Konsultan PengawasDivisi Pengawas adalah suatu organisasi atau perorangan yang bersifat multi disiplinyang bekerja untuk dan atas nama pemilik bangunan, dan harus mampu bekerja samadengan perencana untuk mencapai hasil yangoptimum dari suatu proyek.Sebagai pihak yang mewakiliownerdalam pelaksanaan proyek, divisi pengawasmempunyai fungsi sebagai berikut 

Menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan proyek di lapanganserta mengontrol kualitas dan kuantitas dari alat-alat dan bahan bangunan yangdigunakan apakah sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). b. Memberikan persetujuan mengenai laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan, dan menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) yang merupakanlaporan penelitian pengawas atas kemajuan pekerjaan serta mempertanggung jawabkan hasil-hasil tersebut kepada pemilik proyek

Bagan Alir Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana Proyeka.  Project Manager   Project Manager  adalah penanggung jawab pada organisasi kontraktor pelaksana.b. Site ManagerSite Manager  merupakan wakil dari Project Manager  yang bertugas membantu Project Manager  dalam mengendalikan jalannya proyek di lapangan.c. Site Engineer (Koordinator Pelaksana Proyek)Koordinator pelaksana proyek adalah seorang tenaga ahli yang mengkoordinir berbagai pekerjaan di lapangan dan bertanggung jawab kepada Ketua tim teknis pembangunan atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Tugas dan Kewajiban Unsur-unsur Organisasi Konsultan Pengawas

Sementara tugas, kewajiban serta tanggung jawab dari unsur-unsur organisasi Konsultan Pengawas pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1.   Team Leader

Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kerja. Bertanggungjawab terhadap pengawasan pekerjaan secara keseluruhan.

2.   Site Engineer

Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinator inspector baik struktur maupun elektrikal di lapangan. Bertanggungjawab langsung kepada team leader serta berkoordinasi dengan pemilik proyek dan pelaksana pekerjaan.

3.   Inspector

Tugasnya adalah mengawasi dan memberi penjelasan serta arahan tentang maksud dan tujuan setiap jenis pekerjaan sebagaimana yang telah tercantum dalam rencana kerja baik kualitas, kuantitas dan waktu.

4.   Struktur Engineer

Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengkoreksian terhadap keseluruhan konstruksi bangunan yang dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar kerja.

5.   Elektrikal Engineer

Tugasnya melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pekerjaan elektrikal bangunan yang dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar kerja.

Permasalahan dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Oleh : Dina Simbolon, SH, MHKasubbag Bid. Litbang Jaskon

Menurut Nazarkhan Yasin, sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu

usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi.

Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa konstruksi antara lain karena klaim yang tidak dilayani

misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen

kontrak, ketidakmampuan teknis maupun manajerial dari para pihak. Sengketa konstruksi berpotensi menjadi beban

atas pihak-pihak yang bersengketa oleh karena penyelesaiannya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Belum lagi risiko tertundanya pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pihak

yang bersengketa.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak

penyedia atau pihak PPK.

Pemutusan kontrak ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, jadi tidak harus melalui pengadilan

berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang dapat menjadi dasar

pemutusan kontrak adalah:

 

 Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan;

Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;

Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)

dari nilai kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan

perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (duapuluh delapan) hari;

PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam SSKK;

Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh

instansi yang berwenang ; dan/atau

Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

 

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan oleh karena kesalahan penyedia, maka konsekuensinya adalah :

o   Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

o   Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;

o   Penyedia membayar denda; dan/atau

o   Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan alasan keterlambatan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan

tentunya harus melalui prosedur-prosedur tertentu seperti diberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan

ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar

10% dari rencana;

Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih

besar 5% dari rencana;

Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat  kurang dari 5% dari

rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

 Penanganan kontrak kritis tersebut dilakukan dengan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) dengan

prosedur sebagai berikut:

Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya

menyelenggarakan SCM.

Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik

yang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita

acara SCM Tahap I;

Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba

kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba

ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan

realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal terjadi keterlambatan rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan

terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan, maka PPK dapat langsung

memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir.

IUJK Ijin Usaha Jasa Konstruksi

SBU Sertifikasi Badan Usaha

SPT Surat Pemberitahuan Tahunan

TDP Tanda Daftar Perusahaan

Beberapa tahapan prakualifikasi konsultan pengawasan

A. Evaluasi Administrasi Kualifikasi

B. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi

2. Pengalaman pada pekerjaan sejenis

3. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diseleesaikan

4. Pengalaman pekerjaan pada sekitar lokasi.C. Pembuktian Kualifikasi

D. Hasil Evaluasi

Peramalan (forecasting) : adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan

menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model

matematis.

2. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

1) Pengawasan Preventif

Pengawsan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. (Sujamto, 1986 : 85).

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan

(Sujamto, 1986 : 87). Ø misalnya : penangguhan dan atau pembatalan PERDA, PERBW, KEPBW yang bertentangan dengan kepentingan umum.

RAPAT PERSIAPAN [EKERJAAN (Pre Construction Meeting)/ Rapat Pra konstruksi..

NO JENIS PEMERIKSAAN URAIAN

1 Surat Undangan dibuat  Ya  Tdk2 Agenda Rapat ditetapkan  Ya  Tdk3 Dihadiri minimal oleh :

○ PPK, Kontraktor, Konsultan  Ya  Tdk4 Pembahasan tugas, tanggung jawab Direksi Pekerjaan, Wakil

Direksi Pekerjaan dan Kontraktor Ya  Tdk

5 Pembahasan item-item kontrak yang perlu diklarifikasi  Ya  Tdk6 Penjelasan mengenai administrasi pekerjaan

○ Tata cara permintaan pekerjaan  Ya  Tdk○ Tata cara permintaan pembayaran  Ya  Tdk○ Permintaan perubahan pekerjaan  Ya  Tdk○ Disb (penjelasan lainnya dituangkan dalam kolom    catatan di bawah)

 Ya  Tdk

7 ○ Ada presentasi Kontraktor mengenai Rencana Mutu    Kontrak

 Ya  Tdk

○ Penjelasan Rencana Kegiatan (Curva S)  Ya  Tdk○ Penjelasan mengenai Rencana Mobilisasi, Peralatan    dan Laboratorium

 Ya  Tdk

○ Rencana Mobilisasi Tenaga Kerja  Ya  Tdk○ Prosedur dan Instruksi Kerja/Metode Pelaksanaan  Ya  Tdk○ Usulan dan keberatan kontraktor tentang butir-butir    pada kontrak

 Ya  Tdk

8 ○ Ada penjelasan Rencana Kegiatan Konsultan  Ya  Tdk○ Ada penjelasan, metoda kerja pengawasan  Ya  Tdk○ Memuat sistem pelaporan kegiatan  Ya  Tdk○ Konsultan menyertakan format-format bukti kerjaPengawasan

 Ya  Tdk

○ Ada penjelasan tentang struktur organisasi  Ya  Tdk9 Ada penyampaian resume rapat dan disepakati  Ya  Tdk10 Berita Acara Rapat dibuat dan disahkan  Ya  Tdk

TANDA TANGAN CATATAN

Apabila terjadi keterlambatan progres pekerjaan , pengawas harus memberikan surat teguran , dan dalam periode I (rencana

fisik 0-70% dari pekerjaan fisik dan keterlambatan ≥10% dari rencana maka harus mengadakan (SCM ) Show Cause Meeting)

atau diberikan Kontak Kritis. Jika 3x scm tidak memperbaiki keterlambatan , Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.

07/PRT/M/2011, Penyedia Jasa atau pihak PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) berhak memberikan Surat Peringatan kepada

pihak kontraktor dan apabila tidak diindahkan dilaksanakan pemutusan kontrak pada pihak kontraktor