PDF Nur Yasin

8/16/2019 PDF Nur Yasin

1/21

Mata Kuliah Dosen PmbimbingTarikh Tasyri’ Dr. Zulkayandri, MA

SEJARAH PERKEMBANGAN

HUKUM ISLAM DI INDONESIA I

Disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Tarikh Tasyri’

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AHMAT YANI : 11121102996NUR YASIN : 11121101111FENI FEBIANA : 11121202699

JURUSAN AHWAL AL –SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012


2/21

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat

dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tarikh tasyri’ dengan

judul “ sejarah perkembangan hukum islam di indonesia”. Semoga dengan hadirnya

makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

yang telah merubah tatana hidup yang tidak terarah menjadi terarah.

Penulis mengucapakan kepada Rekan dan rekanita yang telah banyak

membantu dalam penyelesaian tugas ini, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan

dengan cepat waktu. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat

membagun dari parapembaca.

Pekanbaru, 05 Mei 2012

Penulis


3/21

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

BAB I : PENDAHULUAN .............................................................. 1

BAB II : PEMBAHASAN ................................................................. 2

A. Hukum Islam Pada Masa Pra Penjajahan Belanda ........................... 2

B. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda .................................. 3

C. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang .................................... 7

D. Tokoh – Tokoh Islam di Indonesia ................................................... 8

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN .......................................... 17

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 18


4/21

BAB I

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling

mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan

dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu

batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami

alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di

dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan

kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air.

misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas

muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat

dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus- untuk

menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan

“mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang

diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan

kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh

para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting

di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah

masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

Untuk itulah tulisan ini kami hadirkan dengan tujuan untuk melngkapi tugas

matakuliah tarikh tasyri’ dan juga dapat memberikan informasi mengenai

perkembangan Hukum Islam di indonesia.


5/21

BAB II

PEMBAHASAN

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA I

A. Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian

ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad

ketujuh dan kedelapan masehi. 1 Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan

nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan

sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan,

gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di

Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu

kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada

abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia

terletak di wilayah Aceh Utara. 2

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai

wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri

menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh

berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak,

Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan

Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut, sebagaimana tercatat dalam sejarah-

itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang

berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan

1 Sebagaimana disebutkan dalam Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalamKonstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat StudiHukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005, hal. 61. Sementara itu Bahtiar Effendymenyebutkan bahwa Islam mulai diperkenalkan di wilayah nusantara pada akhir abad 13 dan awalabad 14 Masehi. Kesimpulan ini sangat mungkin didasarkan pada fakta bahwa kesultanan Islam

pertama, Samudra Pasai, berdiri pada kisaran waktu tersebut. Lih. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara;Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998,hal. 21.

2 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit.,hal. 61


6/21

tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah

berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini

dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama

nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. 3 Dan kondisi terus berlangsung hingga

para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

B. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai

dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur,

atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang,

VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat

dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikanVOC sebagai perpanjang tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu

disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan

Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan

menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Badan peradilan di Hindia Belanda ( menurut Reglement op De

Rechterlijke Organisatie 1847 ) badan peradilan tersebut antara lain :

1. DistrictsgerechtAdalah suatu badan pengadilan yang diselengggarakan di

kawedanan-kawedanan untuk orang pribumi, dengan wedana

(pejabat pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah

Bupati) ertindak sebagai hakim dalam perkara-perkara perdata

berkenaan dengan objek sengketa tak lebih dari 20 gulden, dan

dalam perkara-perkara pelanggaran yang diancam pemidanaan denda

setinggi-tingginya 3 gulden.

2. Regentschapsgerecht

3 Ibid., hal. 61-62.


7/21

Adalah suatu badan pengadilan yang diselenggarakan di kabupaten-

kabupaten untuk orang-orang pribumi, dengan bupati atau wakilnya (

patih ) bertindak sebagia hakim.

3. Landraad

Adalah badan-badan pengadilan “sehari-hari” yang “normal” untuk

orang-orang pribumi kebanyakan.

4. Rechtbank van Ommegang

Adalah juga suatu badan pengadilan untuk orang-orang pribumi

yang telah dikenal pada zaman Raffles, disebut Court of Circuit pada

waktu itu, dimana sistem juri ditiadakan. Sidangnya terdiri dari

empat orang hakim pribumi yang berasal dari kepala-kepala

masyarakat setempat yang diangkat oleh Gubernur Jenderal dengan pertimbangan-pertimbangan dari Hooggerechtshoff.

5. Rechtsspraak ter Politierol

Adlah suatu badan pengadilan untuk perkara-perkara sumir yang

tidak masuk ke dalam yurisdiksi Landraad atau Rechtsbank van

Ommegang.

6. Residentiegerecht

Adalah suatu badan pengadilan pemerintah kolonial yang secara

eksklusif akan memeriksa dan memutusi dalam tingkat pertama perkara-perkara orang Eropa atau yang menjejaskan orang-orang

Eropa, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana

yang sifatnya ringan atau sederhana.

7. Raad van Justitie

Adalah badan pengadilan yang sebagai suatu lembaga peradilan

untuk orang-orang Eropa, terbilang paling tua.

8. Hooggerechtshoff

Adalah badan pengadilan yang berkedudukan tertinggi dalam hirarki peradilan kolonial, dan berkompetensi sebagai badan pengadilan

kasasi untuk semua keputusan Landraad dalam perkara-perkara


8/21

perdata dan badan pengadilan banding untuk keputusan-keputusan

tingkat pertama yang dibuat oleh Raad van Justitie. 4

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan

kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-

hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan

penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka

jalankan. 5

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang

dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC,

dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemelukagama Islam.

2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah

berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun

1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di

Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil

kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari

al-Muharrar ). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihandibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-

kaidah hukum pidana Islam. 6

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan

hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan

Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai

gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang

kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak

Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di

4 http://sosiologihuku.blogspot.com/2009/09/sejarah-hukum-dan-sistem-peradilan-di_7382.html

5 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit.,hal. 63-64

6 Ibid., hal. 64-66.


9/21

wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan

agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam

yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya,

Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan

masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada

rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada

aspek-aspek batiniah (spiritual) saja. 7

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum

Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai

berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakanPolitik Hukum yang Sadar ; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin

menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan

hukum Belanda. 8

2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem,

Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang

agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal

persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak

bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah

subordinasi dari hukum Belanda. 9

3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje,

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk

komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa

dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum

diterima oleh hukum adat setempat). 10

4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78

7 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 67-68.

8 Ibid., hal. 68.9 Ibid., hal. 68-70.10 Ibid., hal. 70.


10/21

Regerringsreglement ), yang intinya perkara perdata sesama muslim

akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah

diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu

ordonasi. 11

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang

berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun

1942.

C. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat

kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah

satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang

menegaskan bahwa Pemerintah Jepag meneruskan segala kekuasaan yang

sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru

ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam

sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. 12

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan

berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia.Diantaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan

Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin

oleh bangsa Indonesia sendiri.

3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan

NU.

11 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit.,hal. 72. Sebagaimana terlihat dengan jelas bahwa perubahan ini juga sangat dipengaruhi oleh Teori

Receptio Snouck Hurgronje.12 Ibid., hal. 76.


11/21

4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)

pada bulan oktober 1943. 13

5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang

mendampingi berdirinya PETA.

6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan

kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum

adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan

laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan”

oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga

Indonesia merdeka. 14

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi

hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun

bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda

dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur

masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa,

Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam.

Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-

masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan

politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang,mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang

dapat dimanfaatkan. 15

D. Tokoh – tokoh Islam di Indonesia

Di Indonesia terdapat banyak tokoh muslim yang mempunyai

keahlian di berbagai bidang seperti agama, pendidikan, politik, dan sosial.

Mereka memberi andil yang besar bagi perkembangan Islam dan bangsa

Indonesia. Berikut ini adalah nama, masa hidup, dan ketokohan para tokoh

Islam Indonesia abad XIX-XX.

13 Mengenai apakah Masyumi versi ini merupakan asal-usul Partai Masyumi di kemudianhari, lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 93, catatan kaki no.105.

14 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit.,hal. 76-79.

15 Daniel S.Lev, Islamic Courts in Indonesia, hal. 34, sebagaimana dinukil dari BahtiarEffendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 83.


12/21

NAMA MASA_HIDUP KETOKOHAN

Abbas Abdullah 1883-1957 Ulama dan tokoh pendidikan diMinangkabau (Sumatera Barat)

Abdul Halim 1887-1962Ulama, tokoh pembaru di bidangkemasyarakatan dan pendidikan dariJawa Barat

Abdul HamidHakim 1893-1959

Ulama dan tokoh pendidikan IslamSumatera Barat

Abdul KarimAmrullah 1879-1945

Ulama dari Minangkabau, Sumatera

Barat, dan salah seorang perintismajalah

Abdul MalikFadjar

1939 Menteri Agama Kabinet ReformasiPembangunan (1998-1999 dan menteri

Abdullah Ahmad 1878-1933Ulama, tokoh pembaru pendidikanIslam Sumatera Barat

Abdullah bin Nuh 1905-1987Ulama, sastrawan, penulis, pendidik,dan pejuang dari Cianjur, Jawa Barat

Abdullah Syafi'i 1910-1985 Ulama Betawi, pendiri lembaga asy-Syafi'iah

AbdurrahmanSiddiq al-Banjari

1857-1939Ulama, pendidik, mufti KerajaanIndragiri, penulis, dan guru diMasjidilharam, Mekah

AbdurrahmanWahid 1940

Cendekiawan, ketua umumTanfidziyah PBNU (1994-1999), danPresiden ke-4 RI, Pendiri PKB (PartaiKebangkitan Bangsa)

Abu Bakar Atjeh 1909-1979Ulama, penulis buku islam, filsafat,tasawuf, sejarah, dan kebudayaanAceh

Achmad Siddiq 1926-1991 Ulama, Rais Am Syuriah NU (1985-1991), dan pemimpin Ponpes as-


13/21

Siddiqiyah

AchmadTirtosudiro

1922Ketua Umum ICMI (1997-2000),cendekiawan, dan ketua DPA (1999-

2003)

Agus Salim 1884-1954Intelektual, pemimpin politik,diplomat, pejuang Islam asal SumateraBarat

Ahmad Dahlan 1868-1923Pendiri Muhammadiyah, anggota BudiUtomo, Jam'iat Khair, dan SarekatIslam

Ahmad Hassan 1883-1958Ulama dan politikus Persatuan Islam(Persis) dan Masyumi

Ahmad Khatib al-Minangkabawi

w. 1916 Ahli fikih, ahli hukum Islam, danulama Minangkabau (Sumatera Barat)

Ahmad Sanusi 1888-1950Tokoh partai Sarekat Islam (SI) dan

pendiri al-Ittihadiat al-Islamiyah, JawaBarat

Ahmad Soorkati 1874-1943 Ulama, pendidik, dan pendiri al-Irsyad

Ahmad Syaikhu 1921-1995 Tokoh politik NU dan pendiri Ponpes

al-Hamidiyah, Depok (Jawa Barat)

Alamsjah RatuPerwiranegara

1925-1998Menteri Agama RI KabinetPembangunan III (1978-1983)

Ali Akbar 1915-1994 Ilmuwan dan dokter Muslim

Ali Hasjmy 1914-1998Ulama, tokoh Pujangga Baru, danmantan Gubernur DI Aceh

Ali Maksum 1915-1989

Ulama, pengasuh Ponpes al-Munawwir Krapyak (DIY), dan RaisAM

Ali Yafie 1926 Ulama, cendekiawan, dan pengurusMUI serta ICMI Pusat

Amien Rais, 1944 Ketua Umum PP Muhammadiyah


14/21

Mohammad (1995-2000), Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua MPR (1999-2004)

Arsyad ThalibLubis 1908-1972 Ulama, mubalig, dan pejuang dariSumatera Utara

As'ad SyamsulArifin 1897-1990

Ulama, tokoh NU, dan pemimpinPonpes Salafiyah Syafi'iayh,Situbondo (Jawa Timur)

Azhar Basyir,Ahmad

1928-1994 Ulama, cendekiawan, ahli fikih, dosenfilsafat Islam UGM, dan ketua umum

Bustami Abdul

Gani 1912

Ulama dan cendekiawan muslim, danguru besar IAIN Syarif Hidayatullah,Jakarta

Deliar Noer 1926Pemimpin Parta Umat Islam, rektorIKIP Jakarta (167-1974), dan ahli ilmu

politik

Diponegoro,Pangeran

1785-1855Ulama, pangeran KesultananYogyakarta, dan mujahid (pejuang)melawan

Fakhruddin,

Abdur Rozzaq

1916-1995 Ulama dan ketua PP Muhammadiyah(1968-1990)

Faqih Usman, M. 1904-1968Tokoh Muhammadiyah, MenteriAgama pada Kabinet RI XI danKabinet XV

Habibie, B.J. 1936Cendekiawan, ketua umum ICMI(1992-2000), menteri Riset danteknologi

Hadikusumo, KiBagus

1890-1954Ulama, peimpinan Muhammadiyah,anggota BPUPKI, PPKI, dan KNIP

HAMKA 1908-1981 Ulama, sastrawan, mubalig, dan penulis Tafsir al-Azhar

Hamzah Haz 1940Ketua Umum PPP, dan wakil presidenRI (2001-2004)


15/21

Harun Nasution 1919-1998Guru besar filsafat Islam IAIN Jakartadan pembaru pemikiran rasional umatIslam

Hasan Basri 1920-1998 Ulama, mubalig, dan ketua umumMUI (1985-1995)

Hasan Mustafa 1852-1930Ulama, pujangga, dan penulis guritanagama dan tasawuf dari Jawa Barat

Hasbi ash-Shiddieqy

1904-0975 Ulama, ahli fikih, hadis, tafsir, danilmu kalam dari Aceh

Hasyim Asy'ari 1871-1947Ulama, perintis NU, dan pendiriPonpes Tebuireng

Hasyim Muzadi 1944 Ketua umum PBNU mulai 1999

Hatta,Mohammad

1902-1980Cendekiawan muslim, ahli ekonomi,

proklamator, dan wakil presiden RI pertama

Hazairin GelarPangeranAlamsyah

1906-1975Intelektual muslim, ahli hukum Islam,dan hukum adat istiadat Indonesia

Hidayat Nur

Wahid 1960 Intelektual muslim, ketua MPR RI

periode 1999-2004

Ibrahim Hosen 1917-2001Ulama fikih, pemrakarsa dan rektor(1971-1977) PTIQ dan IIQ di Jakarta

Idham Chalid 1921-2004Tokoh NU, ketua PPP (1973), ketuaDPR/MPR RI (1971-1977), ketuaDPA

Ilyas Ruchiyat 1934Ulama dan Rais Am Syuriah PBNU(1992-1999)

Imam Bonjol,Tuanku

1772-1864Ulama dan pemimpin Perang Paderimelawan Belanja

Imam Zarkasyi 1910-1986Ulama dan salah seorng pendiriPondok Modern Gontor


16/21

Isa An Anshari,Muhammad

1916-1969 Ulama dan politikus Indonesia dariManinjau, Sumatera Barat

Ismail al-Khalidian-Naqsyabandi 1811-1926

Ulama, penyebar Tarekat

Naqsyabandiyah di Sumatera danSemenanjung Malaka

Ismail HasanMetareum 1929-2005

Ketua umum PPP (1984-1994 dan1994-1999) dan ketua umum HMI(1957-1960)

Jambek,Muhammad Jamil

1860-1947 Pelopor pembaru Islam diMinangkabau dan ahli ilmu falak

Jambek,Sa'adoedin

1911-1977 Guru, ahli ilmu hisab dan rukyatIndonesia

Jassin, HansBague

1917-2000 Kritikus, sastra dan sastrawanIndonesia

Kahar Muzakkir,Abdul

1908-1973Intelektual, tokoh Muhammadiyah danMasyumi, anggota BPUPKI danKonstituante

Lukman Harun 1934-1999Tokoh Muhammadiyah dancendekiawan muslim dariPayakumbuh, Sumatera Barat

Mahmud Yunus 1899-1982Tokoh pendidikan dan pemrakarsaPTAIN (Perguruan Tinggi AgamaIslam Negeri)

Mas Mansur 1896-1946 Ulama dan ketua umum PBMuhammadiyah (1936-1942)

Masykur 1902-1992Toko NU dan menteri Agama RIselama empat periode

Mohamad Roem 1908-1983 Tokoh agama dan politikus

Mukti Ali, A. 1923-2004Menteri Agama RI KabinetPembangunan I dan KabinetPembangunan II

Munawir Sjadzali 1925-2004Menteri Agama RI KabinetPembangunan IV dan Kabinet


17/21

Pembangunan V

Natsir,Mohammad

1908-1993 Ulama, negarawan, dan politikusmuslim

Nurcholish Madjid 1939-2005Cendekiawan muslim, tokoh

pembaruan Islam, dan pendiri Ponpesal-Furqan

Pabbaja,MuhammadAbduh

1928Ulama, pembina Dar ad-Dakwah waal-Irsyad (DDI), dan pendiri Ponpesal-Furqon

Palimokayo,Mansoer DaoedDatuk

1905-1985 Ulama, toko adat Minangkabau,dandiplomat Indonesia

PrawotoMangkusasmito

1910-1970 Tokoh politik dan pendidikan dariMagelang, Jawa Tengah

Quraish Shihab,Muhammad

1944Ulama, cendekiawan, ahli tafsir Al-Qur'an, rektor dan guru besarIAIN/UIN

Rahmah el-Yunusiyyah

1900-1969 Tokoh pendidikan, pendiri MadrasahDiniyah Puteri di Sumatera Barat, dan

Raja Ali Haji 1809-1870 Ulama dan sastrawan Melayu dariRiau

Rasjidi,Mohammad

1915-2002 Filsuf, ulama, guru besar, dan menteriAgama RI ke-1

Rasuna Said, H.R. 1910-1965Pendidik, pejuang, dan pahlawannasional

Rohana Kudus 1884-1972Perintis pergerakan wanita Islam danwartawati

Sahal Mahfudz 1937 Rais Am Syuriah PBNU (1999), ketuaumum Dewan Pimpinan MUI (2000-)

Saifuddin Zuhri 1919-1986Kiai, pendidik, ulama, aktivis sosial-

politik NU, dan menteri Agama RIselama lima


18/21

Saleh DaratSemarang,Muhammad

1820-1903Ulama dari Jawa Tengah dan pelopor

penerjemahan Al-Qur'an bahasa Jawa

Samanhudi 1868-1956 Pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) diSolo, Jawa Tengah

Singodimedjo,Kasman

1904-1982Pejuang dan politikus Islam dariPurworejo, Jawa Tengah

Subchan Z.E. 1931-1973 Tokoh pembaru politik NU dariMalang, Jawa Timur

Sulaiman ar-Rasuli

1871-1970 Ulama ahlusunah wal jamaah danmazhab syafi'I dan pemimpin tarekat

Sutan Mansur,Ahmad Rasyid

1895-1985 Ulama dan tokoh Muhammadiyah dariSumatera Barat

Syafi'I Ma'arif, A. 1935Sejarawan, ketua PP Muhammadiyah(sejak 2000)

SyarifuddinPrawiranegara

1911-1989Politikus muslim, negarawan, dan

pemimpin Pemerintah DaruratRepublik

Tajul Arifin,

Sahibul Wafa' 1915 Pemimpin Pesantren Suralaya,

Tasikmalaya, Jawa Barat

Tarmizi Taher 1936Dai, menteri Agama Kabinet

pembanguan VI (1998-1998), perwiraTNI-AL

Taufik Abdullah 1936Sejarawan, peneliti, dan ketua LIPI(2000-2003)

Thaib Umar,Muhammad

1874-1920 Ulama pembaru dan tokoh pembaruan pendidikan Islam dari Sumatera Barat

Tjokroaminoto,Oemar Said

1882-1934Tokoh pergerakan Indonesia dan

pemimpin sarekat Islam

Wahab Hasbullah, 1888-1971 Ulama Jawa Timur, pendiri NU, dan


19/21

Abdul pengasuh Ponpes Tambakberas,Jombang

Wahid Hasyim,

Abdul 1914-1953

Ulama, tokoh NU, dan menteri Agama

pada tiga kabinet (1949-19520

Zaenal Mustofa 1907-1944

Pemimpin pesantren di Singaparna,Jawa Barat, dan pejuan pada masa

Zainal Muttaqien,Engkin

1925-1985 Ulama, mubaliq, pendidik, dancendekiawan Islam

Zainuddin M.Z. 1951Ulama, dai "sejuta umat", dan ketuaPartai Bintang Reformasi

Zakiah Daradjat 1929Ahli pendidikan Islam, guru besar

psikoterapi IAIN Jakarta, danintelektual muslim 16

16 http://al-quran.bahagia.us/_q.php?_q=sihab&dft=&dfa=&dfi=&dfq=&u2=&ui=1&nba=100


20/21

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian

ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad

ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan

nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan

sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Pengaruh dakwah

Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian

menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan

Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka,

lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon,

kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan

Ternate serta Tidore.

B. SARAN

Dengan hadirnya tugas ini di hadapan para pembaca semoga bisa

memberikan informasi tentang posisi hukum islam yang ada di Indonesia.


21/21

DAFTAR PUSTAKA

______Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi

Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum

Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

______http://sosiologihuku.blogspot.com/2009/09/sejarah-hukum-dan-sistem-

peradilan-di_7382.html

______Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik

Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998,

______http://alquran.bahagia.us/_q.php?_q=sihab&dft=&dfa=&dfi=&dfq=&u2=&ui

=1&nba=100

PDF Nur Yasin

Documents

Transcript of PDF Nur Yasin