5 hk pembuktianpid

SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Menurut van BemmelenMaksud dari pembuktian (bewijzen) sbb :Bewijzen is derhalve door onderzoek en redenering van de rechter een redelijke mate van zekerheid te verschaffen :a. Omtrent de vraag of bepaalde feiten hebben plaats gevonden,b. Omtrent de vraag waarom dit het geval is geweest.Bewijzen bestaat dus uit :1. Het wijzen op waarneembare feiten,2. Medewerking wengenomen feiten,3. Logische denken.

Terjemahannya :Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi,b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.Dari itu pembuktian terdiri dari :1. Menunjukkan peristiwa peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera,2. Memberikan keterangan tentang peristiwa peristiwa yang telah diterima tersebut,3. Menggunakan pikiran logis.


Bahan perbandingan di bidang Hukum Acara Perdata

Menurut Prof. SoepomoDalam arti luas membuktikan berarti membenarkan hubungan hukum yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat–syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas berarti hanya diperlukan jika apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, dan apa yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan.. Artinya kebenaran yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Menurut Prof.SoebektiMeyakinkan hakim tentang kebenaran dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Ternyata nampak ada persamaan yaitu : mencari kebenaran dalam sesuatu hal dan menyakinkan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan perbedaan yaitu dari segi para pihak di pengadilan, tujuan hukum acara, alat bukti dan vonis pengadilan.


BEBERAPA POKOK PERMASALAHAN DALAM PEMBUKTIAN

Pembuktian ini membicarakan tentang :

1. Alat pembuktian (bewijsmiddel),

2. Penguraian pembuktian (bewijsvoering),

3. Kekuatan pembuktian (bewijskracht),

4. Dasar pembuktian (bewijsgrond),

5. Beban pembuktian (bewijslast).


Ad.1 Alat Pembuktian

Alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Alat bukti dalam perkara pidana sebagai berikut : (Pasal 184 KUHAP)

1. Keterangan saksi,

2. Keterangan ahli,

3. Surat,

4. Petunjuk,

5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti dalam perkara perdata sebagai berikut : (Pasal 164 HIR)

1. bukti tulisan

2. bukti saksi.

3. persangkaan

4. pengakuan

5. sumpah


Ad.2 Penguraian PembuktianPenguraian pembuktian adalah cara cara mempergunakan alat alat bukti tersebut diantaranya sejauh mana keterlibatan alat alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penguraian pembuktian suatu perkara dikemukakan di persidangan pengadilan. Misalnya :

Keterangan saksi, dimana saksi memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar, diketahui atau dialami sendiri tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Keterangan ahli, dimana ahli memberikan keterangan keahliannya sesuai dengan berdasarkan keilmuan yang dikuasai dan diperolehnya dalam legalitas formal.

Surat, dimana surat dimaksud harus ada kaitannya dengan perbuatan / perkara pidana dan surat tersebut sudah ditentukan dalam undang undang diantaranya surat berita acara, surat dibuat seorang ahli / pejabat / undang undang, surat lainnya terkait dalam peristiwa pidana

Petunjuk, dimana diperoleh dari alat bukti lain (saksi, surat dan ket terdakwa).

Keterangan terdakwa, dimana terdakwa bebas memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya.


Ad.3 Kekuatan Pembuktian

Artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti, diantaranya :Keterangan saksi harus sesuai dengan saksi lain dalam memberikan keterangannya, saksi harus ada kesesuaian dengan barang bukti, saksi harus dewasa dan tidak terganggu keingatan / gila, saksi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa, dan saksi harus disumpah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya.Keterangan ahli harus didukung dengan bukti formal keilmuannya, dan pengalaman kerja.Surat, dimana kekuatan pembuktiannya tergantung dari jenis-jenis surat yang sudah ditentukan oleh undang-undang.Petunjuk, dimana kekuatan pembuktiannya diperoleh dari saksi, surat dan keterangan terdakwa.Keterangan terdakwa, dimana kekuatan pembuktiannya dari kejujuran diri sendiri, alasan mengapa ia melakukan tindak pidana atau tidak.


ad.4 Dasar Pembuktian :

Dasar pembuktian dari masing masing alat bukti tersebut didasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam undang undang. Diantaranya : Keterangan saksi pengaturan dalam :Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi :“Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Hal berarti pendapat dan rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.Pasal 185 ayat (1) KUHAP, berbunyi :“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dengan demikian keterangan saksi ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu : 1. Syarat formil 2. Syarat materil.Syarat formil, seorang saksi dianggap sah, jika diberikan sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), mengenai saksi yang tidak disumpah, maka menurut Pasal …


Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya.Selanjutnya dinyatakan pula bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).Dalam hubungan ini dikenal asas yang dimuat dalam pepatah Romawi sebagai Unus Testis Nullus Testis, dalam bahasa Belanda Een getuige is geen getuige (satu saksi bukan saksi). Namun menurut ilmu pengetahuan hukum acara pidana atau yurisprudensi, keterangan seorang saksi saja dapat dipergunakan untuk membuktikannya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan itu. Misalnya A didakwakan telah melakukan penggelapan uang Rp.15 juta karena ia telah menggunakan uang milik B (yang dititipkan) tanpa izinnya. Kemudian C memberikan keterangan bahwa ia melihat A membeli motor dengan seharga Rp. 15 juta dan ia tidak mengetahuinya uang tersebut milik B. Dalam hal ini keterangan B dan C saling melengkapi unsur tindak pidana dan dikenal dengan saksi berantai (kettingsbewijs). Hal ini terkait dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP ….


“keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.Adapun syarat materil dapat terkait dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan : mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian keterangan saksi tersebut yang diperoleh / didengar dari keterangan saksi (orang) lain tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah (testimonium de auditu).Oleh karena itu untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh sungguh memperhatikan : (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya,b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya,c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan

yang tertentu,d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.


Keterangan Ahli sebagai dasar pembuktian dapat ditemukan dalam :

Pasal 1 butir 28 KUHAP, berbunyi : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP, berbunyi :Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 179 KUHAP, berbunyi :(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman

atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.


Dahulu jaman HIR keterangan ahli hanya berlaku sebagai penerangan (inlichtingen) saja untuk menguatkan keyakinan hakim yang masih bimbang. Dalam hal ini hakim masih mempunyai kebebasan memilih bahwa keterangan tersebut akan dipergunakan atau tidak. Namun kini secara tegas dinyatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang undang (Pasal 184 KUHAP). Pasal 180 ayat (1) KUHAP, berbunyi :(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul

disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.


Bahan perbandingan dalam perkara perdata, dasar pembuktian yaitu :

Pasal 163 HIRBarang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 1865 HIRSetiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 164 HIR disebut alat-alat bukti yaitu :1. bukti tulisan2. bukti saksi3. persangkaan4. pengakuan5. sumpah


Surat, dasar pembuktian yaitu :

Pasal 187 KUHAP, berbunyi :Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum

yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.


Pasal 75 KUHAP, berbunyi :(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;b. penangkapan;c. penahanan;d. penggeledahan;e. pemasukan rumah;f. penyitaan benda;g. pemeriksaan surat;h. pemeriksaan saksi;i. pemeriksaan di tempat kejadian;j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

ini.(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan

tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2)

ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).


Petunjuk, dasar pembuktian yaitu :

Pasal 188 KUHAP, berbunyi :(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:a. keterangan saksi;b. surat;c. keterangan terdakwa.(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.


Keterangan Terdakwa, dasar pembuktian yaitu :

Pasal 189 KUHAP, berbunyi :(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


Ad.5 Beban Pembuktian,

Beban pembuktian ini menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan perkataan lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian ?

Pasal 66 KUHAP, berbunyi :Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal ini merupakan penjelmaan asas “presumption of innocence” (praduga tak bersalah). Dengan demikian beban pembuktian ini diletakkan pada jaksa penuntut umum selaku pihak yang mendakwa. Ia harus membuktikan kebenaran tentang apa yang tersusun dalam surat dakwaan nya. Adapun yang harus dibuktikan adalah semua unsur unsur tindak pidana (jurisch elementen) dan kesalahan terdakwa.


TEORI PEMBUKTIAN

Dalam teori pembuktian mengenal 4 sistem yaitu :

1.Sistem Keyakinan Belaka 2.Sistem Menurut Undang Undang Positif (positief

wettelijk)3.Sistem Menurut Undang Undang Negatif (negative

wettelijk)4.Sistem Menurut Pembuktian Bebas (vrije

bewijstheorie)


1. Sistem Keyakinan Belaka,

Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata mata untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.Di dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan alasan hukum yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima dengan akal.Misalnya dengan perasaan hakim percaya terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara mistik dapat menetapkan siapa yang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu tindak pidana.Dengan kepercayaan mistik tersebut dipakailah sebagai dasar putusan hakim, hal ini dulu dipakai di pengadilan juri pada tingkat pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sekarang keberatan terhadap sistem ini dikarenakan sulit untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan dan sistem ini tidak dapat diterima lagi dalam peradilan pidana di Indonesia.


2. Sistem Menurut Undang Undang Positif Menurut sistem ini, undang undang telah menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah, cara memperagakan alat bukti, dasar kekuatan alat bukti, dan syarat untuk dapat dipidana. Yang semuanya ditentukan oleh undang undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun hakim tidak yakin atas kebenaran putusannya itu.Sebaliknya apabila tidak dipenuhinya persyaratan tentang alat bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam undang undang, maka hakim harus dan berwenang untuk tidak terbukti perbuatan tersebut dan membebaskannya walaupun hakim yakin bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa.Contoh ada 2 orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan terdakwa, meskipun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana. Maka undang undang mengatakan putusannya terdakwa harus dipidana.Atau sebaliknya 2 orang saksi telah disumpah mengatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, meskipun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Maka undang undang mengatakan putusannya terdakwa harus dibebaskan.


3. Sistem Menurut Undang Undang Negatif,

Menurut sistem ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat alat bukti yang telah ditentukan undang undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang dapat dari adanya alat bukti itu. Dalam sistem ini, negatief wettelijk maksudnya walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Kita menganut sistem ini, menurut Pasal 183 KUHAP, berbunyi :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.


4. Sistem Pembuktian Bebas (vrije Bewijstheorie)

Menurut sistem ini, hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan alasan untuk mengambil keputusan sama sekali terikat pada penyebutan alat alat bukti yang dimaksud dalam undang undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat bukti lain, asal kan semuanya itu berlandaskan alasan alasan yang tetap menurut logika.

Sistem ini, dalam ilmu pengetahuan dinamakan teori Conviction Raissonee.

Jadi menurut teori ini alat alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang undang sebagai teori teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

5 hk pembuktianpid

Documents

Transcript of 5 hk pembuktianpid