New Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507 · 2020. 7. 13. · Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN:...

Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507

I


II

●

●

●


III

asusTypewritten text10





Politik Luar Negeri Indonesia dan Identitas Islam:

Kebijakan Indonesia dalam Mengatasi Krisis Muslim

Rohingya Tahun 2017

Muhammad Jullyo Bagus Firdaus

[email protected]

Departemen Hubungan Internasional

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Membahas mengenai Politik Luar Negeri Indonesia tentu tidak jauh dari landasan

ideologis “Politik Bebas-Aktif”, yang juga sebagai postulat dalam implementasi

setiap politik luar negeri Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga

sekarang, doktrin ini juga masih berlaku di era pemerintahan Presiden Joko

Widodo. Dalam pembahasan jurnal ini, penulis menganalisa mengenai studi kasus

diplomasi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi krisis Rohingya

di Myanmar pada tahun 2017 dalam menciptakan perdamaian dunia. Bentuk yang

dilakukan oleh Indonesia tentu berkaitan dengan kepentingan nasional berupa

upaya penciptaan kestabilan dan keamanan di level global. Jurnal ini menggunakan

metode Historical and Identity Representation untuk membedah pelaksanaan

Politik Luar Negeri Indonesia berdasarkan landasan ideologis Bebas-Aktif serta

landasan konstitusional pada pembukaan UUD 1945, serta konstruksi identitas

Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Penulis menganggap

bahwa negara harus mengetahui arah kebijakan luar negeri berdasarkan identitas.

Kata Kunci: Politik luar negeri,bebas-aktif, Indonesia, konstruktivisme,Rohingya

Pendahuluan

Pada dasarnya landasan politik luar negeri Indonesia mengacu pada konstitusi

dalam pembukaan UUD 1945 maupun gagasan dari Mohammad Hatta yang dengan

judul “Mendayung antara dua Karang”. Kedua hal tersebut telah memberikan

ideologis penting Indonesia sebagai pijakan dalam pelaksanaan kebijakan luar

Negeri. Politik Bebas-Aktif menjadi pijakan utama setiap pemimpin NKRI dalam

merumuskan setiap kebijakan luar negeri. Selain kedua hal tersebut terdapat sebuah

landasan konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, dengan upaya penciptaan

perdamaian dunia. Di masa Orde Baru,ASEAN menjadi poros utama dalam

10


mengembangkan setiap unsur dan kesempatan untuk memperkokoh perdamaian

dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara.

Indonesia di era Orde Baru sangat berperan dalam pelaksanaan stabilitas kawasan

di kawasan Asia Tenggara mengingat regionalisme sebelumnya sering mengalami

kegagalan seperti ASA maupun Maphilindo, ASEAN terbukti dapat bertahan lama

hingga kini. Indonesia hadir menjadi salah satu pendiri regionalisme kawasan. Pada

tahun 1967, Indonesia tercatat sebagai salah satu founding father ASEAN dan sejak

itu pula Indonesia terus memainkan peran penting dalam penyusunan visi dan misi

ASEAN, termasuk dalam pelaksanaan ASEAN Community 2015. Di masa

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, peran Indonesia dalam ASEAN yang

paling menonjol yakni mendesak para menteri luar negeri ASEAN

mengimplementasikan deklarasi bersama atau DoC (Declaration Code of Conduct)

yang memuat elemen-elemen kerjasama di Laut China Selatan, agar menjadi kode

etik bersama yang mengikat (Wardhana,2011). Dalam regional, Indonesia telah

berperan dalam penciptaan stabilitas regional.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia melakukan upaya dalam

mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya di Myanmar

pada tahun 2017, hal tersebut memang sejalan dengan kepentingan nasional

Indonesia sesuai dengan landasan konstitusional mengenai penciptaan perdamaian

dunia dan keadilan sosial. Selain dalam tatanan normatif, terdapat faktor penting

yang menjadi suatu alasan, atas aksi Indonesia dengan hadirnya ASEAN sebagai

lingkaran konsentris utama dalam politik luar negeri Indonesia (Kementerian Luar

Negeri,2019).

Lingkaran konsentris dalam politik luar negeri suatu negara menjadi suatu

kepentingan nasional dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Ditambah dengan

identitas Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia menjadi

salah satu sebab.Argumen utama dari penulis adalah kebijakan bilateral Indonesia-

Myanmar memiliki kaitan dengan identitas Indonesia sebagai negara muslim

moderat sekaligus identitas sebagai penjaga perdamaian dunia menjadi pendorong

utama terciptanya kebijakan luar negeri tersebut. Faktor identitas dalam perumusan

kebijakan luar negeri menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat kebijakan luar

negeri.

11


Metodologi

Pada dasarnya suatu konsep tidak mungkin ahistoris. Mengacu pada pendapat

George Lawson dan John M. Hobson (2008) bahwa penggunaan sejarah dalam

hubungan internasional berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan teori dalam

Hubungan Internasional, teori berfungsi menjelaskan fenomena yang ada. Dalam

tulisan ini, penulis menggunakan metode historicist historical sociology (historisis

sosiologi). Metode ini fokus pada detail historis tertentu mengenai penjelasan

kausal dalam hubungan internasional, serta menentukan bagaimana pola,

konfigurasi dan settinghubungan sosial dalam konteks sejarah yang

melatarbelakangi setiap kejadian.

Untuk dapat menganalisis lebih dalam, penulis menggunakan analisis wacana

dalam memahami identitas Indonesia. Analisis wacana dilakukan dengan cara

melakukan fenomenan sosial (intrepretatif) dari kontestasi identitas yang diteliti,

dalam pelaksanaannya berfokus pada gagasan wacana, sehingga membentuk

pemahaman pada fenomena sosial. Gagasan wacana terdiri dari berbagai kumpulan

teks-teks terkait, yang terdiri dari pidato, dokumen tertulis, dan praktik sosial, yang

menghasilkan makna secara empiris dengan cara memahami identitas kolektif.

Analisis wacana dengan demikian dapat dianggap sebagai kontekstualisasi

kualitatif dari teks dan praktik untuk menggambarkan makna sosial (Abdelal et.

al,2009)

Identitas Sebagai Formula Kebijakan Luar Negeri

Penggunaan Konstruktivisme, yang awal mula dijabarkan oleh Nicholas Onuf dan

disempurnakan oleh Alexander Wendt, berguna untuk melihat realasi identitas

dalam perumusan kebijakan luar negeri. Jika kita mencari sebuah teori yang

menyatukan perhatian dengan identitas, khususnya untuk untuk memberikan

pemahaman akan kebijakan luar negeri (menyangkut unsur negara, kedaulatan dan

anarki), bisa memulai dari penjabaran identitas dalam Hubungan Internasionl dari

Alexander Wendt (Waever,2002). Menurut Wendt (1992) hadirnya interaksi negara

dikarenakan adanya kepentingan dan identitas yang sama antar kedua negara atau

12


lebih. Secara lebih lanjut, identitas adalah konstruksi nilai, sehingga memberikan

pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri dengan melihat posisi negara

dalam sistem internasional, selanjutnya melahirkan konstruksi identitas dan

kepentingan yang telah dibentuk bagaimana suatu negara memandang negara lain

(Wendt,1994). Identitas negara dinyatakan oleh pembuat keputusan utama (Jackson

& Sorensen,2016). Dalam hal ini pernyataan maupun respon pemimpin

pemerintahan suatu negara diungkapkan melalui surat kabar nasional, pidato

kepresidenan, memoar, jurnal, teks buku ataupun arsip nasional.

Historis Identitas Politik Luar Negeri Indonesia dan Identitas Muslim

Moderat

Membahas mengenai kontruksi politik luar negeri Indonesia, dapat dilacak dari sisi

historis dan landasan konstitusional. Pasca berhasil memperoleh kemerdekaan,

menghasilkan sebuah konsekuensi untuk menciptakan politik luar negeri. Dasar

dari politik luar negeri Indonesia telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945

pada alinea pertama yang berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri

kemanusiaan dan peri keadilan”.

Dalam pembentukan Negara Indonesia dalam konteks cara bertindak dalam

hubungan internasional khususnya melaksanakan syarat de jure diawal

kemerdekaan suatu negara adalah untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedua prinsip

tersebut telah melatarbelakangi pembentukan politik luar negeri bebas – aktif dalam

kontestasi politik di dunia Internasional. Hal tersebut merupakan suatu landasan

konstitusional yang membentuk strategi Indonesia untuk berinterkasi di dalam

hubungan Internasional. Dan ini juga menjadi doktrin dasar maupun landasan

ideologis pandangan politik luar negeri Indonesia dalam konstelasi politik

internasional.

Secara penerapan acuan konkrit pada mulanya dijelaskan oleh Mohammad Hatta

(Departemen Luar Negeri,1948 ) pada pidato “ Mendayung Antara Dua Karang” di

13


sidang badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dengan tegas

mengatakan :

“Politik Republik Indonesia harus ditentukan sesuai dengan kepentingan sendiri

dan fakta – fakta yang dihadapi. Garis Politik Indonesia tidak digantungkan pada

Negara lain, yang mengejar “kepentingan sendiri”

Dari adanya tinjauan historis akan politik luar negeri Indonesia, terdapat penafsiran

masing-masing dari setiap presiden Indonesia mengenai identitas Indonesia sebagai

negara muslim. Identitas akan Indonesia menjadi negara muslim terbesar mengaju

pada laporan Pew research, sebagai lembaga riset global menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (205 juta) dan

sekitar 88% populasi Indonesia adalah Muslim, Indonesia memiliki sekitar 13%

dari populasi muslim di dunia (Pew Research,2010).

Dimensi historis, identitas muslim dan identitas pendukung perdamaian dunia telah

diartikulasikan oleh setiap pemimpin pemerintahan mulai dari Sukarno hingga Joko

Widodo. Pada masa pemerintahan Soekarno, identitas penciptaan perdamaian dunia

terlihat dari upaya diplomasi secara multilateral dengan melakukan balancing

terhadap great power (Uni Soveit dan Amerika Serikat) dengan menjadi tuan rumah

Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Sedangkan identitas islam, di masa ini

kurang terlihat jelas hanya saja upaya pengakuan de facto dengan negara-negara

islam seperti Mesir, Iran, serta Negara timur tengah lainnya. Telah menjadi langkah

awal diplomasi Indonesia dalam memperoleh pengakuan negara lain, berawal dari

kunjungan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Agus Salim, Mesir merupakan

Negara pertama yang mengakui Indonesia secara de facto terhadap proklamasi 17

Agustus 1945 (Tempo,2013).

Selanjutnya, dimasa pemerintahan Soeharto bentuk dari penerapan akan identitas

pencipta perdamaian dunia, terlihat akan hadirnya Indonesia sebagai stabilitator

kawasan dengan menjadi salah satu pendiri ASEAN yang sekaligus dianggap

sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia. Mengenai identitas islam, secara

domestik partai islam di Indonesia dilarang di era pemerintahan Soeharto

(Anwar,2010). Pada tahun 1970-1980 an Indonesia tidak memiliki kedekatan

dengan negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 1990an, di

14


masa orde baru Indonesia menjadi tuan rumah bagi beberapa Organisasi Islam

dunia, seperti pertemuan OIC (Organization of Islamic Cooperation), dan IFTIHAR

(The International Islamic Forum For Science,Technology dan HumanResources)

sebuah Forum Islam International untuk pengembangan Iptek dan Sumber Daya

Manusia, pada Desember 1996 (Olson,2001).

Kemudian, di masa pemerintahan B. J. Habibie, bentuk dari identitas perdamaian

dunia ketika adanya ajuan dari Indonesia terhadap referendum kemerdekaan Timor

Leste, Indonesia dianggap sebagai negara demokratis yang berpengaruh akan

perbaikan citra Indonesia dalam lingkup regional maupun global. Identitas islam

terlihat kabur, menurut Rizal Sukma (2010) di masa pemerintahan ini tidak

mengakomodasi suara Islam ke dalam politik luar negerinya, kebijakan Indonesia

dengan negara-negara Islam juga tidak ada perkembangan, tidak adanya hubungan

signifikan dalam OIC. Beralih ke masa pemerintahan Abdurrahman Wahid,

identitas akan perdamaian dunia dan islam terlihat adanya sikap demokratis dan

pluralis ditujukan dengan adanya wacana pembukaan hubungan diplomatik dengan

Israel meskipun sangat kontroversial, dengan mendapat respon keras dari

masyrakat Indonesia yang mayoritas muslim, dikarenakan negara Israel melakukan

penindasan kepada negara palestina. Tujuan dari kebijakan tersebut Indonesia dapat

berperan dalam upaya perdamaian di Tmur Tengah (Nainggolan,2001). Identitas

islam dalam forum internasional masih terlihat dengan hadirnya presiden Wahid

pada KTT OKI.

Di masa pemerintahan Megawati, identitas perdamaian dunia terlihat ketika

Indonesia ikut mendukung atas War On Terrorism sebagai ancaman bagi kemanan

internasional. Untuk memperkuat identitas islam yang sebelumnya mengganggu

citra Indonesia, melalui penguatan di tingkat Internasional dalam Forum PBB

maupun regional ASEAN untuk deradikalisasi (Wuryandari,2014). Berpindah ke

masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia hadir dengan

memperkenalkan jargon baru “thousand friends zero enemy” dengan tujuan lebih

memperluas diplomasi Indonesia baik secara bilateral dan multilateral khususnya

ASEAN. Identitas islam diperiode ini dikombinasikan dengan modernitas sebagai

identitas baru politik luar negeri Indonesia.

15


Periode terkahir yakni pada masa pemerintahan Joko Widodo, Secara garis besar

peran dan posisi Indonesia di Pemerintahan Joko Widodo secara identitas menjaga

perdamaian dunia, terlihat dari penguatan arsitektur kawasan melalui ASEAN, East

Asia Summit, dan penguatan kemitraan startegis bilateral serta penguatan

demokratisasi. Sedangkan secara identitas islam, penguatan Indonesia sebagai

negara Islam Moderat dan ikut serta pencegahan isu kemanusiaan dan terorisme

guna terciptanya perdamaian dunia. Dari beberapa kepemimpinan yang telah ada,

terdapat benang merah dalam membentuk identitas Indonesia dalam upaya

pencapaian perdamaian dunia, Indonesia cenderung tidak menggunakan diplomasi

kooperatif dengan pihak manapun yang sesuai dengan ideologi bebas-aktif.

Dan identitas islam, yang dimiliki Indonesia merupakan faktor penting dalam sisi

domestik dengan adanya mayoritas, yang menjadi pertimbangan setiap presiden

dalam mengambil kebijakan dengan identitas muslim. Nilai-nilai Demokrasi, Islam

dan modernitas menjadi poin penting bagi postur polugri Indonesia. Setelah

melacak dari artikulasi identitas setiap kepemimpinan, penulis menelaah kedua

identitas yang dimiliki Politik Luar negeri Indonesia dalam kasus mengatasi

masalah krisis etnis muslim Rohingya di Myanmar tahun 2017.

Identitas Indonesia dalam Kebijakan Mengatasi Krisis Rohingya Tahun 2017

Etnis minoritas Rohingnya sudah tinggal di Myanmar selama berabad-abad.

Namun pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya bukan kelompok etnis

asli. Keturunan Rohingya dianggap sebagai pengungsi ilegal etnis Bengali dari

negara Banglades. Di pihak lain, Banglades juga tidak mengakui mereka sebagai

warga negara (Kusuma & Sitorus,2019). Konflik di Rakhine State, Myanmar,

antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya adalah ketegangan etnis dan

agama yang telah lama ada. Telah dicatat bahwa tindakan utama kekejaman di

wilayah ini telah terjadi setidaknya empat kali (1960, 1978, 1982, dan 1991)

(Mathieson,2009). Pada tahun 2012, konflik muncul kembali. Konflik dipicu

karena terdapat dua bentrokan utama. Pada 28 Mei 2012, seorang wanita Rakhine

dilaporkan diperkosa, dirampok, dan dibunuh oleh tiga pemuda Muslim Rohingya

di Kota Yanbye. Ketika berita itu beredar di kalangan umat Buddha Rakhine,

membuat sebuah rencana pembalasan. Seminggu kemudian, di sebuah bus umum

16


Muslim Rohingya diserang, sekitar 10 korban jiwa Muslim Rohingya dibunuh

(Smith,2013).

Eskalasi kembali memuncak pada agustus 2017, dan membuat pemerintah hadir

untuk bersikap, terutama sebagai negara yang memiliki identitas menjaga

perdamaiana dunia. Lebih dari setengah juta etnis Rohingya telah melarikan diri

dari kekerasan di Negara Bagian Rakhine Myanmar sejak Agustus 2017, pada 25

agustus 2017 media pemerintah Myanmar telah melaporkan terdapat 12 petugas

keamanan dibunuh oleh gerilyawan ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army)

selama serangkaian serangan yang terkoordinas.Militer Myanmar melakukan

tindakan balasan lebih masif dengan membakar desa-desa dan memicu eksodus

massal etnis Rohingya ke Bangladesh (Hunt,2017).

Berdasarkan perkiraan jumlah korban menurut Medicine Sans Frontieres, sejak

serangan atas sejumlah pos polisi oleh kelompok militan Rohingya, sekitar 647.000

orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan oleh

aparat keamanan Myanmar maupun kelompok nasionalis Budha (BBC

Indonesia,2017). Pada akhir tahun 2016, sebelum konflik mengalami eskalasi,

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia adalah negara berpenduduk

muslim terbesar, maka Indonesia punya kewajiban moral untuk membantu

permasalahan krisis kemanusiaan yang meinmpa etnsi muslim Rohingya di

Myanmar (Purnomo,2016).

Sejak adanya eskalasi konflik pada akhir agustus 2017, belum ada negara yang

diterima oleh Myanmar untuk menyelsaikan konflik tersebut. Penolakan juga

dialami oleh PBB, alasan Myanmar menolak bantuan dari seluruh badan PBB

dikarenakan masalah keamanan. Penolakan ini dibenarkan oleh perwakilan PBB di

Myanmar. Perwakilan PBB mengatakan, mereka telah meminta izin kepada

pemerintah Myanmar, namun hal itu ditolak dengan alasan situasi keamanan yang

masih belum kondusif (Maulana,2017). Myanmar juga menutup diri dengan

negara-negara anggota ASEAN pada awalnya dan juga menutup akses dalam

menyalurkan bantuan kepada kelompok etnis Rohingya. Saat itu, ASEAN tidak

bereaksi, karena terhambat oleh prinsip non-intervensi yang telah ada dalam prinsip

ASEAN Way(Affan,2017).

17


Grafik 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia-Myanmar Tahun 2015-2020

Sumber : Kementrian Perdagangan Republik Indonesia,2019

Hubungan Myanmar Indonesia berjalan baik selama 67 tahun. Hubungan baik

antara Myanmar dan Indonesia digunakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di

Yangon sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia untuk dapat membangun

dan mengembangkan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan

pertahanan. Mengacu pada data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

pada grafik diatas, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Myanmar di sektor

perdagangan pada tahun 2012-2017 mengalami peningkatan yang terlihat dari

neraca perdagangan kedua negara (Kemendag,2019). Oleh karena itu, merujuk

pada proses hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar dalam mengatasi krisis

kemanusiaan. Bentuk hubungan baik ini adalah investasi bagi Indonesia dalam

mendukung jalannya diplomasi kemanusiaan. Dalam hal ini, Indonesia sudah

memiliki hubungan investasi jangka panjang sehingga lebih mudah untuk

melakukan kontak dengan Pemerintah Myanmar.

Di di sisi lain, menurut Arya Sandhiyudha (2017,dalam okezone.com) tindakan

Indonesia segera melakukan diplomasi dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung

San Suu Kyi diapresiasi dunia. Indonesia merupakan negara pertama yang

18


melakukan diplomasi dengan Myanmar untuk menangani krisis kemanusiaan, hal

tersebut dikarenakan di masa lalu Indonesia memiliki kontribusi dalam

bergabungnya Myanmar ke dalam ASEAN.

Pada 3 September 2017, presiden Jokowi mengadakan konferensi pers di istana

presiden, mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri

untuk pergi ke Myanmar dan mendesak untuk menghentikan kekerasan, melindungi

umat Islam dan memastikan akses bagi organisasi kemanusiaan untuk mengirimkan

bantuan ke Rakhine State (Institute of Policy Analysis and Conflict,2018). Dari

pernyataan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat dilihat

mengenai pengartikulasian identitas baik sebagai negara pencipta perdamaian dunia

serta identitas muslim moderat. Hubungan Indonesia dengan Myanmar secara

bilateral dalam mengatasai konflik antar etnis didorong oleh komitmen untuk

menjaga stabilitas keamanan di ASEAN terutama menjadi perantara damai, lalu

dilakukan upaya untuk memastikan akses untuk bantuan kemanusiaan, dan

kebutuhannya untuk menanggapi tekanan domestik untuk membela sesama Muslim

yang diserang.

Selang sehari usai konferensi pers, pada tanggal 4 September 2017, Menteri Luar

Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan diplomasi secara bilateral dengan

pemerintah Myanmar guna menghentikan kekerasan mematikan terhadap etnis

muslim Rohingya, tugas Menlu ke Myanmar bertujuan untuk mengadakan

"komunikasi intensif" dengan pihak-pihak yang terlibat seperti National Security

Advisor Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal

Senior U Min Aung Hlaing, termasuk PBB (AlJazeera,2017). Ketika berkunjung

ke Myanmar, menteri luar negeri memberikan desakan untuk Rakhine State, tediri

dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri

secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua

orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan

pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan (Suryowati,2017).

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri

membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi ini

dibentuk sebagai forum untuk masyarakat Indonesia dan LSM kemanusiaan

19


Indonesia. Aliansi ini terdiri dari 11 lembaga kemanusiaan, termasuk dua organisasi

Islam terbesar yakni Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah. AKIM menciptakan

program yang disebut Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program

ini bertujuan untuk membantu masyarakat Myanmar khususnya Rohingya dalam

meningkatkan kapasitas, mengirimkan para ahli, mata pencaharian, dan pemulihan.

Program ini dilaksanakan selama dua tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Rakhine di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai tindak lanjut

kunjungan 4 September 2017, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan

kepada etnis Rohingya, antara lain: berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan

tenda untuk pengungsi di Bangladesh berjumlah 74 ton dan untuk masyarakat di

Rakhine State sejumlah 20 ton (Kementrian Luar Negeri,2018). Dalam memenuhi

kebutuhan dasar orang-orang yang mengalami krisis, AKIM mengumpulkan

sumbangan dari masyarakat Indonesia. LSM yang berafiliasi dengan AKIM juga

mengumpulkan donasi, dana yang terkumpul disalurkan melalui AKIM ke

Myanmar. Pemerintah Indonesia dan AKIM bekerja sama untuk melaksanakan

komitmen untuk mendukung penanganan krisis melalui bantuan kemanusiaan. Ini

untuk realisasi reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar.

Presiden Joko Widodo (2018, dalam VoA Indonesia) membutuhkan komitmen dari

semua negara anggota untuk tetap menjaga perdamaian dan kesejahteraan di

kawasan sebagai satu keluarga. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran apabila krisis

kemanusiaan ini dibiarkan terus berlanjut, akan memiliki dampak yang tidak baik

bagi Myanmar dan kohesifitas ASEAN, yang tentu mengancam perdamaian dunia.

Asumsi pemilihan rentang tahun 2017, menjadi penting dikarenakan pada tahun ini

pada pemerintahan Joko Widodo kita dapat mengartikulasikan identitas Indonesia

sebagai pencipta perdamaian dunia dan identitas sebagai negara muslim, keduanya

menjadi latar belakang bagi politik luar negeri di Indonesia dalam pengambilan atau

permusan kebijakan luar negeri dalam merespon isu global.

Penutup

Pelakasanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan

di Myanmar pada tahun 2017. Telah memberikan kesimpulan sekaligus pembuktian

20


bahwa kontrsuksi identitas Indonesia sebagai negara pencipta perdamaian dunia

dalam tatanan normatif dan identitas islam yang dimiliki, berperan dalam

perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Penggunaan analisis wacana melalui

kacamata konstruktivisme memberikan opsi baru dalam menganalisis politik luar

negeri Indonesia serta dapat memberikan paradigma baru dalam menganalisis

politik luar negeri Indonesia lebih luas, dalam aspek ideasional.

Referensi

Abdelal, Rawi et. al (eds.).2009. Measuring Identity A Guide for Social

Scientists.Cambridge: Cambridge University Press.

Al Jazeera.2017. Indonesia FM to urge Myanmar to halt Rohingya violence

[daring]. dalam https://www.aljazeera.com/news/2017/09/indonesia-fm-

urge-myanmar-halt-rohingya-viol ence-170903160924784.html [diakses 5

Februari 2020].

Affan,Heyder.2017. Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?

[daring]. dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293

[diakses 5 Februari 2020].

Anwar,Dewi Fortuna.2010. Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia.

Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 3, 2010, halaman

37-54.

BBC Indonesia.2017. Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas Dalam Waktu

Sebulan [daring]. dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386

[diakes 6 Februari 2020].

Hunt, Katie.2017. Rohingya Crisis: How We Got Here [daring]. dalam

https://edition.cnn.com/2017/11/12/asia/rohingya-crisis-timeline/index.html


Institute of Policy Analysis and Conflict.2018. Indonesia And The Rohingya Crisis

[pdf]. dalam

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2018-06-29-

Indonesia_and _Rohingya_Crisis-en-red.pdf [diakses 6 Februari 2020].IPAC

Report No.46.

Jackson,Robert dan Sorenson, Georg.2013.Pengantar Studi Hubungan

Internasional (diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura dan Pancasari

Suyatiman, Introduction to International Relations, fifth edition). Jogjakarta :

Pustaka Pelajar

21


Kementrian Luar Negeri.2019. Kerja Sama Regional [daring]. dalam

https://kemlu.go.id/portal/id/page/20/kerja-sama-regional [diakses 2 Februari

2020].

Kementrian Luar Negeri.2018. Laporan Kinerja 2017 : Direktorat Jenderal Asia

Pasifik dan

Afrika [pdf]. dalam

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9B

S0lQL0Rpc

mVrdG9yYXQlMjBKZW5kZXJhbCUyMEFTUEFTQUYvTEtKJTIwRGl0

amVuJTIw QXNwYXNhZiUyMDIwMTcucGRm [diakses 6 Februari 2020].

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2019.Neraca Perdagangan dengan

Mitra Dagang, Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Burma Periode: 2015

- 2020 dalam https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-

partner-country [diakses 5 Februari 2020].

Kusuma, Ardli Johan & Sitorus,Fernando Ersento Maraden.Strategi Diplomasi

Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang

Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017. Mandala Jurnal Ilmu

Hubungan Internasional Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.

Lawson, George dan Hobson, John M.2008. What is history in international

relations?.Millennium - Journal of International Studies,37 (2). halaman 415-

435.

Mathieson,David.2009. Perilous Plight Burma’s Rohingya Take to the Seas

[daring]. dalam https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-

plight/burmas-rohingya-take-seas [diakses 7 februari 2020].

Maulana,Victor.2017. Myanmar Tolak Bantuan PBB untuk Rakhine [daring].

dalam https://international.sindonews.com/berita/1236576/40/myanmar-

tolak-bantuan-pbb-unt uk-rakhine [diakses 6 Februari 2020].

Nainggolan,Poltak Partogi.2001.Diplomasi Ofensif Pemerintah Wahid : Analisis

dari Perspektif Politik, dalam Sekretariat Jenderal DPR –RI. Jakarat : Pusat

Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31) Bekerjasama dengan Konrad

Adenauer Stiftung

Olson,Robert Edward.2008. Suharto: A Political Biography 1st Edition.Cambridge:

Cambridge University Press.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea

Pertama.

Pew Research Center.2010. Muslim Population of Indonesia [daring]. Dalam

https://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/


22


Purnomo, Nurmulia Rekso.2016. Jusuf Kalla Jelaskan Alasan Pemerintah RI Harus

Bantu

Selesaikan Konflik[daring]. dalam

https://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/13/jusuf-kalla-jelaskan-

alasan-pemerintah -ri-harus-bantu-selesaikan-konflik-rohingya [diakses 6

Februari 2016].

Smith,Matthew.2013. “All You Can Do is Pray” Crimes Against Humanity and

Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State [daring].

dalam https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-

against-humanity-an d-ethnic-cleansing-rohingya-muslims [diakses 6

Februari 2020].

Sukma,Rizal.2004. Islam in Indonesian Foreign Policy 1st edition.London:

Routledge. Sandhiyudha, Arya.2017. Konflik Rohingya, Kenapa Myanmar

Mau Berdiplomasi dengan

Indonesia? [daring]. dalam

https://nasional.okezone.com/read/2017/09/08/337/1771806/konflik-

rohingya-kenapa-my anmar-mau-berdiplomasi-dengan-indonesia [diakses 6

Februari 2020].

Suryowati,Estu.2017.Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi

untuk Warga

Rohingya[daring].dalamhttps://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/13215991/t

emui-otoritas-myanmar-menlu -retno-tawarkan-solusi-untuk-warga-

rohingya?page=all [diakses 6 Februari 2020].

VoA Indonesia.2018.Jokowi Dorong ASEAN Terlibat Atasi Krisis Rohingya

[daring]. dalam https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-dorong-asean-

terlibat-atasi-krisis rohingya/4657902.html [diakses 5 Februari 2020].

Waever, Ole (2002). Identity, communities and foreign policy: Discourse analysis

as foreign policy theory,dalam L. Hansen & O. Waever (eds.), European

Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic

States.London: Routledge. Chapter 2.

Wardhana,Raditya.2011.SBY Desak Menlu ASEAN Percepat Penanganan Laut

Cina Selatan

[daring]. dalam https://www.dw.com/id/sby-desak-menlu-asean-percepat-

penanganan-laut-cina-selatan/ a-15250224 [diakses 2 Februari 2020].

Wendt, Alexander.1992.Anarchy is what States Make of it, International

Organization.41 halaman 335-370.

23


______________.1994. Collective Identity Formation and the International State.

American Political Science Review, 88(02),halaman 384–396.

Wuryandari,Ganewati.2014. Indonesian Foreign Policy In Dealing With

International Terrorism Issue.Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 2

Desember 2014,halaman 71–83.

24


Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Kerja

Sama Dagang Taiwan dan ASEAN

Shyintia Lo

[email protected]

ABSTRAK

Status internasional dan aktivitas diplomasi Taiwan tergantikan oleh China daratan

sejak dikeluarkannya One China Policy pada 1979. Keterbatasan tersebut

mempengaruhi kekuatan Taiwan dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara

di dunia, termasuk kawasan ASEAN. Meskipun demikian, Taiwan tetap aktif dalam

mengekspansi kekuatan ekonominya, ini dilihat dengan bergabungnya Taiwan

dalam WTO serta dibukanya kantor kerjasama dagang di negara lain. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyajikan data-data seperti

grafik dan tabel untuk menganalisis dinamika perdagangan Taiwan dan ASEAN

sejak dikeluarkannya One China Policy. Kebijakan tersebut tidak berdampak secara

langsung terhadap perdagangan Taiwan dan ASEAN karena keduanya saling

menjadi mitra perdagangan terbesar hingga 2015 yang diikuti dengan peningkatan

investasi dan perdagangan yang signifikan. Besarnya kekuatan hegemoni China di

ASEAN menyebabkan kondisi dilematis dan dapat mengintimidasi negara ASEAN

terkait kerja sama dengan Taiwan jika dianggap mengancam kepentingan China.

Taiwan melalui strategi New Southbound Policy di ASEAN berupaya

meminimalisir dampak kebijakan China tersebut.

Kata Kunci: One China Policy, New Southbound Policy, China, Taiwan, ASEAN,

Kebijakan Perdagangan

ABSTRACT

Taiwan's international status and diplomatic activities have been replaced by

mainland China since the One China Policy was issued in 1979. These boundaries

affect Taiwan's strength in cooperating with countries in the world, including

ASEAN. Nevertheless, Taiwan remains active in expanding its economic power,

this is seen by Taiwan's membership in the WTO and the opening of trade

cooperation offices in other countries. This research uses quantitative research

methods by using graphs and tables to analyze the dynamics of Taiwan and ASEAN

trade since the issuance of policy. The policy does not have a direct impact on

Taiwan and ASEAN trade because both of them are the largest partner until 2015,

followed by a significant increase in investment and trade. China's hegemony in

ASEAN has led to dilemmatic conditions and can intimidate ASEAN countries

regarding cooperation with Taiwan if they are considered as a threat to China's

interests. Taiwan through its New Southbound Policy strategy in ASEAN seeks to

minimize the impact of Chinese policy.

25


Keywords : One China Policy, New Southbound Policy, China, Taiwan, ASEAN,

Trade Policy

Pendahuluan

One China Policy adalah pengakuan diplomatik atas posisi Cina bahwa hanya ada

satu entitas politik resmi yaitu pemerintah Cina. Pada hal ini, Taiwan dilihat Cina

sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan daratan

kelak. Ini menyebabkan dualisme dalam hubungan internasional keduanya, di mana

negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina Daratan, harus

memutuskan hubungan resminya dengan Taiwan. Pada 1949, kelompok nasionalis,

yang juga dikenal sebagai Kuomintang, kalah dalam Perang Saudara Cina dan

mundur ke daerah Taiwan.

Kuomintang kemudian menjadikan Taiwan sebagai pusat pemerintahan mereka.

Sementara kelompok komunis yang menang mulai memerintah daratan sebagai

Republik Rakyat Cina (RRC). Kedua belah pihak juga mengklaim bahwa keduanya

mewakili seluruh Cina.

Sejak saat itu Partai Komunis Cina yang berkuasa mengancam dan mengintimidasi

eksistensi Taiwan yang dicemaskan akan secara resmi mendeklarasikan

kemerdekaan. Partai Komunis Cina kemudian juga mengejar jalur diplomatik yang

lebih lunak dengan pulau itu dalam beberapa tahun terakhir. Cina mendapat

manfaat paling banyak dari kebijakan One China Policy ini karena berhasil

membuat negara-negara memutus hubungan diplomatiknya dengan Taiwan.

Taiwan tidak diakui sebagai negara merdeka oleh sebagian besar negara di dunia

bahkan PBB. Ini memberikan tekanan yang besar secara politis kepada Taiwan

karena hanya dapat berpartisipasi dalam acara dan institusi, seperti Olimpiade dan

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Taiwan memenuhi syarat terbentuknya sebuah negara, yaitu memiliki wilayah,

penduduk, dan juga pemerintahan. Taiwan juga memiliki kantor perwakilan dagang

di berbagai negara di dunia, namun hal tersebut tidak mensyaratkan adanya

hubungan diplomatik sepenuhnya. Pengakuan terhadap Taiwan dari sekitar dua

26


puluh negara di Pasifik dan Afrika tidak merepresentasikan jumlah global negara

di dunia atau sifatnya minoritas. Meskipun tidak diakui sebagai negara secara

diplomatis karena adanya One China Policy, eksistensi ekonomi Taiwan terus

bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan status Taiwan sebagai anggota WTO dan

adanya kantor perwakilan dagang di berbagai negara.

Perkembangan pandangan tentang syarat eksistensi sebuah negara yang meliputi:

ketiga unsur de facto, serta adanya aktivitas ekonomi yang terorganisir, dapat

membuat mata uang sendiri, menjalankan rekayasa sosial, adanya sistem

transportasi, adanya kedaulatan dan pengakuan dari negara lain; sudah dipenuhi

oleh Taiwan. Dengan kebijakan One China Policy,posisi Taiwan di mata dunia

tersingkirkan karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh negara- negara di dunia.

Banyak kantor perwakilan diplomatik yang ditutup sejak dikeluarkannya kebijakan

tersebut. Kebijakan ini dibentuk melalui proses diplomasi yang panjang sejak

deklarasi RRC pada 1949 yang kemudian disepakati Beijing dan Taipei merupakan

satu Cina tetapi legitimasi pemerintahannya berbeda (Wonoadi, 2013). Sementara

belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh sebagian

negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin

hubungan diplomatik dan hubungan kerja sama yang lebih luas (M Fahrezal

Maulana, 2016).

Cina juga melakukan pendekatan paksa untuk mengintegrasikan Taiwan ke dalam

wilayahnya melalui proposal rencana negosiasi yaitu ‘One Principle and Four

Points’. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa Taiwan akan kembali ke pangkuan

Cina dan menganut empat prinsip:

- Mengembalikan hak diplomatik ke Cina;

- Menyediakan dukungan pendanaan bagi Taiwan;

- Menunda reformasi bergaya sosialis di Taiwan;

- Menahan diri dari melibatkan perilaku merusak bagi pihak lain.

27


Pada 1992, terjadi konsensus antara Cina dan Taiwan mengenai ‘One China’.Sejak

itu Cina berusaha menghapus status internasional dan menutup segala aktivitas

internasional Taiwan. Hal ini dikarenakan masih dominannya keinginan Taiwan

untuk menjadi negara merdeka yang tidak terikat pada otoritas Cina (Dudjatmiko,

2010). Taiwan kemudian menjadi anggota ke-155 di dalam WTO setelah

mengalami hambatan karena tidak dapat masuk sebagai anggota sebelum RRC

masuk menjadi anggota WTO. Dalam kasus ini, Taiwan diklasifikasikan sebagai

wilayah dengan bea cukai terpisah dari Cina (separate customs territory). Taiwan

memiliki statistik ekonomi dan perdagangan yang luar biasa dan memiliki

pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil. Ekspor Taiwan ke Indonesia bahkan

mencapai 15 miliar dolar AS dengan produk utama mesin, alat-alat listrik, dan

teknologi tinggi. Taiwan juga menyumbang Foreign Direct Investment (FDI) yang

cukup signifikan ke sejumlah host countries di Asia.

Dengan kebijakan ‘One China Policy’, Taiwan hanya boleh bergerak dalam bidang

investasi dan perdagangan bukan diplomatik. Dengan diterapkannya kebijakan

tersebut, maka ruang lingkup dalam membangun hubungan dengan Taiwan

terbatas. Apabila ada negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan,

maka Cina akan memutuskan tali diplomatiknya dengan negara tersebut serta

menarik kerja sama yang telah dilakukan. Selama bertahun-tahun, Taiwan telah

memperdalam hubungannya dengan negara-negara besar, termasuk Amerika

Serikat dan Jepang. Namun, Taiwan belum proaktif dalam keterlibatannya dengan

ASEAN. Taiwan hanya menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan satu

negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. Melihat latar belakang perlambatan

ekonomi Taiwan, yang disebabkan oleh dorongan Cina untuk penurunan

ekspornya, Taiwan perlu melihat ke arah pasar alternatif untuk bahan bakar mesin

ekonominya.

ASEAN yang sedang bersiap untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN

dapat berfungsi sebagai pusat manufaktur dan konsumen yang layak untuk bisnis

Taiwan. Ini juga didukung dengan prospek ekonomi yang besar dan meningkatnya

biaya tenaga kerja dan tanah di daratan Cina, sehingga variasi ekonomi ASEAN

28


menawarkan alternatif yang saling melengkapi dan kompetitif untuk bisnis Taiwan

(SIIA: ASEAN-TAIWAN RELATIONS - WHAT'S NEXT?, 2015).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi dasar

pembuatan tulisan ini adalah:

1. Bagaimana dinamika kerja sama dagang Taiwan dan ASEAN setelah

dikeluarkannya One China Policy?

2. Bagaimana implikasi kebijakan One China Policy terhadap kerja sama

dagang Taiwan dan ASEAN?

Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perdagangan Taiwan dan ASEAN

setelah dikeluarkannya One China Policy serta implikasinya terhadap posisi dan

aktivitas perdagangan Taiwan dengan negara ASEAN.

Kerangka Konsep

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan unit analisis berupa

tabel investasi dan volume perdagangan antara Taiwan dan ASEAN serta

menggunakan konsep soft power diplomacy. Soft Power diplomacy menurut

Joseph Ny adalah kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerja sama

melalui pembentukkan agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk

memperoleh hasil yang diinginkan. Soft power ini dapat diwujudkan dalam

instrumen dan teknik kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara

(Poros Ilmu: Memahami Konsep Soft Power Diplomacy, 2015). Konsep ini

membantu menjelaskan diplomasi yang dijalankan oleh Taiwan di ASEAN berbasis

aktivitas ekonomi, pendekatan sosial budaya, serta berfokus pada pendekatan

people-to-people.

29


Pembahasan

A. One China Policy dan Taiwan

One China Policy merupakan pengakuan diplomatik atas posisi Cina sebagai satu-

satunya entitas politik resmi yang mewakili Cina. Kebijakan ini terbentuk karena

latar belakang sejarah perang saudara antara Partai Komunis Cina (PKC) dan Partai

Nasionalis (ROC). Kelompok nasionalis kalah dalam Perang Saudara Cina dan

mundur ke daerah Taiwan dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan mereka.

Taiwan menikmati pengakuan dunia selama beberapa dekade sebagai satu-satunya

pemerintah Cina yang sah, baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di

lingkaran diplomatik dunia. Sejak 1950-an dan seterusnya, Uni Soviet berupaya

untuk menghapus Republic Of China (Taiwan) dari PBB secara konsisten, namun

upaya tersebut diblokir oleh aliansi Amerika Serikat. Situasi berubah pada 1960-

an, dinamika Majelis Umum yang didominasi Barat mulai berubah dan lebih pro

kepada Beijing. Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan Resolusi yang

diusulkan Albania 2758:

“[...] Memutuskan untuk mengembalikan semua haknya ke Republik Rakyat

Tiongkok dan mengakui perwakilan pemerintahnya sebagai satu-satunya

perwakilan Cina yang sah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk segera

diusir dengan perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat itu. yang mereka duduki

secara tidak sah di PBB dan di semua organisasi yang berkaitan dengannya.”

Resolusi ini menggeser posisi Taiwan di dalam PBB dan mendukung upaya One

China Policy. Selama kurang dari satu tahun, Taiwan terpaksa meninggalkan

hampir semua lembaga yang berafiliasi dengan PBB. Alasan hukumnya karena

Resolusi 2758 memindahkan kursi diplomatik Cina ke RRC dan tidak memberikan

ruang bagi Taiwan. Pemerintahan Nixon juga memutuskan untuk memutuskan

hubungan dengan Taiwan dan mengakui RRC pada tahun 1979 dan menyebabkan

sebagian besar negara bagian mengikuti keputusan AS. Tidak adanya pengakuan

internasional membuat tantangan hukum yang berat bagi Taiwan dan mempersulit

hubungan lintas batas dengan komunitas internasional (Hsieh, 2009).

30


Taiwan di bawah Konvensi Montevideo telah memenuhi unsur-unsur

pembentukkan sebuah negara. Perkembangan pandangan tentang syarat eksistensi

sebuah negara yang meliputi: ketiga unsur de facto, serta adanya aktivitas ekonomi

yang

terorganisir, dapat membuat mata uang sendiri, menjalankan rekayasa sosial,

adanya sistem transportasi, adanya kedaulatan dan pengakuan dari negara lain telah

dipenuhi Taiwan. Dengan kebijakan ‘One China Policy’, posisi Taiwan di mata

dunia bergeser karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh negara-negara di dunia.

Banyak kantor perwakilan diplomatik yang ditutup sejak kebijakan tersebut

dikeluarkan secara resmi oleh otoritas Pemerintah Cina. Taiwan hanya boleh

bergerak dalam bidang investasi dan perdagangan bukan diplomatik. Ini

menyebabkan terbatasnya ruang lingkup dalam membangun hubungan dengan

Taiwan. Negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan akan

terintimidasi oleh Cina dengan ancaman pemutusan hubungan diplomatik dan

penarikan kerja sama yang telah dilakukan.

B. Go South Policy dan New Southbound Policy (NSP) sebagai Pendorong

Hubungan Ekonomi Taiwan dan ASEAN

Pada 1994, di bawah kepemimpinan Presiden Lee Tenghui, Taiwan mencoba untuk

melakukan pendekatan dengan Asia Tenggara melalui “Go South Policy”.

Kebijakan tersebut mempromosikan kerjasama Taiwan dan ASEAN dengan

mendorong perusahaan manufaktur Taiwan untuk membuka pabrik-pabrik di Asia

Tenggara. Kebijakan ini tidak memberikan hasil yang signifikan dan

kesuksesannya terbatas, ini dibuktikan dengan investasi asing (foreign investment)

Taiwan ke negara anggota ASEAN dari tahun 1991

31


sampai dengan 2017 hanya mencapai 18,6%. Sedangkan proporsi investasi ke Cina

dan Hongkong 40,5%. Dari segi perdagangan, Taiwan dan ASEAN dapat saling

menciptakan keuntungan ekonomi. ASEAN dapat memanfaatkan teknologi

agrikultur yang sudah matang dan rampung untuk memenuhi kebutuhan produksi

komoditas pertanian di Asia Tenggara. Taiwan dapat memanfaatkan tenaga kerja

muda dari ASEAN untuk pengembangan sektor industri dan teknologinya.

Pengalaman Taiwan dalam bidang layanan kesehatan, teknologi, usaha kecil dan

menengah di kawasan menjadi nilai tambah untuk negara ASEAN dalam

mendorong rantai nilai dan promosi pengembangan bisnis. Potensi ekonomi yang

dimiliki Taiwan menjadi salah satu daya tarik bagi negara ASEAN untuk

memperluas cakupan kerja sama ekonomi. Dengan kemajuan teknologi dan

keahlian Taiwan dalam beberapa area industri dianggap dapat mendukung

keberlanjutan pengembangan ekonomi di Asia Tenggara dan Selatan. Ini dapat

dilihat salah satunya dari kerja sama dalam bidang elektronik, artificial intelligence,

dan teknologi blockchain dengan Filipina yang menunjukkan proses signifikan

melalui Taiwan-Philippines Digital Corridor (Chiang, 2020).

32


Tabel 1: Investasi Taiwan di Asia Tenggara (1959 – 2000)

Sumber: Ministry of Economic Affairs (MOEA) ROC

(http://npl.ly.gov.tw/npl/report/900425/5.pdf.)

Arus modal yang besar ke wilayah ASEAN menjadikan Taiwan sebagai salah satu

sumber utama investasi asing di Asia Tenggara, menyaingi Jepang dan Amerika

Serikat. Pada 1988, Taiwan sudah menjadi investor asing terbesar kedua di

Thailand, Malaysia, Indonesia, dan orang Filipina. Pada paruh pertama 1989, pulau

itu juga menjadi investor asing terbesar di Malaysia dan Filipina. Investasi asing

Taiwan di Vietnam tidak diizinkan hingga 1988 setelah Hanoi memulai kebijakan

ekonomi "Doi Moi".

Kebijakan ini mengubah ekonomi yang direncanakan secara terpusat menjadi

perekonomian yang direncanakan pasar dan terdesentralisasi, memberlakukan

Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan membuka jalur masuk bagi modal

internasional. Sejak itu, Vietnam muncul sebagai negara paling populer untuk

investasi Taiwan. Sementara Lee dan para teknokratnya masih menyusun kebijakan

"Go South" pada tahun 1993, Taiwan sudah menempati peringkat tertinggi sebagai

investor asing terbesar di Vietnam, terbesar kedua di Malaysia (setelah Jepang),

ketiga di Indonesia (setelah Jepang dan Hongkong), keempat di Thailand (setelah

33


Jepang, Hongkong, dan Amerika Serikat), kelima di Filipina (setelah Jepang,

Amerika Serikat, Hongkong, dan Inggris), dan ketiga belas di Singapura. Investasi

Taiwan ke negara Asia Tenggara dapat diamati pada tabel 1.

Kebijakan "Go South" pada 1994 mendorong perusahaan Taiwan untuk

memperluas investasi asing langsung di Asia Tenggara daripada Cina daratan.

Tabel 1 menunjukkan investasi Taiwan di negara-negara ASEAN dari tahun 1959

hingga 2000 (setelah dikeluarkannya One China Policy), secara khusus

menunjukkan investasi tahunan selama dua belas tahun masa jabatan Lee sebagai

presiden dari tahun 1988 hingga 2000. Dari tahun 1988 hingga 1989, total investasi

yang disetujui Taiwan di anggota-anggota ASEAN-5, termasuk Vietnam dan

Kamboja, berjumlah total lebih dari 4,55 miliar dolar AS. Investasi selama dua

tahun ini melebihi investasi kumulatif pulau itu selama 29 tahun sebelumnya di

negara-negara ASEAN dengan jumlah 3,64 miliar dolar AS. Selama enam tahun

pertama kepemimpinan Lee (1988 hingga 1993), total investasi Taiwan yang

disetujui di negara-negara ASEAN mencapai 15,4 miliar dolar AS, terhitung sekitar

81% dari investasi kumulatif pulau itu di Asia Tenggara dari tahun 1959 hingga

1993 (Jing, 2016).

Kepemimpinan berikutnya yang dipimpin oleh Tsai Ing-wen menunjukkan

progresivitas terkait hubungan kerja sama Taiwan dengan ASEAN dengan

melakukan people-centric approach. Tsai Ing-wen mengalokasikan sejumlah dana:

sekitar 148 juta dolar AS pada 2017 dan 240 juta dolar AS untuk mengupayakan

“New Southbound Policy” (NSP). Munculnya kebijakan tersebut datang dari

keinginan Taiwan untuk keluar dari pengaruh dan otoritas Cina, baik secara

ekonomi maupun politik. Taiwan ingin mengurangi ketergantungannya pada Cina

yang merupakan importir utama barang-barang Taiwan, di mana ekonomi Taiwan

sebagian besar bergantung pada ekspornya. Pada 2015, kegiatan ekspor

menyumbang 53% dari Produk Domestik Bruto Taiwan (PDB) sementara Cina

menyumbang 30% dari pasar itu. Pada 2016, ekspor teknologi Taiwan menyusut di

tengah meningkatnya persaingan dari perusahaan berbasis teknologi di Korea

Selatan dan Cina.

34


NSP dibuat untuk menyusun kembali peran Taiwan dalam perkembangan di Asia,

mencari arah dan momentum untuk menciptakan fase baru dalam pertumbuhan

ekonomi Taiwan, serta menciptakan future value.Kebijakan Taiwan ini

dikhususkan untuk membangun relasi antara Taiwan dengan 10 negara anggota

ASEAN, dan enam negara di Asia Selatan (India, Bangladesh, Bhutan, Nepal,

Pakistan, Sri Lanka), Australia, dan Selandia Baru. Melalui New Southbound

Policy, pemerintah Taiwan berupaya untuk menciptakan hubungan mutual melalui

kerja sama di berbagai aspek, seperti kemitraan ekonomi (economic partnerships),

investasi asing (foreign investments), pertukaran sumber daya manusia (talent

exchanges), dan juga pembagian sumber daya (resources sharing).

Guna mempromosikan aspek kemitraan ekonomi, rencana promosi menetapkan

bahwa Taiwan akan menciptakan kemitraan yang mengintegrasikan negara anggota

NSP dengan mengekspor produk dan layanan medis yang canggih. Hal ini

merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan citra produksi Taiwan, dan

kolaborasi dalam infrastruktur di negara-negara NSP. Dalam pertukaran sumber

daya manusia, Taiwan mengupayakan “aliran profesional dua arah” dalam

pendidikan, dan membantu para migran untuk mencari pekerjaan dan mengatasi

keterbatasan bahasa di Taiwan. Melalui sumber daya yang dimiliki oleh Taiwan,

NSP bermaksud untuk melakukan pendekatan lunak dan mempromosikan kerja

sama bilateral dan multilateral di berbagai sektor, dari budaya dan pariwisata,

pertanian, teknologi, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Sekitar 57 juta dolar AS dialokasikan pada 2018 untuk pembangunan sektor

pendidikan dan pariwisata. Fokus utama Taiwan dalam pengalokasian dana tersebut

adalah untuk meningkatkan jumlah pelajar dari ASEAN yang melakukan studi dan

pendidikan di berbagai universitas di Taiwan. Kuota beasiswa yang diberikan

Taiwan kepada pelajar Malaysia meningkat dari 20 menjadi 35 pada 2017, dan

kuota pelajar Indonesia meningkat dari 16 menjadi 35. Dalam sektor pariwisata,

Taiwan menerapkan strategi bebas visa kepada turis dari Singapura dan Malaysia,

pembebasan visa 30 hari kepada turis Thailand dan Brunei, serta memperpanjang

35


kebijakan visa-free privileges kepada turis Filipina. Ini sebagai langkah inisiatif

untuk mengatasi penurunan kedatangan turis dari Cina. Upaya tersebut

menunjukkan peningkatan signifikan dengan bertambahnya turis ASEAN sebanyak

16% dari tahun 2015 ke 2016 (Ollie, 2018).

Menurut laporan oleh Biro Nasional Penelitian Asia pada Januari, investasi Taiwan

telah meningkat sejak pengumuman New Southbound Policy. Investasi oleh

perusahaan Taiwan di negara-negara ASEAN mencapai rekor 3,45 miliar dolar AS

pada 2016. Pada Oktober 2017, Presiden Tsai Ing-wen berjanji untuk

mendistribusikan dana 3,5 miliar dolar AS untuk membantu mengembangkan

proyek-proyek infrastruktur di wilayah ASEAN. ASEAN juga menyumbang

sebagian besar ekspor Taiwan dan foreign direct investment (FDI) dengan negara-

negara NSP. Terhitung dari Januari 2016 hingga April 2018, ASEAN menerima

lebih dari 86% dari total ekspor Taiwan ke negara-negara NSP. Pada 2017, ekspor

Taiwan ke ASEAN mencapai 58,57 miliar dolar AS, di mana jumlah ini meningkat

14,2% dari tahun sebelumnya. Malaysia juga mengalami peningkatan ekspor

Taiwan sebesar 32,7% pada 2016, sementara ekspor ke Laos tumbuh sebesar

74,5%. Negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia juga

turut menyumbang 38,5 miliar dolar AS dari total ekspor Taiwan pada 2017.

Arus investasi Taiwan ke ASEAN juga mengalami kenaikan menjadi 4,2 miliar

dolar AS pada tahun 2016, naik sekitar 73,3% dari tahun sebelumnya. Ini

menjadikan Taiwan sebagai sumber FDI terbesar ketujuh di kawasan Asia

Tenggara. Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan pada 2017 menyatakan bahwa

investasi Taiwan di enam negara ASEAN terbesar di Singapura, Indonesia,

Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, tumbuh lebih dari 25% dari tahun

sebelumnya menjadi 2,82 miliar dolar AS. Jika

36


dibandingkan, jumlah ini jauh lebih besar daripada total FDI yang disumbangkan

Taiwan kepada negara NSP lainnya meskipun tetap memiliki kenaikan yang cukup

signifikan. Pada 2017, FDI yang disumbangkan Taiwan di India hanya meningkat

menjadi 30,56 juta dolar AS, sementara investasi di Australia menjadi 615,88 juta

dolar AS.

Negara-negara NSP telah memberikan tanggapan positif terkait investasi besar

yang diberikan oleh Taiwan, di mana investasi yang masuk meningkat hampir 25%

pada 2017. ASEAN dalam hal ini juga mengalahkan negara-negara NSP lain,

seperti India, Australia, dan Selandia Baru. Pada 2017, Singapura dan Malaysia

bertanggung jawab atas aliran FDI masing-masing 138,32 juta dolar AS dan 74,26

juta dolar AS ke Taiwan. Sebagai perbandingan, India menyumbang sekitar 2,57

juta dolar AS, sedangkan Australia menginvestasikan 46,73 juta dolar AS dalam

perekonomian Taiwan (Hunter Marston, 2018). NSP menjadi strategi Taiwan

dalam mengimbangi kekuatan Cina serta mengurangi ketergantungannya terhadap

Cina sejak dikeluarkannya One China Policy. Taiwan berupaya menjalankan soft

power diplomacy kepada negara-negara Asia melalui pendekatan ekonomi dan

social budayanya. Ini dapat dilihat dari pemberiaan beasiswa, kebijakan visa gratis,

serta penanaman investasi di beberapa negara ASEAN. Langkah Taiwan melalui

NSP menjadi strategi utama dalam membendung implikasi One China Policy

terhadap posisi diplomatik Taiwan. Melalui pendekatan soft power, Taiwan

berupaya memperkuat relasi dan ikatan dengan negara-negara ASEAN melalui

ekonomi. Ini dapat dilihat dari dibukanya kantor dagang Taiwan di negara ASEAN,

ekspor impor yang terus berlangsung dan stabil hingga 2019, serta berhasilnya

implementasi kebijakan NSP dalam sosiokultural dan pariwisata.

37


C. Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Ekonomi Taiwan dan

ASEAN

Investasi Taiwan di ASEAN berkembang dengan cepat pada akhir 1980-an,

menjadikan ASEAN mitra dagang terbesar ketiga Taiwan pada 1990, setelah

Amerika Serikat dan Jepang, serta menggeser posisi Hongkong dan Jerman.

Perdagangan Taiwan-ASEAN meningkat dari 6,4% dari total perdagangan luar

negeri Taiwan pada tahun 1986, dan naik menjadi 9% persen pada tahun 1990.

Ekspor Taiwan ke wilayah Asia Tenggara juga naik dari 5,4% menjadi 10,2% dari

total nilai ekspor pulau itu dan membuat ASEAN menjadi pasar ekspor terbesar

keempat Taiwan.

Pada 1990-an, ASEAN menjadi mitra dagang yang penting dari Taiwan setelah

dikeluarkannya kebijakan Presiden Lee "Go South", yang mulai berlaku pada 1994.

Hubungan perdagangan Taiwan-ASEAN mengalami pertumbuhan dua digit dari

1990 hingga 1995 dengan tingkat pertumbuhan luar biasa 23% pada 1994 dan

26,4% pada 1995. ASEAN menggantikan Jepang sebagai pasar ekspor ketiga

terbesar Taiwan pada 1994, ketika ekspor Taiwan ke wilayah ASEAN tersebut

tumbuh pada tingkat 21,7% dan meningkat menjadi 30,8% pada 1995. Pada saat

pemerintahan Lee menyelesaikan fase tiga tahun pertama dari strategi "Go South"

pada 1996, perdagangan antara ASEAN dan Taiwan telah mencapai 26,7 miliar

dolar AS, melebihi angka perdagangan tahun 1993 lebih dari 10 miliar dolar AS.

Tabel 2: Investasi Taiwan di Asia Tenggara (1959 – 2015) Sumber: Southeast

Asian Government’s Statistics by Department of Investment Services, Ministry of Economic Affairs (MOEA), ROC

(http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relations3.asp)

38

http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relations3.asp


Tabel 3: Perdagangan Taiwan dan Asia Tenggara (1989 – 2015)

Sumber: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs

(http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/)

Tabel 2 dan 3 menggambarkan jumlah investasi dan perdagangan Taiwan dan

ASEAN hingga 2015. Dapat disimpulkan bahwa One China Policy tidak

menghalangi hubungan ekonomi antara Taiwan dan ASEAN. Dari tahun 1989

hingga 2015, perdagangan dan investasi ekonomi di antara keduanya mengalami

pergerakkan yang dinamis. Meskipun sempat mengalami kendala pada tahun 1997

sampai 1998 akibat Krisis Asia, yang menyebabkan krisis moneter dan kemunduran

perekonomian di negara-negara Asia Tenggara yang cukup signifikan. Ini dilihat

dari data yang dipaparkan pada tabel 3, di mana tingkat pertumbuhan ekspor pada

1998 turun sebesar 27,26%, pertumbuhan impor turun sebesar 5,53%, dan

keseluruhan perdagangan Taiwan-ASEAN turun sebesar 17,46%. Meskipun

demikian, di tahun-tahun berikutnya hingga 2015, hubungan ekonomi dan

39


perdagangan keduanya mengalami dinamika yang cukup stabil dan tidak

mengalami stagnansi.

Taiwan telah mencapai banyak prestasi dalam ekspor ASEAN selama beberapa

dekade terakhir. Seperti yang ditunjukkan tabel 3, ekspor ke negara-negara ASEAN

mewakili 13,9% dari total ekspor Taiwan pada 2006 dan 15,2% pada 2008. Angka

ini terus meningkat menjadi 19,2% pada 2013 dan turun sekitar satu persen menjadi

18,2% pada 2015, dengan Singapura mewakili sekitar sepertiga ekspor dari Taiwan

di ASEAN dengan presentase 6,1%, diikuti oleh Vietnam sebesar 3,4%, Filipina

(2,6%), Malaysia (2,5%), dan Thailand (2%). Secara keseluruhan, ASEAN saat ini

adalah mitra ekspor terbesar kedua Taiwan setelah daratan Cina, dan mengalahkan

Hong Kong, Amerika Serikat, dan Jepang. ASEAN juga sebagai mitra impor ketiga

terbesar Taiwan setelah Cina daratan dan Jepang, dan mengalahkan Amerika

Serikat dan

Korea Selatan (dilihat dari tabel 4). Meskipun perdagangan Taiwan-ASEAN

mengalami tantangan kembali dan menurun selama Krisis Keuangan Global (2008-

2009), perdagangan bilateral Taiwan dengan ASEAN meningkat lebih dari dua kali

lipat antara tahun 2000 sampai 2015. Pada 2015, perdagangan Taiwan-ASEAN

melebihi 79 miliar dolar AS.

40


Tabel 4: Lima Negara atau Wilayah Mitra Dagang Terbesar Taiwan (2015) by

asean.org. Sumber: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs,

ROC.

41


Tabel 5: Sepuluh Negara atau Wilayah Mitra Dagang Terbesar ASEAN (2014)

Sumber: ASEAN Merchandise Trade Statistic Database

(https://asean.org/storage/2016/01/statistic/table20_asof121Dec15.pdf.)

Tabel 4 dan 5 menunjukkan urutan mitra dagang terbesar Taiwan dan ASEAN

hingga tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa mitra ekonomi terbesar Taiwan saat

ini masih didominasi oleh Cina. Meskipun Taiwan dan ASEAN masih belum

menjadi mitra ekonomi yang utama, dalam hal ini perdagangan. Data terbaru yang

dikeluarkan oleh World’s Top Export pada 24 Maret 2020 menunjukkan bahwa

total ekspor ASEAN pada 2019 mencapai 31,9 miliar dolar AS (Workman, 2020).

ASEAN berada di posisi empat dari lima belas mitra dagang terbesar Taiwan

setelah Cina, AS, dan Hongkong.

Melihat peningkatan investasi dan perdagangan yang signifikan sampai tahun 2020,

hal ini mengindikasikan kemungkinan ASEAN untuk menjadi pasar ekonomi baru

yang utama bagi ASEAN melalui New Southbound Policy. Taiwan sendiri

memfokuskan diri untuk membuka jalur ekonomi dan kerja sama dengan negara-

negara NSP untuk meminimalisir ketergantungan dan dominasi Cina secara politik

dan ekonomi. Kebijakan “One China Policy” saat ini tidak berpengaruh besar

terhadap hubungan kerja sama ekonomi Taiwan, namun Cina tetap memiliki andil

42


dan kendali terhadap Taiwan. Mengingat besarnya kekuatan Cina dalam

perekonomian dunia saat ini, tentu ada resiko dan indikasi Cina dapat mengatur alur

ekonomi dan politik dunia untuk menekan Taiwan, jika hal tersebut dirasa perlu

dilakukan.

Sebagai contoh, Cina secara terbuka mengkritik Singapura pada tahun 2016 karena

dianggap melanggar One China Policy-nya dengan membangun hubungan

mendalam dengan Taiwan. Ini tentu mengancam dan mengintimidasi eksistensi

Singapura sebagai salah satu entitas politik yang maju di bidang ekonomi dan

industri, para pemimpin ASEAN tentu tidak inginmembahayakan hubungan

perdagangan mereka dengan Cina dengan melakukan bisnis dengan Taiwan.

Sehingga bagian tersulit dari perluasan New Southbound Policy adalah mengatasi

hegemon Cina yang memiliki hubungan ekonomi yang mendalam dengan masing-

masing negara ASEAN.

Taiwan menyadari bahwa poros paling koheren saat ini adalah Asia Tenggara dan

dalam menentukan pilihan antara Cina dan Taiwan, para pemimpin ASEAN akan

memilih Cina. Dengan berfokus pada pendekatan people-centric atau people-to-

people, diperlukan komitmen jangka panjang serta kolaborasi dari tangan

pemerintah. Pembukaan sejumlah bank di negara-negara ASEAN, memberikan

beasiswa kepada pelajar ASEAN untuk belajar di universitas-universitas Taiwan,

kebijakan pariwisata terkait pembebasan visa bagi wisatawan ASEAN; merupakan

langkah yang terus ditempuh oleh Taiwan. Namun tidak ada ikatan secara resmi

yang terjadi di tingkat pemerintah karena tidak ada hubungan diplomatik yang

boleh terjalin antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN, seperti kerangka

perjanjian perdagangan bebas. Ini merupakan salah satu dampak dari One China

Policy, meskipun tidak berpengaruh secara langsung, Cina dengan kekuatannya

melalui kebijakan tersebut dapat menekan posisi Taiwan di dunia internasional

dengan mengancam dan mengintimidasi negara-negara yang hendak bekerja sama

secara luas hingga mendukung upaya politis Taiwa

43


Kesimpulan

Dikeluarkannya One China Policy yang ditempuh melalui proses diplomasi panjang

sejak 1949, serta didukung Resolusi Albania 2758 oleh PBB menekan dan

menggeser posisi Taiwan sebagai suatu negara di dunia. Pasalnya kebijakan ini

mendeklarasikan bahwa hanya ada satu entitas politik yang mewakili Cina.

Sehingga Taiwan dianggap sebagai bagian dari provinsi Cina yang memberontak

dan akan diintegrasikan kembali. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, Taiwan

kehilangan eksistensi politiknya di PBB sebagai salah satu pemegang hak veto dan

juga kehilangan sejumlah relasi diplomatik dengan negara-negara di dunia. Ini

dikarenakan berubahnya dinamika di dalam majelis umum PBB yang mendukung

Beijing, atau dikenal sebagai Cina daratan saat itu.

Meskipun memiliki hubungan luar negeri yang terbatas secara politis, Taiwan tetap

menjalin hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di

dunia. Ini dibuktikan dengan dibukanya kantor dagang Taiwan di beberapa negara

di dunia (seperti Indonesia dan Singapura) dan keberadaan Taiwan sebagai anggota

WTO ke-155. Taiwan juga menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan

kawasan ASEAN yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun

1990-an hingga 2017 melalui strategi Go South Policy di bawah kepemimpinan Lee

Tenghui dan New Southbound Policy di bawah kepemimpinan Tsai Ing- wen.

ASEAN menunjukkan respon positif terhadap kerja sama ekonomi dan

perdagangan ini, dibuktikan dengan posisi ASEAN sebagai mitra ekspor terbesar

kedua dengan presentase 18,2% dari total ekspor Taiwan dan total perdagangan

sebesar 79 miliar dolar AS di tahun 2015.

Dinamika perdagangan dan investasi antara Taiwan dan ASEAN sejak tahun 1990-

an (atau sejak diterapkannya One China Policy) sampai 2017 sangat baik dan

pertumbuhannya signifikan. Ini menunjukkan bahwa One China Policy tidak

berdampak secara langsung dan masif terhadap hubungan ekonomi Taiwan dan

ASEAN. Baik Taiwan maupun ASEAN masih menggantungkan perekonomiannya

pada peran Cina (dilihat dari posisi Cina sebagai mitra investasi dan dagang

44


pertama), hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Taiwan-ASEAN akan

menjadi mitra ekonomi yang saling memprioritaskan satu sama lain. Posisi Cina

dan keberadaan kebijakan tersebut juga perlu diantisipasi karena Cina tetap dapat

menekan dan mengintimidasi negara- negara di dunia jika dianggap melanggar atau

merusak One Cina Policy, contohnya Singapura.

Besarnya kekuatan hegemoni Cina di dalam perekonomian dunia saat ini membuat

para pemimpin dan pembuat kebijakan negara ASEAN dilema. Pasalnya pasar

perekonomian Taiwan sangat menguntungkan, namun keberadaan Cina juga turut

memberikan tekanan dalam kerja sama dengan Taiwan. Jika diwajibkan untuk

memilih antara Taiwan dan Cina, tentu pembuat kebijakan ASEAN akan lebih

memilih Cina karena tidak ingin membahayakan posisi negaranya secara politik

dan ekonomi. Taiwan perlu secara konsisten menerapkan strategi New Southbound

Policy- nya yang fokus pada pendekatan people-to-people, serta mengupayakan

diplomasi ekonomi yang dapat membuat negara-negara ASEAN berkomitmen

menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan Taiwan.

45


Referensi

(SIIA), S. I. (2015, December 4). ASEAN-Taiwan Relations - What's Next?

Retrieved from Singapore Institute of International Affairs (SIIA):

http://www.siiaonline.org/asean-taiwan-relations-whats-next/

Ariffin, E. (2018). Taiwan's Pivot to Southeast Asia. Retrieved from The ASEAN

Post: https://theaseanpost.com/article/taiwans-pivot-southeast-asia

Bo-jiun, J. (2016). Taiwan and Southeast Asia: Opportunities and Constraints of

Continued Engagement.Contemporary Asian Studies Series,46 - 66.

Brush, H. M. (2018, July 30). Taiwan's Engagement with Southeast Asia is Making

Progress Under the New Southbound Policy.Retrieved from Brookings Edu:

https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-engagement-with-southeast-

asia-is-making-progress-under-the-new-southbound-policy/

Chiang, J. H.-C. (2020, February 26). How Does Asia Think About Taiwan and Its

New Southbound Policy? Retrieved from The Diplomat:

https://thediplomat.com/2020/02/how-does-asia-think-about-taiwan-and-its-

new-southbound-policy/

Congkittavorn, K. (2018, December 18). Reimagining Taiwan's Ties with

ASEAN.Retrieved from Bangkok Post:

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1596118/re-imagining-

taiwans-ties-with-asean

Dudjatmiko, T. (2010). Upaya China-Taiwan untuk Bergabung Dalam

International Space Station (ISS):nSatu Kajian Diplomasi. Jurnal Analisis

dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN,112 - 115.

Hsieh, P. L. (2009). The Taiwan Question and The One-China-Policy: Legal

Challenges with Renewed

Momentum. Research Collection School of Law: Singapore Management

University,60 - 62.

M. Fahrezal Maulana, K. R. (2016). Implikasi One China Policy Terhadap

Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum

Internasional. Diponegoro Law Journal,3.

News, B. (2017, February 10). What is the One China Policy? Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354

Ollie. (2018, March 12). ASEAN Today: Why Taiwan's Most Recent Pivot to

Southeast Asia is its best yet. Retrieved from ASEAN Today :

https://www.aseantoday.com/2018/03/why-taiwans-most-recent-pivot-to-

southeast-asia-is-its-best-yet/

46


Poros Ilmu: Memahami Konsep Soft Power Diplomacy.(2015). Retrieved from

Poros Ilmu:https://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-

power-diplomacy.html

Taipei Times: Taiwan Seeks to Deepen ASEAN Ties Through Knowledge-Sharing

Channels.(2017, November 12). Retrieved from Taipei

Times:http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/11/12/200368

2107

Wonoadi, G. L. (2013). Jurnal Hubungan Internasional UMY.Retrieved from HI

UMY: https://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/

Workman, D. (2020, March 24). Taiwan's Top Trading Partners.Retrieved from

World's Top Exports: http://www.worldstopexports.com/taiwans-top-import-

partners/

47


The Death of NAFTA and Why it Happens: An

Explanation from Economic Process of Regime Change

Celica Andini

[email protected]

Departement of International Relations

Universitas Indonesia

ABSTRACT

The death of 24 years old North America Free Trade Agreement (NAFTA) replaced

by USMCA (United States, Mexico, and Canada) recently draw a vast international

attention. With the new deal concentrate in tightening intellectual property rights,

dairy products and digital technology enforced in 2020. Several assume that these

is merely a power-talk from United States and current demeanour is going to

jeopardize international regime composure. This paper aim to counter prior

assumption and further explain the factors that might influence these regimentals

change and why is it wrong. Borrowing theory of complex interdependence and its

unnecessarily asymmetrical effects to explain power politics in economic process

of regime change. Subsequently, Canada and Mexico felt change of regime is

unavoidable considering technology, people’s inquiry as well as the aggregate is

going upward the current regime cannot sustain. Is neither zero-sum or realist

control over power, it’s a win – win with a clear win for United States and half-win

for Canada and Mexico for this agreement and what’s left in the future of

international regime.

Keywords: NAFTA, USMCA, Economic Process of Regime Change, Complex

Interdependence

1. The Death of NAFTA

North American Free Trade Agreement (NAFTA) is 24 years old trade agreement

having it come into force since 1st of January of 1994. The agreements have two

major compromises: First, NAFTA will reduce/ eliminate tariff of more or less

ninety thousand categories of good sold inter US- Canada-Mexico by 2008 and

second, will protect intellectual property rights of investor and further facilitate

easy-ease investment environment (David N. Balaam and Michael Veseth, 2001:

258). After 10 years implementation the three contracting countries enjoy

significant growth on real GDP 1994-2003 was 3.6% for Canada, 3.3% for United

48


State and 2.7% for Mexico. The number is faster than OECD annual growth

standard expectation (Gary Clyde Hufbauer, 2005: 2). NAFTA has doing a great

job easing trade between 450 people alive, it helps lower groceries and oil prices in

US, foster agriculture prosperity for Canada-Mexico, easing trade in services and

boost economic growth between three countries involved (Kimberly Amadeo,

2018). More than economically beneficial, it is also having several social-political

impacts. 20 years after, in Mexico, NAFTA encourage more sustainable economy,

encourage process of democratization and promote anti-corruption.

Whereas, in Canada NAFTA pulled down Canada “lack-of innovation because no-

one buys it anyway” stigma into competitive market and rapid productivity in

Canadian business environment by 13-15% higher than before (Daniel Trefler at

Michael J. Boskin, 2014: 40). In United States NAFTA had so much to do with

lower unemployment rate ever since estimated 2.9% lower (Gary Clyde Hufbauer,

Cathleen Cimino, and Tyler Moran, 2014: 2). Accordingly, this economic

integration achievement shall be praised, other than creating more prosperous

economy to participated countries it has abrupt ability to resolve ongoing socio-

political problem domestically.

However, after all positive spill-over talk there should be discontented fraction with

that the debate is unavoidable. Pros and cons had been revolving over years while

the proponents are sturdy, the number of opponents increases since early 2010s. to

summarize the critics, Peterson Institute for International Economics (PIIE)

highlight six central critic charges towards NAFTA:

(1)NAFTA foster US trade deficits to Canada and Mexico, (2)Trade with Mexico

raised unemployment in US, (3)Job loss in US manufacturing industries and wages

are also not progressive, (4)Boom in US agricultural export turned rural Mexicans

into illegal Emigrant (5)NAFTA encourages illegal immigration, (6)Mexican

growth is below estimate prediction of NAFTA proponents (Misleading Charges

and Positive Achievements, nd).

Whilst complaints mostly come from United States in fact wage growth stagnation,

sectoral income inequality, and aforementioned claims is not entirely NAFTA fault,

it is important to consider another factor like competition whose come from far East

49

Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507 Original Article

(Robert A. Blecker, 2014: 22-24). Nonetheless, NAFTA is still at the blame because

it can’t live up to its original promises and is not like US can put all the blame to

either Canada or Mexico. Height of the debates reached first while United States of

America President, Donald Trump first mention that he will renegotiate NAFTA in

his twitter at 19 October 2016.

“I will renegotiate NAFTA. If I can’t make a great deal, we’re going to tear it up.

We’re going to get this economy running again. #Debate”

In responding Trump tweets; Mexico President, Enrique Pena Nieto carefully

expressed their disagreement but open for option to renegotiation as Pena’s

statement at TPP participating leaders meeting:

“In the fact of Trump positioning, we’re now in a stage of favouring dialogue as a

way to build new agenda in our bilateral relationship … and in commercial terms

we want Mto give the right value this this strategic relationship between Mexico

and US ”

Justin Trudeau, Canada Prime Minister at press conferences in Sydney says that

he’s opens for renegotiation.

“If Americans want to talk about NAFTA, I’m happy to talk about it”

Following Justin Trudeau benevolence towards the plans to renegotiate NAFTA,

all that’s left is final calling, since Americans were so eager, Canada is open for

options, Mexico though reluctant but Pena will not sacrifice strategic relationship

with US.

The wait is over, at 18 May 2018, The Bipartisan Congressional Trade Priorities

and Accountability Act of 2015 (2015 TPA) issued a notice regarding

modernization of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) to congress,

there are 16 topics to talk including the most basic such as negotiating objectives

(Key Dates Prior to Commencement of Negotiation, 2017). Negotiation process

wasn’t silky smooth, there are lot criticism, reluctancy and Trump attacks on either

50


twitter or media make the situation more complicated. After three rounds of tough-

and unresolved negotiation, on 30 September 2018 Canada is joining US – Mexico

prior agreed pact to replace NAFTA with U.S-Mexico-Canada Agreement

(USMCA) compromised of 34 chapters and 12 side letters mostly from previous

NAFTA but the noticeable changes are the market access provision for automotive,

agricultural products, investment rules, government procurement, and intellectual

property rights (Ian F. Fergusson and M. Angeles Vilarrreal, 2018). Finally, just

now on 30 November 2018 Donald Trump, Justin Trudeau, and Enrique Pena Nieto

signed USMCA agreement on the Margins of the G20 leaders’ summit in Buenos

Aires (A New Canada-United States-Mexico Agreement, 2018), it marks the end

of NAFTA and start of the new born USMCA. Seeing it only takes 2 years of talks

to end 24 years old agreement and years of complaint along the implementation,

what exactly pushes this negotiation forward, why and how it happened is the centre

focus of this articles with the help of theory of complex interdependence by

Keohane and Nye and using United States as a main standpoint to analyse trilateral

relationship between US-Mexico-Canada, writers seeks to find a congruent

explanation it can provide.

2. Research Question

Following a previous problem overview, question raised for further analysis is:

“Why United States, Mexico and Canada decided to replace NAFTA with new

USMCA?”

3. Research Purpose and Significance

3.1 Research Purpose

To understand the process and factors influences regimental change with respect

toI nterdependence relation. Following explanation located in America

neighbourhood, NAFTA to USMCA. However, the methods are not limited to be

served for another region.

51

Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507 Original Article

3.2 Research Significance

Academic wise, NAFTA to USMCA is very new and this research presents

economic process of regimental change with complex interdependence relation

coherently so it is almost no one who writes alike. Empirical wise, this issue is just

recently and possibly is the unpredictable change of regime United States of

America, Mexico and Canada ever made. Practical wise, the change of NAFTA and

USMCA will cost several impacts to world trading and also open up opportunity

for another trading partner including Indonesia. Besides, apprehend these issues

may benefit take prior anticipation if United States probability to change another

regime is high.

4. Theoretical Framework: Economic Process of Regime Change

This paper uses complex interdependence theory and economic process of

international regime change model from Robert O. Keohane and Joseph S. Nye to

further explain why NAFTA negotiation befalls then replaced by new USMCA.

Central to understanding the politics of interdependence is to understand how

international regimes emerge and fall out. Nye and Keohane offer four models to

understand change in international regime (1) Economic process (2) Overall

power structure, (3) Power structure within issues, (4) Power capabilities affected

by international organization. The case of US – Canada – Mexico in this writing

use simple economical process to understand how change of regime occurred.

Economic process of international regime change compromise three premises. First,

technological change and increased of economic interdependence with make

existing international regime obsolete. Second, government will unusually

responsive to domestic political demands of increasing standard of living. Lastly,

Great aggregate will make government think of modify, reconstruct or change

international regime in order to restore their effectiveness (Keohane and Nye, 2012:

33-34). Therefore, in order to understand why regime change, we must understand

complex interdependence interaction between each contracting party have at each

other’s in this case United States – Mexico – Canada. After seeing through the

process, we could fully understand the creation of USMCA replacing NAFTA isn’t

merely power-talk on US sides.

52


According to Keohane and Nye, interdependence is a relationship that have

reciprocal effects but doesn’t necessarily only benefited each other (Keohane and

Nye, 2012: 7). Interdependence could have either symmetrical and asymmetrical

effects as they emphasize interdependence always require a cost, restrict certain

degree of autonomy and including impossibility to foresee future outcome of either

interdependence relation outweigh the cost rather than the benefits (Keohane and

Nye, 2012: 9). Therefore, understanding interdependence mere as a win-win

solution it’s a no go, rather its is more complicated interaction that needs to be

understood as a combination of utilization of power and political bargaining

process. Concepts of power is often associated with realism, undeniably no power

in study of international relation feels a bit odd tough definition and source of power

changes overtime due to transformation in international situation and getting more

complex than original version. In complex interdependence which adopted several

realism assumptions to its theory, concepts of power were also redefined into what

it called as asymmetrical interdependence which simply translated by Keohane in

another book as “one side shall be benefited more than the rest, so there are more

competitive advantages” (Keohane, 2015). In another words, the less dependant

actor most likely to have more power and advantages as a result in not guaranteed,

consistent with a paragraph before.

The role of power in interdependence distinguished between two; sensibility and

New Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507 · 2020. 7. 13. · Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN:...

Documents

Transcript of New Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN: 2715-2507 · 2020. 7. 13. · Volume 1 No. 2 Juli 2020 IISN:...