Surabaya, 12 Juni 2014

KPPBC TIPE MADYA PABEANTANJUNG PERAK

ccccc

cc

@

ccc ccccc

ccccc

bea cukai Republik Indonesia

Kementerian

Keuangan

Unit eselon I

Direktorat Jenderal………………..

Unit eselon I

Badan

…………………

Unit eselon I

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC)

Unit eselon I

Sekretariat Jenderal

struktur organisasi DJBC

Direktur Jenderal

Direktur – Direktur

(Kantor Pusat)

Kepala Pusat

(Kantor Pusat)

Kepala Kantor WIlayah

(Kantor Vertikal / Daerah)

Sekretaris

D J B C

KanWil BC Jawa Timur 1

KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC TMP Juanda KPPBC TMP A Pasuruan KPPBC TMP B Gresik KPPBC Pratama Madura KPPBC Pratama Bojonegoro

1. Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator).

Jalur Prioritas

Pengembangan Sistim Otomasi Kepabeanan

Sistim Pembayaran Elektronik/ Online

Selektifitas Pemeriksaan Pabean

2. Industrial Assistance

Fasilitas Kawasan Berikat, Gudang Berikat

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fas.Keringanan BM Mesin,Brg Modal,Bhn Baku

Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Industri Tertentu

peran & fungsi Bea dan Cukai

3. Revenue Collector.

Optimalisasi Penerimaan Negara

Pencegahan Kebocoran Penerimaan Negara

Optimalisasi Penagihan Tunggakan

Penyempurnaan Administrasi Penerimaan

4. Community Protector.

Penanggulangan penyelendupan (ops bersama, patroli dll)

Penanggulangan pelanggaran kepabeanan (reg kepabeanan, risk manajemen, data base harga dsb)

peran & fungsi Bea dan Cukai

CUSTOMS

Trade Facilitator

Industrial Assistance

Revenue Collector

Community Protector

customs services customs control

Risk Management

Pelaksanaan ke-empat fungsi DJBC (Revenue Collection, Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection) dilakukan secara simultan dengan menjaga keseimbangan antara aspek pelayanan (services) dan aspek pengawasan (control)

dilematika peran DJBC

• KEPABEANAN: segala sesuatu yang berhubungan denganpengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar.

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006

dasar hukum tugas bea cukai

dasar hukum tugas bea cukai

UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007

BKC (Barang Kena Cukai)sifat atau karakteristik :- konsumsinya perlu dikendalikan- peredarannya perlu diawasi- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagimasyarakat atau lingkungan hidup

- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demikeadilan dan keseimbangan

CUKAI : pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang .

TERIMA kASIH