25F85 OK Jurnal2 AC Panca

5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca

1/9

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN

DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ahmad Calam dan Sobirin

ABSTRAK

Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umu

(merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, sepenerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilm

pengetahuan itu sendiri. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigmpembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembanguna

nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena hakiknilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukun

pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara.

Kata Kunci:Pancasila, Paradigma, Negara

A. PENDAHULUAN

Setelah dicapai konsensus nasional untukmenjadikan Pancasila sebagai satu-saturrya azas

dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa danbernegara, sampai saatnya bangsa Indonesia

untuk betul betul membudayakan danmengamalkan nilai-nilai yang terkandung

dalam ideologi bersama Indonesia itu. Dalam

sejarah pernah selama sepuluh tahun BP-7,mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah, telahberhasil menggerakkan pemasyarakatan nilai-

nilai Pancasila, terutama melalui penataran-penataran P-4 dengan berbagai type dan

polanya. Sejauh ini se-Indonesia 2 juta orangatau 74% dari penduduk usia dewasa, telah

berhasil di jangkau oleh proses pemasyarakatanitu. Pada saat Krida ketiga dari Panca Krida

Kabinet Pembangunan V, BP-7 Pusat telahberperan aktif dalam merangsang gerakan

pembudayaan ideologi Pancasila, demokrasiPancasila dan P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa)

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbemegara.

Salah satu dimensi gerakan pembudayaanitu, yang juga berarti pengamalannya dalam

kehidupan nyata, adalah pengembanganpemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945 yang relevan dengan kebutuhaperkembangan masyarakat dan tuntuta

perubahan zaman, tetapi tetap berada dalakerangka paradigma atau kandungan hakek

yang sesungguhnya.Sejalan dengan itu pengembanga

pemikiran itu bukan dimaksudkan untumerubah atau merevisi, apalagi menggantiny

Justru yang ingin dicapai adalah untu

memperkuat, mempermantap damengembangkan penghayatan, pembudayaadan pengamalannya dalam berbagai bidan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dabernegara.

Melalui pengembangan pemikiran tentanPancasila dan UUD 1945 seperti itu diharapka

bangsa Indonesia akan dapat melahirkan damengembangkan gagasan, konsep-konsep da

bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidankehidupannya yang bersumber dari ideologi da

konstitua ber sama Indonesia itu, serta padwaktu yang sama berhasil pula menguatka

relevansinya dengan realita perkembangamasyarakat dan tuntutan perubahan jaman.

Sejalan dengan itu, melalui prospengembangan pemikiran ini diharapkan bang

Indonesia akan dapat melahirkan damengembangkan gagasan-gagasan, konse

Jurnal SAINTIKO

Vol. 4/ No. 1/ Januari 200

14


2/9

Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan

Jurnal SAINTIKO


1

konsep dan teori-teori baru tentang kehidupan

politik, ekonomi, sosial, budaya, beragama danber-Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum, hankam

dan lainnya yang bukan saja bersumber padanilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi

sekaligus juga mengandung relevansi yang kuat

dengan keperiuan pembangunan masyarakat,bangsa dan negara Indonesia dari satu tahap ketahap berikutnya. Bersamaan dengan itu

Pancasila dan UUD 1945 menjadi hidup danberkembang, bukan mati dan beku, di hati dan

alam pikiran masyarakat Indonesia yangsekaligus memperkuat keyakinan mereka

tentang kualitasnya yang prima sebagai ideologidan konstitusi bersama. Demikian,

pengembangan pemikiran berperan pentingsekali dalam pengembangan kebanggaan

terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan olehkarena itu menjadi perangsang proses

pembudayaan dan pengamalannya.Berdasarkan kerangka pemikiran ini dulu

BP-7 Pusat telah memcentuskan sebuah "Kelompok Studi Pengembangan Pemikiran

tentang Pancasila dan UUD 1945 ". MelaluiKelompok Studi ini BP-7 Pusat pernah

mengundang sejumlah ahli dari berbagai bidangdan mereka yang berpengalaman untuk

menyumbangkan buah pikiran, baik melaluisumbangan makalah maupun partisipasi dalam

diskusi tentang topik-topik tertentu yangmerangsang pengembangan pemikir tentang

ideologi dan konstitusi bersama Indonesia itu.Dari situ tersimpul kegiatan Kelompok Studi ini

berupa rangkaian seminar, masing-masingdengan topik tertentu yang dianggap relevan.

Melalui Kelompok Studi ini dan hasil-hasilnya BP- 7 Pusat mampu merangsang

gerakan pengembangan pemikiran tentangPancasila dan UUD 1945 di perguruan-

perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitiandan pengkajian, dan di kalangan-kalangan lain

di seluruh tanah air. Dengan begitupengembangan pemikiran tentang Pancasila dan

UUD 1945 akan berkembang menjadi suatugerrakan yang luas yang pada gilirannya akan

berperan aktif dalam merangsang prosespembudayaan dan pengamalan Pancasila dan

UUD 1945 di berbagai lapisan masyarakat dan

bangsa Indonesia dalam berbagai bidan

kehidupan mereka sehari-hari.

B. PENGERTIAN PARADIGMA

Istilah 'Paradigma' pada awalnyberkembang dalam dunia ilmu pengetahuaterutama dalam kaitannya dengan filsafat ilm

pengetahuan. Secara terminologis tokoh yanmengembangkan istilah tersebut dalam dun

ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khudalam bukunya yang berjudul The Structure

Scientific Revolution (1970 : 49). Inti sapengertian paradigma adalah suatu asums

asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yanumum (merupakan suatu sumber nilai), sehingg

merupakan suatu sumber hukum-hukummetode, seru penerapan dalam ilmu pengetahua

sehingga sangat menentukan sifat, ciri serkarakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya sangdinamis hal mi disebabkan oleh semak

banyaknya hasil-hasil penelitian manusisehingga dalam perkembangannya terdap

siiatu kemungkinan yang sangat besditemukannya kelemahan-kelemahan pada teo

yang telah ada, danjikalau demikian makilmuwan akan kembali pada asumsi-asum

dasar serta asumsi teoretis sehingga dengademikian perkembangan ilmu pengetahua

kembali meng-kaji paradigma dari ilmpengetahuan tersebut atau dengan lain perkataa

ilmu pengetahuan harus mengkaji dasontologis. dari ilmu itu sendiri. Misalnya dala

ilmu-ilnru sosial manakala suatu teori yandidasarkan pada suatu hasil penelitian ihiiia

yang mendasarkan pada metode kuantitatif yanmengkaji manusia dan masyarakat berdasarka

pada sifat-sifat yang parsial, terukur, koreladan positivistik maka temyata hasil dari ilm

pengetahuan tersebut secara epistemologhanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilm

pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena ikalangan ilmuwan sosial kembali mengka

paradigma ilmu tersebut yaitu manusiBerdasarkan hakikat-nya manusia dala

kenyataan objektifnya bersifat ganda bahkamultidi-mensi.


3/9


Jurnal SAINTIKO


1

Atas dasar kajian paradigma ilmu

pengetahuan sosial tersebut kemu-diandikembangkanlah metode baru berdasarkan

hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitumanusia, yaitu metode kualitatif.

Istilah ilmiah tersebut kemudian

berkembang dalam berbagai bidang kehidupanmanusia serta ilmu pengetahuan lain misalnyapolitik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-

bidang lainnya. Dalam masalah yang populer miistilah 'Paradigma' berkembang menjadi

termihologi yang mengandung konotasipengertian sumber mlai, kerangka pikir,

orientasi dasar, sumber asas serta arah dantujuan dari suatu perkembangan, perubahan

serta proses dalam suatu bidang tertentutermasuk dalam bidang pembangunan, iptek

maupun dalam pendidikan.

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan dalam hidupbermasyarakat berbarigsa bernegara bangsa

Indonesia melaksanakan pembangiman nasional.Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam

meningkatkan harkat dan martabatat. Tujuannegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 yang terinci adalah sebagai berikut :"melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia," hal ini dalamkapasitasnya tujuan negara hukum. Adapun

rumusan "memajukan kesejahteraan umummencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini dalam

pengertian negara hukum material yang secarakeseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus

atau nasional. Adapun selaku tujuan nasionaljuga tujuan internasional (tujuan umum) "ikut

melaksanakan-ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial". Hal ini diwujudkan dalamtata pergaulan masyarakat intemasional.

Secara filosofis hakikat kedudukanPancasila sebagai paradigma pembangunan

nasional mengandung suatu konsekuensi bahwadalam segala aspek pembangunan nasional kita

harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai darisila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai

sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada das

ontologis manusia sebagai subjek pendukunpokok sila-sila Pancasila sekaligus sebag

pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkapada kenyataan objektif bahwa Pancasila das

negara dan negara adalah organisa

(persekutuan hidup) manusia. Oleh karena inegara dalam rangka mewujudkan tujuannymelalui pembangunan nasional untu

mewujudkan tujuan seluruh warganya hardikembalikan pada dasar-dasar hakikat manus

"monopluralis''. Unsur-unsur hakikat manus"monopluralis" meliputi susunan kodr

manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodramanusia makhluk individu dan makhluk sosi

serta kedudukan kodrat manusia sebagmakhluk pribadi berdiri sendiri dan sebag

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenpembangunan nasional sebagai upaya praks

untuk mewujudkan tujuan tersebut, makpembangunan harus mendasar-kan pad

paradigma hakikat manusia "monopluralitersebut.

Konsekuensinya dalam realisapembangunan nasional dalam berbagai bidan

untuk mewujudkan peningkatan harkat damartabat manusia secara konsisten berdasarka

pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebuMaka pembangunan nasional harus melipu

aspek jiwa (rohani) : yang mencakup akal, radan kehendak. aspek raga (jasmani), aspe

individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadan juga aspek kehidupan ketuhananny

Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalaberbagai bidang pembangunan antara lai

politik, ekonomi, hukum, pendidikan. sosiabudaya, ilmu pengetahuan dan teknologi ser

bidang kehidupan agama.

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM

PENGEMBANGAN IPTEK

Dalam upaya manusia mewujudkakesejahteraan dan peningkatan harkat da

martabatnya maka manusia mengembangkailmu pengetahuan dan teknologi. Ilm

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) padhakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas


4/9


Jurnal SAINTIKO


1

rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia

meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akalmerupakan potensi rokhaniah manusia dalam

hubungan dengan intelektualitas, rasa dalambidang estetis, dan kehendak dalam bidang

moral (etika).

Atas dasar kreativitas akalnya manusiamengembangkan iptek dalam rangka untukmengolah kekayaan alam yang disediakan oleh

Tuhan yang Maha Esa. Oleb karena itu. tujuanyang essensial dari Iptek adalah demi

kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptekpada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat

oleh nilai. Dalam masalah uri Pancasila telahroemberikan dasar nilai-mlai bagi

pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidupmanusia. Pengembangan Iptek sebagai hasil

budaya manusia hams didasar-kan pada moralKetuhanan dan kemanusiaan yang adil dan

beradab.Pancasila yang sila-silanya merupakan

suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadisistem etika dalam pengembangan Iptek.

.Sila Ketuhanan yang Maha Esa,

mengimplementasikan ilmu pengetahuan,mencipta, perimbangan antara rasional dan

irasional, antara akal jasa dan kehendak.Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya

memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikandan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan

maksudnya dan akibataya apakah merugikanmanusia dengan sekitaroya. Pengolahan

diimbangi dengan melestarikan. Sila inimenempatkan manusia di alam semesta bukan

sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yangsistematik dari alam yang diolahnya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab,memberikan dasar-dasar moralitas bahwa

manusia dalam mengembangkan Iptek haruslahbersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil

budaya manusia yang beradab dan bermoral.Oleh karena itu pengembangan Iptek harus

didasarkan pada hakikat tujuan demikesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk

kesombongan. kecongkaan dan keserakahanmanusia namun harus diabdikai demi

peningkatan harkat dan martabat manusia.

Sila Persatuan Indonesi

mengimplementasikan universalia dainternasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-si

yang lain. Pengembangan Iptek diarahkan demkesejahteraan iimat manusia termasuk

dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesi

Pengembangan Iptek hendaknya dapmengembangkan rasa nasionalisme, kebesarabangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagia

dari umat manusia di dunia.Sila Kerakyatan yang dipimpin ole

hikmat kebijaksanaan dalapermusyawaratan/perwakilan, mendasa

pengembangan Iptek secara demokratis. Artinysetiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasa

untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalapengembangan Iptek setiap ilmuwan juei har

menghormati dan menghargai kebebasan oranlain dan harus memilik sikap yang terbuk

artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulanmaupu dibandmgkan dengan penemuan teo

lainnya.Sila Keadilan sosial bagi seluruh raky

Indonesia. Mengimplementasikapengembangan Iptek haruslah menjag

keseimbangan keadilan dalam kehidupakemanusiaan yaitu keseimbangan keadila

dalam hubungankan dengan dirinya sendimanusia dengan Tuhannya, manusia denga

manusia lain, manusia dengan masy'arakbangsa dan negara serta manusia dengan ala

lingkungannya.Kesimpulannya bahwa pada hakikatny

sila-sila Pancasila harus merupakan sumbnilai, kerangka pikir serta basis mralitas ba

pengembangan Iptek.

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM

PEMBANGUNAN POLEKSOSBUD

Pembangunan pada hakikatnymerupakan suatu realisasi praksis untu

mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunadirinci dalam berbagai macam bidang antara la

POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidankenegaraan penjabaran pembanguna

dituangkan dalam GBHN yang dirinci dala


5/9


Jurnal SAINTIKO


1

bidang-bidang operasional serta target

pencapaiannya.Pembangunan yang merupakan realisasi

praksis dalam negara untuk mencapai tujuanseluruh warga harus mendasarkan pada hakikat

manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus

tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah'Monopluralis' artinya meliputi berbagai unsuryaitu rokhani-jasmani, individu-makhluk sosial

serta manusia sebagai pribadi-makhluk TuhanYang Maha Esa. Oleh karena itu hakikat

manusia merupakan sumber nilai bagipengembangan POLEKSOSBUD HANKAM.

Hal inilah yang sering |diungkapkan dalampelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan

hakikatnya membangun manusia secara lengkap,secara utuh meliputi seluruh 'unsur hakikat

manusia monopluralis, atau dengan lainperkataan membangun martabat manusia.

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK

Pembangunan dan pengembangan

bidang politik harus mendasarkan pada dasarontologis manusia. Hal ini didasarkan pada

kenyataan objektif bahwa manusia adalahsebagai subjek negara, oleh karena itu

kehidupan politik dalam negara barus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat

dan martabat manusia. .Dalam sistem politik negara harus

mendasarkan pada tuntutan hak dasarkemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum

dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Halini sebagai perwujudan hak atas marbata

kemanu siaan sehingga sistem politik negaraharus mempu menciptakan sistem yang

meryamin atas hak-hak tersebut.Dalam sistem politik negara harus

mendasarkan pada kekuasaan yang bersumberpada penjelmaan hakikat manusia sebagai

individu-makhluk sosial yang teijelma sebagairakyat. Maka kekuasaan negara harus mendasar-

kan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan

negara. Oleh karena itu kekuasaan negara harus

berdasarkan kekuasaan rakyat bukanny

kekuasaan perseorangan atau kelompok.Selain sistem politik negara Pancasi

memberikan dasar-dasar morali-tas politnegara. Telah diungkapkan oleh para pend

negara Majelis Permusyawaratan Rakya

misalnya Moh. Hatta, menyatakan bahwnegara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahEsa, atas dasar Kemdnusiaan yang adil dc

beradab. Hal ini menurut Moh. Hatta agmemberikan dasar-dasar moral supaya nega

tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena idalam politik negara termasuk para elit polit

dan para penyelenggara negara untuk memeganbudi pekerti kemanusiaan serta memegang tegu

cita-cita moral rakyat yang luhur.Dalam sila-sila Pancasila tersusun at

urut-urutan sistematis, bahwa dalam politnegara harus mendasarkan pada kerakyatan (Si

IV), adapun pengembangan dan aktualisapolitik negara berdasarkan pada moralit

berturut-tumt moral Ketuhanan (Sila I), morkemanusiaan (Sila II) dan moral persatuan, yai

iketan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III)Adapun aktualisasi dan pengembanga

politik negara demi tercapainya keadilan dalahidup bersama (Sila V).

Dapat disimpulkan bahwpengembangan pdlitik negara terutana dala

proses reformasi dewasa ini harus mendasarkapada moralitas sebagaimana tertuang dalam sil

sila Pancasila sehingga, praktek-praktek. polityang manghalalkan segala cara denga

memfitnah, memprovokasi menghasut rakyyang tidak berdosa untuk diadu domba haru

segera diakhiri.

G. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM

PENGEMBANGAN EKONOMI

Dalam dunia ilmu ekonomi boledikatakan jarang ditemukan paksr ekonomi yan

mendasarkan-pemikiran pengembangaekonomi atas dasar-moralitas kemanusiaan da

Ketuhanan. Sehingga lazinmya pengembangekonomi mengarah pada persaingan bebas, da

akhirnya yang kuat yang menang.


6/9


Jurnal SAINTIKO


1

Hal ini sebagai implikasi dari

perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abadke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas

dasar kenyataar objektif inilai maka di Eropapada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai

reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut

yaitu sosialisme komunisme yangmemperjuangkan nasib kaum proletar yangditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu

kiranya menjadi sangat penting bahkanmendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi

yang mendasarkan pada moralitas humanistik,ekonomi, yang berkemanusiaan.

Atas dasar kenyataan tersebut makaMubyarto kemudian mengembangkan ekonomi

kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistikyang mendasarkan pada tujuan demi

kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangaaekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan

saja melainkan demi kemanusiaan, demikesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem

ekonomi Indonesia mendasarkan ataskekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan

ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilaimoral kemanusiaan (Mubyarto. 1999). Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa tujuanekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi

kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebihsejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus

mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demikesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk

kesejahteraan manusia sehingga kita harusmenghindarkan diri dari pengembangan

ekonomi yang hanya mendasarkan padapersaingan bebas, monopoli dan lainnya yang

menimbulkan penderitaan pada manusia,menimbulkan penindasan atas manusia satu

dengan lainnya. .

H. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

Dalam pembangunan pengembanganaspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas

sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilaibudaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Terutama dalam rangka bangsa Indonesiamelakukan refbrmasi di segala bidang dewasa

ini. Sebagai anti klimaks proses reforma

dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnanilai sosial budaya dalam masyarakat sehingg

tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayaIndonesia saat ini terjadi berbagai maca

gejolak yang sangat memprihatinkan antara la

amuk roassa yang cenderung anarkis, bentroantara kelompok masyatrakat satu dengalainnya yang muaranya adalah pada masala

polilik.Oleh karena itu dalam pengembanga

sosial budaya pada masa refor-masi dewasa ikita hams mengangkat nilai-nilai yang dimili

bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilanilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etik

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistiartinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pad

nilai yang bersumber pada harkat dan martabmanusia sebagai makhluk yang berbuday

Terdapat rumusan dalam sila kedua Pancasiyaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Dalam rangka pengembangan sosibudaya, Pancasila merupakan sumb

normatifbagi peningkatan humanisasi dalabidang sosial hudaya. Sebagai kerangk

kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongauntuk (I) univer-salisasi, yaitu melepaska

simbol-simbil dari keterkaitan struktur. dan (transendentalisasi. yaitu meningkatkan deraj

kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritu(Koentowijoyo, 1986). Dengan demikjan mak

proses humanisasi universal akan dehumanisaserta aktualisasi nilai hanya demi kepentinga

kelompok sosial tertentu sehingga menciptakasistem sosial budaya yang beradab.

Dalam proses reformasi dewasa isering kita saksikan gejolak masya-rakat yan

jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradaHal ini sebagai akibat perbenturan kepentinga

politik demi kekuasaan sehingga masyaraksebagai elemen infrastruktur politik yan

malakukan aksi sebagai akibat akumulapersoalan-persoalan politik. Anehnya suatu ak

yang tidak beradab, tidak manusiawi dan tidahuman tersebut senantiasa mendapat aflrma

politis dari kalangan elit politik sebagtokohnya. Demikian pula meningkatny

fanatisme etnis di berbagai daeramengakibatkan lumpuhnya kebera-daban


7/9


Jurnal SAINTIKO


1

masyarakat. Oleh karena itu suatu tugas yang

maha berat bagi bangsa Indonesia pada pascareformasi dewasa ini untuk mengembangkan

aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang secara lebih terinci

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai

Ketuhanan serta nila keberadaban.

I. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PENGEMBANGAN HANKAM

Negara pada hakikatnya adalah

merupakan suatu masyarakat hukum demitegaknya hak-hak warga negara maka

diperlukan peraturan perundane-undangannegara, baik dalam rangka mengatur ketertiban

warga maupis. dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu negara bertujuan

melindungi segenap wilayah negara danbangsanya. Atas dasar penger-tiau demikian ini

maka keamanan merupakan syarat mutlaktercapainya kesejahteraan warga negara.

.Adapun demi tegaknya integritas seluruhmasyarakat negara diperlukan suatu pertahanan

negara. Untuk itu diperlukar. parat keamanannegara dan aparat penegak hukum negara.

Oleh karena Pancasiia sebagai dasarnegara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai

kemanusiaan monopluralis maka pertahan dankeamanan negara harus dikembalikan pada

tercapainya harkat dan martabat manusiasebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar

kemanusiaan yang beradab merupakan basismoralitas pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian pertahanan dan keamanannegara harus mendasarkan pada tujuan demi

terja-mi'inya harkat dan martabat manusia,terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi

manusia. Pertahan dan kemanan bukanlah untukkekuasaan sebab kalau dernikian sudah dapat

dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.Demikian pula pertahan dan keamanan

negara bukan hanya untuk sekelompok wargaataupun kelompok politik tertentu, sehingga

berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter.Oleh karena itu pertahanan dan kemanan negara

harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilaiyang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan

dan keamanan negara harus mendasarkan pad

tujuan demi tercapainya kesejahteraau hidumanusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mah

Esa (Sila I dan II). Pertahanan dan keamananegara harus mendasarkan pada tujuan dem

kepentingan warga dalam seluruh warga sebag

warga negara (Sila III). Pertahanan dakeamanan harus mampu menjamin hak-hadasar, persamaan derajat serta kebebasa

kemanusiaan (Sila IV) dan akhimya pertahanadan keamanan haruslah diperuntukkan dem

terwujudnya keadilan dalam hidup rnasyarak(terwujudnya suatu keadilan sosial) agar bena

benar negara meletakkan pada fungsi yansebenamya sebagai suatu negara hukum da

bukannya suatu negara yang berdasarkan atkekuasaan.

J. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM

PENGEMBANGAN KEHIDUPA

BERAGAMA

Pada proses reformasi dewasa ini

beberapa wilayah negara Indo-nesia terjakonflik sosial yang bersumber pada masala

SARA, terutama bersumber pada masalaagama. Hal ini menunjukkan kemundura

bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragamyang tidak berkemanusiaan. Tragedi di Ambo

Poso, Medan, Mataram, Kupang serta daeradaerah lainnya aenunjukkan betapa semak

melemahnya toleransi kehidupan beragama yanberdasarkan kemanusiaan yang adil da

beradab.Oleh karena itu merupakan suatu tug

berat bagi bangsa Indonesia untumengembalikan suasana kehidupan beragam

yang penuh perdamaian, saling menghargasaling menghormati dan saling mencint

sebagai sesama umat manusia yang beradaPancasila telah memberikan dasar-dasar nil

yang fundammental bagi umat bangsa Indonesuntuk hidup secara damai dalam kehidupa

beragama di negara Indonesia tercinta inManusia adalah sebagai makhluk Tuhan yan

Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuberibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dala

wilayah negara di mana mereka hidup. Namudemikian Tuhan menghendaki untuk hidup


8/9


Jurnal SAINTIKO


1

saling menghormati, karena Tuhan menciptakan

nmat manusia dari laki-laki dan permpuan iniyang kemudian berbangsa-bangsa, bergolong-

golong, berkelompok-kelompok baik sosial,politik, budaya maupun etnis tidak lain untnk

saling hidup damai yang berkemanusiaan.

Dalam pengertian inilah maka negaramenegaskan dalam Pokok Pikiran Ke IV bahwa"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha

Esa, atas dasar kemanwiaan yang adil danberadab". Hal iiu berarti bahwa kehidupan

dalam negara mendasarkan pada nilai-nilaiketuhanan. Negara memberikan kebebasan

kepada warganya untuk memeliik agama sertamen-jalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing. Hal inimenunjukkan bahwa dalam negara Indonesia

memberikan kebebasan atas kehidupanberagama atau dengan lain perkataan menjamin

atas demokrasi di bidang agama. Oleh karenasetiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai

dengan keyakinan masing-masing maka dalam.pergaulan hidup negara kehidupan beragama

hubungan antar pemeluk agama didasarkan atasnilai-nilai kemanusiaan yang beradab hal ini

berdasarkan pada nilai bahwa semua pemelukagama adalah sebagai bagian dari umat manusia

di dunia.Oleh karena itu kehidupan beragama

dalam negara Indonesia dewasa uii harusdikembangkan ke arah terciptanya kehidupan

bersama yang penuh toleransi, salingmenghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang

beradab.

K. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

REFORMASI

Ketika gelombang gerakan reformsimelanda Indonesia maka seluruh aturan main

dalam wacana politik mengalami keruntuhanterutama praktek-praktek elit politik yang

dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesiaingin mengadakan suatu perubahan, yaitu

menata kembali kehidupan berbangsa danbemegara demi terwujudnya masyarakat madani

yang sejahtera. masyarakat yang bermartabatkemanusiaan yang menghargai hak-hak asas

manusia, masyarakat yang demokratis yang

bermoral religius serta masyara-kat yan

bennoral kemanusiaan dan beradab.Dalam kenyataannya gerakan reforma

ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesyaitu dampak sosial, politik, ekonomi terutam

kemanusia-an. Para elit politik memanfaatka

gelombang reformasi ini demi merakekuasaan, setiingga tidak mengherankanjikalabanyak terjadi perbenturan kepentingan politi

Berbagai gerakan rauncul disertai dengan akibtragedi kemanusiaan yang sangat memiluka

dan banyak menelan banyak korban jiwa daanak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yan

tidak berdosa dan mendambakan perdamaiaketenteraman serta kesejahteraan. Tragedi yan

sa-ngat memilukan itu antara lain peristiwAmuk Masa di Jakarta, Tangerang, Solo, Jaw

Timur, Kalimantan serta daerah-daerah lainnyBahkan tragedi pembersihan etnis ala Rezi

Serbia di Balkan terjadi di berbagai daeraantara lain di Dili, Kupang, Ambon, Kalimanta

Barat serta beberapa daerah lainnya. Ancamadisitntegrasi dan sentimen SARA semak

merongrong eksistensi bangsa Indonesia, aparkeamanan diletakkan dalam posisi yang sang

sulit bahkan krisis kepatuhan terhadap hukusemakin merosot, sehingga hukum seakan-aka

sudah tidak berfungsi lagi.Kondisi ekonomi semak

memprihatinkan sektorriilsudah tidak berdaybanyak perusahan maupun perbankan yan

gulung tikar yang dengan sendirinya disertdengan PHK dan bertambahnya jumlah tenag

kerja potensial yang nganggur. Rakyat benabenar menjerit bahkan banyak yang kondi

kehidupan sehari-harinya sangmemprihatinkan karena kesulitan untu

memenuhi kebutuhan makan sehari-haIronisnya kalangan elit politik'serta para pelak

politik lainnya seakan tidak bergeming dengajeritan kemanusiaan tersebut.

Namun demikian di balberbagaimacam keterpurukan bangsa Indones

tersebut masih tersisa satu keyakinan akan nilyang dimilikinya yaitu nilai-nilai yang berak

dari pandangan hidup bangsa Indon'esia sendyaitu nilai-nilai Pancasila. Reformasj adala

menata kehidupan bangsa dan negara dalasuatu sistem negara di bawah nilai-nilai


9/9


Jurnal SAINTIKO


1

Pancasila, bukan menghan- curkan dan

membubarkan bangsa dan negara Indonesia.Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan

namun bangsa Indonesia tidak akanmenghancur-kan nilai religiusnya, nilai

kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerak-

yatan serta nilai keadilannya. Bahkan padahakikatnya reformasi itu sendiri adalahmengembalikan tatanan kenegaraan ke arah

sumber nilai yang merupakan platformkehidupan bersama baagsa Indonesia, yang

selama ini dise-lewengkan demi kekuasaansekolompok orang baik pada masa orde lama

maupun orde baru. Oleh karena itu prosesrefonriasi walaupun dalain lingkup pengertian

reformasi total harus memiliki platform dansurnber nilai yang jelas yang merupakan arah,

tujuan, serta cita-cita yartu nilai-niiai yangterkandung dalam Pancasila.

Secara historis telah kita pahami bersamabahwa para pendiri negara telah mentukan suatu

asas, sumber nilai serta sumber-norma yangfundamental dari negara Indonesia yaitu

Pancasila, yang bersumber dari apa yangdimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu

nilai-nilai yang merupakan pandangan hidupsehari-hari bangsa Indonesia. Nilai Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan danKeadilan adalah ada secara objektif dan melekat

pada bangsa Indonesia yang merupakanpandangan dalam kehidupan bangsa sehari-hari.

Oleh karena itu bilamana bangsa Indofresiameletakkan sumber nilai, dasar filosofi serta

sumber nonna kepada nilai-nilai terssbutbukarilah suatu keputusan yang bersifat politis

saja melainkan sifat keharusan yang bersumberdari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia

sepdiri sehingga dengan lain perkataanbersumber pada kenyataan objektif pada bangsa

Indonesia sendiri. Maka dalam kehidupanpolitik kenegaraan dewasa ini yang sedang

melakukan reformsi bukan berarti kita akanmengubah cita-cita; dasar nilai serta pandang

hidup bangsa metainkan melakukan &perubahan dengan menata kembali dalam suatu

platform yang bersumber pada nilai-nilai darisila-sila tersebut dalam segala bidang reformasi,

antara lain datailnya; bidang hukum, politik,ekonomi serta bidang-bidang lainnya.

Refonnasi dengan melakukan perubaha

dalam berbagai bidang yang sering diteriakkadengan jargon reformasi total tidak mungk

melakukan perubahan terhadap sumbernya isendiri. Mungkinkah reformsi total dewasa i

akan mengubah kehidupan bahgsa Indones

menjadi-tidak berketuhanan, tidaberkemanusiaan, tidak berpersatuan, tidaberkerakyatan serta tidak berkeadilan, da

kiranya hal itu tidak mungkin dilakukan. Olekarena itu justru sebaliknya reformsi itu haru

memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platforyang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nil

Pancasila itu yang merupakan paradigmReformasi Total tersebut.

I. DAFTAR PUSTAKA

Ismaun, 1981, Tinjauan Pancasila Das

Filsafat Negara Republik Indonesi

C.V.Carya Remaja.

................. 1981, Pembahasan Pancasi

Sebagai Kepribadian Bang

Indonesia.CV. Yulianti, Bandung.Kaelan, 1983, Proses Perumusan Pancasi

dan UUD 1945, Liberty, Yogyakarta................. 1996, Filsafat Pancasila, Paradigm

Yogyakarta................. 1995, "Hakikat Sila-sila Pancasila

Dalam Ensiklopedi Pancasila PariaWestra (Ed), Penerbit BPA, Yogyakarta

Kaelan. 2008. Pendidikan PancasilParadigma. Yogyakarta.

Kancil, 1980, Pancasila dan UUD 1945, Cet. Pradnya paramita, Jakarta. Karya And

1978, Ketetapan-ketetapan MPRSurabaya.

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 197

Pokok-pokok Pembahasan Pancasi

Dasar Filsafat Negara, Usaha NasionaSurabaya.

25F85 OK Jurnal2 AC Panca

Documents

Transcript of 25F85 OK Jurnal2 AC Panca