1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)

ii

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah disahkan berdasarkan hasil pendalaman (Seminar Laboratorium

Kepemimpinan) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal ... November

2016.

Jakarta, November 2016

Peserta PIM II Angkatan XLII

W I L D A N, S.E., M.M.

NDH. 18

Mentor,

H. MUNZIR ZEN, S.H.

Coach,

Ir. HARI BAKTIO, MURP

PENGUJI / NARA SUMBER

SRI HADIYATI WK, S.H. MBA

iii

LEMBARAN PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

PENGEMBANGAN

KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN

WIRAUSAHA MUDA MELALUI KEMITRAAN

DI KABUPATEN PESAWARAN

DISUSUN OLEH,

W I L D A N, S.E., M.M. NDH. 18

DISETUJUI OLEH,

Mentor,

H. MUNZIR ZEN, S.H.

Coach,


PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2016

iv

FORMULIR LAPORAN DENGAN COACH KEGIATAN PESERTA

DIKLATPIM TK II PADA TAHAP BREAKTHROUGH II/

LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

1. Nama Peserta : WILDAN, S.E.,M.M.

2. Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

3. Proyek Perubahan : PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN

KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MUDA MELALUI

KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN.

CATATAN :

Coach,


v

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tiada kata yang patut penulis haturkan, selain ungkapan

puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat

segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, akhirnya

penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan ini

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul

“Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian

Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten

Pesawaran”.

Penulisan Laporan Proyek Perubahan ini bertujuan untuk memenuhi

persyaratan mengikuti Seminar Laboratorium Kepemimpinan yang merupakan

tahapan akhir dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat II Angkatan XLII pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Nasional, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Ibunda tersayang, isteri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan

dorongan dan motivasi dalam mengikuti Diklat ini, selanjutnya ucapan yang

sama juga disampaikan kepada semua pihak atas segala arahan dan

bimbingan serta bantuan yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian

Proyek Perubahan ini terutama kepada :

1. Bapak Bupati Pesawaran, yang telah memberikan izin untuk mengikuti

Diklatpim Tingkat II pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Nasional, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan

memberikan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan ini.

2. Bapak Drs. Hendarma, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

WILDAN, S.E., M.M.

vi

3. Bapak Hi. Munzir Zen, S.H. selaku Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Mentor dalam

Proyek Perubahan ini.

4. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang

telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti Diklatpim ini.

5. Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional,

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia beserta jajarannya

sebagai penyelenggara Diklatpim Tingkat II yang telah mengarahkan,

melayani dan memfasilitasi seluruh peserta selama mengikuti diklat.

6. Bapak Ir. Hari Baktio, MURP selaku Coach yang selalu mendampingi dan

memberikan arahan dan masukan untuk penyempurnaan Proyek

Perubahan ini.

7. Para Widyaswara yang telah memberikan, ilmu pengetahuan dan

menambah pengembangan wawasan.

8. Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII Kelas H pada

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional, Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 yang telah memberikan dorongan,

saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan ini.

9. Seluruh Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yang

telah berpartisipasi menindaklanjuti dan melaksanakan Proyek Perubahan

ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Proyek Perubahan

ini disana sini perlu penyempurnaan, oleh karenanya sangat diharapkan kritik,

saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya kepada-Nya jualah penulis serahkan, semoga Allah SWT memberikan

ganjaran yang setimpal atas jasa, amal dan budi baik yang diberikan. Amin Ya

Robbal Alamin.

Jakarta, November 2016

Penulis,

Wildan, S.E., M.M.

vii

DAFTAR ISI

hal

LEMBAR PENGESAHAN ……….………………………………………. ii

LEMBAR PERSETUJUAN ……..……………………………………….. iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………… iv

DAFTAR TABEL ……………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………. 1

B. Tujuan dan Manfaat .………………………………………… 8

C. Ruang Lingkup ……………………………………………… 12

D. Output Kunci …………………………………………………... 12

BAB II DISKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Tata Kelola Proyek Perubahan ……………………………… 13

B. Identifikasi Stakeholder ………………………………………. 16

C. Milestone (Pentahapan Proyek Perubahan) ……………… 26

D. Rencana Kegiatan ………………..……………………….. 29

E. Faktor Kunci Keberhasilan ………………………………. 32

F. Hasil Benchmarking ….…………………………………….. 32

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN

PROYEK PERUBAHAN

A. Pelaksanaan Proyek Perubahan ……………………………… 34

B. Hasil Capaian Proyek Perubahan ................................ 57

C. Kendala Implementasi …………………..………………….. 58

D. Stategi Mengatasi Kendala …………………………………. 59

E. Monitoring dan Evaluasi ……………………………………. 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ………………………………………………… 63

B. Rekomendasi ……………………………………………. 64

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

halaman

1. Tabel 1 Manfaat Bagi Stakeholder ................................. 22

2. Tabel 2 Pentahapan Utama Pelaksanaan Proyek Perubahan ....... 26

3. Tabel 3 Rencana Kegiatan Pelaksanaa Proyek Perubahan ......... 29

ix

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Tim Efektif .................................. 13

Gambar 2 Pemetaan Stakeholder .......................................... 18

Gambar 3 Analisa Stakeholder ............................................. 19

Gambar 4 Peserta benchmarking ....................................... 32

Gambar 5 Kegiatan benchmarking .................................... 33

Gambar 6 Konsultasi dengan Sekdakab .................................... 34

Gambar 7 Konsultasi dengan Mentor ....................................... 34

Gambar 8 Konsultasi Intensif dengan mentor ........................... 35

Gambar 9 Rapat koordinasi bersama staf …………………….......... 36

Gambar 10 Rapat pembentukan komitmen bersama staf Dispora …… 38

Gambar 11 Rapat tim efektif ........................................................... 39

Gambar 12 Gambar Rancagan Draft Peraturan Bupati ............................ 41

Gambar 13 Rapat bersama stakeholder membangun komitmen .......... 43

Gambar 14 Kliping Koran Rapat Koordinasi Stakeholder ................... 44

Gambar 15 Gambar Draft Peraturan Bupati.....................................................45

Gambar 16 Rapat Pembahasan Peraturan Bupati .............................. 46

Gambar 17 Pemaparan Kepala DISPORA ................................... 47

Gambar 18 Penyerahan Draft Perbup ke Bagian Hukum ...................... 47

Gambar 19 Pembahasan Draft Peraturan Bupati dengan Kabag Hukum... 49

Gambar 20 Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Asisten III ........ 49

Gambar 21 Sekdakab memberikan paraf koordinasi penandanganan

Peraturan Bupati Pengembangan Wirausaha Muda .......... 50

Gambar 22 Penandatangan Peraturan Bupati ................................. 51

Gambar 23 Penandatangan Pengundangan Perbup ........................... 52

x

Gambar 24 Foto Peraturan Bupati ................................................. 52

Gambar 25 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada wirausaha muda ....... 53

Gambar 26 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada SKPD, Dunia Usaha,

Organisasi kepemudaan dan wirausaha muda. ............... 53

Gambar 27 Rakor Sosialisasi Peraturan Bupati ………................... 54

Gambar 28 Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Media cetak (offline) …. 54

Gambar 29 Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Media Sosial (online) … 55

Gambar 30 Penandatanganan Perjasama Kemitraan ………………….. 56

Gambar 29 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi .................................. 62

xi

DAFTAR LAMPIRAN

1. RPP Pengembangan Ketrampila dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui

Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.

2. Presentasi RPP Pengembangan Ketrampila dan Kemandirian Wirausaha

Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.

3. Dokumen Pendukung Laporan Proyek Perubahan.

4. Peraturan Perundang Undangan Pedukung Proyek Perubahan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor

33 Tahun 2007 merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang

memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang prosfektif,

untuk ditumbuhkembangkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, dengan luas wilayah 1.173,77 KM2 atau

117.377 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 544.162 jiwa tersebar di 144

desa, 11 Kecamatan yang merupakan salah satu potensi dan keunggulan

wilayah Kabupaten Pesawaran yang bermoto Andan Jejama.

Potensi dan keunggulan wilayah tersebut khususnya potensi Sumber Daya

Alam (SDA) belum terkelola secara maksimal, sementara peran Sumber

Daya Manusia produktif belum mampu memanfaatkan potensi dan peluang

dalam mengelola sumberdaya alam yang tersedia. Kenyataan

menunjukkan bahwa ditengah kehidupan masyarakat, sumberdaya

manusia tersebut, khususnya angkatan kerja produktif usia 16 sampai

dengan 30 tahun (pemuda) enggan untuk berwirausaha mandiri, dan

terdapat kecenderungan untuk mencari lapangan pekerjaan ditempat lain.

Menyadari akan peran pentingnya angkatan kerja usia muda produktif

dalam pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat,

pemerintah telah menerbitkan payung hukum, berupa Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Selanjutnya Undang-Undang

tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai

pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta

penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan

kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat,

potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional.

2

Masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah antara

lain adalah kurang berimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran

semakin meningkat, kondisi tersebut sudah barang tentu akan mengganggu

kinerja pembangunan, yang pada gilirannya akan berdampak kurang baik

terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah/daerah. Oleh karenanya

diperlukan solusi-solusi strategis yang dapat mengatasi persoalan diatas,

diantaranya adalah melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda

dengan meningkatkan ketrampilan dan kemandiriannya.

Potensi dan peluang wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran yang saat

ini berjumlah 36 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) dengan

berbagai jenis usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesawaran,

dengan aneka ragam bidang usaha berupa Budi Daya Lebah Madu, Budi

Dayat Air Tawar, Souvenir/Cendera Mata Khas Lampung, Makanan Olahan

Khas Lampung, Jasa Perbengkelan Kendaraan Roda dua dan Roda

Empat, Jasa Pariwisata tersebar di seluruh kecamatan, dan jenis usaha

lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten

Pesawaran.

Kondisi para wirausaha muda tersebut belum optimal dalam pengelolaan

usahanya, terdapat beberapa hambatan dalam pemberdayaan bidang

usaha tersebut, antara lain adalah terbatasnya pengetahuan dan

ketrampilan pengelolaan usahanya, terbatasnya permodalan, sulit

mengakses pasar dan lemahnya jiwa kemandirian / entrepreneur

kewirausahaan.

Keberadaan para wirausaha muda tersebut pada hakekatnya bukan hanya

tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah saja, akan tetapi

merupakan tanggung jawab semua pihak untuk melakukan pembinaan

secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dari semua pihak terkait,

oleh karenanya diperlukan langkah-langkah terobosan strategis dengan

melakukan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak

terkait, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

3

Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi melalui

pola kemitraan. Salah satu pola kemitraan yang akan dikembangkan adalah

dengan menjalin kemitraan dengan pihak BUMN, BUMD, BUMS, dan

Koperasi dan mengoptimalkan program CSR (Cost Social Responsibility),

sehingga diharapkan para wirausaha muda tersebut dapat lebih trampil,

mandiri dan memiliki daya saing kuat, dan pada gilirannya mampu

berkompetisi baik di Pasar Lokal, Nasional maupun Manca Negara.

Bertolak dari beberapa kenyataan di atas, selaku Kepala Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dengan salah satu tugas pokok

adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan

dan Keolahragaan Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Pembantuan

melakukan terobosan Proyek Perubahan berupa “Pengembangan

Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di

Kabupaten Pesawaran”.

Dalam pengembangan keterampilan dan kemandirian wirausaha muda

melalui kemitraan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Ideal

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran merupakan salah

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014,

tanggal 20 Oktober 2014, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Pesawaran. Peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014,

tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pesawaran.

Berdasarkan Pasal 30a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015

tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran

merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok

4

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pemuda dan olah raga;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan

keolahragaan;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang

pemuda dan olah raga;

5) Pelayanan administratif.

Menyadari akan peran penting dan besarnya potensi pemuda bagi

pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 Tahun 2009

tentang Kepemudaan yang memberikan jaminan perlindungan dan

kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi

kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi,

kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Disamping itu juga Undang-

Undang tersebut juga mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut

mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,

serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan

kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat,

bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan

nasional. Tujuan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 adalah untuk

mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Dalam uapaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tersebut,

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga telah dan akan melaksanakan berbagai upaya terobosan

antara lain dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada

dan melakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan,

pemuda dalam berwirausaha, mendorong terciptanya lingkungan yang

kondusif dalam rangka optimalisasi berbagai peluang usaha bagi

5

pemuda dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda

diantaranya memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan, pemagangan,

pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, hingga

memfasilitasi wirausaha muda pemula untuk memperoleh akses

permodalan dan akses pemasaran hasil produksi.

b. Kondisi Saat Ini

Keberadaan Wirausaha Muda yang berjumlah 36 kelompok tersebar di

seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pesawaran merupakan

potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Wirausaha Muda yang belum

mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA)

yang ada sebagai peluang usaha / pengembangan usaha dalam upaya

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi

karena berbagai faktor kondisinya belum berkembang dan Produktivitas

usahanya rendah, serta memiliki beberapa kekurangan diantaranya:

1) Manajemen Pengelolaan usahanya lemah;

2) Kurang maksimalnya dalam menangkap peluang pasar;

3) Belum sepenuhnya memiliki Inovasi dan Kreativitas dalam

melakukan diversifikasi produk;

4) Belum adanya lembaga sebagai Mitra Kerja yang dapat membina

secara berkelanjutan; dan

5) Kesulitan dalam Mengakses Permodalan.

c. Dasar Hukum

1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4279);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4724);

6

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang



5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan



6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggungjawab Sosial dan lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 89 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5305);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2016; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

9) Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang Program

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);

10) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum

tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial;

7

11) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0944 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran

Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14

Tahun 2014; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran

Nomor 49);

13) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian

Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.

d. Permasalahan

Masalah yang saat ini dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pesawaran adalah ketrampilan dan kemandirian wirausaha

muda masih rendah yang keberadaanya belum dapat berkembang

dalam melakukan pengelolaan usahanya, sehingga produktivitasnya

masih rendah, hal ini disebabkan oleh :

1) Keterbatasan Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Pengelolaan

Usaha;

2) Keterbatasan dalam menangkap dan mengakses peluang pasar;

3) Keterbatasan Permodalan dan Sulit Mengakses Permodalan dari

Lembaga Perbankkan;

4) Belum Menjalin Kemitraan dengan Lembaga BUMN, BUMD, BUMS

dan Koperasi yang dapat melakukan pembinaan secara

berkelanjutan; dan

5) Belum tertatanya Manajemen Kewirausahaan.

Apabila permasalahan tersebut diatas tidak segera teratasi, maka akan

berdampak buruk terhadap tumbuh dan berkembangnya wirausaha

muda, yang pada gilirannya mengakibatkan produktivitas rendah

8

sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat.

e. Gagasan

Memperhatikan permasalahan diatas, maka project leader membuat

terobosan proyek perubahan dengan judul “PENGEMBANGAN

KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MUDA MELALUI

KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN”.

f. Kondisi yang Diharapkan

Adapun hasil yang akan dicapai adaah :

1) Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Usaha.

2) Meningkatnya Wirausaha Muda dalam mengakses Pasar.

3) Meningkatnya Inovasi dan Kreativitas Wirausaha Muda dalam

melakukan Diversifikasi Produk.

4) Tersedianya Modal untuk Pengelolaan Usaha.

5) Terjalinnya Kemitraan dengan Lembaga BUMN, BUMD, BUMS dan

Koperasi yang dapat mengembangkan Usaha.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Tujuan proyek peruubahan ini terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang, sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Jangka Pendek

1) Terbangunnya komitmen antar berbagai pihak yang terlibat

dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, baik dengan

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Nasional BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta

(BUMS) dan Koperasi.

9

Output yang dihasilkan adalah surat dukungan para pihak

dalam Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di

Kabupaten Pesawaran.

2) Tersusunnya Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan

Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran,

berupa produk hukum yang akan mengikat para pihak untuk

mengembangkan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di

Kabupaten Pesawaran. Secara umum Draft Peraturan Bupati

tersebut memuat tiga pilar pegembangan kewirausahaan

pemuda yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan

dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan,

pendampingan, promosi dan bantuan akses permodalan, yang

merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009

tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan

Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kepemudaan.

3) Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan

bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

b. Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini adalah :

1) Tercapainya kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dengan

Dunia Usaha, memuat jalinan kerja sama antara Wirausaha

Muda dengan Dunia Usaha, antara lain terkait dengan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberian Bantuan

Manajemen pengelolaan usaha, Pengalihan Teknologi,

Dukungan dan Perluasan Akses Pasar, Penyediaan Akses

Informasi, Akses Peluang Usaha dan Akses Penguatan

Permodalan.

10

Pengembangan kemitraan bagi Wirausaha Muda tersebut

merupakan Inovasi/Terobosan Dinas Pemuda dan Olahraga


2) Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi antar

lembaga terkait dalam pembinaan dan pengembangan bagi

Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

3) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha

Muda di Kabupaten Pesawaran melalui pola kemitraan

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor

44 Tahun 2007 tentang Kemitraan, antara lain meliputi

Penyediaan Sarana Produksi, Pemberian Bimbingan Teknis

Manajemen Usaha dan Produksi, Perolehan, Penguasaan

peningkatan teknologi yang diperlukan; Pembiayaan; dan

pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan

efisiensi dan produktivitas usaha.

c. Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang proyek perubahan ini adalah :

1) Maju dan berkembangnya para Wirausaha Muda baik secara

Kuantitatif maupun Kualitatif.

2) Meningkatnya produktivitas para wirausaha muda yang mampu

berkompetisi baik dalam pasar lokal, nasional, maupun manca

negara.

3) Meningkatnya peran Wirausaha Muda dalam memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat.

4) Memberikan Reward bagi wirausaha muda berprestasi.

11

2. Manfaat

Adapun manfaat proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga

1) Tersedianya regulasi tentang pengembangan kemitraan usaha

bagi wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.

2) Mengurangi beban kerja dan Meningkatnya Pelayanan kepada

masyarakat,

3) Memberikan kemudahan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga

dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

pengembangan para Wirausaha Muda dengan BUMN, BUMD,

BUMS, dan Koperasi selaku pembina dengan Pola Kemitraan.

b. Bagi Wirausaha Muda

1) Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan dalam

Pengelolaan Usahanya..

2) Meningkatnya Inovasi, Jiwa Kemandirian sebagai entrepreneur

yang dapat meningkatkan produktifitas.

3) Terdapat Kemudahan dalam Mengakses Pasar dan

Permodalan.

4) Meningkatnya Pendapatan.

c. Bagi Dunia Usaha

1) Meningkatnya Motivasi para Wirausaha Muda untuk

menangkap Peluang Usaha dengan memanfaatkan

sumberdaya alam lokal sebagai sumber pendapatan.

2) Bertambahnya Lapangan Pekerjaan sehingga dapat menyerap

Angkatan Kerja di Kabupaten Pesawaran.

3) Meningkatnya Produktivitas Usaha yang dapat memberikan

Kontribusi terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan

Masyarakat.

12

C. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam lingkup Proyek Perubahan

tentang Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian bagi Wirausaha

Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran, meliputi :

1. Terbangunnya Komitmen Staf.

2. Penyusunan Rancangan Proyek perubahan.

3. Penyusunan Grand Design Rancangan Proyek Perubahan.

4. Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati.

5. Penyusunan Draft Peraturan Bupati.

6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati

7. Penetapan Peraturan Bupati.

8. Perundangan Peraturan Bupati.

9. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati.

D. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)

Output kunci yag dihaslkan dari kegiatan proyek perubahan, yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Kemitran bagi


2. Terlaksananya Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengembangan

Kemitran bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

13

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

1. Tim Efektif

Untuk menjamin terlaksananya Rencana Proyek Perubahan ini sangat

dibutuhkan pembentukan Tim Efektif yang berguna untuk memecahkan

setiap masalah yang bersifat Jangka Pendek. Diharapkan Tim yang

dibentuk ini merupakan Tim yang berkualitas sehingga saling bersinergi

dan melengkapi.

2. Struktur Organisasi Pelaksana

Gambar 1

Struktur Organisasi Tim Efektf Proyek Perubahan

Tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen yang terlibat

dalam tata kelola proyek perubahan adalah sebagai berikut :

a. Project Sponsor/Mentor (H. Munzir Zen, S.H.) Staf Ahli Bupati

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, berfungsi :

PROJECT SPONSOR

H. MUNZIR ZEN, S.H.

COACH


PROJECT LEADER

WILDAN, S.E., M.M.

I

POKJA I

ADMINISTRASI

POKJA II TEKNIS DAN KEMITRAAN

POKJA III PEMBINAAN DAN

PEMANTAUAN

POKJA IV

EVALUASI

14

1) Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau

mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi

terkait dengan implementasi proyek perubahan.

2) Membantu peserta dalam memetakan Milestone yang akan

dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan

dilaksanakan.

3) Menjelaskan penyelesaian tugas kepada peserta diklat dan

memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen

proposal proyek perubahan yang diajukan oleh projeck leader.

4) Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam

mengimplementasikan proyek perubahan.

5) Memberikan dukungan dalam pelibatan pejabat struktural dan

staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan

dan implemensiannya.

6) Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan

menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul

dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang

diperlukan.

7) Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang

ada bila diperlukan dalam implementasi proyek perubahan.

8) Berperan sebagai inspiratory bagi Peserta Pendidikan dan

Pelatihan dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

b. Coach (Ir. Hari Baktio, MURP), berperan dalam :

1) Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta

pengawasan dalam proses taking ownership dan laboratorium

kepemimpinan.

2) Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan

proyek perubahan dan sebagai inspiratory dalam mengatasi

kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila

diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor.

15

3) Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan

implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang

dijadwalkan.

4) Mengoreksi dan mengarahkan pememetaan agenda proyek

perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal

pertemuan yang akan dilaksanakan.

5) Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam

penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.

c. Project Leader (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pesawaran), bertugas untuk :

1) Mempersiapkan / merencanakan ( dokumen/instrument/waktu )

dengan baik sebelum pertemuan dengan Mentor atau Coach.

2) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach.

3) Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder

terkait (internal maupun eksternal).

4) Membuat laporan kegiatan tahap Taking Ownership.

5) Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang

dalam Milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber

daya yang dimiliki.

6) Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau

melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada

Mentor /Coach minimal satu minggu sekali.

7) Mengacu kepada rumusan milestone dalam dokumen

pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target

perubahan.

8) Menggerakan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan

eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi

perubahan.

9) Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan

perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam

implementasi proyek perubahan.

10) Mengelola pendokumentasian kegiatan.

16

d. Ketua-ketua Pokja bertugas :

1) Pokja I (Nursyahadi, S.H) sebagai Sekretaris yang memiliki

wewenang melakukan administrasi program dan administrasi

lainnya.

2) Pokja II (Fajriah Intan Maimun, SE, MM) sebagai Kepala

Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, memiliki

kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas

Instansi terkait, Masyarakat dan Dunia Usaha sebagai

stakeholder.

3) Pokja III (Miryan Fauzi, S.Pd.I) sebagai Kepala Bidang Sarana

dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki,

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap

Stakeholder dan User sekaligus melakukan pembinaan.

4) Pokja IV (Drs. Kusairi) sebagai Kepala Bidang Olahraga Dinas

Pemuda dan Olahraga, memiliki kewenangan untuk melakukan

Monitoring dan Evaluasi terhadap Stakeholder dan Wirausaha

Muda terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.

B. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Stakeholder adalah setiap pihak baik individu maupun organisasi yang

berkepentingan dan yang akan memberikan dampak terhadap hasil akhir

perubahan baik dampak Positif maupun dampak Negatif. Dampak yang

bersifat Positif akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Proyek

Perubahan, dan yang Negatif akan menjadi faktor penghambat.

Stakeholder dapat dibedakan antara Internal yaitu masih dalam satu

Instansi, dan Eksternal yaitu instansi lain atau kelompok maupun individu

yang yang memberikan pengaruh dari luar Instansi yang melaksanakan

Proyek Perubahan.

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dengan

identifikasi berdasarkan kepentingan dan dukungan, sebagai berikut :

17

1. Stakeholder Internal Pemerintah :

a. Bupati Pesawaran.

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

d. Asisten Sekdakab Bidang Kesejahteraan Rakyat.

e. Kepala Bagian Hukum

f. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

g. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)

2. Stakeholder Eksternal Pemerintah :

a. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

(DISKOPERINDAG)

b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN)

c. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANNAK)

d. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(DISSOSNAKERTRAN)

e. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gedongtataan.

3. Stakeholder Eksternal Non Pemerintah

a. Ketua DPD KNPI.

b. Ketua Kwarcab Pramuka.

c. Ketua Karang Taruna.

d. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA).

e. Pimpinan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi.

f. Media

g. Masyarakat,

h. Wirausaha Muda,

18

4. Net Map / Pemetaan Stakeholder

Gambar 2

Pemetaan Stakeholder

: Internal Pemerintah

: Eksternal Non Pemerintah

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

: Garis Konsultasi

Keterangan :

: Eksternal Pemerintah

DISPORA

MEDIA

DEKRANASDA

WIRAUSAHA

MUDA BUMN, BUMD,

BUMS KOPERASI

BUPATI

OKP &

NON OKP

SEKDA

ASSISTEN

III

SKPD

TERKAIT

MASYARAKAT KABAG

HUKUM

STAF AHLI

BUPATI

19

5. Analisa Stakeholder

Gambar 3

Analisa Stakeholder Proyek Perubahan

Memperhatikan kelompok stakeholder di atas, strategi untuk

mempengaruhinya sebagai berikut :

a. Terhadap kelompok Promotors yaitu kelompok yang memiliki

kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu

pencapaian keberhasilan atau sebaliknya. Strategi yang

dipersiapkan, meliputi :

1) Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk

menyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan

dan sangat berguna bagi proyek perubahan

2) Hal-hal yang dikomunikasikan antara lain dengan menyampaikan

maksud, tujuaan, manfaat, output yang dihasilkan serta impact

dari proyek perubahan.

PROMOTORS

Bupati Pesawaran

Sekdakab Pesawaran

Staf Ahli Bupati Bid. Kemasy. & SDM

Asisten Sekdakab Bid. Kesra

Kabag Hukum Setdakab

DEFENDERS

Kadis KOPERINDAG

Kadis BUNHUT

Kadis TANNAK

Kadis SOSNAKERTRAN.

Kepala SKB Gedongtataan.

Ketua Dekranasda. Sekretaris DISPORA

Kabid Pemuda DISPORA

Ketua OKP & Non OKP.

Wirausaha Muda.

APATHETICS

Media

Masyarakat.

LATENS

Pimp. BUMN

Pimp. BUMD

Pimp. BUMS

Ketua Koperasi Andan Jejama

P

E

N

G

A

R

U

H

KEPENTINGAN

20

3) Menyampaikan dukungan-dukungan yang diperlukan untuk

suksesnya pelaksanaan proyek perubahan seperti : perlunya

dukungan anggaran dan motivasi kepada tim.

b. Terhadap kelompok Defenders yaitu kelompok yang memiliki

kepentingan pribadi dan dapat memberikan dukungan dalam

komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program.

Strategi yang dipersiapkan, meliputi :

1) Melakukan koordinasi dan Komunikasi intensif sekaligus

memberikan motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini

harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan

merupakan kesempatan untuk menunjukan kepada pihak lain

bahwa kita mampu untuk mengemban amanah.

2) Menjaga semangat, motivasi dan memberikan apresiasi dan

mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar

proyek dapat terselesaikan.

3) Mengajak diskusi dalam pembuatan perencanaan dan evaluasi

permasalahan

4) Melibatkan para promotor dalam pengambilan keputusan.

c. Terhadap kelompok Latens, yaitu kelompok yang tidak memiliki

kepentingan khusus maupun keterlibatan dalam program, tetapi

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program, bilamana

proyek perubahan ini mempunyai daya tarik.

Strategi yang dipersiapkan, meliputi :

1) Membangun komunikasi dengan memberikan informasi

mengenai maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan

2) Memberikan perlakukan dan pelayanan dengan baik.

d. Terhadap kelompok Apathetics yaitu kelompok yang tidak memiliki

kepentingan maupun kekuatan, bahwa mereka belum mengetahui

adanya program. Strategi yang dipersiapkan :

Memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi

penghambat dalam kegiatan proyek perubahan ini.

21

6. Manfaat Bagi Stakeholder.

Tabel 1

Manfaat Bagi Stakeholder

No STAKEHOLDERS VALUE TUGAS / WEWENANG MANFAAT PP BAGI STAKEHOLDERS MASA KERJA

1. Bupati Sekdakab Sisten III .

Promotors Mendukung terlaksananya proyek perubahan Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah, Rancangan Regulasi Membimbing, mengarahkan dan Mendorong

Stakeholder agar Pelaksanaan Proyek Perubahan berjalan Optimal.

Dapat mewujudkan Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda.

Dapat menyelenggarakan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Stakeholder terkait dalam Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

2. Staf Ahli Bupati Bid. Kemasyara-katan dan SDM.

Promotors Mendukung terlaksananya proyek perubahan. Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Regulasi.

Memberikan asistensi terhadap Proyek Perubahan,

Mendukung Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi.

Membantu Tim Efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mewujudkan Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran.


3. Kabag Hukum Setdakab

Promotors Mendukung terlaksananya proyek perubahan Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah, rancangan strategi kebijakan dan rancangan regulasi

Memberikan asistensi terhadap legal drafter Membantu proses legalisasi

Dapat mewujudkan kekuatan hukum Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda


4. Sekretaris Dispora Defender Mendukung terlaksananya proyek perubahan

Memberikan masukan terhadap penanganan masalah administrasi rancangan regulasi.

Dapat mewujudkan tertib admiistrasi dalam Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda.


22


5. Kepala Bidang Pemuda DISPORA

Defender Mendukung terlaksananya proyek perubahan

Mengkoordinasikan, Menyusun Rencana Pelaksaaan Kegiatan dan

Melaporkan hasil kegiatan kepada Project Leader.

Pelaksaa teknis kegiatan dan Sumber Daya Tim Proyek Perubahan dan Mendukung kegiatan

Dapat mewujudkan pelaksanaan dan target kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan proyek perubahan.

Dapat memberikan kemudahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan Wirausaha Muda dengan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi melalui Pola Kemitraan.


6. Kepala Dinas KOPERINDAG.

Kepala Dinas BUNHUT.

Kadis TANNAK. Kadis SOS-

NAKERTRANS Kepala SKB.

Defender Mendukung terlaksananya proyek perubahan Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah, rancangan strategi kebijakan dan rancangan regulasi

Memberikan asistensi terhadap legal drafter Membantu proses legalisasi. Mendukung Sosislisasi, Sinkroninasi dan

Harmonisasi.

Dapat membantu Wirausaha Muda Mewujudkan Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

Dapat mewujudkan Sosialisasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pengembangan Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda

Dapat menyeleng-garakan Pengembangan Kemitraan Pelatihan, Pembimbingan, Pemagangan, Promosi dan Permodalan bagi Wirausaha Muda.


7. Dekranasda Defender Mendukung terlaksananya proyek perubahan.

Mendukung Promosi dan Pemasaran Produk Wirausaha Muda.

Mitra dalam Pengembangan da Perluasan Usaha.

Dapat membantu Wirausaha Muda Mewujudkan Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda melalui Kemitraan Promosi,


8. Ketua DPD KNPI

Ketua Kwarcab

Ketua Karang Taruna.

Defender Mendukung terlaksananya Proyek Perubahan.

Mendukung Komunikasi dengan Wirausaha Muda.

Mendukung koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, dan Konsultasi.

Memberikan masukan terhadap penanganan masalah pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Dapat mewujudkan pegembangan kewirausaan sesuai dengan Minat, Bakat, Potensi Pemuda.

Dapat mewujudkan Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Meningkatnya Motivasi para Wirausaha Muda untuk menangkap Peluang Usaha.

Bertambahnya Lapangan Pekerjaan sehingga dapat menyerap Angkatan Kerja.


23


Meningkatnya Produktivitas Usaha yang dapat memberikan Kontribusi terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

9. WiraUsaha Muda Defender Mendukung terlaksananya Proyek Perubahan.

Memberikan masukan terhadap penangaan masalah pengembangan ketrampilan dan kemandirian Wirausaha Muda.

Mendukung Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, dan Konsultasi.

Dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban Ketentuan Kemitraan bagi Wirausaha Muda dalam mengembangkan ketrampilan dan Kemandirian.

Dapat mengembangkan Kewirausaan sesuai dengan Minat, bakat, Potensi Pemuda dan Potensi Daerah.

Dapat Mewujudkan hak dan kewajiban ketentuan Pengembangan kemitraan bagi Wirausaha Muda.

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Pengelolaan Usahanya melalui Kemitraan Pelatihan, dan Pemagangan.

Meningkatnya Inovasi, Jiwa Kemandirian sebagai entrepreneur yang dapat meningkatkan produkvifitas melalui Kemitraan Pembimbingan dan Pendampingan.

Terdapat Kemudahan dalam Mengakses Pasar dan Permodalan melalui Kemitraan Promosi dan Permodalan.

Meningkatnya Pendapatan.


10. Administratur PTPN 7 Way Berulu.

Administratur PTPN 7 Way Lima.

Latens Mendukung terlaksananya proyek perubahan Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah, rancangan strategi kebijakan dan rancangan regulasi.

Memberikan dukungan pengembangan ketrampilan dan kemandirian Wirausaha Muda melalui Pola Kemitraan.

Dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda

Dapat mewujudkan kewajiban Pengusaha (BUMN, BUMD, BUMS, dan Koperasi) menyisihkan labanya untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).


24


Pimpinan KCP BRI Gedong Tataan.

Pimpinan KCP Bank Lampung Gading Rejo.

Pimpinan KCP Bak Lampung Gedongtataan,

Direktur PT So Good Food Negeri Sakti.

Ketua Koperasi Andan Jejama.

Memberikan dukungan kepada para Wirausaha Muda dengan mengoptiimalkan program CSR (Cost Sosial Responsibility) agar lebih Trampil, Mandiri dan Berdaya saing.

Terjalinnya Kemitraan Dunia Usaha dengan para Wirausaha Muda.

11. Media

Apathetics Mendukung terlaksananya proyek perubahan. Memberi masukan terhadap penanganan

masalah sosialisasi dan penyebarluasan informasi.

Dapat mengetahui hak dan kewajiban Wirausaha Muda dalam Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

Dapat berperan dalam mewujudkan hak dan kewajiban Pengembangan Kemitraan bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.


12. Masyarakat.

Apathetics Mendukung terlaksananya proyek perubahan Memberikan masukan terhadap penanganan

masalah pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Meningkatnya Motivasi para Wirausaha Muda untuk menangkap Peluang Usaha dengan memanfaatkan sumberdaya alam lokal sebagai sumber pendapatan.

Bertambahnya Lapangan Pekerjaan sehingga dapat menyerap Angkatan Kerja.

Meningkatnya Produktivitas Usaha yang dapat memberikan Kontribusi terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat


25

C. MILESTONE (PENTAHAPAN)

Dalam rangka mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, dilakukan pentahapan (milestones) untuk mengembangkan

Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di


Adapun pentahapan utama pelaksanaan Rancangan Proyek Perubahan

sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2

Pentahapan Utama Pelaksanaan Proyek Perubahan

KEGIATAN JANGKA PENDEK WAKTU

Terbangunnya Komitmen Staf

1. Pelaksanaan Rapat koordinasi Staf : a. Mengundang Staf Dinas Pemuda dan Olahraga :

- Sekretaris - Para Kepala Bidang - Para Kepala Seksi - Staf Honorer

b. Terbentuknya Komitmen antara Project Leader dengan Staf untuk mendukung Rancangan Proyek Perubahan.

Minggu ke I (Agustus 2016)

2. Permohonan persetujuan atasan langsung/mentor : a. Project Leader membuat surat permohonan

persetujuan Rancangan Proyek Perubahan kepada Sekretaris Kabupaten.

b Terbitnya Surat Kuasa Atasan Atasan Menunjuk Mentor.

c. Lembar Persetujuan ditanda-tangani oleh Atasan Langsung dan Mentor.

Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan

3. Pembentukan tim efektif : a. Mengundang Pejabat Esselon III dan IV di lingkungan

Dispora. b. Pembentukan Tim Efektif. c. Penerbitan SK Tim Efektif.


4. Penjelasan Rancangan Proyek Perubahan kepada tim efektif : - Memberikan Pemahaman tentang tugas Tim Efektif

(Pokja I, II, III dan IV)

5. Identifikasi Permasalahan Proyek Perubahan. : a. Pemetaan Masalah b. Perumusan Masalah

26


6. Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan : a. Menghimpun dan mengolah data/informasi b. Membahas Rancangan Proyek Perubahan.


Penyusunan Grand Design Rancangan Proyek Perubahan

7. Rapat Penyusunan Rencana Tim Kelompok Program dan Penetapan Tim Kelompok Program a. Pembentukan Tim Internal Penyusunan Draft awal

Peraturan Bupati. b. Pengumpulan Bahan c. pembahasan Draft Awal Peraturan Bupati.

Minggu I (Agustus 2016)

8. Laporan kegiatan awal - Membuat laporan awal draft Peraturan Bupati.

Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati

9. Menyelenggarakan Pertemuan dengan stakeholder : a. Mengundang Stakeholder internal da eksternal : - Internal Pemerintah : Sekda, Staf Ahli Bupati Bid.

Kemasyarakatan & SDM Asisten III, Unsur Dinas PORA. - Eksternal Pemerintah

Diskoperindag;

Dishutbun

Distannak

Disnakersostrans

SKB - Eksternal Non Pemerintah : .

Organisasi kepemudaan, Masyarakat,

Media

Dekranasda

BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi b. Pengumpulan bahan c. Meminta Masukan dari Stakeholder. c. Terbangunnya komitmen stakeholder baik dengan

Internal Pemerintah, Eksternal Pemerintah maupun Stakeholder Ekternal Non Pemerintah..

Minggu II (Agustus 2016)

10. Pemantapan dan sosialisasi program : Membahas masukan dan koreksi draft awal Kemitraan.

Penyusunan Draf Peraturan Bupati

11. Mengkaji ulang data dan informasi : Membahas Rancangan Peraturan Bupati

Minggu I-II (September

2016) 12. Penyempurnaan materi : Penyempurnaan Materi Peraturan Bupati

Pembahasan Draf Peraturan Bupati

13. Rapat Pembahasan a. Membahas Rancangan Draft Peraturan Bupati. b. Finalisasi Draft Peraturan Bupati

Minggu III (September )

14. Evaluasi : a. Validasi Peraturan Bupati (format, materi, kaidah, dll). b, Rapat Evaluasi

27


Penetapan Peraturan Bupati

15. Koordinasi dan Konsultasi ke Bagian Hukum, Asisten III, dan Sekretaris Daerah.

Minggu IV (September)

16. Penandatanganan Peraturan Bupati. Minggu V (September)

Perundangan Peraturan Bupati

17. Koordinasi pada Bagian Hukum

Minggu V (September)

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati

18. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder. Minggu I (Oktober)

19. Penyebarluasan Informasi Peraturan Bupati melalui media Online dan Offline.

Minggu II (Oktober)

20. Monitoring dan Evaluasi Minggu III (Oktober)

KEGIATAN JANGKA MENENGAH WAKTU

Implementasi Peraturan Bupati

1. Tercapainya kesepakatan bersama / MoU (Memorandum

of Understanding) antara Pemerintah Daerah dengan

Dunia Usaha .

Desember 2016

s/d

November 2017.

2. Pelaksanaan Sosialisasi, Sonkronisasi dan Harmonisasi

dengan Dinas/Instansi.

3. Implementasi Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha

Muda dengan Pola Kemitraan .

KEGIATAN JANGKA PANJANG WAKTU

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan

1. Peningkatan Ketrampilan dan Kemandirian

Kewirausahaan Pemuda.

Jan 2018

2. Monitoring dan Evaluasi.

Pemberian Reward bagi Wirausaha Muda Berpretasi

3. Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi. Okt 2018

28

D. RENCANA KEGIATAN (TME SCHEDULE) PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Tabel 3

Rencana Kegiatan Pelaksanaan Proyek Perubahan

NO KEGIATAN

2016

PELAKSANA OUTPUT AGUST SEPTEMBER OKTOBER NOV

I II I II III IV V I II III IV I

A. JANGKA PENDEK ( 60 Hari)

Terbangunnya Komitmen Staf

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Staf Project Leader

- Notulensi - Penyataan

Dukungan Staf - Lembar

Persetujuan - Dokumentasi

2. Permohonan persetujuan atasan langsung/mentor..

Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan

3. Pembentukan tim efektif. Project Leader Pokja I, II, III, IV

- Terbitnya SK - Notulensi, - Dokumentasi,

4. Penjelasan Proyek Perubahan kepada Tim Efektif..

5. Identifikasi Permasalahan proyek perubahan.

6. Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan.

Penyusunan Grand Design Rancagan Proyek Perubahan

7. Rapat penyusunan rencana tim kelompok program dan penetapan tim kelompok program

Project Leader, Pokja I, II, III, IV

- Rencana Kerja, - Data dan

Informasi - Dokumentasi. 8. Laporan kegiatan awal.

29

NO KEGIATAN

2016



Pembentukan Tim Internal Penyusunan Peraturan Bupati

9. Menyelenggarakan pertemuan dengan stakeholder.

Project Leader, Mentor, Pokja, I, II, III, IV, Stakeholder

- Draf Peraturan Bupati

- Pernyataan Dukungan Stakeholder.

- Hasil Evaluasi - Dokumentasi

10. Pemantapan dan sosialisasi program.

Penyusunan Draf Peraturan Bupati

11. Mengkaji Ulang data dan informasi Project Leader PokjaI, II, III, IV



12. Penyempurnaan materi

Pembahasan Draf Peraturan Bupati

13. Rapat Pembahasan Project Leader Pokja I, II, III, IV



14. Evaluasi

Penetapan Peraturan Bupati

15. Koordinasi dan Konsultasi ke Bagian Hukum, Asisten III, dan Sekretaris Daerah.

Project Leader - Draft Peraturan Bupati.

- Paraf Koordinasi - Dokumentasi.

16. Penandatanganan Peraturan Bupati.

Project Leader

- Peraturan Bupati - Dokumentasi

30

NO KEGIATAN

2016



Perundangan Peraturan Bupati

17. Koordinasi pada Bagian Hukum Project Leader - Peraturan Bupati - Lembaran

Daerah - Dokumentasi

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati

18. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.

Project Leader,

- Notulensi, - Klipping - Dokumentasi

19. Penyebarluasan Informasi Peraturan Bupati melalui media online dan Offline.

20. Monitoring dan Evaluasi

B. JANGKA MENENGAH ( s.d. 1 Tahun)

Implementasi Peraturan Bupati

1. Tercapainya kesepakatan bersama / MoU antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha. November 2016 –Agustus 2017 2. Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Harmonisasi dengan dengan Dinas/Instansi.

3. Implementasi Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda dengan Pola Kemitraan.

C. JANGKA PANJANG ( > 1 Tahun)

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan Januari 2018

1. Peningkatan Ketrampilan dan Kemandirian Kewirausahaan Pemuda. 3. Monitoring dan Evaluasi.

Pemberian Reward bagi Wirausaha Muda Berpretasi 4. Pemilihan Wirausaha muda berprestasi.

31

E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor yang menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan

proyek perubahan antara lain :

1. Adanya dukungan dari stakeholder internal pemerintah, eksternal

pemerintah maupun stakaholder eksternal pemerintah.

2. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota tim proyek perubahan.

3. Peran kepemimpinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal

sampai akhir kegiatan.

F. HASIL BENCHMARKING KE BEST PRACTICES

Best practice yang ditemukan pada keempat lokus mitra Benchmarking,

yaitu Civil Service Bureau, Commerce and Economic Development, The

Happy Valey Understorm Water Storage Scheme, dan Cross Boundderies

Ferry Terminal Marine Departement Hongkong, sebagai berikut :

1. Budaya kerja telah melekat menjadi kebiasaan dan semangat hidup;

2. Disiplin dan budaya tepat waktu melekat pada setiap individu;

3. Inovasi menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan

perubahan yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju.

Gambar 4

Peserta Benchmarking Diklatpim II Angkatan XLII Kelas H 2 Tahun 2016

32

Best Practice yang dapat diadopsi :

1. Budaya kerja telah melekat menjadi kebiasaan dan semangat hidup.

2. Inovasi menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan

perubahan yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju.

Berdasarkan best practice yang dapat diadopsi, maka best practice yang

dapat diadaptasi dalam proyek perubahan “Pengembangan Ketrampilan

dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan” adalah Inovasi

menjadi ikon yang mendorong setiap lini untuk memberikan perubahan

yang menuju kehidupan lebih baik dan lebih maju, sehingga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5

Kegiatan Benchmarking Diklatpim II Angkatan XLII Kelas H 2 Tahun 2016

33

BAB III

DESKRIP DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek Proyek Perubahan merupakan salah satu agenda yang

dilaksanakan oleh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII

Kelas H Pusat Pendidikan Aparatur Nasional, Lembaga Administrasi

Negara RI Tahun 2016 dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung,

melalui proyek perubahan ini diharapkan peserta dapat menajadi pemimpin

perubahan di Instansi masing-masing.

Pelaksanaan Proyek Perubahan pada Bab III ini merupakan kelanjutan dari

merancang proyek perubahan sebagaimana tertuang dalam bab-bab

sebelumnya pada Bab I dan II. Bab III ini berisi tentang pengalaman

memimpin proyek perubahan beserta kendala-kendala yang ditemui dan

strategi dalam mengatasi kendala. Pada Bab ini juga disampaikan hasil

capaian proyek perubahan sesuai dengan pentahapan yang sudah

direncanakan sebelumnya pada Bab II.

Pentahapan proyek perubahan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap

jangka pendek, tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang. Tahap

jangka pendek merupakan tahap awal yang akan dilaksanakan guna

mengembangkan ketrampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui

Gambar 6

Konsultasi dengan Sekdakab

Gambar 7

Konsultasi dengan Mentor

34

kemitraan di Kabupaten Pesawaran. Pada tahap ini pula dilakukan

komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Coach dan Mentor dalam

rangka mendapat arahan dan bimbingan dari Coach dan Mentor mulai dari

penetapan judul sampai dengan penyusunan laporan Proyek Perubahan

ini.

Setelah mendapatkan arahan dan bimbingan, maka ditetapkan judul

“PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA

MUDA MELALUI KEMITRAAN DI KABUPATEN PESAWARAN”.

Penetapan judul ini didasari oleh kondisi dan faktor riel di lapagan bahwa

para wirausaha muda keberadaannya belum dapat berkembang dalam

melakukan pengelolaan usahanya sehingga produktivitasnya masih

rendah. Atas dasar kondisi tersebut perlu dilakukan pembinaan secara

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, baik

Pemerintah/Pemerintah Daerah, kalangan Dunia Usaha maupun pihak-

pihak lainnya yang terkait.

Kemudian untuk pentahapan (milestone) jangka menengah dan jangka

panjang belum dapat terealisasi, hal ini disebabkan oleh keterbatasan

alokasi waktu perencanaan yang dilaksanakan setelah seminar proyek

perubahan pada bulan November 2016.

Gambar 8 Konsultasi Intensif dengan Mentor

35

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap jangka pendek antara lain

adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya Komitmen Staf

Sebelum melaksanakan proyek perubahan, terlebih dahulu

dilaksanakan Rapat Koordinasi Staf dalam rangka membangun

dukungan Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran,

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Diawali dengan kosultasi kepada mentor terkait dengan rencana

kegiatan rapat koordinasi staf dalam rangka Pengembangan

Ketrampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan

di Kabupaten Pesawaran, dari hasil konsultasi didapatkan arahan

agar seluruh staf dan karyawan terlibat aktif dalam rapat agar

memahami maksud dan tujuan dari rencana proyek perubahan,

sehingga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya dilakukan persiapan administratif yang meliputi

penyusunan undangan, persiapan konsumsi, ATK, dokumentasi

serta kelengakapan pedukung lainnya.

Gambar 9

Rapat Koordinasi bersama Staf DISPORA

36

b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Staf

Rapat koordinasi staf dalam rangka sosialisasi internal

dilaksanakan pada tanggal 02.Agustus 2016 di buka oleh Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran pada pukul

09.00 WIB, bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pesawaran .

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pada Dinas Pemuda dan

Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang

Pemuda, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kepala Bidang

Olahraga seluruh Kepala Seksi dan Staf Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pesawaran. Dalam kegiatan ini Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga membuka dan menjelaskan maksud

dan tujuan proyek perubahan ini yang merupakan implementasi

dari good governance, diantaranya adalah kemitraan dan sinergitas

antara Pemerintah, masyarakat dan Dunia usaha untuk

berpartisipasi secara aktif dalam rangka Peningkatan Pelayanan

Publik khususnya kepada para pelaku wirausaha muda, dengan

demikian diharapkan usahanya dapat tumbuh berkembang serta

mampu bersaing, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat .

Usulan yang muncul dari peserta rapat agar dibentuk team work

yang disesuiakan dengan Tupoksi masing masing bidang sehingga

proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan

efisien.

Pada prinsipnya seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pesawaran mulai dari pejabat esselon III, eselon IV

hingga staf pelaksana sangat respek dengan memberikan

dukungan penuh terhadap kegiatan proyek perubahan ini, hal ini

merupakan salah satu strategi efektif dalam melakukan pembinaan

terhadap para wirausaha muda, khususnya dalam upaya

37

peningkatan keterampilan dan kemandiriannya melalui kemitraan,

sekaligus dalam rangka merealisasikan perintah Undang Undang

Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan

Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor

0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

c. Hasil

Surat dukungan staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pesawaran terhadap Gagasan Rancangan Proyek Perubahan

Diklatpim II.

Hasil dan jalannya rapat serta bukti pendukung lainnya

sebagaimana terdapat pada Lampiran 2

2. Penyusunan RPP

a. Persiapan

Agar proyek perubahan ini dapat berjalan dengan optimal, maka

perlu didukung oleh tim kerja yang mempunyai kompetensi dan

mampu melakukan kerjasama tim dengan baik. Sebelum tim ini

dibentuk terlebih dahulu dilakukan analisis dan penyusunan Surat

Gambar 10

Rapat pembentukan Komitmen bersama Staf DISPORA

38

Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang susunan

tim efektif yang akan di susun berdasarkan tugas pokok fungsi dan

kompetensi masing masing bidang dan personil.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini susunan tim yang berupa Surat Keputusan Kepala

Dinas dibawa ke dalam forum rapat tim efektif pada tanggal 04

Agustus 2016 untuk dibahas dan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian berdasarkan kesepakatan hasil rapat.

c. Hasil

Susunan Tim tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/076/

III.16/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Tim Efektif Proyek

Perubahan Pengembangan Keterampilan dan Kemandirian

Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran

dimana susunannya terdiri dari unsur pejabat dan staf Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dan terbagi dalam

empat kelompok kerja (POKJA). Adapun tugas dan tanggungjawab

masing-masing POKJA adalah sebagai berikut :

POKJA I : Bertanggungjawab melaksanakan tugas administrasi

program dan administrasi lainnya.

Gambar 11 Rapat Tim Efektif

39

POKJA II : Memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi

dengan Dinas Instansi terkait, Masyarakat dan Dunia

Usaha sebagai stakeholder.

POKJA III : Memiliki, kewenangan untuk melakukan

pengawasan terhadap Stakeholder dan Wirausaha

Muda sekaligus melakukan pembinaan.

POKJA IV : Memiliki kewenangan untuk melakukan Monitoring

dan Evaluasi terhadap Stakeholder dan Wirausaha

Muda terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.

Selanjutnya Tim efektif tersebut melakukan identifikasi

permasalahan terkait dengan proyek perubahan meliputi pemetaan

masalah, perumusan masalah, pengolahan data/informasi serta

membahas rancangan proyek perubahan pengembangan

ketrampilan dan kemandirian melalui kemitraan di Kabupaten

Pesawaran.

Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terdapat pada Lampiran

3

3. Penyusunan Grand Design

a. Persiapan

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Penyusunan

Rancangan Proyek Perubahan tentang Pengembangan

Keterampilan dan Kemandirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan

di Kabupaten Pesawaran mengacu dan berpedoman pada tugas-

tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/076/III.16/2016 tanggal

03 Agustus 2016 menghasilkan Rancangan Proyek Perubahan.

Berdasarkan hasil identifikasi data / informasi yang ada, dilanjutkan

dengan analisis / pengolahan data, dan dilakukan perumusan oleh

tim efektif, hal ini merupakan bahan utama dalam menyusun

40

rancangan draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan

Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran.

b. Pelaksanaan

Rancangan Draft Peraturan Bupati dimaksud perlu dibahas secara

cermat dengan melibatkan tim efektif agar diperoleh hasil final

rancangan draft Peraturan Bupati yang lengkap.

Rapat pembahasan Rancangan Draft Peraturan Bupati akan

dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 bertempat di Ruang

Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran bersama

Statekorder.

d. Hasil

Rancangan Draft Peraturan Bupati yang telah disusun merupakan

draft awal kemudian disampaikan kepada tim internal penyusunan

Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan

Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran yang mampu mengikat

semua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran

4.

Gambar 12

Rancangan Draft Peraturan Bupati

41


a. Persiapan

Agar rancangan draft Peraturan Bupati dapat dirumuskan menjadi

draft Peraturan Bupati, maka perlu didukung oleh tim penyusunan

Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha

Muda yang mempunyai kompetensi dan mampu melakukan

kerjasama yang baik sesama anggota tim.

Pada tahap ini susunan tim internal yang tertuang dalam Surat

Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/077/ III.16/2016 tanggal 03

Agustus 2016 tentang Tim Internal penyusunan Peraturan Bupati

tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten

Pesawaran yang bertugas mengkali ulang Rancangan Draft

Peraturan Bupati yang telah disusun oleh Tim Efektif.

b. Pelaksanaan

Rapat Pembahasan Rancangan Draft Peraturan Bupati

sebagaimana uraian sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 11

Agustus 2016, dengan menghadirkan SKPD terkait, SKB

Gedongtataan, Dunia Usaha (PTPN 7 Way Berulu, PTPN 7 Way

Lima, BRI, Bank Lampung, PT. So Good, Koperasi Andan Jejama,

Indo Mart, Alfa Mart, Koperasi Andan Jejama, Organisasi

Kepemudaan, para Wirausaha Muda, dan lainnya)

Keterlibatan pihak-pihak terkait baik para SKPD maupun pihak

Dunia Usaha dalam pembahasan Rancagan Draft Peraturan Bupati

merupakan langkah-langkah antisipasi dalam menepis image

bahwa draft Peraturan Bupati yang disusun tidak bersifat top down

namun bersifat Bottom Up, dengan demikian diharapkan Pearturan

Bupati ini dapat dipahami sekaligus akan mendapat dukungan

dalam pelaksanaannya, hal ini merupakan komitmen bersama

bahwa dari awal proses penyusunan Draft Peraturan Bupati telah

melibatkan SKPD terkait, kalangan Dunia Usaha mapun Wirausaha

Muda.

42

c. Hasil

Rapat bersama stakeholder ini menghasilkan draft rancangan

Peraturan Bupati yang cukup lengkap dan menampung semua

aspirasi hampir seluruh perwakilan Dunia Usaha yang ada di

Kabupaten Pesawaran dan siap untuk disosialisasikan kepada

Wirausaha Muda dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).

Selain itu, rapat bersama stakeholder mendapatkan dukungan

tertulis dari SKPD terkait, Dunia Usaha dan Wirausaha Muda.


4.

Gambar 13

Sekdakab Pesawaran Memimpin Rapat Koordinasi Stakeholder

43

5 Penyusunan Draft Peraturan Bupati

a. Persiapan

Setelah mendapatkan masukan atas draft awal rancagan draft

Peraturan Bupati, Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran

melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Perintah Tugas

Nomor 890/5222/III.16/2016, tanggal 06 September 2016 kepada

Tim Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Draft Peraturan Bupati.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kaji ulang data dan informasi dalam rangka

penyempurnaan materi dan isi Rancangan Draf Peraturan Bupati

menjadi Draft Peraturan Bupati dilaksanakan pada Minggu ke I-II

September 2016, bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga


c. Hasil




5.

Gambar 14

Kliping Koran Rapat Koordinasi Stakeholder

44

6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan

Kemitraan Wirausaha Muda.

a. Persiapan

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Internal mengumpukan dan

mengolah data dalam penyusunan Rancangan Draft Peraturan

Bupati, diperlukan landasan hukum yang jelas sehingga dapat

dijadikan dasar rujukan para pihak, mengingat ruang lingkup

kegiatan mencakup lintas sektoral, dengan demikian maka rujukan

tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang

pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di kabupaten

Pesawaran yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat baik dari

Instansi Pemerintah, Dunia Usaha maupun Wirausaha Muda.

b. Pelaksanaan

Penyusunan Draft Peraturan Bupati dimaksud perlu pembahasan

secara cermat baik dari aspek landasan filosofis, landasan

sosiologis, maupun landasan yuridis dengan melibatkan seluruh

anggota Tim Internal agar diperoleh draft peraturan yang lengkap

Gambar 15 Draft Peraturan Bupati Pesawaran

Tentang Pengembanga Kemitraan Wirausaha Muda

45

dan mampu mengakomodir seluruh pemangku kepentingan serta

dapat mengantisipasi permasalahan yang mengkin terjadi dalam

implementasinya.

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 bertempat

di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran dengan

melibatkan seluruh anggota tim internal, Tim Kajian dan SKPD

terkait yang dipimpin oleh Sekdakab Pesawaran.

Dalam rapat pembahasan tersebut, sebelum Kepala Bagian Hukum

memberikan tanggapan, saran masukan tentang teknik dan

langkah-langkah penyusunan Peraturan Bupati, terlebih dahulu

Draft Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada peserta rapat

atau perwakilan pihak-pihak terkait.

c. Hasil


Wirausaha Muda yang telah disusun diharapkan telah memenuhi

kaidah-kaidah dalam penyusunan Peraturan Bupati dan dapat

mengikat semua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.


7.

Gambar 16 Sekdakab Membuka Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati

46

.7. Penetapan Peraturan Bupati.

a. Persiapan

Draft Peraturan Bupati yang sudah dibahas dalam pembahasan

serta telah disepakati semua pihak, selanjutnya dikoordinasikan

dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum guna ditelaah lebih

mendalam secara hukum untuk menghindari kekeliruan dalam

penyusunan Peraturan Bupati baik dari aspek landasan filosofis,

Gambar 17 Pemaparan Kadispora

Pada Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati

Gambar 18 Project Leader di dampingi Mentor menyerahkan Draf Peraturan Bupati

ke Bagian Hukum Setdakab Pesawaran

47

sosiologis, maupun landasan yuridis, sehingga diharapkan

Peraturan Bupati dapat memenuhi kaidah-kaidah hukum yang

berlaku. .

b. Pelaksanaan

Pada tanggal 22 September 2016, Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga selaku project leader bersama perwakilan Tim Internal

melakukan konsultasi dengan Bagian Hukum dan direspon baik

sekali oleh Kepala Bagian Hukum.

Pada saat pertemuan terjadi dialog dan diskusi hangat, tim

memberikan penjelasan seputar latar belakang, maksud dan tujuan

sehingga perlu diterbitkan Peraturan Bupati, kemudian dijelaskan

pula bahwa Draft Peraturan Bupati yang disampaikan telah

didiskusikan, memenuhi tahapan-tahapan pembahasan baik secara

internal maupun dengan pihak-pihak SKPD terkait dan Dunia

Usaha, dan juga telah disosialisasikan dengan wirausaha muda

serta telah diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga

Draft Peraturan Bupati tersebut merupakan Draft Final.

Atas beberapa penjelasan tersebut Kepala Bagian Hukum

memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya koordinasi dan

konsultasi yang telah dilakukan Tim Internal dengn pihak-pihak

terkait, sehingga dapat menghaslkan draft yang relatif cukup

sempurna dan lengkap. Dengan demikian akan mempermudah

Bagia Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam

melakukan tahapan dan kajian, baik dari aspek landasan filosofis,

sosiologis maupun landasan yuridis.

48

.

Setelah melalui tahapan proses pembahasan sebagaimana diuraikan

sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah pembahasan Peraturan

Bupati dimaksud oleh Kepala Bagian Hukum dikoordinaskan dan

dikonsultasikan dengan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mendapatkan paraf

koordinasi. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 dilakukan

pengajuan kepada Bupati Pesawaran untuk mendapatkan pengesahan

dan penandatanganan.

Gambar 19

Pembahasan Draf Peraturan Bupati dengan Bagian Hukum

Gambar 20

Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Asisten III Bidang Kesra

49

c. Hasil

Hasil kegiatan, telaahan sampai dengan verifikasi oleh Bagian

Hukum atas Draft Peraturan Bupati yang disampaikan

mendapatkan beberapa koreksi dan revisi Draft Peraturan Bupati

tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah-kaidah

penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari aspek

filosofis, sosiologis maupun yuridis. Dengan demikian dapat

diajukan penandatanganan dan pengesyahannya kepada Bupati

Pesawaran sekaligus dilakukan proses pengundangannya.

Draft Peraturan Bupati yang telah diproses sesuai tahapan

berdasarkan kaidah-kaidah penyusunan Peraturan Bupati dan telah

ditandangani dan disahkan oleh Bupati Pesawaran pada tanggal 30

September 2016

Gambar 21 Konsultasi Draft Peraturan Bupati dengan Sekretaris Daerah

Dan Paraf Koordinasi Penandatanganan Perbup

50

8. Pengundangan Peraturan Bupati

Langkah berikutnya setelah Penetapan Peraturan Bupati adalah

dilakukan pengundangan pada tanggal 30 September 2016, dengan

diundangkannya Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016,

tanggal 30 September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan

Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran, maka berbagai kebijakan,

program dan kegiatan yag berkaitan dengan pengembangan

keterampilan dan kemandirian wirausaha muda di Kabupaten

Pesawaran telah mempunyai landasan hukum dan akan memudahkan

berbagai pihak terkait untuk melakukan pembinaan, sehingga

diharapkan kedepan para wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran

akan tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha muda yang tangguh,

mandiri dan berdaya saing tinggi serta mampu berkompetisi, baik pada

tataran lokal, regional maupun manca negara.

Gambar 22 Bupati Pesawaran H. Dendi Ramahona K, S.T.

Saat Menandatangi Peraturan Bupati

51

Bukti-bukti pendukung berupa Salinan Peraturan Bupati Nomor :51

Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengembangan

Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten Pesawaran yang telah

disahkan sebagaimana terlampir pada lampiran 8.

Gambar 24 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016

Tentang Pengembangan Kemandirian Wirausaha Muda

Gambar 23 Sekdakab Menandatangani

Pengundangan dan Pengesahan Peraturan Bupati

52

9 .Sosialisasi Peraturan Bupati

Setelah penerbitan, pengundangan dan pengesahan Peraturan Bupati


Pesawaran, maka langkah berikutnya dilakukan sosialisasi kepada

berbagai pihak / publik melalui berbagai media, baik media on line

maupun media off line.

Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 9

Gambar 25 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada para Wirausaha Muda

Kabupaten Pesawaran

Gambar 26 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada para Dinas Instansi Terkait, Dunia Usaha,

Organisasi Kepemudaan dan Wirausaha Muda

53

Gambar 28

Sosialisasi Peraturan Bupati kepada Publik melalui Media Cetak

Gambar 27 Rapat Koordinasi Stakeholder “Sosialisasi Terbitnya Perbup

Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda”

54

10. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

a. Persiapan

Tim internal proyek perubahan sebagai fasilitator dan mediator

dalam mewujudkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September

2016 tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di

Kabupaten Pesawaran, maka dilaksanakan langkah-langkah

berikutnya, diantaranya adalah melakukan rapat internal khususnya

membahas draft perjanjian kerjasama kemitraan.

Gambar 29 Sosialisasi Peraturan Bupati kepada Publik

melalui Media online

55

b. Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama Kemitraan dilaksanakan pada tanggal 30

Oktober 2016, antara Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan

Wirausaha Muda Budi Daya Lebah Madu “Alamanda”, yang

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda

dan Olahraga. Dengan Kesepakatan “Kerjasama Kemitraan

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha”.

c. Hasil

Hasil kesepakatan antara Sanggar Kegiatan Belajar dengan

wirausaha muda, dituangkan bentuk kerjasama. Kemitraan ini

merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan Peraturan Bupati

Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang

Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda, memuat hal-hal yang

terkait dengan pengembangan kemitraan wirausaha muda di


Bukti perjanjian kerjasama dua pihak sebagaimana terdapat pada

lampiran 10.

S

Gambar 28 Penandatanganan Kerja Sama kemitraan Pelatihan

antara Wirausaha Muda Kepala Sanggar Kegiatan Belajar gedongtataan

56

B. Hasil Capaian Proyek Perubahan

Hasil capaian proyek perubahan adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Bobot Target

Tahap Jangka Pendek 100 % 100 %

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi 10 % 100 %

2. Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan. 5 % 100 %

3. Penyusunan Grand Design Rancangan Rancangan Proyek Perubahan.

15 % 100 %


5 % 100 %

5. Penyusunan Draft Peraturan Bupati. 15 % 100 %

6. Pembahasan Draft Peraturan Bupati. 15 % 100 %

7. Penetapan Peraturan Bupati. 15 % 100 %

8. Perundangan Peraturan Bupati. 15 % 100 %

9. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati. 5 % 100 %

Jumlah 100%

C. KENDALA IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan dalam rangka pengembangan

keterampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan di

Kabupaten Pesawaran akan menghadapi beberapa kendala, namun

kendala tersebut bukanlah menjadi penghalang yang berarti dalam

melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap wirausaha muda, hal

ini berkat dukungan semua pihak terkait, apalagi dengan diterbitkannya

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September

2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda di Kabupaten

Pesawaran yang mengatur secara tegas tentang Kemitraan Wirausaha

Muda.

Begitu besar dukungan dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

Kabupaten Pesawaran selaku atasan penulis, Bapak Staf Ahli Bupati

Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia selaku mentor, pun

tidak ketinggalan dukungan dari rekan-rekan seluruh karyawan Dinas

57

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran serta dari para dunia usaha

dan para wirausaha muda yang terlibat dalam pelaksanaan proyek

perubahan ini, memberikan warna baru dan semangat optimistis bahwa

kedepan wirausaha muda akan berperan positif dalam peningkatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut diatas

merupakan faktor pendorong semangat yang membuat kendala yang ada

tidak menjadi ganjalan yang berarti. Adapun beberapa kendala yang kami

hadapi adalah sebagai berikut :

1. Kendala Internal

a) Adanya benturan waktu dengan pelaksanaan tugas kedinasan yang

menjadi tanggungjawab kami yang harus dilaksanakan seiring

dengan proyek perubahan yang sedang dikerjakan.

b) Beberapa orang anggota tim yang terkadang mesti menjalankan

tugas cenderung menunda pelaksanaan beberapa bagian dari

proyek perubahan.

c) Kurang meratanya kemampuan dari masing-masing anggota tim

perubahan utamanya dalam hal penyusunan laporan maupun

pengolahan data yang menyebabkan lambatnya proses

pemberkasan proyek perubahan ini.

2. Kendala Eksternal

a) Tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen terhadap

Pengembangan Ketrampilan dan kemadirian Wirausaha Muda

melalui Kemitraan di Kabupaten Pesawaran,

b) Banyak wirausaha muda yang belum mampu konsisten

mempertahankan kualitas dan kuantitas produk.

D. Strategi Mengatasi Kendala

Agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah

ditentukan, maka terhadap adanya kendala baik itu kendala internal

maupun kendala eksternal, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

58

1. Strategi menghadapi kendala Internal

a) Strategi mengatasi kendala adanya benturan waktu dengan

pelaksanaan tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawab

Kepala Dinas yang harus dilaksanakan seiring dengan proyek

perubahan yang sedang dalam proses pengajaran, adalah :

- Menetapkan skala prioritas tugas yang harus diselasaikan

dengan menempatkan tugas kedinasan dan tugas proyek

perubahan instansional secara sejajar;

- Membuat dan menyusun time schedule pentahapan (milestone)

diatas meja kerja sehingga pentahapan tersebut tidak sampai

terlupakan.

b) Strategi untuk mengatasi kendala adanya beberapa anggota tim

yang terkadang mesti menjalankan tugas cenderung menunda

pelaksanaan beberapa bagian dari proyek perubahan adalah :

- Melakukan pendekatan emosional terhadap anggota tim

dimaksud untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya

permasalahan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan

beberapa bagian dari proyek perubahan ini sehingga dapat

ditentukan langkah apakah sebaiknya yang harus ditempuh,

kendala seperti ini kemungkinannya lebih banyak berasal dari

kondisi emosional orang yang bersangkutan, namun begitu

sebagai seorang pimpinan yang berperan juga sebagai manajer

harus dapat mengambil langkah tegas yang membedakan jalur

pendekatan profesional kedinasan dan jalur pendekatan

emosional.

- Memberikan motivasi kepada setiap anggota tim perubahan

tentang pentingnya proyek perubahan untuk mengangkat daya

saing produk wirausaha muda yang pada dasarnya memang

sudah menjadi bagian dari tugas rutin kedinasan.

c) Strategi untuk menghadapi kendala kurang meratanya kemampuan

dari masing-masing anggota tim perubahan utamanya dalam hal

59

penyusunan laporan maupun pengolahan data yang menyebabkan

lambatnya proses pemberkasan proyek perubahan instansional ini

adalah :

- Menanyakan kesulitan yang dihadapi untuk kemudian berusaha

memberikan petunjuk serta melakukan pendampingan terhadap

proses penyelesaian pekerjaannya.

- Berusaha menciptakan iklim kerjasama yang baik antar

masing-masing anggota sehingga kekurangan salah satu

anggota dapat ditutup oleh anggota yang lain.

2. Strategi menghadapi kendala Eksternal

a) Strategi mengatasi kendala tidak semua pelaku usaha memiliki

komitmen terhadap pengembangan Pengembangan Ketrampilan

dan kemadirian Wirausaha Muda melalui Kemitraan di Kabupaten

Pesawaran, kondisi ini menyebabkan banyaknya produk wirausaha

muda yang berkualitas tidak mampu menembus jaringan pasar

luas, akibatnya pada saat melaksanakan proyek peningkatan akses

pemasaran bagi produk-produk wirausaha muda melalui kerjasama

dengan dunia usaha di Kabupaten Pesawaran ini awalnya banyak

wirausaha muda yang pesimis bahkan terkesan apatis dengan

upaya yang dilakukan, adalah :

- Melaksanakan mediasi antara dunia usaha dan wirausaha

muda dengan diterbitkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor

51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang

Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda yang dapat

mengikat dunia usaha untuk mewujudkan tanggungjawab sosial

terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda.

- Melakukan perjanjian kerja antara dunia Usaha dan wirausaha

muda tentang pengembangan kemitraan wirausaha muda.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap

pelaksanan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani

bersama antara dunia usaha dan wirausaha muda.

60

b) Strategi mengatasi kendala banyaknya wirausaha muda yang

belum mampu konsisten mempertahankan kualitas dan kuantitas

produk, kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat

sepenuhnya menerima produk untuk dipasarkan antara lain adalah

melakukan pelatihan produksi, packaging, memberikan bantuan

alat produksi, bantuan permodalan, fasilitasi dalam proses

sertifikasi produk, dan bagi wirausaha muda agar kualitas menjaga

kualitas produk semakin baik dan layak untuk dipasarkan ke pasar-

pasar modern yang memliki standar cukup tinggi.

E. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam upaya optimalisasi pengembangan kemitraan wirausaha muda di

Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor

51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang Pengembangan

Kemitraan Wirausaha Muda, maka perlu dilakukan langkah-langkah

strategis agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, mulai tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga monitoring dan evaluasi,

untuk itu Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran selaku

pembina telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang dituangkan

dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 800/

094/III.16/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Tim Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Wirausaha

Muda. Disamping tim bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, juga

tidak kalah pentingnya tim juga berkewajiban melakukan pengamatan dan

melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap perkembangan

pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud.

Fungsi lain dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah agar Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran sebagai perpanjangan

tangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat menentukan langkah

kebijakan pembinaan yang benar-benar dibutuhkan oleh wirausaha muda

yang ada di Kabupaten Pesawaran agar para wirausaha muda dapat

61

mengembangkan usahanya, meningkatkan kreatifitas, inovasi dan

diversifikasi produk, yang selajutnya jiwa kemandirian dan keterampilan

dapat meningkat, sehingga diharapkan mampu bersaing khususnya dalam

menghadapi menghadapi era pasar bebas asean maupun pasar bebas asia

yang akan datang.

Untuk kegiatan awal monitoring telah dilaksanakan di beberapa lokasi

wirausaha muda / kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) di Kabupaten

Pesawaran.

Bukti-bukti pendukung kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagaimana

terlampir pada lampiran 10.

Gambar 29 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda / Kelompok Usaha

Pemuda Produktif (KUPP) di Kabupaten Pesawaran

62

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, pembahasan pada Bab-Bab terdahulu, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Pesawaran, baik Sumber

Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan

peluang besar bagi para wirausaha muda untuk memanfaatkan

mengoptimalkannya dalam upaya peningkatan kegiatan usaha yang

produktif, baik dalam bidang usaha budi daya lebah madu, budi daya

air tawar, souvenir/cidera mata khas Lampung, jasa makanan/minuman

olahan khas Lampung (kuliner), jasa pariwsata, jasa perbengkelan

kendaraan roda dua/roda empat maupun bidang-bidang usaha lainnya

yang prospektif.

2. Tumbuh dan berkembangnya para wirausaha muda tidak terlepas

peran berbagai pihak baik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Dunia

Usaha maupun pihak-pihak lainnya yang terkait, dalam melakukan

pembinaan khususnya dalam mencari terobosan-terobosan dalam

penyelesaian masalah yang dihadapi, baik masalah bahan baku,

manajemen usaha, keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi

proses, permodalan, pemasaran, peningkatan kemandirian / jiwa

entrepreneur maupun masalah-masalah lain yang dihadapi.

3. Pengambilan kebijakan strategis dalam upaya pengembangan

keterampilan dan kemandirian wirausaha muda melalui kemitraan yang

dilandasi Peraturan Bupati Pesawaran 51 Tahun 2016, tanggal 30

September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda

di Kabupaten Pesawaran, merupakan komitmen bersama antara

berbagai pihak, sekaligus merupakan perintah dan amanat Undang

63

Undag Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana

dan Prasarana Kepemudaan, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, dan Peraturan Bupati Pesawaran

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pesawaran. Hal ini merupakan terobosan inovasi

dalam upaya pemberdayaan wirausaha muda untuk mengoptimalkan

berbagai potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Pesawaran baik

Sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk

melakukan berbagai kegiatan usaha. Terbitnya Peraturan Bupati

Pesawaran tersebut akan memberikan warna tersendiri bagi tumbuh

dan berkembangnya para wirausaha muda, sehingga disamping

bermanfaat bagi wirausaha muda juga memberikan tanggung jawab

kepada dunia usaha untuk terlibat dan bertanggung jawab langsung

terhadap keberadaan para wirausaha muda yang masih memiliki

berbagai keterbatasan, baik dari aspek managemen pengelolaan

usaha, teknologi/ kualitas produk, packaging dan labeling, modal dan

akses permodalan, pasar dan akses pemasaran, maupun aspek-aspek

lainnya, sehingga diharapkan dengan aplikasi proyek perubahan dalam

rentang waktu yang relatif tidak terlalu lama para wirausaha muda

dapat lebih trampil, mandiri, berdaya saing tinggi, produktivitas

meningkat, serta mampu berkompetisi baik lokal, regional maupun

manca negara.

B. REKOMENDASI

1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30

September 2016, tentang Pengembangan Kemitraan Wirausaha Muda

merupakan salah satu landasan hukum dalam pembinaan dan

pengembangan wirausaha muda dengan pola kemitraan di Kabupaten

Pesawaran. Hal ini perlu komitmen bersama untuk bersinergi

khususnya dunia usaha (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi) untuk

64

melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi terhadap tumbuh dan

berkembangnya wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.

2. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan bahwa wirausaha muda merupakan salah satu tugas dan

kewenangan Pemerintah (Kementrian Pemuda dan Olahraga) dan

Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan secara

menyeluruh, oleh karenanya perlu penguatan kelembagaan organisasi

pembina dan penguatan keberlajutan program pembinaan dan

pengembangan wirausaha muda, baik dari aspek peningkatan

keterampilan dan kemadirian, teknologi proses, daya saing produk,

permodalan, pemasaran maupun aspek-aspek lainnya.

3. Optimalisasi proyek perubahan dengan payung hukum Peraturan

Bupati Pesawaran Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016,


Pesawaran diperlukan sinergisitas dan keterpaduan program

pembinaan, khususnya aspek alokasi pembiayaan dari pihak dunia

usaha (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi) sehingga diharapkan

alokasi pembiayaan CSR (Corporate Social Responsibility) tepat

sasaran, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya

peningkatan produktivitas wirausaha muda di Kabupaten Pesawaran.

65

DAFTAR PUSAKA

Kementrian Hukum dan HAM RI. 2003. Undang Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.

Kementrian Hukum dan HAM RI. 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal.Jakarta.

Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2009. Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan.Jakarta.

Kementrian Dalam Negeri RI. 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang . Jakarta.

Kementrian Hukum dan HAM RI. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

1997 tentang Kemitraan. Jakarta.

Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan

Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Jakarta.

Kementrian Sosial RI. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan. Jakarta.

Kementria Dalam Negeri RI, 2016. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah. Jakarta.

Kementrian BUMN RI, Jakarta. Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007

Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Kementrian Sosial RI. 2012. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012

Tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Jakarta.

Kementrian Pemuda dan Olahraga RI. 2015. Peraturan Menteri Pemuda dan

Olahraga RI Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2016. Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan

Tingkat II, Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional. Jakarta. 2015.

66

Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011

tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Pesawaran Kepemudaan Gedongtataan. 2014.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 2014. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor

21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pesawaran. Gedongtataan.

68

DOKUMEN

RANCANGAN PROYEK

PERUBAHAN

DAN

DOKUMEN PELAKSANAAN

PROYEK PERUBAHAN

1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)

Government & Nonprofit

Transcript of 1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)