DISEMINASI DAN SOSIALISASI

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG PEKERJAAN UMUM

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

PerMen PU No. 11/PRT/M/2013, Tentang Pedoman

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

2

• TUGAS & FUNGSI BALITBANG

• MENGAPA PERLU AHSP ?

• PERMEN PU TENTANG AHSP

• KOMPONEN AHSP

Pokok Bahasan

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

penerapan dalam rangka alih teknologi serta perumusan standar, pedoman, manual;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; dan

4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

BALITBANG PU mempunyai TUGAS : Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang Pekerjaan Umum

Tugas dan Fungsi Balitbang Pasal 815 dan 816 Permen PU No 08/KPTS/M/2010

Undang-undang sektor yang mewajibkan penggunaan NSPM

Tata cara, panduan, pedoman analisis harga satuan yang ada belum terpadu dalam satu PEDOMAN;

Bentuk referensi:

Sumber Daya Air RSNI/Pedoman (PAHS Pekerjaan SDA)

Cipta Karya SNI (ABK-2008)

Bina Marga Panduan (SE Dirjen BM 2010)

Adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi, tentang penggunaan indeks/koefisien dalam referensi metode analisis;

Mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah infrastruktur lebih efisien dan efektif

Partisipasi Publik tentang harga satuan kegiatan pekerjaan infrastruktur bidang ke PU-an.

Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah

Sebagai pengganti analisa BOW yang telah kadaluarsa dan tidak relevan lagi 4

Mengapa Perlu Pedoman AHSP?

Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi

• INMEN PU No. 02/2005, tentang Penerapan Standar, Pedoman, Manual Dalam Dokumen Kontrak.

Acuan Normatif (1)

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 22 ayat (4) huruf c:

Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan

Pasal 49 ayat (1) huruf b:

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan Perpres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya proyek yang didukung metode analisis yang baku.

6

Acuan Normatif (2)

Istilah dan Definisi

Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) adalah analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu

Harga satuan pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis untuk suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau over head, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu.

Harga satuan dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb.)

Harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) adalah perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh pejabat pembuat komitmen, digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran; Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

Tujuan dan Sasaran TUJUAN

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk membuat bakuan metode

AHSP guna pembuatan HPS atau owner’s estimate bagi pengguna

untuk pekerjaan konstruksi dan harga perkiraan perencana atau

engineering’s estimate

SASARAN

Tersusunnya berbagai koefisien AHSP tenaga kerja, bahan dan

peralatan yang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ke-PU-an dalam rangka

peningkatan keandalan mutu.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan

Rekayasa Sipil telah dibahas dalam forum rapat teknis dan rapat konsensus pada

tanggal 13 November 2012 di Bandung yang melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait. 8

Kronologis AHSP (1)

Tahap I (selesai): Mengkompilasi Pedoman Analisis Harga Satuan yang sudah ada Sumber Daya Air RSNI/Pedoman/BOW dan Pedoman Alat Berat Ditjen SDA Cipta Karya SNI (ABK-2008) Bina Marga Panduan (SE Dirjen BM No.17/SE/Db/2012) Mengupayakan INTEGRASI AHSP (A, B dan C ) menjadi SATU PEDOMAN. Pada Harbak PU (3 Des 2012) : Peluncuran Buku Pedoman AHSP bidang Pekerjaan Umum.

Tahap II (selesai):

Mengupayakan Pedoman AHSP menjadi SE Menteri PU (Surat Edaran Menteri PU Nomor: 02/SE/M2013, tanggal 4 Maret 2013)

Menyempurnakan AHSP berdasarkan masukan dari seluruh stake holder

Melaksanakan public hearing AHSP di 3 (tiga) wilayah Indonesia Wilayah Barat: Batam dengan peserta dari 10 provinsi pada 5 Mei 2013 Wilayah Tengah: Surabaya dengan peserta dari 13 provinsi pada 22 Mei 2013 Wilayah Timur: Makassar dengan peserta dari 10 provinsi pada 13 Juni 2013

9

Kronologis AHSP (2)

Tahap III (selesai):

Peningkatan SE AHSP menjadi PERMEN PU AHSP (Penyempurnaan)

Bagian 1: Pedoman AHSP secara Umum

Bagian 2: Pedoman AHSP Bidang Sumber Daya Air

Bagian 3: Pedoman AHSP Bidang Bina Marga

Bagian 4: Pedoman AHSP Bidang Cipta Karya

Peraturan Menteri PU tentang AHSP Nomor : 11/PRT/M/2013 telah diterbitkan pada tanggal 4 November 2013

10

PERMEN PU No. 11/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN AHSP BIDANG PU

Pokok-pokok Isi PERMEN

Pasal 2

1) Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai ACUAN dalam

menghitung biaya pembangunan untuk bangunan pemerintah / regulator sebagai

kelengkapan dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah terkait dengan

pekerjaan konstruksi dan bangunan SERTA bagi kalangan penyedia jasa

konstruksi (konsultan/kontraktor)

2) Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk mewujudkan

TRANSPARANSI, EFISIEN, EFEKTIF dan AKUNTABIITAS dalam proses

pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pembangunan pekerjaan

umum

3) Point 1) dan 2) digunakan sebagai DASAR dalam menyusun perhitungan

HPS/OE dan EE untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

1) AHSP merupakan bagian dari DOKUMEN KONTRAK

HARGA SATUAN dan harus disertakan dengan rinciannya

sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat

untuk menilai kewajaran penawaran.

2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, serta

digunakan untuk menetapkan besaran nilai tertinggi

penawaran yang sah.

3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pekerjaan yang nilai

kontraknya didasarkan atas HSP yang pasti dan mengikat atas setiap jenis pekerjaan masing-masing.

Pasal 7

Pedoman AHSP yang telah berlaku sebelum berlakunya

PERMEN ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu

paling lama 6 bulan harus menyesuaikan dengan

PERMEN ini.

Pasal 8

SNI tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan

Pekerjaan untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan

Perumahan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERMEN ini.

Manfaat Permen AHSP 1. Adanya bakuan AHSP yang legal;

2. Metode AHSP yang sama digunakan oleh pembuat HPS baik dari satker ataupun dari penawaran penyedia jasa dapat menghindari terjadinya HSP timpang;

3. Coverage HSP sudah termasuk biaya tidak langsung (biaya umum, overhead, pajak, dll).

4. Dapat menghitung extra cost untuk lokasi-lokasi remote terkait biaya angkutan jarak jauh dan/atau lintas pulau;

Permen AHSP ini mencakup 1200 item pekerjaan (Umum, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya)

Pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung : 1. UPAH Harga Satuan Dasar (HSD) UPAH; 2. ALAT HSD ALAT; 3. BAHAN HSD BAHAN.

Selanjutnya menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)

HPP Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau EE HPS Acuan dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

atau OE HPS Referensi menentukan PENAWARAN Apakah

Penawaran oleh Penyedia Jasa WAJAR (Rasional dan Objektif).

KOMPONEN AHSP

Spesifikasi Umum (SDA) (9 Divisi)

17

1. Umum ……………………………(10) (7 Seksi), lengkap

2. Bendung ……………………….. (3) (1 Seksi), 1/3 b.tetap

3. Jaringan Irigasi ……………….. (3) (1 Seksi), 1/3 saluran

4. Pengaman Sungai ……………. (7) (1 Seksi), 1/5 krib

5. Bendungan dan Embung…..... (8) (1 Seksi), 1/6 Urg.tnh

6. Pengaman Pantai …………….. (7) (5 Seksi), lengkap

7. Pengendali Muara Sungai ….. (5) (3 Seksi), 1/3 keruk

8. Rawa ……………………………. (4) (1 Seksi), 1/6 reklamasi

9. Airtanah ………………………... (5) (1 Seksi), 1/3 sm.bor dlm

10.Pengendalian Longsoran ….. (3)

11.Pengendalian Banjir ………… (3)

12.Drainase Perkotaan …………. (3)

13.Konservasi SDA ……………… (3)

14.Studi Terpadu ………………… (5)

Spesifikasi Umum (Bina Marga) (10 Divisi)

1. Umum (21 Seksi)

2. Drainase ( 4 Seksi)

3. Pekerjaan Tanah (4 Seksi)

4. Pelebaran Perkerasan & Bahu Jalan (2 Seksi)

5. Pekerasan Berbutir & Beton Semen (Seksi)

6. Perkerasan Aspal (7 Seksi)

7. Struktur (16 Seksi) 8. Pengembalian Kondisi & Pekerjaan Minor (8 Seksi)

9. Pekerjaan Harian (1 Seksi)

10.Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (2 Seksi)

Spesifikasi Teknis (Cipta Karya) (9 Divisi)

1. Design development (5)

2. Sitework (5)

3. Pekerjaan struktural (3)

4. Pekerjaan arsitektur (7)

5. Pekerjaan mekanikal (3)

6. Pekerjaan elektrikal (4)

7. Fasilitas eksterior bangunan (3)

8. Interior fixtures (2)

9. Miscellaneous work (3)

Lampiran pada Pedoman

A. Faktor atau Koefisien Bahan dan Alat B. Contoh AHS Bahan HSD Bahan C. Contoh tarif upah dan analisis harga satuan dasar

(HSD) upah (tenaga) per jam, dan K3 D. Contoh Perhitungan HSD Dasar Alat E. Contoh harga bahan baku dan analisis HSD bahan dan

bahan olahan F. Contoh analisis harga satuan pekerjaan tanah (galian

dan timbunan) G. dll.

Kata Bijak

If Just 2 Get and 2 Give,

may still create many problems.

Change to be 4 Get and 4 Give,

will solve many problems.

Now WE ARE BIG FAMILY of Water Resources

http://litbang.pu.go.id/sni