swasta sudah dapat mengembalikan modal

investasi ditambah keuntungannya.

7. Sewa–Pengembangan-Operasionalisasi (lease-evelopoperate)

atau Beli- Pengembangan-Operasionalisasi (buy-develop-

operate) Mitra swasta menyewa atau membeli sebuah fasilitas

dari pemerintah, kemudian mengembangkan atau

memodernisasikannya, selanjutnya mengoperasikannya sesuai

dengan kontrak yang dibuat bersama pemerintah. Pihak swasta

diharapkan untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas

dan diberi jangka waktu yang pasti untuk mengembalikan dan

memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

8. Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (Build-Transfer-

Operate) Didasari kontrak pemerintah dengan swasta untuk

membiayai dan membangun fasilitas, di mana setelah fasilitas

itu selesai dibangun, maka pihak swasta mengalihkan

kepemilikan fasilitas itu pada pemerintah. Pemerintah kemudian

menyewakan fasilitas itu lagi kepada swasta berdasarkan sewa

jangka panjang yang memungkinkan swasta mengembalikan

investasi dan memperoleh keuntungan.

15

9. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian-Pengalihan(Build-

Own-Operate-Transfer). Pihak swasta memperoleh hak

franchise secara ekslusif untuk membiayai, membangun,

mengoperasikan, memelihara, mengelola, dan mengumpulkan

biaya pungutan selama periode tertentu untuk mengembalikan

investasi. Di akhir hak franchise, kepemilikan dialihkan kembali

pada pemerintah.

10. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian(Build-Own-

Operate) Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan dan

tanggung jawab atas suatu fasilitas yang sudah ada, atau

mengadakan kontrak dengan swasta untuk membangun,

memiliki, dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun.

Pihak swasta menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas

tersebut.

2.3 Tujuan Public Private Partnership

Tujuan pelaksanaan PPP adalah untuk :

1. Mencukupi kebutuhan pendanaaan secara berkelanjutan melalui

pengerahan dana swasta;

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui

persaingan sehat;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam

penyediaan infrastruktur serta

4. Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan

yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya

beli pengguna.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan

kerjasama antara Pemerintah dan Swasta antara lain adalah :

1. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami, misi, fungsi

dan tugas, hak, kewajiban masing-masing sebagai pelaku

pembangunan.

16

2. Melakukan persepsi dalam negoisasi kegiatan kemitraan, sangat

diperlukan keterbuakaan, komitmen dari para pelaku

pembangunan dengan dicapainya hasil yang saling

menguntungkan.

3. Perlunya keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama

Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, karyawan dll.

4. Keberadaan dan akses data yang relevan, mudah, benar dan

konsisten.

5. Dukungan yang jelas dan benar kepada pemberi keputusan baik

tingkat Pusat, Propinsi ataupun Daerah (Kabupaten/ Kota).

6. Kriteria persyaratan lelang/ negoisasi yang jelas, transparan dan

konsisten.

7. Struktur dan tugas Tim Negoisasi yang jelas dan kemampuan

dalam penguasaan materi bidang Hukum, Teknis dan Keuangan.

2.4 Transparansi dan Kompetisi melalui PPP

Pelaksanaan PPP dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip:

adil, terbuka, transparan, dan bersaing. Dengan adanya

pengadaan yang mengedepankan transparansi dan persaingan,

manfaat yang dapat diraih adalah :

1. Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek PPP;

2. Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan

pembiayaan tanpa sovereign guarantees;

3. Mengurangi risiko kegagalan proyek;

4. Dapat membantu tertariknya bidders yang sangat berpengalaman

dan berkualitas tinggi;

5. Mencegah aparat pemerintah dari praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

2.5 Tahapan Pelaksanaan PPP

Paskarina (2007) mengemukakan bahwa dalam suatu proses

kerjasama tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang akan

17

muncul. Sehingga perlu ada sebuah kesinergian yang jelas untuk

mengantisipasi kendala dan risiko yang akan muncul. Sebagai suatu

proses, KPS merupakan siklus yang berkesinambungan mulai dari

tahap perencanaan (input ), implementasi hingga evaluasi (output )

yang dapat menghasilkan masukan/ saran untuk memperbaiki input.

Uraian tersebut tertuang dalam gambar berikut:

Berdasarkan gambar di atas, pada tahap input KPS diawali

oleh kegiatan identifikasi kebutuhan yang mencakup pemetaan

potensi, masalah, kepentingan, dan fasilitas pelayanan publik yang

akan dikelola melalui PPP. Hasilnya dari identifikasi ini berupa

kebijakan yang akan melandasi proses realisasi PPP secara substantif

maupun administratif. Dimensi substantif antara lain mencakup

kriteria dan metode untuk memilih mitra swasta, jenis pelayanan

yang akan dikelola, penentuan kriteria evaluasi, dan metode

pelibatan publik untuk menjamin akuntabilitas proses. Sedangkan

dimensi administratif mencakup prosedur dan mekanisme yang

ditempuh dalam merealisasikan perjanjian kemitraan tersebut.

Kinerja kemitraan ini akan terlihat pada tahapan output yang secara

konkret tampak dari realisasi program kerja dan hasil monev sebagai

bahan masukan bagi perbaikan kinerja pelayanan di masa

mendatang.

Pendapat lain di kemukakan oleh Riyanto (2011) bahwa

keberhasilan kerjasama pemerintah-swasta hanya dapat diraih

dengan adanya pengertian antara pihak swasta dan Pemerintah.

Upaya awal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan

18

menarik perhatian (minat) sektor swasta dengan dua cara yakni

promosi dan respons. Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu

mempromosikan sarana prasarana kota yang hendak dikerjasamakan

(Pemerintah berinisiatif mengajukan usulan kegiatan). Upaya

promosi ini dapat dilakukan dengan lebih menfungsikan badan atau

kantor yang memiliki akses dengan pihak swasta. Hal tersebut biasa

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai event promosi berskala

lokal, regional atau nasional. Sedangkan respon sebagai cara kedua

dapat dilakukan oleh pemerintah dengan merespon sektor swasta

yang berinisiatif mengajukan usulan kerjasama dalam

mengembangkan sarana dan prasarana kota.

Tercapainya upaya-upaya yang telah disebutkan di atas perlu

didukung dengan beberapa tahapan. Terdapat empat (4) tahapan

yang harus dilakukan pemerintah daerah atau kota untuk tercapainya

kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan swasta menurut

Riyanto (2007) yaitu :

a. Persiapan proyek.

Persiapan proyek merupakan tahapan awal dari rencana

pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta. Pendekatan yang perlu

dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Identifikasi pelayanan sarana prasarana kota. Identifikasi dalam

hal ini mengacu pada beberapa hal yaitu mengenai baik atau

buruknya sarana dan prasarana kota, modal dan tarif cakupan

pelayanan yang ada, keadaan kepuasan konsumen secara

menyeluruh serta perbandingan pendapatan dan biaya yang

ada.

2. Penentuan Tujuan. Dalam kerjasama ini harus ada kejelasan

tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi perbaikan

pelayanan, perluasan cakupan ataupun peningkatan standar

pelayanan.

3. Pembentukan Tim Pengkaji. Tim pengkaji dibentuk ketika hasil

dari identifikasi pelayanan dan penentuan tujuan,

19

merekomendasikan perlunya keterlibatan pihak swasta. Tugas

tim pengkaji adalah menilai kelayakan usulan atau proposal

kerjasama yang diajukan pihak swasta. Penilaian proposal ini

dilihat dari segi teknologi yang akan digunakan, struktur

pembiayaan, aspek sosial, politik, maupun hukum dan

perundangan (Aspek Teknis, non teknis maupun keuangan).

b. Analisa pemilihan bentuk kerja sama pemerintah-swasta

Pada tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menilai

kelayakan usulan atau proposal kerjasama yang diajukan oleh

pihak swasta. Proposal ini berupa penentuan model kerjasama

pemerintah-swasta, jangka waktu kerjasama, keuntungan dan

kerugian tarif, kontribusi, tantangan serta hambatan dalam

kerjasama pemerintah-swasta. Dalam hal ini aspek kelembagaan

dan dasar hukum Pemerintah sebagai provider harus cermat dalam

memilih sistem kerjasama apa yang akan digunakan dengan segala

pertimbangan.

Salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan dana yang

ada pada pemerintah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan

dana yang ada, fasilitas apa yang dapat disediakan dan seberapa

besar jangkauan pelayanannya. Selain itu, pemerintah harus

menetapkan pula standar-standar. Performances yang harus

disiapkan oleh swasta dalam penyediannya. Bukan hanya itu,

Pemerintah juga membuka dialog dengan beberapa partner swasta

yang berminat bekerjasama serta mengevaluasi setiap partner

berdasarkan transparansi maupun efektifitas kerja. Dalam

kerjasama ini juga perlu menentukan keikutsertaan pihak ketiga

sebagai fasilitator proyek pembangunan. Peranan pihak ketiga

dalam proses ini yaitu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan

antara pemerintah dan swasta, sehingga dapat menyelesaikan

kemungkinan permasalahan yang timbul.

20

Terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu

dengan tender terbuka secara kompetitif dan negosiasi langsung.

Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat

menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi

sarana prasarana kota dan pelayanannya, menghasikan suatu

inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi.

Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu

dengan meminimasi persyaratan yang spesifik dalam dokumen

tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek,

dengan melibatkan ide pihak swasta.

c. Membuat hubungan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan.

Mendirikan kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan

kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan. Berkenaan dengan

hal tersebut, Riyanto (2011) mengemukakan bahwa diperlukan

adanya beberapa kesiapan antara lain:

1. Komitmen sumber daya dari semua pihak Partisipasi dan

Transparasi: Terakomodirnya kepentingan dari hampir semua

stakeholder khususnya untuk kaum miskin, dan harus

dituangkan dalam proyek pembangunan yang akan

dilaksanakan.

2. Capacity Building. Kesiapan setiap stakeholder.

Konsumen akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya yang

disepakati bersama.

Sektor privat meningkatkan kemampuan usaha

Pemerintah dengan menggunakan kerangka kerjanya

meningkatkan pemantauan untuk tingkat pelayanan yang

telah disepakati.

Kesabaran, panjangnya proses negosiasi dan penyiapan

proyek.

Fleksibilitas, adanya sistem prosedur yang “bersih” untuk

mengakomodir (mereduksi) terjadinya perubahan yang

berdampak negatif ketika kerjasama telah berjalan.

21

Tanggung jawab sosial, peningkatan pelayanan sarana

prasarana ini memiliki tujuan untuk membuat tingkat

kehidupan penduduk akan lebih baik, khususnya

peningkatan tingkat kehidupan pada kaum miskin.

3. Tanggung jawab terhadap lingkungan; mekanisme investasi

yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak terhadap

lingkungan, kesehatan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena

itu diperlukan jaminan yang tercantum dalam seluruh

perjanjian kontrak kerjasama yaitu berupa penggunaan sistem

teknologi yang “eco-efisien”.

Proyek-proyek ifrastruktur yang diusulkan oleh pemerintah

harus melalui sembilan tahapan di bawah ini : (Kemenko Bidang

Perekonmian, 2010)

1. Pemilihan proyek : proses dimana pemberi atau pembuat

kontrak akan mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-

proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan swasta yang

berpotensi.

2. Konsultasi publik : upaya yang dilakukan oleh pemberi atau

pembuat kontrak untuk mendapatkan saran dari publik pada

umumnya dan calon developers dan pemberi pinjaman untuk

membantu pembentukan rancangan proyek.

3. Study kelayakan : rancangan teknis, komersial dan kontraktual

proyek yang memadai untuik memfasilitasi tender proyek

kepada mitra-mitra pihak swasta. Study kelayakan akan

dilakukan oleh pemberi atau pembuat kontrak yang harus

diselesaikan sebelum proyek ditenderkan.

4. Tinjauan resiko : pengidentifikasian berbagai resiko dalam

proyek dan hal-hal yang dapat mengurangi resiko tersebut, dan

usulan pengalihan resiko tersebut oleh berbagai pihak yang

terlibat. Pada umumnya tujuan resiko ini merupakan bagian dari

studi kelayakan

22

5. Bentuk kerjasama : tinjauan agar kemitraan kerjasama

pemerintah dan swasta distrukturkan untuk mengoptimalkan

nilai bagi publik dan pada saat yang bersama tidak mengurangi

minat dari mitra swasta. Pada umumnya bentuk kerjasama ini

merupakan bagian dari studi kelayakan.

6. Dukungan pemerintah : determinasi atas jumlah dan posisi

pemerintah yang dapat dikontribusikan oleh pemerintah

terhadap suatu proyek dalam suatu mekanisme, misalnya

pembebasan tanah, insentif pajak, dan lain-lain. Pada umumnya

dukungan pemerintah ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui potensi kelayakan secara perbankan terhadap suatu

proyek

7. Pengadaan : pengembangan dari paket tender dan proses tender

secara keseluruhan yang dimulai sebelum proses kualifikasi

sampai dengan penandatanganan kontrak.

8. Pelaksanaan : termasuk pendirian perusahaan proyek oleh

sponsor proyek, pembiayaan, kegiatan kontruksi, pelaksanaan

awal dan pengoperasian proyek oleh badan usaha.

9. Pemantauan : pemantauan terhadap kinerja badan usaha oleh

pemberi atau pembuat kontrak.

2.6 Perkembangan PPP di Indonesia

Di Indonesia, sejatinya konsep PPP ini dipilih sebagai

alternatif oleh pemerintah semenjak pembangunan infrastruktur

mulai agak tersendat karena datangnya krisis moneter pada tahun

1998. Begitu kondisi Indonesia semakin terpuruk karena krisis, saat

itu Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7

Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta

dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur. Namun,

upaya ini tidak membuahkan hasil. Apalagi, kondisi moneter dalam

negeri saat itu belum stabil sehingga terjadi capital flight yang cukup

besar.

23

Hingga pada tahun 2005, Pemerintah mulai serius untuk

menerapkan konsep PPP. Diawali dengan diselenggarakannya

Indonesia Infrastructure Summit I pada pertengahan Januari 2005.

Saat itu, ada sebanyak 91 proyek yang ditawarkan pemerintah

kepada investor swasta untuk menjadi proyek kerjasama Pemerintah-

Swasta. Sedangkan pada Indonesia Infrastructure Summit II

(Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006)

pemerintah menawarkan 111 proyek (termasuk 10 model proyek

yang diunggulkan). Ternyata, untuk ”mengawal” proyek-proyek

tersebut supaya layak dikerjasamakan membutuhkan kerja super

keras pemerintah.

Banyak hal yang harus diperbaiki atau dibentuk. Secara garis

besar, terdapat tiga hal yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Pertama, membentuk kelembagaan baru yang mendukung

pelaksanaan PPP; kedua, melakukan harmonisasi, reformasi dan

revisi terhadap berbagai aturan yang bertentangan dan yang

menghambat masuknya investasi; dan ketiga, meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Untuk tugas pertama, pemerintah telah

membentuk apa yang disebut dengan Komite Kebijakan Percepatan

Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diketuai oleh Menteri

Koordinator Perekonomian pada Mei 2005. Selain KKPPI, beberapa

institusi pendukung dalam rangka PPP juga sedang dan telah

dibentuk seperti :

1. Departemen Keuangan telah membentuk Pusat Pengelolaan

Risiko Fiskal (Risk Management Unit) dan Badan Investasi

Pemerintah.

2. Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum dan

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral masing-masing

telah membentuk Simpul PPP (PPP Node).

3. Pemerintah juga membentuk Pusat Pengembangan PPP.

24

Pada intinya, pelaksanaan PPP akan semakin baik ketika

pemerintah mampu menyediakan iklim kondusif yang mampu

mendukung PPP. Situasi yang kondusif untuk PPP antara lain:

1. Peraturan yang mendukung

2. Kerangka kebijakan yang berpihak

3. Prosedur yang jelas, dan terinci

4. Budaya kompetisi yang sehat

5. Transparansi dalamsetiap transaksi

6. Pasar modal yang baik

7. Pemerintah yang cukup paham tentang PPP

Dalam 3 dan 5 tahun kedepan sejumlah kota-kota

Metropolitan di Indonesia seperti, Jakarta, Bandung, Semarang,

Denpasar dan Banjarmasin berpandangan sama bagaimana

mengatasi masalah terbatasnya penyediaan infrastruktur bagi

daerahnya, dengan terbatas pula dari sisi pembiayaan pemeintah

daerah. Hal tersebut tentunya dapat diupayakan secara komperhensif

dengan memobilisasi pendekatan pembiayaan investasi dari swasta

melalui PPP, yang akan didukung oleh peraturan dan aturan yang

ada. Sekalipun nantinya swasta akan memperoleh kesempatan

bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan

utilitas umum perlu dikendalikan oleh pemerintah, maka rambu-

rambu bagi penyelenggaraan kerjasama pun perlu diatur agar tidak

merugikan kedua belah pihak, serta tidak mengurangi hak-hak

penguasaan Pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan bagi

harkat hidup orang banyak.

Pola kerjasama dalam PPP dapat dicari setelah dilakukan

kajian terhadap pengalaman beberapa negara dalam melakukan

kerjasama pembangunan dengan pihak swasta, yaitu dapat berupa

BOT (Built, Operate, Transfer) yang dipandang cocok diterapkan

dalam investasi jangka panjang, selama masa konsesinya dengan

membiayai, membangun dan mengoperasikan. Bentuk badan usaha

yang melakukan kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk

25

joint venture (usaha patungan) atau joint operation (kerjasama

operasi gabungan). Biaya pengadaan tanah lahan yang dibutuhkan

ditanggung oleh Pemerintah atau sekaligus oleh pihak Swasta yang

akan diperhitungkan dalam masa konsesi, hal tersebut telah

dilakukan sejak tahun 1994 karena terbatasnya dana APBN/APBD.

2.7 Landasan Hukum Pelaksanaan PPP Di Indonesia

PPP unit atau Badan yang bertugas secara aktif untuk

memfasilitasi. Kerjasama pemerintah dan swasta saat ini adalah

BAPPENAS, direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan

Swasta (PKPS). Adapun peraturan-peraturan yang mendasari KPS

dapat dilihat di PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah,

juga terutama di Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perpres ini telah diperbaiki menjadi Perpres No. 13 Tahun 2010.

Salah satu aspek penting dalam perpres ini adalah apresiasi terhadap

ide atau inovasi dari pihak swasta dalam proposal yang diajukan,

dalam bentuk nilai atau score tambahan bila proposal tersebut

dilelangkan. Hal ini tentunya juga perlu direspons sebelumnya

dengan siapnya grand strategy dari pemerintah agar ide-ide yang

akan dilaksanakan tidak menyimpang dari grand strategy. Untuk

lebih jelas, berikut merupakan beberapa peraturan sebagai landasan

hokum PPP:

Tabel di bawah ini memberikan gambaran peraturan terkait

pelaksanaan PPP di Indonesia:

Peraturan KPS Peraturan

Terkait Non-

KPS

Peraturan Lintas

Sektor

Peraturan

Sektor

Peraturan Terkait

Lain

-Perpres

13/2010

-Jalan Tol (PP

15/2005)

-PP 6/2006

(Pengelolaan

Perpres 54/2010

Tentang

26

-Perpres

67/2005

-Perpres

42/2005

(KKPPI)

-PMK 38/2006

tentang

(dukungan

pemerintah)

-Permenko

3/2006(Tata

Cara

Penyusunan

Daftar Prioritas

Proyek)

-Permenko

4/2006 (Tata

Cara Evaluasi

Proyek yang

Membutuhkan

duk. Pem)

-Kereta Api

(UU 23/2007)

-SPAM (PP

16/2005)

-Listrik (UU

15/1985)

-Pelabuhan

(UU 17/2008

tentang

Pelayanan)

-Bandara (UU

1/2009)

BMN/D)

- PP 50/2007 (Tata

Cara

Pelaksanaan

Kerjasama Daerah)

- PP 1/2008

(Investasi

Pemerintah)

- PP

38/2007(Pembagia

nUrusan

Pemerintahan)

-Perpres 38/2005

diubah oleh perpres

65/2006 dan Per

Ka BPN 3/2007

(Pengadaan Tanah)

- Permendagri

22/2009 (Juknis

Tata Cara

Kerjasama Daerah)

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Keppres

80/2003 tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah UU

17/2003 tentang

Keuangan

Negara UU

25/2007 tentang

Penanaman

Modal

27

BAB III

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota

Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dinilai belum efektiv dalam

mengatasi permasalahan persampahan di TPA Tamangapa, hal tersebut terlihat

dari output terkait pengurangan efek rumah kaca dan pelestarian lingkungan

belum dapat tercapai secara maksimal, dapat ditunjukkan melalui hasil

pembakaran gas LFG yang mencapai 10% dari estimasi awal yang ingin

dicapai.

Dari pelaksanaan kemitraan yang terjalin selama ini seharusnya dapat

member dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi lingkungan, namun

masalah-masalah persampahan seperti bau tak sedap yang muncul dari truk

pengangkut sampah terbuka, ceceran sampah, lalat dan masalah air limbah

tidak mampu teratasi ecara maksimal dalam kemitraan ini.

Hal tersebut terjadi karena sinergi yang terjalin antara pihak yang

bekerjasama dalam kemitraan ini hanya berfokus pada proyek LFG yang

mengedepankan pemusnahan gas metan yang memiliki nilai komersial dan

berdampak global bagi efek rumah kaca. Sementara untuk tahapan perbaikan

manajemen pengelolaan TPA tamangapa sendiri belum mampu tersentuh,

padahal untuk mengatasi permasalahan persampahan harus memperbaiki

metode pengelolaan TPA, metode terbaik saat ini adalah seperti sanitary

landfill hal ini yang mendorong dalam kemitraan ini mengingat pengelolaan

TPA Tamangapa belum meninggalkan cara lama yaitu open damping, metode

tersebut seharusnya tidak lagi digunakan karena berbahaya bagi lingkungan

karena dapat menimbulkan pencemaran udara, tanah, resiko kebakaran dan

lahan TPA yang menggunakan open damping tentu tidak dapat digunakan.

TPA Tamangapa saat ini masih menggunakan sebagian control

landfill sementara fasilitas sanitary landfill tidak mampu dimanfaatkan untuk

dikelola di TPA Tamangapa, hal tersebut yang menjadikan penanganan

28

masalah lingkungan masih belum maksimal dilakukan di TPA Tamangapa.

Namun upaya penutupan sel yang menjadi bagian dari kemitraan yaitu dengan

menutup sebagian sel sampah aktif yang berada dekat pemukiman warga

sekitar hanya mampu mengurangi bau sampah yang sumbernya dari dalam

TPA.

Manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar TPA terlihat dari outcome

yang diperoleh dari pelaksanaan kemitraan tersebut terkait dengan perbaikan

kondisi lingkungan yang memberikan manfaat kepada masyarakat berupa

pengurangan bau sampah TPA Tamangapa, walaupun tidak begitu signifikan

menunjukkan dampak perubahan, namun area tertentu sudah tidak lagi

memberikan dampak berupa bau tidak sedap karena sel yang sebelumnya jadi

zona aktif pembuangan sampah yang berdekatan dengan rumah warga sekitar

sudah ditutup. Manfaat lain yang diperoleh masyarakat sekitar dari pelaksanaan

kemitraan ini adalah kemudahan beraktifitas di malam hari melalui penerangan

listrik yang dialirkan dari sember daya gas sampah TPA yang mampu

menerangi wilayah sekitar dan memudahkan aktifitas masyarakat pemulung di

malam hari.

Selain output dan outcome, fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan

kemitraan ini adalah tidak adanya transparansi dalam proses komersialis CDM

yang memunculkan pandangan negative dari pemerintah kota Makassar

terhadap proyek CDM ini, hal tersebut disebabkan oleh proses penerbitas CER

berjalan hanya melibatkan PT. GIkoko Kogyo Indonesia dengan pihak Bank

Dunia, sementara pihak kota tidak terlibat di dalamnya.

Investasi pendanaan atau kelangsungan pendapatan yang diperoleh

dari CER berupa royalty yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat

dan perbaikan manajemen persampahan mengakibatkan program yang

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen

persampahan secara menyeluruh tidak dapat terealisasikan dalam perjanjian

kerjasama ini, padahal pendanaan dan kontribusi dalam kemitraan ini telah

dibagi dalam 3 tahap yaitu :

1. Pemasangan system LFG

2. Meningkatkan manajemen TPA

29

3. Perluasan manajemen persampahan atas dasar kegiatan/program

yang telah disepakati bersama

Dalam pelaksanaan kemitraan ini belum menunjukkan kerjasama

saling menguntungkan kedua belah pihak, hal tersebut terlihat dari belum

terbayarnya CER oleh Bank Dunia yang menjadi keuntungan pihak swasta,

padahal prinsip dasar dari kemitraan seharusnya saling memberikan manfaat

berdasarkan syarat dasar kemitraan yang menginginkan adanya prinsip saling

menguntungjkan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.

Pendanaan dan kontribusi dalam kemitraan ini belum menyentuh

tahap meningkatkan manajemen TPA dan kegiatan/program pemberdayaan

masyarakat. Permasalahan yang dapat dituntaskan hanya pada tahap pertama

yaitu pemasangan system LFG. hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya

kelangsungan pendapatan yang stabil mengakibatkan pelaksanaan kemitraan

tersebut tidak menyentuh tahap kedua dan ketiga dalam permasalahan

kemitraan ini.

Berikut matrik pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pihak

pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia.

Tabel 1.1 Matriks Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota

Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia

Indikator

Kemitraan

Pelaksanaan Output Outcome Keterangan

Implementasi

CDM

terlaksana Pengurangan

efek rumah

kaca,

pelestarian

lingkungan

Perbaikan

kondisi

lingkungan

10% pengurangan

emisi karbon

Pemberdayaan

masyarakat

pemulung

Belum

terealisasikan

Perbaikan

kondisi sosial

pemulung

Menunggu royalty

7% untuk

kelanjutan program

Bimbingan

teknis untuk

Dinas

Terlaksana

perbaikan

manajemen

persampahan

Hanya mencakup

penataan TPA

Komersialisasi

CDM

Belum

teralisasi

Menunggu

pembayaran CER Sumber : Olahan Data Primer, Oktober 2013

30

Kesimpulan dari pelaksanaan pelaksanaan kemitraan ini adalah tidak

efektif, dimana dalam pelaksanaan kemitraan ini hanya berfokus pada proyek

LFG, sementara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan manajemen persampahan yang tertuang dalam MOA belum

terlaksana karena terkendala royalty dari pembayaran CER. Metode sanitary

landfill sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan tidak dapat dikelola

dalam kemitraan ini, sehingga menyebabkan masalah-masalah persampahan

seperti bau tak sedap yang muncul dan truk pengangkut sampah terbuka,

ceceran sampah, lalat dan masalah air limbah belum mampu teratasi secara

menyeluruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara

pemerintah kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia tidak efektif

dalam mengatasi masalah persampahan di TPA. Terkait dengan perbaikan

kondisi lingkungan yang memberika manfaat kepada masyarakat berupa

pengurangan bau sampah di TPA tamangapa dan keberadaan penerangan yang

ada di TPA dapat membantu aktifitas penduduk sekitar TPA di malam hari

meskipun lampu yang ada tidak menerangi seluruh lokasi TPA, akan tetapu

penerangan pada akses masuk dan sekeliling TPA member kenyamanan pada

pemulung untuk berjalan masuk kedalam TPA dan memudahkan pekerjanaan

pengumpulan di malam hari.

Dalam memperbaiki pencapaian output dan outcome dari kemitraan

ini direkomendasikan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dari

pelaksanaan proyek LFG agar kedua belah pihak dapat terfokus pada

tanggungjawab dari pelaksanaan kemitraan ini sesuai dengan yang tertera

dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kuda belah pihak sebelumnya.

Selain itu dibutuhkannya transparansi dalam hal pembayaran CER yang

melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Bank Dunia, agar kepercayaan antar

pihak yang terlibat tetap terjaga, sehingga kemitraan ini dapat melanjutkan

program-program yang belum terealisasi dengan mengedepankan kepercayaan

pada masing-masing mitra. Selain itu juga dibutuhkan kebijakan dari

pemerintah yang menjamin kelanjutan kerjasama agar tidak merugikan salah

satu pihak yang bermitra.

31

DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri. (2010). Diktat kuliah : Pengelolaan sampah. Program Studi

Teknik Lingkungan ITB, Bandung

Environmental Resources management. (2007). Laporan uji tuntas sosial

proyek LFG TPA Makassar, Bank Dunia

http://hdarwanto.blogspot.com/2007/09/kemitraan-pemerintah-swasta-

dalam.html

http://makalainet.blogspot.com/2013/10/kerjasama-antar-daerah.html

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24902/3/Chapter%20II.pdf

http://www.academia.edu/7347379/Public_Private_Partnership

Istanto, Bambang. (2011), Privatisasi dalam model Public Private

Partnership, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Zulfa nahruddin, sangkala, Badu Ahmad. Kemitraan Publik-Privat Dalam

Mengelola Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar. Jurusan Administrasi

Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Hasanuddin, Makassar. Jurnal,pdf