Profil Minsel 2010 01

BAB I

Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010

BAB I

LAMBANG DAERAH

A.Dasar Hukum

Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, rancangannya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil sayembara. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dimaksud seperti pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

B.Makna, Arti dan Warna

Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan sebagaimana pada Gambar 1, dari setiap unsur, bentuk, corak dan warna mengandung makna dan arti filosofi demikian :

Perisai, melambangkan ketahanan dan keunggulan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Burung Manguni, sebagai Lambang Keminaesaan dengan sifat dinamis, santun, sportif dan selalu waspada.

Bulu Sayap Kiri dan Kanan serta Ekor, berjumlah 27 menggambarkan tanggal 27 sebagai tanggal penetapan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.

Pohon Kelapa, yang terputus menggambarkan angka 1 yang berarti Bulan Januari, bulan penetapan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.

Dua Kaki dan Tiga Jari, yang nampak menggenggam pita melambangkan Tahun 2003, sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan.

Buku di Dada Burung Manguni, melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buah Cengkih, di pucuk pohon kelapa mengandung makna kekayaan alam dan kesuburan tanah Minahasa Selatan. Jangkar Kapal, di bawah pohon kelapa mencerminkan potensi kekayaan laut serta perdagangan. Ungkapan Cita Waya Esa, dipermukaan pita kuning yang digenggam dengan kaki burung berarti Kita Semua Satu. Warna Putih, mengandung arti ketulusan dan kesucian, kesalehan dan kedamaian, nurani dan etika.

Warna Merah, melambangkan cinta, semangat dan keberanian

Warna Kuning, mengandung makna kejayaan, keberhasilan, kedewasaan, berbudi luhur dan keimanan.

Warna Hijau, mempunyai arti kesuburan, kesejahteraan, pengharapan dan kehidupan.

Warna Biru, melambangkan kebesaran, kebenaran dan kesetiaan.

Warna Hitam, melambangkan kekuatan, keunggulan, keabadian/ kekekalan.

Warna Coklat, melambangkan kesuburan tanah.

BAB II

PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

1.Sejarah Pembentukan

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru. Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi dan peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat Minahasa Selatan, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa. Setelah melalui kajian (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku, aspirasi ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa menyampaikan surat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, Bupati Minahasa menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 530/B.Min/XI-2001 tanggal 26 November 2001. Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi usul inisiatif DPR-RI. Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim Komisi II DPR-RI melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat. Setelah melalui proses persetujuan DPR-RI, pada tanggal 27 Januari 2003, Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang mencakup 13 kecamatan. Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-421 tangal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah otonom yang baru sekaligus melantik Drs. Ramoy Markus Luntungan, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d), NIP. 010 076 798, sebagai Penjabat Bupati Minahasa Selatan. Konsekuensi logis dari peresmian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai suatu daerah otonom yang diikuti oleh pelantikan Penjabat Bupati adalah merupakan awal dari dimulainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

2.Pemekaran Kecamatan dan Kabupaten

Kabupaten Minahasa Selatan dalam perkembangannya, dengan memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat, secara positif diresponi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang sejalan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota. Sebagai tindaklanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang. Kemudian pada waktu yang bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, terbentuk Kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Selanjutnya, di akhir tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 5 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatapaan (hasil pemekaran Kecamatan Tumpaan), Kecamatan Amurang Barat (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan Amurang Timur (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian), Kecamatan Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompaso Baru) dan Kecamatan Pusomaen (hasil pemekaran Kecamatan Belang). Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kecamatan Amurang. Dengan bertambahnya 5 kecamatan baru, jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 20 kecamatan.

Seiring dengan pemekaran beberapa kecamatan, tidak kalah pentingnya juga Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan meresponi aspirasi pemekaran desa di beberapa kecamatan. Dari berbagai aspirasi masyarakat mengenai pemekaran desa dan kecamatan, rupanya aspirasi masyarakat belum berakhir sampai di situ. Akan tetapi, masyarakat di 6 (enam) Kecamatan bagian tenggara yaitu Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Pusomaen menginginkan wilayah mereka menjadi suatu daerah otonom yang baru dengan nama Kabupaten Minahasa Tenggara. Aspirasi tersebut akhirnya diresponi dengan positif oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom yang baru. Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro) sebagai daerah otonom yang baru di Propinsi Sulawesi Utara sekaligus melantik Penjabat Bupati dan Walikotanya. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan berkurang 6 kecamatan menjadi 14 kecamatan.

Diakhir tahun 2007, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan kembali lagi meresponi aspirasi masyarakat di Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran untuk diadakan pemekaran kecamatan. Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran, sehingga Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 3 kecamatan baru. Ketiga kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Motoling Barat dan Kecamatan Motoling Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling serta Kecamatan Suluun Tareran (Sulta) hasil pemekaran dari Kecamatan Tareran. Dengan demikian Kabupaten Minahasa Selatan saat ini berjumlah 17 kecamatan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan ke mana arah dan tujuan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 adalah :

Terwujudnya Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang mandiri, demokratis dan handal dalam sumberdaya manusia

serta menjadi pusat keunggulan pembangunan

di Era Pemerintahan Global

Dengan demikian visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah pandangan ke depan ke mana Kabupaten Minahasa Selatan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya serta tetap konsisten, eksis, inovatif dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

2.

Misi

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan menyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, otonomisasi dan tuntutan demokratisasi, dijabarkan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2005-2010 sebagai berikut :1. Mewujudkan Supremasi Hukum ;

2. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dan bersih KKN ;

3. Meningkatkan kehidupan beragama serta mempererat kerukunan antar umat beragama ;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di berbagai bidang ;

5. Membangun dan memperkokoh perekonomian daerah ;

6. Membangun ekonomi kerakyatan melalui diversifikasi basis perekonomian daerah dengan mengembangkan industri berbasis pertanian (agro based industry) ;

7. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan, terutama teknologi pertanian ;

8. Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat daerah ;

9. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk eksis. Oleh karena itu, misi harus jelas menyatakan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan demikian pernyataan misi harus :

a.Menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai dan bidang kegiatan utama dari organisasi/pemerintah yang bersangkutan.

b.Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

c.Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti pemerintah.

3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, ditetapkan dan dirumuskan tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :

1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, berbasis agribisnis;

2.Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;

3.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

4.Meningkatkan peran generasi muda dan pemberdayaan perempuan;

5.Meningkatkan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat dalam penegakan hukum;

6.Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance);

7.Meningkatkan sumberdaya aparatur dan pelayanan publik;

8.Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

9.Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan;

10.Meningkatkan program pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan serta sumberdaya air;

11.Meningkatkan potensi obyek wisata dan sumberdaya kepariwisataan.

4. Sasaran

Bertitik tolak dari tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan di atas, diimplementasikan dalam berbagai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 % pada akhir tahun 2010.

2. Meningkatnya income perkapita penduduk sebesar Rp. 12.500.000,- pada akhir tahun 2010.

3. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6 % dari angkatan kerja pada tahun 2010.

4. Meningkatnya peran generasi muda dan peberdayaan perempuan.

5. Meningkatnya kesadaran hukum dan penegakkan hukum.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

7. Meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

8. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia termasuk kualitas aparatur pemerintah.

9. Meningkatnya jumlah produksi perikanan.

10. Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah sekitar 20 % pada akhir tahun 2010.

11.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara.BAB IV

KONDISI WILAYAH

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Jarak dari Amurang ke Manado Ibukota Propinsi Sulawesi Utara 64 km. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0(,47 - 1(,24 Lintang Utara dan 124(,18 - 124(45 Bujur Timur. Sedangkan secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara:Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa

Timur:Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara

Selatan:Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow

Barat:Berbatasan dengan Laut Sulawesi

h/k/j/kn.hkgkkhgGambar 2. Peta Kabupaten Minahasa Selatan

Dalam perspektif regional, Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi strategis, karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara, merupakan daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia.

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai topografi wilayah berupa bukit-bukit/pegunungan, berpantai dan sebagian kecil dataran rendah bergelombang dengan posisi dari daerah pantai (0 meter) sampai pada ketinggian 1.500 m dari permukaan laut. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.591,65 km, yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) kecamatan, 170 desa/kelurahan, 891 dusun/lingkungan dengan jumlah penduduk 206.049 jiwa (sampai dengan Januari 2010) seperti ditunjukkan pada Tabel 1a dan Tabel 1b.

Tabel 1a. Nama dan Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah

Dusun/Lingkungan di Kabupaten Minahasa Selatan

NoNama KecamatanLuas

(Km)J u m l a h

DesaKelurahanDusun/JagaLingkungan

1.Modoinding66,408-36-

2.Maesaan94,4311-44-

3.Tompaso Baru141,4710-41-

4.Ranoyapo134,4012-62-

5.Motoling125,937-33-

6.Motoling Timur*8-34-

7.Motoling Barat*8-37-

8.Kumelembuai97,247-36-

9.Tenga196,3118-82-

10.Sinonsayang108,3613-71-

11.Amurang Barat122,13825323

12.Amurang170,0926844

13.Amurang Timur 53,09724121

14.Tumpaan128,4010-71-

15.Tareran98,2012-75-

16.Suluun Tareran*8-39-

17.Tatapaan55,2011-40-

J u m l a h 1.591,651601080388

Sumber : Data Juli 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kab. Minahasa Selatan

Keterangan : * = Kecamatan PemekaranTabel 1b. Jumlah Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan

(sampai dengan Januari 2010)NoKecamatanJumlah Penduduk

Kepala KeluargaLaki-LakiPerempuanJumlah Jiwa

1.Modoinding3.3496.1615.73111.892

2.Tompaso Baru3.5126.5145.96412.478

3.Ranoyapo3.7216.3455.80412.149

4.Motoling2.1763.6663.3867.042

5.Sinonsayang4.2348.1257.66715.792

6.Tenga4.8589.1388.22717.365

7.Amurang4.3368.3797.94316.322

8.Tumpaan4.4688.5307.98816.518

9.Tareran4.1937.6217.14514.766

10.Kumelembuai2.1173.7913.4757.266

11.Maesaan3.0705.6105.20210.812

12.Amurang Barat4.1267.3266.96714.293

13.Amurang Timur 3.4836.7366.31813.054

14.Tatapaan2.6345.0314.6459.676

15.Motoling Barat2.1424.4103.9338.343

16.Motoling Timur2.7525.1514.7939.944

17.Suluun Tareran2.5554.0214.0218.337

J u m l a h57.726 106.84099.209206.049

Sumber : Data Juni 2010, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Nama-nama desa/kelurahan dan jumlah dusun/lingkungan di Kabupaten Minahasa Selatan ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Nama-Nama Desa/Kelurahan dan Jumlah Dusun/Lingkungan

di Kabupaten Minahasa Selatan

NoKecamatanNomorNama Desa/

KelurahanJ u m l a h

DusunLingkungan

123456

1.Modoinding1Kakenturan6-

2Sinisir3-

3Linelean4-

4Pinasungkulan6-

5Makaaruyen4-

6Palelon4-

7Wulurmaatus5-

8Mokobang4-

J u m l a h36-

2.Maesaan1Tambelang5-

2Kinamang4-

3Liningaan3-

4Bojonegoro2-

5Kinaweruan2-

123456

6Tumani8-

7Lowian4-

8Temboan4-

9Kinamang Satu4-

10Tumani Utara4-

11Tumani Selatan4-

J u m l a h44-

3.Tompaso Baru1Sion4-

2Raraatean4-

3Tompaso Baru Satu6-

4Tompaso Baru Dua6-

5Kinalawiran4-

6Pinaesaan4-

7Torout 4-

8Karowa4-

9Liandok3-

10Lindangan2-

J u m l a h41-

4.Ranoyapo1Ranoyapo8-

2Poopo6-

3Poopo Utara5-

4Poopo Barat6-

5Pontak6-

6Pontak Satu3-

7Mopolo8-

8Powalutan6-

9Beringin3-

10Lompad Baru3-

11Lompad4-

12Mopolo Esa4-

J u m l a h62-

5.Motoling1Raanan Lama6-

2Lalumpe4-

3Motoling3-

4Motoling Satu6-

5Motoling Dua6-

6Motoling Mawale4-

7Picuan Baru4-

J u m l a h33-

6.Motoling Barat1Tondey7-

2Tondey Satu5-

3Tondey Dua7-

4Raanan Baru4-

5Raanan Baru Satu3-

6Raanan Baru Dua3-

7Toyopon4-

8Keroit4-

J u m l a h37-

7.Motoling Timur1Wanga4-

2Wanga Amongena4-

3Karimbow5-

123456

4Karimbow Talikuran3-

5Tokin5-

6Tokin Baru4-

7Picuan5-

8Picuan Satu4-

J u m l a h34-

8.Kumelembuai1Malola 7-

2Malola Satu4-

3Kumelembuai Atas4-

4Kumelembuai 4-

5Kumelembuai Satu4-

6Makasili8-

7Kumelembuai Dua5-

J u m l a h36-

9.Sinonsayang1Durian5-

2Poigar Satu5-

3Poigar Dua6-

4Tanamon10-

5Aergale3-

6Ongkaw Satu5-

7Ongkaw Dua6-

8Boyong Pante8-

9Tiniawangko4-

10Blongko7-

11Ongkaw Tiga4-

12Boyong Pante Dua4-

13Tanamon Utara4-

J u m l a h71-

10.Tenga1Sapa4-

2Boyong Atas5-

3Pakuure Satu4-

4Pakuure Dua4-

5Pakuure Tiga4-

6Pakuweru8-

7Tenga7-

8Radey4-

9Tawaang8-

10Molinow2-

11Pakuure4-

12Pakuure Tinanian4-

13Pakuure Kinamang4-

14Pakuweru Utara4-

15Sapa Timur4-

16Sapa Barat4-

17Tawaang Timur 4-

18Tawaang Barat4-

J u m l a h82

11.Amurang Barat1Pondos5-

2Elusan6-

3Tewasen8-

4Teep9-

123456

5Kapitu10-

6Kel. Kawangkoan Bawah -11

7Rumoong Bawah5-

8Kel. Rumoong Bawah-12

9Wakan6-

10Teep Trans4-

J u m l a h5323

12.Amurang1Kilometer Tiga4-

2Ranoketang Tua4-

3Kelurahan Buyungon-7

4Kelurahan Ranoiapo-8

5Kelurahan Uwuran Satu-6

6Kelurahan Uwuran Dua-10

7Kelurahan Lewet-6

8Kelurahan Bitung-7

J u m l a h844

13.Amurang Timur1Kotamenara5-

2Maliku7-

3Ritey5-

4Malenos Baru3-

5Lopana8-

6Pinaling9-

7Kelurahan Pondang-9

8Kelurahan Ranomea-12

9Lopana Satu4

J u m l a h4121

14.Tareran1Rumoong Atas6-

2Rumoong Atas Dua9-

3Lansot10-

4Wiau Lapi8-

5Wuwuk10-

6Pinamorongan4-

7Kaneyan5-

8Koreng5-

9Tumaluntung6-

10Wuwuk Barat4-

11Tumaluntung Satu4-

12Wiau Lapi Barat4-

J u m l a h75-

15.Suluun Tareran1Kapoya5-

2Pinapalangkow5-

3Suluun Satu5-

4Suluun Dua5-

5Suluun Tiga5-

6Suluun Empat4-

7Talaitad6-

8Kapoya Satu4-

J u m l a h39-

16.Tatapaan1Sulu5-

2Paslaten5-

3Paslaten Satu4-

123456

4Wawona3-

5Bajo3-

6Popareng4-

7Wawontulap3-

8Pungkol2-

9Sondaken3-

10Rap-Rap4-

11Arakan4-

J u m l a h40-

17.Tumpaan1Tumpaan6-

2Tumpaan Satu7-

3Tumpaan Baru8-

4Matani5-

5Popontolen7-

6Lelema9-

7Tangkunei5-

8Munte8-

9Tumpaan Dua7-

10Matani Satu9-

J u m l a h71-

T o t a l17080388

Sumber : Data Juli 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


BAB V

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

1. Pemerintahan

Sejak Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai daerah atonom yang baru, pemerintah yang ada terus berupaya menata penyelenggaraan kepemerintahan dengan baik dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan pembangunan yang ada. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik sudah menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan universal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik membutuhkan komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu. Karena itu diperlukan pembelajaran, pemahaman serta implementasi nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik secara utuh oleh seluruh komponen, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik tergambar dari salah satu misinya, yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dan bersih KKN yang dijabarkan dalam salah satu tujuan pembangunan, yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, setiap tahun dilakukan laporan kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya menyelenggarakan kepemerintahan yang baik melalui pelayanan prima kepada masyarakat, sejak tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemberian Izin pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tugas dari UPTSP adalah mengadakan pelayanan pembuatan izin dan non izin (rekomendasi) kegiatan atau usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 UPTSP berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Jenis-jenis izin dan non izin di Kabupaten Minahasa Selatan diperlihatkan pada Tabel 3a dan Tabel 3b.Tabel 3a. Jenis-Jenis Izin di Kabupaten Minahasa Selatan

NoJenis IzinWaktu

Pemrosesan Izin

123

1.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)1 (satu) hari

2.Tanda Daftar Industri (TDI)3 (tiga) hari

3.Izin Usaha Industri (IUI) 3 (tiga) hari

4.Tanda Daftar Gudang (TDG)3 (tiga) hari

5.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)1 (satu) hari

6.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)7 (tujuh) hari

7.Izin Gangguan (HO)2 (dua) hari

8.Kartu Ternak2 (dua) hari

9.Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging/Petelur3 (tiga) hari

10.Izin Usaha Peternakan Babi3 (tiga) hari

11.Izin Usaha Peternakan Sapi3 (tiga) hari

12.Izin Usaha Peternakan Puyuh3 (tiga) hari

13.Izin Usaha Peternakan Kambing3 (tiga) hari

14.Izin Usaha Peternakan Burung Walet3 (tiga) hari

15.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)3 (tiga) hari

16.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)3 (tiga) hari

17.Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi / Spesialis2 (dua) hari

18.Izin Praktek Bidan1 (satu) hari

19.Izin Praktek Perawat1 (satu) hari

20.Izin Toko Pembuatan Gigi Palsu3 (tiga) hari

21.Izin Pengobatan Tradisional1 (satu) hari

22.Izin Praktek Dokter Berkelompok1 (satu) hari

23.Izin Toko Obat1 (satu) hari

24.Izin Apotik1 (satu) hari

25.Izin Balai Pengobatan / Klinik Kesehatan Swasta1 (satu) hari

26.Izin Klinik Bersalin / BKIA Swasta1 (satu) hari

27.Izin Optikal2 (dua) hari

28.Izin Laboratorium Swasta1 (satu) hari

29.Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)3 (tiga) hari

30.Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Rekreasi dan Hiburan Umum3 (tiga) hari

31.Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Perjalanan3 (tiga) hari

32.Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Jasa Akomodasi3 (tiga) hari

33.Izin Usaha dan Pemungutan Restribusi Restoran3 (tiga) hari

34.Izin Usaha serta Pungutan Restirbusi Rumah Makan3 (tiga) hari

35.Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (SIPKTM)5 (lima) hari

36.Izin Pengiriman Rumah Kayu3 (tiga) hari

37.Izin Angkutan Kayu Kelapa3 (tiga) hari

38.Izin Badan Hukum Koperasi3 (tiga) hari

39.Izin Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja2 (dua) hari

40.Izin Pendirian Depot Lokal3 (tiga) hari

41.Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)7 (tujuh) hari

123

42.Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BKK)7 (tujuh) hari

43.Izin Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas 7 (tujuh) hari

44.Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi7 (tujuh) hari

45.Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Galian Golongan C7 (tujuh) hari

46.Izin Lokasi7 (tujuh) hari

47.Izin Usaha Sekolah Mengemudi2 (dua) hari

48.Izin Operasi Kendaraan Latih Sekolah Mengemudi2 (dua) hari

49.Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas2 (dua) hari

50.Retribusi Izin Tempat Penampungan Cap Tikus2 (dua) hari

51.Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B & C2 (dua) hari

52.Surat Keterangan Fiskal1 (satu) hari

53.Retribusi Izin Trayek / Operasi1 (satu) hari

54.Retribusi Kartu Pengawas Izin Trayek/Izin Operasi1 (satu) hari

55.Retribusi Izin Insidentil1 (satu) hari

56.Izin Menempati Bangunan Kios / Lost1 (satu) hari

57.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran1 (satu) hari

Sumber : Data Juli 2010, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kab. Minahasa SelatanTabel 3b. Jenis-Jenis Non Perizinan di Kabupaten Minahasa Selatan

NoJenis Non PerizinanWaktu

Pemrosesan Izin

1.Rekomendasi Penempatan Rumpon ke Dinas Propinsi1 (satu) hari

2.Rekomendasi Akte Pendirian Koperasi1 (satu) hari

3.Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang3 (tiga) hari

4.Rekomendasi Radio Siaran1 (satu) hari

5.Rekomendasi Galian C3 (tiga) hari

6.Rekomendasi Kesehatan3 (tiga) hari

7.Rekomendasi Pengolahan Sarang Burung Walet3 (tiga) hari

8.Rekomendasi Pengukuran Kayu/Hasil Hutan Lainnya & Pengujian Kayu2 (dua) hari

9.Rekomendasi Penyadap Hutan Pinus5 (lima) hari

10.Rekomendasi Industri Rumah Tangga Khusus Makan dan Minum1 (satu) hari

11.Rekomendasi Aktanisasi Catatan Sipil1 (satu) hari

12.Rekomendasi Usaha1 (satu) hari

13.Pemberian Izin Prinsip3 (tiga) hari

Sumber : Data Juli 2010, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Untuk lebih mempertegas komitmen terhadap penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi atas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan memperhatikan pada 11 (sebelas) hal pokok, yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan, transparan.

Dalam upaya menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan penyesuaian jumlah dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta membentuk beberapa SKPD sesuai dengan kebutuhan daerah. Setelah mengusulkan dan membahas secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, akhirnya menghasilkan beberapa Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Selatan NoPeraturan DaerahT e n t a n gSKPD Yang Ditetapkan

1234

1.Nomor 03 Tahun 2008Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan1.Sekretariat Daerah

2.Sekretariat DPRD

2.Nomor 04 Tahun 2008Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.Dinas Kesehatan

3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustriandan Perdagangan

5.Dinas Pekerjaan Umum

6.Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

7.Dinas Pertanian dan Peternakan

8.Dinas Kelautan dan Perikanan

9.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

10.Dinas Perkebunan

11.Dinas Kehutanan

12.Dinas Pertambangan dan Energi

13.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

14.Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatandan Aset Daerah

3.Nomor 05 Tahun 2008Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan1.Inspektorat Daerah

2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

4.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

5.Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa

6.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1234

7.Badan Ketahanan Pangan

8.Kantor Lingkungan Hidup

9.Kantor Penanaman Modal

10.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

11.Rumah Sakit Umum Daerah

12.Satuan Polisi Pamong Praja

4.Nomor 01

Tahun 2009Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5.Nomor 02

Tahun 2009Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Selatan1.Badan Pelaksana Narkotika

6.Nomor 10

Tahun 2009Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan1.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

7.Nomor 11

Tahun 2009Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan1.Kantor Pengelola Kebersihan dan Pertamanan

Sumber : Data Juli 2010, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Selatan

Untuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), tidak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 karena merupakan lembaga fungsional. Badan ini hanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan Juni 2010 berjumlah 4.975 orang, yang terdiri dari golongan I : 25 orang, golongan II : 1.143 orang, golongan III : 2.795 orang, dan golongan IV : 1.012 orang yang tersebar diberbagai SKPD/Unit Kerja, seperti yang tercantum pada Tabel 5a dan Tabel 5b.Tabel 5a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Kabupaten Minahasa Selatan (sampai dengan Juni 2010)

NoSKPD / Unit KerjaGolongan IKelaminJmlGolongan IIKelaminJml

abcdLPabcdLP

1.Sekretariat Pemda--1-1-11349-101626

2.Sekretariat DPRD-------5-22549

3.Inspektorat Daerah-------211-314

4.Badan-Badan-------208145222547

5.Dinas-Dinas212-5-5482043146758125

6.Kantor-Kantor-------4-5-639

7.Sekretariat KPUD---------2-112

8.RSUD-------5-18-51823

9.Satpol Pamong Praja-------3131118-18

10.Kantor Camat--213-3743105662692

11.Puskesmas-Puskesmas-------10616822548181229

12.UPTD Dikpora---2112645415419

13.Guru-------189185486595392487

14.Tenaga Administrasi,

Penjaga Sekolah122914-141614518391453

J u m l a h33712241254912682451394007431.143

Sumber : Data Juli 2010, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Minahasa Selatan

Tabel 5b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV di Kabupaten Minahasa Selatan (sampai dengan Juni 2010)

NoSKPD / Unit KerjaGolongan IIIKelaminJmlGolongan IVKelaminJml

abcdLPabcdeLP

1.Sekretariat Pemda25171653429632941-15116

2.Sekretariat DPRD94731310234----4-4

3.Inspektorat Daerah9-179817411--516

4.Badan-Badan762543401018318426163--37845

5.Dinas-Dinas12846797319513132696256--9037127

6.Kantor-Kantor2238514243821---3-3

7.Sekretariat KPUD3411639-1---1-1

8.RSUD7122552126-1---1-1

9.Satpol Pamong Praja622-7310-------

10.Kantor Camat683540219470164111---11112

11.Puskesmas-Puskesmas656327204712817536---639

12.UPTD Dikpora101931122214316----7916

13.Guru6102213644504031.2421.6457588---233533766


Penjaga Sekolah3631-52646726----246

J u m l a h1.0744825936469761.8192.79592869141-4155971.012


Berdasarkan data pada Tabel 5a dan Tabel 5b, dari 4.975 orang PNS terdiri dari 1.815 (36,48%) laki-laki dan 3.160 (63,52%) perempuan. Dari 4.975 orang PNS, 58,25 % adalah guru. Sedangkan jumlah PNS Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan tingkat pendidikan dan agama ditunjukkan pada Tabel 6a dan Tabel 6b di bawah ini. Tabel 6a. Data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (sampai dengan Juni 2010)

NoSKPD / Unit KerjaP e n d i d i k a nJml

SDSMPSLTAD1D2D3D4S1S2S3

1.Sekretariat Pemda-1191-11-668-106

2.Sekretariat DPRD--12--2-22--36

3.Inspektorat Daerah--4--3-20--27

4.Badan-Badan--541-4921628-276

5.Dinas-Dinas2614331532359131583

6.Kantor-Kantor--7--6-343-50

7.Sekretariat KPUD--1--1-91-12

8.RSUD--43-21-22--50

9.Satpol Pamong Praja--17--2-9--28

10.Kantor Camat-5128-14-1312-271

11.Puskesmas-Puskesmas-520229-80-943-413

12.UPTD Dikpora3432-41-36--80

13.Guru--94274500159-1.2212-2.898


Penjaga Sekolah281199-1--6--145

J u m l a h33321.66411150739242.1914014.975


Tabel 6b. Data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan Agama (sampai dengan Juni 2010)

NoSKPD / Unit KerjaA g a m aJumlah

KristenKatolikIslamBudha HinduKonghucu

1.Sekretariat Pemda10132---106

2.Sekretariat DPRD36-----36

3.Inspektorat Daerah27-----27

4.Badan-Badan26844---276

5.Dinas-Dinas560129-2-583

6.Kantor-Kantor4415---50

7.Sekretariat KPUD11-1---12

8.RSUD46-4---50

9.Satpol Pamong Praja271----28

10.Kantor Camat26614---271

11.Puskesmas-Puskesmas383245-1-413

12.UPTD Dikpora7433---80

13.Guru2.8113453---2.898


Penjaga Sekolah14113---145

J u m l a h4.7958493-3-4.975

-


Untuk jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan SKPD diperlihatkan pada Tabel 7.Tabel 7. Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

(sampai dengan Juni 2010)NoS K P D / Unit KerjaE s e l o nJml

II AII BIII AIII BIV AIV BV A

12345678910

1.Sekretariat Daerah1310-30--44

2.Sekretariat DPRD-14-12--17

3.Staf Ahli -4-----4

4.Inspektorat Daerah-15-8--14

5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-1147--13

6.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah-1147--13

7.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat-1144--10

8.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa-11311--16

9.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-1149--15

10.Badan Ketahanan Pangan-1145--11

11.Badan Narkotika-1-13--5

12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah-1-42--7

13.Dinas Pekerjaan Umum-1149--15

14.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga-11419--25

15.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika-1156--13

16.Dinas Pertanian dan Peternakan-11412--18

17.Dinas Kelautan dan Perikanan-1145--11

18.Dinas Pertambangan dan Energi-1134--9

19.Dinas Kehutanan-1139--14

20.Dinas Kesehatan-11415--21

21.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata-1135--10

22.Dinas Perkebunan-1148--14

23.Dinas Pengelolah Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah-11621--29

24.Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian

dan Perdagangan-1157--14

25.Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi-11615--23

26.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-1147--13

27.Satuan Polisi Pamong Praja----4--4

28.Kantor Lingkungan Hidup--1-4--5

29.Kantor Penanaman Modal--1-1--2

30.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu--1-3--4

31.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah--1-4--5

32.Kantor Kebersihan dan Pertamanan--1-1--2

33.Rumah Sakit Umum Daerah--146--11

34.Kantor Camat (17 Kecamatan)--17176139-134

35.Kantor Lurah (10 Kelurahan)----836-44

36.Tata Usaha SMP/SMA------99

37.Tata Usaha SMK-----1-1

38.UPTD Dinas Pendidikan----17--17

39.UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas)----14--14

40.UPTD Dinas Kesehatan Depo Farmasi----11-2

41.UPTD Dinas Kesehatan Laboratorium--------

J u m l a h13162108364779652


Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga dibantu oleh beberapa instansi vertikal yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berperan dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan. Instansi vertikal dimaksud sebagaimana tercantum pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Instansi Vertikal di Kabupaten Minahasa Selatan

NoNama InstansiAlamat Kantor

1.Kantor Departemen Agama Kabupaten Minahasa SelatanDesa Kapitu

Kec. Amurang Barat

2.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa SelatanDesa TeepKec. Amurang Barat

3.Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Minahasa SelatanKelurahan Pondang

Kec. Amurang Timur

4.Kejaksaan Negeri Amurang Kelurahan Pondang

Kec. Amurang Timur

5.Pengadilan Negeri AmurangKelurahan Pondang

Kec. Amurang Timur

Sejak Kabupaten Minahasa Selatan diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2003 sampai saat ini, telah mengalami 4 kali pergantian Bupati sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9.Tabel 9. Nama-Nama Bupati/Wakil Bupati Minahasa Selatan

NoNama Bupati / Wakil BupatiMasa JabatanKeterangan

1.Drs. R.M. LUNTUNGANAgustus 2003 - Januari 2005Penjabat

2.GEMMY KAWATU, SE, MSiFebruari 2005 - April 2005Pelaksana Tugas

3.Drs. H.D. WAWORUNTUApril 2005 - Agustus 2005Penjabat

4.Drs. R.M. LUNTUNGAN (Bupati)

VENTJE TUELA, S.Sos (Wakil Bupati)Agustus 2005 - Agustus 2010

Agustus 2005 - Agustus 2010Definitif (Pilihan Rakyat Pertama)

2.Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2010, prioritas pembangunan, selain pembangunan mental-spiritual, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan sumberdaya manusia, juga pembangunan fisik. Untuk pembangunan fisik antara lain, lanjutan pembangunan gedung kantor di kawasan kantor Bupati Minahasa Selatan, lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, lanjutan pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut Amurang, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar, pembangunan pelabuhan pelelangan ikan (PPI) dan pembangunan pembangkit tenaga listrik (PLTA/PLTU). Selain itu, yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah pembangunan agribisnis di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pembangunan industri untuk mendorong investasi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat, pembinaan pengembangan dan pengelolaan konservasi sumberdaya air, pembinaan dan pengelolaan sungai, pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengamanan pantai, pengembangan penyediaan air bersih, pengelolaan jaringan irigasi, pembukaan jalan alternatif (Amurang By Pass), pengembangan objek wisata, penyediaan dan peningkatan sarana/prasarana pendidikan serta kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan pemukiman dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mengintensifkan pengawasan penebangan liar (ilegal loging).

Untuk mengakselerasikan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan mencermati dan memperhitungkan potensi daerah serta kecenderungan lingkungan strategis yang ada, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan metetapkan 6 program unggulan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010. Ke-6 program unggulan tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi penggerak utama (primer mover) jalannya roda pembangunan daerah, serta dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan dimensi-dimensi pembangunan lainnya. Ke-6 program unggulan Kabupaten Minahasa Selatan dimaksud adalah :

1. Agri Bisnis (Agro Produksi, Agro Industri, Agro Marketing);

2. Sumberdaya Manusia;

3. Supremasi Hukum;

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);

5. Lingkungan Hidup;

6. Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menjabarkan RPJM Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010 secara konsisten melalui program/kegiatan tahunan yang didokumentasikan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Saat ini penjabaran RPJM Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010 telah memasuki tahun terakhir . Dari tahun ke tahun, tema pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai spesifikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta perubahan global. Tema pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2005-2010 ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Tema Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2005-2010 TahunTema Pembangunan

2005Pembangunan Pertanian dan Prasarana Penunjang

2006Pembangunan Pertanian dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

2007Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian Melalui Gerakan Menanam

2008Peningkatan Efektivitas Pengurangan Kemiskinan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja

2009Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Untuk Pengurangan Kemiskinan dan Penganggurang

2010Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Dalam rangka mendorong dan membudayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan agar lebih terarah maka ditetapkan TEGUH BERSINAR sebagai motto pembangunan daerah melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004, dengan makna :TEGUH : TEruskan Gerakan Untuk Hidup, berarti seluruh masyarakat Minahasa Selatan memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk tetap dan terus hidup.

BERSINAR :Bersih, Etika/Etos Kerja, Rapi, Sehat, Indah, Norma Hukum, Aman, Rukun

Bersih :

Artinya, bebas dari polusi, tidak tercemar dan tulus.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya hidup bersih, baik jasmani maupun rohani, bebas dari lingkungan tercemar, serta memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Etika/Etos Kerja :

Artinya, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya memiliki pola prilaku yang bersahaja, rendah hati, dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta arif dan bijaksana serta memiliki semangat kerja yang tinggi.

Rapi :

Artinya, teratur baik, apik dan tertib.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya memilki kerapihan pribadi dan lingkungannya serta hidup tertib dan teratur.

Sehat :

Artinya, keadaan baik segenap badan, serta bagian-bagiannya.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya sehat jasmani dan rohani, selalu memelihara kesehatan fisik.

Sehat jasmani terkandung maksud, selelau memelihara kesehatan fisik.

Sehat rohani terkandung maksud, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehat lingkungan, terkandung maksud, memelihara lingkungan sekitarnya agar tetap bersih dan sehat. Indah :

Artinya, cantik, bagus benar, dan elok.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya memilki rasa keindahan yang diaplikasikan dalam proses pembangunan.

Norma Hukum :

Artinya, aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat, dipakai sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh setiap warga masyarakat.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan menjunjung tinggi tertib hukum dan supremasi hukum, serta menghargai norma-norma adat kebiasaan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Aman :

Artinya, bebas dari bahaya, terlindung, tentram, dan tidak meras takut.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya memiliki semangat dalam menciptakan suasana aman, tentram dan damai, serta bebas dari rasa takut.

Rukun :

Artinya, ikatan persahabatan, tidak bertengkar, dan damai.

Maknanya, seluruh masyarakat Minahasa Selatan hendaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan kerukunan berlandaskan semangat persaudaraan, kebersamaan, cinta kasih, Torang Samua Basudara, Sitou Timou Tumou Tou.3.Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan masih kental dengan budaya mapalus (gotong-royong) dan sangat kritis serta pekerja keras. Selain itu, masyarakat mempunyai kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam upaya menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat serta berperan dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibentuknya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) dan Organisasi Kepemudaan (OKP), seperti diperlihatkan pada Tabel 11a, 11b dan Tabel 11c.Tabel 11a. Daftar Nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Terdaftar

No Nama OrganisasiPengurus

(Ketua)Alamat

1234

1.Samua BasudaraHerly Kaiende, SETumpaan

2.Peduli PendidikanIbrahim Gani, S.PdAmurang

3.Suara AmurangFrans KumasehBuyungon/Amurang

4.Persatuan Sopir AmurangJoni LumowaAmurang

5.Yayasan Gema MandiriDolfi TutuMalenos Baru/Amurang Timur

6.Yayasan Formasi Bangun MinselJoice MintjeAmurang

7.Yayasan Karya Muda Pembaharu Kab. MinselFoni SingkanaRanoyapo/Amurang

8.Gerbang Maju Sulawesi UtaraBilly RegarAmurang

9.Komite Pelestarian Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Kab. MinselIr. Petrus UlaanBuyungon/Amurang

10.Barisan Muda Teguh BersinarWilem MononimbarUwuran Dua/Amurang

11.Dewan Reformasi Pembangunan Kab. MinselJimmy EndeyLopana/Amurang Timur

12.Dotu Manguni MinselBernard Lonteng, AmdAmurang

13.Forum Masyarakat Peduli Pembangunan dan PendidikanDiki H. MintjeBitung/Amurang

14.LSM CakrawalaMaikel Suoth, SETumpaan

15.LSM Pelangi KasihRobby KeintjemSapa/Tenga

16.Komite Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupJoppy KarundengKaneyan/Tareran

17.Solidaritas Korban Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Kab. MinselBerty PongantungLopana/Amurang Timur

18.LSM MakasiowFentje PusungAmurang

19.LSM EurekaJhonly V. KesekRumoong Bawah/Amurang Barat

20.LSM Rondoren Banua MinselSemuel TumbolLewet/Amurang

21.LSM Aliansi Pemuda dan Masyarakat SapaSaldi MonigiSapa/Tenga

22.LSM Gerbang MinselHengky RumenganUwuran Satu/Amurang

1234

23.Yayasan Perisai Persatuan Perwakilan Kab. MinselKarel LakoyRanoiapo/Amurang

24.Gerakan Solidaritas Anti Narkoba dan Obat Terlarang (Gersang) Kab. MinselRocky SariowanBuyungon/Amurang

25.LSM Yayasan Satya Graha EsaA. SandagTawaang/Tenga

26.Yayasan Siloam 45Josep G. KalengkonganTeep/Amurang Barat

27.LSM Waraney MinselSonny G. SariowanBuyungon/Amurang

28.LSM ReformasiDrs. Abraham Pongkorung, MScKaneyan/Tareran

29.LSM ApostolosJeferson KarundengLopana/Amurang Timur

30.Yayasan Usaha MandiriGeorge E. ManengkeyTumpaan Satu/Tumpaan

31.Yayasan Matuari WayaErnest H. KarundengMaliku/Amurang Timur

32.Aliansi Guru Indonesia Sulut (AGIS) Cabang MinselEdwin F.Lonteng,S.Pd Lopana/Amurang Timur

33.LSM Tagoy Lestari Steven KapahangMaliku/Amurang Timur

34.LSM Minahasa Selatan Coruption Watch (MSCW)Ir. Yulius Pesik Sulu/Tatapaan

35.LSM Generasi Profesional MandiriArie Robert Lonteng Ritey/Amurang Timur

36.LSM Generasi Bela PancasilaJhon MawiraPicuan/Motoling Timur

37.LSM Komunitas Tumbuh Bersama MinselLans B. Sangkoy

38.LSM Purna Paskibraka Indonesia Minsel

39.LSM Lentera Masa Cabang MinselDrs. Rudolf Marentek

Sumber : Data Juli 2010, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kab. Minahasa SelatanTabel 11b.Daftar Nama Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Terdaftar


(Ketua)Alamat

1234

1.Kerukunan Keluarga Besar LengkongDr. Derek LengkongBuyungon/Amurang

2.Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)Rio Salsabila YusufAmurang

3.Panguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Yantje LiandoKumelembuai

4.Kerukunan Akar Rumput Satal Kab. Minsel M. PalakuaAmurang

5.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Konstruksi Indonesia (Gapeksindo)Ir. Frangky J. LelengbotoBuyungon/Amurang

6.Kerukunan Keluarga Besar Pelealu, Manado Minahasa SelatanJefry PelealuBuyungon/Amurang

7.Rukun Porodisa Orang Pondang Asal dari TalaudSinar Maradesa Pondang/Amurang Timur

8.Dewan Pimpinan Cabang Pergerakan Wanita Nasional Indonesia Kab. MinselDra. Dientje SumendapUwuran Satu/Amurang

9.Brigade ManguniHarri MasinambowLewet/Amurang

10.Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kab. MinselPdt. Jefry R. Umboh, SThPondang/Amurang Timur

11.Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Jan Johan PoliiRanomea/Amurang Timur

1234

12.Laskar Rakyat Republik Indonesia (LRRI) Dewan Pimpinan Cabang Kab. MinselMarthen LumowaBuyungon/Amurang

13.Yayasan Kekuatan Bagi Negeri (YKBN)Jantje C. NoyaUwuran Dua/Amurang

14.Rukun Keluarga Tombulu di TumpaanJunior MalombaTumpaan

15.Organisasi Sosial Roma CareDrs. Roly MakauliLopana/Amurang Timur

16.Gerakan Dawah Islam MUHAMMADIYAHIshak AhmadRanoiapo/Amurang

17.Minsel ENTOURAGEDicky MintjeBuyungon/Amurang

18.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)Marthen J. Legi, SEBuyungon/Amurang

19.Forum Peduli Pendidikan SulutTommy J. Kawatu, SPdTareran

20.Korps Garuda Laskar TRIKORAErnest O. LengkongMotoling

21.Kelompok Pecinta Alam Cliff Hanger Sanly F. Lendongan Kilometer 3 / Amurang

22.Persatuan Rukun Yosep LousyaSinar L. Maradesa, BAPondang/Amurang Timur

23.Lembaga Independent Kecamatan MotolingHengky Rantung

24.Tuama Auto ClubDrs. Fredy LengkongAmurang

25.Garda Inti Permesta (Garinsta)

26.Pimpinan Daerah AISYIYAH Kab. MinselFarida R. SchuRanoiapo/Amurang

27.Kateda Maesa Maudy DamopoliiPondang/Amurang Timur

28.Asosiasi Pendeta Indonesia


Kab. Minahasa SelatanTabel 11c. Daftar Nama Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Terdaftar


(Ketua)Alamat

1234

1.Karang TarunaMerry M. Togas, SEAmurang

2.Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG)Ibrahim Gani, SPdAmurang

3.Kosgoro Kab. MinselWem Mononimbar Amurang

4.Gerakan Pemuda Ansor Kab. MinselSharil Bahrudin, SERanoiapo/Amurang

5.Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Kab. MinselArtli Kountur, S.SosAmurang

6.Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kab. MinselRivay RompasAmurang

7.Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia Kab. MinselDrs. Ferry MohedeAmurang

8.Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. MinselIr. Petrus UlaanAmurang

9.Forum Solidaritas Pemuda Kristen Kab. MinselDrs. Art BagoTumpaan

10.Keluarga Besar Putra-Putri Polri Robby Simbar, SHAmurang

11.Ikatan Putra-Putri Kepemudaan Minahasa SelatanJhoni Taroreh, SPdBitung/Amurang

12.Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kab. MinselIbrahim Gani, SPdAmurang

13.Pemuda Panca Marga Kab. MinselDr. Tommy KawengianAmurang

14.Barisan Muda Demokrat Kab. MinselRichard Ottay, STAmurang

1234

15.Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kab. MinselRobby Sangkoy, MPdAmurang

16.FKPPI Kab. MinselDrs. H. RuntunuwuAmurang

17.Pemuda Pancasila Kab. MinselF.G. RumokoyUwuran Satu / Amurang

18.Talented Youth Devada Kab. MinselMichael FransUwuran Dua / Amurang

19.Himpunan Mahasiswa Minahasa Selatan Peduli Pembangunan (HMMSPP)Farland LengkongPondang/Amurang Timur

20.Pemuda Tani HKTI (Petani HKTI)Maryoh Sangkoy, SPdRitey/Amurang Timur

21.Forum Komunikasi Mahasiswa Minsel (FKM-Minsel)Kristy Alfons SumualTambelang/Maesaan

22.Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indoensia) Kab. MinselDewa Putu Oka



Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan bagian dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, membentuk kepengurusan partai politik di daerah sesuai dengan partai politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokratis untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab. Di Kabupaten Minahasa Selatan, dari 42 partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia tahun 2009, hanya 34 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Ke-34 partai politik tersebut diperlihatkan pada Tabel 12.Tabel 12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun 2009No Nama Partai PolitikPengurus

(Ketua)

123

1.Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Billy J. Regar, S.Sos

2.Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)Franco G. Rumokoy, S.Sos

3.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)Franny Donald Toloh, SE

4.Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)Hengky Rumengan, BA

5.Partai Pemuda Indonesia (PPI)Richard Ottay, ST

6.Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)Drs. Hengky Toloh, MS

7.Partai Barisan Nasional (Barnas)Dr. Henny Ottay, SpPD

8.Partai Republik NusantaraJunaidi V. Liow, ST

9.Partai Indonesia Sejahtera (PIS)Nico Tiow

10.Partai KedaulatanPriesly F. Surentu, SPd

123

11.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)Pdt. Ibrahim A. Laonda

12.Partai PatriotFrangky I. Mokalu, SH

13.Partai Persatuan Daerah (PPD)Agus F. Tumbelaka

14.Partai Kasih Demokrasi IndonesiaRobby Mintje

15.Partai Golongan Karya (Golkar)Jenny J. Tumbuan, SE

16.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)Ventje Tuela, S.Sos

17.Partai Demokrat (PD)Johni Sumual, SE, SH

18.Partai Damai Sejahtera (PDS)Harvey Tewal, SH

19.Partai PeloporWelly Pelle

20.Partai BuruhFrangky Mokalu, SH

21.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)Anyan Kotambunan

22.Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)Fonny Singkoh

23.Partai Bintang Reformasi (PBR)Tommy Pakaya, BA

24.Partai Bulan Bintang (PBB)Thawil Hamim

25.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Pdt. H.A. Sumakul, M.Th

26.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Herry Djumaat

27.Partai Amanat Nasional (PAN)Kasim Malolonto

28.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Chalid Doehmi

29.Partai Nasional Indonesia MarhaenismeDrs. F.J. Kalangi

30.Partai Penegak Demokrasi Indonesia

31.Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)Robby Gunawan, SE

32.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)Fonny Singkoh

33.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)Piter B. Wonok

34.Partai MerdekaViktor Kimbal, SH

Sumber : Data Juli 2010, Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Selatan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 ditetapkan 30 kursi untuk diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2009, dari 34 partai politik peserta pemilihan umum, hanya 12 partai politik yang memperoleh kursi. Partai politik peserta pemilihan umum yang memperoleh kursi beserta jumlah perolehan suara diperlihatkan pada Tabel 13.Tabel 13. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Memperoleh Kursi Beserta Jumlah Perolehan SuaraNoNama Partai PolitikJumlah

Perolehan KursiJumlah Perolehan Suara

1234

1.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)833.086

2.Partai Golongan Karya (Golkar)624.377

3.Partai Demokrat (PD)

516.854

4.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)24.429

5.Partai Damai Sejahtera (PDS)24.248

6.Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)13.467

7.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)13.030

8.Partai Persatuan Daerah (PPD)13.000

9.Partai Barisan Nasional (Barnas)12.544

10.Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)12.468

11.Partai Indonesia Sejahtera (PIS)12.454

12.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)12.022

J u m l a h30 Orang101.979

Sumber : Data Juli 2010, Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa SelatanBAB VI

KARAKTERISTIK SOSIO-DEMOGRAFIS

Profil sosio-demografis suatu daerah menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan penduduk, kondisi ketenagakerjaan, perekonomian, kondisi pendidikan, kesehatan, agama, kegiatan institusi sosial dan olahraga.

1.Demografi

Keadaan dan kepadatan penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Kecenderungan tersebut terlihat dalam kehidupan penduduk perkotaan, di mana fasilitas sarana dan prasarana selalu lebih lengkap dan kompleks daripada penduduk di pedesaan. Hal ini disebabkan setiap manusia pada hakekatnya selalu ingin menikmati fasilitas hidup yang lebih baik dan lebih layak.

Berdasarkan data pada Tabel 1b, penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di ibukota kecamatan. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai potensi sumberdaya manusia yang dapat membangun dan mengembangkan daerahnya.

Sebagai suatu kabupaten pemekaran, Minahasa Selatan tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena masyarakat yang sudah lama terjadi dan dapat terjadi di mana saja tanpa memperhatikan lokasi, sehingga sifatnya global. Kemiskinan di suatu wilayah mempunyai hubungan dengan kondisi wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini sebagai dampak dari program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat meningkatkan taraf hidup. Sampai dengan tahun 2009, keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 8.506 KK. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007-2009 diperlihatkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Data Keluarga Miskin di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007-2009NoNama

KecamatanData Tahun 2007Data Tahun 2008Data Tahun 2009

Jumlah

KKJumlah

KK Miskin Jumlah

KKJumlah

KK MiskinJumlah

KKJumlah

KK MiskinJumlah

Jiwa Miskin

1.Modoinding4.1899573.2429553.4045252.100

2.Tompaso Baru3.4647233.5526913.5147322.928

3.Ranoyapo4.4606213.5434873.4095452.180

4.Motoling4.7301.0992.2084602.1554621.848

5.Motoling Timur2.8393992.8355532.212

6.Motoling Barat2.4035402.2846402.560

7.Tenga4.9821.1194.8467455.0526092.436

8.Sinonsayang4.4039414.3176934.2716322.528

9.Amurang4.5062634.0892994.5452671.068

10.Tareran6.7386403.6804254.1795152.060

11.Suluun Tareran2.4651652.609198792

12.Tumpaan4.3489104.2327414.7023231.292

13.Kumelembuai3.5906812.1593692.1683431.372

14.Amurang Timur3.4614693.5414193.6764321.728

15.Amurang Barat3.6714284.2188834.2656002.400

16.Tatapaan2.5187112.6117112.7126072.428

17.Maesaan3.2016173.1936173.1655232.092

T o t a l 58.26110.179 57.138 9.59958.9458.50634.024

Sumber : Data Juli 2010, Badan Pusat Statistik Kab. Minahasa Selatan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan, salah satu usaha yang dilakukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pada sektor-sektor ekonomi yang unggul, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan demikian, melalui sektor-sektor ekonomi tersebut memberikan nilai tambah terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah peninjauan kembali harga komoditas pertanian dan pengaturan kembali kelembagaan sektor pertanian, terutama yang menyangkut hak-hak penduduk. Dengan meningkatnya harga jual komoditas pertanian, maka pendapatan petani (rumah tangga pertanian) juga akan meningkat.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah melalui pendekatan sosio-kultural, yaitu dengan membangun motivasi masyarakat untuk menghilangkan tradisi atau adat yang menjadi penghambat bagi kemajuan penduduk setempat. Salah satu cara yang dilakukan adalah memotivasi kepada penduduk miskin bahwa untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dapat tercipta di dalam sanubari mereka.

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan serta mengatasi dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Pusat melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, antara lain :

1. Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS)

BLT adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk RTS. Sedangkan RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Program BLT-RTS diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (social protection) sebagai dampak pengurangan subsidi BBM. Mekanisme yang dilakukan merupakan asistensi sosial (social assistance) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan Program BLT-RTS langsung menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat miskin dan mendorong tanggung jawab sosial bersama serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin. Tujuan dari Program BLT-RTS adalah :

a.Membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya;

b.Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; dan

c.Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.Pada tahun 2008, BLT-RTS diberikan sebesar Rp. 100.000 per bulan selama 7 bulan, dengan rincian, Rp. 300.000 diberikan untuk digunakan selama 3 bulan (Juni-Agustus) yang diberikan pada bulan Juni 2008 dan Rp. 400.000 diberikan untuk digunakan selama 4 bulan (September-Desember) yang diberikan pada bulan September 2008. Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2008 mendapatkan BLT sebanyak 9.599 RTS. Sedangkan tahun 2009 mendapat BLT sebanyak 9.421 RTS dengan total anggaran Rp. 1.884.200.000, namun hanya selama 2 bulan, yakni bulan April dan Mei.2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada sisi beban pengeluaran, khususnya terkait dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta merubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka yang lebih panjang. Prinsip PKH adalah pemberian bantuan tunai kepada RTSM dengan syarat mereka bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Bantuan yang diberikan kepada RTSM, nantinya RTSM berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Sedangkan tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH bukanlah kelanjutan dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang merupakan salah satu crash program untuk mengatasi dampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Akan tetapi, PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. RTSM yang menjadi peserta PKH, akan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun dan setiap 3 tahun akan dilakukan resertifikasi terhadap status kepesertaan. Apabila setelah 6 (enam) tahun kondisi RTSM masih berada di bawah garis kemiskinan, untuk exit strategy PKH memerlukan koordinasi dengan program lain yang terkait, antara lain ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PKH telah dimulai sejak tahun 2007 yang diawali di tujuh propinsi dengan melibatkan 500 RTSM. Ketujuh propinsi tersebut adalah Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan PKH direncanakan sampai dengan tahun 2015, apabila hasil uji coba di beberapa daerah/propinsi berhasil. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2007. Di tahun 2007 mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.891.600.000 pada 1.415 RTSM, tahun 2008 mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.948.109.000 pada 3.016 RTSM dan tahun 2009 mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.839.245.000 pada 2.925 RTSM yang setiap tahun direalisasikan selama 3 tahap. Untuk tahun 2010, telah direalisasikan tahap I sebesar Rp. 943.800.000 pada 2.907 RTSM. Rekapitulasi pembayaran RTSM peserta PKH Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2009 dan tahun 2010 tahap I diperlihatkan pada Tabel 15a dan Tabel 15b.Tabel 15a. Rekapitulasi Pembayaran RTSM Peserta PKH

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2007-2009

NoKecamatanTarget Awal

(RTSM)Realisasi TA. 2007Realisasi TA. 2008Realisasi TA. 2009

RTSMJumlah Bantuan(Rp)RTSMJumlah Bantuan(Rp)RTSMJumlah Bantuan(Rp)

1.Tenga334322441.600.000320430.134.000319435.278.000

2.Kumelembuai265258336.400.000252314.365.000252308.103.000

3.Motoling 387386519.200.000378487.130.000368477.000.000

4.Modoinding468449594.400.000431545.361.000400513.718.000

5.Tompaso Baru320--315422.136.000312407.740.000

6.Ranoyapo448--435592.158.000420581.576.000

7.Sinonsayang592--587766.536.000565738.804.000

8.Tumpaan303--298390.289.000289377.026.000

Jumlah3.1171.4151.891.600.0003.0163.948.109.0002.9253.839.245.000

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

Tabel 15b. Rekapitulasi Pembayaran RTSM Peserta PKH

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 Tahap I

NoKecamatanTarget Awal (RTSM)Realisasi

RTSMJumlah Bantuan

(Rp)

1.Tenga311311103.650.000

2.Kumelembuai25125179.050.000

3.Motoling 368368120.300.000

4.Modoinding399391122.150.000

5.Tompaso Baru312312102.300.000

6.Ranoyapo420420144.950.000

7.Sinonsayang565565179.650.000

8.Tumpaan29129092.050.000

Jumlah2.9172.908944.050.000

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

3.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

PNPM Mandiri merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 30 April 2007 sebagai program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program strategis yang menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga miskin (RTM) dan pada sisi lain membuka serta perluasan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pengangguran yang umumnya bersifat sementara. PNPM Mandiri terdiri dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Mulai tahun 2008 diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). PNPM Mandiri, untuk sementara dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertambangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Di tahun 2007, PNPM Mandiri mencakup 2.993 kecamatan dan 28.000 desa dengan alokasi dana setiap kecamatan Rp. 750.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000.000. Sedangkan di tahun 2008, PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan dan 36.417 desa dengan alokasi dana setiap kecamatan Rp. 1.500.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000. Untuk Kabupaten Minahasa Selatan, sejak tahun 2007 mendapat bantuan PNPM Mandiri pada 5 kecamatan dan tahun 2008 mendapat bantuan pada 6 kecamatan. Di tahun 2009 mendapat bantuan pada 15 kecamatan dan hanya 2 kecamatan yang belum mendapat PNPM Mandiri, yakni Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Kumelembuai karena sementara melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Tahun 2010 mendapat bantuan di semua kecamatan dengan total anggaran Rp. 19.000.000.000, yang terdiri dari pos APBN Rp. 15.200.000.000 dan pos APBD Rp. 3.800.000.000. Nama-nama kecamatan yang mendapat bantuan PNPM Mandiri pada tahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 beserta besaran dananya diperlihatkan pada Tabel 16a, Tabel 16b dan Tabel 16c.Tabel 16a. Lokasi dan Anggaran PNPM Mandiri di Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2007 dan Tahun 2008

NoKecamatanAnggaran Tahun 2007Anggaran Tahun 2008

APBN

(Rp)APBD

(Rp)BLM

(Rp)APBN

(Rp)APBD

(Rp)BLM

(Rp)

1.Tenga600.000.000150.000.000750.000.0001.200.000.000300.000.0001.500.000.000

2.Ranoyapo400.000.000100.000.000500.000.0001.200.000.000300.000.0001.500.000.000

3.Tumpaan600.000.000150.000.000750.000.0002.000.000.000500.000.0002.500.000.000

4.Motoling600.000.000150.000.000750.000.0001.600.000.000400.000.0002.000.000.000

5.Amurang600.000.000150.000.000750.000.0001.000.000.000250.000.0001.250.000.000

6.Modoinding---1.200.000.000300.000.0001.500.000.000

J u m l a h2.800.000.000700.000.0003.500.000.0008.200.000.0002.050.000.00010.250.000.000

Sumber :Data Juli 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kab. Minahasa SelatanTabel 16b. Lokasi dan Anggaran PNPM Mandiri di Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun 2009NoKecamatanAnggaran Tahun 2009

APBN

(Rp)APBD

(Rp)BLM

(Rp)

1.Modoinding720.000.000180.000.000900.000.000

2.Maesaan720.000.000180.000.000900.000.000

3.Motoling720.000.000180.000.000900.000.000

4.Motoling Timur 720.000.000180.000.000900.000.000

5.Motoling Barat720.000.000180.000.000900.000.000

6.Amurang Barat720.000.000180.000.000900.000.000

7.Amurang Timur720.000.000180.000.000900.000.000

8.Tumpaan720.000.000180.000.000900.000.000

9.Tatapaan720.000.000180.000.000900.000.000

10.Suluun Tareran720.000.000180.000.000900.000.000

11.Tareran720.000.000-720.000.000

12.Amurang720.000.000-720.000.000

13.Tenga720.000.000-720.000.000

14.Ranoyapo720.000.000-720.000.000

15.Tompaso Baru720.000.000-720.000.000

J u m l a h10.800.000.0001.800.000.00012.600.000.000

Sumber : Data Juli 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kab. Minahasa SelatanTabel 16c. Lokasi dan Anggaran PNPM Mandiri di Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun 2010NoKecamatanAnggaran Tahun 2010

APBN

(Rp)APBD

(Rp)BLM

(Rp)

1.Modoinding800.000.000200.000.0001.000.000.000

2.Maesaan800.000.000200.000.0001.000.000.000

3.Motoling800.000.000200.000.0001.000.000.000

4.Motoling Timur 1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

5.Motoling Barat1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

6.Amurang Barat800.000.000200.000.0001.000.000.000

7.Amurang Timur800.000.000200.000.0001.000.000.000

8.Tumpaan1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

9.Tatapaan1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

10.Suluun Tareran800.000.000200.000.0001.000.000.000

11.Tareran1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

12.Amurang1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

13.Tenga1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

14.Ranoyapo800.000.000200.000.0001.000.000.000

15.Tompaso Baru1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

16.Sinonsayang1.000.000.000250.000.0001.250.000.000

17.Kumelembuai600.000.000150.000.000750.000.000

J u m l a h15.200.000.0003.800.000.00019.000.000.000

Sumber : Data Juli 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Selatan

Saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 17a dan Tabel 17b di bawah ini.Tabel 17a. Keadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


NoP M K SJumlah

1.Fakir Miskin9.874 KK

2.Rumah Tidak Layak Huni2.531 KK

3.Lanjut Usia7.686 Orang

4.Pekerja Migran238 Orang

5.Daerah Rawan Bencana3.667 KK

6.Korban Bencana Alam347 KK

7.Eks Korban Bencana Sosial / Pengungsi236 Orang

8.Wanita Rawan Sosial Ekonomi1.213 Orang

9.Balita Terlantar106 Orang

10.Anak Terlantar1.562 Orang

11.Korban Tindak Kekerasan136 Orang

12.Anak Nakal399 Orang

13.Anak Cacat241 Orang

14.Penyandang Cacat1.226 Orang

15.Eks Narapidana402 Orang

16.Korban Penyalahgunaan Napza423 Orang

17.Bekas Penderita Penyakit Kronis483 Orang

18.Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis980 Orang

19.Pengidap Penyakit HIV/AIDS16 Orang

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Minahasa SelatanTabel 17b. Keadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


NoP S K SJumlah

1.Organisasi Sosial18 Orsos

2.Karang Taruna156 KT

3.Pekerja Sosial Masyarakat81 Orang

4.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan17 Kecamatan

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Minahasa Selatan2.Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu modal utama bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses pembangunan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 102.961 orang, dengan jumlah yang bekerja sebanyak 95.754 orang. Dari jumlah yang bekerja, sektor pertanian dan peternakan menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 52.665 orang. Sedangkan sektor lainnya sebanyak 43.084 orang, dan yang bekerja di luar negeri sebanyak 5 orang. Untuk komposisi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan ditunjukkan pada Tabel 18 di bawah ini.Tabel 18. Data Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa SelatanNoU r a i a nT a h u n

2004

(Orang)2005

(Orang)2006

(Orang)2007

(Orang)2008

(Orang)2009

(Orang)

1.Jumlah Angkatan Kerja135.27138.335139.90699.161101.100102.961

2.Jumlah Yang Bekerja120.509123.395124.51688.25392.81095.754

- Sektor Pertanian dan

Peternakan66.64168.23768.48348.53951.04552.665

- Sektor Lainnya53.86855.15856.01339.76541.76543.084

- Bekerja di Luar Negeri--2051-5

3.Jumlah Penganggur14.76514.94014.8709.3098.2907.207

4.Jumlah Setengah Penganggur36.42836.94236.28124.20323.25323.166

5.Jumlah Pencari Kerja2.1745.8956.3906.1334.2151.218

6.Penempatan Pencari Kerja1163571.7931.9821.998571

7.Tenaga Asing3551188

(Data sampai dengan Tahun 2006, masih termasuk dengan Kabupaten Minahasa Tenggara)

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

3. PerekonomianPerekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Walaupun disadari masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidup. Sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan berupa tersedianya pasar di hampir semua kecamatan, berdirinya koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta prasarana pemasaran dan perkreditan. Sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 19a, Tabel 19b, Tabel 19c dan Tabel 19d.Tabel 19a. Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan

NoN a m a L o k a s i

1.Pasar TareranDesa Lansot Kec. Tareran

2.Pasar TumpaanDesa Tumpaan Kec. Tumpaan

3.Pasar AmurangKelurahan Ranoiapo Kec. Amurang

4.Pasar TengaDesa Tenga Kec. Tenga

5.Pasar Paku UreDesa Paku Ure Kec. Tenga

6.Pasar PoigarDesa Poigar Satu Kec. Sinonsayang

7.Pasar MotolingDesa Motoling Dua Kec. Motoling

8.Pasar PoopoDesa Poopo Kec. Ranoyapo

9.Pasar Tompaso BaruDesa Pinaesaan Kec. Tompaso Baru

10.Pasar ModoindingDesa Pinasungkulan Kec. Modoinding

11.Pasar TatapaanDesa Paslaten Kec. Tatapaan

12.Pasar KapituDesa Kapitu Kec. Amurang Barat

13.Pasar Desa SuluunDesa Suluun IV Kec. Suluun Tareran

14.Pasar Desa OngkawDesa Ongkaw I Kec. Sinonsayang

15.Pasar Desa TanamonDesa Tanamon Kec. Sinonsayang

Sumber : Data Juli 2010, Dinas Koperasi, UKM, Pasar,

Perindustrian dan Perdagangan Kab. Minahasa Selatan

Tabel 19b. Data Koperasi Berdasarkan Jenis/Identitas di Kabupaten Minahasa Selatan NoJenis KoperasiJumlah

1.Koperasi Simpan Pinjam6

2.Koperasi Produsen :

a. KUD45

b. Produsen194

c. Pertanian28

d. Tani154

e. Peternakan37

f. Perkebunan28

g. Nelayan18

h. Perikanan4

i. Petani Buah7

j. Produksi1

3.Koperasi Konsumen19

4.Koperasi Wanita22

5.Koperasi Pemasaran-

6.Koperasi Serba Usaha193

7.Koperasi Jasa1

8.Koperasi Lainnya44

T o t a l799



Tabel 19c. Data Populasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Kabupaten Minahasa Selatan

NoJenis UsahaJumlah

1.Usaha Mikro :

- Perdagangan1.416

- Industri Non Pertanian117

- Industri Pertanian766

- Aneka Jasa403

2.Usaha Kecil :

- Perdagangan381



- Aneka Jasa435

3.Usaha Menengah :

- Perdagangan109



- Aneka Jasa27

T o t a l4.235



Tabel 19d. Prasarana Pemasaran dan Perkreditan di Kabupaten

Minahasa Selatan NoPrasaranaJumlah

1.Bank14

2.Toko187

3.Warung1.620

4.Rumah Makan144

5.Rumah Kopi95

6.Toko Obat/Apotek5

7.Pompa Bensin 3



4. Pendidikan

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Namun, sampai dengan tahun 2009 pelayanan pendidikan belum dapat sepenuhnya disediakan dan dijangkau oleh seluruh warga negara. Selain karena fasilitas pendidikan belum mampu disediakan di seluruh pelosok tanah air termasuk di daerah terpencil dan kepulauan, biaya pendidikan juga masih dinilai mahal oleh sebagian besar masyarakat. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu kendala utama terbatasnya partisipasi pendidikan di Indonesia.

Keadaan pendidikan suatu wilayah dapat menjadi indikator kesiapan penduduk dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

3. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;

4.Pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan daerah konflik untuk menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya;

5. Peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6.Peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara dan putus sekolah.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, termasuk kecakapan personel, sosial, intelektual, spiritual, emosi, dan vokasional untuk bekerja dan usaha mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembangunan ;

2. Peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa serta pengembang IPTEK dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan budaya baca.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel;

2. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan lainnya secara lebih optimal yang didukung oleh penerapan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan serta penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya;

3. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan yang didukung dengan ketersediaan informasi mengenai layanan pendidikan secara transparan;

4.Peningkatan efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan pendidikan yang lain.

Untuk Kabupaten Minahasa Selatan, sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk menjangkau seluruh pelosok desa agar dapat memperoleh pendidik

Profil Minsel 2010 01

Documents

Transcript of Profil Minsel 2010 01