Vol IV No 04 II P3DI Februari 2012

Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme

Denico Doly*)

Abstrak

Premanisme yang berujung pada tindak pidana pembunuhan seringkali terjadi. Beberapa waktu lalu, polisi berhasil melumpuhkan salah seorang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu JK. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK disinyalir terkait dengan masalah premanisme. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena pembunuhan tersebut direncakan terlebih dahulu.

H U K U M

Pendahuluan

Pada hari Jumat, 17 Februari 2012, Kepolisian Daerah Metro Jaya, menangkap seorang tokoh pemuda Jakarta berinisial JK. Penangkapan ini terjadi di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur. Penangkapan terhadap tersangka JK dilakukan terkait dengan kasus pembunuhan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia yang bernama Tan Harry Tantono alias Ayung. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 di Hotel Swiss-Bell Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tersangka JK diduga mendalangi aksi pembunuhan tersebut dengan menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh Ayung. Dalam kasus ini polisi sudah menangkap 5 (lima) orang tersangka yang diduga merupakan anak buah JK. Kelima orang tersebut berinisial C, A, T, DN, dan KP. Berdasarkan pengakuan kelima orang tersebut, pembunuhan

terhadap Ayung dilakukan karena Ayung berjanji akan membayarkan upah Rp. 600.000.000,- atas jasa penagihan utang (debt collector), namun pada saat diminta, Ayung tidak memberikan upah atas jasa penagihan utang tersebut.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat 12 kasus kejahatan yang melibatkan tersangka JK beserta kelompoknya selama tahun 2010-2012. Kasus-kasus tersebut dilaoprkan meliputi penganiyayaan, pengeroyokan, dan kasus pembunuhan. Adapun ke-12 kasus tersebut antara lain:1. Perampasan kunci toko. Harus,

Thakurdas, Samtani melaporkan Mukti Kei dan Hendrick Kei dengan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polda Metro Jaya.

2. Menagih dengan ancaman. Pada 19 Juli 2010, Raymond Teddy Horhoruw mendapatkan ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan melalui telepon

*) Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012

- 1 -

- 2 -

dan pesan singkat. Atas peristiwa ini, korban melaporkan Soyan, Martinus, Sinamapongo, dan Robert Kei dengan Pasal 368 dan 335 KUHP.

3. Perampasan dengan senjata tajam. Pada saat melakukan observasi wilayah di Gang Gereja Pasar Kranji, Bekasi, petugas kepolisian mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan perampasan sambil membawa senjata tajam pada 18 Desember 2010 pukul 01.00. Hendrik ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 368 KUHP.

4. Pencatutan tanah. Umar Kei memasang plang besi bertuliskan “Tanah ini milik PT Billy and Moon” di lahan tersebut. Suwin melaporkan Umar Kei ke Polda Metro Jaya pada 1 Juli 2011. Umar Kei akhirnya dijerat dengan Pasal 167 KUHP.

5. Penganiayaan terhadap wartawan. Pada 8 September 2011, Johnson Purba yang sedang meliput persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tiba-tiba dikeroyok sekelompok pria yang kemudian diketahui bernama Budi Ahmad, Syahyadin, dan Umar Kei. Para penganiaya akhirnya dijerat dengan Pasal 352 tentang Penganiayaan Berat dan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.

6. Menerobos ke dalam rumah. Kelompok Kei dilaporkan oleh Legiman karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada 13 Maret 2011. Saat itu, sekitar delapan orang tak dikenal menerobos masuk rumah Legiman di Jalan Pasir Putih 5 Nomor 12, Ancol Timur, Jakarta Utara.

7. Menganiaya satpam hingga tewas. Enam orang pelaku mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam bernomor polisi B 8839 QQ. Para pelaku ditegur Hasan Ismail, seorang satpam. Akibat teguran itu, percekcokan antara pelaku dan Hasan tak terhindarkan. Para pelaku kemudian mengeroyok korban dan membacoknya di bagian leher, perut, dada, dan tangan hingga korban meninggal di lokasi kejadian. Atas

peristiwa ini, Rico Kei dan Remi Kei ditahan dan dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

8. Mengutil bir di minimarket. Fajer Kei alias Fajer berpura-pura membeli bir di Alfamart di Jalan Nangka Raya, Kavling 15, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Setelah mendapatkan bir-bir itu, Fajer langsung membawanya kabur.

9. Pembacokan dan perusakan. Seorang penjaga rumah bernama Dominggus Benggu menjadi korban penganiayaan Ismail dan Tejo yang diduga berasal dari kelompok Kei.

10. Menganiaya pedagang. Hanya karena menagih pembayaran rokok yang kurang Rp 500, seorang pedagang bernama Marhawan justru kena pukul Chresna Lingutubun (22) yang merupakan anak buah JK.

11. Penusukan sopir truk. Kasus perlakuan kekerasan bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka oleh tersangka Carles Fatubub, Muhammad Hamzah Rahawarin alias Jum pada 8 Juni 2011. Tersangka melakukan penusukan terhadap sopir truk di Pertigaan Alexindo, Bekasi.

12. Pembunuhan Pimpinan PT Sanex.

Selain kasus-kasus tersebut, terdapat sejumlah catatan kriminal yang diduga melibatkan JK, antara lain kasus pembunuhan pengusaha debt collector Basri Sangaji pada Oktober 2010, bentrok di diskotek Stadium pada Maret 2004, bentrok di diskotek Blowfish pada April 2010 yang berbuntut baku tembak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2010, serta penusukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Maret 2004.

JK merupakan pimpinan dari sebuah himpunan pemuda Ambon asal Pulau Kei di Maluku Tenggara. Kelompok ini berhimpun setelah kerusuhan di Tual, Pulau Kei pada tahun 2000. Nama resmi dari himpunan pemuda itu yaitu Angkatan Muda Kei (AMKEI) yang dipimpin oleh JK. Lewat oraganisasi tersebut, JK mengellola bisnis sebagai penagih utang (debt collector).

- 3 -

Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, dapat dibagi beberapa jenis, yaitu:a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal

338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Menurut Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan tanpa direncanakan.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan Pembunuhan dengan pemberatan

diatur dalam Pasal 339 KUHP, bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

c. Pembunuhan Berencana Pembunuhan berencana diatur dalam

Pasal 340 KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Memorie van toelichting (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).

Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen).

Pembunuhan yang dilakukan JK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini dapat dilihat apabila JK terbukti sebagai pemberi arahan bagi para pelaku pembunuhan, maka pembunuhan terhadap Ayung, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan JK dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku perencana dari pembunuhan tersebut, sehingga JK dapat dikenakan pasal berlapis. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena unsur-unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi.

Peran Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan

Terkait dengan maraknya tindak pidana pembunuhan di Indonesia, maka seharusnya pemerintah dapat memberikan kemanan dan juga kenyamanan bagi warga negara. Penguatan peran kepolisian menjadi salah satu cara untuk memberantas dan mencegah adanya tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK dan kelompoknya merupakan kejahatan berkelompok yang seringkali menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat.

- 4 -

Sekelompok orang yang bernaung di bawah satu organisasi sering kali berujung kepada adanya sikap premanisme. Sikap yang “brutal” dan juga main hakim sendiri menjadi salah satu hal yang menjadi masalah. JK dapat dikatakan merupakan salah satu pemimpin organisasi premanisme. Di Indonesia, upaya untuk memberantas dan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang baru. Selama ini sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasan preman, namun hasilnya seringkali tidak efektif.

Sikap premanisme di Indonesia seringkali berujung pada adanya korban tewas bahkan terluka. JK sebagai seorang pemimpin organisasi masyarakat di Indonesia, seringkali tersangkut kasus kejahatan. Pihak aparat keamanan seringkali tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku premanisme.

Pemerintah harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya sikap-sikap premanisme dari suatu organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bersikap premanisme. Pihak Kepolisian juga harus lebih berperan aktif dalam menanggulangi premanisme di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Basarah, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) wajib menciptakan rasa aman dan wajib melaksanakan penegakan hukum. Tetapi dalam melaksanakan dua kewenangan tersebut, POLRI juga harus memperhatikan penegakan hak asasi manusia. POLRI wajib menciptakan rasa aman bagi warga negara Indonesia, premanisme sebagai salah satu hal yang meresahkan warga masyarakat harus dicegah dan diberantas.

Penutup

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman berat. Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat diberikan pemberatan, karena adanya unsur perencanaan yang matang terlebih dahulu. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK juga terkait dengan premanisme. Aparat penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi premanisme, terlebih apabila sampai menimbulkan korban jiwa.

Rujukan:

1. “Pembunuhan bos sanex steel diduga pesanan rekan bisnis,” http://news.detik.com, diakses tanggal 20 Februari 2012.

2. “12 kasus yang melibatkan kelompok Kei,” http://megapolitan.kompas.com, diakses tanggal 20 Februari 2012.

3. “Jhon Kei Positif Gunakan Sabu-Sabu,” http:/ /megapoli tan.kompas.com, diakses tanggal 20 Februari 2012.

4. “Pimpinan DPR Desak Kepolisian Berantas Premanisme,” http://nasional.kompas.com, diakses tanggal 20 Februari 2012.

5. “Jenis-Jenis Sanksi Untuk Tindak Pidana,” http://xahrialzone.blogspot.com, diakses tanggal 20 Februari 2012.

6. “DPR minta POLRI bergigi berantas jaringan preman,” http://news.okezone.com, diakses tanggal 28 Februari 2012.

Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu empat putaran sanksi PBB telah gagal memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium dan kembali ke meja perundingan dengan kelompok 5 + 1 (AS, China, Rusia, Perancis, Jerman dan Inggris) yang terputus 13 bulan lalu. Iran bersedia berunding jika Uni Eropa (UE) bersikap bijaksana dan independen soal isu nuklir Iran. AS bersama UE kembali memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran. Hal itu tidak menyurutkan langkah Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Diyakini, sanksi ekonomi terhadap Iran mempengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian banyak negara.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pendahuluan

Bulan ini Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) kembali gagal mengunjungi instalasi nuklir Parchin dekat Teheran karena tidak diizinkan oleh otoritas Iran. Kegagalan ini semakin memicu ketegangan hubungan Iran-Barat. Meskipun Iran bersikeras menyatakan program nuklirnya murni untuk tujuan damai penghasil energi bagi kepentingan sipil. AS dan Uni Eropa (UE) memutuskan menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih berat kepada Iran untuk memaksa negara tersebut kembali ke meja perundingan. Selama lebih dari tiga dekade Iran mengalami tekanan ekonomi dan politik yang dilakukan AS dan sekutunya. Tetapi embargo dan sanksi yang diterapkan

selama ini tidak melemahkan Iran, bahkan menjadikan Iran negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya termasuk di bidang nuklir. Republik Islam Iran hingga kini masih menjadi produsen dan eksportir minyak terbesar kedua di OPEC. Setiap tahunnya Iran memasok kebutuhan minyak dunia senilai $130 miliar.

Iran juga menghadapi ancaman serangan militer Israel, dengan tuduhan menjadi dalang usaha pengeboman para diplomatnya di Geogia, India dan Thailand pekan lalu. Israel berambisi melakukan serangan militer terhadap Iran, namun tidak disetujui AS dan sekutunya. Tanpa dukungan fasilitas militer AS serangan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

*) Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 5 -


- 6 -

Sanksi Ekonomi terhadap Iran

Secara resmi UE menjatuhkan sanksi ekonomi berupa embargo minyak terhadap Irani bulan Januari lalu, sanksi tersebut akan berlaku efektif 1 Juli 2012 mendatang. UE juga membekukan aset-aset yang dimiliki oleh Bank Sentral Iran, melarang perdagangan logam mulia emas, berlian dan barang berharga milik badan publik Iran di Eropa. Kebijakan ini diambil UE karena keengganan Iran bernegosiasi serta kekhawatiran Israel dan AS akan melakukan aksi militer terhadap Iran bila tekanan ekonomi gagal. Sanksi ekonomi itu melengkapi sanksi ekonomi berupa larangan kerja sama dengan bank, asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran, yang telah ditetapkan PBB kepada Iran.

AS yang selalu menjadi pelopor sanksi ekonomi terhadap Iran, kembali menjatuhkan sanksi ekonomi dengan membekukan semua transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan bank sentral Iran dan memblokir semua aset pemerintah Iran di AS. Sedangkan embargo minyak mempersempit ruang gerak perekonomian Iran. Tujuan dari sanksi itu sederhana saja: untuk menaikkan biaya dari semua kegiatan jual-beli yang terkait dengan minyak Iran hingga menimbulkan kesulitan sedemikian rupa bagi para mitra dagangnya dalam berbisnis dengan Iran. Kesulitan melakukan transaksi keuangan akan menyebabkan Iran ditinggalkan oleh semua mitra dagangnya, perekonomian Iran akan melemah dan memaksa negara itu kembali ke meja perundingan.

Sanksi ekonomi kali ini memengaruhi perekonomian Iran. Embargo minyak dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor minyak Iran. Diperkirakan produksi minyak Iran akan turun 9 persen tahun ini menjadi rata-rata sekitar 3,3 juta barel per hari (bph), selanjutnya Iran bisa kehilangan lebih dari 300 ribu bph tahun ini dan 200 ribu bph pada tahun 2013. Sejak awal tahun ini Iran kesulitan mengimpor bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, pakan ternak, dan teh. Meski sanksi belum efektif berjalan banyak bukti

menunjukan bantuan kemanusiaan untuk Iran telah terhenti karena restriksi keuangan terhadap bank-bank Iran. Pemerintah Iran berusaha mengatasi dampak sanksi ekonomi tersebut dengan melakukan barter simpanan emas dan minyak mereka dengan makanan. Meski tidak mudah, kebijakan barter ini mulai diminati mitra dagang Iran karena nilai mata uang Iran telah jatuh secara drastis.

Respons Iran

Iran melakukan tindak balasan dengan menghentikan pengiriman minyak ke Inggris dan Perancis. Kebijakan itu merupakan peringatan bagi Italia, Spanyol dan Yunani, sebagai konsekuensi yang akan diterima anggota UE yang telah bersepakat mengembargo minyak Iran. Selanjutnya Iran menetapkan berbagai syarat khusus terhadap konsumen anggota UE, di antaranya kontrak jangka panjang yang tidak dapat diputuskan sepihak oleh pembeli dalam setiap pembelian minyak Iran. Sekitar 18% dari total ekspor minyak Iran bertujuan ke UE, terutama Italia, Spanyol dan Yunani. Iran juga melakukan perundingan dagang baru dengan Cina dalam soal harga, mekanisme pembayaran dan penghapusan dolar AS dari transaksi minyak kedua negara.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin Afghanistan dan Pakistan menentang intervensi asing di Timur Tengah. Iran telah menggelar serangkaian latihan militer bagi perlindungan instalasi negara yang penting, khususnya instalasi nuklir, sebagai persiapan menghadapi ancaman dan agresi asing di Timur Tengah. Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz yang strategis bagi jalur perdagangan minyak dunia bila terjadi serangan terhadap negara dan fasilitas nuklirnya. Sekitar 20% aliran minyak dunia melalui selat ini dan jika selat ini ditutup dapat berakibat pada meningkatnya harga minyak dunia. Akan ada 18 juta barel per hari minyak yang biasa melewati Selat Hormuz hilang di pasar dunia. Selat itu merupakan jalur perairan bagi delapan

- 7 -

negara penghasil minyak di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman, Kuwait, Irak, dan Iran.

Meningkatnya Harga Minyak Dunia

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan embargo minyak Iran bakal berdampak pada pertengahan tahun ini. AS meminta Arab Saudi meningkatkan ekspor minyaknya untuk mencegah melonjaknya harga minyak dunia. Namun jatuhnya nilai tukar dolar, musim dingin ekstrim di Eropa, penurunan mendadak simpanan minyak strategis Amerika Serikat tetap menyebabkan kenaikan harga berbagai jenis minyak mentah dunia. Biaya angkut kapal tanker minyak dipastikan juga meningkat karena harus berganti kepada perusahaan asuransi non Eropa yang dipastikan akan menuntut biaya tinggi bagi pelanggan baru yang berbisnis dengan Iran.

Secara keseluruhan UE hanya menyerap 20% minyak Iran, sebagian besar minyak Iran diekspor ke Asia. Kini UE dan AS membujuk negara-negara Asia untuk mengurangi impor minyak mereka dari Iran. Hal ini berpengaruh pada Jepang dan Korea Selatan yang selama ini sangat bergantung kepada impor minyak Iran. AS telah melakukan pembicaraan serius dengan negara-negara mitra tersebut. Jika Eropa, Jepang dan Korea Selatan mengurangi pembelian minyak Iran, maka pembeli lainnya akan menuntut potongan harga dari Iran sehingga mengakibatkan pendapatan Iran semakin berkurang 20 persen atau lebih. Meski mendapat tekanan dari AS, Jepang dan Korea Selatan menolak untuk ikut memboikot minyak Iran. Di lain pihak Rusia dan China tidak setuju dengan peningkatan sanksi ekonomi karena upaya ’menghukum’ tersebut tidak akan mengembalikan Iran ke depan meja perundingan. Meningkatnya harga minyak dunia akan mempengaruhi negara-negara pengimpor di seluruh dunia.

Penutup

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkait ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. PBB diharapkan mengambil langkah tepat untuk mengatasi ketegangan tersebut, sebab hal ini terkait dengan ketersediaan pasokan minyak bumi dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Indonesia memberikan perhatian pada ketegangan program nuklir Iran dan mendukung solusi damai, tanpa eskalatif atau pun penggunaan militer pihak manapun.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazandeh optimis tekanan AS dan sekutunya tidak akan memengaruhi masyarakat Indonesia. Kerja sama antara Iran dan Indonesia adalah kerja sama yang saling melengkapi, terdapat lebih dari 1.000 komoditas yang bisa dijadikan alat tukar. Nilai perdagangan kedua negara juga mengalami perkembangan signifikan sejak enam tahun terakhir. Nilai perdagangan Iran dan Indonesia pada 2011 mencapai 2 miliar dolar AS, dan tahun ini diharapkan meningkat menjadi 5 miliar dolar AS. Produk ekspor Indonesia ke Iran antara lain minyak sawit, pipa baja, baja, kertas, karet, produk elektronik, ban kendaraan, kayu dan produk kayu, kopi, teh, pakaian jadi, ikan. Sedangkan impor Indonesia adalah antara lain hidrokarbon, pupuk, aspal, aluminium, gipsum, dan karet sintetis.

Pemerintah Indonesia harus siap mengantisipasi dampak embargo minyak Iran terhadap kepentingan nasional. Saat ini bagi Indonesia dampak politik embargo minyak Iran lebih besar daripada dampak ekonomi. Perdagangan Indonesia - Iran tidak sebesar negara lain, komoditas Indonesia yang banyak diekspor ke Iran antara lain minyak kelapa sawit. Indonesia memasok sekitar 50 ribu ton minyak sawit per bulan, atau lebih dari setengah kebutuhan Iran. Akibat embargo tersebut, pengiriman minyak kelapa sawit dari Indonesia terganggu karena perusahaan-perusahaan perantara di Singapura menolak

- 8 -

memasok ke Iran tanpa kepastian transaksi keuangan. Perusahaan kargo juga tidak mau mengirimkan barang ke Iran karena khawatir dengan dampak ketegangan politik di sana.

Kenaikan harga minyak dunia jangka pendek ini akan memengaruhi Indonesia. Pasokan minyak untuk Indonesia aman karena tidak mengimpor dari Iran, melainkan dari Arab Saudi, Kuwait, Brunei. Tetapi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) berpotensi naik dan menyebabkan kenaikan harga BBM. Hal ini akan mempercepat APBN Perubahan dan merealisasikan kebijakan konversi BBM mulai 1 April nanti.

Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada kilang minyak Unit IV Pertamina di Cilacap, yang selama ini mendapat suplai minyak mentah dari negara-negara Teluk. Kilang tersebut terbesar di Indonesia dan mampu menghasilkan BBM 230 ribu bph sehingga gangguan terhadap kilang ini dapat menyebabkan kekurangan BBM di Indonesia. Sebagai antisipasi, PT Pertamina memiliki gagasan untuk membeli minyak mentah produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia, diantaranya dari British Petroleum, Chevron, CNOOC, Conoco Philips, Exxon Mobil,Total, Vico, dan sebagainya. Para KKKS tersebut diharapkan menjual minyaknya ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Rujukan:

1. “Iran Siap Berunding Soal Nuklir,” Suara Pembaharuan, 17 Februari 2012.

2. “Iran Stop Impor Minyak,” Kompas, 20 februari 2011.

3. “Amerika Bimbang Mengenai Iran,” Republika, 18 Februari 2012.

4. “Iran Stops Oil Sales to Britain, France,” The Jakarta Post, 20 Februari 2012.

5. “Sulit Hentikan Iran,” Republika, 20 Februari 2012.

6. “Jero: Dampak Iran Lebih ke Politik,” Republika, 21 Februari 2012.

7. “Iran Menggertak Uni Eropa,” Kompas, 21 Februari 2012.

8. “Iran Akan Tetapkan Syarat Khusus,” Kompas, 22 Februari 2012.

9. “Iran Tolak Kunjungan Inspektur Nuklir Internasional,” Kompas, 23 Februari 2012.

10. “Negosiasi Nuklir Iran Buntu,” Suara Pembaruan, 23 Februari 2012.

11. “SBY Surati Sekjen PBB Terkait Ketegangan Selat Hormuz,” h t t p : / / m e t r o t v n e w s . c o m / r e a d /newsvideo/2012/01/06/142816/SBY-Surati-Sekjen PBB -Terkait-Ketegangan-Selat-Hormuz, 6 Januari 2012.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik

Sali Susiana*)

Abstrak

Dari perspektif feminisme, kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan dalam angkutan umum merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pembenahan keamanan sistem transportasi umum memang perlu dilakukan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk streotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual. DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Kesetaraan Gender, mendorong revisi KUHP, dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

Pendahuluan

Dalam enam bulan terakhir, sedikitnya terjadi enam kali kasus pemerkosaan di angkutan umum (Kompas, 14/2/2012). Kasus terakhir yang banyak diberitakan di media massa adalah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berumur 36 tahun di dalam angkutan kota M-26 jurusan Kampung

Melayu-Bekasi saat hendak berbelanja di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2011. Beberapa kasus pemerkosaan di ruang publik tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Selain kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tercatat beberapa kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di beberapa

*) Peneliti Madya Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -


Tabel 1. Kasus Pemerkosaan di Ruang Publik

No. Korban Waktu Lokasi

1. Livia Pavita (mahasiswi, 21 tahun) 16 Agustus 2011 Angkot M-24 (Slipi-Srengseng) Jakarta Barat

2. RS (karyawati, 27 tahun) 1 September 2011 Angkot D-02 (Pondok Labu-Ciputat) Jakarta Selatan

3. Hal (baby-sitter, 38 tahun) 12 Oktober 2011 Angkot M-28 (Kampung Melayu-Pondok Gede)

4. R (pedagang sayur, 36 tahun) 14 Desember 2011 Mikrolet M-26 (Kampung Melayu-Bekasi)

5. L (pekerja rumah tangga, 16 tahun) 30 Januari 2012 Angkot D-04 (BSD-Cikokol)

Sumber: diolah dari Jalan Panjang Korban Pemerkosaan, Kompas, 3 Februari 2012.

- 10 -

wilayah dan menimpa beberapa perempuan yang berstatus pelajar dan mahasiswa (baca Jalan Panjang Korban Pemerkosaan Kompas, 3/1/2012). Sebagian besar kasus tersebut terjadi ketika perempuan berada dalam angkutan kota. Dari perspektif feminisme, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor keamanan sarana transportasi publik, melainkan juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, tidak selalu berupa pemerkosaan. Menurut Poerwandari, kekerasan seksual mengandung aspek bernuansa kekerasan seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik, sehingga kekerasan seksual juga dapat berbentuk pelecehan seksual atau serangan seksual.

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, menurut Sampurna, ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kejahatan seksual yang didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Dalam KUHP, pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan diberi terminologi khusus, yaitu perkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Kekerasan terhadap perempuan secara umum didefinisikan dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women) tahun 1993, yaitu:

setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Gender based violence atau kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ruang lingkupnya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1. kekerasan dalam wilayah keluarga

(domestic violence); 2. kekerasan dalam wilayah publik atau

masyarakat (public domain); dan 3. kekerasan yang dilakukan oleh negara

(state).Kekerasan terhadap perempuan tidak

hanya berbentuk kekerasan fisik. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tersebut, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: 1. tindak kekerasan secara fisik, seksual,

dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan;

2. kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; serta

3. kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Dikaitkan dengan beberapa kasus pemerkosaan di ruang publik yang menimpa perempuan, kasus tersebut dapat dipetakan berdasarkan beberapa kategori, baik berdasarkan bentuk, lokus, pelaku, maupun korban. Sebagai acuan, digunakan pemetaan yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Menurut Komnas Perempuan, pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-

- 11 -

laki, yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Selain itu, sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang mengunggulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekedar sebagai obyek pelengkap, tidak penting, dan dapat diperlakukan seenaknya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntut untuk

mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya. Pelekatan ciri-ciri tersebut (stereotype), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki.

Penutup

Berulangnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan di dalam angkutan kota dan di ruang publik lainnya menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan, langkah, dan tindakan khusus yang efektif dari kepolisian ataupun pihak terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan untuk melindungi perempuan yang menggunakan transportasi publik. Sebagai contoh, peraturan yang mengharuskan

Tabel 2. Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Relasi Personal Relasi Kerja Relasi Kemasyarakatan Situasi Konflik

Bentuk

• Tekanan psikologis• Kekerasan fisik• Pelecehan seksual• Perkosaan• Eksploitasi ekonomi• Pekerja keluarga• Berbagai bentuk

deprivasi/penghalangan pemenuhan kebutuhan

• Diskriminasi kerja dalam berbagai bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir)

• Pelecehan seksual• Perkosaan• Penyiksaan seksual

• Pelecehan seksual• Perkosaan• Praktik-praktik

budaya (misalnya ketiadaan hak waris, poligami, perceraian sewenang-sewenang, pemotongan jari pada Suku Dani)

• Perdagangan perempuan

• Pornografi

• Penembakan/pembunuhan

• Penganiayaan• Penculikan/

penghilangan• “Kerja paksa”• Pelecehan seksual• Perkosaan• Penyiksaan seksual• Perbudakan seksual• Intimidasi berbasis

gender• Kekerasan dalam

rumah tangga/relasi personal

Lokus

• Rumah tinggal (dan tempat lain yang memungkinkan)

• Tempat kerja (dan tempat lain yang memungkinkan)

• Komunitas• Tempat umum• Tempat

penampungan

• Tempat umum• Markas tentara• Rumah korban• Tempat

pengungsian

Pelaku

• Suami/mantan suami

• Ayah (kandung/tiri)• Saudara laki-laki• Pacar• Anggota keluarga

lain yang memiliki relasi personal

• Majikan• Mandor• Sesama pekerja

• Warga masyarakat • Tentara• Sipil bersenjata• Orang yang

memiliki hubungan keluarga/relasi personal

Korban

• Istri• Anak perempuan• Perempuan dengan

status pacar/tunangan/teman

• Pekerja sektor informal

• Pekerja sektor formal

• Tenaga kerja wanita• Pembantu rumah

tangga dan pekerja rumahan lain

• Aktivis buruh

• Perempuan dewasa• Perempuan di

bawah umur• Anak jalanan

• Perempuan warga sipil

• Perempuan pengungsi

• Perempuan tahanan

Sumber: Komnas Perempuan (2002) Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Ameepro, hal. 46.

- 12 -

pengemudi angkutan kota menggunakan seragam dengan maksud agar lebih mudah dikenali identitasnya (sebagian besar pelaku pemerkosaan adalah “sopir tembak”) dalam implementasinya tidak mudah dilaksanakan karena berbagai hal, antara lain operator angkutan hanya menyediakan satu stel seragam sehingga seragam tersebut tidak mungkin digunakan setiap hari dan biaya pembuatan seragam dipotong dari gaji pengemudi sehingga banyak pengemudi yang merasa keberatan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan seragam.

Kekerasan yang berulang dengan pola dan tempat yang sama juga menunjukkan bahwa pelaku masih mendapat kesempatan. Meskipun demikian tidak terlihat kebijakan dari pihak kepolisian untuk tidak memberi kesempatan kepada pelaku atau membuat efek jera bagi pelaku. Pemerkosaan di dalam angkutan umum merupakan bentuk pencabutan rasa aman perempuan di ruang publik. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena banyak perempuan yang bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, pihak kepolisian harus berupaya meningkatkan keamanan di jalan, terutama pada malam hari, dengan melakukan patroli secara lebih intensif dan menjangkau wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan juga harus dilakukan. Sedapat mungkin upaya “damai” dihindari dan lebih diutamakan penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Korban pemerkosaan juga perlu mendapat layanan terbaik dan dibebaskan dari segala biaya sebagai hak dasar pemulihan korban. Media juga dapat berkontribusi melindungi korban dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban, baik nama maupun segala hal yang dapat merujuk dan memudahkan korban terakses oleh pihak manapun serta menampilkan berita yang netral dan tidak menyalahkan korban.

Dari sisi legislasi DPR RI, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Relasi perempuan dan laki-laki yang selama ini masih timpang yang bersumber dari budaya patriarki perlu menjadi salah satu fokus dan dasar pertimbangan dibentuknya UU tentang Kesetaraan Gender yang saat ini

sedang dibahas oleh DPR melalui Komisi VIII. DPR juga perlu mendorong revisi KUHP, sehingga konsep pelanggaran seksual dapat diperluas cakupannya menjadi kekerasan seksual. Adapun fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui forum rapat kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian dan lembaga terkait.

Rujukan:

1. Budi Sampurna (2000) Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Achie Sudiarti Luhulima (ed). Bandung: PT. Alumni.

2. Kristi Poerwandari (2006) Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

3. Komnas Perempuan (2002) Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Ameepro.

4. “Kekerasan Seksual dan Ruang Publik: Pemerintah Belum Cukup Melindungi Perempuan,” Kompas, 3 Februari 2012.

5. “Transportasi dan Luka Perempuan,” Kompas, 3 Februari 2012.

6. “Jangan Diam, Laporkan,” Kompas, 3 Februari 2012.

7. “Jalan Panjang Korban Pemerkosaan,” Kompas, 3 Februari 2012.

8. “Setelah Pemerkosaan Itu,” Kompas, 3 Februari 2012.

9. “Kekerasan terhadap Remaja Putri Meningkat,” Suara Pembaruan, 3 Februari 2012.

10. “Terjadi 6 Pemerkosaan dalam 6 Bulan,” Kompas, 14 Februari 2012.

11. “Komnas Perempuan Desak Polisi Ciptakan Rasa Aman di Angkot,” http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=30760-Komnas-Perempuan-Desak-Polisi-Ciptakan-Rasa-Aman-di-Angkot, diakses 24 Januari 2012.

12. “Polisi Tak Punya Kebijakan Lindungi Perempuan,” http://m e g a p o l i t a n . k o m p a s . c o m /read/2012/01/22/22155390/Polisi.Tak.Punya.Kebijakan.Lindungi.Perempuan, diakses 17 Februari 2012.

Rencana Kenaikan BBM Bulan April 2012

Venti Eka Satya*)

Abstrak

Kenaikan harga BBM di dalam negeri sudah tidak dapat dihindari lagi. Hal ini rupakan dampak dari lonjakan harga minyak dunia. Subsidi BBM ini cukup membebani anggaran Pemerintah Pusat, sehingga secara bertahap pemerintah harus mengurangi jumlah subsidi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikannya pasti diiringi oleh kenaikan harga barang yang selanjutnya akan berdampak juga pada tingkat inflasi. Dampak positifnya, pemerintah dapat menghemat anggaran dan menyalurkannya pada proyek-proyek atau program-program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama pemberian subsidi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tingkat konsumsi BBM yang berbiaya tinggi juga akan dapat ditekan.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Banyak pakar yang menyatakan bahwa harga BBM memang sudah seharusnya dinaikkan, bahkan DPR sudah memberikan ruang pada pemerintah untuk menaikkan harga minyak bersubsidi ini sejak dua tahun yang lalu. Pemerintah dinilai lambat dalam merumuskan kebijakan bahan bakar. Untuk mengurangi subsidi, pemerintah mencanangkan pembatasan konsumsi bahan bakar, akan tetapi hal ini tidak pernah dijalankan. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz, budaya subsidi harus dihilangkan dalam manajemen bahan bakar minyak.

Presiden Susilo Bambang Yudiyono memastikan bahwa harga BBM bersubsidi

akan dinaikkan. Hal ini dilakukan agar Indonesia mampu bertahan dari dampak krisis. Harga minyak mentah dunia yang terus meningkat semakin membebani APBN dengan bertambahnya beban subsidi. Beban anggaran untuk subsidi BBM tahun 2011 sudah mencapai angka 165,2 triliun rupiah. Meskipun anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) tahun ini sudah jauh berkurang yaitu sebesar 123,6 triliun, angka tersebut tetap saja besar dan membebani anggaran negara. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan bahwa kenaikan harga minyak akan direalisasikan pada bulan April tahun 2012. Diharapkan dengan kenaikan harga ini pemerintah bisa menghemat anggaran dan menekan konsumsi BBM.

*) Calon Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 13 -


- 14 -

Kebijakan Subsidi dan Produksi BBM Indonesia

Saat ini terdapat tiga jenis BBM yang disubsidi pemerintah yaitu: Solar Premium dan Minyak tanah. Semakin besar jumlah konsumsi BBM, maka semakin besar subsidi yang harus dikeluarkan, artinya semakin besar pula anggaran subsidi dalam APBN.

Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan PERTAMINA serta tingkat kemampuan (willingness to pay) masyarakat.

Kebijakan subsidi BBM sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pemerintah menengahinya dengan mengurangi jumlah subsidi tanpa menghapuskan sama sekali. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang miskin tidak mampu membeli BBM bila harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Selain itu, bila harga diserahkan pada mekanisme pasar, maka harga BBM jenis yang sama akan berbeda-beda di setiap daerah dan daerah yang paling dirugikan adalah yang berada paling jauh dari pusat distribusi BBM. Hal ini tentunya akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan perlu diingat bahwa BBM merupakan sumber energi vital dan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu negara harus tetap memegang kendali atas kebijakan harga jualnya.

Persentase subsidi BBM terbilang besar dalam APBN Indonesia. Dan jumlahnya fluktuatif sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia dan jumlah produksi minyak dalam negeri. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, peningkatannya mencapai 50 triliun rupiah hingga 70 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pos-pos yang lain pada APBN, subsidi BBM memiliki porsi yang cukup besar. Pihak yang kontra dengan subsidi beranggapan seharusnya anggaran subsidi bisa dialokasikan untuk kegiatan lain.

Meskipun kenaikan harga minyak dipasar spot memberikan keuntungan pada Indonesia, akan tetapi tingginya konsumsi BBM dalam negeri membuat keuntungan dari penjualan tersebut tidak memadai karena Indonesia menjual lebih sedikit dan membeli lebih banyak. Kontribusi produksi minyak Indonesian terus mengalami penurunan. Kontribusi tertinggi minyak Indonesia adalah pada tahun 1984, mencapai 8% dari total produksi minyak OPEC. Setelah itu rekor tersebut tidak pernah tercapai lagi.

Untuk menghasilkan BBM, kilang-kilang minyak di Indonesia menggunakan input: (i) minyak mentah yang diimpor dari luar negeri, dan (ii) minyak mentah produksi dalam negeri. Elemen biaya penyediaan BBM di dalam negeri, dengan memperhatikan mekanisme penyediaan tersebut, meliputi: (i) biaya impor minyak mentah (crude oil); (ii) biaya pembelian minyak mentah produksi dalam negeri; (iii) biaya impor BBM; (iv) biaya pengilangan (refining); (v) biaya distribusi; (vi) biaya tak

langsung. Sejak tahun 2000,

Indonesia telah manjadi net imported, menjual minyak mentah sekaligus mengimport BBM. Kenaikan harga minyak yang dulunya dianggap windfall profit sekarang menjadi tambahan biaya, karena pemerintah harus menaikkan jumlah subsidi BBM.

Pada bulan april mendatang pemerintah merencana untuk mengurangi subsidi BBM bersubsidi yang berakibat pada

Tabel 1. Porsi Subsidi BBM

Tahun Subsidi BBM (triliun rupiah)

Belanja Pusat (triliun rupiah)

Rasio

2005 95,6 361,15 26,47

2006 64,2 440,03 14,59

2007 83,8 504,6 16,6

2008 139,1 693,3 20,06

2009 45,04 628,8 7,16

2010 88,89 697,4 12,75

2011 165,2 908,2 18,1

2012 123,6 954,1 12,95Sumber: Koran Tempo

- 15 -

kenaikan harga BBM bersubsidi. Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo menyatakan, dalam menentukan besarnya angka kenaikan BBM, pemerintah menyediakan empat opsi. Keempat opsi tersebut telah diajukan kepada Komisi VII DPR pada tanggal 28 Februari 2012. Selain menyampaikan keempat opsi tersebut, pemerintah juga menjelaskan dampak dari tiap-tiap opsi kenaikan harga.

Selain untuk penghematan anggaran, dengan naiknya harga, konsumsi BBM juga dapat ditekan. Dan diharapkan masyarakat akan meningkatkan upaya untuk mencari dan menggunakan sumber energi alternatif yang lebih murah. Pemerintah telah merencanakan pengalokasian penghematan BBM tersebut pada beberapa program seperti membangun infrastruktur bahan bakar gas (BBG), memberi subsidi kepada angkutan umum untuk konversi BBM ke BBG, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sebenarnya pemerintah sudah lama mendorong penggunaan Gas dan batu bara sebagai sumber energi alternatif, akan tetapi hal ini tidak terlalu mendapat sambutan karena BBM yang penggunaannya lebih mudah dapat diperoleh dengan harga murah karena subsidi.

Selain itu, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga. Dengan mendorong belanja pemerintah maka dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat dapat dikurangi.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Untuk Indonesia, kenaikan harga minyak dunia secara makro akan berdampak pada jumlah penerimaan negara, peningkatan subsidi BBM dan peningkatan Tarif Dasar Listrik serta tingkat inflasi. Yang paling utama apakah pemerintah akan turut menyesuaikan harga minyak/BBM di dalam negeri atau tidak.

Bila BBM tidak dinaikkan, maka subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat. Hal ini akan mengurangi porsi anggaran untuk pos-pos anggaran lain seperti infrastruktur, kesehatan

masyarakat dan lain-lainnya. Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar.

Saat ini kenaikan harga BBM dalam negeri tidak dapat lagi dihindari. Kenaikan harga minyak dunia saat ini sudah mencapai US$115 per barel, bahkan beberapa analis mengatakan tahun ini angkanya bisa mencapai US$130 per barel. Pemenuhan kebutuhan BBM secara nasional yang terus meningkat sulit mengandalkan kilang-kilang Pertamina yang rata-rata dibangun sejak tahun 1970-1980. Dengan tingkat efisiensi rendah dan kapasitas terbatas, perseroan itu hingga kini masih mengimpor BBM untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.

Ahli ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri, mengisyaratkan, pemerintah harus berani menerapkan kebijakan pembatasan subsidi dengan cara bertahap. Misalnya, menaikkan dulu sebesar Rp1.000,00 pada 2012, kemudian tahun depan naikkan lagi Rp1.000,00 per liter, dan seterusnya. Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengusulkan penaikan harga yang paling moderat Rp1.000. Dengan kenikan sebesar itu dampaknya terhadap inflasi relatif kecil. Jika pemerintah masih bertahan dengan kebijakan memberikan subsidi, infrastruktur di Tanah Air pasti tidak akan terbiayai. Selain itu yang akan lebih banyak menikmati subsidi ini adalah masyarakat menengah ke atas, dan bukan masyarakat miskin, berarti subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. Hanya 15 persen subsidi BBM yang sampai ke rakyat yang berhak, dimana 77 persennya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Biasanya kenaikan BBM, akan mengakibatkan naiknya biaya produksi

Tabel 2. Empat Opsi Kenaikan Harga

dan Dampaknya

Kenaikan harga

PenghematanDampak inflasi

Rp 500 Rp 19,15 triliun 0,5%

Rp1.000 Rp38,3 triliun 1,0%

Rp1.500 Rp57 triliun 1,6%

Rp2.000 Rp76,6 triliun 2,8%Sumber: Media Indonesia

- 16 -

dan biaya distribusi yang akan berdampak pada kenaikan harga barang, dan otomatis angka inflasi juga akan meningkat. Dengan begitu daya beli masyarakat akan merosot, karena penghasilan tetap. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu. Di sisi lain, kredit macet semakin meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah bijak untuk menghindari terjadinya gejolak harga dan dampaknya pada peningkatan angka kemiskinan. Karena yang paling menderita akibat kenaikan harga ini adalah masyarakat kecil yang berpenghasilan tetap dan pas-pasan. Pemerintah harus mengalokasikan penghematan anggaran hasil dari pengurangan subsidi kepada program-program atau proyek-proyek yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghematan biaya subsidi dapat dialihkan pada perbaikan infrastruktur, maka jalur distribusi akan lebih lancar dan murah, sehingga kenaikan harga bisa ditekan. Peningkatan daya beli masyarakat bisa ditingkatkan dengan memberi bantuan langsung atau membangun proyek-proyek padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Penutup

Kebijakan subsidi BBM sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pemerintah menengahinya dengan mengurangi jumlah subsidi tanpa menghapuskan sama sekali. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang miskin tidak mampu membeli BBM bila harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Selain itu, bila harga diserahkan pada mekanisme pasar, maka harga BBM jenis yang sama akan berbeda-beda di setiap daerah dan daerah yang paling dirugikan adalah yang berada paling jauh dari pusat distribusi BBM.

Akan tetapi, subsidi BBM yang diberikan saat ini sudah sangat membebani

APBN karena lonjakan harga minyak dunia dan jumlah konsumsi dalam negeri yang terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus melakukan pengurangan subsidi secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat.

Pengurangan subsidi tentunya akan menaikkan harga BBM dan berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan lainnya. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat, menggangu tingkat produksi dan meningkatkan inflasi. Sehingga pemerintah perlu memikirkan pengalokasian penghematan anggaran akibat pengurangan subsidi tersebut pada program-program atau proyek-proyek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penekanan biaya-biaya atau faktor-faktor produksi lain. Selain itu kenaikan harga BBM dapat menekan konsumsi BBM dan meningkatkan daya saing sumber energi lain seperti gas bumi dan batu bara.

Rujukan:

1. “Pemerintah harus berani batasi subsidi BBM,” http://www.antaranews.com diakses tanggal 24 Februari 2012.

2. Brahmantio Isdijoso. “Studi Dampak Penghapusan Subsidi Bbm Terhadap Perekonomian, Efisiensi Dan Peluang Usaha Bagi Pertamina,” Makalah, 2000.

3. Kuncoro, Mudrajad. 2009, “Ekonomika Indonesia-Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global,” UPP STMIK YKPN, Yogjakarta.

4. Juli Panglima Saragih (2010) Sejarah Perminyakan di Indonesia. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.

5. “Penaikan Harga BBM Disarankan Rp1.000.“ Media Indonesia, 24 Februari 2012.

6. “Presiden Telat Naikkan Harga BBM,” Koran Tempo, 24 Februari 2012.

7. “Harga Minyak Bersubsidi Diperkirakan Naik Per 1 April,” Koran Tempo, 24 Februari 2012.

8. “Ada Empat Opsi Usilan Harga BBM,” Media Indonesia, 28 Februari 2012.

Membangun Demokrasi Konstitusional

Indra Pahlevi*)

Abstrak

Proses demokratisasi di Indonesia yang sangat dinamis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara besar demokrasi di dunia –setidaknya di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dengan kondisi tersebut, maka semua komponen bangsa diharapkan senantiasa menjaga momentum “membangun demokrasi konstitusional” berlandaskan 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indinesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hingga kini masih banyak persoalan demokrasi di Indonesia, di antaranya ditandai dengan makin maraknya anarkisme dalam masyarakat, maraknya praktek pargmatisme-transaksional dalam politik, serta semakin suburnya political distrust terutama terhadap lembaga negara dan para elit penyelenggara negara. Atas hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan melalui aturan main yang baik, implementatif dan tidak tumpang tindih khususnya di bidang politik yang menjadi tanggung jawab DPR RI.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pengantar

Dalam kurun waktu lebih satu dekade, Indonesia bergerak menuju konsolidasi demokrasi. Proses yang berlangsung tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus dan stabil. Secara kolektif semua komponen bangsa berusaha mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal seperti: Kesetaraan (egalitarialisme), penghargaan terhadap hak-hak azasi, perlindungan (protection), keberagaman (pluralisme), keadilan, toleransi, kemanusiaan, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, maka telah disepakati sistem demokrasi berdasarkan konstitusi atau ‘demokrasi konstitusional’. Sistem demokrasi dipilih sebagai amanat

para pendiri bangsa (founding fathers) dan kemudian dijabarkan dengan upaya memperkuat asas negara Pancasila, konstitusi UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai 4 (empat) pilar.

Demokrasi yang tengah dibangun bangsa Indonesia mengalami masa transisi yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan sampai kapan berakhir. Dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan yang dihadapi terutama terkait dengan munculnya gejala political distrust yang tinggi seperti yang ditunjukkan pada banyak kasus (terutama korupsi) yang menimpa para elit baik di lembaga eksekutif maupun

*) Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 17 -


- 18 -

legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Sejumlah realitas yang menunjukkan kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya ditunjukkan dengan masih maraknya praktek kekerasan dalam masyarakat, pragmatisme-transaksional khususnya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada. Melihat kondisi yang demikian, maka patut dipertanyakan bagaimana sesungguhnya korelasi antara demokrasi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat? Seharusnya, antara keduanya kompatibel karena tujuan utama berdemokrasi adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan

menciptakan ketertiban dan keamanan sebagai nilai-nilai universal demokrasi.

Atas berbagai permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang mengangkat isu demokrasi dengan tema utama “Membangun Demokrasi yang Baik Menuju Pemilu 2014” pada tanggal 20 Februari 2012, dengan Ketua DPR RI sebagai tuan rumah. Dalam kesempatan tersebut, semua pimpinan lembaga negara memberikan pandangan terkait upaya membangun demokrasi yang

Tabel 1. Pandangan Pimpinan Lembaga NegaraPada Pertemuan Konsultasi, 20 Februari 2012

No. Lembaga Negara Pandangan

1. MPR RI Salah satu upaya mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi adalah dengan adanya satu kesatuan sikap dari seluruh komponen bangsa agar menggali kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam rangka memperkuat pilar-pilar negara. Upaya tersebut harus didukung dengan peran aktif seluruh komponen bangsa utamanya dengan keteladanan para penyelenggara negara.

2. DPR RI Dalam berdemokrasi, kita perlu menempuh upaya untuk menegakkan aturan main. Sebab selama ini terlihat demokrasi yang dijalankan tampak masih mengidap dominasi kepentingan elit terhadap kekuasaan yang membelenggu pengambilan kebijakan. Oleh karena itu perlu dibenahi 3 aspek yaitu: (1) regulasi; (2) aktor; dan (3) kelembagaan partai politik.

3. DPD RI Perlu dilakukan program pendidikan politik secara menyeluruh bagi setiap warga negara baik politisi maupun stakeholder demokrasi lainnya untuk semua tingkatan termasuk para pemilih. Dengan demikian dapat tercipta demokrasi yang baik.

4. MK RI Secara prinsip, apapun harus dilakukan dengan juaranya untuk menjamin legitimasi hasil pemilu selain harus menjamin kejujuran dan kebersihan pemilu demi tegaknya demokrasi dan konstitusi. Satu hal terpenting yang harus dilakukan bersama adalah mengawasi demokrasi dan menegakkan konstitusi.

5. MA RI Perlu diperhatikan terkait dengan pidana pemilu yang seringkali menimbulkan persoalan ketika para penyelenggara negara (khususnya anggota DPR, DPD, dan DPRD) sudah dilantik. Oleh karena itu harus ada kepastian hukum dalam demokrasi.

6. BPK RI Keberhasilan penyelenggaraan pemilu selalu menyisakan persoalan aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu agar Pemerintah dan KPU sedini mungkin menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan pemilu, termasuk sistem pengelolaan anggaran pemilu dan pengadaan logistik. Salah satu cara membanun demokrasi yang baik melalui membangun Indonesia dalam sistem terpadu, sehingga ada sinergi pusat informasi antara pemerintah dan swasta.

7. Komisi Yudisial

Diakui sistem demokrasi di Indonesia sudah terbentuk. Namun demokrasi haruslah dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kenyataannya belum sampai ke arah itu dan masih sebatas demokrasi prosedural. Faktanya masih banyak kekerasan (anarkisme) dalam demokrasi serta kasus hukum yang menjerat penyelenggara negara.

8. Presiden RI Secara umum harus diakui bahwa Indonesia sudah berhasil menerapkan sistem demokrasi, namun harus diakui pula masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki bersama. Yang harus diperhatikan semua pihak adalah pentingnya etika dalam berdemokrasi, sehingga akan tercapai sistem demokrasi konstitusional yang baik dan beradab dari semua stakeholder termasuk partai politik dan warga negara serta penyelenggara negara.

Sumber: Pandangan Tertulis dan Lisan Para Pimpinan Lembaga Negara pada Pertemuan Konsultasi tanggal 20 Februari 2012

- 19 -

baik untuk masa depan bangsa khususnya melalui penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang.

Guna mencapai keinginan tersebut, dibutuhkan kondisi atau prasyarat Pemilu seperti adanya akuntabilitas serta terjaminnya hak-hak dasar warga negara yang merupakan upaya menciptakan stabilitas politik di suatu negara. Alasannhya, karena pemilu merupakan proses transfer suara rakyat menjadi kursi DPR yang kemudian melakukan berbagai fungsi baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta fungsi representasi. Kondisi politik yang stabil akan memudahkan siapapun yang memperoleh amanat untuk memimpin baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu perlu diatur dalam sebuah regulasi setingkat undang-undang yang memayungi segala hal dalam proses pemilu guna menciptakan lembaga yang kredibel sekaligus memperoleh mandat penuh dari rakyat pemilih.

Pandangan Pimpinan Lembaga Negara

Para pimpinan lembaga negara bersepakat menekankan terciptanya sistem demokrasi konstitusional yang baik dan sehat menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia semi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada proses selanjutnya, jarak antara demokrasi substansial dan prosedural semakin menipis. Adapun pandangan-pandangan para pimpinan lembaga negara tersebut dapat terlihat dalam Tabel 1.

Membangun Demokrasi Melalui Legislasi

Dalam sebuah negara demokratis, kebutuhan terhadap adanya lembaga perwakilan politik yang akuntabel dan representatif merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks Indonesia, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Tabel 2. Undang-Undang dan RUU bidang Politik

No. Nama UU atau RUU Arah

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Membentuk penyelenggara pemilu yang profesional dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu, sehingga terbentuk lembaga penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (KPU, BAWASLU, dan DKPP)

3. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Memperbaiki teknis penyelenggaraan yang berdasarkan pemilu 2009 lalu masih terdapat kekurangan seperti memperbaiki sistem kependudukan dan daftar pemilih serta menjamin sosialisasi yang lebih baik. Selain itu untuk menjamin kualitas pemilu, memberikan kesempatan parpol untuk mengajukan calon yang berkualitas, kualitas tata cara pemungutan suara, serta mekanisme penghitungan suara dan kursi yang lebih pasti guna meminimalisir penafsiran antar stakeholder.

4. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menyesuaikan pola pembentukan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan semangat demokratisasi yang konstitusional dengan mengedepankan kemerdekaan hak berserikat dan berkumpul serta menjunjung tinggi penghargaan kepada hak asasi manusia.

Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah

- 20 -

adalah jawaban atas kebutuhan tersebut. Proses yang harus dilakukan oleh negara demokratis dalam menentukan siapa wakil rakyat yang pantas duduk di lembaga perwakilan adalah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu tugas dan fungsi utama DPR RI adalah adalah melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang. Dalam konteks pembangunan demokrasi konstitusional, DPR memiliki tanggung jawab membentuk perundang-undangan bidang politik baik yang merupakan RUU perubahan maupun RUU baru sebagaimana amanat Program Legislasi Nasional (prolegnas). Terdapat beberapa UU dan RUU bidang politik yang menjadi concern DPR yang terlihat dalam Tabel 2.

Arah Demokrasi ke Depan

Berdasarkan kondisi di atas, maka harus menjadi agenda utama bagi semua komponen bangsa khususnya DPR RI untuk melakukan penataan sistem demokrasi melalui aturan main (political law) yang lebih baik, implementatif, dan tidak tumpang tindih. Upaya tersebut akan berimplikasi kepada menipisnya jarak antara demokrasi substansial dan

prosedural, sehingga praktik demokrasi kita memperkuat konsolidasi demokrasi.

Proses demokrasi di Indonesia akan terus berjalan seiring semakin dewasanya budaya politik bangsa yang dilandasi aturan main yang baik. Oleh karena itu Pemilu 2014 akan menjadi momentum bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Rujukan:

1. Afan Gaffar (2000) Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Pandangan Tertulis Pimpinan Lembaga Negara yang disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Pimpinan Lembaga Negara, 20 Februari 2012.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

5. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

6. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Vol IV No 04 II P3DI Februari 2012

Documents

Transcript of Vol IV No 04 II P3DI Februari 2012