anwar syam | Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional Copyright Anwar Syam . anwarsyam@ipb.ac.idhttp://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/31/putusan-mk-tentukan-arah-pendidikan-nasional/

Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional

sumber:http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20544:nato-restore-ties&catid=42:rokstories&Itemid=106

Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelarMahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkansimpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilaisekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harusdibubarkan.

"Keterangan pihak termohon, dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan danKebudayaan, di persidangan cenderung mengarahkan bahwa yang bermasalahadalah implementasinya, bukan UU Sisdiknas. Namun kami tetap berpendapatbahwa sekolah R/SBI bermasalah secara konseptual," tukas Dhita Putti Sarasvati,salah satu pemohon yang juga aktivis Ikatan Guru Indonesia (IGI), dalamketerangan pers di kantor ICW, Rabu (6/6/2012).

Menurut Dhita, konsep sekolah R/SBI tidak jelas. Keterangan pemerintah yangmenyebutkan bahwa sekolah R/SBI merupakan sekolah berstandar nasionalditambah pengayaan, tidak cukup menjelaskan kelebihan sekolah yangdisebut-sebut berstandar internasional tersebut.

Sekolah R/SBI tidak menjamin peningkatan kualitas. Konsultan pendidikan yangmenangani pelatihan guru-guru dan sekolah R/SBI yang juga aktivis IGImengatakan, tidak ada perubahan signifikan setelah sebuah sekolah berubahmenjadi berstatus internasional.

"Selain peningkatan fasilitas, hampir tidak ada perubahan. Bilingual? Tidak efektifkarena kualitas guru-gurunya juga masih dipertanyakan," terang Itje.

page 1 / 2

anwar syam | Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional Copyright Anwar Syam . anwarsyam@ipb.ac.idhttp://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/31/putusan-mk-tentukan-arah-pendidikan-nasional/

Berbagai pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas guru dinilaiItje tidak efektif karena diselenggarakan secara sporadis, tidak terstruktur jelas."Pelatihan hanya setengah hari jangan harap bisa menaikkan kemampuan gurumenjadi berstandar internasional," tukas Itje.

Pemerintah, kata Itje, tidak seharusnya mengistimewakan sekelompok orangdengan menggunakan dana rakyat yang terhimpun dalam APBD/N. Terjadipelanggaran ketika banyak siswa miskin terpaksa drop out dari sekolah, sementarapemerintah menggelontorkan banyak dana untuk sejumlah sekolah berstatusinternasional.

Putusan MK nanti menjadi penting untuk menentukan arah pendidikan nasional."Apakah pendidikan dipandang sebagai komoditas atau merupakan hak setiapwarga negara," ujar Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas.

Bambang berharap MK dapat memutuskan permohonan judicial review UUSisdiknas dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Apapun keputusan MKnanti, akan kami terima," tegasnya. Farodlilah

page 2 / 2