REEN NCCAANA A KKEERRJJA PER AANNGGKKATT DDAAEERRAHH ((PPDD)) B AG II ANN IAADDM MIN ... ·...

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH ((PPDD))

BBAAGGIIAANN AADDMMIINNIISSTTRRAASSII PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN

TTAAHHUUNN 22001199

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 3

I.1 Latar Belakang ..................................................................................... 3

I.2 Landasan Hukum .................................................................................. 4

I.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 5

I.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 6

Sistematika Rancangan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tahun 2019 disusun sebagai berikut : .................................................................... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU. 7

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ....................................................................... 7

II.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja PD 2018 ............................... 8

II.3.1 Tingkat Kinerja PD ............................................................................... 15

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan .............................................................. 16

II.3.3 Peluang dan Tantangan ....................................................................... 16

II.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD .............................................. 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................... 23

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .............................................. 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............. 27

BAB IV PENUTUP................................................................................................... 31

3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah berisi rencana

pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung

jawab kepala PD untuk menyiapkan Rencana Kerja PD, keterkaitan visi dan

misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra PD dan RKPD, pokok-

pokok isi dokumen Rencana Kerja PD, waktu pelaksanaan Musrenbang

Daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2019

disusun berdasarkan hasil evaluasi pada tahun berjalan dan juga berdasarkan

input, proses / kegiatan, serta hasil yang dicapai dan diinginkan sehingga

terlihat adanya hubungan yang optimal diantara unsur-unsur dimaksud, yang

pada gilirannya bisa menjadi umpan balik bagi perencanaan untuk tahun

berikutnya.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2019

merupakan Tahun Keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Bagian

Administrasi Pembangunan 2016-2021 yang akan dijabarkan dalam Rencana

Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja

tersebut disusun guna mewujudkan visi seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun

2016 – 2021 yaitu: “Inovator pengelolaan pembangunan yang

terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan”

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun

program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan program

dan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat

4

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorentasi kepada pencapaian

hasil maksimal yang diinginkan telah ditentukan perencanaannya.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018, tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun

Anggaran 2019;

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

beserta perubahannya;

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

16. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019;

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Keenam Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan

Pengadaan Barang/Jasa.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019. Sedangkan tujuan

yang ingin dicapai adalah sebagai acuan Bagian Administrasi Pembangunan

dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya

Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.

6

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB

II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PD dan EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab II Menjelaskan Analisis Gambaran Pelayanan PD, Evaluasi

Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab III Menjelaskan Tema, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja PD,

Program dan Kegiatan.

BAB

IV

PENUTUP

7

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap dokumen perencanaan harus

dievaluasi dalam pelaksanannya. Evaluasi tersebut dapat dilakukan terhadap

3 hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan

rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan

memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas dalam perwujudannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Bagian Administrasi

Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 juga memperhatikan

hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2019; dan

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Bagian Administrasi

Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebesar Rp

8.131.516.442 untuk terdiri 7 kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran yang

diterima menurut DPA 2018 adalah sebesar Rp 9.526.399.047 untuk 7

kegiatan.

8

II.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja PD 2018

Realisasi dan evaluasi Program/kegiatan Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun 2018 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

– Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD TA 2018 dan Penjabaran APBD

TA 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Daerah

tentang APBD 2019 dan penjabarannya. Adapun realisasi program/kegiatan

adalah sebagai berikut :

9

Tabel 2.1

(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)

Pemerintah Kota Surabaya

Nama Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Pembangunan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja program

dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target program

dan kegiatan

{Renja Perangkat Daerah

tahun 2018

(n-1)}

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target

Renja Perangkat

daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah tahun (n-2)

sampai TW 4 th

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-

1)

Tingkat Capaian

Realisasi target renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1 Fungsi Manajemen

2.1.2 Non Pelayanan Dasar

2.1.2.01

Perencanaan serta

Penelitian dan Pengembangan

2.1.2.01.01

Program Pengendalian

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

90.00 %

2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya

72

lembaga

100%

12

dokumen

12

dokumen

100.00%

72

lembaga

10

Kode



Indikator Kinerja


(output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja

Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2016 (n-3)



Target

program dan

kegiatan {Renja

Perangkat Daerah tahun

2018 (n-1)}

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat daerah Tahun

2017 (n-2)

Realisasi

Renja Perangkat Daerah

tahun (n-2)

sampai TW 4 th

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program

dan

kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n- 1)

Tingkat Capaian


(%)

2.1.2.01.01.0006

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber

Daya Pemerintahan

Jumlah sistem informasi

manajemen sumber

daya pemerintahan yang

dikembangkan dan dipelihara

7 aplikasi

100,00%

6 Aplikasi

6 aplikasi

100.00%

7 aplikasi

2.1.2.01.01.0007

Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun

16

dokumen

112,25%

40

dokumen

31

dokumen

77.50%

19

dokumen

2.1.2.01.02

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan

waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen

Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100.00 %

2.1.2.01.02.0025

Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan

APBD yang disusun

6

dokumen

100,00%

6

dokumen

6

dokumen

100.00%

6

dokumen

2.1.2.01.02.0026 Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat Daerah

8 dokumen

2.2

Unsur Manajemen

2.2.2

Non Pelayanan Dasar

2.2.2.02

Sarana dan Prasarana Perkantoran

11

Kode



Indikator Kinerja


(output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja

Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2016 (n-3)



Target

program dan

kegiatan {Renja

Perangkat Daerah tahun

2018 (n-1)}

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat daerah Tahun

2017 (n-2)

Realisasi

Renja Perangkat Daerah

tahun (n-2)

sampai TW 4 th

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program

dan

kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n- 1)

Tingkat Capaian


(%)

2.2.2.02.01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

76.00 %

2.2.2.02.01.0009

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

100 %

180.69%

5 unit

5 unit

100.00%

100.00%

2.2.2.02.02

Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran

100.00 %

Persentase sarana dan

prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100.00 %

2.2.2.02.02.0009

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana

perkantoran yang dipelihara dan diadakan

99 unit

293.75%

88 unit

88 unit

100.00%

199 unit

12

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan masih mengacu pada analis kinerja pelayanan Badan Ketahanan

Pangan. Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar

serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Ketahanan Pangan

dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar menjadi

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM.

Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Bagian Administrasi

Pembangunan adalah “Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan

Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota” pada SPM bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Target sesuai SPM yang harus dipenuhi oleh

Bagian Administrasi Pembangunan adalah :

1. SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target

untuk Tahun 2018 sebesar 6 dokumen.

Landasan Hukum terkait pedoman Harga Standar Bangunan Gedung

Negara (HSGBN) meliputi :

a. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan

Bangunan Gedung Negara;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Yahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, maka tugas yang dimiliki

Bagian Administrasi Pembangunan adalah penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;

b. pelaksanaan penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota;

c. pelaksanaan pengendalian rencana tindak kota;

13

d. pelaksanaan penetapan standar satuan harga dan analisis standar

belanja daerah kota

e. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian

implementasi rencana tindak kota;

f. pelaksanaan pembinaan implementasi rencana tindak kota;

g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan

barang/jasa;

h. pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;

i. pelaksanaan pelaporan implementasi rencana tindak kota;

j. pelaksanaan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak

kota;

k. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian

dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja

Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Bagian

Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan indikator

yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja

Bagian Administrasi Pembangunan. Keberhasilan kinerja Bagian Administrasi

Pembangunan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah

ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Bagian Administrasi

Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :

14

Tabel 2.2

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan


No

Indikator

SPM/

standar nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1


12

dokumen

72

lembaga

72

lembaga

72

lembaga

12

dokumen

72

lembaga

2

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara

6 aplikasi

7 aplikasi

7 sistem

7 sistem

6 aplikasi

7 aplikasi

3


40

dokumen 19

dokumen 16

dokumen 16

dokumen 31

dokumen 29

dokumen

4

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

7 dokumen

5 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

5 jenis

100%

100%

100%

5 jenis

132.89%

6

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

88 unit

199 unit

296 unit

202 unit

88 unit

199 unit

15

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja PD

Berpedoman pada hasil pengukuran kinerja PD Bagian Administrasi

Pembangunan dapat disampaikan tingkat kinerja PD Bagian Administrasi

Pembangunan sebagai berikut :

a. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya jumlah dokumen

penyusunan bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun,

tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja

dapat dicapai sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data historis pada tahun-tahun sebelumnya capaian atau

realisasi terhadap indikator tersebut selalu mengalami progress atau

peningkatan.

b. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan monitoring

dan pengendalian kegiatan pembangunan, tergambar bahwa secara

umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target

yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan

konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dokumen Evaluasi dan

Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun, tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data historis

pada tahun-tahun sebelumnya capaian atau realisasi terhadap indikator

tersebut selalu mengalami progress atau peningkatan.

d. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan

pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan,


dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.

Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.

e. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan

pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran,


dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.

Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.

16

f. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Waktu Pelaksanaan

Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran, tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai

target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini

menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, Bagian Administrasi

Pembangunan dalam upayanya mepertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan

sumber dana yang tersedia dan indikator kinerja yang terukur serta

berbasis manfaat (outcome) .

b. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait dalam proses administrasi

pembangunan melalui rapat atau pertemuan rutin.

c. Penyediaan data dan informasi yang cukup dalam rangka

penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja.

d. Penguatan kualitas sumber daya yang dimiliki secara konsisten sehingga

memiliki kemampuan yang berkompeten.

III.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi

Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi mengingat

keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur

- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis PD pada

penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan

kemampuan yang dimiliki masing-masing individu

- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola dengan baik dan

terstruktur.

III.3.2 Peluang dan Tantangan

Berdasarkan analisis terkait beberapa faktor yang dapat menjadi

peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi

17

Pembangunan dalam meningkatkan kinerja pelayanannya ke depan, dapat

dijelaskan sebagai berikut,

A. Peluang (Opportunities) meliputi:

a. Regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap

pelaksanaan pengendalian pembangunan yang ada di

kabupaten/kota.

b. Perkembangan teknologi informasi yang seiring dengan kapasitas

dan menjadi kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Ketersediaan data pengisian pada aplikasi GRMS dari PD yang

bersifat akuntabel dan terkini.

d. Ketersediaan provider jaringan internet yang mendukung kelancaran,

memudahkan, dan mempercepat dalam proses penggunaan aplikasi.

e. Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar sebagai mitra

dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan.

B. Tantangan (Threats) meliputi :

a. Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat

yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu untuk melakukan

penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

b. Pemahaman PD terhadap pemanfaatan data GRMS yang belum

merata dikarenakan kapasitas atau kemampuan secara individual.

II.3.3 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Bagian dari unsur

Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam

menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun

2005 sampai dengan sekarang telah mengembangkan sistem pengelolaan

sumber daya pemerintahan secara teritegrasi melalui GRMS (Government

Resources Management System). Adapun manfaat yang diperoleh dari

implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya efisiensi, efektifitas,

transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.

Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap

peningkatan kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian

Administrasi Pembangunan memfokuskan diri pada prinsip pembinaan,

18

pengkoordinasian dan penyiapan kebijakan dan berupaya untuk

meningkatkan peranannya dalam menunjang visi dan misi Walikota Surabaya

sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dan

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di

rencanakan meliputi:

- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi

(GRMS)

- Ketersediaan data pengisian GRMS dari PD yang lengkap dan terkini

- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan

- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan

secara periodik dan menyeluruh

- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan

memadai

- Belum meratanya pemahaman PD terhadap pemanfaatan data GRMS

- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang

berpengaruh dan berdampak pada kebijakan

- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses

bisnis PD

- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra Bagian Administrasi Pembangunan dan tingkat kinerja yang dicapai

oleh Bagian Administrasi Pembangunan, dengan arahan Kepala Daerah

terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan

untuk Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan RKPD.

19

RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RPJMD 2014-2019

dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang

relevan. Rancangan awal RKPD Kota Surabaya tahun 2019 telah disusun dan

sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap

rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum

tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Bagian

Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014-2019 merupakan

penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari dari

program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan

program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Pada Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 ini,

diperlukan:

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat

sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;

2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan;

3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan

kebutuhan tahun berjalan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rencangan awal RKPD

dapat dilihat pada tabel berikut.

20

Tabel 2.3

(Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Bagian Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan


Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

1

Pemeliharaan dan Pengadaan

Jumlah unit sarana

99 unit

Rp 1.901.409.216

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Kantor Bagian Administrasi

Jumlah unit sarana

296 unit/

buah

Rp 2.546.032.530

Sarana perkantoran Perkantoran Pembangunan perkantoran yang

Perkantoran yang dipelihara dan


dipelihara dan diadakan

diadakan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Penyusunan

Jumlah

6

Rp 1.435.362.519

Penyusunan Bahan

Jumlah dokumen

6

Rp 1.476.834.819

Bahan RAPBD dokumen dokumen RAPBD Dan bahan RAPBD dokumen

Dan Perubahan bahan RAPBD Perubahan APBD dan perubahan

APBD dan APBD yang

perubahan disusun

APBD yang

disusun

2

Penyusunan

Dokumen

8

Rp 160.320.929

Penyusunan

Penyusunan

14

Rp 171.446.661

Dokumen Perencanaan, dokumen Dokumen Dokumen dokumen

Perencanaan, Penganggaran Perencanaan, Perencanaan,

Penganggaran, , dan Evaluasi Penganggaran, dan Penganggaran,

dan Evaluasi Perangkat Evaluasi Perangkat dan Evaluasi

Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah

Daerah

21

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan


Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan


Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Jumlah

72

Rp 1.129.865.521

Gedung

Jumlah

72

Rp 1.129.996.871

Monitoring Dan Perangkat lembaga Monitoring Dan pertemuan/ Perangkat lembaga

Pengendalian Daerah yang Pengendalian rapat di Daerah yang

1 Kegiatan dimonitoring Kegiatan lingkungan dimonitoring

Pembangunan kegiatan Pembangunan Pemerintah kegiatan

pembangunan Kota Surabaya pembangunan

nya nya

Jumlah sistem

7

Rp 2.074.742.058

Kantor Bagian

Jumlah sistem

7 sistem

Rp 2.092.678.587

Pengendalian informasi aplikasi Pengendalian Sistem Administrasi informasi

Sistem Informasi manajemen Informasi Manajemen Pembangunan manajemen

2 Manajemen Sumber Daya

sumber daya pemerintahan

Sumber Daya Pemerintahan


sumber daya pemerintahan

Pemerintahan yang yang

dikembangkan dikembangkan

dan dipelihara dan dipelihara

Jumlah

16

Rp 1.092.810.301

Gedung

Jumlah dokumen

16

Rp 921.070.701

Evaluasi Kinerja dokumen hasil dokumen Evaluasi Kinerja pertemuan/rapa hasil evaluasi dokumen

APBD Perangkat evaluasi APBD Perangkat t di lingkungan kinerja APBD

3 Daerah kinerja APBD yang disusun

Daerah Pemerintah Kota Surabaya

yang disusun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan

Persentase

100 %

Rp 947.359.111

Penyediaan Barang

Kantor Bagian

Persentase

100 %

Rp 1.082.462.335

Barang dan Jasa ketersediaan dan Jasa Administrasi ketersediaan

1 Perkantoran barang dan Perkantoran Pembangunan barang dan jasa

Perangkat jasa Perangkat Daerah Pemerintah perkantoran

Daerah perkantoran Kota Surabaya

22

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan

berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah,

sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD.

Perbedaan tersebut terjadi pada besaran anggaran tiap kegiatan serta pada

target capaian yaitu pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Perkantoran serta Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Perbedaan tersebut didasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun berjalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan

regulasi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

II. 5 Penelaahan Usulan Program dari Kegiatan MasyarakaT

Rancangan rencana kerja Bagian Administrasi Pembangunan

didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kota Surabaya. Pembahasan

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan

kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota. Pada forum PD tidak ada usulan

program/kegiatan yang ditujukan kepada Bagian Administrasi Pembangunan

selaku PD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan PD.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau

harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

23

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan

dalam RKP Tahun 2019 adalah ”Pemerataan Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di

tahun 2019, yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar;

2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas

dan Kemaritiman;

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya;

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan

5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran

operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-

2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk

memenuhi Nawa Cita.

24

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja (Rencana Kerja) Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya Tahun 2020 merupakan wujud dari tindak lanjut Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam

visi, misi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016–2021. Untuk mewujudkan visi

pembangunan Kota Surabaya 2016-2021, yaitu “Surabaya kota Sentosa

yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi” ditempuh

melalui tujuh misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada

RPJMD Kota Surabaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah

selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi

Pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan

bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung

pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas

sebelumnya bahwa tujuan dan sasaran Bagian Administrasi

Pembangunan terdapat pada misi ke 7 (tujuh) yaitu memantapkan tata

kelola pemerintahan yang baik. Misi ini diarahkan untuk membangun tata

pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem

pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan

efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,

dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK, Meningkatkan

pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD,

Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian

Administrasi Pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian

Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sasaran kota yaitu

meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara

umum tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan

adalah:

25

”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah”

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian

dijabarkan ke dalam indikator tujuan, yaitu nilai sakip >70-80 (2020).

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat

tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama 5

tahun kedepan adalah ”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah”, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan

mendukung pencapaian hal tersebut. Sasaran yang diemban oleh Bagian

Administrasi Pembangunan antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan program

2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah.

Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian

dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

2. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kota yang menjadi Mandat Bagian

Administrasi Pembangunan

Misi Kota

Tujuan Kota Sasaran

Kota/Tujuan PD

Program Pembangunan

Daerah

Indikator Program

Target

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pembangunan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan

1. Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%

2. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

3. a) Persentase ketepatan pemenuhan

1. 94,00% 2. 87,00% 3. a) 100,00%

b) 100,00%

26

Misi Kota

Tujuan Kota Sasaran

Kota/Tujuan PD

Program Pembangunan

Daerah

Indikator Program

Target

Sarana dan sarana dan Prasarana prasarana Kedinasan perkantoran

b) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

27

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan kegiatan

IV.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan

oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan kegiatan

Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2020 mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD

Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan

Tahun 2020.

3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan

Tahun 2020.

Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan

tahun 2020 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2016- 2021. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan

2019 ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja,

serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada table

terlampir:

28

Tabel 4.1

(Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Bagian

Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1 Fungsi Manajemen


2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

90.00 % 90.00 %

2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan


72 lembaga Rp 1.129.996.871 72 lembaga Rp 1.180.846.730

2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya

7 sistem Rp 2.092.678.587 7 sistem Rp 2.186.849.123

29

Kode


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumber Daya

Pemerintahan pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara

2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah


16 dokumen Rp 921.070.701 16 dokumen Rp 962.518.883

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100.00 % 100.00 %

2.1.2.01.02.0025 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun

6 dokumen Rp 1.476.834.819 6 dokumen Rp 1.543.292.386

2.1.2.01.02.0026 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

14 dokumen Rp 171.446.661 14 dokumen Rp 179.161.761

2.2 Unsur Manajemen


2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

30

Kode


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

76.00 % 78.00 %

2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100 % Rp 1.082.462.335 100 % Rp 1.131.173.140

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100.00 % 100.00 %

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100.00 % 100.00 %

2.2.2.02.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

296 unit/buah

Rp 2.546.032.530 296 unit/buah

Rp 2.660.603.994

*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th. 2020 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.

31

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun

2019 merupakan rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian

Administrasi Pembangunan Kota Surabaya tahun 2019, dalam penyusunannya

berpedoman kepada Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2019.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya ini

untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan

optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel

sekaligus membangun Good Governance yang akhirnya mampu menciptakan

kebijaksanaan yang berpihak pada masyarakat serta dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Organisasi sesuai Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya Tahun 2019 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019

juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja Tahun 2019

juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana diperoleh umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di

masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Pembina

NIP. 19800913 200212 1 001

PEMBANGUNAN

ROBBEN RICO, ST, M.si

REEN NCCAANA A KKEERRJJA PER AANNGGKKATT DDAAEERRAHH ((PPDD)) B AG II ANN IAADDM MIN ... ·...

Documents

Transcript of REEN NCCAANA A KKEERRJJA PER AANNGGKKATT DDAAEERRAHH ((PPDD)) B AG II ANN IAADDM MIN ... ·...