MAKALAH PENGAUDITAN I“ETIKA PROFESIONAL”

Disusun Oleh :

KELOMPOK 3

SUTIARGI A31114013IQRIMA MAS MAPPANGILE A31114027BILQIS RATU ZHABRINA A31114326

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah menolong hamba-Nya

menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami tidak

akan sanggup menyelesaikan dengan baik.          

Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui lebih jauh berbagai hal

mengenai “Audit dan profesi akuntan publik” berdasarkan pengamatan dari berbagai

sumber yang telah kami temukan dan pahami.

 Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pengauditan I

yang telah banyak memberikan kami pengarahan agar dapat menyelesaikan makalah

ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca,

walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami mohon saran dan

kritiknya. Terima kasih.

Makassar, 21 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I TINJAUAN MATA KULIAH

BAGIAN II PENDAHULUAN

BAGIAN III MATERI PEMBELAJARAN

BAGIAN IV RANGKUMAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya perekonomian yang saat ini mengarah pada

globalisasi, maka kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan

pun semakin meningkat. Pengaruh globalisasi juga membawa dampak negatif pada jasa

audit, pelaku profesi auditor independen atau akuntan publik dituntut untuk

menunjukan profesionalismenya. Akuntan atau auditor harus dapat memberikan jasa

kualitas terbaik dengan bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, para professional diharuskan

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam suatu profesi, selain itu untuk

menjalankan suatu profesi sangatlah penting adanya etika profesi. Di dalam kode etik

terdapat muatan-muatan etika, yang dalam bahasa yunani terdiri dari dua kata

yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat, dan ethikos yang berarti perasaan batin

atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertingkah laku. Etika

profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar

sedapat mungkin terlihat praktis dan realitis, namun tetap idealistis. Setiap akuntan

harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam

menyelesaikan laporan keuangan kliennya.

Dengan adanya kode etik profesi, akuntan diharapkan berperilaku secara benar

dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Meski begitu terkadang

pelanggaran tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan

pengetahuan dalam menerapkan etika secara memadai. Oleh karena itu diperlukan

adanya landasan pada standar moral dan etika tertentu. Untuk mendukung

profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah

mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun

1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam Mukadimah Kode Etik Akuntan

Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan.Dengan

menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan

memenuhi segala hukum dan peraturan yang telah disyaratkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya, antara lain:

1. Apa yang dimaksud Etika dan moralitas?

2. Bagaimanakah kode etik AICPA?

3. Bagaimanakah kode etik akuntan di Indonesia?

4. Bagaimanakah penegakan aturan dilakukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud Etika dan moralitas.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kode etik AICPA.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah kode etik akuntan di Indonesia.

4. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan aturan dilakukan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Etika Dan Moralitas

Etika (ethichs) berasal dari bahasa Yunani ethos ,yang berarti “karakter”.Kata

lain untuk etika ialah moralitas (morality),yang berasal dari bahasa Latin mores,yang

berarti “kebiasaan”. moralitas berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku

manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang

akan berperilaku terhadap sesamanya. Boynton (2003:97), membagi pembahasan

mengenai etika kedalam dua kelompok yaitu:

1. Etika Umum

Etika umum (general ethics) mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud

dengan baik bagi seseorang atau masyarakat, dan mencoba menetapkan sifat dari

kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri dan

sesamanya. Namun, ketidakmampuan untuk menyepakati apa yang disebut “baik”

dan “kewajiban” telah membuat para filsuf terpecah menjadi dua kelompok aliran.

Kelompok aliran pertama disebut kelompok aliran etika absolut (ethical absolutist),

yang mengatakan bahwa terdapat suatu standar universal yang tidak berubah selama-

lamanya dan berlaku bagi semua oang. Kelompok aliran lain disebut kelompok

aliran ethical relativists atau kelompok aliran etika relative, yang mengatakan bahwa

pertimbangan etika manusia ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi dalam

masyarakat di mana mereka hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa kedua

kelompok tersebut sama benarnya, bahwa setiap orang akan membuat sejumlah

keputusan hidup yang harus dituntun oleh standar universal yang tidak berubah, serta

banyak pilihan lain yang bersumber pada kebiadaan masyarakat yang berubah.

Karena tidak ada standar universal ataupun kode etik relatif yang dapat secara

gamblang menentukan bagaimana pilihan perilaku yang paling tepat,maka beberapa

ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk

pengambilan keputusan,yang disebut kerangka kerja enam langkah sebagai berikut:

a. Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan.

b. Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut.

c. Menetukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan

bagaimana masing-masing dipengaruhi.

d. Mengidentifikasi alternative pengambilan keputusan

e. Mengidentifikasi konsekuensi setiap alternative

f. Membuat pilihan yang beretika

2. Etika Profesional

Menurut Boynton (2003:98), Etika Profesional (professional ethics) harus lebih

dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang

profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik

profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga

harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Agar dapat memiliki arti, maka

keduanya harus pada posisi di atas hukum, namun sedikit di bawah posisi ideal.

Proyek Visi CPA yang berorientasi pada masa depan,menyatakan bahwa

pengakuan atas profesi harus bertumpu pada nilai-nilai layanan yang diberikan.

Proyek Visi CPA telah mengidentifikasi lima nilai inti berikut yang dikaitkan dengan

profesi CPA , yaitu (a) Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup;

(b) Kompetensi; (c) Integritas; (d) Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas; (e)

Objektivitas.

Secara keseluruhan nilai-nilai di atas merupakan hal yang penting guna

mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari mereka yang mengandalkan jasa-jasa

CPA.Profesi CPA juga menetapkan sifat sukarela dan pengaturan sendiri Kode

Perilaku Profesional ini.Mukadimah pada kode Perilaku Profesional yang

dikeluarkan oleh AICPA menekankan pentingnya standar etika bagi para

CPA,seperti beikut ini . “Keanggotaan dalam American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) bersifat sukarela. Dengan menerima keanggotaan, berarti juga

seorang akuntan public yang bersertifikat (certified public accountant /CPA)

menerima kewajiban untuk mendisiplikan dirinya di atas dan melampui kewajiban

yang di tetapkan dalam peraturan dan ketentuan.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Perilaku Profesional yang dikeluarkan oleh

AICPA menyatakan bahwa profesi mengakui tanggung jawabnya kepada

masyarakat, klien, dan tanggung jawab profesionalnya serta menyatakan ajaran dasar

etika dan perilaku professional. Untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan

komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan

mengorbankan keuntungan pribadi”

2.2 Kode Etik Perilaku Profesional Aicpa (Boynton, 2003:99)

2.2.1 Tim Etika Profesional AICPA

Pengaturan sendiri dan etika professional demikian pentingnya bagi profesi

akuntan, sehingga peraturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim

etika Profesional. Misi dari tim ini adalah :

i. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan

standar-standar tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan masyarakat

terlindungi

ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA

iii. Menyediakan pedoman yang mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota

mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya.

Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu,anggota sukarela aktif,dan

investigator sementara jasa juga bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim tersebut

melaksanakan tiga fungsi utama untuk menyelesaikan misinya sebagai berikut:

1. Menetapkan standar: Komite Eksklusif Etika Profesional melakukan interpretasi

atas Kode Perilaku Profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode

perilaku.

2. Penegakkan etika: Tim Etika Profesional melakukan investigasi atas potensi

masalah-masalah disiplin yang melibatkan anggota AICPA serta mesyarakat CPA

Negara bagian dan Program Penegakan Etika Bersama

3. Jasa permintaan bantuan teknis (ethics hotline): Tim Etika Profesional

melakukan pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas

standar etika yang ada dalam Kode Perilaku Profesional AICPA, dengan cara

menanggapi permintaan bantuan anggota dalam rangka penerapan Kode Perilaku

Profesional AICPA pada bidang praktik yang spesifik.

2.2.2 Komposisi Kode Etika AICPA

Kode Perilaku Profesional (Code of Profesional Conduct) AICPA yag telah

direvisi dan diterima oleh sidang keanggotaan tahun1988 terdiri dari dua seksi sebagai

berikut :

a. Prinsip-prinsip (Principles) yang menyatakan ajaran dasar perilaku etika dan

memberikan kerangka kerja bagi Peraturan-peraturan.

b. Peraturan Perilaku (Rules of Conduct) yang menetapkan standar minimun

perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan profesional.

Sebagai suatu pernyataan ideal perilaku profesional, maka Prinsip-prinsip ini tidak

digolongkan sebagai standar yang dapat ditegakkan. Sebaliknya Peraturan Perilaku

menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima serta dapat ditegakkan atau

dengan perkataan lain sebagai suatu keharusan untuk dicapai.

Sebagai tambahan atas kedua seksi dari kode tersebut, maka komite Eksekutif

Divisi Etika professional mengeluarkan pengumuman-pengumuman sebagai berikut:

1. Interpretasi Peraturan Perilaku (interpretations of The Rules of Conduct) yang

menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan spesifik.

2. Ketetapan etika (Ethics Rulings) yang menunjukkan penerapan Pertauran Perilaku

dan interpretasi pada kondisi nyata tertentu.

Para anggota yang menyimpang dari Interpretasi atau Ketetapan Etika harus

memberikan penjelasan dan alasan penyimpangan tersebut pada rapat dengar

pendapat tentang disiplin.

3. Definisi Kode Etik

Boynton (2003:100) membagi definisi kode etik (code definition) kedalam 9

bagian guna memahami penerapan prinsip-prinsip Kode dan Peraturan :

1. Klien (client). Setiap orang atau entitas,selain pegawai anggota CPA yang

menugaskan anggota atau kantor anggota CPA untuk melaksanakan jasa

professional bagi perorangan atau entitas yang menerima jasa profesional

tersebut.

2. Dewan (Council). Dewan yang berada dalam lembaga AICPA

3. Perusahaan (Enterprise). Sinonim dengan istilah “kilien”

4. Kantor Akuntan Publik (Firm). Bentuk organisasi yang diizinkan oelh

undang-undang Negara bagian atau peraturan yang memiliki karakteristik sesuai

dengan keputusan Dewan, untuk melaksanakan praktik akuntan public,termasuk

untuk perorangannya sebagai pemilik.

5. Status Keanggotaan (holding out). Setiap tindakan yang dilakukan oleh

seorang anggota yang menginformasikannya statusnya sebagai CPA atau

spesialis AICPA yang terakreditasi.

6. Institut (Institute). AICPA itu sendiri sebagai kelembagaan.

7. Anggota (Member). Seorang anggota,anggota asosiasi,atau asosiasi

internasional dari AICPA.

8. Praktik Akuntan Publik (Practise of public accounting). Pemberian jasa

profssional berupa jasa akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi,

jasa dukungan litigasi, serta jasa profesional lainnya oleh seorang anggota atau

kantor akuntan public yang terdaftar sebagai pemegang CPA atau spesialis

AICPA yang terakreditasi,sesuai dengan standar yang diumumkan oleh badan-

badan yang ditunjuk oleh Dewan. Akan tetapi,seorang anggota pemegang CPA

atau kantor akuntan public, tidak diperkenankan untuk melakukan praktik

akuntansi public,apabila seorang anggota atau kantor akuntan public pemegang

CPA tersebut memang tidak memberikan jasa professional seperti tersebut di

atas kepada klien.

9. Jasa Profesional. (Professional services). Semua jasa yang dilaksanakan oleh

seorang CPA yang masih berstatus sebagai pemegang CPA.

4. Prinsip-Prinsip

Prinsip yang terdapat dalam kode etik dibagi oleh Boynton (2003:101)

kedalam enam prinsipyaitu

a.) Tanggung jawab

“Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, para

anggota harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan

moral dalam semua aktivitass mereka.”

CPA memberikan jasa yang penting dan perlu dalam system persaingan

bebas yang dianut di Amerika Serikat. Seluruh CPA memiliki tanggung jawab

kepada mereka yang menggunakan jasa profesional CPA. Selain itu,para CPA

memiliki tanggung jawab yang berkesinambungan untuk berkerja sama dengan

para anggota lainnya guna:

a. Meningkatkan seni akuntansi

b. Menjaga kepercayaan public pada profesi,dan

c. Melaksanakan kegiatan pengaturan sendiri (self regulatory)

Tujuan keseluruhan dalam memenuhi prinsip ini adalah untuk menjaga

dan meningkatkan sosok profesi akuntan public.

b.) Kepentingan Publik

“Para CPA harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang

mendahulukan kepentingan public,menghargai kepercayaan public,dan

menunjukkan komitmen pada profesionalisme.”

Kepentingan public didefinisikan sebagai kemakmuran kolektif dari

komunitass manusia dan institusi yang dilayani oleh CPA.Kepentingan public

yang harus dilindungi oleh CPA meliputi kepentingan klien, pemberi kredit,

pemerintah, pegawai, pemegang saham , dan masyarakat umum. Suatu ciri

mulia dari sebuah profesi adalah kesediannya untuk menerima tanggung jawab

professional kepada public.

c.) Integritas

“Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat,para

CPA harus melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan

integritas tertinggi.”

Dalam memenuhi prisnip-prinsip ini, para anggota harus bersikap jujur

dan tulus. Dalam integritas masih dimungkinkan terjadinya kesalahan akibat

kelalaian dan perbedaan pendapat, namun integritas tidak dapat mentolerir

terjadinya distorsi fakta yang dilakukan dengan sengaja atau upaya

mengecilkan pertimbangan.

d.) Objektivitas dan Independensi

“Seorang CPA harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari

pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab

profesional.Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan public harus

bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu

melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya.”

Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua

hal yang berkaitan dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan

meningkat bila anggota menjauhkan diri dari keadaan yang dapat

menimbulkan pertentang kepentingan.

Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Bagaimana

kompetennya seorang CPA dalam melaksanakan audit dan jasa atestasi

lainnya, pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang

mengandalkan laporan auditor apabila CPA tersebut tidak independen dalam

memberikan jasa-jasa tersebut, para anggota harus independen dalam segala

hal. Untuk mengujinya, para anggota dilarang mempunyai kepentingan

keuangan atau hubungan usaha dengan klien. Sebagai contoh, seorang CPA

tidak boleh menjadi bagian dari manajemen atau melayani dewan direksi.Para

anggota yang berpraktik sebagai akuntan public harus senantiasa menilai

hubungannya dengan klien agar tidak melemahkan independensinya.

e.) Kecermatan atau Keseksamaan

“Seorang CPA harus mengamati standar teknis dan etika profesi,terus

meningkatkan kompetensi serta mutu jasa,dan melaksanakan tanggung

jawab profesional dengan kemampuan terbaik.”

Prinsip kecermatan atau keseksamaan adalah pusat dari pencarian terus

menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional.

Keseksamaan mengharuskan setiap CPA untuk melaksanakan tanggung jawab

profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan.

Keseksamaan meliputi keteguhan,kesungguhan,serta bersikap energik

dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Hal

ini juga berarti,seorang CPA harus: (1.) Cermat dan seksama dalam

melaksanakan pekerjaan; (2.) Memperhatikan standar teknis dan etika yang

dapat diterapkan; (3.) Menyelesaikan jasa yang dilaksanakan dengan segera.

Keseksamaan meliputi keseksamaan dalam perencanaan dan supervise

perikatan yang menjadi tanggung jawab CPA.

f.) Lingkup dan Sifat Jasa

“Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan public, harus mematuhi

Prinsip-Prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup

dan jasa yang diberikan.”

Prinsip ini hanya dapat diterapkan hanya dapat diterapkan kepada anggota

yang memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam memutuskan apakah akan

memberikan jasa spesifik dalam situasi tertentu,maka CPA tersebut harus

mempertimbangkan semua prinsip-prisnsip yang telah ada sebelumnya.

Apabila ternyata tidak ada prinsip yang dapat dipenuhi, maka penugasan

tersebut harus ditolak. Selanjutnya seorang CPA harus:

a. Hanya berpikir pada suatu kantor yang telah mengimplementasikan

prosedur pengendalian mutu

b. Menentukan apakah lingkup dan sifat jasa lain yang diminta oleh klien

tidak akan menciptakan pertentangan kepentingan dalam pemberian jasa

audit bagi klien.

c. Menilai apakah jasa yang diminta konsisten dengan peran professional.

2.3 Peraturan Perilaku (Boynton, 2003: 105)

Dalam memformulasikan peraturan-peraturan ini, AICPA telah berusaha untuk

dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya,profesi dan masyarakat

dari waktu ke waktu,peraturan tersebut dimodifikasi untuk dapat mengakomodasi

perubahan norma dari perilaku etik serta pengaruh-pengaruh lainnya,seperti perubahan-

perubahan pada ketentuan pemerintah. Sebagai contoh, tidak adanya system penomoran

pada seksi yang berkode nomor 400-an adalah akibat dari penghapusan beberapa

peraturan dalam seksi 400-an yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap

kolega.Peraturan-peraturan ini dihapuskan karena pada akhirnya dianggap terlampau

bebas dan dalam beberapa kasus telah mendapat tantangan dari pemerintah federal

sebagai pengendalian yang tidak dibenarkan atas persaingan. Contoh-contoh beberapa

perubahan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah guna menghapuskan praktik

yang dianggap mengendalikan akan dijelaskan berikut ini :

Peraturan organisasi AICPA mengharuskan para CPA mematuhi Peraturan

Perilaku. Peraturan tersebut dapat diterapkan kepada semua CPA dan kepada semua

jasa professional yang dilaksanakan, kecuali apabila:

1. Susunan kata dalam peraturan menunjukkan lain

2. CPA yang berpraktik diluar Amerika Serikat serta menyesuaikan diri dengan

peraturan profesi akuntan di Negara tuan rumah.

Seorang CPA dalam praktik public mungkin harus bertanggungjawab untuk

mematuhi semua peraturan bagi setiap orang yang berada dalam supervise anggota atau

anggota partner atau pemegang saham dalam praktik. Selain itu, CPA tidak dapat

mengijinkan orang lain untuk bertindak atas namanya.Apabila hal ini dilakukan,berarti

melanggar peraturan. Pernyataan setiap peraturan dan penjelasan yang penting

diberikan dalam bagian berikut ini

a. Peraturan 101-Independensi

Seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam

melaksanakan jasa professional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang

diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Peraturan ini

digabungkan dalam kode etik, dengan menunjuk persyaratan indenpendensi dalam

standar teknis yang diterbitkan oleh AICPA. Badan-badan yang telah menerbitkan

standar yang mewajibkan CPA bersikap independen adalah Auditing Standars

boards (ASB) dan Accounting and Review Services Committee. Karena pentingnya

masalah independensi ini bagi berbagai jasa atestasi, maka hingga saat ini AICPA

telah menerbitkan 14 interpretasi yang berkaitan dengan peraturan 101, yaitu:

101-1 Interpretasi peraturan 101 : interpretasi awal ini ditujukan pada hubungan

kepentingan keuangan dan bisnis yang dapat memperlemah independensi

101-2 Independensi praktisi dan kantor akuntan publik pendahulu:

menunjukkan konsidir dimana kegiatan partner atau pemegang saham terdahulu

pada suatu kantor akuntansi dapat memperlemah independensi.

101-3 - Jasa akuntansi: sering kali para CPA membantu klien dengan

menyediakan jasa akuntansi termasuk pembukuan serta penyusunan laporan

keuangan. Interpretasi ini menggambarkan tanggung jawab panjang yang harus

dipikul oleh manajemen klien untuk tetap menjaga independensi

101-4 -- Direktur dan perwalian kehormatan dari organisasi nirlaba :

memberikan pedoman bagi para CPA yang diminta untuk bertugas sebagai direktur

atau perwalian kehormatan untuk suatu atestasi klien.

101-5 -- Pinjaman dari lembaga keuangan klien serta terminologi terkait :

pada umumnya independensi CPA akan menjadi lemah apabila CPA tersebut

mempunyai pinjaman pada atau dari perusahaan atau komisaris, direktur atau

pimpinan pemegang saham perusahaan. Interpretasi ini menjelaskan beberapa

pengecualian pada peraturan yang bersifat umum ini.

101-6 -- pengaruh dari litigasi yang nyata atau potensial pada independensi :

menjelaskan kondisi dimana independensi dapat dianggap melemah akibat adanya

litigasi ataupun adanya maksud untuk memulai litigasi

[101-7]-- dihapuskan

101-8 -- Pengaruh terhadap independensi kepentingan keuangan pada pihak

nonklien yang memiliki hubungan sebagai investor atau investee dengan

pihak anggota klien : menjelaskan berbagai modus dimana kepentingan keuangan

pihak nonklien dapat secara signifikan mempengaruhi klien sehingga melemahkan

independensi klien.

101-9 -- Arti terminologi independensi tertentu serta dampak dari hubungan

kekerabatan bagi independensi : memberikan definisi tertentu yang digunakan

dalam interpreasi 101-1 dan menjelaskan juga bagaimana independensi dapat

menjadi lemah melalui hubungan kekerabatan tertentu.

101-10 --Pengaruh hubungan dengan entitas termasuk laporan keuangan

pemerintahan terhadap independensi : pada umumnya seorang CPA yang

menerbitkan laporan atas laporan keuangan yang bersifat multiguna dari instansi

pemerintah sebagai klien harus bersikap independen terhadap klien. Namun

independensi tidak lagi diwajubkan bagi organisasi tersebut bilamana secara

keuangan klien tidak bertanggung jawab bagi organisasi atau pengungkapan yang

diwajibkan tidak termasuk informasi keuangan.

101-11 --Independensi dan pelaksanaan jasa profesional di bawah pernyataan

standar perikatan atestasi dan pernyataan standar auditing no. 75, perikatan

untuk menerapkan prosedur yang telah disepakati pada elemen, akun atau

butir tertentu dalam laporan keuangan. Memberikan pedoman atas

independensi pada perikatan yang lebih terbatas dalam lingkupnya dibandingkan

dengan audit atas laporan keuangan multi guna.

101-12 --Independensi dan kerjasama dengan klien : pada umumnya

independensi akan dianggap lemah apabila selama periode penugasan profesional

atau pada saat menyatakan pendapat seorang CPA kantor akuntan mempunyai

kehiatan bisnis bersama dengan klien yang dianggap material bagi kantor CPA atau

klien itu sendiri.

101-13 -- Perluasan jasa audit. Banyak usaha yang menyerahkan pekerjaan audit

internalnya pada kantor-kantor akuntan publik. Interpretasi ini menjelaskan kondisi

dan hubungan yang diperlukan antara kantor akuntan publik dengan klien

guna tetap menjaga independensi.

101-14 -- pengaruh struktur praktik alternatif terhadap penerapan peraturan

tentang independensi : karena adanya perubahan dalam cara CPA menyusun

praktik-praktiknya maka interpreyasi ini memberikan pedoman bagaimana

alternatif yang beragam terhadap "struktur tradisional;" dapat berpengaruh bagi

independensi.

b. Interpretasi Independensi

Terdapat beberapa tema dalam interpretasi indenpendensi,yang meliputi

pengaruh dari:

1. Kepentingan Keuangan

Larangan terhadap kepentingan keuangan bersifat sangat ekplisit. Pertama,

CPA atau kantor akuntan public (KAP) tidak boleh mempunyai kepentingan

keuangan langsung dengan klien. Oleh karena itu, seorang CPA tidak boleh

memiliki atau mempunyai opsi untuk membeli satu lembar saham pun dari klien.

Dalam interpretasi inti disebutkan bahwa kepemillikan saham melalui perusahaan

investasi digolongkan juga sebagai kepentingan keuangan langsung. Akan ada

kespentingan keuangan tidak langsung apabila (1) CPA atau kantor akuntan publik

(KAP) memiliki saham dalam bentuk dana bersama (mutual fund) yang pada

gilirannya akan memiliki saham klien atau (2) seorang CPA memiliki hubungan

keluarga dengan pihak yang mempunyai keuangan dengan klien.

Kedua, seorang CPA tidak diperkenankan memiliki gubungan kerjasama atau

memegang investasi bisnis dengan perusahaan klien, komisaris, direktur atau

pemegang saham utama dalam perusahaan klien, komisaris, direktur atau

pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut yang bersifat material bagi

CPA ataupun aktiva bersih perusahaan.

Ketiga, seorang CPA tidak diperkenankan memiliki pinjaman kepada atau dari

perusahaan klien, komisaris, direktur atau pemegang saham utama adalam

perusahaan tersebut, kecuali memang diperbolehkan sesuai dengan interpretasi

101-5. Secara rinci interpretasi tersebut menguraikan dua kategori pengecualian,

apabila pinjaman tersebut (1) telah diperoleh dilaksanakan secara independen (2)

diperoleh melalui prosedur persyaratan dan kewajiban peminjaman yang normal

serta (3) senantiasa mutakhirkan.

2. Hubungan Bisnis

Seorang CPA tidak diperbolehkan memeberikan layanan dalam kapasitas

sebagai anggota manajemen atau sebagai pegawai klien, karena dapat

memperlemah independensi. Penerapan interpretasi ini akan menjadi semakin

kompleks apabila CPA memiliki anggota klien.

Periode waktu kepentingan bisnis berbeda dengan periode waktu hubungan

bisnis. Sebagai contoh, apabila auditor juga menjadi direktur, anggota manajemen

atau pegawai klien pada periode yang menjadi lingkup audit maka independensinya

menjadi lemah. Kelemahan tersebut tidak akan terselesaikan dengan memutuskan

hubungan begitu saja sebelum audit dimulai. Alasannya adalah meskipun hubungan

telah diputuskan namun CPA tersebut masih harus melakukan audit dan

melaporkan hasil-hasil keputusannya atau partisipasinya selama ia dalam kapasitas

sebagai bagian dari klien.

3. Arti Ungkapan "CPA Atau Kantor Akuntan Publik"

Interpretasi 101-9 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan CPA atau

kantor akuntan publik (member or member's firm) meliputi semua dari berikut

ini:

1. Semua orang (dari setiap tingkatan) yang berpartisipasi dalam perikatan,

kecuali mereka yang hanya melaksanakan fungsi klerk rutin, seperti juru ketik

atau operator foto kopi.

2. Semua orang yang memiliki posisi manajerial dan beralokasi dalam kantor

yang berpartisipasi signifikan dalam perikatan.

3. Semua pemilik, partner atau pemegang saham dari kantor akuntan public

4. Sebuah entitas yang kebijakan usaha, keuangan atau akuntansinya dapat

dikendalikan oleh seorang atau lebih dari orang-orang yang telah disebutkan

diatas atau oleh dua orang atau lebih yang dipilih dan ditunjuk untuk bertindak

bekerja sama.

Untuk memperjelas ketaatan pada peraturan 101, ungkapan CPA dan kantor

akuntansi publik tidak hanya meliputi orang-orang yang telah disebutkan diatas

namun juga meliputi pasangan mereka, keluarga. Oleh karena itu, sebagai CPA

yang berpartisipasi dalam memiliki kepentingan keuangan langsung. Atau tidak

langsung yang cukup material pada klien. Demikian pula halnya dengan pasangan

atau keluarga anggota yang belum mandiri juga tidak diperkenankan memuliki

kepentingan seperti tersebut di atas.

Sesuai dengan interpretasi 101-9, ungkapan CPA dan kantor akuntan publik

tidak meliputi keluarga dekat yang sudah mandiri, sperti anak, kakak, dan adik,

kakek dan nenek, orang tua dan mertua. Namun demikian, interpretasi menyatakan

bahwa independensi CPA atau kantor akuntan publik dapat melemah karena

adanya hubungan keuangan dan usaha dari keluarga seperti tersebut diatas. Sebagai

contoh, sudah pasti akan diangkat kasus apabila ada kerabat dekat yang memegang

kepentingan keuangan yang material bagi kerabat dekat tersebut maupun bagi CPA

sendiri.

Interpretasi 101-9 menunjukkan bahwa adanya anggota keluarga seorang CPA

yang bekerja pada perusahaan klien selama periode waktu yang berkaitan dengan

hubungan bisnis hanya akan melemahkan independensi dalam keadaan berikut ini :

a. Posisi peka audit (audit sensitive position). Posisi yang dimaksud adalah

posisi untuk pasangan, keluarga atau keluarga dekat yang mandiri yang

memiliki posisi dalam kegiatan klien yang berkaitan dengan atau elemen dari

pengendalian intern yang signifikan seperti posisi kasir, auditor internal,

kepala akuntansi atau kepala gudang persediaan. Larangan ini hanya berkaitan

dengan keluarga CPA yang berpartisipasi dalam perikatan

b. Pengaruh signifikan (significant influence) hal ini mencakup pasangan,

keluarga atau keluarga dekat mandiri yang memiliki posisi yang

memungkinkan untuk memberikan pengaruh signifikan atas kebijakan

operasional, keuangan atau akuntansi klien, seperti posisi direktur, chief

executive, atau pejabat keuangan atau akuntansi. Larangan ini berkaitan

dengan apa yang dinamakan keluarga dari (1) setriap CPA yang berpartisipasi

dalam perikatan, dan (2) seriap pemilik partner atau pemegang saham yang

beralokasi dalam kantor yang berpartisipasi secara signifikan dalam perikatan,

selain untuk pasangan dan keluarga, larangan tersebut meluas kepada setiap

pemilik, partner atau pemegang saham dalam setiap kantor yang memiliki

kempampuan untunk mempengaruhi perikatan.

4. Jasa Lain Bagi Klien.

Seringkali CPA menyediakan jasa lain sebagai tambahan atas jasa atestasi

kepada klien. Sebagai contoh, seorang CA atestasinya. CPA yang melakukan

praktik sedemikian harus memenuhi persyaratan berikut agar dapat

mempertahankan penampilannya bahwa ia bukan menjadi klien sehingga dapat

menjadi kurang independen menurut pandangan seorang pengamat yang layak.

a. CPA tidak diperkenankan memiliki hubungan lain, seperti kepentingan

keuangan yang dapat memperlemah objektivitasnya

b. Klien harus bertanggung hawab penuh atas laporan keuangannya

c. CPA tidak diperbolehkan melakuakan peran lain sebagai pegawai atau

manajemen dalam usaha klien

d. CPA harus bekerja sesuai standar profesional dalam melaksanakan perikatan

atestasi

Klien atestasi seringkali meminta CPA untuk menjalankan peran dan fungsi

sebagai auditor internal. Interpendensi tidaj dipandang melemah, apabila CPA atau

kantor akuntan publik bertindak atau tampil untuk bertindak dalam kapasitas yang

setara dengan anggota manajemen atau sebagai pegawai klien. Selain itu, terdapat

beberapa kondisi lain yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Dewan direksi, komite audit, manajemen klien, serta anggota CPA semuanya

harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing

b. Pemahaman tersebut sebaiknya didokumentasikan dalam surat perikatan

c. CPA harus merasa puas bahwa klien memahami tanggung jawabnya untuk

menetapkan dan menjaga pengendalian intern serta mengarahkan fungsi audit

internal sebagai bagian dari pemantauan pengendalian intern

d. Klien harus bertanggung jawab untuk (1) menunjuk seorang yang kompeten

lebih baik apabila diambil dari manajemen senior untuk bertanggung jawab

dalam fungsi audit internal (2) menentukan lingkup resiko dan frekuensi fungsi

audit internal dan (3) mengevaluasi kecukupan prosedur audit yang

dilaksanakan temuan serta hasil kegiatan audit internal sebagaimana yang

disajikan dalam laporan audit yang disusun sesuai dengan pedoman CPA

perihal pelaksanaan layanan publik untuk jasa tersebut.

Akhirnya lingkungan pemerintahan dan dunia akademis telah memberikan

perhatian yang besar dengan membuat pernyataan bahwa dengan memberikan jasa

konsultasi manajemen kepada klien atestasi akan memperlemah independensi.

Kedaan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa CPA akan melakukan review

atas apa yang telah dikerjakannya sendiri, sehingga sangat mungkin akan terjadi

bias pada saat review.

Secara konsisten AICPA menegaskan bahwa secara keseluruhan MCS adalah

sama dengan independensi, sepanjang CPA hanya memberikan layanan sebagai

penasehat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis. Apabila auditor

merupakan pengambilan keputusan, maka independensi audit akan melemah

karena auditor akan bertindak dalam "kapasitas yang setara dengan anggota

manajemen". Akan tetapi kantor CPA akan diminta untuk menarik diri dari

pelaksanaan jasa MCS berikut ini bagi audit klien SEC.

a. Bantuan dalam merger dan akuisisi untuk mendapatkan finder's fee

b. Perekrutan eksekutif

c. Jasa aktuaria bagi perusahaan asuransi

d. Jajak pendapat umum

e. Pengujian psikologi

5. Litigasi

Litigasi melibatkan CPA dan kliennya yang mempertanyakan independensi

CPA. Pada umumnya, independensi akan melemah apabila keberadaan atau potensi

ancaman litigasi telah berubah secara signifikan atau diharapkan hubungan antara

klien dengan CPA akan berubah secara material. Litigasi yang mengakibatkan

memburuknya posisi antar klien dengan CPA atau justru menyatukan manajemen

dengan CPA untuk berkonspirasi dalam menghambat informasi dari pemegang

saham, dapat melemahkan independensi CPA. Sebaliknya, litigasi yang diajukan

pemegang saham terhadap CPA tidak harus mempengaruhi independensi.

6. Imbalan Yang Belum Dibayar

Imbalan yang belum dibayar untuk jasa profesional yang telah diberikan akan

dianggap sebagai pinjaman yang diberikan anggota kepada klien, sesuai dengan

apa yang di maksudkan dalam peraturan 101 dan interpretasinya. Oleh karena itu

independensi kantor akuntan publik dapat dianggap melemah apabila CPA telah

menerbitkan laporan audit untuk tahun berjalan bagi klien, namun CPA belum

menerima imbalan, baik telah ditagihkan atau belum ditagihkan selama lebih dari

satu tahun. Ketetapan ini tidak berlaku bagi imbalan yang belum dibayar akibat

pailitnya klien.

c. Independence Standards Board (ISB)

Dewan standar independen didirikan pada tahun 1997 berdasarkan hasil

diskusi antara AICPA dengan perwakilan dari profesi dan SEC. misi yang diemban

oleh ISB menurut terbitan mereka adalah untuk menetapkan standar independensi

yang dapat diterapkan pada audit atas entitas publik dalam rangka melayani

kepentingan masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kepercayaan investor

dalam pasar bursa. Untuk mencapai maksud tersebut, dewan mengambil langkah

sebagai berikut :

a. Pada awalnya akan mengambil standar independen yang ada pada SEC

b. Mengembangkan kerangka kerja konseptual independensi yang dapat

diterapkan pada audit atas entitas publik yang akan digunakan sebagai dasar

pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis standar independensi

c. Mengumumkan standar, melakukan review dan ratifikasi, melakukan

konsensus dengan Komite Masalah Independensi serta melakukan interpretasi

atas masalah-masalah objektivitas dan independensi auditor yang dikemukakan

oleh staf ISB

d. Mengembangkan proses untuk digunakan sebagai pedoman dan penyelesaian

masalah, termasuk mendayagunakan HC sebagai narasumber tentang masalah-

masalah yang dapat mempengaruhi independensi

e. Menyediakan fungsi konsultatif bagi para praktisi dan registran yang ini

menanyakan tentang standar independensi

Pada bulan April 1999, ISB menerbitkan Independence Standards Board

Standard no. 1. Standar ini dapat diterapkan pada setiap auditor yang bermaksud

untuk bersikap independence pada setiap entitas sesuai dengan yang dikehendaki

oleh securitas Art yang dikelola oleh SEC, setidaknya setahun sekali, auditor

tersebut harus:

a. Mengungkapkan secara tertulis kepada komite audit perusahaan, bahwa

menurut pertimbangan profesional auditor, semua hubungan yang ada antara

auditor dengan entitas terkait telah secara layak dianggap memiliki

independensi.

b. Mengkonfirmasikan dalam surat tersebut bahwa pertimbangan professional

yang diberikan telah cukup independen terhadap perusahaan sesuai dengan apa

yang dimaksud dalam undang-undang SEC.

c. Membahas independensi auditor dengan komite audit.

d. Peraturan 102- Integritas Dan Objektivitas

Dalam pelaksanaan setiap jasa professional, seorang CPA harus menjaga

objektivitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak

diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya

kepada pihan lain.

Peraturan ini berlaku untuk semua jasa professional dan untuk semua anggota.

Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan majikan pihak akuntan ekstern,

anggota dalam industry harus bersikap tulus dan tidak boleh salah menyajikan fakta

atau gagal menyajikan fakta yang material. Selanjutnya apabila anggota dalam

indutri berselisih paham dengan seorang penyelia(supervisor) tentang masalah

akuntansi atau auditing yang akan berpengaruh penting pada laporan keuangan,

maka anggota tersebut harus memastikan bahwa situasi pertentangan tersebut

bukan merupakan bentuk subordinasi pertimbangan. Seorang anggota yang

melaksanakan jasa profesional bagi klien atau suatu organisasi harus bebas dari

atau tidak diperkenankan memiliki hubungan penting dengan orang,entitas, atau

layanan lain yang dipandang dapat mengganggu objektivitas anggota.

e. Peraturan 201- Standar Umum

Setiap anggota harus memenuhi standar-standar berikut ini dan setiap

interpretasi dari badan-badan yang ditujukan oleh Dewan.

a. Kompetensi professional. Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini

dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan public dengan kompetensi

proessional

b. Penggunaan kemahiran professional. Mempergunakan kemahiran professional

dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan setiap jasa professional

c. Perencanaan dan supervise. Merencanakan dengan cermat dan mengawasi

jalannya pelaksanaan jasa professional.

d. Data Relevan yang mencukupi. Memperoleh data relevan yang mencukupi

agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi

rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa professional yang

dilaksanakan.

Standar-standar umum di atas tidak boleh dikacaukan dengan tiga standar

umum GAAS yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

Peraturan 201A tentang kompetensi profesional tidak hanya meliputi

kualifikasi teknis seorang anggota atau para staf dari seorang anggota saja, namun

meliputi juga kemampuan CPA tersebut untuk melakukan supervise dan evaluasi

atas mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Apabila berdasarkan fakta

yang diketahui pada saat itu, CPA meyakini kemampuannya untuk menyelesaikan

perikatan tersebut sesuai dengan standar-standar professional, maka secara etis ia

diperbolehkan menerima perikatan.

f. Peraturan 202-Kepatuhan Terhadap Standar

Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review. Kompilasi, konsultasi

manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-

standar dan setiap interpretasi yang diterbitkanoleh badan-badan yang ditunjuk oleh

Dewan.

Dewasa ini, standar-standar teknis yang tergolong dalam peraturan diatas

adalah standar-standar yang diterbitkan oleh Auditing Standards Board,

Accounting and Review Service Committee, serta Management Consulting Service

Executives Committee. Sejalan dengan maksud menegakkan peraturan di atas,

Dewan telah menunjuk dua badan untuk memasyarakatkan standar-standar

pengungkapan informasi keuangan di luar laporan keuangan dasar yang menyertai

laporan keuangan yang diterbitkan. Kedua badan tersebut adalah FASB dan GASB.

g. Peraturan 203- Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Seorang CPA tidak dibenarkan untuk (1) menyatakan pendapat atau

menyatakan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas

yang diauditnya telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi

material yang telah dilakukan pada laporan atau data tersebut agar sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, apabila laporan atau data tersebut

mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh

badan berwenang yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyusun prinsip-prinsip yang

mempunyai dampak material terhadap keseluruhan laporan atau data. Namun,

apabila CPA mampu menunjukkan adanya penyimpangan pada laporan dan data

yang dapat menimbulkan keadaan yang menyesatkan, maka CPA tersebut harus

mematuhi peraturan ini dengan menjelaskan dalam laporannya yang menguraikan

tentang penyimpangan tersebut, perkiraan akibat yang akan ditimbulkan, dan

sepanjang dianggap praktis, akan menyebutkan juga alasan-alasan mengapa

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan pernyataan yang

justru menyesatkan.

Peraturan 203 ini diterapkan kepada semua anggota yang melaksanakan

tindakan seperti diuraikan di atas,baik yang melakukan praktik public maupun

tidak.Tindakan yang dimaksud terjadi,misalnya ketika,

1. Melakukan audit laporan keuangan

2. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif

3. Melakukan review atas informasi keuangan

Peraturan di atas meliputi semua jasa yang standarnya telah ditetapkan

dalam GAAP,termasuk perikatan untuk melaporkan dasar komprehensif selain

GAAP. Dewan telah menunjukan dua kelompok untuk memasyaratkan

prinsip-prinsip akuntansi ,yaitu:

1. GASB untuk entitas pemerintah Negara bagian dan local.

2. FASB untuk semua entitas lainnya.

h. Peraturan 301- Informasi Rahasia Klien

Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk

mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien.

Peraturan ini tidak boleh diartikan sebagai (1) membebaskan seorang anggota

dari kewajiban profesionalnya sesuai peraturan 202 dan 203, (2) untuk

mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi permintaan

atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku, atau untuk melarang anggota

mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, (3) untuk

menghalangi review atas praktik professional anggota menurut wewenang AICPA

atau masyarakat CPA negara bagian, atau Dewan Akuntansi atau (4) menghindari

seorang anggota dari pernyataan keberatan atau kewajiban untuk menjawab

permintaan keterangan yang diajukan divisi etika profesioanal atau badan

pengadilan institute atau badan investigasi dan disiplin dari masyarakat CPA

negara bagian atau Dewan Akuntansi.

Setiap anggota dari badan-badan yang disebutkan dalam rangka (4) diatas serta

para anggota yang terlibat dalam praktik review professional yang disebut dalam

angka (3) diatas tidak diperkenankan mempergunakan untuk kepentingan sendiri

atau mengungkapkan informasi rahasia klien anggota yang menarik perhatiannya

dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, larangan tersebut tidak

boleh membatasi pertukaran oleh badan-badan tersebut pada angka (4) atau

kerugian praktik review professional yang disebut dalam angka (3) diatas.

Kewajiban CPA yang melakukan praktik public untuk merahasiakan semua

informasi tentang masalah bisnis klien merupakan hal yang sangat

mendasar.Kerahasiaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun

dasar kepercayaan bersama antara CPA dan klien.

Peraturan 301 mengharuskan anggota untuk mendapatkan persetjuan klien

sebelum mengungkapkan informasi rahasia klien.sebaiknya persetujuan tersebut

dilakukan dalam bentuk tertulis.Persetujuan tidak diperlukan lagi apabila keempat

pengecualian yang dinyatakan dalam peraturan resebut dipenuhi.

Pengecualian dari peraturan 301 memungkinkan auditor memenuhi tanggung

jawab professional dan hukum.Sebagai contoh,dalam menerbitkan laporan

audit ,seorang anggota dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam

GAAP yang tidak tercantum dalam laporan keuangan.

Keharusan untuk menyimpan rahasia sebagaimana disebutkan dalam peraturan

301 tersebut harus dibedakan dari konsep hukum tentang hak istimewa

komunikasi. Ketentuan hukum federal dan negara bagian memberikan hak

istimewa ini dalam hubungan tertentu seperti hubungan antara klien dengan

penasehat hukum, dokter dengan pasien, atau antara pendeta dengan jemaatnya.

Dalam kasus-kasus semacam ini ,komunikasi antara profesional dengan kliennya

tidak ada ketentuan federal yang memberikan status hak istimewa ini masih ada

dalam delapan belas Negara bagian.

Peraturan 301 merupakan sumber dari sejumlah dilemma etika bagi para CPA.

Sebagai contoh,seorang auditor memiliki klien A.klien A tersebut memiliki piutang

pada B yang cukup material dan A yakin bahwa piutang tersebut dapat ditagih

sesuai dengan informasi auditor klien B. Namun ketika mengaudit klien B,auditor

mendapatkan informasi rahasia tentang adanya keraguan yang serius atas

kemampuan B membayar saldo hutangnya kepada A.Atau juga dapat terjadi ketika

melakukan audit atas klien A,auditor mendapatkan bahwa A telah membebankan

lebih kepada B atas pembelian barang persediaan tersebut.Selain itu,dengan tidak

adanya mandate legislative atau peraturan,maka peringatan auditor atas kasus-

kasus tindak pelanggaran hukum oleh klien akan berbenturan dengan Peraturan 301

i. Peraturan 302- Honor Kontijensi.

Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk:

1. Melaksanakan jasa profesional dengan menerima honor kontijensi atau

imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga

melaksanakan:

2. Membuat surat pemberitahuan pajak penghasilan perdana atau yang telah

diperbaikai atau klaim atas pengembalian pajak untuk honor kontinjen.

3. Larangan pada angka (1) diatas berlaku selama periode dimana CPA atau

kantor akuntan public ditugaskan untuk melaksanakan setiap jasa diatas dan

periode yang dicakup dalam laporan keuangan histori tercakup juga dalam

jasa-jasa tersebut di atas.

Kecuali seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, honor kontinjen adalah

imbalan yang ditetapkan berdasarkan kinerja jasa yang diberikan, dimana imbalan

tidak akan diberikan apabila tidak diperoleh hasil atau temuan tertentu, atau dimana

jumlah imbalan akan tergantung pada temuan atau hasil jasa tersebut. Hanya untuk

maksud peraturan ini saja, imbalan tidak akan dianggap sebagai kontinjen apabila

imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga-lembaga yang

berwenang lainnya, atau dalam masalah pajak, apabila penetapan tersebut

berdasarkan hasil keputusan pengadilan atau temuan dari pejabat pajak.

“Honor anggota dapat beragam tergantung, misalnya, pada kompleksitas jasa

yang diberikan.”

Sebelum diubah pada tahun 1990,peraturan ini membuat larangan umum bagi

anggota untuk menerima imbalan yang berkaitan dengan setiap jasa untuk setiap

klien.Pada tahun 1990,AICPA telah mengubah peraturan ini guna mematuhi

perintah dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (U.S Federal Trade

Commission/FTC),yang menganggap peraturan yang lama akan menghambat

jalannya perdagangan.Peraturan dalam bentuk yang baru,menunjukkan adanya

kesepakatan antara AICPA yang ingin tetap bertahan pada larangan umum,dan

pihak FTC yang menginginkan agar seluruh peraturan tersebut dihapuskan.

Peraturan tersebut tidak melarang seorang anggota untuk membebankan

imbalan berdasarkan kompleksitas jumlah ajam atau hari yang diperlukan untuk

menyelesaikan jasa yang diberikan.Seorang anggota juga dapat memilih tarif

pembebanan per diem (biaya yang dihitung berdasarkan jumlah hari atau jam) yang

lebih rendah untuk klien yang sedang menghadapi kesulitan keuangan atau bahkan

melaksanakan jasa tanpa imbalan bagi organisasi yang bergerak di bidang amal.

j. Peraturan 501- Tindakan Yang Mendiskreditkan

Seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang mendiskreditkan

profesi.

Menurut peraturan 501, tindakan mendeskreditkan diartikan sebagai tindakan

yang dilakukan angota yang dapat merusak atau mengganggu reputasi dan

integritas profesi. Dalam interpretasi, tindakan-tindakan berikut ini digolongkan

sebagai tindakan tercela (1) menahan catatan klien serta kertas kerja auditor, (2)

diskriminasi dalam pekerjaan, (3) kegagalan dalam mematuhi standard dan / atau

prosedur lainnya atau persyaratan lain dalam audit pemerintahan, (4) kelalaian

dalam penyusunan laporan keuangan, (5) kegagalan dalam mematuhi persyaratan

badan pemerintah, komisi, atau lembaga pengaturan dalam melaksanakan jasa

atestasi, dan (6) permohonan atau pengungkapan pertanyaan pemeriksaan CPA

berikut jawabannya.

k. Peraturan 502- Periklanan Dan Bentuk Solisitasi Lainnya

Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk

mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk solisitasi lainnya

dalam segala hal yang salah, menyesatkan, atau menipu. Solisitasi dengan cara

memaksa, yang melampaui batas atau melecehkan dilarang.

Peraturan ini mencerminkan adanya kompromi. Beberapa anggota AICPA

meyakini bahwa semua bentuk periklanan dan penawaran harus dilarang karena

merupakan bentuk yang tidak professional. Akan tetapi, AICPA harus mematuhi

ketentuan lain yang terkandung dalam perintah FTC tahun 1990 kepada AICPA

berkenaan dengan peraturan 502.

l. Peraturan 503-Komisi Dan Honor Referal

A. Larangan komisi

Seorang CPA yang melakukan praktik public tidak diperkenankan memberikan

rekomendasi atau referensi produk atau jasa pihak lain kepada klien demi

mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau

jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisi, atau menerima

komisi ketika CPA atau kantor akuntan public juga sedang melaksanakan jasa

berikut ini bagi klien:

a) Suatu audit atau review laporan keuangan: atau

b) Kompilasi laporan keuangan, jika CPA memperkirakan atau mungkin

memperkirakan bahwa ada pihak yang akan mempergunakan laporan

keuangan serta laporan kompilasi anggota yang tidak mengungkapkan

adanya kekurangan indenpensi; atau

c) Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif.

Larangan ini berlaku selama periode penugasan untuk melaksanakan jasa-jasa

tersebut diatas dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan

historis yang terkait dengan jasa-jasa di atas.

B. Pengungkapan komisi yang diperkenankan

Seorang CPA dalam praktik public yang tergolong tidak dilarang oleh

peraturan ini untuk melaksanakan jasa dengan imbalan komisi atau menerima

komisi atau yang dibayar atau mengharapkan untuk dibayar dengan komisi

harus mengungkapkan fakta ini kepada setiap orang atau entitas kepada siap

CPA merekomendasikan atau merujuk produk dan jasa yang berkaitan dengan

komisi tersebut.

C. Honor Referal

Seorang CPA yang menerima honor referral karena merekomendasikan atau

merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang

membayar honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal

tersebut kepada klien.

m. Peraturan 505- Bentuk Organisasi Dan Nama

Seorang CPA dapat membuka praktik akuntan public hanya dalam bentuk

organisasi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan negara bagian yang ciri-

cirinya sesuai dengan ketentuan dari Resolusi Dewan.

Seorang CPA tidak diperkanankan membuka praktik akuntan public dengan

nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu atau lebih pemilik yang lama dapat

dicantumkan dalam nama kantor organisasi penerus.

Sebuah kantor tidak dapat menyebutkan dirinya sendiri sebagai “Anggota

American Institute of Certified Publik Accountants”, kecuali semua partner atau

pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut.

Sebelum diubah pada tahun 1997, peraturan 505 menetapkan bahwa para

praktisi dalam bidang akuntan public hanya dapat membentuk perusahaan

perseorangan, persekutuan, dan perseroan professional.

Dewasa ini, kantor akuntan dapat menggunakan dan menarik manfaat dari

berbagai bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan

negara bagian, sepanjang karakteristik organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan

Resolutions of Council.

Interpretasi 505-3 menyatakan bahwa di samping focus yang ditentukan oleh

Resolusi Dewan AICPA tersebut para CPA tetap bertanggung jawab secara

keuangan dan selain itu,juga atas pekerjaan atestasi yang dilaksanakan guna

melindungi kepentingan public.Interpretasi 505-3 mewajibkan :

a. Kepatuhan pada semua aspek hukum dan pearturan Negara bagian yang

berlaku

b. Pendaftaran pada program pemantauan praktik yang telah distujui oleh AICPA

c. Menjadi anggota dalam Seksi Praktik SEC apabila pekerjaan atestassi yang

dilaksanakan adalah untuk kepentingan klien SEC (sebagaimana yang

ditetapkan oleh Dewan )

d. Kepatuhan pada peraturan tentang independensi sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan 101,tentang Independensi.

e. Kepatuhan pada standar yang berlaku yang ditetapkan oleh badan-badan yang

ditunjuk oleh Dewan.

2.4 Kode Etik Akuntan Indonesia (Mulyadi, 1998:45)

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku

anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesinal

bagi praktik akuntan Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai suatu organisasi profesi akuntan.

Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi menjadi 9 bagian berikut ini:

2.4.1 Pembukaan

Kode Etik Akuntan Indonesia diawali dengan pembukaan yang berisi latar

belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia dan definisi kode etik.

Latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia disebutkan

berikut ini:

a. Setiap manusia yang menyediakan jasa berdasarkan pengetahuan dan keahliannya

kepada masyarakat harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tersebut.

b. UU No 34/1954 dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk

mendapatkan layanan jasa dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan

keahlian memadai.

Dalam pembukaan didefinisikan kode etik sebagai pedoman bagi para anggota IAI

untuk bertugas secara bertanggung jawab.

2.4.2 Bab I: Kepribadian

Dalam Bab I kepribadian dicantumkan dua pasal yang mengatur:

a. Kewajiban semua anggota IAI untuk menjaga nama baik profesi dan menjunjung

tinggi etika profesional serta hukum yang berlaku di tempat anggota menjalankan

profesinya.

b. Kewajiban semua anggota IAI untuk mempertahankan integritas dan objetivitas

dalam menjalankan tugasnya.

2.4.3 Bab II: Kecakapan Profesional

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Bab II Kecakapan profesional dicantumkan

dua pasal. Pasal 2 dalam kode etik tersebut mengatur:

a. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan

standar profesional yang berlaku bagi pekerjaannya tersebut.

b. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja

dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk mematuhi Kode Etik Akuntan

Indonesia.

c. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk senantiasa meningkatkan kecakapan

profesionalismenya.

d. Kewajiban untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan

profesionalismenya.

i. Bab III: Tanggung Jawab

e. Dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan

pekerjaan profesionalismenya:

f. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.

g. Menjaga mutu pekerjaan profesionalismenya.

2.4.4 Bab IV: Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam Kode Etik Akuntan Indonesia berisi pasal yang mengatur

perilaku anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan. Dalam pasal 6 Kode Etik

Akuntan Indonesia, akuntan publik diharuskan untuk:

a. Mempertahankan sikap independensi

b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang

berlaku

c. Memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan

dalam laporan yang dibuat sebagai hasil pelaksanaan penugasannya.

d. Menegaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau projeksi, jika ia

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan ramalan atau projeksi.

e. Memelihara hubungan baik dengan rekan profesi

Pasal 6 Kode Etik Akuntan Indonesia, berisi berbagai larangan bagi akuntan

publik.

1) Auditor dilarang menerima fee selain audit fee dalam penugasan audit atas

laporan keuangan

2) Auditor dilarang memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi

atau masalah audit kepada orang atau badan yang sedang diaudit oleh auditor

lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan auditor yang bersangkutan

3) Akuntan publik dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk

mengiklankan nama atau jasa yang diberikan, kecuali iklan yang sifatnya

pemberitahuan.

4) Akuntan publik dilarang memberikan fee dalam bentuk apapun kepada pihak-

pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan,

dalam usaha memperoleh penugasan tersebut.

2.4.5 Bab V: Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 7 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan etika

profesional berikut ini:

a. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh

rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama degan rekan anggota

lainnya.

b. Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota

terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis

c. Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Akuntan Indonesia,

dalam hal adanya masalah yang tidak jelas pengaturannya

d. Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Pengewasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik oleh akuntan publik

dilaksanakan oleh dua lembaga: Badan Pengawas Profesi dan Dewan Pertimbangan

Profesi.

f. Jika atas keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pengawas Profesi, akuntan

publik yang terkena sanksi mengajukan banding, maka kasus ini kemudian

ditangani oleh lembaga banding: Dewan Pertimbangan Profesi.

g. Dalam menjalankan tugas, dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi

atas pelanggaran kode etik, berupa pemberhentian keanggotaan sementara atau

pemberhentian keanggotaan tetap, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1996 pasal 2.

2.4.6 Bab VI: Suplemen dan Penyempurnaan

Adanya penyimpangan atau kesulitan penerapan pasal-pasal yang tercantum dalam

Kode Etik Akuntan Indonesia tidak dapat dihindari oleh anggota IAI. Hingga tahun

1998, Komite Kode Etik IAI telah menerbitkan enam pernyataan Etika Profesi, yang

terdiri dari:

a. Pernyataan Etika Profesi No 1. Integritas, Objektivitas, dan Independensi

b. Pernyataan Etika Profesi No. 2 kecakapan Profesional

c. Pernyataan Etika Profesi No. 3 Pengungkapan Informasi Rahasia Klien

d. Pernyataan Etika Profesi No. 4 Iklan bagi Kantor Akuntan Publik

e. Pernyataan Etika Profesi No. 5 Komunikasi Antarakuntan Publik

f. Pernyataan Etika Profesi No. Perpindahan Staf/ Partner dari Satu Kantor Akuntan

ke Kantor Akuntan Lain

Penyempurnaan Kode Etik Akuntan Indonesia dilakukan oleh Kongres Ikatan

Akuntan Indonesia.

2.4.7 Bab VII: Penutup

2.4.8 Bab VIII: Pengesahan

2.5 Penegakan Peraturan

Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari

kode Perilaku Profesional.Akan tetapi,dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas

peraturan,seorang CPA harus memberikan alasan atas setiap setiap penyimpangan dari

Interpretasi Peraturan Perilaku dan Peraturan etika yang berlaku.Tindakan penegakan

dapat dilakukan sebagai tanggapan atas,

a. Adanya keluhan terhadap anggota dan bukan anggota.

b. Ulasan dalam surat kabar atau publikasi,seperti SEC Docket dan IRS Bulletin,yang

ditulis oleh personil dalam Divisi Etika Prrofesional

c. Penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA oleh pejabat pemerintah

Negara bagian bukan federal.

Penegakan peraturan AICPA dilakukan oleh dua kelompok,yaitu oleh AICPA dan

masyarakat CPA Negara bagian.keduanya memiliki wewenang untuk melakukan

investigasi atas keluhan yang disampaikan,melakukan dengar pendapat serta sanksi

pada mereka yang telah melanggar peraturan.

Penegakan peraturan AICPA dilakukan melalui Divisi Etika Profesi serta badan

Pengadilan Bersama (Joint Trial Board).Sanksi maksimun yang dapat dikenakan oleh

AICPA adalah memecat CPA dari keanggotaan AICPA.

Penegakan oleh masyarakat Negara bagian dilakukan melalui komite Etika yang

ada pada setiap Negara bagian serta Badan Pengadilan Bersama.Sebagaimana halnya

dengan AICPA,sanksi terberat yang dapat dikenakan adalah kehilangan keanggotaan

dalam masyarakat CPA Negara bagian.

a. Prosedur Penegakan Etika Bersama

Sebagai upaya penegakan peraturan perilaku lebih efektif serta lebih

menyeragamkan tindakan disiplin yang dilakukan, AICPA telah mengembangkan

Program Penegakan Etika Bersama .Menurut ketentuan dalam JEEP,keluhan

terhadap seseorang CPA dapat disampaikan melalui AICPA atau masyarakat CPA

Negara bagian.Pada umumnya AICPA memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus:

(1.) Pada lebih dari satu Negara bagian; (2.) Litigasi; (3.) Masalah-masalah yang

menarik perhatian dan berskala nasional.Kelompok yurisdiksi dapat bertindak

sendiri atau bersama-sama.

b. Prosedur Badan Pengadilan Bersama

Hanya terdapat satu badan pengadilan bersama (joint trial board)yang terdiri dari

setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau

mantan anggota majelis.Badan pengadilan bersama baru melibatkan diri apabila

prosedur penegakan yang sebelumnya menilai bahwa keluhan yang disampaikan

tentang anggota ternyata cukup serius atau anggota yang terlibat ternyata menolak

untuk bekerja sama. Badan pengadilan bersama dapat mengambil tindakan disiplin

sebagai berikut: (1.) Menegur CPA; (2.) Memberhentikan sementara CPA selama

periode waktu yang tidak lebih dari tahun; (3.) Memecat CPA.

c. Ketentuan Disiplin Otomatis

Peraturan tambahan meliputi juga ketentuan disiplin otomatis yang memberikan

wewenang untuk menghentikan sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu

melakukan dengar pendapat dalam situassi tertentu.penghentian sementara dapat

terjadi bila sekretaris AICPA diberitahu bahwa pertimbangan atau pernyataan

bersalah telah dijatuhkan kepada seorang CPA yang

1. menjalani hukuman pidana kurungan untuk masa lebih dari satu tahun

2. dengan sengaja lalai mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan,di

mana CPA secara pribadi adalah seorang wajib pajak yang menurut undang-

undang wajib mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut

3. Pengarsipan surat pemberitahuan pajak penghassilan yang dipalsukan atau

yang mengandung kecurangan atas nama CPA atau atas nama klien.

4. Dengan sengaja membantu menyusun dan menyajikan surat pemberitahuan

pajak penghasilan atas nama klien yang dipalsukan atau yang mengandung

kecurangan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui

rangkaian tindakan. Yang berarti Etika membantu manusia untuk mengambil sikap 

dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Moralitas merupakan suatu

kebiasaan yang ada pada diri manusia yang ditunjukan dengan prilaku benar atau

salah.

2. Pengaturan sendiri dan etika professional demikian pentingnya bagi profesi akuntan,

sehingga peraturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim etika

Profesional.

3. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku

anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika

profesinal bagi praktik akuntan Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai suatu organisasi profesi

akuntan.

4. Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari

kode Perilaku Profesional.Akan tetapi,dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas

peraturan,seorang CPA harus memberikan alasan atas setiap setiap penyimpangan

dari Interpretasi Peraturan Perilaku dan Peraturan etika yang berlaku.

3.2 Saran

Adapun Saran penulis sehubungan dengan bahasan makalah ini, kepada mahasiswa

agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam mengenai topik dalam

makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Boynton, William C., Johnson, Raymond N., dan Kell, Walter G. 2003. Modern

Auditing. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi., Puradiredja, Kanaka. 1998. Auditing. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.