Post on 08-Feb-2021
STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: contact-us@ppatk.go.idwebsite: http://www.ppatk.go.id
PENDANAAN TERORISME
BULLETIN
SEPTEMBER2017
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
bps
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ Terkait
Hasil Analisis 41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
Volume 91/Thn VIII/2017
September 2017
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
Volume 36/Thn IV/2013
Maret 2013
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
D AF T AR I S I :
R i n g k a s a n E k s e k u t i f
Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia
Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Mengawali kuartal ketiga tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2017 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 518,9 ribu LTKL, 238,8 ribu LTKT, 4,8 ribu LTKM, dan 4,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 48.440.566 laporan atau meningkat sebanyak 16,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2017 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,2 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada penerimaan LTKT dan LTKL, yakni masing-masing turun sebesar 6,0 persen dan 5,1 persen.
Terkait fungsi analisis, selama September 2017, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 33 HA, dengan 22 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 18 HA (54,5 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2017, terdapat 3 penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 96 HP, dengan rincian 39 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 27 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 5 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 4 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga September 2017 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Oktober 2017
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
B u l l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
RINGKASAN STAT I ST I K
L A P O R A N T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. September 2017: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2017
sebanyak 48.440.566 Laporan.
A. LTKM = 344.153 Laporan, bertambah 13,9 persen dibanding posisi Desember 2016. B. LTKT = 25.285.004 Laporan, bertambah 9,0 persen dibanding posisi Desember 2016. C. LTPBJ = 199.232 Laporan, bertambah 15,2 persen dibanding posisi Desember 2016. D. LPUT = 34.036 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 22.578.141 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2017 (s.d. September 2017): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.912.487 Laporan
atau naik 3,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 (c-to-c).
A. LTKM = 41.977 Laporan, naik 16,6 persen (c-to-c). B. LTKT = 2.089.936 Laporan, naik 2,8 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 26.226 Laporan, turun 18,4 persen (c-to-c). D. LPUT = 6.406 Laporan, turun 4,3 persen (c-to-c). E. LTKL = 4.747.942 Laporan, naik 4,2 persen (c-to-c).
September 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 766.600 Laporan, atau turun 5,2 persen
dibandingkan Agustus 2017 (m-to-m), namun naik 2,0 persen dibandingkan September 2016 (y-on-y).
A. LTKM = 4.775 Laporan, turun 7,2 persen (m-to-m), namun naik 30,8 persen (y-on-y). B. LTKT = 238.762 Laporan, turun 6,0 persen (m-to-m), namun naik 5,0 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 4.170 Laporan, naik 45,0 persen (m-to-m), atau naik 20,1 persen (y-on-y). D. LPUT = 1 Laporan. E. LTKL = 518.892 Laporan, turun 5,1 persen (m-to-m), namun naik 0,4 persen (y-on-y).
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. September 2017: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2017 sebanyak 3.978 HA yang terkait dengan 11.920 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.012 HA yang terkait dengan 5.507 LTKM. - Inquiry = 1.966 HA yang terkait dengan 6.413 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.678 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 122 HA yang terkait dengan 369 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 96 Laporan.
Tahun 2017 (s.d. September 2017): HA yang disampaikan ke Penyidik selama September 2017 sebanyak 274 HA
yang terkait dengan 2.142 LTKM.
A. HA - Proaktif = 90 HA yang terkait dengan 614 LTKM. - Inquiry = 184 HA yang terkait dengan 1.528 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 278 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 13 HA yang terkait dengan 98 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 10 Laporan.
3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
(LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
Selama September 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.775 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 239 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 7,2 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun naik 30,8 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2016 (y-on-y).
Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2017 mencapai sebanyak 344.153 LTKM atau bertambah 13,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.
Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. September 2017 tercatat sebanyak 280.229 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 419,6 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2017 (s.d. September 2017) tercatat sebanyak 354 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,2 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 43,8 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,0 persen), Jawa Barat (19,2 persen), dan Jawa Timur (6,4 persen).
Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 89,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama September 2017 adalah perorangan, sedangkan 10,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,1 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (36,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (66,8 persen).
Berdasarkan LTKM selama tahun 2017 (s.d. September 2017), diketahui bahwa hanya sebanyak 25,7 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 74,3 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (44,4 persen), Korupsi (22,8 persen), dan Terorisme (6,9 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN
UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 36,309 97,542 1,866 18,638 25,507 2,834 2,792 23,579 146,628 182,937 141
Ø Bank Umum 36,022 96,352 1,803 18,070 24,815 2,805 2,769 23,190 144,357 180,379 102
¤ Bank Milik Negara 11,096 40,177 604 6,962 10,023 712 835 7,708 57,908 69,004 4
¤ Bank Swasta 12,540 46,303 928 8,999 11,770 1,912 1,715 13,478 71,551 84,091 51
¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 5,984 186 1,294 1,975 93 112 923 8,882 17,496 24
¤ Bank Asing 2,615 2,012 48 458 580 47 66 699 3,291 5,906 13
¤ Bank Campuran 1,157 1,876 37 357 467 41 41 382 2,725 3,882 10
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,190 63 568 692 29 23 389 2,271 2,558 39
Non Bank 27,615 92,042 1,785 17,359 23,161 2,311 1,983 18,398 133,601 161,216 213
Ø Pasar Modal 1,088 2,638 95 382 823 135 141 965 4,426 5,514 29
Ø Asuransi 2,939 17,592 262 2,398 3,369 668 414 3,740 24,701 27,640 34
Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 13 1 0 3 16 17 1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 36,962 298 5,499 6,324 351 312 2,173 45,459 46,894 30
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing
22,122 29,917 575 4,788 6,922 848 846 8,213 45,052 67,174 65
Ø Money Remittance/KUPU 30 4,711 459 3,673 4,756 252 208 2,711 12,178 12,208 37
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka
Komoditi
0 137 96 613 947 56 58 587 1,671 1,671 14
Ø Koperasi 0 85 0 2 2 0 0 1 88 88 1
Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 4 5 0 4 5 10 10 2
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 189,584 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 280,229 344,153 354
Tahun 2017Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017
Jumlah PJK
Pelapor 2017
(s.d.
September-
2017)
Tahun
2011-2015
Tahun 2016
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.September 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2017.
Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,579
10,600
1,316
488
404
336
656
3,659
2
6,735
6,674
1,804
248
13
41,515
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan September 2016 s.d. September 2017
3,651 3,511 4,744 4,416 4,793 4,917 5,298 3,857 4,738 4,427 4,027 5,145 4,775
-3.8
35.1 -6.98.5
2.67.7
-27.2
22.8 -6.6-9.0
27.8 -7.2
- 40. 0
- 30. 0
- 20. 0
- 10. 0
0. 0
10. 0
20. 0
30. 0
40. 0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
2017
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah
pada bulan sebelumnya.
Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor September 2017
Bank23,579 56%
Non Bank18,398 44%
Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang
Menyampaikan LTKM September 2017
Bank141 40%
Non Bank213 60%
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2013 s.d. September 2017
157,087 196,775
253,508302,176
344,153
41,920 39,688 56,733 48,668 41,977
25.3%
28.8%
19.2%
13.9%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013
s.d. September 2017
Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2013 s.d. September 2017
41,92039,688
56,733
48,668
41,977
3,493 3,307 4,728 4,056 4,664
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017
7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2013 s.d. September 2017
41,92039,688
56,733
48,668
41,977
20,663
23,79026,567
25,50723,57921,257
15,898
30,166
23,161
18,398
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2013 2014 2015 2016 2017
Bank + Non Bank Bank Non Bank
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun
berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013
s.d.September 2017
Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2013 s.d. September 2017
3,493.3
3,307.3
4,727.8
4,055.7
4,664.1
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0
2013
2014
2015
2016
2017
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-2017m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nanggroe Aceh Darussalam 10 255 335 31 25 236 0.6 -19.4 150.0 -7.5
Sumatera Utara 109 1,356 1,784 179 267 1,512 3.6 49.2 145.0 11.5
Sumatera Barat 14 145 200 9 11 154 0.4 22.2 -21.4 6.2
Sumatera Selatan 81 946 1,174 70 61 1,027 2.4 -12.9 -24.7 8.6
Bengkulu 11 83 114 8 27 102 0.2 237.5 145.5 22.9
Jambi 26 238 295 34 21 195 0.5 -38.2 -19.2 -18.1
Riau 22 396 527 21 49 444 1.1 133.3 122.7 12.1
Kepulauan Riau 67 711 919 107 79 771 1.8 -26.2 17.9 8.4
Lampung 69 878 1,073 54 27 401 1.0 -50.0 -60.9 -54.3
Kep Bangka Belitung 4 106 125 4 5 53 0.1 25.0 25.0 -50.0
Banten 137 1,926 2,401 366 171 1,860 4.4 -53.3 24.8 -3.4
DKI Jakarta 2,008 17,929 24,558 2,232 2,232 20,135 48.0 0.0 11.2 12.3
Jawa Barat 476 3,868 5,419 1,111 1,072 8,068 19.2 -3.5 125.2 108.6
Jawa Tengah 62 1,221 1,596 163 131 1,170 2.8 -19.6 111.3 -4.2
Jawa Timur 218 2,940 3,852 394 260 2,677 6.4 -34.0 19.3 -8.9
DI Yogyakarta 36 425 536 48 43 435 1.0 -10.4 19.4 2.4
Bali 55 470 543 34 36 310 0.7 5.9 -34.5 -34.0
Nusa Tenggara Barat 48 163 242 8 9 118 0.3 12.5 -81.3 -27.6
Nusa Tenggara Timur 21 66 93 10 4 111 0.3 -60.0 -81.0 68.2
Maluku 1 81 87 4 2 32 0.1 -50.0 100.0 -60.5
Maluku Utara 2 23 26 3 1 14 0.0 -66.7 -50.0 -39.1
Kalimantan Barat 33 194 350 29 23 245 0.6 -20.7 -30.3 26.3
Kalimantan Timur 37 326 410 49 60 323 0.8 22.4 62.2 -0.9
Kalimantan Tengah 8 62 95 5 3 49 0.1 -40.0 -62.5 -21.0
Kalimantan Selatan 13 164 210 36 23 207 0.5 -36.1 76.9 26.2
Kalimantan Utara 4 11 15 2 2 27 0.1 0.0 -50.0 145.5
Sulawesi Utara 6 97 139 8 16 143 0.3 100.0 166.7 47.4
Sulawesi Selatan 37 577 820 78 65 713 1.7 -16.7 75.7 23.6
Sulawesi Tengah 10 66 110 11 10 98 0.2 -9.1 0.0 48.5
Sulawesi Tenggara 10 91 113 10 15 121 0.3 50.0 50.0 33.0
Sulawesi Barat 0 1 1 0 2 5 0.0 n.a. n.a. 400.0
Gorontalo 3 26 31 1 4 22 0.1 300.0 33.3 -15.4
Papua 12 153 472 23 17 176 0.4 -26.1 41.7 15.0
Papua Barat 1 3 3 3 2 23 0.1 -33.3 100.0 666.7
Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan
pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
G
amb
ar 1
. Pe
me
taan
Pro
pin
si M
en
uru
t K
ateg
ori
Per
sen
tase
Ku
mu
lati
f LT
KM
Jan
uar
i 20
17
s.d
. Se
pte
mb
er
20
17
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rovi
nsi
Ke
jad
ian
Te
rlap
or
Jan
uar
i 20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Cat
atan
: J
um
lah
LTK
M d
ihit
un
g b
erd
asa
rka
n L
oka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TK
M t
ida
k M
ence
rmin
kan
Ter
jad
inya
Tin
da
k P
ida
na
.
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-2017m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 89.9 -7.5 31.8 14.3
Ø Laki-Laki 2,035 21,212 28,656 2,864 2,810 23,785 63.1 -1.9 38.1 12.1
Ø Perempuan 1,247 11,784 15,992 1,813 1,517 13,939 36.9 -16.3 21.7 18.3
Perusahaan/Korporasi 369 3,001 4,020 468 448 4,253 10.1 -4.3 21.4 41.7
Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-2017m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 814 8,468 11,435 1,729 1,577 12,680 33.6 -8.8 93.7 49.7
Ø Pengusaha/Wiraswasta 885 10,194 13,494 1,042 924 8,343 22.1 -11.3 4.4 -18.2
Ø PNS (termasuk pensiunan) 358 3,136 4,531 382 445 3,297 8.7 16.5 24.3 5.1
Ø Ibu Rumah Tangga 255 2,100 2,873 330 276 2,473 6.6 -16.4 8.2 17.8
Ø Pelajar/Mahasiswa 133 1,357 1,835 177 179 1,873 5.0 1.1 34.6 38.0
Ø Pedagang 114 1,430 1,899 188 144 1,542 4.1 -23.4 26.3 7.8
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 72 697 1,014 84 98 910 2.4 16.7 36.1 30.6
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)89 601 778 78 130 761 2.0 66.7 46.1 26.6
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan
Pemerintah63 593 776 71 68 706 1.9 -4.2 7.9 19.1
Ø Profesional dan Konsultan 74 971 1,221 90 73 594 1.6 -18.9 -1.4 -38.8
Ø Pengajar dan Dosen 30 382 507 27 28 336 0.9 3.7 -6.7 -12.0
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan hukum
lainnya
44 131 193 30 25 202 0.5 -16.7 -43.2 54.2
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga
dan Tenaga Keamanan30 109 170 11 7 123 0.3 -36.4 -76.7 12.8
Ø Petani dan Nelayan 29 121 168 18 10 122 0.3 -44.4 -65.5 0.8
Ø Pegawai Bank 11 177 200 13 12 82 0.2 -7.7 9.1 -53.7
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok keagamaan1 37 50 5 1 28 0.1 -80.0 0.0 -24.3
Ø Pengurus Parpol 3 19 28 2 4 26 0.1 100.0 33.3 36.8
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi
tidak berbadan hukum lainnya0 66 69 0 2 5 0.0 n.a. n.a. -92.4
Ø Pegawai Money Changer 0 3 4 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -33.3
Ø Pengrajin 0 0 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll 277 2,404 3,401 400 324 3,618 9.6 -19.0 17.0 50.5
Total Terlapor Perseorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 100.0 -7.5 31.8 14.3
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-2017m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 779 7,839 10,422 1,254 1,132 9,714 25.8 -9.7 45.3 23.9
Ø Usia 30 - 40 tahun 902 9,601 12,892 1,358 1,183 10,702 28.4 -12.9 31.2 11.5
Ø Usia 40 - 50 tahun 817 8,345 11,361 1,040 1,054 8,857 23.5 1.3 29.0 6.1
Ø Usia 50 - 60 tahun 526 5,067 6,847 645 669 5,635 14.9 3.7 27.2 11.2
Ø Usia Diatas 60 tahun 220 1,754 2,538 331 247 2,338 6.2 -25.4 12.3 33.3
Ø Tidak Teridentifikasi 38 390 588 49 42 478 1.3 -14.3 10.5 22.6
Total Terlapor Perseorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 100.0 -7.5 31.8 14.3
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-2017m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 980 10,071 13,164 1,113 1,313 10,779 25.7 18.0 34.0 7.0
Ø Penipuan 509 4,913 6,574 465 594 4,789 44.4 27.7 16.7 -2.5
Ø Korupsi 203 2,175 2,829 232 362 2,457 22.8 56.0 78.3 13.0
Ø Terorisme 35 217 340 118 64 739 6.9 -45.8 82.9 240.6
Ø Perjudian 8 822 883 100 29 713 6.6 -71.0 262.5 -13.3
Ø Di Bidang Perpajakan 35 263 387 22 70 382 3.5 218.2 100.0 45.2
Ø Penyuapan 26 235 320 52 68 357 3.3 30.8 161.5 51.9
Ø Di Bidang Perbankan 24 518 602 37 43 287 2.7 16.2 79.2 -44.6
Ø Narkotika 47 343 528 18 13 283 2.6 -27.8 -72.3 -17.5
Ø Di Bidang Kelautan 0 72 72 1 0 146 1.4 -100.0 n.a. 102.8
Ø Penggelapan 14 94 118 20 21 144 1.3 5.0 50.0 53.2
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 2 3 6 0 0 79 0.7 n.a. -100.0 2,533.3
Ø Di Bidang Kehutanan 0 7 7 1 0 51 0.5 -100.0 n.a. 628.6
Ø Perdagangan Manusia 51 58 63 1 0 33 0.3 -100.0 -100.0 -43.1
Ø Di Bidang Pasar Modal 1 4 5 1 0 10 0.1 -100.0 -100.0 150.0
Ø Pencurian 0 7 10 0 3 9 0.1 n.a. n.a. 28.6
Ø Penyelundupan Barang 0 4 4 1 2 8 0.1 100.0 n.a. 100.0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 1 1 6 0.1 0.0 n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 4 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Prostitusi 0 7 8 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -57.1
Ø Psikotropika 4 6 6 0 2 3 0.0 n.a. -50.0 -50.0
Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 2 0 2 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Pemalsuan Uang 3 5 6 1 0 2 0.0 -100.0 -100.0 -60.0
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 tahun atau
lebih
18 317 395 40 41 272 2.5 2.5 127.8 -14.2
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll2,671 25,926 35,504 4,032 3,462 31,198 74.3 -14.1 29.6 20.3
Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.
Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama September 2017 sebanyak 238.762 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 11.938 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 6,0 persen (m-to-m), namun tercatat lebih tinggi 5,0 persen jika dibandingkan jumlah pada September 2016 (y-on-y).
Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2017 (s.d. Juli) telah sebanyak 2,1 juta laporan dari 359 PJK.
Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2017, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 23,2 juta LTKT.
Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,2 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen).
Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 100,0 persen atau sebanyak 14,6 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. September 2017
22
7,4
06
22
9,0
53
23
5,4
23
26
0,3
76
25
6,9
85
20
1,9
65
21
7,6
42
15
8,8
48
28
8,8
90
20
1,0
81
27
1,8
57
25
3,9
06
23
8,7
62
0.7 2.810.6
-1.3
-21.47.8
-27.0
81.9-30.4
35.2 -6.6-6.0
- 40. 0
- 20. 0
0. 0
20. 0
40. 0
60. 0
80. 0
100. 0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
2017
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”
13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 8,620,893 9,676,385 226,112 2,022,372 2,741,092 252,285 236,969 2,073,933 14,491,410 23,112,303 269
Ø Bank Umum 8,619,074 9,664,504 225,865 2,019,932 2,737,980 252,072 236,672 2,071,503 14,473,987 23,093,061 108
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 11,881 247 2,440 3,112 213 297 2,430 17,423 19,242 161
Non Bank 10,530 40,088 1,294 10,012 16,144 1,621 1,793 16,003 72,235 82,765 108
Ø Pasar Modal 44 34 1 2 5 0 0 0 39 83 0
Ø Asuransi 165 863 0 4 4 0 0 186 1,053 1,218 2
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 476 30 233 328 1 2 54 858 861 5
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing
9,972 34,752 1,220 9,175 14,862 1,546 1,749 14,908 64,522 74,494 91
Ø Money Remittance/KUPU 346 3,827 43 437 784 74 42 855 5,466 5,812 10
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 3 0 84 84 0 0 0 87 87 0
Ø Pegadaian 0 130 0 77 77 0 0 0 207 207 0
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka
Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 9,716,473 227,406 2,032,384 2,757,236 253,906 238,762 2,089,936 14,563,645 23,195,068 377
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2011-
2015
Jumlah
PJK Pelapor
Tahun 2017
(s.d.
September-
2017)
Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2013 s.d. September 2017
14,270,06116,121,147
18,347,896
21,105,13223,195,068
2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,089,936
13.0%
13.8%
15.0%
9.9%
0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
21,000,000
24,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.September 2017.
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.
Selama September 2017, terdapat penambahan 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
Dengan adanya penambahan LPUT selama September 2017 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. September 2017 tercatat sebanyak 27.630 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (56,9 persen) dan Batam (40,5 persen).
Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga September 2017, tercatat terjadi 297 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 18 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 46,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.
Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Batam 2,683 1,613 0 3,595 3,595 0 0 3,309 8,517 11,200
Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 2,954 3,556 3 0 2,861 12,847 15,713
Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 4 8 11
Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 2 2 0 0 17 53 53
Ø Tj. Pinang 97 15 0 2 2 0 1 3 20 117
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 75 0 108 108 0 0 180 363 413
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ø Medan 3 1 0 1 1 0 0 3 5 8
Ø Balikpapan 0 2 0 1 1 0 0 4 7 7
Ø Pontianak 0 2 0 2 2 0 0 9 13 13
Ø Pekanbaru 0 2 0 0 0 0 0 6 8 8
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 3 0 3 3 0 0 2 8 8
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 1 0 1 1 0 0 2 4 4
Ø Yogyakarta 0 4 0 0 0 0 0 3 7 7
Ø Mataram 0 4 0 0 1 0 0 2 7 7
Ø Entikong 0 1 0 2 3 0 0 0 4 4
Ø Kuala Namu 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15
Ø Juanda 0 0 0 13 14 0 0 0 14 14
Total LPUT 5,711 8,209 0 6,697 7,304 3 1 6,406 21,919 27,630
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006 s.d.
September-2017Tahun 2011-
2015
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2016
Jumlah
Tahun 2017
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. September 2017
11,200
15,713
11
53
117
413
5
9
2
8
7
13
8
8
12
4
7
7
4
15
14
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Batam
Soekarno Hatta
Bandung
Tanjung Balai Karimun
Tj. Pinang
Ngurah Rai Denpasar
Dumai
Teluk Bayur
Teluk Nibung
Medan
Balikpapan
Pontianak
Pekanbaru
Semarang (Tj. Emas)
Lombok
Palembang
Yogyakarta
Mataram
Entikong
Kuala Namu
Juanda
Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2013 s.d. September 2017
12,43213,902 13,920
21,224
27,630
3,461 1,470 18 7,304 6,406
11.8%0.1%
52.5%
30.2%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2013 2014 2015 2016 2017
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017.
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. September 2017
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 46.1%
Soekarno Hatta 59 19.9%
Batam 49 16.5%
Kuala Namu 10 3.4%
Pekan Baru 8 2.7%
Pontianak 8 2.7%
Medan 6 2.0%
Tarakan 4 1.3%
Dumai 3 1.0%
Bandung 3 1.0%
Tj. Pinang 2 0.7%
Teluk Bayur 2 0.7%
Tj. Balai Karimun 1 0.3%
Halim Perdana Kusumah 1 0.3%
Teluk Nibung 1 0.3%
Juanda 1 0.3%
Mataram 1 0.3%
Palembang 1 0.3%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai297 100.0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. September-
2017
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. September 2017
137
59
49
10
8
8
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa (PBJ)
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama September 2017 tercatat bertambah sebanyak 4.170 Laporan, atau naik sebesar 45,0 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih tinggi 20,1 persen dibandingkan jumlah pada September 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga September 2017 telah mencapai 173.006 laporan yang berasal dari 363 PBJ.
Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. September 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 105.269 laporan atau 60,8 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 63.321 laporan atau 36,6 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.549 laporan atau 2,1 persen, Balai Lelang sebanyak 801 laporan atau 0,5 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Perusahaan Properti 63,199 1,963 21,736 27,430 1,355 2,125 14,640 105,269 206
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575 1,465 9,750 13,751 1,453 1,907 10,995 63,321 110
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 2,678 20 569 616 37 60 255 3,549 4
Ø Balai Lelang 342 24 99 123 31 78 336 801 42
Ø Barang Seni / Antik 0 0 4 4 0 0 0 4 1
Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 104,856 3,472 32,158 41,924 2,876 4,170 26,226 173,006 363
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d.
September-2017
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)
Tahun
2012-2015
Tahun 2016Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
September-2017
Tahun 2017
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran
menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-
wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan
simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan
perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;
atau 5. balai lelang.”
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. September 2017
206
110
4
42
1
105,269
63,321
3,549
801
4
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor
Perhiasan / logam mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2017 (s.d. September 2017)
Perusahaan Properti14,640
56%
Pedagang Kendaraan Bermotor
10,99542%
Perhiasan /
logam mulia1295%
Balai Lelang3361%
Barang Seni / Antik
00%
19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
E. Laporan Transaksi
Keuangan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir September 2017 sebanyak 183 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 90 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,3 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (29 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (33 persen).
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. September 2017 sebanyak 22,6 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 501,7 ribu laporan atau sebanyak 25,1 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 13,5 juta Laporan atau 60,0 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 9,0 juta Laporan atau 40,0 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.590 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.180 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM52.3%
NON BANK UMUM47.7%
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM93
51%
NON BANK UMUM
90 49%
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. September 2017
SWIFT29%
NON SWIFT38%
KUPU33%
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. September 2017
Outgoing
9,033,93940%
Incoming
13,544,20260%
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. September 2017
Outgoing
14,366,719,349,584,500
47%
Incoming
15,986,908,287,252,400
53%
21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank
Periode September 2016 s.d. September 2017
212 209 219
177200
182
226
188209
182210 211 197
305 312320
271
325298
361
308336
298
358335
322
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Ribu Laporan
Outgoing Incoming
Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode September 2016 s.d. September 2017
335 323 350
256 297263
363268
323267 325 343 334
371369
1,440
314 305279
374300 322
288
341 355 358
50
250
450
650
850
1,050
1,250
1,450
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Triliun Rp
Outgoing
Incoming
Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode September 2016 s.d. September 2017
1,5821,543 1,596 1,446 1,485 1,446
1,6051,426
1,545 1,464 1,5461,620
1,696
1,2151,183
4,507
1,160938 936
1,038 975 957 967 952 1,0601,113
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Juta Rp/Laporan
Outgoing
Incoming
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
F. Laporan
Penundaan Transaksi
(LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan September 2017.
Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama September 2017 tercatat sebanyak 6 Laporan, atau lebih rendah sebesar 66,7 persen dibandingkan jumlah pada Agustus 2017 yang sebanyak 18 laporan.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga September 2017 tercatat sebanyak 2.816 laporan.
Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2017 (s.d. September 2017) dilakukan oleh PJK Bank (97,5 persen), terutama BPD (76,2 persen) dan Bank Negara (11,4 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (61,9 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,5 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (34,2 persen), Pegawai Swasta (18,8 persen), Ibu Rumahtangga (11,9 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (11,4 persen).
Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. September 2017) bernilai dibawah Rp100 juta (93,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 93,1 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.
Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. September 2017) terjadi di Propinsi Sumatera Selatan (73,3 persen) dan DKI Jakarta (20,3 persen).
Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 55,9 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut
diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
September 2016 s.d. September 2017
2326
13 15
32
26 28 25
116
50
18
6
0
15
30
45
60
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 22 263 314 17 6 197 97.5 -64.7 -72.7 -25.1
Ø Bank Negara 12 171 201 0 0 23 11.4 n.a. -100.0 -86.5
Ø Bank Swasta 0 11 16 0 0 18 8.9 n.a. n.a. 63.6
Ø BPD 9 78 92 17 5 154 76.2 -70.6 -44.4 97.4
Ø Bank Asing 1 2 3 0 1 2 1.0 n.a. 0.0 0.0
Ø Bank Campuran 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Non Bank 1 17 20 1 0 5 2.5 -100.0 -100.0 -70.6
Ø Asuransi 1 17 20 1 0 5 2.5 -100.0 -100.0 -70.6
Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi0 8 9 0 0 4 2.0 n.a. n.a. -50.0
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek
Materil tidak terpenuhi23 270 322 11 5 188 93.1 -54.5 -78.3 -30.4
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun
Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak
terpenuhi0 2 3 7 1 10 5.0 -85.7 n.a. 400.0
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam
setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Transfer 12 140 165 10 4 125 61.9 -60.0 -66.7 -10.7
Tarik/Setor Tunai 3 33 41 1 1 13 6.4 0.0 -66.7 -60.6
SMS/Mobile Banking 1 14 21 0 0 7 3.5 n.a. -100.0 -50.0
Internet Banking 0 0 1 0 0 3 1.5 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 1 11 13 0 0 2 1.0 n.a. -100.0 -81.8
Incoming Valas 1 3 4 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 -66.7
Remittance 0 3 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 3 35 39 0 1 34 16.8 n.a. -66.7 -2.9
Tidak Terisi 2 41 46 7 0 17 8.4 -100.0 -100.0 -58.5
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Jenis Transaksi Yang Ditunda
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 23 278 330 18 6 201 99.5 -66.7 -73.9 -27.7
Ø Pengusaha/Wiraswasta 14 93 120 6 2 69 34.2 -66.7 -85.7 -25.8
Ø Pegawai Swasta 5 60 66 3 2 38 18.8 -33.3 -60.0 -36.7
Ø Ibu Rumahtangga 2 34 38 6 0 24 11.9 -100.0 -100.0 -29.4
Ø Pelajar/Mahasiswa 1 37 46 1 1 23 11.4 0.0 0.0 -37.8
Ø Buruh 0 7 9 1 1 19 9.4 0.0 n.a. 171.4
Ø Pedagang 0 10 11 0 0 10 5.0 n.a. n.a. 0.0
Ø PNS 1 6 7 0 0 8 4.0 n.a. -100.0 33.3
Ø PEPS 0 4 4 1 0 4 2.0 -100.0 n.a. 0.0
Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 0 1 1 0 0 2 1.0 n.a. n.a. 100.0
Ø Profesional 0 0 0 0 0 1 0.5 n.a. n.a. n.a.
Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pengajar/Dosen 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 3 4 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -66.7
Ø Tidak Teridentifikasi 0 21 22 0 0 2 1.0 n.a. n.a. -90.5
Korporasi 0 2 4 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -50.0
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Dibawah Rp100 juta 20 259 306 17 6 189 93.6 -64.7 -70.0 -27.0
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 3 13 19 1 0 9 4.5 -100.0 -100.0 -30.8
Ø Diatas Rp1 miliar 0 8 9 0 0 4 2.0 n.a. n.a. -50.0
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Kategori Nominal Transaksi
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SUMSEL 9 79 92 17 5 148 73.3 -70.6 -44.4 87.3
DKI JAKARTA 5 126 147 1 1 41 20.3 0.0 -80.0 -67.5
JAWA BARAT 2 30 35 0 0 3 1.5 n.a. -100.0 -90.0
KALTIM 0 2 2 0 0 3 1.5 n.a. n.a. 50.0
NTB 0 0 0 0 0 2 1.0 n.a. n.a. n.a.
SULSEL 1 1 1 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 0.0
PAPUA 0 0 0 0 0 1 0.5 n.a. n.a. n.a.
JAWA TIMUR 0 8 8 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -87.5
SUMBAR 0 1 3 0 0 1 0.5 n.a. n.a. 0.0
BANTEN 1 10 13 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 -90.0
KALSEL 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
RIAU 2 8 10 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
KALTENG 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
SULTRA 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
DIY 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
JAMBI 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
SUMUT 1 4 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTENG 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
BALI 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NAD 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
JAWA TENGAH 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEP BABEL 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEPRI 1 1 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
LAMPUNG 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pertimbangan (1) dan (2) 0 37 40 0 1 5 2.5 n.a. n.a. -86.5
Pertimbangan (1) dan (3) 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pertimbangan (2) dan (3) 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Pertimbangan (1) saja 0 32 38 1 2 49 24.3 100.0 n.a. 53.1
Pertimbangan (2) saja 10 46 56 0 0 33 16.3 n.a. -100.0 -28.3
Pertimbangan (3) saja 0 14 14 0 0 2 1.0 n.a. n.a. -85.7
Tidak Teridentifikasi 13 148 183 17 3 113 55.9 -82.4 -76.9 -23.6
Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
September-2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak
pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
A. Hasil Analisis (HA)
Selama September 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 33 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 220 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 11 HA (33,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 84 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 22 HA (66,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 136 laporan.
Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah HA yang telah disampaikan PPATK kepada Penyidik selama tahun 2017 (s.d. September 2017) adalah sebanyak 274 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.142 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 90 HA (32,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 614 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 184 HA (67,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.528 laporan.
Setelah berlakunya UU TPPU s.d. September 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.547 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.810 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 840 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.656 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 1.707 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.154 laporan.
Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2017, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.978 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.920 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 2.012 HA (50,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.507 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 1.966 HA (49,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.413 laporan.
Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2017 (s.d. September 2017), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 131 HA (47,8 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut lebih rendah sebesar 14,9 persen dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 154 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami penurunan sebesar 20,0 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2016.
PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2017 (s.d. September 2017), jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 278 IHA.
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”
27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1,172 647 14 73 103 12 11 90 840 2,012
Ø LTKM Terkait 2,851 1,939 14 73 103 52 84 614 2,656 5,507
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 1,191 39 239 332 23 22 184 1,707 1,966
Ø LTKM Terkait 259 4,294 39 239 332 246 136 1,528 6,154 6,413
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978
Ø LTKM Terkait 3,110 6,233 53 312 435 298 220 2,142 8,810 11,920
Tahun 2011-
2015
Tahun 2016
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2017
Keterangan : - Cut off data per 30 September 2017. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan
sebagai HA.
Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA Januari 2013 s.d. September 2017
301
456
362
435
274
70 73
110 10390
231
383
252
332
184
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2014 2015 2016 2017
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 646 28 128 186 17 18 126 958 958Ø KEJAKSAAN SAJA 104 328 8 60 86 1 2 27 441 545Ø KPK SAJA 0 487 12 70 100 8 11 77 664 664Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 162 5 45 52 6 0 32 246 246Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 12 0 1 2 1 0 5 19 19Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 36 0 8 9 2 2 7 52 52
JUMLAH HA 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017Tahun 2011-
2015
Tahun 2016
Jumlah
Tahun 2017
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Korupsi; 580 945 23 154 221 12 18 131 1,297 1,877
Ø Penyuapan; 40 48 5 8 11 1 0 11 70 110
Ø Narkotika; 47 62 5 25 31 4 3 20 113 160
Ø Di bidang perbankan; 46 30 0 8 11 1 2 4 45 91
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Kepabeanan; 9 18 0 1 2 1 0 4 24 33
Ø Terorisme/Pendanaan
Teorisme;
19 45 5 17 29 2 2 13 87 106
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 59 3 4 5 2 1 12 76 118
Ø Penipuan; 419 224 7 42 54 4 6 31 309 728
Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 0 5 10
Ø Perjudian; 17 35 0 5 5 0 0 1 41 58
Ø Prostitusi; 4 1 0 1 1 0 0 0 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 151 5 40 46 6 0 32 229 236
Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 0 0 0 0 0 7 13
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Ø Perdagangan orang; 0 4 0 1 3 1 0 4 11 11Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih0 25 0 1 1 0 0 5 31 31
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 173 0 5 15 0 1 4 192 377
JUMLAH HA 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017
Tahun 2016Dugaan Tindak Pidana Asal
JumlahTahun 2011-
2015
Tahun 2017
29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. September 2017 (HA database)
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011-2012 220 460
2013 35 44
2014 36 63
2015 1 1
2016 - -
2017
(s.d. September) - -
Jumlah 292 568
845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. September 2017
Tahun
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2017
35 36
1 0 0
301
456
362
435
274
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2014 2015 2016 2017
HA Database HA ke Penyidik
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#)
Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif
s.d.
September-
2016
Jan-2016
s.d. Des-
2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif
s.d.
September-
2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Komisi Pemberantasan
Korupsi
378 45 3 24 36 8 2 39 120 498
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 0 4 13
Ø Komisi Yudisial 5 20 1 2 3 1 0 1 24 29
Ø Tim Tas TIPIKOR
(Bubar Tgl 11/06/2007)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.
2012)
34 14 0 0 0 0 0 0 14 48
Ø Bank Indonesia 8 13 0 4 7 0 0 5 25 33
Ø Dirjen Pajak 47 43 2 48 49 4 2 19 111 158
Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 13 1 2 2 0 1 1 16 29
Ø Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
6 0 0 0 0 0 1 4 4 10
Ø Kementerian Keuangan 39 110 1 19 24 0 5 21 155 194
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 1 0 4 5 0 0 1 7 8
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3
Ø Badan Narkotika Nasional 12 4 0 3 3 1 0 2 9 21
Ø Kementerian Hukum dan
HAM
1 20 0 0 0 0 0 1 21 22
Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 2 0 1 1 0 0 0 3 3
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 2 0 2 2 0 0 0 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 13 0 4 5 1 0 3 21 21
Ø Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI
0 3 1 1 1 0 0 4 8 8
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 5 0 5 6 0 0 3 14 14
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 4 0 4 5 0 0 0 9 9
Ø Kementerian Agama RI 0 1 0 0 0 0 0 3 4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 2 1 13 13 2 1 8 23 23
Ø BNPB 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 5 7 0 0 1 8 8
Ø Bappenas 0 0 0 2 4 0 0 0 4 4
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 0 0 2 2 0 0 2 4 4
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Badan Intelijen Negara 0 0 0 0 7 1 0 3 10 10
Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Ø Kementerian Badan Usaha
Milik Negara RI
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
0 0 0 0 0 3 6 19 19 19
Ø Badan Pengawasan Obat
Makanan
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø SKK Migas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Lainnya 6 180 16 111 147 11 10 126 453 459
JUMLAH IHA 563 503 26 261 334 33 29 278 1,115 1,678
Tahun 2017
Tahun 2011-
2015
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan
2003 s.d.
September-
2017
Tahun 2016Instansi
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum
dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
B. Karakteristik Terlapor
Berdasarkan HA
Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2017
(s.d. September 2017) yang berjumlah sebanyak 90 HA,
mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan
(81,1 persen atau sebanyak 73 HA).
Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA
proaktif selama tahun 2017 (s.d. September 2017)
bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 66,3 persen atau
sebanyak 59 HA.
Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian
besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 58,9 persen.
Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 1 34 54 6 10 73 81.1 66.7 900.0 114.7
Ø Laki-Laki 1 32 48 6 8 61 67.8 33.3 700.0 90.6
Ø Perempuan 0 2 6 0 2 12 13.3 n.a. n.a. 500.0
Non Perorangan/Korporasi 13 39 49 6 1 17 18.9 -83.3 -92.3 -56.4
Total HA Proaktif 14 73 103 12 11 90 100.0 -8.3 -21.4 23.3
Kategori Terlapor
Jumlah HA % Distribusi
Kumulatif s.d.
September-
2017
Perkembangan September-2017
(Dalam Persen)
Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Januari 2017 s.d. September 2017
Dibawah Rp1
Miliar21.321%
Rp1 Miliar - Rp2
Miliar2.22%
Rp2 Miliar - Rp3
Miliar5.6
Rp3 Miliar - Rp4
Miliar3.44%
Rp4 Miliar - Rp5
Miliar1.1
Di atas Rp 5
Miliar66.3
UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”
32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)
Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif
Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. September 2017
September-
2016
Kumulatif s.d.
September-
2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Agustus-
2017
September-
2017
Kumulatif s.d.
September-
2017
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Utara 1 4 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Jambi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Riau 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kepulauan Riau 0 0 0 0 1 4 4.4 n.a. n.a. n.a.
Lampung 0 0 0 1 0 1 1.1 -100.0 n.a. n.a.
Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Banten 0 1 1 2 0 2 2.2 -100.0 n.a. 100.0
DKI Jakarta 9 46 61 4 7 53 58.9 75.0 -22.2 15.2
Jawa Barat 0 4 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Jawa Tengah 0 1 3 2 0 6 6.7 -100.0 n.a. 500.0
Jawa Timur 0 3 5 1 0 2 2.2 -100.0 n.a. -33.3
DI Yogyakarta 1 2 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Bali 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0