Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkotika

Trias Palupi Kurnianingrum*)

Abstrak

Pembatalan putusan pidana mati terhadap terpidana narkotika oleh Presiden dan Hakim Mahkamah Agung telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Sangat disayangkan, mengingat kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime, yang dapat menimbulkan dampak luar biasa, karena telah mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, oleh karenanya maka pelaku terpidana narkotika seharusnya diganjar hukuman seberat-beratnya.

H U K U M

A. Pendahuluan

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana paling kontroversial dan selalu mendapatkan sorotan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Dunia internasional juga memberikan perhatian terhadap ancaman pidana ini. Pada tahun 1987 di Syracuse, Italia telah dilakukan Konferensi Internasional tentang pidana mati. Masalah pidana mati di dunia merupakan realitas yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya dan dari sejarah bangsa, termasuk Indonesia.

Pidana mati merupakan jenis hukuman yang paling berat untuk tindak pidana tertentu. Jika dicermati, sebenarnya pidana mati di Indonesia sudah lama berlangsung, sejak Indonesia dijajah Belanda sampai sekarang. Hal ini sangat menarik, karena pada saat diberlakukan

di Indonesia melalui asas konkordasi, di Negara Belanda sendiri justru telah menghapus ancaman pidana mati tersebut. Penjatuhan hukuman pidana mati pada dasarnya telah diatur di dalam KUHPidana dan diatur dalam undang-undang lainnya, salah satunya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Bahaya Narkotika

Pengaturan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan, 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), disebabkan

*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

- 1 -

Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012

oleh kasus narkoba atau narkotika. Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan dipergunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dilihat dari segi penggunaannya, narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yakni penggunaan narkoba ‘jalanan’ (ilegal) dan penggunaan narkoba legal dalam dunia medis yang disalahgunakan. Dari penggolongan jenisnya, narkoba dibedakan menjadi 3 golongan besar yakni narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Ketiga jenis narkoba tersebut juga sering disebut dengan napza. Kejahatan narkotika merupakan bentuk kejahatan terorganisasi, yang pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat keprihatinan tidak saja dalam negeri tetapi juga internasional.

Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak Depresan, Halusinogen, Stimulan, dan Adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

C. Penghapusan Pidana Mati Penjahat Narkotika

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan grasi kepada terpidana narkotika terus menuai banyak kritik, karena dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Menurut pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, pemberian grasi untuk narapidana kasus narkotika menunjukkan, Presiden lemah menghadapi kejahatan luar biasa tersebut.

Presiden mengurangi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atas gembong narkotika yakni Deni Satia Maharwan dan Meirika Franola. Grasi untuk Deni ditetapkan lewat Keppres No. 07/G/2012 tertanggal 25 Januari 2012, sementara untuk Meirika melalui Keppres No. 35/G/2011 yang ditandatangani Presiden tanggal 26 September 2011. Pemberian grasi juga dilakukan Presiden terhadap terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, dari ancaman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012 yang diterbitkan 15 Mei 2012. Selain itu terpidana kasus narkoba asal Jerman Peter Achim Franz Grobmann tertuang dalam Keputusan Presiden soal grasi bernomor 23/G Tahun 2012.

Presiden dan hakim agung dianggap memilki sikap yang sama, yakni menghapuskan pidana mati bagi terpidana narkotika dan memperingan dengan pidana penjara. Sikap ini dinilai tidak tanggap terhadap kebijakan legislasi yang secara jelas telah menempatkan narkoba sebagai kejahatan yang membahayakan bangsa dan Negara. Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan grasi.sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden di bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Namun demikian, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan terpidana.

Menurut beberapa pihak, keputusan Presiden memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan dianggap tidak tepat, sebab kejahatan narkoba sendiri justru menimbulkan dampak kemanusiaan yang jauh lebih besar terhadap korban. Penghapusan pidana mati bagi terpidana narkotika secara tidak langsung telah menimbulkan polemik tersendiri, mengingat: Pertama, akan menghilangkan efek jera sehingga organisasi kejahatan

- 2 -

- 3 -

narkoba internasional akan terus masuk ke Indonesia untuk mengembangkan sel-sel jaringannya hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kedua, dapat menghancurkan moral aparat penegak hukum.

Pertanyaan mengemuka, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung yang menghapus pidana mati yang telah ditetapkan menjadi pidana penjara seumur hidup? Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pidana mati di kalangan para hakim MA, namun perbedaan tersebut akan dimuat dalam pertimbangan putusan PK MA dan putusan tersebut akan menjadi sumber hukum yurisprudensi. Namun yang menjadi catatan apakah putusan PK Mahkamah Agung tersebut merupakan pandangan akhir Mahkamah Agung secara kelembagaan ataukah hanya pandangan pribadi hakim agung? Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut jelas melanggar dengan Putusan MK No. 2/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Jika dicermati, hakim MA seharusnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk menguji suatu norma hukum yang undang-undangnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945, mengingat kewenangan uji materiil tersebut merupakan kewenangan MK. Menurut Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:a. tidak berwenang atau melampaui batas

wewenang ; danb. salah menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku.

D. Kepastian Hukum

Putusan yang melampaui batas wewenang secara absolute, secara hukum memang tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung harus bersikap tegas bahwa Hakim MA tidak boleh memutus perkara yang melampaui wewenang secara absolut mengingat putusan MA akan menjadi sumber hukum. Yang perlu untuk diperhatikan adalah upaya hukum

luar biasa PK yang dibatasi hanya satu kali sehingga terhadap putusan PK sebagai putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi. Terhadap putusan PK MA apabila ditemukan mengandung pertimbangan yang cacat yuridis maka menurut interprestasi hukum yang diikuti sekarang, praktis tidak mungkin lagi ada upaya hukum PK terhadap putusan PK MA dengan dalih demi kepastian hukum. Sebenarnya terdapat 3 (tiga) alasan PK menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, akan tetapi jika dilihat secara substansi, terdapat 2 (dua) alasan utama yaitu, apabila tidak terdapat keadaan baru (novum) dan terdapat pernyataan dalam pertimbangan yang saling bertentangan atau kekilafan hakim.

Karena dua alasan utama permohonan PK, pengertian PK hanya satu kali (Pasal 269 KUHAP) terhadap semua alasan permohonan PK atau ditujukan terhadap setiap alasan PK sehingga menjadi tiga kali. MK sendiri telah menguatkan PK diajukan hanya sekali dengan pertimbangan demi kepastian hukum. Namun apabila setelah putusan PK MA diterbitkan, terdapat adanya novum dan pernyataan pertimbangan yang saling bertentangan, maka jika dilihat secara substansi materi PK, seharusnya PK dapat diajukan lebih dari satu kali, batasannya sampai putusan PK MA tersebut tidak memiliki lagi hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan PK. Artinya jika putusan PK MA masih memiliki alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP maka permohonan PK dapat diajukan demi kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Tak dapat dipungkiri, vonis pidana mati di Indonesia masih menjadi polemik. Sebagai negara yang mengakui keberadaan pidana mati (berdasarkan KUHP yang masih berlaku, bahkan Rancangan KUHP baru pidana mati masih tetap dipertahankan), Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan diskusi yang belum selesai hingga saat ini.

Jika diperhatikan memang beberapa negara sudah menghapuskan pidana mati sebagai vonis hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan atas tindak pidana seseorang kecuali Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat dan Indonesia.

Pernyataan dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap manusia berhak untuk hidup,” identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan “every human being has right to life,” namun jika dicermati di dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa “no one shall be arbitrarily deprived of his life,” sehingga meskipun setiap manusia mempunyai hak untuk hidup namun tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Bahkan Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa pidana mati tetap dimungkinkan untuk the most serious crimes.

Oleh karena itu, pandangan tersebut dapat dilihat sebagai pandangan yang menerangkan bahwa pidana mati bukan merupakan hal yang melanggar hak manusia untuk hidup, sepanjang memang diberlakukan untuk hal-hal yang pantas diberikan pidana mati dan dipayungi oleh aturan hukum yang jelas. Hal inilah yang menerangkan bahwa di Indonesia, pidana mati seharusnya bukanlah hal yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena Indonesia sendiri juga memandang beberapa tindak pidana ke dalam serious crimes seperti terorisme, korupsi dan juga narkotika. Serious crimes merupakan syarat utama untuk dijatuhkannya pidana mati. Kemudian syarat tidak boleh adanya perampasan hak hidup secara sewenang-wenang, di Indonesia telah dipayungi oleh keberadaan undang-undang yang mengakomodir pidana mati sebagai pilihan seperti UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya dengan aturan hukum tersebut pidana mati untuk kasus-kasus serious crimes bukanlah termasuk perampasan hak hidup secara sewenang-wenang.

E. Penutup

Pemberian grasi dan pertimbangan putusan PK MA yang sama-sama menghapus pidana mati jelas berdampak luas. Meskipun atas pertimbangan sosial, kemanusiaan atau hak asasi manusia, putusan tersebut dianggap kurang peka dan kurang tanggap terhadap sisi sosial, kemanusiaan dan hak asasi manusia para korban penyalahgunaan narkoba dan keluarga, semangat dan kegigihan lembaga legislatif serta penggiat anti narkoba dan aparat penegak hukum. Dampak negatifnya, keputusan tersebut seolah-olah sebagai pesan kepada khalayak bahwa kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia sudah melunak.

Di sisi lain, keputusan tersebut dapat bermakna bahwa narkoba sudah tidak lagi dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara khususnya generasi muda. Keputusan penghapusan pidana mati terpidana narkotika dapat menjadi faktor kriminogen kejahatan narkoba. Oleh karena itu perlu adanya semacam pertimbangan kepentingan keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan peran DPR untuk terus memantau masalah pemberantasan narkoba.

Rujukan: 1. “Berlomba Menghapus Pidana Mati

Penjahat Narkoba,” Media Indonesia, diakses 15 Oktober 2012.

2. “Presiden SBY Tak Konsisten Berantas Narkoba,” http://www.gatra.com/nusantara/nasional/19234-presiden-sby-takkonsisten-berantas-narkoba.html, diakses 19 Oktober 2012.

3. “Bahaya Narkoba bagi anak muda bangsa..,” http://www.anneahira.com/narkoba-bahaya-narkoba.htm, diakses 19 Oktober 2012.

4. “Bahaya Narkoba Bagi Anak Bangsa,” http://3rest.wordpress.com/2011/04/ 05/bahaya-narkoba-bagi-anak-muda-bangsa/, diakses 22 Oktober 2012.

- 4 -

Permasalahan Pangan dan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2012

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan HPS dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sinergi menangani masalah pangan yang sedang aktual. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa perwujudan Ketahanan Pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan bagi keberlanjutan peradaban manusia. Masalah kemandirian pangan yang diangkat pada HPS ke-32 merupakan masalah bersama penduduk dunia. Untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan adanya sinergi kemitraan antar pemangku kepentingan bersamaan dengan terbentuknya kebijakan dan program aksi yang dapat dilakukan.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Hari Pangan Sedunia (HPS) mengingatkan kondisi ketahanan pangan dunia yang belum mencukupi dan terjangkau oleh semua masyarakat. Banyak warga dunia mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan meninggal dunia. Hingga tahun 2012, kelaparan dan krisis pangan tetap gagal diatasi dengan jumlah orang kelaparan yang masih tinggi yaitu 870 juta jiwa. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari bencana, kondisi alam, kemiskinan hingga peperangan.

Menurut International Food and Policy Research Institute, Asia Selatan adalah kawasan paling lapar di dunia. Menurut Global Hunger Index 2012, yang diproduksi bersama oleh Welthungerhilfe (sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di

Jerman) dan Concern Worldwide (sebuah badan amal internasional untuk melawan kemiskinan), 20 negara mempunyai tingkat kelaparan yang sangat mengkhawatirkan dan Asia Selatan mempunyai angka regional tertinggi. Kawasan Sahara di Afrika menempati peringkat di bawahnya. Namun, angka Asia Selatan lebih rendah dari yang tercatat dalam indeks 1990 yang mengindikasikan perbaikan kondisi kelaparan di kawasan tersebut.

B. Dinamika Permasalahan Pangan Dunia

Sejak diperingati mulai tahun 1981, FAO mengadopsi tema HPS yang disesuaikan dengan kepentingan dan masalah pangan dunia yang memerlukan perhatian. Tema HPS di tahun 2012 adalah

*) Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id

Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012

- 5 -

- 6 -

Agricultural Cooperatives-Key to Feeding The World. Tahun ini ancaman krisis pangan terjadi akibat kegagalan panen terkait perubahan iklim dan peningkatan jumlah penduduk dunia yang semakin tinggi. Tema tersebut dipilih untuk menunjukkan peran kerjasama dalam memperbaiki ketahanan pangan dan kontribusinya dalam usaha menghapuskan kelaparan dari muka bumi. Kemitraan, berkontribusi terhadap ketahanan pangan dengan membantu petani kecil dan produsen untuk mengakses informasi, alat, dan layanan yang mereka butuhkan. Hal ini memungkinkan para petani meningkatkan produksi pangan, memasarkan produk dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penghidupan mereka sendiri, serta meningkatkan keamanan pangan global.

Pertemuan FAO pada HPS 2012 di Roma, Italia melaporkan, pemerintah negara-negara di dunia dinilai tidak bertindak memadai untuk memberantas kelaparan serta tidak serius mengatasi krisis pangan. Pertemuan tersebut diadakan untuk menemukan cara menurunkan harga pangan di tengah bencana kekeringan yang melanda Australia, Amerika Serikat, serta anjloknya panen di Eropa dan kawasan Laut Hitam. Acara dipimpin oleh Menteri Pertanian Perancis Stephane Le Foll dan dihadiri para menteri dari kelompok G-20. Walau dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota G-20, FAO pesimistis dan tak berharap banyak dari pertemuan ini.

Di tingkat dunia, FAO melaporkan pada tahun 2012 ini terdapat 870 juta jiwa orang kelaparan. Ini merupakan penurunan besar sejak dekade 1990 dengan jumlah warga dunia kelaparan yang melebihi satu milar jiwa. Namun masih ada peningkatan bila dibandingkan dengan angka kelaparan tahun lalu yang sebesar 825 juta jiwa. Berkaitan dengan tema HPS tahun ini, PBB dengan programnya yaitu World Food Programme (WFP) menegaskan kembali komitmennya dan mengajak berbagai kelompok masyarakat, baik masyarakat sipil, pemerintah, maupun sektor swasta untuk mengakhiri kelaparan. World Food Programme terus berupaya untuk memastikan, masyarakat miskin kelaparan menerima makanan yang tepat pada waktu yang tepat.

Dari wilayah Sahel di Afrika Barat yang dilanda kekeringan hebat untuk yang ketiga kalinya dalam beberapa tahun terakhir, hingga kerusuhan di Timur Tengah, juga kepada masyarakat yang mengalami kenaikan harga pangan karena mahalnya makanan pokok impor, WFP terus berupaya untuk memberikan bantuan pangan yang dapat menyelamatkan jiwa kepada mereka yang paling membutuhkan. Bahkan pada tahun 2011, WFP telah memberikan bantuan ke hampir 100 juta orang di 75 negara, termasuk lebih dari 11 juta anak-anak yang mendapat dukungan nutrisi khusus dan 23 juta anak-anak yang menerima makanan sekolah atau makanan untuk dibawa pulang ke rumah.

Upaya mempertahankan ketahanan pangan dengan terus meningkatkan panen pertanian dunia tidak mudah. Lahan subur terus menyusut dan adanya perubahan iklim global yang berdampak pada kesuburan tanah turut mengurangi jumlah panen pangan dunia. Perubahan iklim berpengaruh pada ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan perubahan iklim maka akan terjadi perubahan kapan turunnya hujan, lamanya musim tanam, banjir, kekeringan., meningkatnya hama dan penyakit tanaman. Sementara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan harga karena stok yang berkurang, pengaruh ke distribusi makanan.

PBB dengan program WFP berupaya mengatasi masalah ini melalui bekerja sama dengan koperasi pertanian dan organisasi petani di seluruh dunia. Berbagai program kerjasama tersebut mengupayakan berbagai pelatihan untuk membantu meningkatkan kualitas tanaman, memperkuat praktik bisnis dan meningkatkan akses pasar. Secara khusus, program percontohan WFP Purchase for Progress (P4P) telah bekerja sama dengan lebih dari 800 organisasi petani, yang terdiri dari lebih dari satu juta petani kecil, di 20 negara untuk membangun kapasitas dan memaksimalkan dampak pembangunan pengadaan makanan. WFP juga bekerja sama dengan badan-badan PBB lain dalam urusan pangan, yaitu FAO dan The International Fund for Agricultural

- 7 -

Development (IFAD). Tiga badan PBB yang berbasis di Roma ini terus bekerja sama dan berinvestasi untuk meningkatkan produksi petani kecil serta meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Namun menurut laporan FAO, pemerintah negara-negara di dunia justru tidak bertindak memberantas kelaparan serta tidak serius mengatasi krisis pangan. Setiap kali dunia dihadapkan pada krisis pangan, sejumlah program diluncurkan namun tidak satupun dijalankan. G-20 yang juga berjanji menstabilkan harga pangan dunia tidak mengalami kemajuan apapun. Momentum yang diharapkan seakan telah hilang. Dunia sepertinya baru akan bereaksi apabila krisis pangan akut sedang terjadi. Hal ini seolah-olah menggambarkan jika krisis pangan tidak terjadi, sulit untuk menggerakkan pemerintahan agar berbuat sesuatu yang nyata. Dunia seakan tidak bekerja sesuai mekanisme, tetapi bertindak hanya di kala panik. Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, artinya program permasalahan pangan dunia tidak dijalankan dengan sebuah mekanisme yang tertata.

C. Dinamika Ketahanan Pangan di Indonesia

Pemerintah Indonesia pada dasarnya sudah menyadari bahwa aspek perubahan iklim dan ketahanan pangan akan saling berkaitan dengan jelas. Kenaikan suhu permukaan bumi telah menyebabkan berbagai bencana iklim di Indonesia. Dengan berbagai kejadian tersebut, terbukti model pembangunan yang selama ini dianut perlu diperbaiki, sehingga menjadi lebih kuat, lebih mampu bertahan terhadap gejolak pasar dunia, dan bersahabat dengan lingkungan. Di Indonesia, WFP bertujuan untuk memberikan dukungan yang bersifat katalistis kepada Pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi bagi semua rakyat Indonesia. WFP berkolaborasi dengan bersama Pemerintah berupaya membangun fondasi bagi Indonesia untuk menjadi juara dunia dalam perang melawan kelaparan. Komitmen WFP Indonesia mencakup tiga bidang utama yang terkait dengan

keamanan pangan yaitu dalam hal analisis dan pemetaan, manajemen bencana dan mengurangi kekurangan gizi. Strategi pelaksanaan program WFP di Indonesia dilakukan dengan pendekatan dua arah, yakni menanggapi kebutuhan pangan dan gizi secara langsung di antara masyarakat yang paling rentan, sekaligus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas yang mendorong kepemilikan lokal dan keberlanjutan.

Indonesia memperingati HPS dengan mengusung tema, “Agroindustri Berbasis Kemitraan Petani Menuju Kemandirian Pangan“ dan dipusatkan pelaksanaannya di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peringatan HPS 2012 di Indonesia bertepatan dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan yang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Lahirnya RUU Pangan ini menandakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengatur kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sendiri dan tidak terpengaruh oleh organisasi atau negara lain. Adanya UU ini menunjukkan ketahanan pangan nasional Indonesia yang sudah tidak lagi mengandalkan ketersediaan pangan dari produk-produk impor tetapi lebih mengedepankan kepada produk-produk lokal.

Di Indonesia, jumlah orang miskin masih tinggi. Pada tahun 1990 jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27,20 juta jiwa atau 15,10%, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 terdapat 29,13 juta atau 11,96% orang miskin yang secara langsung bisa disebutkan sebagai orang yang tidak cukup makan. Selain itu, angka kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dari perkotaan. Menurut data BPS, Pada tahun ini saja terdapat 18,48 juta jiwa penduduk miskin pedesaan dan jumlah ini lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota yang sebesar 10,65 juta jiwa. Penduduk desa tersebut tentunya adalah petani gurem dan buruh tani yang menurut data sensus pertanian 2003 berjumlah 13 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah pada tahun ini dan bisa disetarakan dengan jumlah penduduk miskin di desa, seiring dengan adanya konversi alih lahan. Angka konversi lahan sendiri sebesar 100 ribu Ha per tahun.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Henry Saragih, masih tingginya angka kelaparan dunia ini akibat penerapan konsep ketahanan pangan FAO yang telah menjalankan prinsip-prinsip neoliberalisme yang didorong oleh International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World Trade Organization (WTO) yang disponsori oleh negara industri dan kekuatan perusahaan transnasional yang bergerak di bidang pangan dan finansial. Setelah lebih 15 tahun penerapan konsep food security (ketahanan pangan) oleh FAO (1996-2012), justru terjadi krisis pangan, krisis keanekaragaman hayati, krisis perubahan iklim dan krisis ekonomi, semua itu menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan dan kelaparan. Pada akhirnya kesemuanya ini membuat pangan menjadi sangat jauh dari rakyat yang berada di pedesaan, karena merekalah yang seharusnya pertama kali mendapatkan makanan. Selain itu, pemerintah Indonesia seakan terus melegalkan berbagai bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui berbagai program kebijakan dengan dalih mengatasi perubahan iklim, krisis pangan, dan agrofuel. Akibatnya banyak petani kecil dan masyarakat adat yang notabene adalah produsen pangan lahannya terampas oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perlawanan kaum tani dan masyarakat adat tak terhindarkan, sehingga konflik agraria semakin meluas. Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat setidaknya terdapat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011.

D. Penutup

DPR harus terus berupaya untuk mengembalikan arah dan paradigma pembangunan pertanian dan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kedaulatan pangan Indonesia harus menjadi paradigma baru untuk mengganti paradigma ketahanan pangan yang lama.

DPR perlu mencari solusi terbaik agar penyelesaian konflik agraria yang terjadi sekarang dan mendahulukan kepentingan lahan pangan dalam setiap konflik agraria.

Mekanisme pengawasan DPR harus terus diperkuat. Dengan disahkannya RUU Pangan, diharapkan pemerintah dapat segera mengimplementasikannya. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Pangan ini perlu terus dipantau oleh DPR. UU Pangan ini bisa menjadi sebuah landasan operasional pemerintah menuju swasembada pangan, kemandirian pangan, dan akhirnya menuju kepada kedaulatan pangan. Rujukan:1. “Harapan Baru Masyarakat Kelaparan

Di Hari Pangan Sedunia,” http://www.beritasatu.com/amerika/77849-harapan-baru-masyarakat-kelaparan-di-hari-pangan-sedunia.html, diakses 17 Oktober 2012.

2. “Hari Pangan 2012, Pangan Makin Jauh Dari Tangan Petani,” http://www.spi.or.id/?p=5666, diakses 18 Oktober 2012.

3. “Makna Strategis dari Hari Pangan Sedunia 2012,” http://setkab.go.id/artikel-6083-makna-strategis-dari-hari-pangan-sedunia-2012.html, diakses 19 Oktober 2012.

4. “WFP berkomitmen akhiri kelaparan,” h t t p : / / w w w. a n t a r a n e w s . c o m /berita/338885/wfp-berkomitmen-akhiri-kelaparan, diakses 20 Oktober 2012.

5. “Pemerintah Tak Tepati Janji: FAO Sangat Pesimistis Soal Program Pemberantasan Kelaparan,” Kompas, 17 Oktober 2012.

6. “WFP Dan Pemerintah Indonesia Nyatakan Perang Melawan Kelaparan,” http://mediaprofesi.com/sosialita/1668-wfp-dan-permer in tah- indones ia-nyatakan-perang-melawan-kelaparan.html, diakses 20 Oktober 2012.

7. “Hari Pangan Dunia: Asia Selatan Kawasan Paling Lapar,” http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-16/hari-pangan-dunia-asia-selatan-kawasan-paling-lapar/1031122, diakses 20 Oktober 2012.

8. “Wapres Hadiri Peringatan Hari Pangan Di Palangkaraya,” h t t p : / / i n f o p u b l i k . k o m i n f o .go.id/?page=news&newsid=34141, diakses 20 Oktober 2012.

9. “Aksi Simpatik Sambut Hari Pangan Sedunia,” Republika, 17 Oktober 2012.

- 8 -

Respon Asimpatik Dunia Pendidikan terhadap Anak Korban Kejahatan Asusila

Yulia Indahri*)

Abstrak

Pada awal Oktober 2012 marak diberitakan kasus penculikan melalui perkenalan di jejaring sosial yang tidak jarang berujung pada pemerkosaan terhadap remaja putri. Kasus terakhir menimpa SS (15 tahun) siswi kelas 1 SMA yang dibawa kabur selama 11 hari oleh seorang pria yang mengaku fotografer. SS mengenal pelaku melalui media jejaring sosial Facebook (FB). Sebelumnya ASS (14 tahun) telah menjadi korban penculikan dan perkosaan dengan seseorang yang dikenal melalui jejaring sosial yang sama. Dua kasus terakhir tersebut cukup menyita perhatian masyarakat, karena pihak sekolah dan pemerintah dinilai kurang berempati. Padahal, semua pihak harus mampu mengambil langkah bijaksana untuk mencegah kejahatan ini.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

A. Pendahuluan

Kisah ASS diawali perkenalannya dengan oknum berinisial J melalui jejaring sosial hingga akhirnya dibawa kabur dan disekap. Selama penyekapan, ASS dibawa berpindah tempat untuk menghilangkan jejak. Rencananya, ASS akan dijual oleh sindikat perdagangan manusia ke Batam. Namun baru sampai wilayah Parung, ada orang yang mengenali ASS dan segera melapor ke polisi. Akhirnya ASS berhasil diselamatkan dan aksi J terbongkar oleh pihak kepolisian.

ASS sempat datang ke sekolah untuk menghadiri Ujian Tengah Semester (UTS), namun ia mendapatkan respon negatif dari pihak sekolah. ASS menerima sindiran dari kepala sekolah dan pimpinan yayasan di depan teman-temannya dalam upacara bendera. Dirinya dianggap mencoreng

nama baik sekolah atas kejadian yang dialaminya. Bahkan ASS mengaku diusir dari kelas oleh seorang guru.

Orang tua ASS segera melaporkan kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Keesokan harinya digelar pertemuan antara anggota DPRD Kota Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok, pihak sekolah, korban, dan keluarga korban. Usai pertemuan, pihak sekolah membantah telah mengusir ASS. Meski akhirnya ia diperbolehkan sekolah lagi, namun rasa malu dan rendah diri terus menghinggapi gadis cilik itu. Terlebih, konon juga muncul komentar tak sedap dari Mendikbud yang menyatakan bahwa kadang-kadang ada beberapa murid nakal yang awalnya bertindak atas dasar sama-sama senang tetapi kemudian mengaku diperkosa.

*) Peneliti bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: y.indahri@gmail.com

- 9 -

Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012

Komentar tersebut direspon negatif oleh banyak pihak. Korban, keluarga korban, Komnas PA, kelompok mahasiswa, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Koalisi Pendidikan, bahkan Aliansi Perempuan Tolak Pemerkosaan sampai melakukan demonstrasi terhadap komentar yang menurut Mendikbud dikutip oleh media massa secara tidak lengkap. Komnas PA pun sudah mengirimkan surat petisi online yang secara langsung diarahkan kepada Mendikbud yang meminta Mendikbud melakukan permintaan maaf kepada pelaku dan keluarga korban serta mengakui kesalahannya kepada publik.

B. Angka Kejadian di Indonesia

ASS bukan satu-satunya korban via jejaring media sosial. Hingga September 2012, tercatat sudah 21 remaja putri yang menjadi korban eksploitasi oleh orang yang dikenalnya melalui jejaring sosial. Menurut Komnas PA, korban ada yang diculik, dirampok, diperdagangkan, dan dilecehkan secara seksual. Satu kasus ditemukan korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

Untuk kasus perkosaan kepada siswi yang kemudian tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan, sebelumnya telah terjadi dua kali di Indonesia. Tahun lalu di Bengkulu terjadi perkosaan pada seorang siswi yang akan menghadapi ujian akhir, namun pihak sekolah mengeluarkannya karena telah dianggap melakukan tindakan asusila dan membuat citra sekolah buruk. Di bulan September 2012, sekolah di Jawa Timur mengeluarkan seorang siswi yang menjadi korban perkosaan selama tiga tahun oleh kakeknya sendiri.

Salah satu penyebab dari enggannya sekolah mengizinkan siswi yang telah mencoreng nama baik untuk tetap bersekolah adalah karena tidak adanya peraturan keras yang melarang hal tersebut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang di bidang pendidikan di Indonesia. Keduanya seharusnya mengeluarkan pernyataan dan peraturan keras yang melarang sekolah

mengeluarkan siswi korban perkosaan dan memberikan sanksi kepada sekolah yang berani mengeluarkannya.

Penyebab lainnya, hingga saat ini siswa tidak mendapatkan pendidikan seks yang komprehensif. Banyak yang belum mengetahui dan mengenali apa saja yang termasuk dengan pelecehan atau kekerasan seksual beserta dampaknya, sehingga para siswa, guru, orang tua, masyarakat, termasuk Menteri sekalipun belum tahu bagaimana menghindari dan menangani kasus perkosaan pada anak. Penolakan terhadap pendidikan seksualitas yang komprehensif secara umum beralasan bahwa norma ketimuran dan budaya itu lebih penting.

C. Peran Keluarga

Satu hal penting dari keluarga ketika kasus telah terjadi adalah peran mereka dalam melakukan pendampingan. Pendampingan dari keluarga dalam proses pemulihan harus terus dilakukan. Komnas PA telah berupaya melakukan terapi psikologis untuk mendeteksi perkembangan psikologi awal, pascakejadian. Hasil dari terapi akan membantu keluarga untuk melakukan intervensi selanjutnya.

Trauma yang terjadi pada anak seusia ASS, harus diperlakukan secara khusus dan bertahap agar proses penyembuhan luka batin pada korban berjalan dengan opimal. Dengan demikian, ASS pun dapat menjalani hidup dan berkembang layaknya anak seusianya. Pihak keluarga juga harus mewaspadai gejala trauma jangka panjang akibat peristiwa tersebut. Pasalnya, gejala tersebut baru dapat dilihat secara keseluruhan dalam waktu 6 bulan.

Sementara itu, satu hal yang sama pentingnya, yang seharusnya dilakukan sebagai tindakan preventif adalah melihat informasi melalui media yang mudah diakses anak tetapi bermuatan negatif. Keberadaan media memang menjadi pisau bermata dua. Jika digunakan untuk hal-hal positif, media dapat menjadi alat yang ampuh untuk menggali ilmu, bersosialisasi dan membuka jendela dunia via jalur maya, tetapi media juga bisa menjadi surga bagi predator ‘pemangsa’ anak.

- 10 -

- 11 -

Karena itu, pengawasan orangtua untuk memantau pergaulan anak melalui media sosial di internet penting dilakukan. Orangtua harus lebih intensif memantau pertemanan, terlebih pergaulan di dunia maya yang dilakukan anaknya. Jika perlu terapkan batas waktu penggunaan alat-alat komunikasi di rumah antara lain: tidak ada SMS, media sosial, telepon dan surat elektronik setelah waktu tertentu di malam hari. Selain itu perlu juga orang tua mengetahui situs apa yang sering dikunjungi anak dan siapa yang sering diajak berbicara di dunia maya. Pengetahuan akan internet juga mutlak dipelajari orangtua. Karena itu, orangtua juga harus peka dan tidak gagap teknologi.

Situs jejaring sosial memang telah menghapus para pelaku kejahatan, utamanya kejahatan seks, dari halaman situs mereka. Namun, tak ada yang dapat menjamin, laman yang kini dimuati milyaran orang di seluruh dunia bersih dari para penjahat seksual.

D. Peran Sekolah

Pihak sekolah sebagai institusi pendidikan harus mampu mengambil langkah profesional melalui pembinaan psikologis terhadap sang anak. Sebenarnya menurut psikolog pendamping, korban dianggap mampu mengatasi trauma penculikan dan perkosaan yang dialaminya. Namun, pihak sekolah malah berperilaku kontraproduktif dengan menyindir dan mengusir ASS karena dianggap mencoreng nama baik sekolah.

Menurut Liza Marielly Djaprie, tindakan menyindir ASS di depan seluruh teman-teman sekolahnya pada saat upacara bendera mengakibatkan guncangan besar bagi kondisi psikologis ASS. Apalagi sekolah lain sempat menolak ASS ketika Komnas PA berupaya mendaftarkan ASS di dua sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari tempat kediaman ASS.

Kasus ini seharusnya dijadikan momentum bagi sekolah. Korban dapat berbagi pengalaman agar siswa lain dapat lebih berhati-hati. Korban dapat menyosialisasikan kepada siswa lainnya

agar tak terjerumus dengan kasus yang sama.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya dapat melindungi korban pemerkosaan dan memberikan dukungannya agar korban dapat terus melanjutkan pendidikannya. Setiap anak juga berhak memeroleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, sesuai minat dan bakatnya. Jadi, setiap anak berhak mendapat akses pendidikan tanpa memedulikan latar belakangnya.

Pemahaman terhadap fungsi dan efek—baik positif maupun negatif—dari pemakaian internet, layak diajarkan pada anak-anak sejak dini. Pembekalan untuk pemahaman dapat diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Terutama mengingat semua jenjang pendidikan sudah gandrung dengan dunia maya.

E. Peran Pemerintah

Pemerintah seharusnya memberi semangat dan dukungan terhadap keluarga korban. Bukan melakukan penghakiman terhadap korban dan sekaligus keluarga korban. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah telah menyatakan keprihatinannya dengan terjadinya lagi kasus pemerkosaan dengan media jejaring sosial media. Mendikbud pun sudah meminta maaf atas pernyataan yang dipahami keliru karena konteksnya tidak sebagaimana yang dimaksud dan tidak utuh disampaikan sehingga dipersepsi negatif oleh publik.

Korban pemerkosaan tetap harus mendapatkan haknya untuk pendidikan. Undang-Undang juga mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam keadaan apa pun, anak harus tetap mendapat layanan pendidikan. Pasal 9 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan

- 12 -

tanpa memperdulikan latar belakangnya. Meskipun ia hamil karena bukan menjadi korban perkosaan, maka ia tetap masih berhak untuk melanjutkan sekolah.

Dari sisi penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru, yang rencananya dirampungkan pada Februari 2012, ada baiknya dipertimbangkan juga dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, sering terjadinya tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain maka pemerintah harus tetap berupaya untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemanfaatan teknologi yang sehat dan aman.

Di era internet, anak-anak tidak hanya membutuhkan perangkat lunak pendidikan, namun mereka sekarang juga memerlukan perangkat lunak yang mampu memberikan perlindungan (proteksi) dari informasi di internet yang berdampak negatif bagi perkembangan mereka. Melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) telah diluncurkan program Internet Sehat dan Aman (Insan) dengan perangkat lunak Perangkat Internet Aman dan Edukasi untuk Anak Indonesia (Perisai) pada bulan Agustus 2010.

Peran utama penanggulangan masalah kejahatan di dunia nyata dan di dunia maya ada di pihak keluarga yang dapat menghindari keluguan anak disalahgunakan oleh orang lain. DPR-RI sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan program pemerintah berperan penting ketika disinyalir ada kekurangseriusan atau penyimpangan sekecil apa pun terhadap kebijakan ideal yang telah disusun oleh pemerintah. Kita semua tidak menginginkan anak-anak kita menjadi korban eksploitasi dalam bentuk apa pun, termasuk oleh orang asing yang dikenalnya melalui jejaring sosial di dunia maya.

Rujukan:1. “Dianggap melecehkan, Mendikbud didemo

mahasiswa,” http://www.merdeka.com/peristiwa/dianggap-melecehkan-mendikbud-didemo-mahasiswa.html, diakses 20 Oktober 2012.

2. “Inilah Kronologis Penolakan ASS oleh Sekolah,” http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/08/17231184/Inilah.Kronologis.Penolakan.ASS.oleh.Sekolah.html, diakses 17 Oktober 2012.

3. “Kemendikbud dan Kemenag: Stop kriminalisasi korban perkosaan di sekolah,” http://www.change.org/id/petisi/kemendikbud-dan-kemenag-stop-kriminalisasi-korban-perkosaan-di-sekolah, diakses 17 Oktober 2012.

4. “Komnas PA: Agar Lebih Pede, Jadikan ASS Duta,” http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/21413583/Komnas.PA.Agar.Lebih.Pede.Jadikan.ASS.Duta, diakses 20 Oktober 2012.

5. “Linda Gumelar: Korban Pemerkosaan Punya Hak untuk Sekolah,” http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/10/mbodye-linda-gumelar-korban-pemerkosaan-punya-hak-untuk-sekolah, diakses 20 Oktober 2012.

6. “Mendikbud: Ada Salah Persepsi,” http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/14/22435439/Mendikbud.Ada.Salah.Persepsi, diakses 20 Oktober 2012.

7. “Orangtua Korban Penculikan Kecewa kepada Yayasan Sekolah,” http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/15555483/Orangtua.Korban.Penculikan.Kecewa.kepada.Yayasan.Sekolah, diakses 20 Oktober 2012.

8. “Perempuan Unjuk Rasa, Protes Pernyataan Mendikbud,” http://edukasi.kompas.c o m / r e a d / 2 0 1 2 / 1 0 / 1 7 / 1 2 3 5 1 4 4 4 /Perempuan.Unjuk.Rasa.Protes.Pernyataan.M e n d i k b u d ? u t m _ s o u r c e = W P & u t m _medium=Ktpidx&utm_campaign=Korban%20Perkosaan%20Dikeluarkan%20Dari%20Sekolah, diakses 20 Oktober 2012.

9. “Psikolog: ASS Butuh Penerimaan, Bukan Sindirian,” http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/16020088/Psikolog.ASS.Butuh.Penerimaan.Bukan.Sindiran, diakses 20 Oktober 2012.

10. “Sekolah Perlu Antisipasi Penculikan Lewat Dunia Maya,” http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/11/00510559/Sekolah.Perlu.Antisipasi.Penculikan.Lewat.Dunia.Maya, diakses 20 Oktober 2012.

11. “Siswi Korban Penculikan Menjalani Terapi di Komnas PA,” http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/12070829/Siswi.Korban.Penculikan.Menjalani.Terapi.d i .Komnas .PA?u tm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=, diakses 17 Oktober 2012.

12. “Teen charged with raping young girl he met on Facebook, deputies say,” http://lincolncounty.wbtv.com/news/news/75561-teen-charged-raping-young-girl-he-met-facebook-deputies-say, diakses 17 Oktober 2012.

Optimalisasi Peran Devisa Hasil Ekspor bagi Perekonomian Nasional

Niken Paramita Purwanto*)

Abstrak

Indonesia berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Banyaknya investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena investor merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri juga dikarenakan penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk itu, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pendahuluan

Peran perdagangan antar-negara dalam perekonomian dan pertumbuhan global semakin penting. Fenomena globalisasi dan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga terbuka peluang bagi industri suatu negara untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan jika negara tersebut mengandalkan pasar domestik. Indonesia merupakan salah satu anggota World Trade Organisation (WTO) dan memiliki kontribusi besar dalam perdagangan internasional. Dilihat dari negara tujuan, volume perdagangan Indonesia mencatat, ekspor komoditas nonmigas Indonesia ke Cina pada bulan Agustus 2011 mencapai

- 13 -

angka terbesar yaitu 1,92 miliar dolar AS ke Jepang, 1,53 miliar dolar AS dan ke India 1,39 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 32,89%. Sementara ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$2,06 miliar dolar AS.

Dalam HSBC Trade Connection Report 2011 dijelaskan, Indonesia akan menjadi negara berperingkat ke-4 dunia setelah Mesir, India, dan Vietnam, dengan tingkat pertumbuhan perdagangan tertinggi, yaitu 96% sampai tahun 2025 mendatang serta rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,3%. Selain itu kenaikan pertumbuhan perdagangan di koridor Asia, perdagangan Asia juga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan perdagangan dunia ke depan.

Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012

*) Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: paramita.niken@yahoo.co.id

- 14 -

Negara berkembang di Asia yang masuk dalam lima besar negara yang mengalami pertumbuhan perdagangan tertinggi di tahun 2025 adalah Indonesia, India, Vietnam, dan Cina.

Dalam 15 tahun ke depan, total pertumbuhan perdagangan Indonesia diprediksi mengalami kenaikan sebesar 144% yang didorong oleh ekspor komoditas. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi 619,6 miliar dolar US pada tahun 2012, dari sebelumnya 203,6 miliar dolar US di tahun 2011.

Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan.

Ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Dengan catatan belum adanya kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor pada bank dalam negeri, maka belum tentu nilai ekspor tersebut merepresentasikan nilai devisa masuk yang sesungguhnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang angkanya semakin membesar salah satu penyebabnya adalah hasil ekspor yang tidak terserap di dalam negeri (nilainya mencapai 29,5 miliar dolar US) serta selisih antara pencatatan NIlai Devisa hasil Ekspor (DHE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Rincian Transaksaksi Ekspor (RTE)

Bank BRI mencacat transaksi Ekspor hingga September 2012 mencapai 8-9 miliar dolar AS tetapi DHE yang dilaporkan ke RTE hanya 3,9 milliar dolar AS sedangkan Bank Mandiri mencatat Eksportir yang melaporkan RTE sekitar 8,6 miliar dolar AS pada Juni 2012 padahal DHE yang masuk ke bank BUMN tersebut mencapai 26,7 milliar dolar AS juga melihat adanya berbedaan antara RTE dan DHE sejumlah.

Selisih antara pencatan PEB, DHE dan RTE dikarenakan banyak investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena investor yang merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya

devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri. Penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Di samping itu undang-undang tersebut belum dilengkapi peraturan perundangan yang memberikan batasan pengertian lalu lintas devisa bebas tersebut. Akibatnya transaksi ekspor Indonesia lebih banyak diselesaikan di luar negeri.

Secara komparatif banyak negara sudah menerapkan sistem devisa yang lebih terkontrol, di antaranya:a. Malaysia: Hasil ekspor wajib dibawa

masuk ke perbankan domestik paling lambat 6 bulan setelah tanggal ekspor

b. Thailand: Devisa wajib dibawa ke perbankan domestik paling lambat 1 tahun setelah transaksi ekspor dan utang luar negeri

c. India: Devisa hasil ekspor wajib masuk paling lambat 1 tahun setelah tanggal ekspor dan konversi

d. Brazil: Hasil ekspor dan utang luar negeri tidak wajib masuk, tetapi kalau masuk wajib dikonversi ke mata uang domestik

B. Peraturan Bank Indonesia

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan lalu lintas devisa, khususnya devisa hasil ekspor.

Tabel Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (juta Dolar AS)

Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia

Migas Non MigasTotal

Ekspor

2008 29.126,3 107.894,4 137.020,4

2009 19.018 97.472,4 116.484,4

2010 28.039,6 129.739,4 157.779,1

2011 41.593,2 162.023,5 203.616,7

Januari s.d. Agustus 2012

25.941,7 101.225,6 127.167,3

Sumber: Diolah dari www.kemendag.go.id, 2012

- 15 -

Sejumlah Peraturan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi UU tersebut, di antaranya: a. PBI No. 13/15/PBI/2011 tentang

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

b. PBI No. 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri

c. PBI No. 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

d. PBI No. 14/4/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.

Peraturan tersebut dipicu selain oleh banyaknya devisa hasil ekspor yang tidak kembali ke dalam negeri, juga karena banyak negara di ASEAN telah lebih dulu menerapkan sistem devisa yang lebih terkendali/ terkontrol. Kebijakan tersebut ditempuh karena sistem devisa bebas yang dianut saat ini dalam beberapa aspek dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia, ditambah lagi dengan infrastruktur perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif bagi penerapan sistem devisa yang lebih terkontrol. Kebijakan tersebut ditempuh karena sistem devisa bebas yang dianut saat ini dalam beberapa aspek dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia, ditambah lagi dengan infrastruktur perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif bagi penerapan sistem devisa yang lebih terkontrol. PBI tersebut dikeluarkan bukan dimaksudkan untuk merubah sistem devisa tetapi agar dapat dipantau potensi devisa (sebagai data). PBI ini merupakan antisipasi dari defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang angkanya kian membesar. Salah satu penyebabnya adalah hasil ekspor yang tidak terserap di dalam negeri.

Dengan adanya PBI yang mengharuskan pelaporan dan juga kewajiban untuk menyimpan dananya di bank devisa lokal di Indonesia dapat memberikan kepastian mengenai devisa yang seharusnya diperoleh Indonesia terkait dengan kegiatan Ekspor. Investor dan juga bank devisa harus melaporkan devisa yang

masuk ke Indonesia. Sehingga pendapatan dari devisa menjadi jelas keberadaannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BI no. 13/2011, Eksportir wajib menerima DHE melalui bank domestik paling lama setelah 6 bulan, sehingga DHE atas PEB Januari 2012 sudah harus diterima Juni 2012. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, BI akan mengenakan denda 0.5% dari nomonal DHE yang belum diterima oleh bank devisa. Adapun bagi Eksportir yang tidak membayar sanksi denda administratif tersebut selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa penangguhan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Menurut BI, DHE warga Indonesia yang terpakir di luar negeri mencapai US$29 miliar. Masih ada ribuan Eksportir yang belum melaporkan DHE. Bank Sentral sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada sekitar 2.600 Eksportir yang belum melaporkan DHE. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru sekitar 1000 pengusaha yang merespons.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kepastian dalam nilai tukar yang ada. Valaditas dari nilai tukar itu penting, hal ini dikarenakan importir akan merasa aman dalam melakukan nilai tukar. Berkaitan dengan kesiapan bank devisa terhadap banyaknya lalu lintas devisa di Indonesia dan banyak diperlukannya Bank Devisa, maka Bank devisa pasti akan siap melakukan laporan, yang perlu disosialisasikan adalah Eksportir terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh para Eksportir tersebut. investor tidak ingin menyimpan uangnya di dalam negeri. Sehingga bank devisa tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para investor tersebut.

C. Perubahan UU No. 24 tahun 1999

Pada dasarnya, pemilihan penerapan sistem devisa dan sistem nilai tukar memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika suatu negara menerapkan sistem devisa bebas, maka ada beberapa kelebihan yang akan diperoleh antara lain kemudahan untuk akses ke sumber pendanaan

- 16 -

keuangan luar negeri, kemudahan untuk akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional. Sistem, devisa bebas juga memberi kemudahan mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian melalui kompetisi untuk financial resources. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, pembiayaan perdagangan, dan kegiatan perekonomian lainnya. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional, untuk memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan “good policy“ yang kredibel berdasarkan kebijaksanaan yang berorientasi kepada standar efisien perekonomian dunia.

Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menjadikan aturan-aturan yang ada didalam PBI yang mengatur mengenai lalu litas devisa menjadi substansi dalam rencana Perubahan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang bertujuan untuk:• Memfungsikan ulang sistem pembayaran

atau pencatatan transaksi lintas negara sehingga dapat diawasi.

• Optimalisasi penerimaan devisa dari hasil ekspor.

• Kanalisasi Capital Inflow untuk pembangunan sektor riil.

• Mengatur protokol dengan manajemen sistem Lalu Lintas Devisa yang menguntungkan bagi kepentingan Nasional.

D. Penutup

Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data/informasi Lalu Lintas Devisa (LLD), termasuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor (DHE). Beberapa aspek yang disempurnakan antara lain terkait dengan cakupan data maupun pelapor, periodisasi, dan sanksi pelaporan. Untuk itu, Bank dalam negeri harus bisa bersinergi dengan BI dalam mempersiapkan dan meningkatkan kinerja mereka, sedangkan BI juga harus tetap berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan agar kebijakan ini benar benar menguntungkan bagi perbankan lokal Indonesia. Penerapan sistem devisa bebas dengan kebijakan pemantauan lalulintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel dapat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian nasional. Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

Rujukan: 1. Berita Resmi Statistik BPS, No. 47/08/Th.

XIV, 1 Agustus 2011.2. “Bank Dilarang Beri Saksi Ribuan Eksportir

terancam kena Denda Terkait Aturan Devisa Ekspor,” http://www.bisnis.com, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

3. “Eksportir Enggan Laporkan Devisa,” Republika, 17 Oktober 2012.

4. “Ekspor,” http://www.bisnis.com, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

5. “Perekonomian Indonesia Peringkat 4 Dunia di 2025,” http://www.neraca.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

6. “Pemerintah harus ciptakan iklim investasi nyaman,” http://www.neraca.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

7. Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan, 2008, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

8. Undang-undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar dan Penjelasannya.

Kontroversi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional

Siti Nur Solechah*)

Abstrak

RUU tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan oleh Pemerintah ke DPR telah memicu kontroversi. Pro-kontra terhadap RUU ini terlihat baik di kalangan masyarakat maupun di DPR. Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 telah memutuskan pembahasan RUU tersebut oleh Komisi I. Setelah melakukan serangkaian RDPU, akhirnya Komisi I menyerahkan RUU itu ke Rapat Paripurna untuk selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah untuk direvisi. Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2012 kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU tersebut. Paling tidak ada lima isu krusial dari RUU itu antara lain; cakupan Keamanan Nasional yang sangat luas, hakekat ancaman, tujuan penyelenggaraan kamnas, penyelenggara kamnas, dan status keadaan kamnas.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Pendahuluan

Draft RUU tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sudah diajukan ke DPR oleh Pemerintah sejak periode DPR RI 2004 – 2009. Namun, RUU tersebut dari awal pengajuannya telah memicu kontroversi. Pada periode DPR RI 2009 – 2014 ini DPR telah mengamanatkan pembahasan RUU itu kepada Komisi I. Pada tahap Pembicaraan Tingkat I, Komisi I telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai kalangan seperti para pakar, lembaga riset, dan LSM. Namun hampir semua yang diundang memberikan respons negatif terhadap RUU tersebut.

Saran yang diperoleh Komisi I DPR dari RDPU antara lain agar DPR

mengembalikan RUU tersebut kepada Pemerintah. Atau, DPR merombak total RUU tersebut sehingga isi RUU itu bukan seperti muatan yang ada di RUU usulan Pemerintah itu. Perkembangannya sekarang, Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2012 telah mengamanatkan pembentukan Pansus untuk membahas RUU tersebut. Kontroversi kembali merebak baik di kalangan masyarakat maupun dikalangan fraksi-fraksi di DPR.

B. Perjalanan Panjang RUU Kamnas

Draft RUU Kamnas pertama kali dijukan ke DPR pada tahun 2005. Draft RUU Kamnas tersebut berisi 7 bab

- 17 -

Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012

*) Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: solikz@yahoo.com

- 18 -

dan 60 pasal. Waktu itu karena banyak penolakan, draft RUU tersebut tidak pernah dibahas oleh DPR periode 2004 – 2009. RUU Kamnas kemudian diajukan lagi dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. Berdasarkan keputusan DPR No 41 Tahun 2009 tentang Prolegnas, RUU Kamnas berada pada urutan 101, sedangkan untuk target prioritas Prolegnas tahun 2012 RUU Kamnas masuk target prioritas yang perlu diselesaikan.

Atas dasar itu Pemerintah mengajukan draft RUU Kamnas, dan Rapat Paripurna DPR pada MS IV tahun 2010-2011 memutuskan pembahasan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I. Selama 8 bulan pembahasan Panja telah mengadakan beberapa kali RDPU. Dari masukan-masukan yang diperoleh melalui RDPU dengan berbagai pihak, sebagian besar mengusulkan untuk menolak draft RUU tersebut.

Tanggal 20 Maret 2012 Panitia Kerja (Panja) Komisi I yang membahas RUU Kamnas telah mengadakan Rapat Intern. Rapat tersebut diwarnai perdebatan yang keras terkait dengan perlu tidaknya RUU Kamnas dikembalikan kepada Pemerintah untuk direvisi. Rapat tersebut berujung dan mengerucut pada tiga opsi. Tiga opsi tersebut adalah; Opsi I: Pansus meminta Pemerintah merevisi RUU Kamnas untuk disempurnakan. Opsi ini didukung oleh 5 Fraksi; F-PG, F-PDIP, F-PKS, F-PPP, F-P Hanura. Opsi II: Revisi RUU Kamnas ini dilakukan secara bersama antara Pemerintah dan Pansus. Opsi ini didukung oleh 2 fraksi; F-PD dan F-PAN. Opsi III: RUU dibahas lagi lebih dalam didalam Panja, setelah itu baru diambil keputusan apakah Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu RUU ini atau merevisinya bersama-sama antara Panja dan Pemerintah. Opsi ini didukung oleh F-PKB.

Berdasarkan ketiga opsi tersebut, maka Rapat Pansus mengambil keputusan bahwa Pansus meminta kepada Pemerintah untuk merevisi draft RUU Kamnas ini dalam rangka penyempurnaan tanpa batas waktu yang ditentukan. Rapat Pansus juga mencatat keberatan dari F-PD. F-PD tetap pada pandangan bahwa seharusnya Pemerintah menyampaikan keterangan pengusul atas RUU ini dan setelah

itu diambil sikap setiap fraksi apabila memang Pemerintah harus merevisi draft RUU tersebut.

Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2012 telah mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas, Pansus ini melibatkan anggota dari Komisi I, II, dan III. Pemerintah telah mengajukan kembali RUU Kamnas kepada DPR, namun RUU tersebut tanpa revisi. Menyikapi hal tersebut anggota Pansus RUU Kamnas mengagendakan untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah perihal RUU yang tidak direvisi tersebut pada tanggal 23 Oktober 2012.

C. Isu-Isu Krusial dalam RUU Kamnas

Adapun isu-isu krusial dari RUU Kamnas tersebut yang banyak dikritik oleh berbagai pihak baik dari kalangan pakar/akademisi, mahasiswa, lembaga penelitian dan LSM antara lain adalah:

Pertama, cakupan Keamanan Nasional yang sangat luas. Pasal 5 RUU tersebut merumuskan bahwa “keamanan nasional meliputi: a. Keamanan Insani; b. Keamanan Publik; c. Keamanan ke dalam; dan d. Keamanan ke luar.” Perumusan pasal ini merupakan rumusan karet atau terlampau luas. Undang-Undang ini dapat menjerat siapa saja dan masalah apa saja dengan mengatasnamakan keamanan nasional. Dengan rumusan karet seperti ini, dikhawatirkan ketentuan hatzaaiartikelen atau pernyataan kebencian dan permusuhan yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan lagi. Rumusan yang karet ini dapat juga menyeret dan menjerat Pers sehingga tidak memiliki kemerdekaan.

Kedua, terkait dengan hakekat ancaman. Ancaman seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2 adalah setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Kritik atas konsep ancaman tersebut antara

- 19 -

lain dikemukakan oleh Kusnanto Anggoro, bahwa dalam konteks kamnas, ancaman itu harus sangat terbatas tidak boleh amat luas, karena akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam penyelenggaraannya terutama dalam konteks perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM). Pembatasan ancaman itu terkait dengan ancaman yang berbau kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan, maka yang dimaksud ancaman itu apa, kalau normal-normal saja bisa dijawab dengan penyelenggaraan pemerintahan yang normal, tidak perlu dalam konteks perundang-undangan.

Ketiga, tujuan penyelenggaraan kamnas. Penyelenggaraan kamnas bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman (Pasal 3 RUU). RUU Kamnas ditujukan pada upaya membangun kordinasi dan sinergi hubungan antar aktor keamanan agar tidak over lapping dan untuk mengisi kevakuman dalam mengatasi situasi grey area. Artinya, RUU Kamnas hadir sebagai bagian untuk melengkapi kekosongan dan kevakuman dalam relasi hubungan antara TNI dan POLRI. Itu yang sering disebut dengan tugas perbantuan.

Keempat, penyelenggara kamnas. Mengapa penyelenggaraan keamanan nasional hanya dilakukan oleh Intelijen sebagaimana dimaksud Pasal 22 junc to Pasal 23, yang penekanannya memberikan kewenangan sentral kepada intelijen dalam menyelenggarakan kamnas. Penempatan penyelenggaraan nasional hanya pada suatu aktor Intelijen adalah sebuah kesalahan mendasar, seharusnya penyelenggaraan keamanan nasional adalah para pihak yang terkait dengan aktor-aktor kamnas seperti Polisi, TNI dan Intelijen sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kelima, status keadaan keamanan nasional. Pasal 10 RUU ini mengatur berkaitan dengan status keadaan keamanan nasional, bahwa; “status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi: a. tertib sipil;

b. darurat sipil; c. darurat militer; dan d. perang.” Kritik terhadap pasal ini antara lain berpandangan bahwa status keadaan kamnas ini merupakan suatu keadaan ketika fungsi-fungsi pemerintahan sipil sudah terganggu dan tidak berjalan normal.

Menurut hukum internasional ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menentukan kedaruratan yaitu legalitas, proporsionalitas, pengumuman, notifikasi, non-diskriminasi, ancaman yang khusus, batasan waktu. (UNESCO 1997). Seharusnya prinsip ini diadopsi dalam hukum nasional setiap negara. Selain itu, perlu ada landasan hukum untuk penetapan keadaan darurat atau UU keadaan darurat.

D. Pro-kontra terhadap RUU Kamnas

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat DR. R. Adjeng Ratna Suminar mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional (Kamnas) bertujuan melindungi kepentingan Rakyat, dan tidak tumpang tindih dengan aturan keamanan lainnya. Menurutnya banyak manfaat positif kalau RUU tersebut seperti tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek melainkan subjek penting yang ikut berperan menjaga keamanan.

RUU tersebut diproyeksikan sebagai 'grand design' keamanan nasional, karena selama ini setiap instansi berjalan sendiri-sendiri dan UU yang lahir juga hanya untuk kepentingan masing-masing instansi itu. Menurutnya Indonesia butuh UU yang terintegrasi. Aturan itu juga menjadi payung UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Serta, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU sektoral yang menyangkut Keamanan Negara.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 30, Adjeng Ratna mengharapkan RUU Kamnas mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta mengatur keikutsertaan Warga Negara dalam proses pertahanan dan keamanan. Dikatakan sebagai koordinasi, karena sifatnya dan tujuannya hanyalah

- 20 -

mengkoordinasikan instansi terkait tanpa mengubah struktur, kewenangan serta tanggung jawab masing-masing instansi. Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara yang besar sudah sepatutnya memiliki UU Kamnas.

Sementara itu Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan perihal RUU Kamnas ke fraksi-fraksi di DPRKamis, tanggal 18 Oktober 2012. Setelah menjelaskan kepada anggota Parlemen, Pemerintah diminta menjelaskan isi draft RUU tentang Kamnas secara komprehensif kepada masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat juga menjadi pemangku kepentingan dalam substansi RUU Kamnas tersebut.

Al A’raf dari Imparsial menilai, masyarakat menolak RUU Kamnas karena substansi yang termuat dalam draft yang disusun pemerintah dinilai membahayakan. Draft RUU Kamnas berpotensi mengembalikan suasana ke masa pemerintahan Orba ketika tentara memiliki kewenangan yang relatif besar. Dirinya menilai, agenda Kementerian Pertahanan menyosialisasikan RUU Kamnas ke Fraksi di DPR merupakan upaya lobbi bukan sosialisasi. Karena itu, Kemhan harus menyosialisasikan ke masyarakat.

Pandangan yang kontra terhadap RUU ini pun berlanjut pada adanya kecurigaan bahwa dibalik pengajuan RUU Kamnas, sedang berlangsung konsolidasi dari berbagai kelompok kekuatan untuk mempersiapkan jalan menuju sistem otoritarian negara dengan junta militer tapi terlegalkan melalui UU Kamnas. Kecurigaan itu dikemukakan oleh Direktur Komunikasi Institut Kebijakan Publik, Andar Nubowo. Selanjutnya dikatakan bahwa konsolidasi kekuatan saat ini dilakukan oleh kelompok militer, kelompok politik, dan kekuatan bisnis, yang tujuannya dalah untuk mengembalikan monopoli kekuasaan oleh negara.

E. Penutup

RUU Kamnas telah melewati perjalanan panjang, namun keberadaan RUU tersebut masih menuai kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun di dalam DPR. Dari kalangan masyarakat hampir semua menyatakan keberatannya dan menolak RUU tersebut dibahas. Sementara dari dalam DPR dukungan terhadap RUU Kamnas hanya datang dari Fraksi Partai Demokrat. Paling tidak ada lima isu krusial yang banyak disoroti oleh para pakar/akademisi dan periset serta aktivis LSM. Lima isu tersebut antara lain adalah; cakupan Keamanan Nasional yang sangat luas,hakekat ancaman, tujuan penyelenggaraan kamnas, penyelenggara kamnas, dan status keadaan keamanan nasional. Analog dengan pandangan F-PKB saat memilih opsi III sebelum Komisi I mengembalikan RUU ke Pemerintah, adalah pandangan yang arif apabila DPR membahasnya terlebih dahulu bersama Pemerintah. Apabila RUU tersebut tidak layak diundangkan, RUU itu bisa dikembalikan ke Pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Rujukan: 1. “RUU Kamnas Membahayakan

Masyarakat,” Kompas, 18 Oktober 2012

2. “DPR Mengesahkan Pansus RUU Kamnas,” http://news.detik.com, diakses 20 Oktober 2012.

3. “RUU Kamnas Lindungi Rakyat, Bukan Membatasi HAM,” http://www.dpr.go.id, diakses 19 Oktober.

4. “RUU Kamnas Berpotensi Kebiri Demokrasi,” Suara Pembaruan, 19 Oktober 2012.

5. Risalah RDPU Komisi I dengan Pakar, tanggal 6 Januari 2012.

6. Risalah RDPU Komisi I dengan Dewan Pers dan LSM, tanggal 26 Juni 2011.