AMl/1r| ^ J L lrepository.unair.ac.id/12314/1/20.pdf · 2016. 9. 2. · sura b aya iwp-ikbimg pan...

T/fcj^S

^ J L l

r

tiu K V M K E P £ 6 /\\AMl/1 r|

:PEI-3GPLOLAAN ADMINIS^RA^I yE^r'JAV/ TAii

BAGI PPGAV/AI NT-Gr.RI YAITG DIP i-RBATPTUKAH

PA "'A DINAS KP3FHATAN Di DAP-RAH

TINGKAT II KABT.IPA5EN/K0TAM'ADYA DI JAWA-TIKUF

S K R I P S I

DTAJTJ7AN UNTUK ^ I F N G K A P I TUGAS

DAM MPKiENUHI SYARAT-^YARAT UPTUK

MTNCAPAI GEIAR SARJANA liUKUK

OLEH

NPIHAWATI

0 ?8111047

M I LI SCPBRPt,SIAKAAN

’0 N IV E R S.T / S A iELA N G G A "

S U R A B A Y A

IWP-IKBIMG PAN PENGUJI

(EMMANUEL SOEDJATr’OKO, S.H.)

(TATIK SRI DJATKIATI, 3. P.)

?AKUT/?AS HUMJK UNIVERSJTAS AIRPANGGA

S T.T R A B A Y A

198^

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN PADA DINAS KESEHATAN DI DAERA TINGKAT II KABUPATEN / KOTAMADYA DI JAWA TIMUR

MEIMAWATI

KATA PENGANl'AR

Dengan mengucapkan syuk.ur serta berk at rahma t Tuhani

Yang Maha Esa/ maka penulisan skrinsi denrran judul "PENGE-i

LOLAAN ADMIHISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YA KG!

DIPERBANTUKAN PADA DINAS KESEHATAN DI DAKRAH TING FAT IIj

KABUFATEN/KOTAWABYA DI JAWA-TIMUR", dapat 8aya selesaikan

walaupun ada kekurangannya di sana-sini.

... Psrigelolaa::-.administrasi kepegawaian khususnya bagi

tenaga kesehatan yang diperbantukan, merupakan program

pokok yang mencakup upaya. pembinaan tenaga dalam kedudukan i

administrasinya dinvulai sejak ia permulaarf mas\ik b e k e r 3a

hingga saatnya ia berhenti urrt.uk menjalan.i masa pensiun.

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan administrasi

kepegawaian, dimana secara administrasi, Pega.wai Negeri

yang diperbantukan ini ber:;tatus sebagai tenaga Pusat

(masuk dalam Departemen Dalam Negeri) sedangkan gajinya

diperoleh dari Pemerintah Daerah yang menerima bantuannya.

Tahapan/birokrasi yang begitu pan 3 an g dan faktor-faktcr

penghambat lainnya, akan mempengaruhi lancar tidaknya proses

pengelolaan ; administrasi kepegawaian. Faktor “faktor peng--i

hambat , in’ilah bisa dikatakan sebagai rumusan masalah sampai

sejauh mana - pengelolaan administrasi kepegawaian bagi fe~

gawai Negeri yang ’ d'i'pferbantuk'an pada Dinas Kesehatan &i~

iii



MEIMAWATI

Daerah Timrkat II Kabupaten/Y.otamadya di Jawa-Timur ini

dapat meningkatkan kese,-jahteraan dan produkr-ivitaa kerja.

Dalam kenempatan ini, saya menyaropa ikan rasa hormat

serta mengucapkan terima kasih yang tak terhlngga key-ad a :

.1. Bapak Emmanuel Soedjatmoko, S.H. yang telah memberikan

bimbingan, petunjuk serta pengarahan di sela-sela kesi-

bukan beliau, masih juga meluangkar waktu hingga penu-

lisan skripsi ini dapat terselesaikan ;

2 . Bapak Harjono, S.K., K . C . L . dan Ibr.' Xatik Sri D jatmiati ,|

S.H. sebagai Dosen pen gu j i skripsi ini ;

3. Pimpinan, Staf/Karyawan serta seger*ap Doren Fakul l.as

lIuTuiTiT'Wiversi tas. A.irlariggaf khususnya dari i)epartsir.en

Jurusan Hnkum Administrasi Negara ;

4-. Bapak Dr s.' Koetoet Santosa B. Sc. selaku rr an tan Kepala

Bagian Tata Usaha' Dina? Kesehatan Pro pins! Daerah tingkat

I Jawa-Timur yang telah banyak bercerita tentang penga-

larnannya selama menjabat dalam kedudukannya sebagai

aparat tehnie operasicnil di Daerah ;

5. Ibu Wi'k Noerdwiwati E.Sc. selaku Staf Bagi an Personalia

Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa-Timur

yang t e l a h •membantu saya di dal am mendapatkan data-data ;

6 . Kakak-kakakku serta semua pihak yang telah membantu

untuk terwujudnya skripsi ini ;



MEIMAWATI

7. Ibu-£a|pakku yang. t'elah memberi dorongan mori 1 dan hanyak

berkorban demi kelancaran studi saya.

Tiada .lagi kata Relain ucapan : mudah-n.udahan ilmu

dan penga]aman yang telah diberikan kepada saya o )jpK. heliau*-

: beliau di! a t a s , akan meivlapat imbalan pah'ala dari Tuhan.

Akhirnya, sernoga skripsi ini berguna bagi ilrcuwan

yang 'berminat dalam Hukum Adininistrasi Negara, kbususnya

Hukum y.e'ppgawaian, walau setitik.

Surabaya, 30 September 1967

Permlifr«



MEIMAWATI

UAFTAR ISI

M i L H C PHRPUSTAKAAN

UNIVHRSITAS AIRLANGGA'

S U R A B A Y A

HALAMAN J U D U L .............«.........* ........................... i

HALAMAN PENGESABAN ........................ . .................. ii

KATA PENGANTAR ..... .................. .................. iii

DAETAR 131. ..... '............... -............. -.............. vi

BAB I ; ;P 12 N D A H U 1 U A N ............................. 1

.1. Latar Belakang : Permasalalnan dan Run.usannya 1

2. Penje 1 asan Judul ...... ............. . £

.3. Alasan Femilihan Judul ................ ....... 10

q . Tujuan Penulisan ............................ . 11

5. Ketodologi ....................... 1 1

6 . Pertanggung-j aw a ha n Sistimat ika ............. 12

\

BAB II : ' STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEEEE KES El! AT AK YAHG

BEREAITAN DENGAN TENAGA YANG DII’ERBAMTUKAH ... 15

1 „ Struktur Organisasi Departemen Kesehatan .. 15

2. Hubungan Struktural dart Fungsicnal Uriib-

uni t Kesehatan Daerah 22

5.~:---Penyttsunan. Formasi Tenaga Departemen Kene-

hatan yang diperban fcukan.......... ... ....... 3t>

BAB III : !PENGELOLAAN ADEINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI

TENAGA. KESEHATAN YANG DIP1RBAKTUFAN ----------- 42

vi



MEIMAWATI

1 .. Tujuan diadakanny.a tenaga kesehatan yang

diperbantukan ...... '45 •

2-. Peranan .Dinas Kesehatan -terhadap pengelolaan;

' administrasi kepegawaian .............. ........ ...47.

,3 liambatan-hanihataii dalam pengelol aa:n adminis-

trasi' kepegawaian ... ..i ..... ....... ..............51-

BAB' IV : P :E N U T I! V .......... ............................... : 58-

1.t . ftfesimpulan . ............................... . » 58

2. Sara.n-saran . .................... ...............■ 64

DAP2AR BACAAN ...... .............. ......... '..... ■.71



MEIMAWATI

;)A?XAR BA GAN

I. Susunan Organi.ao.si Departemen Kesehatan kepu-

blik| Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

1'Jomor 1 5 Ta.hun 1 984 ............ ...........-........ * « 18

I I . ' Susunan Organisasi Kantor V/ilayah Dopartemen

Kesehatan Tipe A ...... ....................... 19

III. Susunan Crpanisasi Dinas Kesehatan daerah Pro-

. pin si Daerah Tingkat I Jawa-Ti niu r ............... 20

IV. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II ........ ................. 21

V. Hubungan Struktural dan Pungsional Unit-unit

. ■ Kesehatan Daerah .......... „ , ,........... 34

'VI.!Tata hubungan antar unit secara vertikal dan

horizontal ........................... ........... '55

VII. Penyusunan formasi tenaga Departemen Kesehatan

y a n g ! diperbantukan pada lernerintah Daerah T:i r.jkat

______I X i J I P ^ 1 400. ..... ............ ........ . 41

1 VEIT. Proses usul kenaikan tingkat/pangkat Pegawai

Negeri- Sipil Diperbrntukan Pernerintah Daerah

, Tingkat II .......... ............. *«........ . . . 61

IX* .Surat CJvibernur/KDH Tingkat I Jawa-Timur tanggal

17 September 1981 No.823/22398/023/1981 t e n t a n g

Mohon persetuQuan penyederhanaari prose&ur kenaikan



MEIMAWATI

B A 13 I

P £ N D A H U L ' TJ A N

1« Latar Belakang : Permasa’.I.a’nan dan Rumu nannya

Masalah kepegawaian adalah masalah manusia. dan masalah

manusia selarnanya menjadi -masalah yang paling pelik karena

luas ruang 1 ‘ingkupnya dan banyak segi-seginya.

Sebenarnya masalah dunia adalah '•masalah m a n u s i a , tan pai

manusia maka.kiranya tidak ada masalah-di dunia ini - Berhubung

dengan itu, maka kiranya tepatlah pendapat yang menyatakari,

banwa waj.aupun-.kita’ sekarang' telah berada dalam abad tehnologi i

dimana 'pekerjaan manusia sudah sail gat dipermudah bahkan sudah

ada yang d.igantiVah oleh me sin, tetapi unsur manusia tetapi ah

men jadl unsur yang paling utama, paling pen ting dan paling.

menentukan dalam organisasi apapun juga. Apabila kita mengakui

kebenaran pendapat tersebut di atas, maka dal am masa pembangu-

nan ini sudah seharusnya diberikan pengertian yang lebih besar

dibanding dengan tahun-tahun yang lalu terhadap peninrkatan

pembinaan kepegawaian, 3ebab walaupun kita telah rnempunyai

rencana pembangunan yang konkrit dan realistis dan. tersedia

dana yang cukup besar, tetapi pembangunan itu tidak munekin

dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai basil yang diha-

rapkan, apabila' manusia pelaksananya yaitu Pegawai Negeri

tidak terbina densan baik.

M \ L 1 &PERPUSTAKAAN

-U N IV E R S IT A S A lRi-A

S U



MEIMAWATI

2

Dalam mas a pembangunan dewasa ini, masalah kepegawaian

seharusnya lebih mendapat perhatian dari kit-a semua, sebab

sepanjang sejarah kedudukan dan peranan pegawai pada aetiap

negara adalan sangat penting dan r/ienentukan, karena pegawai

itu adalah aparatur pelaksana Pernerintah dalam mencapai tu-

juan N a s i o n a m y a masing-masing.

Sebagaimana halnya dalam setiap negara, maka dalam

Negara Kesatiuan Repu'blik Indoneaia-pun, kedudukan dan peranan

Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan,

karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparat Negara, Abdi

Negara dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerin- <

tahan dan melakaanakan pembangunan dalam rangka usaha men-

capai tujuan .Nasional.

Tujuan Nasional yang dengan tegas dan jelas tercantum

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah me'lindungi

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umurn, mencerdaskan kehi.-

dupan Bangsa: dan ikut melaksanakan ketertiban dun la yang ber-

dasarkan kemerdekaan,'perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Garis-garis Besar Hainan Negara ditetapkan dengan

maksud untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rak~

yat Indonesia yang pada tingkat sekarang ini sedang ‘melak

sanakan Pembangunan Nasional, dengan tujuan agar dapat; di-

wujudkan keadaan yang diinginkan dalam waWtu lima tahun beri-

kutnya dan dalam waktu panjang, sehingga secara bertahap



MEIMAWATI

dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub

dalam Garis-garis Besar Hainan Negara :

a. aparatu'r Pemerintah ditingkatkan pengabdian dan kesetiaan-

nya kepaaa cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara yanp: ber-

dasarkan Pancaaila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

b. pembinaan., penyempurnaan dan penertiban aparatur rer.c-rin-

tah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perusa-

haan-perusahaan milik negara dan mi3ik daerah sebapai

aparatur ,perekonomian negara dilakukan secara terus menerus

agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, btrrsih

dan berwibawa sehingga mampu melakyanakan tugas-tugas uunim4t

Pemerintah maupun menggerakkan pelaksanaan pe mb an gun. an

secara lancar ;

c. perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebdrjnksanaan nan lang-

kah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penertiban

aparatur pemerintah'serta dalam menanggu'! angi masalah-

masalah korupsi, penyalah-gunaan wewenang, kebocoran dan

pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungut-pungutan

liar serta berbagai bantuk penyelewengan lainnya yang

rnenghambat pelaksanaan. pembangunan,

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan

pernbangunan -Nasional terutarna tergantung pada kesem pur naan

Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara, antara lain

tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil.

Pe'gawai . Negeri Sipil yang sempurna adalah pegawai



MEIMAWATI

4

llegeri wipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Panea-

sila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan femorintah serta

yang bersatu padu, bermental baik, k u a t r berdaya g u n a , ber-

basil guna, berkwalitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab-

nya s.ebagai unsur Aparatur Negara, Abdi.Negara dan Abdi. Masya-

rakat. Untuk.mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang demikian

itulah, maka diperlukan adanya pengelolaan adrninistrRsi kep e

gawaian sebagai program pokok yang mencakup upaya pembinaan

kepegawaian dalam kedudukan admin is trasinva, dimulai -se jak

ia permulaan masuk bekerja hingga saatnya ia berhenti untuk

menjalani masa pensiun.

Masalahnya. sekarang adalah bahwa antara teori dan

kenyataan tidak selaroariya seirama/sesuai, karena hagaimnna-

pun pengelolaan administrasi kepegawaian menyangkut praktek

penyeleriggaraan yang tentunya sangat ]uas dan kompleks.

Sebab seringkali dalam proses pengelolaan, banyak ditemui •

faktor-faktor hambatannya, sehingga mempengaruhi lancar/

tidakn.ya proses pengelolaan tersebut, terutama hal-hal yang

menyangkut pembinaan kepegawaian dan kesejahteraannya-selaku-

Pegawai Negeri.

Kaitannya clengan Pegawai Negeri yang diperbantukan,

maka se;)ak dicanangkannya Program Bantuan Pembangunan Sara-

na'Kesehatan oleh Pernerintah pada Tahun 1974, menyebabkan

suatu daerah hingga.kini masih perlu membutuhkan bantuan



MEIMAWATI

-tenaga kesehatan yang dapat nielakukan f'un/rsiny a untuk memenuhi

kebutuhan kesehatan masyarakat.

Atas permi.ntaa.n daerah _yang b e r s a n g k u t a n K e n t e r i 'Dala.iT:

Negeri memperbantukan pegawai yang dibntuhkan. 1

— P.ega\v'-?4~--y nf di-butubkan . .ini berstatus sebagai Pegawai Negeri

Sipil Pusat'yang secara administratif masuk dalam Departemen

2Dalam .Negeri. ' Dengan demikxan Pegawai Negeri yang diperban

tukan ini adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil Pu s a t , sedang-

kan gajinya diperoleh dari Pemerintah Daerah yang menerima

bantuannya. ^

Sesuai dengan pa sal .54 (2) \Jndang-undang Nomor 5 Tahun

1974 dimana pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri yang

diperbantukan kepada daerah diatur dan disesuaikan dengan

peraturan peirundang-iindangan yang berlaku, tapi hingga kini

belum ada peraturan sebagai pelaksananya, maka kembali pada

pasal 13 dan 34 Undang-imdang Nomor 8 Tahun 1974 dimana kebi-

jaksanaan pejnbinaan kepegawaian ditentukan oleh Presiden dan

•jIJndang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan

Tugas-tuges pemerintah Pusat cTalarn bidang Pemerintahan umum,Pembantuan Pegawai Negeri da.n Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah, Pasal. 8 .

9“ Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri , Dn:iang~

undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pc>W-k Peni---ri.ntahan3.i D a e r a h , Penjelasan pasal 51, Tanggal 5 Agustus 1974.

■$ 1Undang-undang Nomor 6 Tahun 19 5 9 9 On., Cit. * -pasal 11.



MEIMAWATI

dibantu oleh BAKN sebagai periyelenggara. .Dengan demikian

pembinaan'-untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan inasih di-

gunakan pembinaan yang seragam dan bersifat urnurn bagi Pegawai

Negeri Sipil secara keseiluruhan*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keniudian antara

lain dibentuk suatu Susunan Formasi serta Hubunpan Struktural

dan Furigsional Unit-unit Kesehatan Daerah berdasarkan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut azas Desen-

tralisaoi, Dekom/antrasi dan Pembantuan, maka kaitannya dengan

Susunan Formasi serta Hubuiigan Struktural don Fungsional Unit-

unit Kesehatan Daerah ini, dapat dikatakan bahwa bagi i.u pan-*

jangnya tahapan yang harus diJalui, terutan«a menyangkut segi\

pengelolaan pembinaan bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan.

Apalagi jika dilihat bahwa Pegawai Negeri yang diperbantukan

ini statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, sedangkan

gajinya diperoleh dari Pernerintah Daerah yang memintanya be-

kerja.

Kesulitan justru timbul setelah pegawai yang bersang-

kutan benar-benar sudah bekerja di daerah yang rnembutuhkannya,

terutama di daerah-daerah yang benar-benar minus dan sulit

dijangkau transportasi, hal ini jelas merupak&n salah satu

faktor penghamb&t berhasil/tidaknya pengelolaan administrasi

kepegawaian baeri begawai yang diperbantukan tersebut*



MEIMAWATI

Disamping be 1 urn mantapnya Susunan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja unit kesehatan daerah, sehingga mrnyebabkan

pengelolaan:administrasi kepcgawaiannyapun turut terhambat.

Jika dilihat dari keadaan ekonomi Indonesia saat ini

dimana kebutuhan pokok meningkat harganya dan disektor

lainpun mengikutinyaf sedang penerimaan beraarnya gaji pega

wai m a a i h ;.tetap bertahan, sehingga tidak jarang ada pegawai

yang mengesampingkan tugas pokoknya untuk mencari tambahan

income keluarganya. Apalagi umumnya pegawai-pegawai tersebut

adalah pegawai-pegawai mayoritas dalam arti golongannya

(ruang) yang kebanyakan dari golongan I dan 1 1 seperti bidan,

perawat, maritri dan pe tugas sanitasi dan sedik.it dari gol o

ngan III seperti dokter-dokter INPRES' (dokter Puskesmas).,

Dari -kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek

timbul. berbagai kebijaksanaan dari masing-rnasing Departemen

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahkan dari

berbagai kebi.jaksanaan tadi dinilai semakin tidak efektif

sebab yang tadinya ingiri agar problem secepatnya terataM.

malah semakin panjang jika sudah menyangkut instansi pusat.

Lagipula kebijaksanaan yang berlaku pada saat itu dan untuk

ikasus tertentu ny at any a tidak sesuai lagi -untuk kemud ian

I ..

hari serta ;untuk kasus-kasus yang lain dan berbeda jenis

serta keadaannya. Sebenarnya. kalau dilihat dari kebijaksa-

iia&n yang ad’a tidak menjadi masalah, tap! justru dengan



MEIMAWATI

adanya berbaga! kebija.ksanaan tadi malah tidak jarang dikeBam-

pingkan oleh mereka yang rr.elaksanakan jika sedang rcenghad a pi

kasus yang ada, aehingga dapat dikatakan oeclah-clah tidak ada

ar.ti.aya ... T erka tung-V,a tun gny a nas ib pegawai- pegawai

tersebut terutama hal-hal yang menyangkut hak-hak dan kesejah-

teraannya selaku' Pegawai Negeri menyebabkan mereka tidak bisa

bekerja dengan tenang dan sungguh-dungguh.sebagai abdi masya-

r a k a t • Fadahal dengan,adanya mereka di daerah, masyarakat dapa

dla^ak untuk menyadari pentingnya arti hidup sehat.

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik rumusan masa3ah

sebagai berik u t ' : sampai sejauh mana pemgelo'iaan administrasi

kepegawaian bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Dinas

Kesehatan di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotanr.adya di Jawa~

Timur ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

kerja ?.

i

2 * Penjelasan 'Judul

Agar tidak terjadi k e s al ah - pahamari inengenai beberapa

intilah, maky skripsit. yang berjudul "PENGELOLAAN ADMIN 1ST P: AS I

KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BIPEREANTflK AN PADA DINAS

KESEHATAN DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN/KOTAKADYA DI JAWA-

T I M U H”, ini perlu ■ diberikan pen jelasan sebagai berikut :



MEIMAWATI

a. Fegawai Negeri, yang- dimaksud disini ad a 1 all : '

Mereka yang setelah metnenuhi syarat-syarat yang di - tentukan dalam peraturan pe run d a ng-un dangan yang her- laku, ’diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disera- hi tugas dalam sesuatu j*batan negeri atau rtiser&hi tugas [email protected] lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu; peraturan perundang-undangan dan d i rra,j i n'eau- rut peraturan perundang-undangan yang berlaHi.

; c:b, Diperbantukan, yang dirnak.sud disini adal ah : '

Seorang; pegawai yang bekerja pada instansi tcrtentu di luarl instansi induknya, gaji dan penghasilan lain pegawai! yang bersangkutan menjadi debars instansi y *mg memperoleh bantuan tenaganva. Sedangkan status kene- gawainnya tetap pada instansi induk dan tidak beralih pada instansi yang rnemperoieh bantuan.

D a r i .penjela^an yang telah disebutkan di atas, maka

dapatlah disirripulkan lagi definisi yang lebih menrlekati

pengertian dari keseluruhan judul :

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian • adalah* ; 0

“Proses penyelenggaraan kebi jaksanaan kepegawaian yang berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan penggunaan tenaga kerja manusia dalan- suatu usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mer.capai cu juan tertentu".

Pembahasan skripsi ini t.erbatas pada T-'egawai Uegeri

Sipil yang diperbantukan pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat

II Kabupaten/Kotarnadya di Jawa-Tinmr.

^ Undang-undang Nomor P. Tahun 1 97 4 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, Pasal 1 (aj".

^ Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Keng^nai Kedudukan Hak dan Kewajiban Petrawai Necreri Sipil,'Ohali Indonesia, ft.30.

D A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian : Suatu Pengantar, C.V. Ra jawali , Djakarta”," fietakan 1 V" b. TZZ



MEIMAWATI

mailto:[email protected]

10

3 * Alasan Pemll.lhan J udul

Alasan'pertama adalah belum mantapnya Susunan Struk

tur Organisasi dan Tata Kerja Unit-unit Kesehatan khususriya

di daerah. Kondisi suatu daerah tempat dimana tenaga yang d i

perbantukan bertugas, dan kebijaksanaan dalam n.enghadapi

kasus yang ada, menyebabkan pengelolaan adroinistrasi kepe

gawaian tidakberjalan l.ancar seba gaiinana mestinya.

Hal ini berdampak pula pada segi pembinaan yang berkaitan

dengan hak-hak dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan,

sehingga sasaran program pernerintah .di bidang kesehatan

yaitu mengusahakan kesetnpatan yang lebih luas bagi setiap

penduduk untuk memperoleh derajat kesehatan yang sebaik-

baiknya, tidak berjalan lancar seperti apa yang d.i harapkan.

Alasari kecjua adalah penempatan tenaga-tenaga pada

pekerjaan-pekerjaan di daerah terpencil atau sulit kondisii

kehidupannya, :;jangkauan transportasi yang kurang meinadai

atau yang mengandung bahaya, seringkali perlu dilakukan

pembeTian perangsang-perangsang khusus sebagai alat mot-ivaDi

kearah prestasi. Perangsang dalam bentuk kenaikan pangkat

dan gaji secara dipercepat, pemberian cuti dan tunjangan

khusus atau hak-hak lain yang bersifat meringankan.

Atas dafear'alasan-alasan inilah, maka skripsi ini

berjudul : "EENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PE-

GAV/AI. NEGERI YANG DIPERBANTUKAN PADA LINAS KESEHATAN BI-

DAEKAH TINGKAT II KABUPATEN/KOTANADYA 'DI JAWA-TIKUR" *



MEIMAWATI

4. Tujnan Penuliaan

Melengkapi tugae akhir dan memenuhi syarat-syarat

untuk rnemperoleh galar Sarjana Hukum.

• Di'SHTiTpt'iTg'; x uu t -ingin r.cnyumbangkan sedikit pikiran

yang ada pad a kernampuan penulis dalam hal peningkatan ha.k-

hak dan kesejahteraan pegawai yang di perbantukan pad a Dinas

Kesehatan Baer&h di Jawa-Timur*

5 * Metodologi

Pendekatan-pe nd ekatan y a n g 'd ilakukan antara Iain :

•_5. 1 * Sumber data guna penuliaan skripsi ini berupa. :

a. data kepustakaan

b. data lapangan

5.2, Prosedur pengmmpulan data dengan cara :

a. data kepustakaan diperoleh dengan cara rnoncari

literatur - 1 iteraturg dimana penulis mengatnbil\

pendapat .para a h l i , sarjana-sarjana dengan inak-

sud untuk tnenganalisa atau mengambil keslmpuian-

kesimpulan yang berhubungan dengan praktek yang

dilaksanakan o3 eh Dinas Kesehatan Daerah Tina-

kat I dan II dalam rangka penyusunan. skripsi ini.

Juga di guna kan sistim dokumenter.-dengan cara

mencari data-data yang termuat di dalam brosur-

brosur arsip yang mana isinya mengenai peraturan-

11



MEIMAWATI

12

:iien.aa;

j a n f k a

tan

V; aitan

t \ p t ■*' *.■}'. ’* i .1

• pora tnran # kmnpu] c.r-lui inpul an oata ■ ;'an dan tabel

atau bagan--b-inan yann; 'aia. pad a. Dln£u> VeseVtatan

Prrri nsi I)’-; '-"rah T.i nykat I Jawa-Xirniir yang oeki-

ranya mempunyni hubunion den.qan pfrrobahasan

j? K‘»'i pp i. ini.

V?, d a‘_a-; 3 a pan'a.; a dilak

v/aw cine7’a 'i en a a n ai

kn.n den<;an cara :

ak-nj bak atau -instsnsi

ins fcan?•i v

a an s'-t j y\?

jirsl i sy Oat a.

-inp a * i -j hubunrra nay a den Han pembaha-

m i .

"Vi -la s a r V d h pada pap*-? ya n - p a p a r a n yanr: pd a d a l am i «

I >--ori maupun p r a k to k /konyn ! ;nsn f kerra? i&r.n meriRa-

ra j] i a a n v a .

r a r > ra u t11: - ■;)a wa.ban 5 ki. s t rai k a

T:en:lshu'1 uan d i 1 e l ; a k k a n d a la r r . PAL I k a r a n j a V i e r i a i .

■•a.i lalar belakanjp; parmaaa] r->han dan rurru^'-nn.ya.

lay i In jnpy-i be r.i a i m^np'-na ,i. raakaud , tujuan, a] aaan

p e r t ■: i n r f'u ri £ -;) a w * ban dari pemi j is an ini . Tan pa adanya

h van;: airaparkan di alas, ;j a 1 a a akan rcenpwui kasuli-

1 -an ra n p:i> u 1; j parpba.basan bab-bab at-] anjninya,

Strak knr Orpa ni aa.a i Denarf-o^cn V'c'"r:ba I; a n yang ber-

d^p'-an tana ay . y any d ip^ rb";.n tak an t dila'.akkan dalam

k a ]'■ r- n a 3 r> ■ V t u r P rpan l a a s i m a rn e spa n g pira'aa. n • y an g

M ? h I KP ER FU STA K A A N

0 N1V E R SIT A S A IRLA N G G A S U R A B A Y A



MEIMAWATI

13.

sari/? til/ peiixmg untuk menega.skan hr/bungan ant.ara1 -tuna's' .neker-* ■

jaan yang satu deaaan yang la .in dnn. ,iuga batas-bcitas' ■wewetfang ;

bagi. pelaksanaan suatu furigsi- beserta tahggung-.-jawabnya.

Lebih dari i t v t mernberikan V,eêlas-m-.tantang saluran kormjni

kasi antara ' a t a s a n /p:i:npinan der.gan bawahannya^yarig. terdapai

dal am unit-unit ker>ahatan daera.h, sehingrca d a pat rnemudahkan

untuk meminjuk,' meme.rintah dan iriangawasi- di dalaiir melaksana-* ' i '

kan. tugas-tugasr.ya. Hal ini da pat d iketahui melalui ahal isa

kebutubar) p c- g a w a i - p ega wai yang dinerbantukan sobaâi bahah

unbu*' trenetapkan penyusunan formaî • teriaga kesebatan yang,

di per'b-ntuk-in dalam stmk.tnr v-? pegawaian.

Pangal ola.an adiiunistraai kepe.rawa.ian bagi tanaga k e -

sehatan yang diporbantukan dil ctakkan dalam BAB I I I , karena;

penga! o.laa.n tenaga kesehatan aecara menveluruh, aebagai

prograir pokck yang iTiencakup upa.ya pernbinaan tenaga dalam

kedudukan adtt,in i?. -âsinya , dimul a 3 sejaV ia per rot .0 aan Vnasuk.

beker,1 :.i hingga Râlnya ia berhent:: untuk . menjolarii mas a

pensinn. Jadi di n.ini akan terlihat lancar tidaknva proses

pcnbina-~n tarsabu‘; serta faktor-faktor yan^ memne nâiuhi*:

nya dan nsjauh niana peranan j inas i’.aacbatan , terbadap pe/igur,

lolaan ad ;-a n is tras j. kepagawaian khu susny a. bagi' tanaga. keae- •

bat an yang d i pa r ba r. tu k a n . .

UaT -hal W;raabut di ataa manyarigkut praktak penyaleng-

garaan pangalclaan j tentunya. bo.-rbada dengan teari; .yang -manga.-

/ ;V ! K:



MEIMAWATI

•14

turnya. Sebab seringkali dalam proses rengelolaan tersebut,

banyak ditemui faktor-faktor h-iinbatannya, sehingga mempe-

ngaruhi lancar/tidaknya proses pengelolaan teraebut, teru~

tania hal-hal yang menyangkut peinbinaan bag! tenaga kesehatan

yang diperbantukan, hak^hak serta kesejahteraariu/a selaku

pegawai Negeri. Faktor-faktor penghambat teraebut tentunya

menimbulkan dampak yang tidak kecil artinya bagi yang b e r - •

sangkutan. Masalabiiya memang andaikata menghadapi hal yang

tidak di.inginkan seperti di atas dan yang telah ditentukan,\

•nairun belum juga ada perubahan .seperti yang diharapkan,

crapa'tkah mereka bekerja dengan tenang serta berdedikasi

fcinggi ?. Faktor inilah yang masuk dalam konsekue.nsi sebagai

J alan' keluar untuk menangani masalah ini.

BAB III j71 i merupakan pokok .perrrasalahan van? akan

coba dibabaa berdasark'an data yang masuk*

Kesimpulan dan aaran dile.takkan dalam BAB • IV karena

kesimpulan hanva dapat diberikan petelah adanya pembahasan

dari seluruh permasalahan yang dipaparkan. Juga akan diberi

kan Haran-saran yang berur.a kritik demi peningkatan yang

llebi)} b a i k , sehingga dapat memberikan manfaat bagi langkah

kebijaksanaan mas a yang akan da. tang.

BAP) IV ini merupakan bab terakhir dari serr.ua penulisan ini.



MEIMAWATI

■ B A B I I

STRUKT'TO ORGANISASI DEFARTEK&N

KESEHATAN YANG BERKAITAN DENGAN TE.NAGA T A N G

DIPERBANTUKAN

1, S t ruktur Organ i-sasl Departemen Kesrehatan

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan usaha'-usaha

kesehatan yanp- menyeluruh, terarah dan terpadu, terutama

pelaksanaan dari program Pel ita IV dan juga pembahgunan

kesehatan selanjutnya, perlu dladakan penyempurnaan orga-

nisasi dan Tata Keria kantor, balk Kant ox- V/ilayah' Depar-

'temen Kesehatan maupun Ka'ntor Dinas Kesehatan Daerah Pro-

n

pinsi Daerah Tingkat I dan. II. Penyempurnaan Organisasi

dan Tata Kerja kantor seperti tersebut di atas, meliputi

perumusan kembali t-ugas dan fungsi masing-masing unit o r

ganic as i agar sesuai dengan kebutuhan upaya penin'gkatan

pe] ayanan -kesehatan masyarakat. (Untuk lebih jela'snya,

Struktur Organisasi' Departemen Kesehatan,-Kantor Wilayah

dan Dinas dapat dilihat pada bagan).

5Sebe3um ber] an jut pada perrbahasan mengenai, Susunan

.Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I T , maka rebaiknya diuraikan terlebih dahulu penger-

tian mengenai organisasi. Sebab di dalam merobahas mengenai

organisasi, dengan sendirinya tidak terle-pas bnp-itu sana

1 5 ■



MEIMAWATI

clar.i pf-'T’so;?] an crpanisasi ba:i V. j J;u rpenpenai penge rtiannyai

r.Ki\\ran aaapa'-na .1 sis tiro daripada orânisasi i tu send iri -

PaiPjab nntuk lebib 'p'lasnya* rl i kerukake n be be rapa

'lefin i.ai rr^ra;ra t boberapa a h .1 xan Paranva :

}ôr;p P t T c: r ry y a n n rrien/r<F::rnukakan aeba/'ai b^ri-ait I

T .■*(*>. p \ cjhoj 1 i.vra.na] aar.i kat,a crpani.'-m y a n fr berarfci men c i p'ia<V an d cnp an ha <ai an--bagi an yan <r d i in t egras i - k^n r--:rllo.V i^n rupa sab j'"ippa bubunpan r?-itu aama la-i.in d iI'tj.asa j olab bibinân nereS<a terbadap kesc-

8

"Orpar.ioaFr i. a d a 1 a b suaba makari i s:ne a tan straktur

yanr; ;:>pn:nngkinkan cranp bfMurr-ja denaan efektif

êrnaaa-aîa mencopai. tu juan ’1 .g

Pan ur'i J: narajd o ant 7, clan C y r i l vP'Ponnel :

n0rgani3asi adalah ini banyan duo ;? truktur b1 engan man a

auatu pi-ru.c:abaan d..i pa^ra-vtakan dan Varanpka dalajn

i-h tiaar peraeoraaran d i koerd ;i naaj.kann .

! j u dilibat dari dafinisi bebrrapa ahl.i di at.as, •

ppka .-i: aara aûrr daua.t d i a in'i'ib Pan bnhwa unaur-dnaur dari

7George P, Par ry « P r inciple of r'anaaemaivi;, diâdur

a 3 eh b. Ha 3 Un, Pa.rya Remaja, Banoung, Pnhun 197 2 , h, 67.

® Toui.a j\. A3 len , Pg.narrer~ont a nd Organi zatlon ,Pi kutip o] r\) Aehnnd U e f n i , .friT-Tat Organisasi In tern-ekatern,0b. 7.

qP. -r^ld Pooritz d^n Cyril C ? bcnnel , Pririrjip-prj nsin

'ana g': w*- n 1 T .Til .id P i Te râna.ban f-:. Pvi.dwan dan An war, Ibaa.ra.-• a:r;:! , • > W -rta , Tabari 1 ^6 6, h , 1 0 1 .



MEIMAWATI

1 7

ctt T;t : v. a s i a cl a ], a 1 \ :

1 . Ad any a d^a oro.rt.fr a Uiu lebih.

? . Adanya rcakpud un l:uV beker la sarna,

3 A'i ;;inv *-i p.enrra tura.ri mengenai hubnngan .

■& . //anyo tu ,jnan yang bendak dieapai.

Dari pen jelasan yang tc3 ah d i s^bntkan di abas, rraka

f!n pa I;"1 ah d j s i;:ipulkan • lagi def.inisi yang lebib mgndekati

df'rn;;ar T'bb tfik soha ri--hari yo.itu babwa. : ^

’’Organisasi . adalah wadah Berta proses ker;la sama dari ao;h.in']ab rann f; ia yang 'a.jri ka I; da] an1 irrnbungan /'rvnr.i] d a 1 am rangka i nn birarVi untuk menaa yo !u^u::n yang tel oh d i Uaitnkan".

"’edangkan mentronai pongertian dari Struk i;ur Organi-

1 1sasi adalah :

"R^n'-’ka yang r-enunjukvan sefrenap tngas dan. pekerjaan unlul< :'>'jncapai titjnan organ.i.aaai, iruhungan antara Tnnrs i-- nngsi tf-rsebut serba wewenan.g dan tangrung~ jawab i,inp-tiap angfaata. organisasi yang memikul tiap-bj.ap ru gas peVsrjaan ituM .

J a d j r> u d .vs 11 • “ti i e ru ] v?_ k an e \ = a tu k e b a r it a n b a b w a s anny a

5 ‘;ruV ‘ur Ciacani sasi yang rapi ada 1 ah rerupakan sebuab keten-

U;an y^ng barns selalu diperha I; ikan, dimana <3 <J n gan adanya ;

seVel i'ri'j'Oiv c t’ang-oranp; yang b^-kerja sama yang ber jum3 ah.

be nor u ii ',unionca.pai Jjujuan yang bendak dicapai;

? h cj Liang Gie , Adir i.nist ras i T e r fca n t o ran ft!odern, Tare*' s.aVan Ra'b/a Indira., J o g j a k a r t a , Ge taVan I V ,

T a h a n 1 *?r37 , h. 16 . '

11 T 1 ^J b 3 d ,



MEIMAWATI



MEIMAWATI

U \ W * iJ 1 A N I 'C P A T U I V U J O A T i lA l - ! ? f-.O’ * IM G I D A c .V - J i T I I I C K A T I

»wj, TIV-'JP. fJ O M O fi : 1 8 T A . - » 'J N I ' m

T - V . ’C C A I . : 1 3 L i . 'H '.T O .T 1 P n

U A C / V J S 'J ^ C V A N O R C A ’J C J -V 3 r

b . : ' A S n K S E H A T W : O A S P A 'I P K O P I N S I D A E PA*! T I N C r J A T :

J A W A T J . V l J I t

I o l ' \ a :.- i ’ i: ^ v. a k : l .-» s k a k v a t d a c r a u

f a O P J K S ! D A t l R A I i T I I J C K A T Z J .V ..7 . 7 J M U R

K o c u j ,

l iC L C .O H S O U - A R T O

:j ,\ w a t

V ’ t. 1 1C

U N IV ER SIT A S AIKLAN OG A S U R A B A Y A



MEIMAWATI

STRUKTUR ORGWISASI DIMAS

KSSSHclTAN

K'vBUPATEN/

KOTAHAlTfA

DAEftAH

TK.II

a?5 •<CH H

2 SiO

in 5sa ti

COrr

5 a w2s

•nl/>

C.totO

c 9 c.'0 £ r njt_ .\j cjn O r-V- -

P cr-t

c.'ii

II,

CXj 1-i •■ «

& r-> r'.'vM \

■X (5 •h«*■< c t. L,£ y * ,,i

P u r uQ>

a . ‘ 0

*<71 i i . ii:o r , *■J c ,

fn •1 01P ij,

•j . .

'

1

c:'>0

o •>

ep

^23»v •

it.ru r.->hH ■-'!

fr.'l :;f<CO

c. r'l> cv_ I?Cj £

u:rH

$

c#•H

J3•Hc/)

Cl)fO p •

r4 •i-tX. <0 COn > ('0

CO W ^.1

..... . . , . L . . .

,‘1 r . »

P . . Qi;' ■ .y ix .r->

•U O ITja . . n « -h

*•; ■t>•H -J •H '1/

l'i 'm V T 2 :A I SOO Q *1 C 'H

CO M C T CiJ V)f l , t..> rf

i A -"J r j •

CO Gj C/) , o >:«

z e

0)-rl Oh O— •<S) : J r ):< fu: J» 5.. co A: r •

J "jf, r-f 'P ' n a; >

CO C *V - t

<D•H •N - P

•rt •ri r jo

rX T-.ja> ►-1 t-.

c o a‘ 1-1

& •H r .P itJ

CO

■1

• H1

•H* •'n

<iiodf-.

-•\54->

•C,

• Hra , 8

03

0*3

.i'•H n ) tr.

i C /), - sS

. L ) 0-« ) cTl r'«“• i C O C

i•<-(

r,»■ i

•H o'-■j01

o ; » c ,

CO «

c * r »a} uu

- iv > C O

{ <vi.c -tn 4 .1

,O

•H ts.-' ri OJ cii

fO ft;

CO S r CA - + » r tO£

Ht o O

4.11 »t-. ma) U

nJ•H !/|to0>C/.- j

■Pn1c/}

__ J

atC/D

•Hc/]

f-'1. •>;> f l

(/> fiOrti•r j•H

C/J t-j

i t 1 ^0)^ {; ^ p:

a P t .•H E-I •H ,UJ2 in jn Jh

0) K Ej ay jq CO -H .1'co + -;d

vT CO c>x x ; .p 5h cP a i\j y qi a>

co d . CO -OOh

.5£f

di fj-g fU off)

c<*. C a> A- MXJ ■1> V.- L ,

b 1-p cd ipc/5 j-<cn

I o l 1<y s : •

f i • ;- o u a + a' > , q

ai ::i JC -Ha - ‘s

n - d mI

0 ^ f/, ' H•r< i;:J * n <o

tij-/j a-

a , j .</)

7)(!> :/< re

C/j a! t-,f>0 ^ i i ■4-> (t5

•° 5 r - P -■ P

j d k,p n} U)

c o ^ c CO E 2 0 ^ •-*



MEIMAWATI

22

Struktur Organisasi memegang peranan yang sangat

renting, karena di djalam Struktur Organisasi itii ditegasK

kan msnirenai hubungan antara tugas pekerjaan: yang satu

dengan yang lainnya* kemudian dinyatakan pula bacas-batas.

wewenang bagi peUak.sanaan cuatu fungsi beserta ^anggunjx-

.iawabnya* Disamp.ing itu, Struktur Organisasi haras tampak

den Fan jela-3 mengenai saluran .komunikasi antara at as an/

pirnninan dengan bawahannya sehingga dapat memudahkan untuk

menunjuk, memerintah dan mengawas! di dalam melaksanakan

tugas-tugasnya.

2 « Hubungan Struktural dan FnngGional Unit-unit: Kesehatan

Dag rah ‘

Hubungan Struktural yang dimakRud disini adalah

hubungan yang TfSJPsifat v e r t i k a l , dal am art i hn'bungan ker;jai

sama antara pihak atasan dengan bawahan yang berupa petnberian

perlnl ah dari a tasan dan penyompaian pertanggung-ja^aban

dari bawahan, Hubungan kerja ini biasanya disebut juga « se~

bagai hubungan keria kornando,

Hubungan Funiraicnal dapat bersifat Horizontal

man pun Di agonal (termasuk ke dalam koordinasi okstern)«

Maksud dari hubungan Fungsional yang bersifat Horizontal

adalah hubungan kerja Rama antara dua atau lebih; unit

organisasi dan atau pejabat yang rnempunyai kedudukan pada

eselon yang retin«kat« Sedangkan hubungan Fungsional' yang



MEIMAWATI

2 3

bersifat Diagonal adalah hubungan kerja sama antara dua atau

lebih unit organisasi yang tidak setingkat tetapi rnempunyai

fungsi yang sama.

Hubungan kerja koordinasi dapat bersifat horizontal

manpun diagonal (termasuk ke dalam koordinasi intern).

Maksud dari koordinasi horizontal adalah hubungan kerja

antara pimpinan unit organisasi atau pejabat yang berkedu-

dukan pada tingkatan yanc sama dan rnempunyai tugas dan

fungsi yang saling berkaitan., Sedangkan koordinasi diago

nal adalah hubungan kerja antara pimpinan unit organisasi

atau pejabat yang b^rkedudukan pada tingkatan yang berbeda,

tetapi satu dengan l^innya tidak berada p a d a rsatu gar is

k o m a n d o .

Sebelum melangkah kepada masalah hubungan struktural

dan Fungsicnol ^ait-unit Kesehatan Daerah, terlebih dahulu

akan dikemukakan mengenai fungsi dan tugas dari :

a. Gubernur/KDH, Bupati/KDH . dan V/alikotamadya/P-DH.

- rnempunyai dua fungsi (dwi fungsi), yaitu sebagai

Kerala Wilayah dan sebagai Kepala .Daerah ;

- 'Kepala Wilayah adal ah wakil 3~’eirierintah Pus sit, yang

.merupakan penguasa tunggal/administrator di bidang

pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti niemimpin

pemerintahan mengkoord.i. nasi liar, pembangunan dan mem-

bina kehiduran masyarakat di segala bidang.;

- Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Otonom yang memimpin



MEIMAWATI

24

peny e1 enggar aan dan bertanggung-jawab sepennhnya *ten-

tang jalannya Pemerintahan Daerah, baik yang berhubungan

dengan pelaksanaan azas Desentralisasi maupnn azas

Dekonsentrasit berdasarkan prinnip "otonomi yang nyata

dan bertanggung-jawab"« -

b# Camat :

Camat adalah Kepala V/ilayah Kecamatan yang bertanggung- •

jawab kepada Kepala V/ilayah Kabupaten ataii. Kotamadya

atau Kota Administratif yang bersangkutan ;

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebaga.1t wakil peme-

rintah Pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerin-

tahan dalam wilayahnya, dengan kewajiban untuk memimpin

penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan peren-

canaan dan pelaksa.naan pembangunan serta meinbina kehi-

diipan masyarakat dalam segala bidang*

Penguasa Tunggal adalah administrator Pemerintahan,

administrator pembangunan dan administrator kemasya- •

rakatan. Sebagai wakil pemerintah dan penguasa tunggal,

maka kepala wilayah adalah pejabat sipil tertinggi di

wilayahnya di bidang pemer.inta.han, lepas dari persoalan

pangkat.

c. Dinas. Daerah :

Dinas Daerah adalah unfair pelaksar\a tehnis' Pemerintah

Daerah ;



MEIMAWATI

- unsur-unsur yang diselenggarakan oleh Dinas Daerah

adalah unsur-unsur yang telah menjadi urusan ruroah

' ' tangga daerah (otcnom) ;

- pelaksanaan unsur-unsur yang masih. menjadi wewenang

Pemerintah Pusat yang be 1 urn diserahkan kepada daerah

dengan suatu Undang-ur.dang atau Peraturan Pemerintah'

menjadi urusan rumah tangganya, adalah tidal benar ;

- dalam menjalankan tugasnya, Dinas Daerah berada sepe-

nuhnya dibawah dan bertanggung-;jawab kepada Kepala

Daerah ;

- Kepala Dinas Daerah selain memimpin unitnya', juga

rnempunyai fungsi sebagai staf khusus (staf itehnio)

dari Kepala Daerah yang berkev/a;jiban untuk memberikan

s a ran/pert i mban gan tehnis kepada Kepala Daerah, baik

d ini ait a maupun tidak*

B a b u l u t sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974, Dinas Kesehatan ma.sih bernama Inspeksi Kes.ehatan

atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pengawas/Kepala

Dinas Kesehatan, Inspeksi Kesehatan ini secara organise-\

toris melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wakil Pemerin-

tah Pus at dan sebagai wakil Pemerintah Daerah termasuk pul

pelaksanaan tehnis operasionilnya di daerah,

3ekarang, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5

Tahun 1 974 serta Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974



MEIMAWATI

2 6

t r r ~ f r f'O n i rTn m .1 Vie- pa r ' . ^ r ren d a n Ve? p» i.my.^n

1 r>: '■ i ,J r I ' Tri'-.r r 1 r; T - ^ i u n 1 9 i7/i- ( s f - t o ^ a i p ^ n y p r . p m ' n a ;' n l e M h

I n r . h i * . • ?■ \~\\ ! u <:;;u.i j - r e i d i1 i ’ c r r ' r r 4 5 T o k u n l p 7 ^

'" r«nv i n -■ fi Hep?rbpirrr) , '< erp?n rr.enO i rinya or^nni^nrj i

he r’f1 ■r.) ? r-'in*-- Tn.r:peks:) 7 c +.ar m» m? J n -'3 i Dinas I'.c''ohntan

v-fur • ■ ny .'.3 -if'"I r>’/ f ' u r r r i aya seliafni unit ]'e^n}rfriv^

J.: I-':: • p K r : ) ’-! j-; a , 0 f ' i u s ' V •?r. ScV ' ira i ''^k i J Trnif:,r i n t o h Pusat

■ i k r. •' '.:V r r . ‘.nr ' V i 1 - ya h y nr ir-, '1 i V pal.a .i. o l c U non ran ft Y 0 psl a

y'in \<•:• ' ' i i}- v •;nr ;ja~a rnf-r-inpUap s v b a ^ i . Isenalo Dinas

Vnr.r V ••> 4 :•?; j a •'=->’ • >h f > j ■ i T1 n j. Tte^rah "\i HhV/.! I-, 'i - ^

7'. >• •>r .••• p^)> j;ihn r,•.i]• j», } fvjny a | ] a [,ir be] a ::c>var

, . C V.-, ... 1 . . ^ j ' .] > .

■. k- rkc ' ’ -1 Hfnf.rjr, -l i b jc 'a i i f 1 n j n , n aka tirun^n

v,.-'” r ivs’-..ni .?/•’ ,ia> karj. ;'<a!i\ari r T r r r . i n t a k k 1. n } i a 1' “1 -i a 1

b--"1- ' ! - \ i "■■(■ a m i r a l i. r i ' •> a iko^ ];epnria T ropi n s i - ] i re pi n r :i .

:v v-j ;r-n j_ f f.j }; .-}j jryn i; r- oor 'nif;. Inp.pectenr y nn '-rcl V.?-

- r’lvll'/' i In P ienst y nr v'c n jn i i '^nk i 1 1 o mo ri n f all x i; ??a1;

.-I i ' ;. .• •■• ■'•• lim -■ r v.rO i U3 ran/Miruf- \rH;f;;'n-ur;i!'an V.cs I;'! tan

-• !•:•• ';(a r> ‘t I'l r 3, P 1 T' ;* 1 i P ? 1 V'till P T " c k’U V, J

■> f r. i "ar : . ’;' 1 ‘.V. n.n I - ?!‘2 >•'rH'ar ?*

r -11 1 1 Kopj'‘;nnr<n [•:e','1,rri Nnror■.f ■"r.).-:r ' n"?7 i.or h^Tiy TTTriTan r:rn :a. n ta]-;/ T’ vVtr;iur-a"i Tr^a- iTT?7:™Tl "--TnV Tr’rT"' r f.r,]a r'i.*1 r;aeraVi.



MEIMAWATI

27

c, pen galaman-pengalaman selama i.ni membuktikan bahwa

perangkapan jabatan ini lebih banyak pcsitifnya xli-

bandingkan dengan negatifnya terutama dl dalam pelakaa-

naan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang

Pelaksanaan Penyerahan sebaglan dari urusan. Pemerintah..

Pus at mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah: Swatantra

Propinru di J a w a ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 TahunI

195? tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan

Pernerin tah Pus at lriengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah

Swatantra Kabupaten, Kota besar dan Kota kecil di Jawa;

dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang

Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari u n m a n Pemerintah

Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daera.h. Swatantra

Propinsi di Sumatera (kini ketiga Peraturan Pemerintah

ini telah dicobut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1987 tentang Penyerahan rebag.ia.ri Urusan Pus at

mengenai Keseliat.au kepada Pemerintah Daerah Tingkat I)

dimana banyak urusan-urusan kesehatan yang sebenarnya

telah dilimpahkan men jadi urusan rumah tangga Daerah,

tetapi tj.dak/belum. dapat dilaksanakan oliPn Daerah'itu

s endiri, tetapi berhasil d.iatasi secara balk ;.

c. l. hal ini dapat dilaksanakan berkat adanya ’kerja sama|

antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui ‘pejahat

tunggal tersebut di atas, yang bertindak sebagai



MEIMAWATI

2 8

wak.il Pusat di Daerah dan sekaligus sebagai aparat

Penierintah Daerah ;

c. 2 . sehubungan dengan hal tersebut di a t a s , perlu d i

in gat kan kembali pengalaman di dalam pelaksanaan'

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1937, dimana Kerala

Daerah Tingkat I berdasarkan pemilihan hanya diserah-

kan melaksanakan tugas-tugas yang termasuk urusan

Daerah Ctonom saja, sehingga di Jawa-Timur 'tierjadi-

lah dualisme pimpinan berdasarkan pemisahan !fungsi

ini, yaitu seorang Gubernur yang mewakiji Pemerin

tah Pusat dan seorang Kepala Daerah Tingkat ;I yang

terpil i.h, Hal ini sangat menyulitkan pelaksanaan

k oordinasi, sehingga scring timbul pertentangan-

pertentangan. Kemudian dengan dikeluarkannya Pene-

tapan Presiden Nomor 6 Tahun 1958 tentang -pp.me.rj.ri-

tah Daerah (diseihpurnakan) pasal 14 ayat ,(1), di-

tetapkan kembali. Kepala Daerah adalah alat .Pemerin

tah Pusat dan alat Pemerintah Daerah, yang di dalam** - i i

penjelasan atas Penetapan Presiden pada Dab Utnum (3b)

seoara fcegas disebutkan bahwa "tentang kepentingan

rakyat, untuk kebutuhan Pemerintah Dae.rah dan untuk

kelancaran aclministrasi # dual is me dalam pimpinan

Pemerintah di Daerah harus dihapuskan11. Selanjutnya

di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 44

ayat (1), disebutkan kembali bahwa Kepala Daerah



MEIMAWATI

2 9

adalah :

a. alat Pemerintah Pusat,

b. alat Pemerintah Daerah*

Kemudian ditekankan kembali di dalam Undang-undang

Nomor 5 T a h u n -1974 pasal 79 ayat (1), bahwa "Kepala

Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala

V/ilayah Prr-pinsi" ;

c o - salah eatu. bukti nyata yang dapat kita lihat ialah

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Pepartemen-

departemen lain dimana ditunjuk dua urang Pejabat

yaitu seorang sebagai wakil Departemen dan seorang

lagi sebagai aparat Daerah yang mengemban, tugas yang

sama, sering terjadi kekurang-serasian yang menyu

litkan pelaksanaan tugas-tugas se daerah karena

kaburnya batas wewenang dan tanggung- jawab masing- '

masing ;

d . berdasarkan pengalaman tersebut di ata.s, di dalam Kepu-

tusan 'Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 serca. Nomor 15

Tahun 198^ dan berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974, maka di dalam penyusunan Organisasi Kantor

Wilayah Departemen Kesehatan telah dibuat sedemikian rupk,

sehingga kedua j a bat an ini harus dirangkap, karena kedua

jabatan ini di dalam pelaksanaan saling melengkapi dan

tidak saling overlapping (tumpang-tindih) ;

d . 1 . pemisahan ked.ua ;}abatan - ini akan -meni rnbulkan kelum-



MEIMAWATI

30'

puhan baik pada 'KantOr Wilayah Departemen Kesehatan

maupun pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I f karena

keduanya adalah b a l i n g herkaitan dan saling meleng

kapi. Fungsi-fungsi Kant or V/ilayah Departemen Kese-

ha tan adalah menilai haail-hasil pelaksanaan tu g a s -

tugas De sentralisasi f perencanaarj, •pcngawpsan..

pemberian bi-mbingan bagi tugas -tugas pernbantuan

serta membina dan rnengkoordinir tugas-tugo.s Oekon-

sentrasi. Sedang'kan Dinas Kesehatan Daerah adalah

pel^ksana dari program-program kesehatan balk Pusat

rraurun Daerah ;

d.2. susunan organisasi Kantor V/ilayah Departemen Kes e

hatan te3ah disetu;yiii oleh Menteri Penyempurnaan

dan Fenertiban Aparatur Negara dan telah dituangkan

dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/IV/Kab*/

E.U./1975* Tentang perangkapan jabatan ini juga

telah direstni oleh Departemen Dalam Negeri, bahkan

dalam pidato -pengarahan Sekretaris Jenderal.Depar- *

temen Dalam Negeri pada Rapat Konsultasi antara

Departemen Dalam Negeri dengan para Sekretaris

V/ilayah Daerah di Palembang bulan Juli 1975, beliau

menyarankan agar prinsip perangkapan jabatan Kepala

Kantor V/ilayah dan Kepala Dinas Daerah* dapat d a

te rapkan di Departemen“departemen/bidang-bidang



MEIMAWATI

lain seperti yang telah dilaksanakan oleh .Departemen

Kesehatan ;

d.3. prinsip perangkapan jabatan ini, telah ditekankan

kembali oleh Sekretaris Jenderal Departeuiun Dalam\

Negeri pada Rapat Konsul tasi antar Departemen bulan

Agustus 1975, yang juga dihadiri oleh para asisten

Kenteri Penyempurnaan dan Penertiban Apariatur Negara

sehubungaa dengan hal-hal yang telah disebutkan di a t a s ,

ina.ka Departemen Kesehatan telah menetapkan suajtu kebijak.-

sanaan sebagai berikut :

e.1. Kepala Karat or V/ilayah Departemen. Kesehatan, rcerang-

kap Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I ;

e,2. Kantor V/ilayah Departemen Kesehatan diorganisir

sebagai Unit Organisasi. yang melakukan fungsi-fungsi

manageriel, tetapi bukan sebagai aparat peiaksana

tehnis, sehingga Unit Organisasi Kantor V/ilayah dan

Dinas Kesehatan Daerah merupakan dua aparat yang

saling melengkapi, sehingga ada keserasiah antara

Jusat dan Daerah ;

e.3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan merangkap

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I adalah

Pejabat tertinggi di wilayahnya di bidang ;kesehatan,

terlepas dari persoalan p angkat, dengan tugas memim-

pin penyelenggaraan program-program kesehatan,

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pem-



MEIMAWATI

bangunan serta membina kegiatan-keglatan unit pelak

sana Departemen Kesehatan ;

e.4. sebagai Kepala Kantcr Wilayah, dalam pe3aksanaan:

tugasnya, bertanggung-jawab kepada Menteri Kesehatan ;

sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah, bertanggung- .

jawab kepada G u b e m u r Kepala D a e r a h , ' sedangkan se-

cara medis tehnin bertanggung"jawab pada Menteri

- Kesehatan*

Dercikian uraian panjang lebar tentang latar belakang

perangkapan jabatan Kepala Kantcr Wilayah dan Kepala Dinas

Kesehatan Daerah Tingkat I*

maupun De.konsentra.si serta Tugas Pembantuan, terjadi suatu

kerja sama antara. Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kes e

hatan, di Tingkat Puoat.

tnhuan Gubernur Kepa3a Daerah, dapat memberi komahdo kepada

Kepala Kantor Wilayah untuk bekerja sama denga'n Kepala

Di Tingkat Kabupaten/Kctarr.adya, atas sertengetahuan

Bi>pati/Wa 1 ikotamady a , Kepala Kantor Vilayah dapat: memb.eri

koirando kepada Kepala Kantor Departemen untuk bekerja sama

fungninva*

. Di Tingkat Kecamatan, atas sepengetahuan Ca m a t , Kepala

3 2

Untuk selanjutnya, sesuai dergan azas D e s e n t r a U s a ® !

Di Tingkat Propinsi, Menteri Kesehatan atas sepenge-

dengan Kepala Dinas Kesehatan dan dilaksanakan sesuai den gar*

M 1 L 1 K reftptisTAtfcA an-

U N IV E R S ItA S A1& LAN GQ &S U R A B A Y A __



MEIMAWATI

■33.

I' i nas K r s c b a t a n l'’abupaton,/Ko barnad.ya d a p at member!' Vomamlo

V.ep--3«ia Prpa] a RisPpsmas mi kub d i l ai<sonaV.an s^’ba^aimana '

f u n g s i i i y a . Se l an ,jn fcnya Kepala TV’s; Vos mas d a pa t ir'embnwahi

be r ba g a i V.egi - '.‘can un i t - u n i t terV.ec 11 e e p e r t i m.voalrry a Pus-

kesmas ~en>banM>, 1W a i Pongobf i tan, BKIA, Hygiene S a n i t a s i

' lan l a i . n - l a i n V.e^iatnn.

S t r u k t n r o l , Kepala Dinas

d^pat; bob' r j a 5?ama denpan Kopala Dinas K es eh at an Kabupaten/

Kotarranya f ta.pi brban b e r a r t i b^hwa Kepal a Pi na s Posebaf .an

Ka bupa la-n/’^t amadya men.lacli b an i a n d a r i Kepal a P i n a s I'.ese-*

b a t n T r o p i n s ! .

P o r i lv- j u g a di T i n g b a t T. 'ecamatan, Kepala Ibi^Posmas

Vida’ w'radia dib?v;;?.b Uoma.ndo Carrat , welair.V.an boduanya

s a l i n!r ly 'ngV ocrd ;i na81 ]<an s a ; j a ,

Pem i. b i an pul a Kepal a PnsUesrras d engan b e g i a t a n

swasla. ii ~•" ya V a t .

Ta\tuV l e b i b i e l a s n y a , dopat d i l i b a t bagan pada1 h a .. an:?-iv. ''?ri b u t •

1 3 'P c k linen t a. s i Din a. s J! o r e b a t a n Pro p i n s i I) a e r a h;inr:V:rj!: I J--' '’'a - :r imu r .



MEIMAWATI

HU33UWGAN STRUCTURAL DAN PUNGSIONAI,

u n i t :-u n i t k e s e h a t a n d a e r a h

--------------------------- G A R IS K O M A N D O / S T R U K Y U R A L a T A N G G uN G J A W A B

----------- - G A R I S F U N G S I O N A L 8 K E R J A S A M A

n | 1 11 > GARl^ KOORDINASI



MEIMAWATI

TATA HUBUNGAN ANTAK UNIT SECAItA VEKTIKAL

DAN HORIZONTAL

\ TATA\ h u b u n g

\ ^ A NV E I£ T I K A L

UNIT DEP.KES. ' GUBERHUR / k DH DOKABU / ^OKO'DYA

\ Din. Kes. Tk.IIM

Din-Kes Medis Taktis Operasionil a). Medis tehnis

TK. Idan

Administratip b). Taktis Operasi- onil

Administratip khusus dalam program-program lfedebeywind

Kan.Wil

tehnis administratip dan Taktis 0- perasionil

Konsultatif

Operasionil 0

E).II

\i3UBUI5GAIIH 0 R I Z 0 N T A L

UNIT .DIN.KES

INSTANSI VER7I- KAL LAIN-LAIN DIDALAM PROPIN-SI ■

GUBERNURDINAS/JAWATAN lDALAM PROPIM SI

Din-.Kes.Koordinatief

AntarDirektorat(bidang)

0 0 Koordinatief

a ) koordinasi

• dalam bi

Kan.Wil.

dang medis

tehnis

bj Directing

bidang

taktis

■ Koordinatief

yang menyang-

kut pro gram-

pro gram Kesra

Koordinasi

dalam bidang

taktis opera-

sionil

0

Operasioni

administra

dalam pro

gram- pro

gram me-

cJeberwind.

si ‘



MEIMAWATI

3 6

3 Penyusnnan Formas! Tenapa Departemen Kesehatan y a n g •

Dinerba.ntnkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang

Formas! Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran BAKN Nomor 04/\

SE/1976 tentang Petunjuk Penyusunan Formas! serta Surat BAKN

yang dikeluarkan setlap tahun mengenai petunjuk pelaksanaan,

tel ah ditentukan Pokok-pnkok Penyusunan Formas! Pegawai

Negeri Sipil untuk mengisi satuan organisasi Pemerintah.

1 4Pengertian Formasi disini adalah :

Jumlah san susunan pangkat Pegawai Negeri Slpil yang' diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu nelaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oelh Menteri yang, bertanggung-jawab dalam bidang Penertiban dan Penyempurnaan. Aparatur Negara.

Tnjuan penetapan formasi adalah agar satuain-satuan

organisasi negara yang dimaksud di atas dapat mempunyai

jumlah dan rnutu pegawai yang cukup sesuai dengaii beban

ke'rja yang dipikulkan pada satuan-satuan orcrar.isasi Femerin-.

tah.

A'dapun penyusunan format! perlu diperhatikan bebera-

pa dasar yang d i gunakan :

Pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1 ten tang Formasi Pegawai Negeri Sipil Juneto "Pasal 52 Keputusan Vyesiden Nor,or 29 Tahun 1984 tentang PelaV.sar.aan Anggaran PenHn/patan dan Belanja Negara.

: ’PS?.*". r/uvAAW

' U N IV EIiSiT A S a i r l a n c w

S U R A B A Y A



MEIMAWATI

37;

a. Jenis pekerjaan.

t,. Sifat pekerjaan.

c. Perkiraan beban kerja.

d. Perkiraan kapasitas pegawai.

e. Kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan.

f. Jenjang dan jumlah jabatan dan pangkat' yang tersedia

dalam organisasi,

g. Alat yang tersedia atau perkiraan dalam melaksanakan

tu g a s .

Berdasarkan^pasal 51 hingga pasal 54 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974, maka formasi pegawai yang diperbantukan

unt.uk sektor pemerintah di daerah, Departemen Kesehatan

han.ya memperoleh tambahan formasi pusat dari unit vertikal-

nya, sedang formasi perbantuan hanya diberikan melalui

INPRES, Penyusunan fo,rmasi sangat erat hubungannya dengan

susunan organisasi unit kerja ; sepe'rti diketahui hingga

saat. ini unit organisasi yang telah disahkan antara lain

Departemen Kesehatan '(Pusat), Kantor Wilayah dan Dinas* :1

Kesehatan. Keputusan mengenai penyediaari formasi di dasar-

kan juga atas tersedianya pembiayaan untuk pengg^Jian dan

ini diputuskan melalui BAKN.

IJntuk Kabupaten/Kotamadya yang membutuhkan pegawai

yang 6 .i perhan tukan, maka Unit Pelaksana Tehnis (UPT)

--i2.tngV:?.t-II melalui Dinas Kesehatan Tingkat II dapat menga-

jukan kepada Bupat.1/Walikotamadya/KDH Tingkat II dengan



MEIMAWATI

38.

tembusannya untnk Kantor V'i 1 a yah D e p a r t men Korel I atan dari;i

mitnk Kantor D* par tern on Fes eha ban * nipp-ati/Wal iUiVfcarnadya/

VDH Tingkat II vntnk s ‘"1 ar jn try a (rener'.'.sli'innya kepada

Czu'iy-jrnnr/rnil Tingkat -I, keûdlan dilanrlntkan pada Depar-

tenen Dalan !!r-ir eri. Departemen Dalam Negeri monyerahkannya

"kep'ao'a.;5A!'.1i ur Ink d isampaikan pada Departemen Kesehatan!

a par rr.enyed .iakan t.enaâ yanr dibnluhkan. “Denman . pertiirbanrran

dari D«?parV.emon Dal aw lieperi bahv/a an£.?aran sudah t e r s e d i a , -i.

iraka Departemen F rrehatnn d?pat êryorahkan tenan;a yanr..

dihntv hV;an kepada !'aii tor V; 1.1 ayah Departemen Ker->eha 1;an nntuk

kcir'ud i'in A 1 s^rahkan rad;-) D1 nas «>scha tan Daerah Tingkat II

w e 3n 111 i Kantor Departemen F<?:? eh a tar. Daerah untuk; kennid Aon

'titpp 'ai.kar: d j daerah yanp rr'‘,r:,hi.if.»;.hkan tadi.

n elm rr i an t u p n s - t u f a s k’i n as Ke s e ha ta n Daerah d i l a k -

f-:a"n\- 'in e l e h ; ’r: 1 t r o l a k s a n a ? £-hnif: di Daerah, t e r n a s u k

pula !;i!r,HR-Lnra.s adrnin i ? t r a s i v ar.p: rr.eru pakan r e pal a us a ha

dan k ^ r i a t ' m d i hiclanr: k e t a t a - u s a h a . a n vwurn, Va-:pe£ra.waianf

p e r i e a pan dan V ca '.an ran .1 *5

Ad a p* i ri :Jnit P^laksana lehnis yanr dirnaksud adalah : J

1. TDaâh "akit Ur:1"1 Jin Or. 3 a if a 3 Anwar Malang di r-o * arrudya

Da'-rah T 1 rpl =t ‘ _XJ Kalan^.

2 . Rnrah Pok j t Uimim Dr. .'■•oedono Mad in n dj. Fctarnadya

pat c*Y ?\r.^Vat TT r--dinn.

15 -O o V u i r e n t a P i D i via.s k e r e h a t a . n i r o p a a s i ^ a e r a hT - i n p i - 1'. I • P ^ w a - T i w n r ,

i



MEIMAWATI

3 9

Ruiraha Sakit Tarn-parif Jember d.i Kabupaten Daerah

Tingkat II Jernber.

Rumah Sakit Paru-paru. Batu di Kabupriten Daerah

Tingkat IX Malang.

Rumah Sakit Varu-pnru Dungns di Kabupaten Daerahi

Tingkat II Kadiun.

Pala.i Femberantasan Fenyakit Faru-paru Surabaya di-

Xo Ip. marly a Dap rail Tingkat II Surabaya.

B-ilai Femberantasan Fenyakit Paru-paru Malang di-

Kota mady a Dae "ah Tingkat II Malang.

1)2 3 ai Fernb^ran tasan Fenyakit Faru-paim Madiun' di-

Kotamadya Daerah Tingkat II Mad i n n .

Dalai Iemberantasan Fenyakit Paru-paru Jember di-

Kabupaten Daerah Tingkat II .Teniber.

Ba'l ai Pemberan tasan Penyakit Paru -paru Pamekasan

d.i. Kabupaten Daerah Tingkat II Fatnekasan.

Rumah Sak.it Kusta Sumberglaga.h di Kabupaten Daerah

T.ingkat II Mo.jokerto*

Ku;reb Sakit Kusta Ngang^t di Kabupaten Daerah Tingkat

13 Tnbon.

Rurr.ah Sakit Kusta Kediri. di Kotamadya Daerah Tingkat

].'[ Y. e 6 j r 1 .

I';?] ai latihan Kesehatan M?^yarakat Mcjoaari di Kabu-

pa ten Daerah T ingkat 11 Mcjokerto.

Pa. I a a 1 n f o rmas i cl an D o ku w e n t a s i K e s a h a t. an J a w a. - T i mu r



MEIMAWATI

AIJ

. d j Pota.iaadya P a ^ r a b Tj II\ Surabaya.

1 V-'.i1,6'. Pa ^ a i F a t a r i a Fedi'ca. Ba t u di t'abu pa ten P a r n’ab,;- ‘T tingkat ■ i "■

13 I•Vi.l s n p .

17. Sokol ah Penbarrtn. A b l i G.iz.i S ur a b a ya d.i Kotamadya

P a o r a b Ti n-::kat II • S u r a b a y a .

1?. Sek o l a h P'-rawat I'e-'ehatan Fad :iu n di Kotamadya] d a e r a h

T i l 3!;:’>•• a t II Karl.iu n . .

'1 9 . Balai L-itihan G.i.'/i Keja^aan di Kabupaten Daerah Tin/:~

kat II r a ^’jr'i.an.

Ada pun ^ a n a n ‘Penyu s u n a n F o r m a s i Tena-va ‘Df-pa.rtt m'en

Keaaba tart yarir r! i re.rbantukan pa d a PenH-rin.taVi P a e r a b T i n g -

16k a t I J ' ' a . j a t d ; . ] i b a t pada halaniar btvr. ibut .

16ijo i\ur)Cr'ta a 1 J av/a - :i r,r.) r ,

;i nay lea sVia tan Pro rinsi Dajerah



MEIMAWATI

M E N P A N j

K A N W I L j *

D E P K E S . ! \

K A N D E P

KES. f5*

N\

N D I N K E S\

S\

T K I\

\t

/

/

/

/

/

s/

// \

*V•s. 1

* j

D I N

T K

K E S

1 1 ,

BUPAT I / WAL'iKOTAMADVA

K D H I K IT

/

>1

U P D

TK n______

U P T

t k n; PUSKESMAS

<- > G A R I S F U N G S IO N A L & K E R JA SAMA

- > G A R I S S T R U K T U R A L



MEIMAWATI

B A B I I I

PENGELOLAAN ADFilNISTRASI KEPEGAWAIAN.

BAGI TENAGA KESEHATAN YANG DIPERBANTUKAK

''Pengelolaan Tenaga Kesehatan secara menyeluruh,

sebagaj program pokok yang nnncakup upaya pembjna-in tenaga

dalam kedudukan admini s t r asiny a , dimulai sejak ia permulaan

masuk bekerja hingga saatnya ia. berhsr. ti . ■untuk men.ial ani

irasa penr?.inn. Upaya pembinaan meliputi recruitment (penge-

rahan) dan p e n gan gk a t an ny a t d is tribusi dan pens in pa tanny a ,•

irutasi dan pengembang&n k a r i e r , perijinan kerja, ipenghargaan.

idan pengawasan serta pelayanan administrasi fcermaauk untuk

pengurusan penoiun.

k'engj ngat .'-ebagian besar upaya pembinaan ini sudah

baku atau set!dak -1 i daknya sudah digarinkan oleh ,]:u s a t ,

maka tidak ban yak ya.ng dapat dimasukk.an sebaga.i program

khusus da erah terkecuali menyarigkut : (1) kelancaran

proses pembinaan dan (2) upaya pengembangan karier yang

berkaitan dengan proses pendidikan dan latihan.

Sesnai denga/n catatan BAKN Wil ayah Timur, jumlah

tenaga Departemen Kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan

Daerah Tingkat II Kabupaten/'Kotamadya di Jawa-Timur sampai

rlengan , tanggal 31 Desember 19?6 berjumlah £2105 oran^,,

terdiri dari tenaga. medis 1 374 orang, tenaga para medis

13039 orang dan tenaga non medis/non paramodis 7692- orang.

42



MEIMAWATI

Jumlah tersebut termasuk tenaga kesehatan yang bekerja

dengan status Pegawai Daerah Otonom, Departemen P dan' K t

Departemen HANKAM, Pegawai IN P R E S , Sukarelawan, ;Honorer

serta Unit-uuit lain termasuk Swasta.

Ufttuk Pegawai, Negeri yang diperbantukan .terdiri

dari. dua jenis perolehannya. Pertama diperoleh dari tam-

bahan formasi pusat unit vertikal. Jenis ini biasanya di-'

peroleh karena adanya pengembangan organisasi a W u meng-

ganti pegawai~pegawai yang telah pensiun maupun yang telah

meninggal. Kedua diperoleh melalui INPRES.

Jumlah Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Daerah

Tingkat II Xabupaten/Kotamad.ya di Jawa-Timur berjumlah 3574i *

orang, sedang Pega-vai INPRESnya berjumlah 3577 "orang,

Jadi seluruhnya berjunOah 7131 orang (3»2/0 dengan rincian

sebagai berikut :

!1

NO. i11I

KA3./KODYA.

P E G / i w a r

:DOPERBANTUKAN : INPRES

11

1 " X A B . GRASIK H11 0 133 :

2 - !KAB. SIDOARJO 231

■63

I

130

1K A B . MOJOKERTO 62

*■ iK A B . JOKBANG

'; 118 105

MKODYA. SURABAYA 200

!

82



MEIMAWATI

NO. KAB./KODYA.

*■P E G A W A 'l

DIPERBANTUKAN

i «•

! T,

I 8.

q.

1 0 ,

1 1 .

1 2.

1 3 .

1 4 .

1 5.

16 .

1 7 .

i 1P' | 19.

j 2 0 .

i -Ij 2 2 .

j 2 3 .

| 2 4 .

KODYA. MOJOKERTO

KAB. MALANG .

KAB. PASURUAN

KAB. PROBOLINGGO

KAB. LUMA J All G

KODYA. MALANG

KODYA. PASURUAN

KCJ>YA. 3 ROEOLINGGO

KAB. MADIUN

KAB. NGAWX

KAB. MAGETAN'

KAB. PONOROGO ■

KAB. PACITAN

KCDYA. MADIUN

KAB. KEDIRI

KAB. NGAHJUK

KAB. TULIINGAOTUNG

KAB. TRENGGALEK

'KAB. BLITAR

KODYA. KEDIRI

66

145

68

71

53

28

32

27

62

96

91

93

77

40

101

94

105

96

158

43



MEIMAWATI

t ; | P E G; A W A I

NO, ♦ KAB./KODYA.■tL ........................

tJ DIPERBANTUKAN ;

. , +INPRES.’ ;

26.

11KODYA. BLITAR

i

! 41: ■: Ac .

27- KAB.1

KAB.

BONDOWOSC! 1 1 9

' 83

28. SIT.ITBONDO | 98 81i

29. K A B . BANYUWANGI 174 197 ■'

30. KAB. JEMBER j 317 136

-31 . K A B . BOJONEGORO j 122 ... ■ 156 ...

32. K A B . TtJBAH J 101 93

33, K A B . I.AMONGAN I 87 122,

34. KAB. FAMEKASAN i 29 107

35. KAB. SAMFANG | 45 :e5 :

36. KAB. SUMENEP i 91 120

37. KAB. RAKGKALAN i 65

if >

113

i !:

1 • • diadakanny.a tena^a kesehatan y a n k dip e rb an tu ka n

Semakin lu as ny a Tnasalah kesehatan, sehingga p.emerin-

t-ah merasa perlu imtu k terus meningkatk'an pembarigunan narana

di b i dang k e s e h a t a n termasuk j u g a t e n a g a kesehatannya sebagai

tenaga p e l a k ^ a n a khusus d i bidangnya.

r m T l T k " 'PERPU ^TA K A A N _ ^

'u n i v e r s i tA s a i r l a n g g a i S U p A ft A Y A



MEIMAWATI

AS

Kengenai tenaga kesehatan sebagai tenaga pelaksnna

khusus dibidangnya den gar, katagcri sebagai tenaga ahli,

Pernerintah Daerah sendiri beJum mair.pu untuk menc.etak tenaga

ahli tersebut. Disamping itu , dr-ngan adanya desentra.llsasi.-

di bidang kesehata’n yang semakin bertambah dan diperluas,' '

ciengan sendirinya- Program Pokok Penfrintah di bidang kese

hatan (seperti yang termaktnb dalam tTndang-undang Komor 9i

Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan) akan berjalan

lambat dikarenakan antara tenaga kesehatan dengan beban ker-

jnnya tidak seimbang walau telah dilakukan peneropatan tenaga

kesehatan denjsan cara mclalni TNPBES f tapi car a ini bisa di-

katakan belum mencapai tujuan yang diharapkan karena umumnya

tenaga-tenaga kesehatan INPRES - ini adalah tenaga-tenaga yang

baru lulus dan masa ckinasnya terbatas/telah ditentukan,

^ehingga tidak biaa lama menetap disuatu daerah tertentu.

Untuk itulah, Pernerintah Daerah rcasih merasa perlui

un tuk terus membutuhkan tenaga yang diperbn.ntuV.an tersebut

yang formas.inya telah ditentukan melalui penggantian formasi

tenaga yang telah weninggal/pensiun dan;dari formasi pengem-

baiH'an organisasi derigan katagori lebih ditekankan pada

tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya (seperti dokter-

doktei; special is t Sar jana-sar jana Kesehatan Masyarakat

atau tenaga-tenaga paramed.18 -yang -Giidah senior) untuk selan-

jutnya jika sudah beker;ja di daerah, di harapkan dapat men-

^ id iv melalui pengalamannya kepada tenaga-tenaga kesehatan



MEIMAWATI

lainnya yang masih muda/baru.

^ * P eranan Pinas Kesehatan terhadap pengelolaan :administrasi

kepegawaian

Seperti telah disebutkan di dalam Lembara.ri Negarai ;

Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

Kesehatan (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960) bah: II pasal 4 f

dimana dikatakan bahv/a tugas Pemerintah di bidang kesehatan

adalah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rak.yat

dengan menyelenggarakan dan menggia'tkan usaha-usaha dalam

lapangan :

a. Pencegahan dan pemberantnsan penyakit*

b. Pemulihan kesehatan.

c. Perlen^kapan obat-obat dan alat-alat kesehatan*

d. Pendidikan tenaga kesehatan.

e. Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat.

:C. Ponyel id ikan-penyel idikan.

g. Pengawasan.

Ad a pun sal ah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang kesehatan rakyat adalah rakyjit harus!

d.iikut sertokan dalam semua usaha-usaha yang bertujuan untuk

memperba.i ki dan mcningka-tkan kesehatan rakyat.

Untuk mencapai tujuan ini, maka disamping harus

aktifnya para petugas kesehatan memberikan penerangan kepada

rakyat mr-ngenai cara-ca.ra untuk hidup se h a t , juga seluruh



MEIMAWATI

4 8

rakyat terutama pemimpin-peminipin dari masvarakat yang

terorganisir perlu mengetahui rencana Pernerintah di bidang1

kesehatan.

Fengjngat titik tolak dalam pola Pembangunan Lima

Tahun, naka perlu diperhatikan pula hubungan pembangunan

pertanian dengan kesehatan terutama pengaruh kemajuan teh-

nologi terhadap faktor-faktor yang bertalian dengan tim-

bul n,ya penyakit.

Untuk itu Dinas Kesehatan Daerah T.i ngkat I .tnaupun ...

Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II menipunyai tugas-tugas

pokok sekaligus fungsinya. untuk menyel enggarakan tugas-

tu^as tersebut*

Adapun tugas pokok Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I antara

l a i n :

a. melaksanakan srbagian urusan tumah tangga Daerah (Oto-

n o m ) Pernerintah Daerah Tingkat I dalam bidan;g kesehatan ;

b. irelaksanakan tugas pembantuan yang menyangkutj bidang

kesehatan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I kepada Dinas Kerehatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas

.K.eschatan Daerah Tingkat I mempunyai fungsi :

a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan

pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyu-

.. sur.an rencana untuk melaksanakan tugas pokok ;



MEIMAWATI

■49

b* pelaksanaan, y a n g . merupakan segala usaha dan :kegiatan

untuk melaksanakan kebijaksanaan aesuai dengan rencana

--y:\ng- telah ditetapkan ;

c* pembinaan, yang marupakan segala usaha dan kegiatan-

pen.yul.uhan, pendidikan dan 3atihan ke arah.peningkatan

•• pelayanan kesehatan ;

d* pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan

untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas

pokok sesnai dengan peraturan/perundang-undangan yang

berl. aku ;

e * admin i st rasi , yang merupakan segala usaha dan kegiatan

di bidang ketata-usahaan, kepegawaian, perlerigkapan

dan keuangan ; (garis hawah dari penulis)

f. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan

untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinasi

serta instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya,

Sedangkan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat;.II rnempunyai

tugas nokok antara lain :

a. t.pl aksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah her-

dasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi .Daerah

di bidang kesehatan ;

b. mel.aksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya

oleh P-upati/v/alikotamadya Kepala Daerah, Dinas Daerah

Tingkat T atau Kepala Plant or Wilayah-



MEIMAWATI

5 0

Untuk menyelenggnrakan tugas pokok tersebut di a;tas, Dinas

Kesehatan Daerah Tingkat II mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian. bimbingan dan1 1

perrbinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebij&ksa-

naan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan':

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. pelaksanaan sesuai dengan tueas pokoknya dan sesuai

dengnn peraturan perundang-undangan yang berlaku ;.

c. pengamanan serta pengendalian tehnis atas pelaksanaan

tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap

kan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan per-

v ’n n g - u n d a n g a n yang berlaku,

Dengan demikian, Dinas Kesehatan Daerah Tjingkat I

adalah sebagai unsur pelaksana Pernerintah Daerah1 Tingkat I

dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah

yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung-jawab

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang dalam

bidang administrasi di bawah koordinasi • Sekretarjis Wjlayah/

Daerah Tingkat I.

Sedangkan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II adalah

sebagai unsur pelaksana Pemerintab Daerah di bidang kesehatan

dan d j pimpin c] eh seorang Kepala Dinas yang be rad a di bawah

dan bertanggung-jawab kepada Bupati/V/alikotamadya Kepala

Daerah Kesehatan Daerah Tingkat I dan Kantor V/ilayah di-

wilayahnya,

M i LI K ]PERPUSTAKAAN j

*UNIVERSITAS AlRLANGOA"S U R A B A Y A J



MEIMAWATI

3 . Hambatan-hambatan dalam pengelolaan a d r o l n l s i r a s i

kepegawaian

Klmsus untuk sub bab ini, pembahasan akan lebih di~

tekanVan pad -’ segi. praktek. penyelenggaraan pengel ol aa.n

adroinis-trasi V.epega.waian, khuausnya bagi Penibinaan Pegawai

Negeri yang diperbantukan. Beberapa. faktor penghambat

prosen kenaikan p£r gkat yang ten tuny a pula berpengaruh

terhndap peny esua-ian penerimaan ra.ji*

Seperti d iketahui, bahwa tenaga yang di re rbant.ukari

ini herstatus sebagai tenaga Pi.iant (rnaau.k Depa.r trrren I)a] am

Negeri) sedang gajinya diperoleh dari Pemerintah Daerah

yang nerobtit\ihk a nn y a . J a d i t o r d a p a t dua S u r a t K0 pu tusan b a g il

tenaga yang bersangkutan* Pertama merupakan S';rsit Keputusan

pengangkatan, pen em pa tan dan pcnugasan . Kedua me!- ru pakan

Surat Keputusan la.njuban yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah untuk lebih menegaskan Surat Keputusan darl Pusat

tentang pe-ngga.jian bagi tenaga yang bersangkutan*

Hal in. i l ah yang membeda^an a n t a r a t e n a g a yang d .1: perban tukan

dengan t a n a g a - t p n a g a bia.sa unmmnya (Pegawai Neger i Sip.i.1

Daerah d l l . ) - Di s a t u pi.hak t e n a g a yang d i p e r b a n t u k a n i n i

p.ecura a d m i n i s t r a s i h a ru s m e l a l u i t ahapan/ h i r o k t a s i yang

panning* sedangkan t e n a g a - t e n a g a 1a i n n y a enkup d i a t u r o l e h

P eme r i n t ah Daerah s a j a , Parbedaan i n i ] ah' yang t e n t u n y a

merugikan t enaga - t e n a g a yang d i p r r b a n t u k a n t o r s e b u t .



MEIMAWATI

Harcbatan-hambatan lain dapat juga berasal dari

Angg'aran Daerah, tenaga itu sendiri man pun' dari- Struktur

Organisasi yang dirasa. masih belum mantap sert-a: kondisi

suatu daerah tempat dlmana tenaga bertugas.

Ditinjau dari segi Anggaran Daerah, jika>dikaitkan ,

dengan dasar d i 1 a k s an a k an n y a pembinaan yang menggunakan

sistim karier dan siatirn pr&stasi ker;ja, sering'-'t:xcrax sesuai

derigan penerimaan gaji. Seperti yang diakui oleh Kepala BAKN

di depan Komis! I I DPR RI :

"oistim penggajiannya sendiri sebetulnya audah b a i k f karena merupakan gabungan sistin akala tunggal dengan sistim skala ganda, masalahnya sekarang adalah anggaran yang tersedia untuk menunjang s i s t i m :itu masTST" herhatas" , (garis bawah dari peivulis)

Fenggajian Pegawai Negeri secara menyelutuh berflumbor

pada satu pusat, artinya bahwa penggajian itu berasal dari

Anggaran Negara (AFBN) , barn kemudian Pernerintah Kensubsidi

anggaran tadi kepada masing-raasing daerah untuk d.ilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Timbul masalah keuangan daerah, tiimana t

rata-rata subs .nil yang diterima Pernerintah Dap rah ber-

jumlali 90/^ dari- penerimaan seluruh daerah sebingga diang-

gap tidak viaiar ;

- a i st i m subs idi sekarang ini dianggap tidak mencerminkan

' Marian KER'P?1KA ,. Tanggal 24 September 1i9^3



MEIMAWATI

penbatf ian yang r a s i o n i l , karena' t i d a k digunaWan d a t a - d a t a

yang r i e l , t e t a . p l herd as a rk an a t a s . j uml ah orang yang dapat

d j np :! i akan ;

- car a pendropan kurang m e m peril at ikan kcperi nan, fisik menu-i

r u t muslin dan t i m i n g n y a , t i d a k cocok dengan rVaat yang

dapat d i b u t u hk a n .

Hambatan selanjutnya menyangknt masal all ir3i bidang

pelaksanaan Anggaran Daerah Tinnkat I,,antara Bain :

- da] am pelaksanaan AFBD pada umurpnya sudah dilandasi den /ran

■ sj.stim DIKDA/BIPDA, sedang dalam kenyataannya. BIKDA/DIPDA

dimaksud bel um sepenuh ny a dilaksanakan. Hal ini terjadi

karena ser.ing dijumpai adanya pengeluaran-pengeluaran

yang tidak direhcanakan lebih dahulu dalam Dl'SDA/DIFDA,

sebingga fungsi dan tujuan dari DIKDA/BIPDA sebagai alat

pengenda] ian dan pedoman ba/ri para pelaksana. untuk mencapai

tujuan anggaran tidak berjalan ;

- dalam pelaksanaan AFBD masih' terdapat’ peiig^unaarr-darra'

pembangunan untuk menutup kebutuhan belanja rutin, hal

ini masih terjadi pada beberapa Daerah Tingkat I maupun

Tingkat II. Terjadinya penggunaan d.ana pembangunan untuk

anr^aran belanja .rutin, karena penrcendalian intern mau

pun penggunaan dana anggarab rutin kurang efektif ;

- masih terdapat Rumah Sakit untuk menutup kebutuhan belanja

rutin dan sebagainya. Ada beberapa alasan yang diajukan



MEIMAWATI

hingga terjadi penggunaan lebih dahulu penerimaan pen-

danatan Rumah Sakit misalnya, untuk menjaga kbntinuitas '

peny ediaan obat-obatan, peningkatan pelayanah1' kesehatan

pada masyarakat manpun untuk menjamin terpeliharanya

kebersihan Rumah Sakit bah.kan ada Rumah Sakit Daerah

Tingkat II yang mengerjakan Rumah Sakit dengan mengelola

sendiri hasil pendapatannya tan pa menyetor k e : Kas Daerah

sebagaimana meotinya#

Hambatan lain "bet-asal dari tenaga itu sendiri,

antara lain :

- kekurangan tenaga terlatih di bidang kepegawaian maupun

ketata-usahaan (misalnya pengetik yang ba i k ) f 'sehingga

tidak j si rang tenaga Paratned is /Med is merangkap atau men-

ja\»».t sebagai tenaga dalam j a bat an umum, seperti contoh

di Departemen Kesehatan Pusat dimana seorang dokter

menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia, hal ini .tidak;

aesuai dengan profesi sebagaimana mestinya ;

- kekurangan tempat kerja m a u p u n .peralatan ;

- belum berkembangnya kerja sama antara unit-unit kepega

waian baik di Pusat maupun di Daerah.

Berdasarkan Keputu&an Presiden Nomor 44 .Tahun 1974j

tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan

Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi

Depa r t e m e n , dikeluarkan Surat Keputusan Menteri : Kesehatan



MEIMAWATI

No. 125/IB/KAR/B.U./1975 yang menetapkan antara lain di-

bentuknya Kantor Wilayah di Tingkat Propinsi yang terpisah'

dari Dinas Kesehatan Daerah. Pengaturan hubungan kerja

antara kedua unit* tersebut tn&slh dalam taraf.. pema:atap;m.

sehingga ini dapat menghambat penyelesaian admintstrasi

dari penempatan tenaga kesehatan.

Hambatan lain lagi menyan^kut Susunan Struktur Orga-i

nisasi dan Tata Kerja unit kesehatan khususnya di Daerah,

masih belum mantap sehingga menimbulkan kesulitan di dalam

pengelolaan ketenagaan maupun penyelesaian admihistrasi

kepegawaian, antara lain :

- belum mantapnya Struktur Organisasi Rumah-rumah Sakit

dan unit-un.it pelaksana tehnis kesehatan lainnya di Daerah,

menghambat pengelolaan tenaga kesehatan teristimewa menge

nai pengernbangan karier ;

- belum mantapnya!' Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah

dan penentuan eselon yang tidak menguntungkari bagi tenaga-

tenaga kesehatan yang bersangkutan mempersulit pengelolaan

tena.ga-tenaga tersebut ;

- susunan Struktur Organisasi Kantor V/ilayah, khususnya

unit kepegawaian belum se.'-uai dengan beban kerjanya se

hingga kurang memperlancar penyelesaian admihistrasi

kepegawaian ;

- hal-hal tersebut di atas, menyebabkan pula kurang lancar



MEIMAWATI

56

berjalannya sir-tim informa f>i ketenagaan dan mengakibatkan

data kepegawaian yang kurang lengkap dan tepat ;

- dengan adanya perbedaan eselon antara Kantor Wilayah dan

Dinas 'Kesehatan-Daerah menimbulkan hubungan yang' kurang

serasi antara unit-*unit Kantor Wilayah dan unit-unit

dalam Dinas tersebut dan ini mempengaruhi pengelolaan

tenaga dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Hambatan lain timbul karena situasi dan kondisi suatu

daerah, dimana komunikasi sulit sehingga penyelesaian

andnistrasi kepegawaian memakan waktu yang lama. Seperti

.nontoh..di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep* Jika angin

barat ti.ba laut bisa mengganas# sedangkan transportasi hanya

bisa dilakukan dengan perahu motor.

Proses ad ministrasi jelas akan berjalan lambat apabila

m e n y a n p;kut h e r k a s - b e r ka s /s ur at -s ur a t y ang haru s dikirim

ke Pusat. Bahkan tidak jarang bah wa setelah Surat Keputusan

kenaikan pangkat turun dan kemudian d iajukan ke Pernerintah

JJaera)1. oleh pegawai y a n g her sa ng ku ta n untuk penyesuaian

Ka;ji, ternyata Pernerintah -Daerah tidak bisa m e mb ay ar atau

anggaran bel um tersedia- (khususnya unt uk daerah ,yang income-

nya m i n u s / r e n d a h ). Sehingga terpaksa pegawai tersebut ditun-

da pe mb ayarannya atau ' d i h a n g u s k a n 1 gajinya sampai daerah

d j. n v a t a k an ma m pu untuk m e mh ay a r „

Kasus lain menyangkut tambahan nafkah keluarga,

Ada semen ta ra pe.q;av;ai paramedis mera?igkap sebagai penga jar



MEIMAWATI

57

part-time di sekolah-sekolah swasta adapula pegawai- regaw&i

rendahan (seperti pesuruh Puskesmas) yang bekerja sebagai

buruh pada suatu Home-Industry. Akibatnya sering teriihat :

bahwa Puskesmas kosong oleh pe tu g a s , sehingga dokterpun

turun tangan beker,ja rangkap seperti menfrurusi sarana

Puskesmas yang ad-a (ikut sebagai ’tu k a n g’). Sebagai pimpinan

Puskesmas, dokter tidak bisa bertindak apapun terhadap bawahan-

nya t rnengingat keadaan memang menuntut pengert.ian sesama,

Suatu pengabdian yang tidak pada tempatnya.-

Sehubungan dengan hal tersebut di atas 9 dapat dika-

takan ada daerah yang 'menarik1 dan daerah yang 'kurang

m e n a r i k’. Bagi daerah yang 'kurang- m e n a r i k’ pemenuhan tenaga

sangat lambat terlaksana karena tenaga yang ditun;juk untuk

ditugaskan, umumnya mereka berusaha mengelak/meholak dengan

dalih telah berkeluarga dsb.

Kiasalah lain adalah inutasi ke daerah atau tour of

duty sebagai salah satu jalur pengembangan karier sulit

dilaksanakan karena terbatasnya biaya pindah dan jenjang

jabatan yang tersedia, atau terbentur pada ketentuan kepe-

gawaian yane: berlaku*

18V/awancara dengan mantan Sekre'tai-is- -vrek.-rran^.

diganti namanya dengan Kabag. T.U.) Dinas Kesehatan Propinai Daerah Tingkat I Jawa-Timur.



MEIMAWATI

B A B IV

1 * Kes.impnlan

Dari pembahasan baik teori (yuridis) maupun dari

segi praktek mengenai pengelolaan administrasi kepegawaian

bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Dinas Kesehatan

Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Jawa-TImur yang

telah diuraikan dalam Bab 1 hingga III, maka dapat disim-

pulkan sebagai berikut :

a. adanya perbedaan status kepegawaian, menyebabkan proses

pengelolaan administrasi kepegawaian harus melalui taha-

pan/birokrasi yang panjang. Hal ini bisa merugikan tenaga

kesehatan yang,, diperbantukan tersebut*>

b. walaupun telah dilakukan penyeropurnaan Susunan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Unit-unit Kesehatan Daerah,

akan .tetapi. menemui kesulitan karena hagaiinanapin pengp-

lolaan administrasi kepegawaian sangat luas ;dan kompleks

dikarenakan :

V . 1. hanyak ketehtuan-ketentuan dan banyak peraturan-

peraturan yang beraneka ragam ;

b . 2. sebagai obyeknya adalah manusia dalam arti para

pegawai dan keluarganya yang berlainan dan berane

ka ragam riwayat hidupnya dan sifat-sifat pribadi

P II N U T U P

58



MEIMAWATI

dan kemampuannya, karena langsung mengenai kepen-

tingan masing-masing pegawai dan keluarganya ;i '

b .3* seirama dengan perkembangan peraturan-pferaturan/

hukum kepegawaian dan perkembangan organisasi yang

bersangkutan, maka pelaksanaannya akan menyangkut

berbagai instansi-inr-tansi di luar kesatuan organi

sasi yang bersangkutan dan yang berkepefttingan,

sehingga memerlukan banyak pekerjaan .tuli.s menulis

dan ketik-mengetik (paperwork) di atas beraneka

ragam model formulir yang harus diselesaikan tepat

pada waktunya*

segala hal yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan ad-

ninistrasi kepegawaian khususnya pembinaan yang menyang-

kut rrosedur kenaikan pang^at c.q. penyesuaian gaji,

akan terlihat bahwa proses tersebut' terlalu-pa.vi^aug-dan

merrakan waktu yang cukup lama untuk 'penyelesAiannya. .

Kenurut penfralaman' selama ini, usul k.enaikan pangkat

pegawai yang diperbantukan sampai diselesaikannya Surat

Keputusan dan diterima oleh pegawai yang beroangkutan

akan rocnempuh prosedur antara lain sebagai berikut :

c.1. usul dari Puskesmas yang bersangkutan ;

c.2. diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya

c.3. diserahkan pada Kantor Departemen Kesehatan Tingkat

Kabupaten/Kotamadya ;



MEIMAWATI

c* 4. diserahkan pada Dinas Kesehatan Propinsi ;

c. '5- diserahkan pada Kantor V/ilayah Kesehatan Tingkat

Propinsi ;

c. 6. dikirim ke Pusat/Jakarta c.q. Biro Kepegawaian

Departemen Kesehatan ;

c. 7. setelah diperoleh persetu;juan BAKN, diserahkan

kembali \',c. Departemen Kesehatan

c. 6, dari Departemen Kesehatan, dikirim kembali ke

Kantor Wilayah Kesehatan Tingkat Propinsi ;

c. 9. dikirim ke Dinas Kesehatan Propinsi untuk di-

mintakan Surat Keputusan Lanjutan da

c.10. dikembalikan ke Dinas Kerehatan Kab\;i

madya untuk dimintakan Surat Keputu«c

dari Bupati/Walikotamadya ;

c.11. dikirim ke Puskesmas ;

c.12. diterima yang bersangkutan ;

(bap;an usul kenaikan pangkat terlampir).

Prosedur di atas.dapat mengakibatkan terjadinya her-

ba£a i kelambatan, apalagi pada daerah-daerah';yang kon-

disinya sulit di^angkau transportasi dan komiinikasi,

ditambah lagi dengan sifat hukurn dari kenaikan pangkat

yang tidak berlaku surut, yang berarti dapat ;merugikan

pegawai yang bersangkutan dan pegawai-pegawai lainnya*



MEIMAWATI

pro ses usmriswvi:oYW"‘rii« i^ T / ?A irtiM

‘j IP IL ■ DIP BREA. I-tT DU- N

pram m rrA ji,miAm t i c . i i .

■Ni— ---------------------- .' DEP;'K£ti.— --------------- ------------------ ^ . •



MEIMAWATI

6 2

d. walaupun perangkapan jabatan Kepala. Kantor Wilayah d a n '

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Fropinsi dikatakan mem-

- jiuiryai dampak yang por.itif dsn masuk akal bila eselon

atas merangkap eselon bawah, namun kenyataannya jika

dikaitkan dengan adanya perbedaan eselon antara Kantori.

Wilayah dan Dinas, akan tetap menimbulkan hubungan'vans

kurang serasi antara Unit-unit Kantor V/ilayah dan .Unit-

unit Dinas, karena masing-nvising organisasi rnempunyai

satu pimpinan yang sama. Disini bisa digamba/irkan sebagai

dua kapal yang rnempunyai satu nakhoda. Fadahal masalah

tenaga yang diperbantukan adalah menjadi' wewenang Dinas

Kesehatan, berhubung pimpinannya sama dengan; Kantor

Wil a y a h , lalu seolab-olah terjadi. ba.hwa pimpinan terse

but memerintah dirinya sendiri. Untuk itulah: dalam pe-

la.ksa.naan pengelolaan administrasi pelalu . terjadi keti-

dak-serasian satu sama lain. Hal tersebut di atas dika-

renakan bentuk Departemen Kesehatan sebagai Integrated '

Type serta azas desentralisasi di bidang kesehatan masih

belum, jelas, man a urusan ’.Pemerintah Daerah dan rnana

urusan Pusat.

e. koordinasi dengan instansi-instansi di luar De p:\rtemer.

Kesehatan dan jnstansi swasta tentang penyusunan data

kebutuhan tenaga kesehatan tidak diperoleh data yang

.lengkan dan tepat, dikarenakan sistim informasi yang



MEIMAWATI

63

belum mantap, sehingga daerah-daerah di dalam menyusun

rencana ketenagaan tidak disesuaikan dengan situasl,j

. :kemampuan masing-masing daerah dan tersedianya formasi.

Hal ter;rebut menimbulkan tidak seitnbangnya antara., kapa-

sitas tenaga dengan anggaran yang ada.

f. namim harus diakui juga bahwa dengan adanya kenyataan-

kenyataan yang telah dinebutkan di atas mengenai Danyak

ragam penghambat dalam proses pengelolaan -adiministr'aoi

kepegawaian bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan.

Tapi keadaan tersebut bukanlah sepehuhnya kesalahan

aparatur kepegawaiannya saja, juga bukan kesicngajaan

yang sifatnya non-tehnis lainnya, melainkari ,'dari para

tenaga itu sendiri.

g. pengertian dari ketentuan IN PRES maupun sumpah/;janji

yang diucapkan oleh para lulusan medis/paramedis yang

harus diutamakan, sering kurang dissidari oleh beberapa

pihakt masih terdapat kckurang-pengertian tentang sis-'

tim yang dia.jukan panitia bersama Departemen P dan K

dengan Departemen Kesehatan yang mempunyai. Bi.fat pengem-

bangan secara bertahap, tetapi mencakup segi-segi yang .

Juna.

h. masih banyak terdapat Pernerintah Daerah Tingkat II yang

belum mampu untuk mengatur diri ‘sendiri di.karenakan

keterbatasan dana, sehingga belum semua urusan bisa di-



MEIMAWATI

serahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

sebngaiman yang cliisyaratkan oleh Undang-undanE Nomor 5

Tahun 1974- tentang Otonomi Daerah.

1. terkikis oleh keadaan, maka lambat laun unsur 1 manusiawi

akan berontak, lalu pengertian dari pengabdialn itu' sen-

diri mar) jadi kabur. Pe gawa.i - pe ga wa i tersebut cenderung

banyak yang tidak puas atas pelayanan yang diterima.}

dari aparatur pelaksana kepegawaian maupun1' dari instanni

in.stansi yang terkait di dalamnya,. sehingga tidak memung

kinkan mereka melakukan profesi sebagaimana iriestinya*

j . dari semua kesr.upulan yang ada ini, sudah teritu akan

menyebabkan cita-cita bangs a Indonesia yang terma.ktub

dalam GBHN akan tidak tercapai seperti apa yang diharap-

kan yaitu kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Saran-sarani

Agar diperoleh kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil,

maka dalam pengelolaan administrasi kepegawaian bagi tenaga

kesehatan yang diperbantukan perlu dicatat beberapa hal

saran-saran demi perbaikan sebagai berikut :

a. perlu lebih dimantapkan lagi koordinasi antara pihak-

pihak yang terlibat dalam penempatan dan penggunaan

tenaga kesehatan ;

b. lebih memanfaatkari sumber-sumber tenaga potensiil yang



MEIMAWATI

6 5

ad a di dalam masyarakat untuk membantu memperluas

jangkauan pelayanan kesehatan ;

c. menin.jau kembali adanya jenis katagori tenaga kesehatan

untuk disesuaikan dengan kebutuhan program. Hal ini

di.^ebabkan karena katagori-katagori yang ada. rekarang

dulunya d i ad akan untuk memenuhi seaaat** s edarvgkaru-pr-c

gram kesehatan berkenibang terns ;

d . nienj.n,iau kembali Undang-undang Wajib Kerja Sarjana

(U.U, Ho. 8 Th. 1961) dan Undang-undang V/a.iifa Kerja

Paramedis (U.U. No. 18 Th. 1964) yang merupakan keha.ru-

san bagi para lulusan untuk mematuhinya, sedangkan antara

jumlah lulusan yang ada dengan penempatannya masih belum

m e m a d a i f jadi banyak temaga yang belum tertarrpung selu-

ruhnya, apalagi mutasi ke jen.jang yang lehih tinggi s e

bagai sr-lah satu jalur pengembangan karier atau telah

menyelcsaikan program rrasa dinasnya, lambat terlaksanai

dikarenakan birokrasi yang panjang* Padahal formasinya .

dibutu'nkan bagi- penggantian lulusan berikutnya ;

e. mengatur keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan

tenaga kesehatan baik dalam jenis katagori dan jumlah-

nya, baik bagi kebutuhan Pernerintah maupun kebutuhan

swaata ; -

f. meningkatkan kemampuan kerja unit kepegawaian baik. di-

Pusat tnaupun di Daerah ;

g. mengatur pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk



MEIMAWATI

6C>

- usaha-usaha kesehatan swasta dengan m e m p e r h at ik an kese-

in'bangan dengan kebutuhan kesehatan Pemerintah ;

h, peninjauan kembali mengenai keten tuan-kr tenT.uan 9 kebi-

jaksanaan ketenagaan di bidang kesehatan disfesuaikan

dengan kerangka program dan pera tu ra n- pe ra t ur an kepe

gawaian ;

i. untuk usaha-usaha dalam bidang kepegawaian.ini, keseim-

bangan biaya yang dibutuhkan yang sumbernya berasal' i 1 w

dari Pusat (A F B N ) dan Daerah (APBD) perlu dijajagi dan

dipergunakan secara metnadai/seimbang ;

j« perlu d i p e r h a t i k a n . a d a n y a penambahan personil serta

sarana-sarana penunjang guna memperlancar tugas program

kerja sesuai dengan perkembanga.n pada instaniHi-instansi

yang bersangkutan*'Juga hendaknya seringkali;diadakan

pemindahan tenaga/personil yang mampu dan mengunsai

(tenaga ahli) ke instansi lain digantikan oleh pegawai

yang belum memadai pengetahuannya di bidang pengurusan '

kepegawaian pada urusan-urusan pegawai. Dengan maksud

demi t.erwujudnya kelancaran pelaksanaan pengelolaan

adr-inistrasi kepegawaian ;

k. mengusulkan kepada Fienteri Fenyempurnaan d a n ;Penertiban

Aparatur Negara, peninjauan eselon.dari beberapa unit

vertikal ;

1. mengusulkan kepada Departemen Dalam Negeri urituk menve-



MEIMAWATI

6 7

suaikan eselon Dinas Kesehatan Daerah dan Kantor Wilayah

dan tin it-unit Vertikal Departemen Kesehatan- jainnya ;

m. men/rad akan 1 atihan-latiha.n kerja bagi pel aksana-pelaksana

di bidang kepegawaian'di Pusat dan di Daerah untuk me~

ningkatkan ketrampilannya dan menambah peralatan, ruang

kerja, biaya operasionil un.it-unit kepegawaian dan biaya

. mutasi pegawai ;

n. ] ebih.memantapkan sistim in formasi ketenagaah agar supaya.

dapat memperoleh data yang lengkap dan tepat. Untuk ini

perlu diambil langkah agar dari daerah dapat '-memperoleh

data tersebut "secara ]angkap dan teratur dari satu sumber

saja ;

o. di dalam setiap menyusun program-program kesehatan supaya

selalu diperhatikan segi ketenagaannya ;

p. daerah-daerah di dalam menyusun rencana ketenagaannya

perlu disesuaikan dengan situasi, kemampuan masing-ma.singI

daerah dan tersedianya formasi ;

q. lebih memantapkan koordinasi dengan instansij-instansi

di luar Departemen Kesehatan dan instansi swasta akan'

penyu^unan data kebutuhan tenaga kesehatannya ;

r • tenaga kesehatan yang tersedia belum digunakan secara

berhasi ] gun a dan berdaya guna, ma.ka perlu dirumuskan

secara jelas mengenai beban kerja dan uraian tugas ;

s. sistim penempatan tenaga kesehatan baik di Pusat maupun



MEIMAWATI

68

di Daerah peri1' lebih dimantapkan lagi ;

t. seyogya'nya!' status, tenaga Departemeb Kesehatan (NIP.

1400...) yang diperbantukan, hanya sampai Peim-rintab

Daerah Tingkat I sa ja, sehingga memudahk-nn penige.l o'] aan-

nya ;

u, perlu adanya Surat Keputusan Bersama antara. Menteri

Kesehatan dengan Menteri Dalam Negeri mengenai penge-!

' lolaan t e n a g a , kesehatan yang diperbantukan pada Peme-

rintah Daerah ;

Sebagai Cohtoh : (contoh terlampir )

U.1..SKB Menteri P dan K dengan Menteri Dalam Negeri

No.024/P/1974 tentang Prosedur Penyelesaian Admi-

nistrasi Kenaikan Pangkat Guru Sekol ah Dasar ;

u.2. Surat Keputusan Menteri P dan K ; Ho.,023/8/1974

! (khususnya pasal 3), bahwa pelaksanaan k.enaikan

'palYgkat' bagi guru Sckolah Dasar Negeri Sipil Pusat

yang diperbantukan pada Daerah Otonom yang digaji

menurUt golongan Il/d ke atas, dilaksanakan oleh

Gubernur/KDH atas nama Menteri P. dan K, netelah

mendapatkan 'pcrsetujuan lebih dulu dari Menteri

P dan K c . q . 'Biro Kepegawaian Departemen P dan X ;

u.3. Surat Gubernur/KDH Tingkat I Jawa-Timur tanggal

17 September 1981 N o .823/22398/023/1981 tentang

mohon persetu juan .penyederhanaaii prosedur kenaikan



MEIMAWATI

pangkat guru Sekclah Dasar yang.diperbantukan pada

Daerah Otonom golongan Il/d ke atas, sepanjang

tidak memerlukan persetu;juan BAKN ;

v. seyogyanya Surat Keputusan Lanjutan dari pihak Gubernuf/

KDH Tingkat I Jawa-Timur dilaksanakan oleh Dinas Kese

hatan Tingkat I. ;

w. seperti diketahui, bahwa pangkat merupakan kedudukan

yang menunjukkan tingkat Pegawai Negeri Sipil dalam

rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai

dasar penpgajian, untuk itulah kenaikan pangkat bagi

tenaga kesehatan yang diperbantukan ini dipejrlakukan

secara khusus dan diusahakan agar memperoleh hak-haknya

■yang sifatnya meringankan serta meninjau kembali pembe-*

rian- inc'eritif (tun jangan khusus) supaya lebih- meningkat-

kan gairah kerja tenaga kesehatan pada umumnya ;

x. alangkah baiknya untuk mempercepat proses, agar gaji

tidak terlambat, kembali kepada jaman, ketika Dinas

Kc^yhatan masih bernama Inspeksi Kesehatan (Ikes) dan

BAKN masih bernama Kantor Urusan Pegawai (KUP).

Menteri Kesehatan dengan*Surat Keputusannya N o . 18007/

1960 tentang pendelegasian wewenang kepada Inspeksi

Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pendahu-

luan. Dengan Surat Keputusan Pendahuluan ini:f pegawai

yang bersangkutan sudah boleh dibayar gajinya khusus

golongan I dan golongan II saga.



MEIMAWATI

Iccr.or

ifat

a^piran

crihal

M * LI Kp e r p u s t a k a a N ^

, -W N IV E R SIT A S A lR L A ^ O O

1 frll R A B AjJh. —

i

g u q e r n u r k e p a l a o a e r a h t i n g k a t IJAWA TIMUR

Surabaya, 1 7 6optoiab«r 19 0 1

i C 2 2 / 2 2 3 $ 8 / 0 3 2 / 1 9 9 1

M o h a n persatujustn p c n y e d c r h a n a -

r.n pro-sodurc kanaiJuin p a n g k o t

G uru Eekolah O a c a r y a n g d i p e r -

fcantukan p a d a D a e r a h Oboccsa g o -

I onian II/d kcatac, Bopanjang

tidak stfznsrlukan paroetujuaA ft.A K N

Kopoda

Y t h .S d r * SE33SX .M U 6 JCHDERAL D S P A K I T K E H PETIDIDIX-

AW» DAM KEBUDAYAAN

a

J A K A R T A

ftcnunjuk S u r a t K c p u t u s & n b o y s e a a M e n t o r ! P d a n J C d a n - H e n t a r l

Dalait l ^ g o r l iteaor 24 T u h u n 1974, Nozipr 024/7/19^4 t e n t a n g pr oc e d u r e

p o n y c l a s a i a n A dm in i s t r a s i k e n a i k a n p a n g k a i G u r u t a k o l a h C*Ea»r *4<*

d a n Cura t K c p u t u / w n M e n tori P d o n K tJccoor 023/P/1974 t a ng ^a l 3 0 J a n u -

a r l 1974, khucruanya pac a l 3, a n t a r a l a i n tcrcanttta b ^ h v a p o l a k e a n a a n

k o n a i k o n pangloic o a g l G u r u C a k ol ah D a cat E c gori S l p i l ru e A t y a n g <31-

porbantuk£.n p ad a D a e r a h Otonora y a n g d i g a j i DOiruru I ^olcnvjan ll/d k a -

citas, d i la k s a n a k a n o l e h G u b a r n u r Ko p a l a D a e r a h ati\sl n * m a M e n t a r i p

d t a K cotolah a o n d a p a t porcofcujuan l o b i h dahu lu d a r i M e n t o r ! P d a n K*

Dalasi p o l a k s a n a a n n y a oalftca ini p a r e e ^ u j u a n t c r s s b i t d i l & k u k a n © l a b

B ir o KcpoigavTaian D o p u rt c& e n P d a n K*

K c n u r u t p o n g a l a a a n sclina ini, c s u l k o & a i k a n pcoigkat G u r u C o -

k o l a h D a c m r &£2»r**i diael<SBG.ikAnnya S u r a t Kopu tu oa n d a n ditcrii&a o l o h

y a » g barec&ngkutan a l om i&sncsnpuh p ro a c d u r o a ntara l a i n c o b o g a l b o r i -

( k u t i “

1. Usui d a r i S o k ol ah D a s a r y a n g boroongkutan,

2. risora h ka n p a d a tingfcat KecaruataA*

3. Dicar^Vikan p a d a tiny!;at X a b u p a t o n / K o t £ & a d y & #

4. DicorcLhkiO'. p a d a tisvgkat Propinci.

5. Di-iri^'c-an ko Puiiat/Jak/urta c q B ir o Xc p c g a v a i a a D^ptortcncq, P d a n 1C*

6. Pcrcctujuan Pusa t d i k i r i m ko Propinci, ool&njutnya d l t o r b i t k a n &u-

r ^ t Kep ut us a n o l o h Propinei.

7. D i k i r i *



MEIMAWATI

7. D i k i r k a k o £ a b u p a t c n / Kotaa ad y a.

Q, Diklrija k a Kccamatan.

9. B i k l r i a )co s o k o l a h D a s a r y a n g b o r a a n gk ut an .

10. D i t e r i c a y a n g beroansfcutnn.

F r o c o e t o r e s b u t t a m y a t a t e r l a l u p a n j a n g d a n eactihaa v a k t u y a n g

cuJcup l & n a u n t u k p cn y c l Q a a i a n a y a . A p a i a g i iwmflingat b a r b a g a i f a k t o r y c i n g

d a p a t tsanâkihatkaa t e r j a d i n y a b e r b a g a i k e l e a b a t o n aa h i n g g a d a p a t toaru-

g i k a n G u r u S o k o l a h D a a a r y a n g boroangkutan, ® a k a e a n g a t d i p a r l u k a n ada-.

ny a p e n y e l a e a i a n dancjan e a r a y a n g cingkat#

s .

S>ct!iuburtgan d e n g a n h & l torsobut, d e n g a n In i k a n i ftengucuDcan &© -

b e r a p a l a n g k a h p o n y o d o r h a n a a n prooadiire, t a n p a a a n ^ u r a n g i k e w a a a a g a n -

fcowonang^n y a n g t e l a h ada, oo o u a i d e n g a n k o t c n t u a n flan p r o c e d u r e y a n g

b s r l a k u o a ba ga i b c r i k u t i

1* U s u i koriaikan p a n g k a t cotrual la ng k ah - l a n g k a h yurtg m*3 oh a da <S1 pro-*

e q s B ob a g e l a a n a l a s i e n y a campa i d i t i n g k a t P r o p i n s l saja»

2 . O l e h S r o p i n a i o e l a n j u i n y a d i l a k u k a n p o n g o c c k a n / p e n a l i t i a n s c a u a i d o -

n g a n k o t a n t u a n - k c t e n t u a n y a n g t s l a h a d a # ( d o o g a a j w m g g u n a k a n d a f t a r

cheJcllat) u n t a k loengetahul S a n a y a n g t e l a h aoxbtfttihl p c r o y a r a t a n d a n

saana y d u g bo lvm. '

3. 2\pabiLi bcrluui d a n Jsalacgtopaa tela I: s l a p fl&rctua d i Pzopinsi# k a s d a -

h a s rnangundang X c p a l a B i r o K e p e g a w a i a n Dapartes&an P d a n K a t a u y a n g

d it u g a a k a n / d i t u h j u k - iuiti£k datang..fco_Surahaya sruca e a n c t a p k a n p e r a o -

t u j u a a M a s t e r ! Fe:idi£2 k& n da n Stabudr.yaan da.n XLftaycldaaikAr. " d l ' t e s ^ t

ûhjbigga d a n g a n d c s i k i a n b e r k a o t i d a k p o r l u d i k l r i a k a Jakarta*

4. Atais d a s a r p c ^ s c t u j u a n tcretbut, la a gs un g d i t e r b i t k a a 5 u x a t K o p u t u a -

kcnailut^ pasgkatxvya ec a u a i d a n g a n kctc.ntân p x o s c d u r o y a n g b a r l a -

ku,

5. S o t o l a h k o a a l k a n p a n g k a t ooXoaai c o b A g i o n a k a n dibau*3. k ® B i r o K o p a -

g a u a i a n D a p a ^ t c a a n P d a n K e s b ag al a l a t iconitoring d a n c v a l u a s i p r o -

000 ccrtft b a s i l u o a h a po ny e d e r h a n a a n ircscdutti ini.

D e n g a n p o n y e d a r h a n a a n pro sa du r o ini kasoi tcongharapkan a g a r p o -

’ny o i o G a i a n J;onaii:an p a n g k a t Gu ru C e ko la h Da car y a n g d i p e r b a n t u k a n p a d a

D a o r a h Otcncta g o l o n g a n 1 1 /d ko a t a a d a p a t l e b i h t e p a t p a d a v a k t u n y a d a n

ctcncapai e f ck ti v it as d a n o f i e i c n a i y an g leb ih t in?gi« 5

P o r l u k i x a n y a ai k c a u k a k a n b a h v a j un l a h G u r u S c ko la h Da o a r y a n g

(3iix*rhantulcan.pada D a e r a h O t o n o a d i Jawa Tiinur g o L ^ a g a n IX/dkfiiatao y a n g(

ak an n ^ l k p a n g k a t p a d a t & n g g a l 1 Cfittobcr 1 00 1 a d a l a h s e b & n y a k 2 3 S 6 o -

rasg, scdang u n t u k 1 A p r i l 1932 ad a l a h 5 81 2 o rang*

T/Oklran^



MEIMAWATI

• 3 -

TEMBEJSAN

Vth* * 1

2

3

Sek ir an ya S a u da r a b e r k e n a n mo n y e t u j u i , sebagai l a n g k a h pertaina

kami, a k a n e eg e r a ttemproses b e r k a s - b e r k a s k e n a i k a n p a n g k a t G u r u - G u r u S o -

k o l a h D a s a r pcriocte 1 O k t o b e r 19 31 d a n 1 A p r i l 1932*

A t a s p c r a o h b n a n u o u l t e r c c b u t d i a t a s d i a o h o n k h & b a r d a r i S a o d ar a

k a l a u d i j m w g k i n k a n d a l a m v a k t u y a n g t i d a k lama.

K o m u d i a n a t a a p e r k e n a n p e r h a t i a n d a n p e r s o t u j u a n S a u d a r a k a m i u -

e a p k a n to rima kaaih.

Sdr. D i r c k t u r J c n d e r a l P a n d i d i k -

i n D a s a r da n Mrn?:v/hh 7v*»- partErocn P e n d i d i k a n d a n Ke -

b u d a y a a n d i J akarta.

. Sdr. K e pa l a . Bo d a n Adxninistraai

K e p e g a w a i a n tteg&ra d i J a

karta.



MEIMAWATI

DA'FTAR BACAAN

..1 . BuVu

Dckurrentasi Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat; I Tiruir.

Geoi'ge R. Terry,' Principle of. Nana/Lenient, disadur oleh N. Halim, Penerbit Karya RemaTJa, Bandung, Tahun 1972.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, Prlnsip-prlrtsip Kana- pement, Jilid I, terjema.han M. -Ridwan S a n =Anwar,Jakarta, Tahun 1966.

Lou is A. Allen, Management and Organization, dikutip oleh Achmad Hefni^f "diktat Organisasi Intern-eksitern,

Marian MERDEKA, Tanggal; . 24. September 1983.

Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Kengenal Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri 3 Ipi 1 C'ft t~akan 1 t “ . Per.erbit Uhalia Indonesia, J akarta, Tahun 1 983 .

The Liang Gie, Adminlstrasl Perkantoran Modern, Penerbit. P.D. Percetakan Radya Indira, Jogjakarta, Cetakan IV, Tahun 1967.

Vfid ja ja, A.W., Administrasl Kepegawaian : Suatu Pengantar, Penerbit C.TI Ra jawa! i., Jakarta, Cetakan I, Tahun 19TJ6.

Peraturan Perundang--undangan

Undang-uudang Nntnor 6 Tahun 1959 tentang Fenyerahan tugas- tugaa pemeiFinta^i Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Pembantuan Pegawai Negeri dan Fenyerahan Keuangannya kepada Pernor intah D a e r a h .

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1 9 60 t e n t a n g PokoH-pokok K e s e h a t a n , LmrI No.* 131 T h . T 5 6 0 .

71



MEIMAWATI

Tjndang-undanp Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*

Undanfr-unrianf? Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke pegawaian..

ii ,Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. tentang Pelaksa

naan penyerahan sebagia.n dari urusan Pemerintah Pusat . mengenai Kesehatan kepada daerah-d&erah Swatantra Propinsi cj’i Jawa‘.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 195? tentang Pelaksa- naarPperiyerahari se bag.ian dari urusan'.Pemerintah Pusat

, mengenai y^esehatan kepada daerah-daerah Swatantra : Kabupaten,( -Kota Beaar dan Kota Kecil' di Jawa.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksa- . naan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada daerah-daerah Swatantra Prcpinsi H i ' Sumatera.

Peraturan Perreriritah Nomor 5 Tahun 1^76 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, LNRI No.9 T H . 19-76.

Peraturan' Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pusat mengenai Kesehatan kepada Pem e rintah Daerah Tingkat X. •

Kepurusan Presiden Nomor A 4 Tahun 1974 tentang Pokok-poko)■: Organisasi Departemen.

Keputusan Presiden Homor 45 Tahun 197 4 tentang Susunan Or-' ganisasi Peparteme'fr.

!

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Or- : ganisasi departemen.

Keputusan Presiden Nomor ?9 Tahun 1984 tentang Pelaksa- : naan lAnggaran :Pendapatan dan Belan ja Negara*.

Keputusan Horterl • Da] am Negeri Nomor 35'j Tahun 1977tentang Ped o m a n— Pe mb e nt u k an,"Susunan Organisasi dan Tata Kerja* Dinas^ Daerah.



MEIMAWATI

AMl/1r| ^ J L lrepository.unair.ac.id/12314/1/20.pdf · 2016. 9. 2. · sura b aya iwp-ikbimg pan...

Documents

Transcript of AMl/1r| ^ J L lrepository.unair.ac.id/12314/1/20.pdf · 2016. 9. 2. · sura b aya iwp-ikbimg pan...