BAB I PENDAHULUAN 2015.pdf · 17 Kipas Angin 1 unit 0 0 18 AC 1 unit 1 unit 100 19 LCD Projector 1...

LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO 2015

1

I.1. Latar Belakang

alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah

disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,

aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta

menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan

lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah

Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi,

Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah

Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,

penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan

D

BAB I PENDAHULUAN


2

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo tahun 2015.

I.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Subbag Umum dan kepegawaian

ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Kelembagaan

i. Seksi Lembaga

ii. Seksi Data dan Informasi

d. Bidang Permodalan

i. Seksi Pengembangan Permodalan

ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

e. Bidang Pemberdayaan

i. Seksi Pemberdayaan SDM

ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

I.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah

dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.


3

I.3.1 Sekretariat

Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat

menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian

data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian

dan pelaporan.

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat

mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

1.3.2 Bidang Kelembagaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha

Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM

mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan

2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaitan dengan bidangnya

1.3.3 Bidang Permodalan


memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha

koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas

dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan

2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan bidang tugasnya


4

1.3.4. Bidang Pemberdayaan


memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,

bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang

Pemberdayaan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia

2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan bidang tugasnya

I.4. Potensi

1.4.1 Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu

sebanyak 31 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan

Staf/fungsional umum: 18 Orang.

a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :

Gambar 1.1 Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang

Jumlah Pegawai menurut

bidang adalah

kelembagaan sebanyak 7

orang atau 23 persen,

Pemberdayaan sebanyak 6

orang atau 19 persen,

permodalan sebanyak 8

orang atau 26 persen dan

Sekretariat sebanyak 10

orang atau 32 persen.


5

b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :

Gambar 1.2 Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :

Gambar 1.3

Pegawai Berdasarkan Eselon


golongan yaitu golongan IV

sebanyak 4 orang (13%),

golongan III sebanyak 24

orang (77%), golongan II

sebanyak 3 orang (10%)


eselon yaitu eselon II


eselon III sebanyak 4

orang (27%) dan eselon

IV sebanyak 8 orang

(60%)


6

d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

Gambar 1.4

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan

transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja

walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain

itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki

alamat website serta email resmi.

Gambar 1.5

Website dan email resmi Dinas Koperasi dan UMKM


pendidikan yaitu SMA


D3 sebanyak 3 orang

(10%), S1 sebanyak 16

orang (51%) dan S2

sebanyak 2 orang (6%)


7

1.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 1.1 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2015

No Nama Barang/Alat

2015 Jml Kondisi baik %

I Tanah dan Bangunan

1 Tanah 1.000 m 1000 m 100

2 Ruangan 4 unit 4 Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1 Komputer (PC) 4 unit 4 Unit 100

2 Laptop 6 unit 6 Unit 100

3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78

4 Meja rapat 2 bh 0 0

5 Meja panjang 1 bh 0 0

6 Meja ketik 2 bh 0 0

7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100

8 Meja kursi tamu 2 set 2 set 100

9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11

10 Kursi besi 4 bh 0 bh 0

11 Kursi putar 0 0 0

12 Almari kayu 11 bh 3 bh 27,27

13 Almari besi 5 bh 5 bh 0

14 Filling cabinet kayu 3 bh 3 bh 100

15 Filling cabinet besi 5 bh 1 bh 20

16 Wereles 2 unit 1 unit 50

17 Kipas Angin 1 unit 0 0

18 AC 1 unit 1 unit 100

19 LCD Projector 1 unit 1 unit 100

20 Layar LCD 1 unit 1 unit 100

21 Mesin tik 3 unit 0 0

22 Faximile 1 unit 1 unit 100

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100

25 Kursi lipat 20 bh 20 bh 100

26 Meja LCD 1 buah 1 buah 100

27 Brankas 1 buah 1 buah 100

28 Elatase 1 buah 1 buah 100

29 Printer 5 unit 5 unit 100

30 kamera 1 unit 1 unit 100

III Alat-alat angkutan

1 Kendaraan Roda 4 3 unit 3 unit 66,67

2 Kendaraan Roda 2 12 unit 9 unit 66,67

Jumlah


8

Gambar 1.6

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo

1.4.3 Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan

dilaksanakan

a. SOP Pengelolaan Surat Masuk;

b. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

c. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan

d. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting

e. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

f. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD

g. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

h. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM

i. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi

j. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi

k. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

l. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

m. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan

n. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

o. SOP Fasilitasi Permodalan

p. SOP penyusunan RKT

q. SOP Barang Inventaris

r. SOP Barang Persediaan

s. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi

t. SOP Penerimaan PAD

u. SOP pengelolaan website

v. SOP Penghapusan Barang


9

w. SOP Pramu kantor

x. SOP renstra

y. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah

z. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)

aa. SOP Pengadaan Barang Inventaris

bb. SOP Pendaftaran Merk

cc. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

dd. SOP Pembubaran Koperasi

ee. SOP Pembuatan SOP

ff. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan

gg. Perubahan AD/ART

hh. Pembinaan Kelembagaan Koperasi

ii. SOP Pengumpulan Data Kinerja

jj. SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja

kk. SOP Pembuatan Renstra Perubahan

ll. SOP Pembuatan RKT Perubahan

1.5 Keuangan

Gambar 1.7 Proporsi Anggaran Dinas Koperasi UMKM

Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.501.375.506 (92%) terdiri

dari belanja langsung dan tidak langsung sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar

Rp. 213.568.000 (8 %) dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM RI.


10

1.6 Isu Strategis

Dinas Koperasi dan UMKM dalam penyelenggaraan Program dan

kegiatan serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk pencapaian kinerja telah dibuat target yang terukur dengan

memperhatikan masalah, peluang maupun isu stategis yang ada yaitu ;

1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro pure, pro

growth dan pro job menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean(MEA)

2. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi

mega proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).

3. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah

4. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat

5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan

hukum pusat maupun propinsi

6. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal,

regional dan eksport.


11

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.

Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten

Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi

Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon

Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

berdasarkan iman taqwa”.

Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasi

dan UMKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .

Gambar 2.1

BAB II PERENCANAAN KERJA


12

Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan

Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016

seperti yang ada di dalam bagan yaitu :

a. Visi

”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing

menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat”

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian

masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang

menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun

berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.

2. Koperasi dan UMKM adalah :

Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang.

3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit

lagi dalam situasi tersulit sekalipun.

4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing

atau mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta

memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul

dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan

menonjolkan keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga

lebih baik dari daerah lainnya.

5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat

serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat

dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan


13

kesejahteraan dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada

seluruh elemen masyarakat.

7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi

kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,

kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam

memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

c. Nilai

Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam

organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai

yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua

stakeholder yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Kebersamaan

2. Keterbukaan/Transparan

3. Kekeluargaan

4. Kejujuran dan Moralitas

5. Kedisiplinan

6. Profesionalitas

7. Kreatif dan inovatif

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai

visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM


14

II.2.1.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan

bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi

dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran -sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

adalah

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM


15

Tabel 2.1

Target sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2012 dan 2016

Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Koperasi dan UMKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten

Kulon Progo tahun 2011-2016 dan renstra perubahan Dinas Koperasi dan UMKM

tahun 2011-2016.

II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus

dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

II.1.3.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah:

1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya .

2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien

3. Peningkatan pelayanan perijinan.

4. Peningkatan capacity building UMKM.

5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha

II.1.3.2 Kebijakan

1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota,

konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek

pemeringkatan

2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,

desain dan teknologi

3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana

prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan

berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

II.1.3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan Tahun awal (2012)

Kondisi Akhir (2016

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Juta Rp. 453.58 459.8

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

% 39.12 43.2


16

a. Peningkatan kerjasama di bidang HKI

b. Pengembangan Usaha KUMKM

c. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah

d.Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM

e.Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

2. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan KUMKM

a. Revitalisasi/Pendataan KUMKM

b. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

c. Pelayananan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran

Koperasi

d. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

e. Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Kopera

Tabel 2.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya

kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM


Juta Rp. 458,23


% 41,93

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien

Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan

Peningkatan capacity building UMKM.

Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi


17

II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PK

terlampir.


18

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Dana APBD

Kabupaten sebesar Rp. 2.501.375.506,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.860.991.431,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 640.384.075,-

Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UMKM;

Tabel 2.4

Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM

Tahun 2015

No. Uraian Rencana (RP) %

1. Belanja tidak langsung 1.860.991.431 74,40

2. Belanja langsung 640.384.075 25,60

Jumlah 2.501.375.506 100

Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp.

640.384.075 yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi

anggaran Per Sasaran strategis.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

640.384.075

25,60

Dilaksanakan dengan 4

program Ex. BAU dan 2 program urusan


19

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

inas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu dinas teknis

pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang

terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai

maupun ketidakberhasilan pada tahun 2015. Mengacu pada ketentuan yang

berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan

Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja.

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan

kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

D

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


20

dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM beserta target

capaian realisasinya .

Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan

mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 yang

telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerjayang hasilnya memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok

ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM

beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2

berikut

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Formula Satuan

Target Realisasi

Persentase (%)

kode

1 Meningkat

nya

kualitas

kelembag

aan

Koperasi

dan

UMKM


“((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang

Juta Rp.

458,23 482,54 105,31


21

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Formula Satuan

Target Realisasi

Persentase (%)

kode

difasilitasi ))/2”


(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100”

% 41,93 42,54 101,45

Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi dan UMKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan

Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan renstra perubahan Dinas Koperasi

dan UMKM tahun 2011-2016 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja

DInas Koperasi dan UMKM.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti

terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu

sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi

dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan

hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas

Koperasi dan UMKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia

usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UMKM dapat berjalan

sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor

ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang

terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat

menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap

kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program

pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan

umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian

Kabupaten Kulon Progo.


22

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang

sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang

difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.

III.2.1.1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Tabel 3.4

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2015

(dibandingkan tahun sebelumnya)

No. Indikator Kinerja

Formula Pengukuran Satuan

Capaian Tahun Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi

Persen

1. Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

“((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2”

Juta Rp.

476,33 477.08 458,23 482,54 105,31

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut : “((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi

/jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah

koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2”

Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi

yang difasilitasi tahun 2015 mencapai 105,31 % dari target Rp. 458,23 juta,-

yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.

162.078.130.868 ,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.


23

19.902.886.939-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar

Rp. 477.08 juta maka mengalami kenaikan sebesar 101,14%.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2015

(dibandingkan target jangka menengah)


Formula Pengukuran Satuan

Realisasi Target Akhir

Renstra 2016

% Capaian s/d 2015 terhadap

target akhir 2016

2013 2014 2015

1. Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

“((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2”

Juta Rp.

476,33 477.08 482,54 459,80 104,94

Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka

pada tahun 2015 telah tercapai sebesar 104,94 % dengan target akhir

renstra tahun 2016 senilai 459,80 juta.

Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi

dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi

pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan

lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak siknifikan

terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.

b. Adanya Kebijakan Takeover Alfamart tahap ke 2 kepada 4 Alfamart

yang melanggar Perda No. 11 Tahun 2011 oleh Koperasi berdampak

terhadap naiknya volume usaha 4 Koperasi yang melakukan Takeover.

c. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) kepada Koperasi. Bantuan Sosial kepada ; KOPTI

Wates, Kopinkra Tenun Mumbul Kalibawang, KSU Perkasa Wilis

Kokap, KSU Mekar Mas Lendah dan KUD Rejeki Mulyo Kokap


24

sedangkan KUR kepada ; KSU SAE Nanggulan, KSU Lancar Sentolo,

KSU Trijata Wates, KSU Binaria Wates dan KUD Harapan Temon.

Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan

pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan

kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh

Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi

harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.

Gambar 3.1

Koperasi Kredit Pinunjul (Koperasi Simpan Pinjam) dan KSU Jatirogo(Koperasi sektor riil)

III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Tabel 3.6

Capaian Indikator Sasaran tahun 2015

(dibandingkan tahun sebelumnya)

No.

Indikator Kinerja

Formula penghitungan

Satuan

Capaian Tahun Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi

Persentase

1. Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi


% 40,00 41,21 41,93 42,54 103,21

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut:


25

“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet

awal (sebelum difasilitasi)x100%”

Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang

difasilitasi mencapai 103,21 % dari target sebesar 41,93% dengan rincian

jumlah omset awal UMKM sebesar Rp. 16.898.000.000,- menjadi Rp.

24.085.725.000,-. Apabila dibandingkan tahun 2014 sebesar 41,21% yang

terdiri dari omset awal sebesar Rp. 16.252.500.000,- menjadi sebesar Rp.

22.950.375.000,-.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Sasaran tahun 2015

(dibandingkan target jangka menengah)


Formula Pengukuran

Satuan

Realisasi Target Akhir

Renstra 2016

% Capaian s/d 2015 terhadap

target akhir 2016

2013 2014 2015

1 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi


% 40,00 41,21 42,54 43.2 98,47

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tahun 2015

telah tercapai 98,47 % dengan target capaian pada akhir renstra 2016 sejumlah

43,2%.

Kenaikan ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu:

a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui

KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) dsb.

b. Pendampingan Kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi seperti

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan UPN Yogyakarta dan lain-lain

dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan pendampingan lainnya.

c. Pelaksanaaan Diklat kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka Gerakan

Kewirausahaan Nasional (GKN).

d. Bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula sebanyak 70 UMKM dari

Kementerian Koperasi dan UKM RI


26

Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari Pemerintah

yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan

pelatihan.

Gambar 3.2

Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo

III.2.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM

saat ini adalah:

III.2.2.1 Permasalahan

a) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT

b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas

berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen

Koperasi.

c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti

bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang

agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas

dan belum optimal.

d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya

terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang

e) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum

mengajukan Badan Hukum


27

f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,

pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan

usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta

pengembangan manajemen

III.2.2.2 Solusi

a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan

koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh

Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang

terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–

kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum

Koperasi.

Gambar 33

Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal dari Perbankan

b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM

dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan

pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan

menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam

aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,

perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi

dagang dan dukungan kelembagaan.


28

Gambar 3.4

Pengembangan Sentra

c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

Gambar 3.5

Bimbingan Teknis Pengembangan Bisnis

d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra

Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih

menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan

UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,

Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan


29

Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro

e) Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti Bank

Indonesia, PT Sumber Alfaria Tbk., UGM Yogyakarta, UPN

Yogyakarta, Yayasan Damandiri dan beberapa BUMN.

Gambar 3.6

Tomira sebagai wujud kerjasama dengan Lembaga lain

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 untuk belanja

tidak langsung adalah sebesar 99,31 % dari anggaran sebesar Rp. 1.860.991.431,-

terealisasi sebesar Rp. 1.848.182.478,- dan untuk belanja langsung terealisasi

sebesar Rp. 619.067.122,- dari anggaran sebesar Rp. 640.384.075,- atau 96,67%.


30

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaian adalah

105,31 % dari target 458,23 % terealisasi sebesar 482,54 %. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas kelembagaan

Koperasi KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 97,09%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan-kegiatan seperti

pelayanan badan hukum Koperasi khususnya untuk penyuluhan kelompok Prakoperasi. Sedangkan untuk indikator pertumbuhan jumlah

omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 101,45 % dari target sebesar 41,93 % terealisasi sebesar 42,54 %. Indikator ini ditunjang oleh

program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 97,09 %. Penghematan

dan efisiensi tercapai pada kegiatan pengembangan usaha yaitu sisa pengadaan peralatan bagi UMKM dan sisa sewa stand pameran untuk

kegiatan promosi produk KUMKM.

Kinerja Keuangan

Sasaran strategis

Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi %



458,23 482,54 105,31 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi KUMKM

138.100.600

134.088.125

97.09

Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi

41,93 42,54 101,45 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM

227.289.675 218.118.901 95,97


31

IV.1. Kesimpulan

inas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana

Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3

Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

kerja Dinas Daerah.

Pada Tahun 2015 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai

program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2015,

Renstra dan RPJMD 2011-2016. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

progo Tahun 2015 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 2.501.375.506,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp 2.467.249.600,- (98,64%). Program dan Kegiatan

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD

Perubahan 2011-2016 yaitu meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya

saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan koperasi serta sasaran

SKPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.

IV.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya

kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan

khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.

3. Keterbatasan ketersediaan anggaran

4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam

aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.

5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk

jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.

D

BAB IV

PENUTUP


32

6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana

mestinya.

7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

IV.3. SARAN

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2015 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi

pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk

mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu

ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya

dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat

formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal

dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan

dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.

3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil

menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena

sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo

dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang

cukup besar.

Wates, 28 Januari 2016 Kepala

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Dra. Sri Harmintarti,

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19620729 199403 2 005


33

LAMPIRAN; 1. Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah

dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.


34

2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN : 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM



458,23

41,93

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

Penyelenggaraan promosi produk KUMKM Peningkatan legalitas produk KUMKM Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM Pengembangan Usaha KUMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM Pelatihan Kewirausahaan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM

Revitalisasi/pendataan KUMKM

Rp. 227.289.675,00

Rp. 52.537.400, 00 Rp. 24.994.000, 00

Rp. 16.894.100, 00 Rp. 104.669.000, 00 Rp. 9.999.875,00 Rp. 18.195.300,00

Rp. 138.100.600,00 Rp. 12.905.100, 00

Rp. 29.225.000,00


35

Penilaian Kesehatan KSP/USP

Peningkatan Pemasyarakatan Perkoperasian

Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi

Rp. 39.642.400,00

Rp. 28.174.100, 00

Rp. 28.154.000, 00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 365.390.275, 00


36

3. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun

2015

4. Data Perkembangan UMKM Tahun 2014-2015

No Sektor Ekonomi 2014 2015

1. Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan 1.691 1.691

2. Pertambangan dan Penggalian 53 53

3. Industri Pengolahan 20.105 20.105

4. Bangunan 211 211

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

a. Hotel dan Restoran 59 59

b. Pedagang Pasar 2.000 2.000

c. Pedagang di luar pasar 9.366 9.366

d. Pedaki 113 113

6. Pengangkutan dan Komunikasi 98 98

7. Jasa-jasa 77 108

Jumlah 33.743 33.784

5. Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2015

No Nama Pemilik Nama Usaha Alamat

1 Sarilah Heni’s Kledokan, Sidoharjo, Samigaluh

2 Sulastri Purnamale Ngentak, Jangkaran, Temon

3 Martha Yulianita Agist Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh

4 Yuni Indriyati Jilbabest Blumbang, Karangsari, Pengasih

5 Tutiany Nanda Blumbang, Karangsari, Pengasih

6 Gunadi Muresko Taman, Purwoharjo, Samigaluh

7 KSU Perkasa Wilis

Sejati

Klepu, Hargowilis, Kokap

8 Kopma PGRI DHA DHAP Kembang, Margosari, Pengasih

Nama Program Penerima Alamat Nominal Sumber dana

Wira Usaha Pemula 70 UMKM Kulon Progo 400.000.000 APBN Kemenkop UKM


37

6. Koperasi Baru Tahun 2015

No Nama Koperasi Badan Hukum dan

tanggal

Alamat

Bantuan Alat Pengolah Tempe Higienis

KOPTI Kulon Progo

Dobangsan, Giripeni Kuncen, Bendungan

150.000.000 APBN Kemenkop UKM

Bantuan Alat Tenun Kopinkra Tenun Mumbul, Kalibawang

Bantuan Alat Tenun untuk kelompok Sentolo dan Nanggulan


Bantuan UKM Mart KSU Perkasa Wilis

Klepu, Hargowilis, Kokap


Bantuan Program Pengembangan Kemitraan Investasi (gudang kedelai dan lantai jemur)

KSU Mekar Mas

Lendah 400.000.000 APBN Kemenkop UKM

Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Pasar Kokap

KUD Rejeki Mulyo

Kokap 900.000.000 APBN Kemenkop UKM

Pendampingan KUR KSU SAE Nanggulan 22.000.000 APBN Kemenkop UKM

KSU Lancar

Sentolo 22.000.000 APBN Kemenkop UKM

KSU Trijata Wates 22.000.000 APBN Kemenkop UKM

KSU Binaria

Wates 22.000.000 APBN Kemenkop UKM

KUD Harapan

Temon 22.000.000 APBN Kemenkop UKM

2.275.000.000 APBN Kemenkop UKM

Penguatan Modal Angksa Pura

8 UMKM Kulon Progo 250.000.000

Telkom 5 UMKM Kulon Progo 165.000.000

415.000.000

Bantuan Peralatan 15 UMKM Kulon Progo 64.680.000 APBD

Jumlah 2.754.680.000


38


tanggal

Alamat

1 Koppas Sentolo “Mukti

Bareng”

95/BH/XV.3/II/2015

tanggal 17 Februari

2015

Komplek Pasar

Sentolo, Sentolo,

Kulon Progo

2 KSU “BTM SMRTKU” 96/BH/XV.3/V/2015

tanggal 19 Mei

2015

Hargomulyo, Kokap,

Kulon Progo

3 KSU “BMT Langgeng

Makmur”

97/BH/XV.3/VIII/201

5 tanggal 3 Agustus

2015

Botokan, Jatirejo,

Lendah, Kulon Progo

4 Koperasi “Karya

Usaha”

98/BH/XV.3/VIII/201

5 tanggal 3 agustus

2015

Perangkokan,

Purwosari, Girimulyo,

Kulon Progo

5 Koperasi “TKI Purna

Kulon Progo”

99/BH/XV.3/VIII/201

5 tanggal 13

Agustus 2015,

Jangkaran, Temon,

Kulon Progo

6 KJKS Kube Sejahtera

20

100/BH/XV.3/VIII/20

15 tanggal 25

Agustus 2015

Jl. Kawijo, Pengasih,

Kulon Progo

7 Kopkar “Karya Magasa

Sejahtera”

101/BH/XV.3/XI/201

5 tanggal 18

November 2015

Glagah, Temon ,

Kulon Progo

8 KSU “Gemah Ripah

Loh Jinawi”

102/BH/XV.3/XI/201

5 tanggal 26

November 2015

Kulwaru, Wates,

Kulon Progo

9 KSP “Mandiri Mulya” 103/BH/XV.3/XI/201

5 tanggal 26

November 2015

Bendungan, Wates,

Kulon Progo

10 Koperasi “Langgeng” 104/BH/XV.3/XI/201

5 tanggal 30

November 2015

Beji, Wates, Kulon

Progo

11 KSU “AIRAH” 105/BH/XV.3/XII/20

15 tanggal 31

Desember 2015

Sukoreno, Sentolo,

Kulon Progo


39


tanggal

Alamat

12 KSU”Mitra Mandiri” 106/BH/XV.3/XII/20

15 tanggal 31

Desember 2015,

Ngemplak,

Pagerharjo,

Samigaluh

7. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No Uraian Satuan 2014 2015

1. Jumlah koperasi Unit 365 377

2. Jumlah anggota orang 81.878 85.870

3. Jumlah simpanan Rp.000 58.624.726 95.196.034

4. Jumlah modal sendiri Rp.000 80.554.773 101.109.658

5. Jumlah modal luar Rp.000 123.332.448 151.481.245

6. Volume usaha Rp.000 161.498.330 210.394.544

7. Jumlah SHU Rp.000 4.672.203 5.092.321

8. Jumlah asset Rp.000 222.927.291 256.514.690

8. Data Koperasi Aktif Tahun 2014-2015

No

Kecamatan

2014 2015

Aktif Jml % Aktif Jml %

1. Temon 25 27 92.59 26 28 92,86

2. Wates 96 101 95.05 98 103 95,15

3. Panjatan 17 19 89.47 16 19 84,21

4. Galur 22 25 88.00 23 25 92,00

5. Lendah 16 17 94.12 17 18 94,44

6. Sentolo 24 27 88.89 26 29 89,66

7. Pengasih 47 49 95.92 50 52 96,15

8. Kokap 25 26 96.15 26 27 96,30

9. Girimulyo 11 14 78.57 12 15 80,00

10. Nanggulan 21 21 100.00 21 21 100,00

11. Kalibawang 18 21 85.71 18 18 100,00

12. Samigaluh 18 18 100.00 19 22 86,36

Jumlah 340 365 93,15 352 377 93,37


40

9. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

No Tahun

Jumlah

yang

dinilai

Predikat Kesehatan

Sehat Cukup Sehat Kurang

sehat Tidak sehat

Jml % Jml % Jml % Jml %

1 2011 273 123 45,05 130 47,61 20 7,32 0 0

2. 2012 275 125 45,45 132 48 18 6,54 0 0

3. 2013 275 136 49,45 127 46,18 12 4,36 0 0

4. 2014 250 133 53,20 107 42,80 10 4,00 0 0

5. 2014 216 115 53,24 98 45,37 3 6,61 0 0

10. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Mekar Mas, Lendah memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

untuk kategori Koperasi Produsen


40

PROGRAM:

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif koperasi

dan Usaha Kecil

Menengah

INDIKATOR:

Peningkatan Kualitas

UMKM (%)

Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi dan UMKM

VISI

BUPATI

Terwujudnya Kabupaten

Kulon Progo

yang sehat, mandiri,

berprestasi,

adil, aman dan sejahtera

berdasarkan

iman dan

taqwa

TUJUAN

Meningkat

kan

pendapata

n

masyaraka

t dan daya

saing

daerah

SASARAN Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

Indikator Sasaran

1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan perkapita penduduk

(Rp/jt) 3. Ratio Gini

Target 2012 2013 2014 2015 2016

5,01 5,05 5,12 5,19 5,41

10.671 11,513 12,434 13,677 15,318

0,3429 0,3400 0,3375 0,3350 0,3320

VISI Dinkop

UMKM

Terwujudnya

Koperasi dan

UMKM Yang

Tangguh dan

Berdaya Saing

menuju

Kemandirian,

Keadilan serta

Kesejahteraan

Masyarakat

MISI

Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

TUJUAN

Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

PROGRAM:

Program Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan Koperasi

INDIKATOR:

INDIKATOR:

Capaian Jumlah

koperasi aktif (%)

SASARAN


Indikator Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi (Rp/jt) Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)

Target

2012 2013 2014 2015 2016

453.58 476.33 454.16 458.23 459.8

39.12 40 40.65 41.93 43.2

MISI III

Mengembang

kan keunggulan

ekonomi

daerah berbasis pada

sektor

pertanian dalam artian

luas, industri

dan pariwisata

yang berdaya saing tinggi

dan

berkelanjutan bertumpu

pada

pemberdayaan masyarakat

.

BAB I PENDAHULUAN 2015.pdf · 17 Kipas Angin 1 unit 0 0 18 AC 1 unit 1 unit 100 19 LCD Projector 1...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 2015.pdf · 17 Kipas Angin 1 unit 0 0 18 AC 1 unit 1 unit 100 19 LCD Projector 1...