INSTRUMEN PEMERINTAHAN

Charlyna S. Purba, S.H.,M.H

Email: charlyna.purba@gmail.com Website: https://charlyna-purba.org

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Adlh alat2 atau sarana2 yg digunakan oleh Pemerintah atau adminitrasi negara dlm melaksanakan tugasnya.

H.D. Van Wijk/Willem Konijnentbelt: Het materiele recht geeft voorschriften voor het mensenlijk handelen. Deze, voorschriften, normen, hebben in het administratieve recht messtal een andere structuur dan in het privaatrecht en in het strafrecht. Daar vindt men (wat het geschreven recht betreft) de norm doorgans rechtstreeks in de wet. Maar in het bestuursrecht vindt de normstelling heel vaak plaats in twee of meer fasen; men moet een samenstel van rechtregels raadplegen om er achter te komen waar men aan toe in.

Indroharto: Peraturan hukum yg harus diterapkan tdk begitu saja kita temukan dlm undang2, ttpi dlm kombinasi peraturan2 dan keputusan2 TUN yg satu dgn yg lain saling berkaitan.

Philipus M. Hadjon Untuk Siapa Apa dan Bagaimana Umum ---------------------- 1 --------------------- Abstrak 3 4 Individual ------------------- 2 ---------------------- Konkret

Adlh peraturan tertulis yg memuat norma hukum yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yg berwenang melalui prosedur yg ditetapkan dlm per-uu-an.

Psl 7 (1) jenis dan hierarki per-uu-an tdd: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Prov, Perda Kab/Kota .

Psl 100 “Semua Keputusan Presiden, Kep Menteri, Kep Gubernur, Kep Bupati/Walikota, Kep pejabat lainnya”.

Adlh keputusan pemerintahan utk hal yg bersifat konkret dan individual (tdk ditujukan utk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yg utama.

Unsur2:

a. Pernyataan kehendak sepihak tertulis

b. Dikeluarkan oleh pemerintah

c. Berdasarkan peraturan per-uu-an yg berlaku

d. Bersifat konkret, individual, dan final

e. Menimbulkan akibat hukum

f. Seseorang atau badan hukum perdata

Macam-Macam Keputusan Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif Keputusan yg Menguntungkan dan yg Memberi Beban Keputusan Eenmalig dan Keputusan yg Permanen Keputusan yg Bebas dan yg Terikat Keputusan Positif dan Negatif Keputusan Perorangan dan Kebendaan

Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan Syarat Materil a. Organ pemerintahan yg membuat keputusan harus berwenang b. Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan yg tdk boleh

mengandung kekurangan2 yuridis c. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan d. Keputusan harus dpt dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan2 lain, serta isi

dan tujuan keputusan itu harus sesuai dgn isi dan tujuan peraturan dasarnya. Syarat Formal a. Syarat2 yg ditentukan berhubung dgn persiapan dibuatnya keputusan yg

berhubung dgn cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi b. Keputusan harus diberi bentuk yg telah ditentukan dlm peraturan per-uu-an yg

mjd dasar dikeluarkannya keputusan itu. c. Syarat2 yg berhubung dgn pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal2 yg menyebabkan

dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan

Freies Ermessen (diskresionare power) adlh salah satu sarana yg memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan2 administrasi negara utk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pd uu.

Sjachran Basah, unsur2nya dlm suatu negara hukum ttd:

a. Ditujukan utk menjalankan tugas2 servis publik

b. Mrp sikap tindak yg aktif dr administrasi negara

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum

d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

e. Sikap tindak itu dimaksudkan utk menyelesaikan persoalan2 penting yg timbul scr tiba2

f. Sikap tindak itu dpt dipertanggungjawabkan baik scr moral kpd TYME maupun scr hukum

F.E muncul sbg alternatif utk mengisi kekurangan dan kelemahan di dlm penerapan asas legalitas.

Dlm praktik penyelenggaraan pemerintahan, F. E dilakukan dlm hal2:

a. Blm ada peraturan per-uu-an yg mengatur ttg penyelesaian in konkrito thd suatu masalah ttt, pdhl masalah tsb menuntut penyelesaian yg segera.

b. Peraturan per-uu-an yg mjd dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.

c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksdnya aparat pemerintah diberi kekuasaan utk mengatur sendiri, yg sebenarnya kekuasaan itu mrp kekuasaan aparat yg lbh tinggi tingkatannya.

Muchsan, pembatasan penggunaaan F.E adlh:

a. Tdk boleh bertentangan dgn sistem hukum yg berlaku (kaidah hukum tertulis)

b. Ditujukan demi kepentingan umum

Philipus M. Hadjon, adlh produk dr perbuatan TUN yg bertujuan naar buiten gebracht schricfttelijk (menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis).

Mengandung 2 aspek pokok:

1. Kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yg dirumuskan dlm peraturan dasar wewenangnya.

2. Kebebasan utk menentukan sendiri dgn cara bagaimana dan kpn wewenang yg dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan.

Ciri2:

1. Bukan mrp peraturan per-uu-an

2. Asas2 pembatasan dan pengujian thd peraturan per-uu-an tdk dpt diberlakukan pd peraturan kebijakan

3. Tdk dpt diuji scr wetmatigheid, krn memang tdk ada dasar peraturan per-uu-an utk membuat keputusan peraturan kebijakan tsb.

4. Dibuat berdasarkan F.E dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan per-uu-an

5. Pengujian thd peraturan kebijakan lbh diserahkan pd dolmatigheid dan krn itu batu ujinya adalah AAUPMB

6. Dlm praktik diberi format dlm berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dll, bahkan dpt dijumpai dlm bentuk peraturan.

A Hamid S. Attamini, unsur2 persamaan antara peraturan per-uu-an dgn peraturan kebijakan, yaitu:

a. Aturan yg berlaku umum

b. Peraturan yg berlaku keluar

c. Kewenangan pengaturan yg bersifat umum/publik.

Perbedaan peraturan per-uu-an dgn peraturan kebijakan, yaitu:

a. Pembentukan peraturan per-uu-an mrp fungsi negara

b. Fungsi pembentukan peraturan kebijakan ada pd pemerintah dlm arti sempit

c. Materi muatan peraturan per-uu-an berbeda dgn materi muatan kebijakan

d. Sanksi dlm peraturan per-uu-an mencantumkan sanksi pidana dan pada peraturan kebijakan mencantumkan sanksi administratif.

Marcus Lukman, peraturan kebijakan dpt difungsikan scr tepat guna dan berdayaguna sbg brkt:

a) Sbg sarana pengaturan yg melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan2 yg ada pd peraturan per-uu-an

b) Sbg sarana pengaturan bagi keadaan vacum peraturan per-uu-an

c) Sarana pengaturan bagi kepentingan2 yg blm terakomodasi scr patut, layak, benar, dan adil dlm peraturan per-uu-an

d) Sarana pengaturan utk mengatasi kondisi peraturan per-uu-an yg sdh ketinggalan zaman

e) Tepat guna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yg bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dgn siatuasi dan kondisi yg dihadapi.

Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan:

1. Tdk boleh bertentangan dgn peraturan dasar yg mengandung wewenang diskresioner yg dijabarkan itu

2. Tdk boleh nyata2 bertentangan dgn nalar yg sehat

3. Dipersiapkan dgn cermat, semua kepentingan, keadaan2 serta alternatif2 yg ada perlu dipertimbangkan

4. Isi harus memberikan kejelasan yg cukup mengenai hak2 dan kewajiban2 dari warga yg terkena peraturan tsb

5. Tujuan2 dan dasar2 pertimbangan mengenai kebijakan yg akan ditempuh harus jelas

6. Memenuhi syarat kepastian hukum materil, artinya hak2 yg telah diperoleh dr warga masyarakat yg terkena harus dihormati, kemudian jg harapan2 warga yg pantas telah ditimbulkan jgn sampai diingkari.

Penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memperhatikan:

1. Sesuai dan serasi dgn tujuan uu yg memberikan beoordelingsvrijgeid

2. Serasi dgn asas2 hukum umum yg berlaku

3. Serasi dan tepatguna dgn tujuan yg hendak dicapai

Mrp bagian dari tindakan hukum pemerintahan (bestuurrechtshandeling), suatu tindakan yg dimaksudkan utk menimbulkan akibat2 hukum.

Het plan is een gehel van samenghangende maatregelen van de overheid, waardoor de verwerkelijking van een bepalde geordende toestand wordt nagestreefd. Dit gehel is in de vorm van een administratiefrechttelijke rechtshandeling vervat, die als rechtshandeling administratiefrechtstelijke rechtsgevolgen doet ontstaat.

Perencanaan terbagi dlm 3 kategori, yaitu:

1. Perencanaan informatif, yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yg dituangkan dlm alternatif2 kebijakan ttt

2. Perencanaan indikatif, yaitu rencana2 yg memuat kebijakan2 yg akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan.

3. Perencanaan operasional atau normatif, mrp rencana2 yg tdd persiapan2, perjanjian2, dan keputusan2.

Perencanaan dibagi berdasarkan waktu (panjang, menengah, pendek), tempat (pusat, provinsi dan kabupaten ataupun rencana2 sektoral), bidang hukum (rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan), sifat (sektoral, bidang, integral), metode (akhir dan proses) dan sarana (instrumen yuridis, finansial dan organisasi).

J.B.J.M ten Berge mengemukakan unsur2 rencana sbg brkt:

a. Schriftelijke

b. Besluit of handeling, inhoudende een keuze

c. Door een bestuurorgaan

d. Van op de toekomst gerichte

e. Planenelementen

f. Van een ongelijksoortig karakter

g. In een ordelinge (vaak programmatische)

h. Al dan niet voor een bepaalde duur

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin adlh suatu persetujuan dr penguasa berdasarkan uu atau peraturan pemerintah utk dlm keadaan ttt menyimpang dr ketentuan2 larangan perundangan.

Unsur2:

a. Instrumen yuridis

b. Peraturan per-uu-an

c. Organ pemerintah

d. Peristiwa konkret

e. Prosedur dan persyaratan

Tujuan:

a. Keinginan mengarahkan aktivitas2 ttt

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan

c. Keinginan melindungi objek2 ttt

d. Hendak membagi benda2 yg sedikit

e. Pengarahan, dhn menyeleksi org2 dan aktivitas2

Sbg keputusan tertulis, izin memuat:

1. Organ yg berwenang

2. Yang dialamatkan

3. Diktum

4. Ketentuan2, pembatasan2, dan syarat2

5. Pemberian alasan

6. Pemberitahuan2 tambahan

Mrp konsekuensi paham negara kesejahteraan, yg menuntut pemerintah utk mengusahakan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah terlibat dlm kegiatan kemasyarakatan dlm berbagai dimensi sejalan dgn tuntutan perkembangan kemasyarakatan.

Instrumen hukum keperdataan yg dpt digunakan pemerintah:

1. Perjanjian perdata biasa

2. Perjanjian pemerintah dgn syarat2 standar

3. Perjanjian mengenai kewenangan publik

4. Perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan