1

2

3

4

TINJAUAN PERFORMA EKONOMI INDONESIA

PERIODE 2014-2019

KAJIAN #1 KOMISI EKONOMI PPI DUNIA 2019/2020

Editor: Denny Irawan

5

Daftar Isi

Editor: Denny Irawan 4

Daftar Isi 5

Profil Penulis 6

Pendahuluan 7

Performa Makroekonomi Indonesia di Periode 2014-2019 8

Oleh: Denny Irawan, The Australian National University

Performa Fiskal Indonesia di Periode 2014 – 2019 13

Oleh: Chairul Adi, The University of Sydney

Performa Perdagangan Internasional dan Diplomasi Indonesia di Periode 2014-2019 18

Oleh: Muhammad Putra Hutama, Corvinus University Budapest

Performa Pembangunan Regional Indonesia di Periode 2014-2019: Peranan Dana Desa 22

Oleh: Achyar Al Rasyid, Tianjin University

Performa Pembangunan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di 2014-2019 26

Oleh: Perwira Yodanto, The Australian National University

6

Profil Penulis

Muhammad Putra Hutama adalah ketua Komisi Ekonomi PPI Dunia

2019/2020 dan mahasiswa Master di Corvinus University of

Budapest jurusan International Economics and Business.

Mempunyai pengalaman sebagai asisten peneliti di PRISMA CEDS

Unpad.

Denny Irawan adalah kepala Divisi Kajian Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan mahasiswa doktoral bidang Economics di The Australian National

University (ANU), Australia. Mempunyai pengalaman sebagai peneliti di

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Chairul Adi adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

pegawai Kementerian Keuangan RI yang tengah menjalani tugas belajar

di tingkat doktoral dalam bidang Political Economy di The University of

Sydney, Australia.

Achyar Al Rasyid adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan sedang berkuliah doktoral dalam bidang Urban Planning di Tianjin

University, Republik Rakyat Tiongkok.

Perwira Yodanto adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan pegawai Kementerian Keuangan RI yang saat ini akan mendalami 2

spesialisasi (Policy Analysis dan Economic Policy) dalam program Master

of Public Policy di The Australian National University (ANU) Canberra,

Australia.

7

Pendahuluan

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan gambaran umum terhadap perekonomian Indonesia pada

periode 2014-2019. Secara umum, tentunya periode ini berkaitan dengan masa pemerintahan Kabinet

Kerja 2014-2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, kami tidak bisa

mengesampingkan fakta bahwa performa perekonomian Indonesia di periode ini juga ikut dipengaruhi

oleh kinerja pemerintahan periode sebelumnya.

Kami mendasarkan penilaian kami dengan mengacu pada dua benchmark, yaitu perekonomian negara-

negara berkembang lainnya di kelompok BRICS dan MINT, dan dokumen-dokumen resmi dari

pemerintah. Kami meyakini bahwa posisi Indonesia yang semakin penting dalam konstelasi

perekonomian Internasional tidak akan terlepas dari kondisi negara-negara mitra dan perekonomian AS

dan Tiongkok yang tetap dominan. Eskalasi perang dagang juga memberikan warna khusus dalam

gejolak perekonomian global beberapa tahun terakhir yang tentunya memiliki pengaruh penting bagi

perekonomian Indonesia.

Kajian ini terdiri atas lima tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. Tiga topik pertama

berorientasi pada performa makroekonomi, fiskal dan perdagangan. Dua kajian berikutnya berfokus

pada pembangunan regional melalui dana desa dan peningkat kesejahteraan. Secara umum kami melihat

bahwa perekonomian Indonesia merupakan salah satu dengan performa terbaik di kelompok BRICS-

MINT, khususnya dari aspek makroekononomi. Pun demikian, pertanyaan besar yang masih menjadi

tantangan adalah kualitas pertumbuhan yang sejauh ini masih bertumpu pada konsumsi, dan memiliki

kontribusi yang terbilang kurang optimal dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan

kemiskinan.

Pada tulisan pertama, kami menyajikan gambaran umum performa makroekonomi Indonesia. Secara

umum, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan performa makroekonomi terbaik di kelompok

BRICS-MINT. Namun, tentu terdapat beberapa catatan penting, khususnya terkait kualitas

pertumbuhan Indonesia yang sejauh ini masih bertumpu dengan konsumsi.

Kedua, kami menyajikan gambaran kinerja fiskal pemerintah. Kami melihat bahwa kontribusi pajak

dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir,

meskipun belum diimbangi kemampuan yang baik dalam pencapaian target.

Ketiga, kami menyajikan gambaran kinerja perdagangan dan diplomasi ekonomi. Kami melihat bahwa

performa perdagangan Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk dapat berkembang.

Pengaruh perang dagang global merupakan salah satu faktor utama penyebabnya. Di samping itu, peran

diplomasi ekonomi yang sudah gencar dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Keempat, kami menyajikan gambaran capaian pembanguna regional, khususnya terkait peran strategis

dana desa. Kami melihat indikasi dampak positif dana desa terhadap pembangunan desa. Meskipun

demikian, terdapat tantangan besar untuk peningkatan kapasitas perangkat desa agar penyerapan dana

desa bisa lebih efektif.

Kelima, kami menyajikan gambaran capaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari tiga indikator

utama indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kami melihat

bahwa capaian Kabinet Kerja jilid 1 Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam bidang ini cukup

memuaskan. Namun, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam menerjemahkan target Nawa Cita

yang dijanjikan.

8

Performa Makroekonomi Indonesia di Periode 2014-2019 Denny Irawan1

Stabilitas dan Pencapaian

Sepanjang periode 2014-2019, performa makroekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil, meskipun

memiliki beberapa catatan. Dalam artikel ini dilakukan perbandingan performa makroekonomi

Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya dalam kelompok BRICS dan MINT yang terdiri

dari Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Meksiko, Indonesia, Nigeria dan Turki.

Secara kumulatif sepanjang periode 2014Q1-2019Q2, perekonomian Indonesia merupakan salah satu

negara yang bertumbuh paling tinggi di lingkungan BRICS-MINT (Gambar 1.a). Perekonomian

Indonesia bertumbuh sebesar total 29,48% sepanjang periode tersebut, dan merupakan yang tertinggi

ketiga setelah India (44,52%) dan Tiongkok (40,58%). Sementara itu, beberapa negara lainnya

cenderung bertumbuh lebih lambat, seperti Afrika Selatan, yang secara kumulatif bertumbuh sebesar

5,21%, dan Rusia (1,56%). Bahkan, terdapat negara yang mengalami penyusutan ukuran perekonomian,

yaitu Brazil yang tumbuh negatif sebesar -4,79% secara kumulatif.

Gambar 1. (a) Pertumbuhan PDB Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q2 (%); dan

(b) Pergerakan Nilai Tukar Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q3 (%)

Sumber: World Bank (2019) dan IMF (2019)

Disamping itu, performa makroekonomi Indonesia dapat dilihat juga dari nilai tukar Rupiah yang secara

kumulatif terdepresiasi sebesar 24% pada periode 2014-2019Q3 (Gambar 1.b.). Performa ini

menempatkan Rupiah di posisi ketiga di lingkungan BRICS-MINT. Meskipun demikian, stabilitas ini

diproyeksikan sulit untuk dipertahankan seiring menguatnya tensi perang dagang dunia yang terus

memberi tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Rupiah. Performa nilai

tukar Rupiah ini tentunya tidak terlepas dari posisi akomodatif kebijakan moneter oleh Bank Indonesia,

yang cukup efektif dalam menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping itu, keberhasilan yang

dicapai sejauh ini juga merupakan kontribusi atas disiplin fiskal yang terus terjaga di bawah batas aman

3% PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu yang paling stabil sepanjang periode 2014-

2019 (Gambar 2). Laju pertumbuhan tetap terjaga di kisaran 5%+, meskipun terdapat tren penurunan

1 Mahasiswa doktoral jurusan ilmu ekonomi di The Australian National University (ANU)

44,52%

40,58%

29,48%

21,35%

12,29%

7,65%

5,21%

1,56%

-4,79%

-20% 0% 20% 40% 60%

India

Tiongkok

Indonesia

Turki

Mexico

Nigeria

Afrika Selatan

Rusia

Brazil

Pertumbuhan PDB Kumulatif (%)

-158%

-95%

-84%

-81%

-50%

-44%

-24%

-18%

-16%

-200% -150% -100% -50% 0%

Turki

Nigeria

Brazil

Rusia

Meksiko

Afrika Selatan

Indonesia

India

Tiongkok

Depresiasi Kumulatif (%)

9

mendekati angka 5%. Tiongkok juga stabil dengan laju pertumbuhan di atas 6%, dengan tren penurunan

seiring gejolak perang dagang dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan negara-negara lainnya

memiliki fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Turki

tercatat negatif dalam periode 2018Q4-2019Q2.

Gambar 2. Pertumbuhan PDB (YoY) Indonesia dan Negara-Negara Berkembang Lainnya, 2014-2019

Sumber: World Bank (2019)

Tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan, dimana publikasi terakhir BPS pada bulan

Agustus 2019 menunjukkan angka pengangguran berada di posisi 5,28%, atau turun dari posisi Agustus

2018 sebesar 5,34%. Di satu sisi, hal ini merupakan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia

yang cenderung stabil terus berkontribusi secara positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Akan

tetapi, tren penurunan angka pengangguran yang semakin mengecil dibandingkan stabilitas

pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dari pertumbuhan ekonomi

Indonesia menurun.

Gambar 3. (a) Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%); dan (b) Tingkat Inflasi YoY (%)

Sumber: BPS, 2019

Selain itu, inflasi terus terjaga stabil berada di kisaran 3% selama periode 2015-2019, dimana inflasi

YoY Oktober 2019 tercatat sebesar 3,13%, berada pada level yang sama dengan posisi Desember 2018.

5,00

6,18

0,32

5,04

-1,43

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pe

rtu

mb

uh

an P

DB

Yo

Y (

%)

India Tiongkok Meksiko Indonesia Turki

7,14

6,56

6,146,25

5,946,18

5,615,50

5,345,28

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Tin

gkat

Pe

nga

ngg

ura

n T

erb

uka

(%

)

Bulan Agustus di Setiap Tahun

6,96

3,783,65

8,088,36

3,353,02

3,613,133,13

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

-Okt

Infl

asi Y

oY

(%

)

10

Laju inflasi ini diproyeksikan tetap terjaga, bahkan ada kecenderungan melemah seiring perlambatan

ekonomi global.

Beberapa Catatan

Meskipun perekonomian Indonesia cenderung stabil di tengah gejolak yang melanda berbagai negara

lain, terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai. Pertama, performa ekonomi Indonesia tampak

terus melemah. Gambar 4 menjabarkan dinamika siklus bisnis perekonomian Indonesia dibandingkan

dinamika siklus bisnis total negara-negara G20. Siklus ini menggambarkan deviasi pertumbuhan

ekonomi dari tren masing-masing. Tampak bahwa perekonomian G20 berada pada kondisi di bawah

garis tren, atau dalam posisi negatif. Di sisi lain, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi

positif, meskipun sudah hampir menyentuh garis tren. Seiring dengan proyeksi perekonomian dunia

yang akan terus mengalami perlambatan, terdapat peluang besar bagi perekonomian Indonesia untuk

masuk ke dalam siklus bawah dalam beberapa triwulan ke depan.

Gambar 4. Siklus Bisnis Indonesia dan Total Negara G20, 2010-20192

Sumber: OECD (2019), Diolah

Tabel 1. Struktur PDB Indonesia Berdasarkan Penggunaan, 2010-2019Q2 (%) Komponen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2

Konsumsi Rumah

Tangga 56.2 55.6 55.4 55.3 55.5 55.4 55.5 55.4 55.4 54.9

Konsumsi Pemerintah 9.0 9.0 8.8 8.9 8.6 8.6 8.2 8.0 7.9 7.7

PMTDB 31.0 31.8 32.7 32.5 32.4 32.4 32.2 32.6 33.0 31.8

Net Ekspor 1.9 2.0 0.4 1.0 0.7 1.6 1.6 1.8 0.8 1.8

Perubahan Inventori 1.9 1.6 2.3 1.5 1.9 1.3 1.4 1.3 1.9 2.2

Diskrepansi Statistik - 0.0 0.4 0.7 0.9 0.7 1.1 0.9 0.9 1.6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS (2019)

Kedua, persoalan lain yang tetap menjadi perhatian adalah struktur perekonomian Indonesia yang tetap

bertumpu pada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB. Struktur

tersebut terus bertahan setidaknya dalam satu dekade terakhir. Pada saat terjadinya krisis global pada

tahun 2008, posisi dominan konsumsi disinyalir merupakan faktor utama yang menjaga perekonomian

2 Perhitungan siklus bisnis dilakukan menggunakan Hodrick-Prescott (HP) Filter dengan Lambda 1.600,

berdasarkan data pertumbuhan PDB YoY per triwulan periode 2000Q1-2019Q2.

-0,59

0,06

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019De

vias

i Pe

rtu

mb

uh

an P

DB

dar

i Tre

n (

%)

G20 Trend Line Indonesia

11

Indonesia tetap dapat bertumbuh secara positif. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga kualitas

pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang demikian. Hal ini terkait dengan kapasitas produksi

perekonomian Indonesia. Sebab, sektor produksi yang ditandai dengan ekspor dan investasi merupakan

kunci dari pertumbuhan berkualias yang berkontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan

pengentasan kemiskinan. Di samping itu, peran konsumsi pemerintah semakin menyusut, sementara

porsi investasi (PMTDB3) cenderung stagnan.

Ketiga, penting juga untuk diperhatikan yaitu korekasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap

penciptaan lapangan kerja. Gambar 5 menjabarkan perbandingan pertumbuhan ekononomi dengan laju

penurunan tingkat pengangguran. Tampak bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap penurunan angka

penangguran berada di kisaran -0,1 hingga -0,3 dalam tiga tahun terakhir. Rendahnya angka elastisitas

tersebut disinyalir disebabkan oleh pertumbuhan yang masih didominasi konsumsi. Tentu ini yang

harus menjadi fokus ke depannya, mengingat pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang masih positif.

Gambar 5. Laju Pertumbuhan PDB dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS, 2019

Diskusi dan Rekomendasi

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan

performa yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara berkembang dalam lingkungan BRICS-

MINT. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas pertumbuhan dan stabilitas nilai tukar. Secara domestik,

performa makroekonomi Indonesia juga tampak dari inflasi yang terjaga di kisaran 3% sepanjang 2015-

2019. Selain itu, stabilitas juga ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun.

Namun, terdapat indikasi yang jelas tentang perlambatan laju perekonomian, sebagaimana terlihat

dalam pertumbuhan YoY. Risiko ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global juga menjadi

salah satu faktor penting yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, elastisitas pertumbuhan terhadap

penurunan angka pengangguran juga tampak mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kedepannya. Pertama, Indonesia

perlu terus mempromosikan investasi dan mengupayakannya menjadi motor baru pendorong

pertumbuhan. Peran pemerintah tentunya penting dalam menarik arus investasi baik asing maupun

3 PMTDB adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, yang merepresentasikan investasi dalam

perekonomian domestik.

4,94 5,06 4,885,15 5,17

5,04

5,946,18

5,61 5,5 5,345,28

-0,06

0,05

-0,12

-0,02-0,03

-0,01

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2

%%

Pertumbuhan Pengangguran Elastisitas - Kanan

12

domestik untuk tetap menggiatkan perekonomian nasional. Kedua, kebijakan moneter yang akomodatif

perlu terus dipertahankan. Stabilitas nilai tukar yang bisa dicapai sejauh ini tidak terlepas dari

keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar berada pada kisaran yang diharapkan. Ketiga,

disiplin fiskal perlu tetap dijaga, meskipun ruang gerak untuk ekspansi masih tetap ada. Seiring dengan

perlambatan yang diprediksi masih akan terus terjadi, pemerintah dinilai perlu meningkatkan belanja

untuk menjaga stabilitas kinerja perekonomian.

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2019.

www.bps.go.id

The International Monetary Fund (IMF) International Financial Statistics. 2019.

www.data.imf.org

Organization of Economic Cooperation and Development. 2019.

www.data.oecd.org

The World Bank Global Economic Monitor. 2019.

www.data.worldbank.org

13

Performa Fiskal Indonesia di Periode 2014 – 2019 Chairul Adi4

1. Kinerja Penerimaan

Kontribusi pajak dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam

lima tahun terakhir dan pada tahun 2019, pajak diharapkan dapat berkontribusi sekitar 82,5% dari total

pendapatan negara, angka yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun, meningkatnya peran perpajakan

dalam APBN belum diimbangi kemampuan dalam pencapaian target. Hal ini terlihat dari kinerja

penerimaan perpajakan selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kurang

memuaskan. Realisasi penerimaan dari sektor perpajakan melenceng cukup jauh dari target yang

ditetapkan dalam APBN, bahkan merupakan capaian terendah dalam dua dekade terakhir. Demikian

halnya di akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai dengan bulan Oktober

2019, penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp1.018 triliun, hanya tumbuh sebesar 0,23% dibanding

periode yang sama tahun lalu. Jumlah ini setara dengan 64,56% dari target APBN 2019 dan lebih rendah

dari capaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 71.39%. Dengan hanya dua bulan tersisa,

realisasi target penerimaan pajak diperkirakan sulit melampaui capaian tahun lalu.

Rendahnya kolektibilitas pajak tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia, yakni perbandingan

penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data OECD menunjukkan bahwa tax

ratio Indonesia dalam beberapa terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017, tax ratio

Indonesia hanya sebesar 11,53%, merupakan yang terendah di antara negara-negara di Asia Pasifik,

bahkan lebih rendah dari rata-rata negara Amerika Latin dan Afrika. Masih belum optimalnya kinerja

di sektor perpajakan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor ketidakpastian ekonomi global dan perang

dagang diyakini ikut berkontribusi pada perlambatan ekonomi domestik yang kemudian berdampak

pada lambannya pertumbuhan penerimaan perpajakan dan tax ratio yang terus turun dalam beberapa

tahun terakhir. Dominasi lapangan kerja di sektor informal5 (sekitar 57%) juga turut berdampak pada

sulitnya menggenjot penerimaan pajak. Pemetaan potensi dan pengenaan basis pajak yang relatif lebih

sulit di sektor informal serta relatif banyaknya insentif pajak (atau pembebasan pengenaan pajak) yang

diberikan di sektor tersebut, misal pertanian dan perikanan, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi

pemerintah.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi di bidang

administrasi perpajakan, antara lain melalui simplifikasi pendaftaran NPWP serta penyampaian laporan

SPT secara elektronik merupakan salah satu capaian positif di sektor perpajakan. Kebijakan tersebut

berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki NPWP dan kepatuhan dalam menyampaikan

SPT. Namun, tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT tidak serta merta dapat dijadikan indikasi

bahwa informasi perpajakan di dalamnya telah disampaikan secara akurat. Hal ini diperkuat hasil survey

OECD yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup

krusial di Indonesia (Lewis 2019). Menggali potensi pengenaan objek pajak baru tentu merupakan hal

yang sangat penting untuk terus dilakukan, misal pajak terhadap e-commerce, content providers, dan

sebagainya. Akan tetapi, perluasan basis objek pajak baru di tengah tekanan pelambatan ekonomi global

dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha yang pada gilirannya justru menjadi

kontraproduktif bagi penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Untuk itu, meningkatkan kepatuhan

dan penegakan hukum atas kewajiban pembayaran pajak yang sudah jelas diatur perlu mendapat porsi

yang lebih besar. Penguatan basis data perpajakan, pemanfaatan teknologi dan kapasitas SDM, serta

sinergitas antar institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh lebih penting daripada sekedar

menitikberatkan pada penambahan jumlah pegawai pajak. Program pengampunan pajak (tax amnesty)

4 Mahasiswa doktoral ekonomi politik di The University of Sydney

5 Sumber: Katadata dengan mengacu data dari Badan Pusat Statistik 2019

14

yang diklaim merupakan salah satu yang tersukses di dunia semestinya menjadi momentum yang sangat

tepat untuk mendorong kepatuhan dan penegakan hukum bagi wajib pajak.

Tabel 2. Kinerja Sektor Perpajakan

Tahun Kontribusi Pajak

terhadap APBN6

Realisasi Penerimaan

Pajak7

Pertumbuhan Target

Penerimaan Pajak8 Tax Ratio9

2000 56,45% 104,37% - 7,87%

2001 61,63% 100,44% 66,33% 10,90%

2002 70,37% 97,85% 16,23% 11,27%

2003 70,90% 97,42% 15,72% 11,81%

2004 69,55% 100,85% 11,97% 12,10%

2005 70,08% 98,60% 26,51% 12,36%

2006 64,14% 96,27% 20,76% 11,92%

2007 69,37% 99,79% 15,75% 12,17%

2008 67,10% 108,12% 23,82% 12,99%

2009 73,04% 95,09% 7,01% 11,06%

2010 72,67% 97,31% 14,01% 11,36%

2011 72,19% 99,45% 18,21% 12,17%

2012 73,28% 96,49% 15,65% 12,48%

2013 74,87% 93,81% 13,00% 12,50%

2014 73,97% 92,04% 8,51% 12,16%

2015 82,25% 83,29% 19,51% 12,11%

2016 82,59% 83,48% 3,35% 12,00%

2017 80,63% 91,23% -4,32% 11,53%

2018 78,14% 93,86% 9,87% -

2019 82,51% 64,56%10 10,4% -

Sumber: Kemenkeu, OECD

6 Proporsi realisasi penerimaan perpajakan terhadap realisasi total pendapatan negara. Untuk tahun 2019, angka

yang digunakan berdasarkan angka pada APBN 2019.

7 Realisasi penerimaan perpajakan dibandingkan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN-P

tahun yang bersesuaian.

8 Pertumbuhan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN-P dibandingkan target dalam APBN-

P tahun sebelumnya.

9 Sumber: OECD

10 Realisasi sampai dengan akhir bulan Oktober 2019.

34,232

30,627,8 27,6 26,9 26,6 25,3 24,1 22,8

18,2 17,6 17,5 17,1 16,414,2 14,1 13,7 13,6

11,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

15

Gambar 6. Perbandingan Tax Ratio di Beberapa Negara Tahun 2017

Sumber: OECD

Penerimaan cukai secara nominal menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Namun

pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir tercatat hanya sekitar 35%, cukup jauh dibandingkan

pertumbuhan pada lima tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100%. Kenaikan cukai hasil

tembakau yang cukup signifikan pada tahun 2020 serta rencana pengenaan cukai terhadap penggunaan

plastik merupakan salah satu langkah tepat untuk meningkatkan potensi penerimaan negara sekaligus

menekan konsumsi kedua barang tersebut. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan

pengawasan untuk mengurangi jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, meski kontribusinya terhadap APBN relatif menurun seiring naiknya porsi penerimaan

dari sektor perpajakan, kinerja penerimaan negara yang bersumber dari PNBP pada 2014 – 2018 relatif

lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2018, realisasi PNBP mencapai lebih dari 148%

dari target yang ditetapkan di APBN, tertinggi dalam dua dekade terakhir.

2. Kinerja Pengeluaran

Belanja negara terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada periode pertama pemerintahan

Presiden Joko Widodo, jumlah realisasi belanja negara berhasil mencapai lebih dari Rp2.000 triliun

dalam satu tahun APBN. Artinya, hanya dalam waktu delapan tahun, APBN telah naik lebih dari dua

kali lipat. Namun jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, kenaikan APBN relatif lebih lambat dibanding

periode pemerintahan sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, APBN tumbuh rata-

rata sebesar 16,35% per tahun sementara selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo,

APBN rata-rata naik sebesar 5,61%. Dari sisi penyerapan anggaran, kinerja kementerian dan lembaga

juga relatif lebih rendah dibanding periode-periode sebelumnya, bahkan pada tahun 2016 tingkat

penyerapan anggaran kurang dari 90%, terendah dalam dua dekade terakhir.

Beberapa hal positif perlu digarisbawahi terkait alokasi belanja negara. Kebijakan pemotongan subsidi

BBM merupakan salah satu lompatan besar pemerintah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015,

anggaran belanja subsidi turun sekitar 50% tahun sebelumnya dan terus turun dalam beberapa tahun

terakhir. Namun, realisasi belanja subsidi tahun 2018 kembali mengalami kenaikan seiring naiknya

harga minyak dan pelemahan Rupiah. Turunnya belanja subsidi dalam beberapa tahun terakhir

memberikan ruang fiskal yang lebih lebar bagi pemerintah untuk mengalokasikannya pada sektor lain,

terutama infrastruktur. Anggaran belanja infrastruktur tercatat mengalami kenaikan yang cukup

signifikan, yaitu hampir 170% dalam lima tahun terakhir. Lebih dari 200 proyek strategis nasional,

termasuk di dalamnya 37 proyek infrastruktur prioritas, ditargetkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun

2015 – 2019. Meskipun masih banyak kendala pada tataran implementasi, antara lain terkait

pembebasan lahan, proses tender, dan overutilisation BUMN, capaian pembangunan di sektor

infrastruktur perlu diapresiasi. Data dari World Bank, misalnya, menunjukkan bahwa Logistic

Performance Index (LPI) Indonesia naik dari 3,08 pada tahun 2014 menjadi 3,15 pada tahun 2018. Dari

sisi peringkat juga terjadi kenaikan dari 53 menjadi 46. Pengembangan skema dukungan pemerintah,

antara lain melalui skema Viability Gap Fund dan Availability Payment, diyakini dapat mendorong

kontribusi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam mendukung pembiayaan

infrastruktur.

Alokasi belanja di sektor pendidikan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun secara proporsi

relatif stagnan di kisaran 20%. Sebaliknya, porsi anggaran di bidang kesehatan menunjukkan tren

peningkatan dalam lima tahun terakhir. Satu hal yang perlu dicermati, dalam lima tahun terakhir terjadi

peningkatan porsi belanja pegawai dibanding periode pemerintahan sebelumnya. Padahal pada saat

yang bersamaan Pemerintah tidak menaikkan gaji ASN dan juga adanya moratorium penerimaan CPNS

sejak tahun 2015. Kenaikan tersebut mungkin disebabkan proses remunerasi sebagai bagian dari proses

16

reformasi birokrasi yang masih terus berjalan di beberapa kementerian/lembaga. Dengan kembali

dibukanya pendaftaran CPNS sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah perlu mewaspadai

pembengkakan porsi belanja pegawai yang dapat berdampak pada menyempitnya ruang gerak fiskal.

Tabel 3. Alokasi Belanja Negara (Rp Triliun)11

Tahun Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Pegawai Barang/Jasa Modal Total Belanja

2010 216,7 29,9 148,1 97,6 80,3 1.042,1

2011 258,3 36,1 114,2 175,7 124,6 117,9 1.295,0

2012 297,4 40,6 145,5 197,9 140,9 145,1 1.491,4

2013 332,2 46,3 168,5 221,7 169,7 180,9 1.650,6

2014 353,4 59,6 154,1 243,7 176,6 147,3 1.767,3

2015 390,3 69,3 256,1 281,1 233,3 215,4 1.796,6

2016 370,8 92,8 269,1 305,1 259,6 169,5 1.864,3

2017 406,1 92,2 379,7 312,7 291,5 208,7 2.004,1

2018 431,7 109,0 394,0 346,9 347,5 184,1 2.213,1

2019 492,5 123,1 415,0 381,6 345,2 189,3 2.461,1

3. Kinerja Pembiayaan

Utang menjadi isu yang cukup panas dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian masyarakat mengkritik

jumlah utang pemerintah yang naik signifikan dalam lima tahun terakhir. Kritik tersebut cukup

beralasan mengingat data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa utang pemerintah naik sekitar

71,69%, yaitu dari sebesar Rp2.609 triliun pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar Rp4.479 triliun pada

akhir tahun 2018. Dalam empat tahun terakhir, outstanding utang pemerintah tumbuh rata-rata sekitar

15% per tahun, atau hampir dua kali lipat pertumbuhan utang tahunan selama 10 tahun pemerintah

Presiden SBY. Di sisi lain, nominal defisit APBN hanya tumbuh sebesar 6% per tahun. Dengan kata

lain, pertumbuhan utang lebih tinggi dari pertumbuhan nominal defisit APBN. Hal ini dikarenakan

adanya pos penyertaan modal, khususnya BUMN infrastruktur, yang tidak masuk dalam komponen

penghitungan defisit APBN. Rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan kenaikan, yaitu dari 24,7%

pada akhir 2014 menjadi 29,9% pada akhir 2018. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dari batas

maksimum yang disyaratkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 60% dari PDB.

Meski level utang pemerintah masih dalam batas aman, pemerintah perlu waspada dan berhati-hati

dalam kebijakan pengelolaan utang. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi

belanja negara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa didukung alokasi anggaran ke

sektor-sektor yang produktif, pertumbuhan utang pemerintah tidak akan sustainable. Selain itu, porsi

utang (berupa Surat Berharga Negara/SBN) dalam denominasi mata uang asing menunjukkan

peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentu saja berdampak pada meningkatnya eksposur utang

pemerintah terhadap risiko pergerakan nilai tukar, terlebih dalam beberapa tahun ke depan ekonomi

global diperkirakan masih belum stabil. Kebijakan penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing

perlu lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal lain yang perlu

diwaspadai adalah porsi kepemilikan asing yang relatif cukup tinggi. Di satu sisi hal ini menunjukkan

kepercayaan investor global terhadap Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan eksposur risiko

pembalikan modal secara tiba-tiba (sudden reversal). Untuk itu, meningkatnya penerbitan utang perlu

diimbangi upaya pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik yang lebih optimal. Namun,

upaya ini tidak akan efektif tanpa diimbangi peningkatan kapasitas dan likuiditas pasar keuangan

11 Data yang digunakan adalah angka realisasi belanja negara, kecuali untuk tahun 2019 yang menggunakan angka anggaran.

17

domestik. Selain itu, koordinasi antar otoritas sangat penting untuk mencegah terjadinya kanibalisme

atau ‘perebutan’ likuiditas antara pemerintah, bank, dan pelaku pasar lainnya.

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tabel 4. Persentase Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indonesia 18,56 30,53 30,8 32,98 32,54 38,13 38,21 37,55 39,82 37,71 38,64

Japan 5,97 6,45 8,5 8,56 8,45 9,07 10,43 10,63 11,23 N/A N/A

Korea 7,64 11,05 12,9 10,91 10,72 10,81 10,05 10,47 11,21 11,8 N/A

Malaysia 13,48 21,63 26,6 30,1 29,4 29,02 31,7 32,16 29,23 23,99 22,99

Thailand 3,23 7,22 11,51 16,37 17,42 18,3 14,23 14,1 15,57 18,48 17,21

Referensi

Asian Bonds Online, 2019, https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/

Badan Pusat Statistik 2019, Tenaga Kerja,

https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3

Bank Indonesia, 2019, Statistik Sistem Keuangan Indonesia

Kemenkeu 2019, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2019,

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kemenkeu 2018, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2018,

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kemenkeu, 2019, Portal Data APBN,

http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/

Lewis, C 2019, Raising more public revenue in Indonesia in a growth-and equity-friendly way, OECD

Economics Department Working Paper Series No. 1534.

OECD, 2019, ‘Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 - Indonesia’,

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf

12 Sumber: Asian Bonds Online, ADB

1.262 1.475 1.751 2.014 2.341 2.602 2.874

399 457 659 767 908 1.054 1.041

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sep-19

Komposisi SBN berdasarkan denominasi (Rp triliun)

SBN Rupiah SBN Valas

18

Performa Perdagangan Internasional dan Diplomasi

Indonesia di Periode 2014-2019 M Putra Hutama13

Pada bagian ini disajikan ulasan mengenai performa perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi

Indonesia di periode 2014-2019. Kami mengevaluasi neraca perdagangan Indonesia dengan melihat

selisih ekspor dan impor serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia

mengalami surplus/defisit perdagangan. Tulisan ini juga akan menyajikan data 10 besar komoditas

(HS6) utama ekspor Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Lebih lanjut, kami akan menjabarkan beberapa

kebijakan pemerintah dalam meningkatkan jumlah ekspor melalui diplomasi perjanjian dagang bilateral

maupun multilateral. Saat ini, Indoensia sudah memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas

multilateral, yaitu AFTA (Asean Free Trade Agreement) dan 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Chile

dan Pakistan. Diakhir bagian, kami akan menjabarkan potensi dan tantangan perdangan international

dan diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia 5 tahun kedepan.

Secara teori, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Kerr & Gaisford, 2007). Hal tersebut terjadi

dikarenakan setiap negara yang terlibat dalam perdagangan international secara otomatis dapat

mencipatakan spesialisasi produk atau jasa sehingga harga produksi lebih efisien. Harga produksi yang

lebih efisien dapat menurunkan harga penjualan yang membuat konsumen atau masyarakat bisa

menikmati lebih banyak produk atau jasa. Perdangangan internasional juga dapat menstimulus foreign

direct investment atau investasi luar negeri, hal tersebut dapat mendorong inovasi, serta transfer

pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, tentunya setiap negara tetap perlu melakukan kalkulasi

untuk mengukur biaya dan manfaat dari membuka pasar impor serta mencari sebanyak banyaknya

negara untuk pasar ekspor. Perjanjian dagang baik preferrential maupun free trade agreement (FTA)

menjadi salah satu strategi bagi setiap negara untuk meningkatkan arus ekspor dan impor baik bilateral

maupun multilateral Performa Perdagangan Internasional Indonesia 2014-2018 Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nilai ekspor yang fluktuatif. Pada periode 2014-2016,

nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan hingga 17,9 %. Akan tetapi, sejak tahun 2016 sampai

tahun 2018, ekspor indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 24,7%. Naik turunnya

nilai ekspor Indonesia sejalan dengan naik turunnya nilai ekspor global. Hal serupa juga menjelaskan

terjadinya penurunan impor Indonesia sebesar 23,9% dari 2014 hingga 2016 dan mengalami kenaikan

kembali sebesar 39,1% dari 2016 hingga 2018. Penurunan ekspor dan impor Indonesia sejalan dengan

penurunan jumlah volume perdagangan global 2014-2017. Hal ini terindikasi karena pada tahun

tersebut expor dan impor global “lesu” dikarenakan komitmen inggris untuk keluar dari European

Union (Brexit) dan mulainya perang dagang antara China dan USA. Performa neraca perdagangan Indonesia pada awal periode Presiden Jokowi memiliki tren yang

meningkat. Pada tahun 2014 Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar 2,1 miliar USD.

Selanjutnya Indonesia mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017, dimana

neraca perdagangan surplus sebesar 11,9 miliar USD. Akan tetapi pada tahun 2018, Indonesia kembali

mencatatkan performa negatif. Neraca perdagangan kembali defisit sebesar -8,5 miliar USD atau lebih

buruk 6,4 miliar USD dari tahun 2014.

13 Mahasiswa master ekonomi dan bisnis internasional di Corvinus University of Budapest

19

Gambar 7. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2018

Sumber: Trademap

Pada Tabel 3 dapat kita lihat pembagian komoditas ekspor dan impor Indonesia yang terbagi ke dalam

produk migas dan produk non migas. Cukup menarik bahwasannya terjadi penurunan yang cukup

drastis sebesar 43,4% pada impor produk migas 2014-2017. Hal tersebut sejalan dengan penghapusan

kebijakan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Jika hanya mengacu terhadap produk non-migas, sejak

tahun 2014 hingga 2017 Indonesia mencatat surplus perdagangan mengalami peningkatan sebesar

81,4%. Akan tetapi pada tahun 2018, neraca produk non migas Indonesia mengalami penurunan yang

signifikan sebesar 80% akibat terjadinya peningkatan nilai impor. Faktor yang disinyalir menyebabkan

naiknya nilai impor yaitu pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2017-2018 yang mengakibatkan nilai

impor Indonesia melonjak atau yang lebih dikenal dengan istilah J-curve effect.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Migas dan Non-Migas (Juta USD) URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

EKSPOR 175.980,00 150.366,30 145.186,20 168.828,20 180.012,70

- MIGAS 30.018,80 18.574,40 13.105,50 15.744,30 17.171,70

- NON MIGAS 145.961,20 131.791,90 132.080,80 153.083,90 162.840,90

IMPOR 178.178,80 142.694,80 135.652,90 156.985,60 188.711,20

- MIGAS 43.459,90 24.613,20 18.739,30 24.316,00 29.868,40

- NON MIGAS 134.718,90 118.081,60 116.913,60 132.669,50 158.842,80

NERACA -2.198,80 7.671,50 9.533,30 11.842,60 -8.698,60

- MIGAS -13.441,10 -6.038,80 -5.633,90 -8.571,70 -12.696,70

- NON MIGAS 11.242,30 13.710,30 15.167,20 20.414,30 3.998,10

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan impor khususnya pada tahun 2017 dan

2018 adalah kenaikan impor migas. Hal tersebut adalah dampak dari pemerintah memutuskan untuk

tidak menaikan harga BBM jenis premium. Pada tahun 2018 Pemerintah tidak menaikan harga BBM

jenis premium dikarenakan daya beli masyarakat yang sedang lesu (CNN, 2018). Melebarnya defisit

dari produk migas dan penurunan surplus dari produk non migas menyebabkan pada tahun 2018

Indonesia mengalami defisit neraca dagang.

Komoditas Utama Indonesia Berikut kami menyajikan 10 komoditas (HS6) utama Indonesia beserta nilai ekspor 5 tahun terakhir.

Dapat dilihat pada tabel dibawah, dari 10 produk ekspor Indonesia terdapat 7 produk yang mengalami

penurunan nilai ekspor pada tahun 2018 sedangkan hanya 3 produk yang mengalami kenaikan yaitu

batu bara, biji tembaga, dan batu bara muda. Seiring dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia di

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

15,0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014 2015 2016 2017 2018

%

Juta

USD

Nilai Ekspor Nilai Impor Neraca Perdagangan - kiri

20

periode 2014-2018, dapat dikatakan Indonesia memiliki beberapa produk lainnya yang secara nilai

ekspornya meningkat tidak terpaut dengan komoditas utama saja.

Sepuluh besar negara tujuan ekspor adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, India, Singapura, Korea

Selatan, Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada kondisi saat ini dimana Indonesia mengalami depresiasi

atau penurunan nilai tukar, seharusnya Indonesia dapat meningkatkan jumlah nilai ekspor Indonesia

karena barang-barang Indonesia menjadi lebih kompetitif secara harga khususnya untuk komoditas

unggulan Indonesia.

Tabel 4. Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia (Ribu USD) HS 6

Code HS 6 Digit 2014 2015 2016 2017 2018

151190 Coal 9.289.576 7.499.532 6.532.251 10.481.88

5

14.074.12

6

151190 Palm oil and its fractions 13.258.16

3

10.997.18

1

11.059.84

7

13.814.89

6

12.951.02

3

271111 Natural gas, liquefied 11.704.46

4 7.356.930 5.146.437 6.185.173 6.959.160

270112 Bituminous coal 9.404.300 7.217.732 6.365.838 7.380.177 6.536.145

270900 Petroleum oils, crude 9.271.214 6.479.432 5.196.717 5.237.639 5.120.474

260300 Copper ores 1.683.588 3.277.158 3.481.557 3.439.604 4.186.742

400122 Natural rubber “TSNR” 4.595.062 3.564.085 3.242.193 4.959.556 3.836.614

271121 Natural gas, gaseous state 5.471.346 2.971.637 1.845.915 2.599.883 3.632.906

151110 Crude palm oil 4.206.741 4.388.094 3.305.575 4.698.225 3.576.825

270210 Lignite 2.121.529 1.281.696 1.613.044 2.594.188 3.329.336

Sumber: Trademap

Diplomasi Ekonomi Melalui Perjanjian Dagang Diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun

terakhir dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan volume ekspor Indonesia

( Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015). Menurut data yang didapat dari Kementerian

Perdagangan, sejauh ini Indonesia memiliki 1 multilateral FTA dengan Negara ASEAN (AFTA)

(1993), serta AFTA dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, India, Jepang, Tiongkok

dan Korea Selatan serta 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Pakistan dan Chile. Jika dibandingkan

dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand berdasarkan jumlah perjanjian

bilateral, Indonesia mengalami ketinggalan dengan Thailand dan Malaysia yang telah memiliki 7

perjanjian bilateral dan memiliki jumlah perjanjian yang sama dengan Vietnam (Mandiri Group

Research, 2019). Selama 5 tahun terakhir, Indonesia hanya menyepakati 1 perjanjian bilateral yaitu dengan Chile. Hal

tersebut bukan berarti bahwa Pemerintah telah gagal dalam berdiplomasi ekonomi. Saat ini Indonesia

mempunyai 16 perjanjian yang sedang dinegosiasikan dan 2 perjanjian yang sudah ditandatangani

namun masih dalam proses ratifikasi. Serta, terdapat 11 negosiasi awal yang telah diinisiasi oleh

pemerintah dalam rentang waktu 2017-2018. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia telah

melakukan usaha yang baik dalam mempromosikan ekspor melalui penghapusan/penurunan tarif.

Dalam negosiasi perjanjian perdagangan, pemerintah harus mendapatkan penurunan tarif yang dapat

meningkatkan nilai ekspsor dan pangsa pasar produk Indonesia. Dari sisi penurunan tarif oleh

Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan tarif produk apa saja yang perlu menjadi perhatian

agar tidak mematikan perusahaan dalam negeri. Lebih lanjut, pemerintah telah melakukan tinjauan umum terhadap IJEPA di tahun 2019 (Kementerian

Perdagangan, 2019). Hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik karena Indonesia dapat

mereviu kembali komoditas mana yang perlu mendapatkan penurunan tarif serta komoditas mana yang

21

tidak relevan untuk mendapatkan penurunan tarif dikarenakan Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk

mengekspor produk tersebut.

Potensi dan Tantangan Indonesia 2019-2024 Pada tahun 2020, Uni Eropa melarang penggunaan produk kelapa sawit yang akan membuat Indonesia

mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kelapa sawit merupakan

produk unggulan Indonesia, perlu diingat bahwa Indonesia merupakan penghasil terbesar kelapa sawit.

Melalui negosiasi perjanjian CEPA (comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Uni

Eropa, diharapkan dapat membuka peluang Indonesia tetap bisa mengekspor produk kelapa sawit ke

Eropa.

Guna meningkatkan ekspor Indonesia, pemerintah harus segera menambah jumlah perjanjian bilateral

maupun perjanjian multilateral yang tentunya dapat menguntungkan produk Indonesia. Hal ini dapat

tercapai jika hasil negosiasi, Indonesia mendapatkan fasilitas penurunan atau penghapusan tarif untuk

komoditas unggulan Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah perlu memberi stimulus bagi kalangan industri

Indonesia khususnya yang berorientasi ekspor agar menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga

Indonesia bisa mengambil pangsa pasar produk ekspor negara lain. Strategi ini tentunya dapat

meningkatkan nilai ekspor Indonesia untuk jangka panjang. Dari sisi Impor, pemerintah juga harus

memperhatikan Industri Indonesia dalam memberikan penurunan tarif untuk negara mitra. Hal ini

bertujuan agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Referensi Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2015). Rencana Strategis 2015 - 2019. Retrieved from

kemlu.go.id:

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudG

VyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMj

AyMDE1LTIwMTkucGRm CNN. (2018, 10 10). Daya Beli jadi Alasan Jokowi Tunda Kenaikan Harga Premium. Retrieved from

CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi-alasan-jokowi-

tunda-kenaikan-harga-premium Kementerian Perdagangan. (2019). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Retrieved from List Perjanjian Dagang: http://ditjenppi.kemendag.go.id/ Kerr, W. A., & Gaisford, J. D. (2007). Handbook on International Trade. Massachusetts: Edward Elgar

Publishing, Inc. Mandiri Group Research. (2019). Special Topic on Free Trade Agreements: Capitalizing Bilateral

Agreements to Promote Export. Jakarta: Mandiri Office of Chief Economist . www.trademap.com http://ditjenppi.kemendag.go.id/

22

Performa Pembangunan Regional Indonesia di Periode

2014-2019: Peranan Dana Desa Achyar Al Rasyid14

Dana Desa diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 6 tahun 2014, lalu turunannya diatur dalam

Pertauran Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan

pelaksanaan UU no. 6 tahun 2015 dan PP no. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP no. 60

tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya kedua PP tersebut diturunkan

lagi masing-masing dengan Pertaruan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI), Peraturan

Kementerian Desa (PERMENDES), dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK). Pengertian Dana

Desa itu sendiri adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Tujuan utama dari dana desa yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian Dana Desa

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar untuk

selanjutnya diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana desa pada tahun 2015 dianggarkan

sebesar Rp20,7 triliun, yang artinya rata-rata setiap desa memperoleh alokasi sebesar Rp280 juta.

Alokasi ini meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun dimana setiap desa memperoleh rata-

rata sebesar Rp628 juta, dan selanjutnya di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun yang

artinya setiap desa memperoleh rata-rata sebesar Rp800 juta.

Hasil evaluasi tahun pelaksanaan 2015-2017 menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi dalam

pembangunan sarana/prasarana bagi masyarakat, yaitu berupa terbangunnya 914 ribu meter jembatan;

lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 2.201 unit tambatan perahu; 21.357 unit PAUD; 19.485 unit

sumur; 6.041 unit POLINDES; 103.405 unit drainase dan irigasi; 22.616 unit sambungan air bersih;

5.220 unit Pasar Desa; 10.964 unit Posyandu; 1.338 unit embung; dan 21.811 unit BUMDesa;

Data lapangan pada tahun 2015 jumlah penyerapan tenaga kerja akibat dari kontribusi Dana Desa

berjumlah 1,7 juta jiwa. Selanjutnya, tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sebagai akibat dari

kontribusi Dana Desa sejumlah 3,9 juta jiwa. Tenaga kerja yang terserap pada tahun 2017sebagai akibat

dari kontribusi Dana Desa berjumlah 5 juta jiwa. Dengan diasumsikan bahwa tenaga kerja yang mampu

diserap POLINDES sebanyak 18.123 jiwa, Posyandu mampu menyerap sebanyak 64.071 jiwa,

BUMDes dapat menyerap 65.919 jiwa, pasar dapat menyerap 15.660 jiwa, dan PAUD mampu

menyerap 41.919 jiwa.

Program Pada Karya Tunai (PDT) Menjadi Ujung Tombak

Untuk menurunkan angka kemiskinan, gizi buruk,dan pembangunan di desa, pada awal 2018 kebijakan

Padat Karya Tunai (PDT) digulirkan oleh pemerintah sebagi bagian dari program Dana Desa (DD)

untuk pembangunan. Kebijakan ini merupakan turunan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat

Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 (UU Desa) yang diterbitkan pada Desember 2017. Program ini adalah program swakelola

pembangunan pedesaan dengan menggunakan dana desa. Program ini melibatkan secara aktif

masyarakat desa, dengan tujuan menyerap tenaga kerja di desa. Di samping itu, program ini juga

tentunya berorientasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi desa-desa dengan kriteria implementasi

14 Mahasiswa doktoral perencanaan wilayah dan kota, Tianjin University

23

yang mewajibkan tenaga kerja berasal dari lokal desa, dengan 30% anggaran wajib dialokasikan untuk

upah, serta bahan dan barang material wajib dibeli di desa, dan hanya jika tidak tersedia, maka bias

dibeli di tingkat kecamatan. Harapan utama program ini adalah kelompok marjinal di desa bias ikut

terlibat menjadi tenaga kerja. Kelompok marginal yang dimaksud adalah keluarga miskin, penganggur

dan setengah penganggur, serta keluarga yang beranggotakan anak balita penderita gizi buruk. Sehingga

tambahan pendapatan bisa diperoleh oleh mereka yang berefek pada perbaikan kehidupan. Melalui

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai (Juknis PKT),

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) mewajibkan

seluruh desa penerima DD untuk melaksanakan PKT, dengan ketentuan, antara lain, desa

1. wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari DD

(DD-Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja;

2. melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi DD tersebut pada tiga hingga

lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Mendes PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan DD; dan

3. wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutantenaga kerja yang mencakup tenaga

kerja ahli, pembantutenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesenjangan dan Pengentasan Kemiskinan

Selama dua tahun terakhir (2017-2018) dana desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, antara

lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun

2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta

tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015

menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dana Desa tidak bisa dipungkiri merupakan suatu program yang positif bagi pembangunan di daerah.

Program ini merupakan hasil kesamaan persepsi dan pemikiran DPR sebagai pembentuk Undang-

Undang serta pemerintah sebagai eksekutor. Dasar pemikiran utamanya adalah semangat desentralisasi,

yaitu mewujudkan Indonesia adil dan makmur dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat sampai ke

tingkatan paling bawah, yaitu desa. Dengan kata lain, program ini juga memiliki semangat pemerataan

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan dan Rekomendasi

Oleh sebab itu, program ini penting untuk dilanjutkan meskipun tentu terdapat beberapa catatan untuk

memperbaiki dan meningkatan pengaruh positif dari program Dana Desa. Salah satunya adalah perlu

adanya peningkatan kapasitas secara konsisten bagi sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa.

Beberapa penelitian menemukan bahwa salah satu masalah utama penyaluran Dana Desa terdapat pada

manajemen penyaluran dan pelaporan yang dilakukan pemerintah desa15.Manajemen penyaluran yang

dimaksud menyangkut kemampuan menganalisa dan membuat keputusan (decision making) skala

prioritas dana desa. Aparatur desa menjadi bagian pemerintah ditingkatan terbawah yang menjalankan

program ini. Sehingga kemampuan, kapasitas, serta kemahiran dalam mengelola birokrasi pemerintah

desa menjadi kunci dalam optimalnya dana desa. Aparatur pemerintah desa perlu dengan detil, cermat,

dan inovatif dalam melihat potensi yang ada di desanya. Setelah itu perlu dibuat skala prioritas dalam

hal penyaluran program dana desa. Terakhir diperlukan implementasi dan eksekusi program lapangan

dengan langkah yang “out of the box” dalam tataran pelaksanaan ide, sehingga program yang dijalankan

bukan hanya program rutinitas tapi juga memberikan kebermanfaatan yang tinggi pada masyarakat

desa. Secara keseluruhan kemampuan aparatur desa ini perlu diupgrade secara baik karena menjalankan

15 Rangkuman dari KEMENKEU-RI, penelitian LIPI: Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2 Desember

2016, sebuah penelitian dari The SMERU Research Institute Seri UU Desa no. 5 Tahun 2018, dan

beberapa penelitian lapangan mahasiswa dalam bentuk skripsi dan tesis.

24

program dana desa sama dengan perlunya mengupgrade kemampuan manajerial, mengelola birokrasi,

serta pemikiran kreatif dan inovatif pada tingkatan pelaksanaan terbawah yaitu aparatur pemerintah

desa.

Disamping itu, masalah lainnya adalah terdapat masalah pada kualitas pelaporan yang erat kaitannya

dengan kemampuan manajemen akuntansi. Hal ini merupakan tantangan karena dana desa adalah

program pemerintah pusat yang merupakan program besar namun dijalankan pada tataran terkecil, yaitu

desa. Sehingga apa yang diinginkan dan menjadi kooridor dari pemerintah pusat perlu dimengerti dan

diikuti oleh aparatur pemerintah terkecilnya, yaitu desa. Dapat dibayangkan dengan jumlah desa

penerima dana desa perlu melaporkan pelaksanaan program dana desa dengan aturan-aturan baku dari

pemerintah pusat demi tetap terjaganya spirit Good Governance. Sehingga paradigma berpikir efektif

dan efisien serta kemampuan akuntansi para aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan. Peningkatan

atas kemampuan-kemampuan tersebut tentunya dapat memperkuat efektifitas Dana Desa.

Dalam kebijakan program padat karya tunai di desa yang bertujuan untuk memberikan akses kepada

masyarakat marjinal di desa memiliki problem pada kemampuan ahli yang tersedia. Tentunya beberapa

pekerjaan memerlukan kualifikasi teknis khusus yang perlu dipenuhi untuk memenuhi aturan pelaksana

kerja, namun kelompok marjinal disebut marjinal dikarenakan memiliki taraf pendidikan yang tidak

terlalu tinggi juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga kelompok ini sulit mengisi kebutuhan tenaga ahli

dalam kekhususan bidang pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi pemerintah pusat dalam hal ini

KEMENDES-PDT RI perlu mempertimbangkan kebijakan perekrutan terbuka, khususnya untuk posisi

pekerja. Sementara untuk tenaga ahli, pemerintah desa perlu memberdayakan terlebih dahulu sumber

daya manusia desa yang sudah memiliki kualifikasi ahli sebagai tenaga ahli dalam suatu pekerjaan. Hal

ini dapat dilakukan dengan tetap menjalankan program pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada

penduduk desa marjinal dengan sistem pelatihan, kursus, atau kerja praktek (magang). Di masa yang

akan datang, diharapkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki mampu mengantar untuk dapat

berpartisipasi sebagai tenaga kerja ahli. Pada akhirnya program ini memiliki efek berkelanjutan jangka

panjang selain memberikan lapangan pekerjaan juga meninghkatkan kualitas kemampuan masyarakat

marjinal desa.

Tentunya kekurangan-kekurangan diatas merupakan bagian dari proses berjalannya program ini.

Dimana ada program dijalankan maka sudah barang tentu pasti akan ada kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, kekurangan perlu dievaluasi dan dibenahi. Program

dana desa dengan spirit desentralisasi membangun Indonesia dari pinggiran sudah sangat tepat, efek

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangannya sudah terlihat. Untuk proses membenahi

kekurangan dan mengevaluasi pelaksanaan adalah proses yang akan terus berjalan untuk membuat

program ini semakin lebih baik kedepan, yang secara keseluruhan lebih kepada meningkatkan

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.

Referensi

Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali, Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh

Kabupaten Kepulauan Talaud, Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong, Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado,

Indonesia

25

Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan

Pineleng Kabupaten Minahasa, Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, Arie D.

P. Mirah, Agri-Sosio Ekonomi Unsrat

Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar,

Sriniyati, Universitas Gadjah Mada , Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi

Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Inten Meutia, Liliana, Universitas Sriwijaya

Sistem Pengelolaan Dana Desa, Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai Desa Seri UU Desa No. 5/Okt/2018, SMERU Research

Institute

Penelitian LIPI : Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2 Desember 2016

26

Performa Pembangunan Kualitas Hidup Manusia

Indonesia di 2014-2019 Perwira Yodanto16

Capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat Indonesia di periode 2014-2019 tergolong

memuaskan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam menerjemahkan

target Nawa Cita yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat berkampanye di tahun 2014.

Hingga tahun 2018, rangkuman olah data BPS atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan

tren yang selalu meningkat sepanjang periode pemerintahan. Terdapat beberapa catatan yang perlu

segera ditindaklanjuti atas indeks yang memiliki indikator utama yang meliputi dimensi kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan tersebut. Dari ketiga elemen, faktor yang terkait dimensi kesehatan

adalah yang paling menyita perhatian publik, yaitu kontroversi BPJS yang belum menemukan

kestabilan operasional. Secara komparatif, disparitas IPM di level pemerintahan daerah sudah terlihat

menurun.

Nawa Cita dan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam salah satu butir Nawa Cita, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berjanji untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Kompas 2014). Hal tersebut akan

diterjemahkan dalam lima program. Tiga diantaranya ditempuh dengan jalan meningkatkan kualitas

pendidikan dan pelatihan melalui Program “Indonesia Pintar” dengan pendidikan 12 tahun dan gratis;

meningkatkan layanan kesehatan publik melalui Program Kartu Indonesia Sehat; dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” (UNDP 2015).

Selanjutnya, pemerintah telah menyelaraskan poin kelima dari Nawa Cita tersebut ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebagai indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam zona ini.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Tahun Pertumbuhan (%)

2010-2011 0,84

2011-2012 0,90

2012-2013 0,91

2013-2014 0,87

2014-2015 0,93

2015-2016 0,91

2016-2017 0,90

2017-2018 0,82

Sumber: BPS, 2019

IPM atau yang jamak dikenal dengan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang diadopsi

oleh United National Development Programme (UNDP) untuk mengukur capaian rata-rata dalam

dimensi pokok pembagunan manusia suatu negara. Dimensi yang diukur adalah long and healthy life,

knowledge, dan a decent standard of living. Sejak tahun 1996, Indonesia menghitung IPM secara

berkala setiap tiga tahun sekali. Frekuensi ini lalu berubah menjadi setiap tahun untuk keperluan

penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sejak tahun 2004. Dimensi pertama di-proxy-kan dengan

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Sedangkan dimensi pengetahun memiliki dua indikator, yaitu

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berubah sejak 2015, dimensi

16 Mahasiswa master kebijakan publik, The Australian National University

27

standard hidup layak tidak lagi dikukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) melainkan

menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara

pengukuran yang dilakukan oleh BPS dengan metode yang dilakukan oleh UNDP. IPM dikategorikan

menjadi empat kelompok status, yaitu Sangat Tinggi (> 80), Tinggi (70-80), Sedang (60-70), dan

Rendah (<60).

Sejak 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki kelompok

status “Tinggi” (BPS 2019). Saat itu capaian IPM di masa Kabinet Kerja menyentuh angka 70,18.

Selama satu dekade, tren IPM Indonesia memang terus mengalami progres positif. Rata-rata

pertumbuhan IPM sejak 2010 hingga 2018 tercatat sebesar 0,88 persen dengan torehan progres tertinggi

yang dicapai pemerintah pada tahun 2015, yaitu mencapai 0,93 persen. Berikut ini adalah rangkuman

BPS atas prestasi pemerintah dalam membangun kualitas hidup rakyat.

Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Di tataran global, UNDP menempatkan Indonesia di peringkat 116 dari 189 negara yang dicatat.

Indonesia disejajarkan dengan Afrika Selatan, Mesir, Filipina, Vietnam, dan Bolivia. Sedangkan di

level ASEAN, Indonesia berada di urutan keenam, setelah Singapura (no. 9 dunia), Brunei (no. 39),

Malaysia (no. 57), Thailand (no. 83), dan Filipina (no. 113) (BPS 2019).

Di level domestik, catatan prestisius di tahun 2018 ditunjukkan oleh Provinsi Papua atas prestasinya

meninggalkan status ‘Rendah’ menjadi berstatus ‘Sedang’ dengan raihan nilai IPM 60,06 dan

pertumbuhan sebesar 1,64 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM tertinggi juga dialami oleh

Sulawesi Barat dengan 1,24 persen dan Papua Barat dengan 1,19 persen. Perubahan status juga dialami

oleh Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,

dan Sulawesi Tenggara dari ‘Sedang’ di 2017 menjadi ‘Tinggi’. Di sisi lain, status ‘Sangat Tinggi’ tidak

otomatis menjamin DKI Jakarta mencetak pertumbuhan tinggi pula. Ibukota hanya mampu mengerek

pertumbuhan IPM sebesar 0,51 persen untuk mendorong raihan IPM-nya menjadi 80,47. Berstatus

sama-sama ‘Tinggi’, Bali dan Kepulauan Riau menemani DKI Jakarta dengan catatan pertumbuhan

masing-masing yaitu 0,63 persen dan 0,52 persen.

Penurunan disparitas yang cukup signifikan juga nampak antara provinsi dengan capaian tertinggi

dengan yang terendah, khususnya di Indonesia Timur. Untuk IPM, selisih terakhir antara provinsi

dengan nilai tinggi, yaitu DKI Jakarta, dengan Papua sebagai pemegang angka terendah adalah 20,41.

Selisih UHH DI Yogyakarta dengan Sulawesi Barat kini menjadi 10,24 tahun. DIY juga mencetak

selisih sebesar 4,73 tahun terhadap Papua pada kalibrasi HLS. Papua juga masih tertinggal dari DKI

sebesar 4,53 tahun di indikator RLS. Lagi-lagi antara DKI Jakarta dan Papua terdapat gap yang lebar

untuk rata-rata pengeluaran per kapita yaitu Rp. 10.969.000.

66,5367,09

67,7068,31

68,9069,55

70,1870,81

71,39

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ind

eks

IPM

28

Capaian Dimensi Kesehatan

Pemerintah mengklaim prestasinya dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Melalui

Program “Indonesia Sehat”, pemerintah melaporkan telah mengakomodasi 96,8 juta peserta Kartu

Indonesia Sehat serta menyelamatkan 1,7 juta Balita dari stunting dengan penurunan prevalensi dari

37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018 (KSP 2019). Diukur dengan UHH, statistik yang

disajikan oleh BPS menunjukkan tren yang positif, yaitu di angka 71,20 pada tahun 2018. Artinya,

setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut diproyeksikan akan memiliki harapan hidup hingga usia 71,2

tahun. Angka mortalitas juga mengalami penurunan dari 14,31 persen di 2017 menjadi 13,91 persen di

2018. Secara tidak langsung, peningkatan UHH mengindikasikan peningkatan level kesehatan

masyarakat di seluruh aspek kesehatan.

Gambar 8. Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional, 2010-2018

Sumber: BPS, 2019

Namun demikian, ketidakstabilan operasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan telah menyedot perhatian publik dalam 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK (Tempo 2019;

Kompas 2019). Selain mengeluhkan tingkat kualitas layanan (Liputan6 2018), masyarakat mengaku

bingung dengan tingginya frekuensi perubahan prosedur administratif untuk mengakses layanan

kesehatan (Kompas 2016; CNN Indonesia 2017). Hal senada juga dikeluhkan oleh tenaga kesehatan

(IDI 2018, Kumparan 2019). Ketidaksinkronan prosedur administratif dengan pihak BPJS Kesehatan

cukup mengganggu pemberian layanan kepada pasien, sehingga terkadang layanan yang diberikan

menjadi sub-standar untuk mencocokkan dengan ketentuan BPJS Kesehatan (Tribunnews 2018).

Di sisi keuangan, terhitung banyak rumah sakit yang mengeluhkan lambannya BPJS Kesehatan dalam

melunasi piutang mereka (Kompas 2018). Defisit di neraca lembaga bentukan pemerintah tersebut lebih

besar proporsinya disebabkan oleh rendahnya partisipasi peserta BPJS Kesehatan untuk membayar

premi secara rutin dan minimnya kontribusi pemda (Kementerian Keuangan 2019). Kementerian

Keuangan telah melakukan bail out untuk menyokong operasional BPJS Kesehatan, hingga pada

akhirnya pemerintah memutuskan menaikkan premi dan beberapa prosedur teknis terkait untuk

melancarkan nadi organisasi (CNBC 2018, Kementerian Keuangan 2019; The Jakarta Post 2019).

Capaian Dimensi Pendidikan

Berdasarkan IPM, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menuai hasil yang

cukup positif. Program “Indonesia Pintar” yang perinciannya diatur dalam Permendikbud Nomor 19

Tahun 2016 mampu mendorong peningkatan HLS dan RLS tiap tahunnya, masing-masing 1,69

persen/tahun untuk HLS dan 1,14 persen/tahun untuk RLS. Hingga 2018, HLS yang dihitung dari

proyeksi pendidikan anak usia 7 tahun mencapai 12,91 tahun. Artinya, program-program jangka pendek

pemerintah mampu menjamin mereka untuk bersekolah hingga hampir 13 tahun ke depan. Sedangkan

RLS yang dihitung dari rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas, menunjukkan output

69,8170,01

70,2070,40

70,5970,78 70,90

71,0671,20

69,00

69,50

70,00

70,50

71,00

71,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tah

un

UHH

29

dari pembangunan jangka panjang sebelumnya yang dilakukan pemerintah telah mencapai 8,17 tahun

di 2018.

Gambar 9. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, 2010-

2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Melalui Program “Indonesia Pintar” pula, pemerintah mengaku telah membagikan Kartu Indonesia

Pintar kepada 18,9 juta siswa (KSP, 2019) selama 2014-2018. Jumlah siswa putus sekolah juga

menurun drastis di periode itu. Siswa SD paling signifikan mengalami penurunan untuk angka putus

sekolah yaitu sebanyak 33.268 siswa pada tahun ajaran 2018/2019 dari 176.909 siswa di tahun ajaran

2014/2015. Disusul oleh siswa SMA/SMK dari 154.501 siswa menjadi 41.310 siswa yang putus

sekolah, lalu dari 85.000 siswa menjadi 28.651 siswa SMP yang putus sekolah.

Gambar 10. Jumlah Siswa Putus Sekolah, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Akan tetapi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari pembangunan dimensi pendidikan

selama Presiden Joko Widodo menjalankan mandat. Hal tersebut meliputi sarana pendidikan baik yang

masih minim, seperti pada tahun 2018 ruang kelas yang baik untuk tingkat SD hanya sekitar 27,4 persen,

SMP sebanyak 31,28 persen dan SMA/SMK sejumlah 45,95 persen. Selain itu, gonta-ganti kurikulum

selama periode 2014-2019 tergolong membingungkan tidak hanya siswa, melainkan juga para pengajar

dan orang tua (Antara 2014, Tirto 2016). Sistem zonasi sekolah yang diterapkan pada 2018 juga menjadi

kontroversi bagi pihak sekolah, orang tua maupun alumni yang meneruskan jenjang pendidikan ke lebih

tinggi (Kompas 2018, SindoNews 2019).

Capaian Dimensi Kesejahteraan

Pada dimensi ini, pemerintah mencanangkan Program “Keluarga Harapan” dan Program “Indonesia

Kerja’. Kedua program ini sedikit banyak mendorong peningkatan IPM pada indikator Rata-rata

Pengeluaran per Kapita/tahun Disesuaikan. Pemerintah telah membagikan insentif kepada 10 juta

11,29 11,44 11,68 12,1 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91

7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tah

un

HLS RLS

176.909

68.066 39.213

32.127 33.268

85.000

51.541 38.702

51.190

28.651

154.501 118.353 109.163 104.511

41.310

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

SD SMP SMA/SMK

30

keluarga peserta Program Keluarga Harapan dan mereformasi sistem bantuan sosial dari Beras

Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap sejak 2017. Senada

dengan indikator lainnya, tren positif juga ditunjukkan oleh indikator pada dimensi ini dengan angka

capaian akhir sejumlah Rp. 11.059.000. Semenjak 2010, terhitung peningkatan kesejahteraan penduduk

Indonesia tumbuh sekitar 2 persen/tahun.

Gambar 11. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita / Tahun di Tingkat Nasional, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Namun, untuk melihat kinerja pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan juga diperlukan

indikator lainnya seperti tren pada tingkat kemiskinan, Rasio Gini, maupun tingkat pengangguran

terbuka. Pada durasi 2014-2018, ketiganya menunjukkan slope yang negatif, bahkan tingkat kemiskinan

mencapai satu digit untuk pertama kalinya di tahun 2018. Artinya, bias pada indikator yang digunakan

dalam IPM tereduksi oleh konsistensi yang ditunjukkan oleh ketiga indikator lainnya. Berikut adalah

garfiknya.

Gambar 12. Angka Kemiskinan Nasional, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

9.437 9.647

9.815 9.858 9.903 10.150

10.420 10.664

11.059

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rib

u R

up

iah

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

11,25 10,96

11,22 11,13 10,86

10,70 10,64

10,12 9,82

9,66

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

(%)

Tingkat Kemisikinan

0,406 0,414

0,408 0,402

0,397 0,394 0,393 0,391 0,389 0,384

0,370

0,380

0,390

0,400

0,410

0,420

0,430

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

Ras

io G

ini

Rasio Gini

31

Gambar 13. Rasio Gini Nasional, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (Agustus), 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintahan Jokowi-JK di periode 2014-2019 secara umum telah mencapai keberhasilan dalam

membangun kualitas manusia Indonesia. Angka agregat IPM beserta indikator di tiap dimensi

menunjukkan tren yang positif merupakan bukti keberhasilan program-program yang

diimplementasikan. Indikator-indikator lainnya juga mendukung prestasi tersebut dan mereduksi bias

yang mungkin terefleksi dalam indikator IPM. Namun demikian, banyak fakta lapangan yang tidak

terukur pada ketiga dimensi menunjukkan adanya tantangan dan juga masalah yang harus

ditindaklanjuti. Pada periode kedua Presiden Jokowi, hal-hal tersebut perlu segera dirumuskan strategi

pemecahan masalahnya. Misalnya, untuk BPJS Kesehatan, pengelolaan portofolio ekuitasnya perlu

didiversifikasi secara cermat, sehingga mampu menyokong operasional dengan lebih stabil. Kemudian

untuk dimensi pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) perlu pengawasan yang lebih ketat sehingga intensi untuk penyalahgunaan

insentif pemerintah tersebut bisa diminimalisasi. Untuk dimensi kesejahteraan, pemerintah perlu untuk

menstimulasi dan menyokong pertumbuhan UMKM yang mengeksplorasi potensi dan kearifan lokal,

dengan harapan tingkat kesjahteraan warga juga akan terkerek naik secara merata.

Referensi

Antara 2014, ‘Kurikulum pendidikan ganti menteri ganti kebijakan’, AntaraNews

https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-

kebijakan

Badan Pusat Statistik 2019, Indeks Pembangunan Manusia 2018, Badan Pusat Statistik,

CNBC 2018, ‘Kemenkeu segera cairkan bailout bpjs kesehatan’, CNBC Indonesia

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-cairkan-bailout-

bpjs-kesehatan

CNN Indonesia 2017, ‘Masyarakat keluhkan layanan bpjs kesehatan’, CNN Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=B3hA6FllDXI

Ikatan Dokter Indonesia 2018, ‘Fokus kami soal kebijakan bpjs yang merugikan masyarakat’, IDI

Online

http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-yang-merugikan-masyarakat/

Kantor Staf Presiden 2019, ‘Lima tahun maju bersama’, Capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf

Kalla, Kantor Staf Presiden

http://www.ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf

Kementerian Keuangan 2017, ‘Bpjs kesehatan defisit pemerintah sentil minimnya kontribusi pemda’,

Kementerian Keuangan

7,14

6,56

6,14 6,255,94

6,18

5,61 5,505,34 5,28

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tin

gkat

Pe

nga

ngg

ura

n

Terb

uka

(%

)

32

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-

kontribusi-pemda/

---------- 2019, ‘Ini alasan iuran bpjs perlu penyesuaian’, Kementerian Keuangan

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-bpjs-perlu-penyesuaian/

Kompas 2014, ‘”Nawa cita” 9 agenda prioritas Jokowi jk’, Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk

---------- 2016, ‘Layanan bpjs kesehatan, puaskah publik?’, Kompas

https://www.youtube.com/watch?v=cBlqwhJ5vMA

---------- 2018, ‘Faskes keluhkan bpjs kesehatan lambat membayar ini penjelasannya’, Kompas

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-

membayar-ini-penjelasannya

---------- 2018, ‘Mulai tahun 2019 kemendikbud ubah sistem penerimaan siswa baru’, Kompas

https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-kemendikbud-ubah-sistem-

penerimaan-siswa-baru

-------- 2019, ‘Ombudsman ri minta pemerintah tutup defisit bpjs kesehatan dengan dana dari cukai

rokok’, Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-

defisit-bpjs-kesehatan-dengan-dana-dari

Kumparan 2019, ‘Rs dan klinik keluhkan syarat akreditasi di bpjs kesehatan’, Kompas

https://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-

1sCwIQQPChe

Liputan6 2018, ‘Ke istana dewan kesehatan rakyat keluhkan ragam masalah bpjs kesehatan’, Liputan6

https://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-

masalah-bpjs-kesehatan

United Nation Development Programme 2015, ‘Converging Development agendas: ‘nawa cita’,

‘rpjmn’, and sdg’, UNDP Indonesia Country Office

Sindonews 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah pendidikan’, Sindonews

https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-sistem-zonasi-solusi-masalah-

pendidikan-1561226206

Tempo 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah pendidikan’, Tempo

https://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-

kesehatan/full&view=ok

The Jakarta Post 2019, ‘Bpjs-premium-increase-stirs-controversy’, The Jakarta Post

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-controversy.html

Tirto 2016, ‘Mengakhiri kutukan ganti menteri ganti kurikulum’, Tirto

https://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-kurikulum-bwqv

Tribunnews 2018, ‘Kerugian yang dialami pasien dan dokter karena aturan baru bpjs kesehatan’,

TribunNews

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan-dokter-karena-

aturan-baru-bpjs-kesehatan